RUMUSAN APRESIASI DAN WORKSHOP MANAJEMEN P4MI (Yogyakarta, 25-27 Mei 2007) Pengarahan pada saat Pembukaan • Apresiasi dan Workshop manajemen P4MI dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan administrasi dan keuangan pelaksana P4MI baik di pusat maupun daerah. • Perpanjangan P4MI sudah diusulkan dan akan segera disahkan agar implementasi P4MI dapat mencapai target. • Kegiatan evaluasi P4MI ongoing evaluation maupun post evaluation perlu dilaksanakan secara rutin. PIU diharapkan siap setiap saat dalam mendukung data-data atau pelaporan yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan. Dokumen P4MI di pusat maupun daerah diharapkan dapat didokumentasikan dengan baik untuk menghadapi penyelesaian P4MI sekitar tahun 2009. • Keberhasilan P4MI ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan P4MI dan sinergi yang baik dengan program-program di daerah yang berkaitan. • Salah satu kelemahan P4MI adalah tidak adanya seed capital yang mendampingi implementasi P4MI. Mulai tahun 2008, Badan Litbang akan mereplikasi konsep P4MI untuk 10.000 desa dengan anggaran untuk masing-masing desa Rp 100.000 untuk seed capital. • PIU diharapkan segera mengidentifikasi daerah yang direkomendasikan untuk dapat dilanjutkan melalui dukungan anggaran Badan Litbang Pertanian. Rencana Perpanjangan P4MI • P4MI sudah selaras dengan Program Pancayasa: Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur; Penguatan Kelembagaan Petani; Perbaikan Penyuluhan; Perbaikan Pembiayaan Pertanian (oleh pemerintah daerah); dan Penciptaan Sistem Pasar Pertanian yang menguntungkan petani/peternak. • Perpanjangan P4MI s.d. 30 Juni 2009 sudah disetujui ADB pada Maret 2007 dengan komitmen loan saving sebesar US $ 7.5 juta. Proses internal dalam negeri sedang diselesaikan bersama-sama Bappenas dan Depkeu. Kemajuan Komponen Pemberdayaan Petani • Realisasi kegiatan investasi desa s.d. Desember 2006 adalah 592 (56,2% dari target sebesar 1.053 desa). Target capaian tahun 2007 sebesar 461 desa. • Pemberdayaan Petani telah dilaksanakan dengan baik melibatkan partisipasi aktif masyarakat baik pria maupun wanita sebesar sekitar 28,33%. Di beberapa desa bahkan dana inkind dari masyarakat desa dapat melampaui dana investasi desa. • Manfaat dan dampak positif P4MI telah dirasakan oleh petani penerima manfaat dan petani sekitar desa P4MI, Pemda, dan stakeholders lainnya. • Revitalisasi kelembagaan P4MI (KID, FAD, dan DCC) diharapkan dapat dilaksanakan dan dimantapkan dalam lembaga struktural yang formal dan diberdayakan untuk membantu pengelolaan hasil-hasil P4MI. • Penyusunan konsep replikasi kegiatan P4MI mulai disusun tahun 2007 dengan penambahan seed capital yang didukung oleh Pemda melalui APBD. • Intensifikasi monitoring dan evaluasi kegiatan di lapangan perlu dilaksanakan.
•
• •
Pedoman implementasi P4MI untuk mekanisme keberlanjutan investasi desa perlu segera dirumuskan. Pengalihan aset hasil investasi desa termasuk aset lain hasil P4MI perlu berkoordinasi dengan Pemda. Mekanisme pengalihan/pengelolaan aset hasil P4MI perlu dibicarakan dengan DepKeuangan dan melibatkan Bagian Umum Sekretariat Badan. Tim Kerja Kecil yang melibatkan unsur Badan Litbang Pertanian dan Departemen Keuangan perlu segera dibentuk dengan bekal data aset-aset yang sudah diadakan melalui P4MI termasuk aset yang ada LSM dan Konsultan. Dokumentasi data-data yang berkaitan dengan laporan dan dokumen P4MI perlu ditertibkan untuk mendukung proses closing date Desember 2007. Pertemuan Tim Kerja Kecil perlu segera ditetapkan untuk membahas mekanisme serah terima hasil kegiatan P4MI. Mekanisme perencanaan pembangunan pertanian di desa melalui pendampingan P4MI sangat bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat
Kemajuan kegiatan Pengembangan Sumber Informasi • Pengembangan website pertanian nasional (http://portalagribisnis.deptan.go.id) melalui kegiatan pemantapan yang lebih komprehensif dengan dukungan situs PUSTAKA (http://www.pustaka-deptan.go.id). • Pusat Informasi Pertanian masih dalam tahap pemantapan dengan kendala: keterbatasan sarana prasarana (sambungan telepon, hardware, dan listrik), tenaga tetap, serta upaya untuk penterjemahan kembali informasi teknologi pertanian yang sesuai dengan karakteristik petani. • Kegiatan Komponen Pengembangan Sumber Informasi Pertanian perlu diintensifkan di lapangan Kemajuan kegiatan Pengembangan dan Diseminasi Inovasi Pertanian • Pelaksanaan identifikasi teknologi melalui penyusunan peta pewilayahan komoditas skala 1:50.000; identifikasi senjang teknologi, dan survei pendasaran. • Penyusunan informasi teknologi tepat guna melalui outreach program sebanyak 340 judul dalam format elektronis, CD, dan format konvensional lainnya. • Pengembangan model usahatani spesifik lokasi yang terintegrasi di setiap kabupaten. • Pengembangan kapasitas petani dan petugas instansi kabupaten melalui berbagai kegiatan pengembangan teknologi inisiatif/kearifan lokal (temu informasi, temu lapang, demplot, gelar teknologi, temu usaha, pengembangan informasi dalam berbagai media cetak maupun elektronis) Kemajuan kegiatan Manajemen • Tugas-tugas yang berkaitan dengan penyelesaian P4MI sudah mulai dilaksanakan bersama-sama antara pelaksana di pusat dan daerah untuk menghadapi penyelesaian P4MI. • Koordinasi dengan BPTP dan PIU untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa perpanjangan P4MI.
Perpanjangan Pinjaman Luar Negeri-BAPPENAS • Hal-hal yang masih memerlukan penjelasan dalam usulan perpanjangan P4MI: - Kesepakatan sasaran desa - Justifikasi untuk rencana penyelesaian target fisik yang harus dicapai dan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam masa perpanjangan P4MI - Perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan selama 18 bulan - Realokasi/perpindahan alokasi Loan dalam beberapa kategori - Loan saving • Usulan perpanjangan yang perlu dilakukan perubahan loan agreement: - Perubahan plavon - Realokasi anggaran pada masing-masing kategori - Perubahan sasaran desa (dalam pertimbangan karena ada kata aproximately) - Perubahan waktu penyelesaian • Dead line penyampaian surat resmi perpanjangan waktu P4MI dari Departemen Keuangan ke ADB adalah Juni 2007 • Kesepakatan jumlah desa sasaran P4MI hasil konsolidasi dalam workshop ini adalah: 1.147 desa (Temanggung 254 desa, Blora: 295 desa, Lotim: 117 desa, Ende: 211 desa, dan Donggala: 270 desa) • Rencana kerja perlu disesuaikan dengan Appendix 3 dengan pencantuman waktu penyelesaian sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. • Justifikasi loan saving akan bergantung pada jumlah desa yang sudah ditetapkan sebagai sasaran. Kalau terjadi pemekaran desa, sudah ada fleksibilitas dalam jangkauan sasaran desa P4MI. Disbursment Loan P4MI - Depkeu • Permasalahan yang terjadi dalam implementasi P4MI pada setiap lini pelaksana P4MI perlu diidentifikasi dengan baik sehingga dapat disusun rekomendasi penyelesaiannya. Di antara permasalahan tersebut adalah: - Masalah administrasi: 2003 DIPA baru diterima November 2003 sehingga kegiatan baru dilaksanakan tahun 2004 dan selanjutnya sehingga menumpuk; - Kegiatan swakelola untuk investasi desa sangat menyita energi untuk penyelesaian masalah teknis di lapangan. - Kontribusi masyarakat 20% sering menimbulkan masalah, khususnya untuk kasus ketidakkonsistenan masyarakat yang memberikan dana inkind. - Keterlambatan pencairan dana dari bank, karena kesalahan transfer dana atau prosedur pencairan dana yang lebih panjang. - Jumlah desa implementasi kegiatan hanya dibatasi 10 desa pada tahun 2003, sehingga implementasi selanjutnya menjadi terlambat - Kegiatan P4MI dilaksanakan langsung oleh masyarakat desa, namun karena adanya beberapa perubahan peraturan menjadikan keterlambatan pelaksanaan kegiatan di lapangan - Rekruitmen konsultan dan LSM terlambat sehingga berimplikasi pada lambatnya proses evaluasi proposal investasi desa oleh LSM lokal dan berdampak pada lambatnya pencairan dana investasi desa. - Proses pengajuan SPM untuk investasi desa menumpuk, sehingga mengalami keterlambatan proses penerbitan SP2D.
-
• • •
Sistem LS dalam pelaksanaan pelatihan sangat lambat, sehingga PIU harus menyiapkan modal terlebih dahulu. Kesalahan dalam penempatan kategori dalam SPM, sehingga SP2D yang terbit juga salah. Terjadinya backlock akibat adanya SPM yang belum dapat diketemukan.
Penyelesaian yang disarankan: a. Penyelesaian proses pencairan dana di KPPN dibatasi hanya satu hari sehingga diharapkan pengajuan SPM tidak dilakukan secara menumpuk. b. Penyelenggaraan kegiatan sebaiknya dilaksanakan setelah anggaran cair. c. Rembug desa merupakan salah satu upaya untuk penyelesaian permasalahan di lapangan, khususnya berkaitan dengan implementasi investasi desa P4MI. d. KPPN setiap hari harus menentukan besaran permintaan untuk pencairan SP2D. PIU dan BPTP perlu mengajukan forecasting setiap hari sehingga KPPN dapat menyiapkan anggaran yang akan dicairkan pada hari selanjutnya. e. Setiap anggaran belanja pegawai, meskipun dana Loan masih tetap dikenakan pajak (SSP dilampirkan dalam proses pertanggungjawaban) f. Pengajuan SPM yang salah kategori namun lolos di KPPN harus segera ditindaklanjuti, sehingga memperkecil kesalahan dalam penerbitan SP2D. Apabila sudah terlanjur terbit SP2D, perlu segera diajukan surat revisi yang ditembuskan ke Kanwil. Seluruh surat ke KPPN juga ditembuskan ke Kanwil Perbendaharaan agar dapat ditindaklanjuti pula oleh Kanwil. g. SAI berkaitan dengan konsistensi pelaporan. Kesalahan ketegori dapat dideteksi dari SAI Apabila terjadi kesalahan kategori, akan terjadi ketimpangan dan dapat dideteksi dalam proses peneraan. h. KPPN non KBI biasanya membuat Surat Perintah Pembebanan (SPB) yang juga disampaikan ke Kanwil sehingga dapat dipantau. i. Permasalahan dalam inputing SPM dalam proses disbursment yang dihadapi PCMU dapat diselesaikan dengan menelusur kembali data di PIU atau di KPPN yang tersebar di empat provinsi. Penelusuran di KPPN dapat dilakukan bersama pelaksana Tera. Diharapkan daerah juga dapat segera menyampaikan permasalahannya kenapa SPM tersebut belum dapat diketemukan. Rekonsiliasi bulanan dan triwulanan akan dilaksanakan oleh perbendaharaan secara rutin agar permasalahan dapat diidentifikasi dan segera diselesaikan. Penyerapan anggaran loan ADB dalam kegiatan P4MI selama 4 tahun berjalan sangat rendah. Kelambatan daya serap loan diakibatkan keterlambatan administrasi akibat KMK 35 yang dikeluarkan oleh DepKeu tahun 2003. Disbursment loan ADB P4MI per 31 Maret 2007 adalah 25,7 juta
PPMS • Komponen pemberdayaan petani merupakan komponen yang paling berat dilaksanakan oleh daerah karena melibatkan masyarakat. LSM lokal dapat dioptimalkan untuk mendampingi kegiatan pemberdayaan, namun sampai saat ini SLK belum optimal perannya dalam implementasi P4MI di lapangan. • Percepatan penyampaian laporan dari SLK perlu dilakukan. PIU perlu menjembatani operasionalisasi PPMS di tingkat daerah agar dapat berjalan lancar.
•
• • •
Pengumpulan data monitoring dari SLK sangat terlambat dan sebagian besar belum valid karena belum diverifikasi. LSM Nasional perlu memformalkan sekaligus membangun komitmen yang baik kepada SLK untuk bertanggung jawab dalam operasionalisasi PPMS di daerah. Wacana untuk memfungsikan PPL dalam PPMS (monitoring kegiatan di lapangan) masih perlu dikaji terlebih dahulu apakah PPL dapat bertanggungjawab penuh terhadap tugas tersebut. Konsultan Nasional akan melakukan pembinaan terhadap DME yang menurut PIU dianggap kurang mandiri sehingga masih bergantung pada PIU. Format PPMS perlu spesifik lokasi sehingga memudahkan dalam proses entri data. Perubahan dan penambahan format PPMS akan memudahkan proses inputing data dari lapangan. Perubahan format PPMS secara spesifik lokasi dapat dilakukan bersama-sama DME.
Audit atas Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri P4MI • Pelaksanaan audit secara ideal perlu dilakukan, namun pada suatu saat ada beberapa alternatif metode audit sesuai dengan kondisi di lapangan. • Penjelasan mengenai pengumpulan data audit apalagi kaitannya dengan hasil LHP dari pihak ketiga harus segera ditindaklanjuti. • Untuk menyikapi perbedaan hasil pengawasan yang dilakukan antara dua lembaga Badan Pengawas dengan BPK perlu dipaparkan bukti hasil auditor harus dapat ditunjukkan agar tidak terjadi perbedaan hasil pengawasan. Dalam menyimpulkan hasil auditor, perlu kebijakan atau alternatif tertentu dalam menguji bukti untuk implementasi suatu kegiatan. • Pemutakhiran data hasil audit perlu dilakukan setiap saat sampai terbitnya hasil LHP • Auditor perlu mencari prosedur yang efektif dalam proses pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pengeluaran kuitansi yang melibatkan pihak ketiga. • Pajak yang tidak dipungut dari Loan dijadikan sebagai share dari GOI termasuk dana inkind Monitoring dan Evaluasi P4MI • Evaluasi investasi desa dilaksanakan untuk mengetahui dampaknya terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. • Sosialisasi kegiatan monitoring dan evaluasi P4MI dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lapangan. • Monitoring dan evaluasi tersaji dalam sistem PPMS. Kajian manfaat dan dampak sangat terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. • Pengukuran kepuasan penerima manfaat memerlukan indikator yang cukup rumit dan abstrak, sehingga akan dilaksanakan melalui studi khusus pada saat P4MI berakhir dan belum dilaksanakan pada saat kajian dampak awal. • Formulir KDA perlu disempurnakan dan disosialisasikan di daerah diikuti dengan kegiatan TOT sehingga dapat dioperasionalkan langsung oleh pelaksana P4MI di daerah. Indikator KDA tahun 2006 akan dievaluasi kembali untuk pelaksanaan KDA 2007. • KDA sebaiknya menggunakan indikator yang umum digunakan di tingkat desa. KDA akan dilakukan untuk seluruh desa target P4MI.
•
• •
Format laporan kegiatan P4MI: - Laporan realisasi: SAI dilengkapi dengan form DA (per kegiatan) yang mencantumkan realisasi bulan ini dan realisasi sampai dengan bulan ini baik dikirimkan melalui e-mail maupun pos. - Laporan substansi: semester 1 dan laporan akhir tahun - Laporan keuangan pokok dan audit: dibuat setelah berakhirnya tahun anggaran, dimintakan audit ke BPKP Perwakilan, dan dikonsolidasikan di PCMU. Tindak lanjut hasil audit: harus selesai sebelum audit TA berikutnya Laporan disampaikan ke PCMU dan akan diteruskan ke ADB
