Bab 1 Pendahuluan
1.1 Latar belakang Sebagai daerah istimewa, Yogyakarta mendapat dana keistimewaan yang bertujuan untuk memelihara keistimewaan Yogyakarta. Keistimewaan Yogyakarta diperoleh sejak tahun 1950, ketika Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan untuk bergabung dengan NKRI. Kemudian berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadikan latar belakang adanya pemberian dana keistimewaan terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa Dana keistimewaan ini telah dibuat rancangan penggunaannya, yang tentunya juga disesuaikan dengan tujuan dari keistimewaan itu sendiri. Dalam undang undang nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa tujuan dari keistimewaan adalah melingkupi a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis; b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Dari tujuan-tujuan tersebut menunjukkan bahwa garis besar cita-cita dari 1
keistimewaan adalah untuk menjaga warisan budaya, melestarikan, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Yogyakarta itu sendiri. Keistimewaan ini diharapkan mampu memberikan perubahan bagi Yogyakarta agar mampu menjadi daerah yang sejahtera, dan berlandaskan budaya. Dana keistimewaan ini digunakan melingkupi 5 bidang urusan, yakni bidang kebudayaan (urusan kebudayaan), bidang pertanahan (urusan pertanahan), bidang kelembagaan (urusan kelembagaan), serta bidang tata ruang (urusan tata ruang). Melihat kondisi Yogyakarta sebagai kota budaya yang memiliki beragam kesenian, penggunaan dana keistimewaan ini memberikan fokus terhadap pemeliharaan budaya. Selain itu, dengan adanya dana keistimewaan ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Dana keistimewaan telah memberikan proporsi terbanyak dalam hal urusan kebudayaan, yakni sebesar Rp. 375.178.719.000 dari total anggaran sebesar Rp. 523.874.719.000. Urusan kebudayaan tersebut melingkupi beberapa SKPD yang akan mengembangkan kebudayaan dalam program-program yang diajukan.1
1
Pelengkap buku pegangan 2014 penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan daerah
2
Tabel 1. 1 Alokasi Anggaran Dana Keistimewaan DIY TA 2014 No
Bidang kewenangan
Jumlah rupiah
1
Tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur
400.000.000
2
Kebudayaan
375.178.719.000
3
Pertanahan
23.000.000.000
4
Kelembagaan pemerintah
1.676.000.000
5
Tata ruang
123.620.000.000
Total
523.874.719.000
Sumber: Kementrian Keuangan
Dari data alokasi anggaran Dana Keistimewaan DIY TA 2014 di atas terlihat bahwa penggunaan dana keistimewaan dalam kewenangan kebudayaan masih menjadi prioritas utama, serta mendapat alokasi terbesar diantara keempat kewenangan istimewa lainnya. Dengan demikian, hendaknya Dana Keistimewaan dapat memeberikan kontribusi terhadap pelestarian budaya maupun pengembangan budaya yang ada di Yogyakarta. Melihat proporsi yang besar terhadap kebudayaan, sangat disayangkan angka penyerapan anggaran Dana Keistimewaan pada tahun 2014, dapat dikatakan belum optimal karena hanya mencapai 25%. Menurut data yang diperoleh dari Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Semester I APBN Tahun 2014, hingga 30 Mei 2014, realisasi Dana Keistimewaan DIY mencapai Rp. 131,0 miliar atau 25% persen dari pagu APBNP tahun 2014. Urusan kebudayaan dalam kewenangan keistimewaan, dinaungi oleh beberapa SKPD yang ada di Yogyakarta. Akan tetapi pada tahun 2014, Dinas Kebudayaan
3
Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran di tingkat provinsi memberikan tugas pembantuan terhadap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di tingkat kota/Kabupaten untuk menjalankan urusan kebudayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang memiliki kaitan yang erat terhadap urusan Kebudayaan. Keterkaitan tersebut dapat terlihat dalan Visi dan Misi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta yang memiliki keterkaitan dengan Keistimewaan. Visi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta sendiri adalah “Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya yang bertumpu pada kekuatan dan keunggulan budaya lokal dan dapat menjadi lokomotif pembangunan Kota Yogyakarta secara menyeluruh.” Kemudian misinya adalah meliputi
1. Mengoptimalkan potensi serta daya tarik pariwisata dan budaya sebagai keunggulan kepariwisataan Yogyakarta.
2. Menggali, melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan keragaman budaya lokal baik yang bersifat tangible maupun intangible sebagai daya tarik kunjungan wisatawan.
4
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik di lingkungan SKPD maupun di masyarakat dan stakeholders kebudayaan dan pariwisata serta meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kebudayaan dan pariwisata yang berkualitas.
4. Meningkatkan koordinasi internal maupun antar mitra serta memperluas jaringan ( network ) kebudayaan dan pariwisata di tingkat lokal dan nasional. Dapat dikatakan bahwa salah satu SKPD yang berperan dalam pengelolaan Dana Keistimewaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Yogyakarta memiliki posisi yang penting dalam realisasi dan penyerapan Dana Keistimewaan di tingkat kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, dalam Perda Istimewa No 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Dalam menyelenggarakan kewenangan dalam urusan kebudayaan, diwujudkan melalui kebijakan pelindungan, pengembangan dan pemanfatan kebudayaan. Oleh karena itu, dalam penggunaan Dana Keistimewaan seharusnya sejalan dengan ketiga aspek tersebut. Akan tetapi, apabila melihat keberadaan kesenian dan kelompok kesenian di Kota Yogyakarta hingga tahun 2013 kesenian tradisional di Kota Yogyakarta mulai tersaingi dengan kesenian modern serta religi. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap kesenian tradisional mulai berkurang dan beralih pada kesenian modern dan seni religi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Yogyakarta mengenai jumlah paguyuban kesenian di Kota Yogyakarta tahun 2013, diketahui bahwa jumlah kelompok kesenian religi seperti Nasyid, Sholawatan,
5
Samrah/Hadroh, dan Qosidah sudah mulai banyak dan terus mengalami peningkatan. Selain itu, jumlah kelompok musik band juga mulai menyaingi keberadaan kelompok kesenian tradisional gamelan/karawitan selama tahun 2011 hingga tahun 2013.
Tabel 1. 2 Jumlah Kelompok Kesenian menurut Jenisnya di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2013
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta belum berhasil dalam upaya pelindungan kesenian tradisional sebagai bentuk dari kebudayaan itu sendiri. Padahal, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Yogyakarta memiliki peran dan tugas penting sebagai SKPD yang menaungi bidang pemerintahan yakni kebudayaan dan pariwisata. 6
Sementara itu, terkait dengan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Yogyakarta pada poin pertama adalah mengoptimalkan melihat pengunjung kesenian dari data statistik pariwisata kota Yogyakarta, disebutkan bahwa pengunjung kesenian mengalami penurunan hingga tahun 2013. Tabel 1. 3 Banyaknya Pengunjung Pentas Seni di Kota Yogyakarta Tahun 2013
Dari tabel tersebut diketahui bahwa jumlah pengunjung atau wisatawan baik domestik maupun internasional yang menyaksikan pentas kesenian santi budoyo mencapai 38.512 orang. Dalam statistik pariwisata dijelaskan bahwa jumlah tersebut sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya dengan jumlah pengunjung sebanyak 43.363 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenian di kota Yogyakarta sebagai daya tarik pariwisata melemah di tahun 2013. Seharusnya dengan adanya Dana
7
Keistimewaan dapat memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata terlebih dalam daya tarik wisata di bidang kesenian dan kebudayaan. Dana keistimewaan yang digunakan untuk melaksanakan kewenangan istimewa, salah satunya adalah urusan kebudayaan, belum lama digunakan. Sehingga, dalam penyerapannya masih kurang optimal. Keistimewaan Yogyakarta yang dinyatakan dalam Undang-undang No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta belum lama dijalankan. Namun, pemberian prioritas terhadap kebudayaan dalam penggunaan Dana Keistimewaan, hingga kini masih belum menunjukkan hasil yang diinginkan, seperti pelindungan kebudayaan yang ada di Kota Yogyakarta dan pengoptimalan kebudayaan sebagai daya tarik wisata. Untuk itu, perlu diketahui bagaimana SKPD terkait, dalam mengelola Dana keistimewaan yang menjadi kewenangannya. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana kinerja dari salah satu SKPD terkait dengan urusan kebudayaan, yakni Dinas pariwisata dan kebudayaan dalam mengelola dan menggunakan Dana Keistimewaan. Seperti yang telah diketahui bahwa penggunaan Dana Keistimewaan dapat dikatakan dalam penyerapannya masih kurang optimal. Sehingga perlu diketahui tentang bagaimana kinerja dari salah satu SKPD terkait dengan urusan kebudayaan, yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya,
telah
terdapat
penelitian
yang
terkait
dengan
Dana
Keistimewaan. Penelitian yang pertama adalah mengenai Pembingkaian Berita 8
Pencairan Dana Keistimewaan. Penelitian yang dilakukan oleh Liring raditia di tahun 2014 tersebut berjudul “Pembingkaian Berita Dana Keistimewaan Yogyakarta (analisis framing pencairan dana keistimewaan yogyakarta dalam surat kabar kedaulatan rakyat dan harian jogja periode 28 november- 28 desember 2013).” Penelitian tersebut berisi tentang analisis terhadap media massa dalam pemberitaan pencairan Dana keistimewaan yang seret. Peneliti melakukan analisis terhadap beberapa media yang memberitakan tentang Dana keistimewaan yang sulit dicairkan dan diakses. Dari penelitian tersebut muncul opini bahwa pengelolaan Dana Keistimewaan masih belum optimal, terkait dengan akses bagi masyarakat maupun bagi SKPD. Penelitian selanjutnya adalah penelitian mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam pengelolaan Dana Keistimewaan. penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kartika di Tahun 2014 tersebut berfokus pada apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola dana keistimewaan. Selain itu, penelitian tersebut juga menggali tentang apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan dana keistimewaan. Dalam penelitian tersebut, dipaparkan bahwa hingga tahun 2013, Pemerintah daerah DIY, masih mengalami kesulitan dalam pengoptimalan Dana Keistimewaan, karena beberapa alasan, yang pertama keterbatasan SDM yang memadai, padatnya kegiatan pemerintahan regular, belum rincinya penerjemahan makna keistimewaan sesuai perda keistimewaan penelitian tersebut lebih merujuk pada kendala-kendala yang dialami pada saat
9
pengelolaan dana keistimewaan di tingkat pemerintah daerah, yang dalam konteksi ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY, BAPPEDA DIY, Biro organisasi provinsi DIY. Dari penelitian ini kemudian muncul opini bahwa dalam pengelolaan Dana Keistimewaan oleh Pemerintah daerah dinyatakan masih belum siap. Dari kedua peneilitian mengenai Dana Keistimewaan yang telah dilakukan oleh tersebut dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan Dana Keistimewaan di level provinsi. Sementara itu, sejak tahun 2014, Dinas Kebudayaan Provinsi Yogyakarta telah memberikan tugas pembantuan terhadap masing-maisng SKPD kebudayaan di level kabupaten/kota. Pada level Kabupaten/kota tersebut, SKPD yang mengampu urusan kebudayaan salah satunya adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Yogyakarta, dimana memiliki peran dan posisi yang penting serta relevan dengan urusan Kebudayaan.
1.2 Rumusan masalah: 1. Bagaimana kinerja Dinas Pariwisata dan kebudayaan DIY dalam pengelolaan Dana Keistimewaan Yogyakarta?
1.3 Tujuan penelitian: Penelitian mengenai kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DIY, dalam pengelolaan Dana Keistimewaan ini, ini dilakukan dengan tujuan:
10
1. Mendeskripsikan bagaimana kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Yogyakarta dalam pengelolaan Dana Keistimewaan. 2. Mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan
Dana
keistimewaan
oleh
Dinas
Pariwisata
dan
Kebudayaan kota Yogyakarta.
1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat sebagai referansi yang valid mengenai tema yang peneliti angkat. 2. Manfaat Praktis a. Bagi peneliti Sebagai sarana peneliti untuk mengimplementasikan teori yang telah didapatkan selama mendalami perkuliahan di b. Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam pengoptimalan pengeloaan Dana Keistimewaan.
11
c. Bagi Masyarakat Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengetahuan mengenai Dana Keistimewaan bagi masyarakat mengenai pengelolaan dan penggunaan Dana Keistimewaan, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana Dana Keistimewaan dikelola dan digunakan.
12
