DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
http://www.perumnasyogya.com
I.
PENDAHULUAN Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai Daerah Otonom setingkat provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan maksud pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogjakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman1. Undang-Undang ini mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955. Namun, keberadaannya belum mengatur secara lengkap dan jelas mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga untuk melengkapi dan memperjelas dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.2 Keistimewaan ini adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.3 Kewenangan
1
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, Pasal 1 angka 1 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, Pasal 1 angka 2 2
Subbagian Hukum Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
istimewa ini merupakan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.4 Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintah daerah dan kewenangan urusan Keistimewaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.5 Kewenangan dalam urusan Keistimewaan tersebut meliputi:6 a.
tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
b.
kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
c.
kebudayaan;
d.
pertanahan; dan
e.
tata ruang.
Pengaturan kewenangan dalam urusan Keistimewaan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya.7 Dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan Keistimewaan DIY telah diatur mengenai pendanaan Keistimewaan yang pengalokasiannya dan penyalurannya melalui mekanisme transfer kedaerah. Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka
4
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 ayat (1) menyatakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial, penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota, pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota, pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota, dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan. Pasal 13 ayat (2) menyatakan urusan Pemerintah Provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, Pasal 7 ayat (2) 7 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 3 ayat (1) 5
Subbagian Hukum Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan Negara.8 II.
PERMASALAHAN Bagaimanakah tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta?
III.
PEMBAHASAN Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang berasal dari Bagian
Anggaran
Bendahara
Umum
Negara
yang
dialokasikan
untuk mendanai
Kewenangan Istimewa dan merupakan Belanja Transfer pada bagian Transfer Lainnya.9 Proses penurunan pencairan dana Keistimewaan harus melalui berbagai tahapan serta diperlukan pembuatan program-program yang berkaitan dengan Keistimewaan Yogyakarta. Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang menangani perihal kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dengan tembusan
kepada
Menteri
Keuangan
dan
Menteri
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.10 Rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dilampiri dengan dokumen Kerangka Acuan Kegiatan yang mencakup usulan program dan kegiatan dengan sasaran yang terukur yang mengacu pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa (Perdais), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).11 Menteri Dalam Negeri selaku koordinator dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan penilaian kelayakan kegiatan atas rencana kebutuhan Dana Keistimewaan,12 hasil penilaian disusun berdasarkan skala prioritas dan disampaikan kepada menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
8
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 1 angka 4 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 2 ayat (3) 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) 9
Subbagian Hukum Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
Perencanaan Pembangunan Nasional.13 Berdasarkan hasil penilaian, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pembahasan untuk menentukan usulan pagu indikatif Dana Keistimewaan berdasarkan kemampuan keuangan negara.14 Usulan pagu indikatif Dana Keistimewaan dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).15 Menteri Keuangan menetapkan pedoman umum dan alokasi Dana Keistimewaan masing-masing urusan Keistimewaan berdasarkan alokasi Dana Keistimewaan yang ditetapkan dalam APBN.16 Berdasarkan penetapan Menteri Keuangan, Pemerintah Daerah DIY menganggarkan penerimaan Dana Keistimewaan pada Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).17 Selain itu, Pemerintah Daerah DIY menganggarkan penggunaan Dana Keistimewaan sebagai belanja dalam APBD berdasarkan hasil pembahasan atas usulan Kerangka Acuan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan APBN.18 Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah didanai dari sumber lain baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Kegiatan yang didanai dengan Dana Keistimewaan harus dituangkan dalam program RPJMD dan RKPD.19 Menteri
Keuangan
selaku
Pengguna
Anggaran
Bendahara
Umum
Negara
mempunyai kewenangan atas anggaran Dana Keistimewaan, untuk melaksanakan kewenangannya Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Dana Keistimewaan (PPA DK).20
13
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 4 ayat (1) 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 4 ayat (2) 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 5 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 7 ayat (1) 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 7 ayat (2) 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 6 ayat (1) dan (2)
Subbagian Hukum Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
Dalam rangka penyaluran Dana Keistimewaan, PPA DK menunjuk pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Keistimewaan (KPA DK).21 Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui tata cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.22 Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta diketahui penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: a.
tahap I dilaksanakan setelah : 1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan dari Gubernur DIY; dan 2. KPA DK menerima Laporan Akhir Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan dan Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan tahun anggaran tahun sebelumnya dari Gubernur DIY.
b.
tahap II dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah KPA DK menerima Laporan Pencapaian Kinerja tahap 1 tahun anggaran berjalan dari Gubernur DIY.
c.
tahap III dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah KPA DK menerima Laporan Pencapaian Kinerja tahap II tahun anggaran berjalan dari Gubernur DIY.
Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan dengan rincian sebagai berikut:23 a.
tahap I disalurkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Keistimewaan;
b.
tahap II disalurkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari pagu Dana Keistimewaan setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I mencapai minimal 80% (delapan puluh persen); dan
c.
tahap III disalurkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Keistimewaan setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I dan tahap II mencapai minimal 80% (delapan puluh persen). Gubernur DIY mengajukan permintaan verifikasi atas Laporan Pencapaian Kinerja
tahap I dan tahap II kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga
21
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 9 ayat (1) 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 10 ayat (1) 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 10 ayat (3)
Subbagian Hukum Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
pemerintahan nonkementrian terkait dengan tembusan kepada Menteri Keuangan,24 Laporan Hasil Verifikasi disampaikan oleh Gubernur DIY sebagai persyaratan penyaluran Dana Keistimewaan tahap II dan tahap III. 25 Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan yang disampaikan oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA DK.26 Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan tahap I dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:27 a.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;
b.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD); dan
c.
Dokumen Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan. Surat Permintaan Penyaluran Dana keistimewaan tahap II dan tahap III dilengkapi
dengan dokumen pendukung sebagai berikut:28 a.
SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;
b.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
c.
Dokumen Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan;
d.
Laporan Hasil Verifikasi atas Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan; dan
e.
Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan.
Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan tahap III disampaikan oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA DK paling lambat pada tanggal 1 Oktober tahun anggaran berjalan.29 Dana Keistimewaan yang belum disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah DIY sampai dengan akhir tahun anggaran menjadi sisa anggaran lebih pada APBN dan tidak dapat dijadikan penambah pagu anggaran Dana Keistimewaan tahun anggaran berikutnya.30 24
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 11 ayat (1) 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 11 ayat (4) 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal Pasal 12 ayat (1) 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal Pasal 12 ayat (2) 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 12 ayat (3) 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 13 ayat (1)
Subbagian Hukum Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan Laporan Akhir Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan kepada KPA DK pada tahun anggaran berikutnya sebagai syarat penyaluran Dana Keistimewaan tahap I tahun anggaran berikutnya.31 Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementrian terkait dengan tembusan kepada Menteri Keuangan pada tahun anggaran berikutnya.32 Hasil verifikasi atas Laporan Akhir Pencapaian Kinerja tersebut akan digunakan sebagai persyaratan penyaluran Dana Keistimewaan tahap I tahun anggaran berikutnya.33 Pemantauan dan evaluasi atas penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan oleh Menteri Keuangan, untuk pemantauan evaluasi kinerja teknis dan pencapaian keluaran (output) terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari Dana Keistimewaan dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementrian terkait.34 IV.
PENUTUP Dana Keistimewaan
DIY diberikan oleh
pemerintah dalam rangka urusan
penyelenggaraan Keistimewaan DIY sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara. Menteri Keuangan menetapkan alokasi Dana Keistimewaan dalam APBN berdasarkan penilaian yang dilakukan atas rencana kebutuhan Dana Keistimewaan yang diajukan oleh Gubernur DIY. Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap melalui tata cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah setelah memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung.
30
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 13 ayat (2) 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 17 ayat (1) 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 18 ayat (1) 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 18 ayat (4) 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 19
Subbagian Hukum Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
Daftar Pustaka:
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis: Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Disclaimer: Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.
Subbagian Hukum Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
