RUANG KAJIAN
PEMERINTAH PUSAT BERUSAHA MENGHAPUS KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Oleh : Pitoyo
Abstract To continue process and describing the existence of Daerah Istimewa Yogyakarta, this writing is focused on aspect of legality. There were lot of laws to settle Yogyakata to become Daerah Istimewa Yogyakarta whether those were in forms of Amanat, Maklumat, as well as regulation. Here the writer proves that according to legal aspect, Daerah Istimewa Yogyakarta has fulfilled every angles of legality and therefor there is no question any more to doubting Yogyakarta as a Daerah Istimewa Yogyakarta. Amanat Dated September 5Th of 1945 and the one which dated 30th of October 1945, Maklumat, laws and regulations, article 18 of the Constitution 1945 and a Convention implemented since the eve of Indonesian Independence, all of it are legal basis of the existence of Daerah Istimewa Yogyakarta.
Keywords : Legal aspects of Daerah Istimewa Yogyakarta
Dari tulisan pertama dengan judul diatas, termuat pada edisi III/ November 2010 telah jelas bahwa nama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) lahir pada tanggal 30 Oktober 1945 seperti tertulis dalam Amanat Penggabungan antara wilayah Kasultanan Ngayogyojakarto Hadiningrat dan wilayah Kadipaten Pakualaman.
Pada hakekatnya lahirnya Daerah Istimewa Yogyakarta justru sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 yang telah ditetapkan dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah berbunyi sebagai berikut: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan
Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerahdaerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Jadi para pendiri Negara sangat menyadari bahwa didalam wilayah Indonesia ada daerahdaerah yang mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat asli, atau yang bersifat istimewa sebelum Negara Indonesia lahir. Keberadaan daerah asli tersebut di hormati kedudukannya dan malah segala peraturan Negara yang mengenai daerah yang bersifat istimewa itu akan mengingatnya, artinya dalam membuat peraturan Negara tidak boleh mengenyampingkannya, yaitu tidak boleh menghilangkan sifatsifat daerah istimewa itu. Dengan demikian daerah istimewa Yogyakarta yang dulu bersifat kerajaan, tetap menjadi daerah yang bersifat istimewa sampai kapanpun didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan daerah Yogyakarta ini kemudian diperkuat dengan lahirnya: 1. Amanat tanggal 30 Oktober 1945 yaitu amanat yang ditandatangi bersama antara Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Hal ini berbeda dengan Amanat 5 September 1945 yang masingmasing dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sultan HB IX dan
Undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Penjelasan pasal 18 UUD 1945 ini menguraikan lebih terperinci tentang hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa seperti tercantum dalam angka I dan II sebagai berikut: I “Oleh karena Negara Indonesia itu suatu : linheidsstaat” maka Indonesia tak akan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang bersifat” staat” juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Didaerah-daerah yang bersifat autonoom(streek dan locale rechtsgemencshappen atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut yang akan ditetapakan dengan undang-undang. Didaerah-daerah yang bersifat autonoom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena didaerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. II “Dalam territoir Negara Indonesia terdapat ± 250 “zelfbesturende landcshappen” dan volksgemeencshappen seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dst. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karena dapat dianggap sebagai daerah istimewa.
63 Jurnal Madani Edisi II/ Nopember 2011
2.
3.
amanat Sripaduka Sri Paku Alam VIII yang juga dikeluarkan dan ditandatangani sendiri oleh beliau. Dengan demikian Amanat 30 Oktober 1945 yang ditanda tangani oleh Sri Sultan H.B. IX dan Sri Paku Alam VIII tersebut merupakan penggabungan 2(dua) institusi yaitu antara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Pakualaman. Penggabungan keduanya merupakan penegasan lahirnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tanggal 30 Oktober 1945 itulah maka semua maklumat yang dikeluarkan di Daerah Istimewa Yogyakarta selalu ditandatangani bersama oleh Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Ini berarti secara institutional ada penggabungan bahkan penyatuan antara Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadi satu daerah yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Maklumat No 18 tahun 1946 secara tegas menyebut Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Maklumat ini pada intinya adalah pembentukan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat dilingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Diktum pertama dari maklumat ini berbunyi: “didalam daerah Yogyakarta diadakan dewan perwakilan rakyat”. Pada tahun 1948 dikeluarkan Undang-undang pokok RI no 22 tahun 1948 yang pada pasal 1
4.
ayat 2 (dua) menyatakan bahwa: “ keistimewaan peraturan daerah istimewa dalam Undang-undang ini hanya mengenai kepala daerahnya”. Dalam pasal 18 ayat 5(lima) dan 6(enam) dinyakatakan bahwa Kepala/ Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta diangkat dari keturunan keluarga yang berkuasa didaerah itu dizaman sebelum Republik Indonesia dan yangmasih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, kesetiaan, dan dengan mengingat adat istiadat didaerah itu. Undang-undang No 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dikeluarkannya Undang-undang ini maka syahlah dari segi yuridis nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai sekarang Undang-undang ini belum pernah dicabut, jadi masih tetap berlaku Yogyakarta masih tetap Daerah Istimewa. Undang-undang No 3 tahun 1950 ini merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No 22 tahun 1948 yang menyatakan bahwa pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilakukan dengan undang-undang. Maka keluarlah undang-undang tahun 1950 karena undang-udang No 22 tahun 1948 bukan Undangundang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian undang-undang nomor 3 tahun 1950 ini merupakan pengokohan atau
64 Jurnal Madani Edisi II/ Nopember 2011
5.
pengakuan secara de jure terhadap DIY yang sudah lahir dengan serentetan aturan, Amanat, Maklumat dan perundang-undangan tersebut diatas. Undang-undang No 3 tahun 1950 pasal satu ayat (1) menyatakan: “daerah yang meliputi daerah Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Ayat (2) Daerah Istimewa Yogyakarta adalah setingkat dengan provinsi. Melalui proses,Amanat Maklumat dan Undang-undang tersebut sesungguhnya secara de facto dan de yure, Yogyakarta adalah Daerah Istimewa. Undang-undang No 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah mencabut undang-undang No 22 tahun 1948. Peristiwa ini terjadi pada waktu berlakunya UndangUndang Dasar Sementara yang kemudian menggantinya dengan undang-undang pokok tentang pemerintah daerah yaitu dengan undang-undang no 1 tahun 1957. Namun karena pada tanggal 5 juli 1959 Dekrit Presiden mengembalikan Undang-undang Dasar 1945 berlaku kembali maka undang-undang No 1 tahun 1957 harus disesuaikan dengan Undang-undang dasar 1945. Padahal Undang-undang No 22 tahun 1948 yang dicabut oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1957, dibuat atas dasar pasal 18 Undang-undang dasar 1945. Oleh
6.
Karena itu, agar Pemerintah Daerah tetap berjalan dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945 dikeluarkanlah Penetapan Presiden No 6 tahun 1959 yang pada hakekatnya merubah sebagian undang-undang No 1 tahun 1957 agar sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dengan Penetapan Presiden No 6 tahun 1969 menjadi jelas kembalinya kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta seperti dalam undang-undang no 22 tahun 1948. Pada tanggal 1 September 1957 dikeluarkanlah Undang-undang No 18 tahun 1965 tentang pokokpokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini mencabut undang-undang no 1 tahun 1957 dan Penetapan Presiden No 6 tahun 1959. Undang-undang No 18 tahun 1965 ini merupakan pelaksanaan pasal 18 Undangundang dasar 1945. Sejak saat itu Undang-undang yang berlaku bagi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Undang-undang No 18 tahun 1965. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan tentang daerah Istimewa Yogyakarta yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 1957. Ayat (2) pasal ini menyebut: a. Sifat istimewa sesuatu daerah yang berdasarkan atas ketentuan mengingat kedudukan dan hak-hak asalusul dalam pasal 18 Undangundang dasar 1945 yang
65 Jurnal Madani Edisi II/ Nopember 2011
harus sangat dihormati oleh Presiden RI manapun. Sudah berkali-kali Daerah Istimewa Yogyakarta akan dihapuskan namun semua usaha itu gagal, kecuali membuang uang dan tenaga pikiran untuk berdebat menghapuskan Daerah Istimewa Yogyakarta yang akhirnya tanpa hasil yang memuaskan rakyat khususnya rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian landasan yuridis Daerah Istimewa Yogyakarta tetap kuat. Sejak tahun 2008 sampai sekarang Pemerintah dan DPR sedang membahas R.U.U. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum selesai. 8. Dalam Undang-undang Dasar 1945 yang telah dirubah menjadi Undang-undang tahun 2002, pada pasal 18B ayat (1) dan (2) masih menyatakan sebagai berikut : a. Ayat (1) : Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. b. Ayat (2) : Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hokum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
masih diakui dan berlaku hingga saat sekarang atau sebutan Daerah Istimewa atas alasan lain, berlaku terus hingga dihapuskan. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah istimewa daerah Yogyakarta yang sekarang pada saat berlakukan Undangundang ini adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta, yang tidak terikat pada jangka waktu masa jabatan seperti dimaksud pada pasal 17 ayat (1) dan pasal 21 ayat (5). 7. Konvensi yang berlaku sejak diangkatnya Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII oleh Presiden RI, Insinyur Soekarno, sampai wafatnya kedua beliau, Presiden RI sampai dengan Megawati Soekarno Putri tidak pernah mengangkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kecuali Sri Sultan Hamungkubowono dan Sri Paduka Paku Alam. Praktek kenegaraan tentang Sultan dan Paku Alam menjadi Gubernur/Wakil Gubernur ini sudah berjalan selama 66 tahun meskipun yang terakhir diangkat kembali oleh Presiden Yudoyono hanya untuk jangka waktu 1(satu) tahun saja. Praktek kenegaraan yang sudah berlangsung 66 tahun ini
66 Jurnal Madani Edisi II/ Nopember 2011
Dokumen
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam rndangundang.
Pisowanan Agung Rakyat DIY pada bulan April 2008. Rapat DPRD-DIY tanggal 30 Juni 2008. Rapat-rapat Komisi II DPR tahun 2009. Sri Sultan, Hari-hari Hamengku Bhuwono IX sebuah presentasi Majalah Tempo. Undang-Undang Dasar 1945.
Daftar Pustaka Poewokoesoemo, Soedarisman. 1980. Daerah Istimewa Yogyakarta, KPH. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Tahta untuk Rakyat. Jakarta Pusat.PT. Gramedia.
67 Jurnal Madani Edisi II/ Nopember 2011
