r;t,,t-q 1;'7,?Ty Oleh :

ORIENTASI POLITIK WANITA TERHADAP KEPOLITIKAN ORDE BARU (~tudiKasus di Kecamatan Padang Timur Kotamadya Padand

-

-

,,, -

t?T"r;?*! 7.:;;

-

r~~r:lb~yhFSF~~~ L':I$ ~ T B. Er L r~~

9, -I&-

.

r;t,,T-q

.

Oleh :

\,

.:.* : , , -. .

,

- - v%

1;'7,?Ty .-.. *

.

.

,.*,, ", Dra. A m , d~i;.-yL-Y Drs. Suryanef, M.Si.

*,.,-..

I

='

1

---*.--:

................................................................... tAl PROYEK PENGKAJIAN DAN PENELlTlAN ILMU PENGETAHUAN TERAPAN DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELlTlAN NOMOR 004/P21PT/S KWN/2000 :KTORAT PEMBINAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PEND1DIKAP.I TlNGGl DEPARTEMEN PENDlDlKAN NASIONAL

FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL ""IVERSITAS NEGERI PADANG NOPEMBER, 2000

*. .:: . \1 '

WOO

irl

;.-----

h

-

0 1

,

j. i

LEMBAR IDENTITAS DAN PRNGESAHAN 1. a. Judul Penelltian

: Orientasi Politik Wanita Terhadap Kepolitikan Orde Barn

(Stud1 Kasus di Kecarnatm~Padang Timur Kotmnadya Padang) b. Kategori Penelitian

: 11

2. KetuaPeneliti a. Nama Lengkap d m Gelar : Dra.A1 Rafhl, M.Si. b. Jenis Kelamin : Perempuan I t c / 132056198 c. Pangkat / Golongan 1 NIP : Penata / I : LektorMuda d. Jabatan Fungslonal e. Fakultar 1 Jurusan : Ilmu-ilmu Sosial / PPKn f. Unlversltas : Unhersltas Negeri Padang g. Bidang Ilmu yang Diteliti : Ilmu Politik

3. Jwnlah Tim Penellti

: 2orang

4. Lokasi Penelltian

: Kecamatan Padang Tlmur Kotamndya Padang

5. Jangka Waktu Penelitian

: 7 bulan

6. Btnye yang Diperlukan

: Rp. 5000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Padang, Nopember 2000

Mengetahui

Bka~ FIS - UNP Padang ;

ProE Dr. \Abizar NIP. 130159275

NIP.132056198

UNP - Padang ;

1

.

d

1

ProE :DrscRlmaidi, MA., Ph.D. NIP. 190605231 It

1

A. Judill Penelitian

ORENTASI POLlTIK WANITA TERTWAI' l?LEPOLITlKAN ORDE BARU (Shldi Kasus di Kecarnalan Paclang Tilntu Kotarnadya.Pacl*mg) Oleh : t\l Rafni d m Suryanef Tahun Penelitiati : 2000 Jumlah Halaman : xvii + 52

B. Ringkasan Penelitian Kenyataan menunjukkati baliwa kedutlukan politik kaum wanita di Indonesia rnaqih lemah. Hal ini dapat dikatakan sebagai irnplikasi dari pembakuan perm jender yang mewarnai beberapa kebijakan yang ada ddarn kepolitikan Orde B m sebagaimana terungkap dari hnsil penelitian LBH APlK (1998). Pembakuan perm jender tersebut berdarnpak pada dornestikosi, marginalisasi, eksploi tasi ekonomi, beban ganda wani ta, subordinasi seksual serta rendahnya akses wanita di bidang politik. Khusus di bidang politik Anders U7zlin (1997) menenggarai bahwa wanita telah dijadikan alat mobilisasi politik bagi partai pemerintah d m ha1 ini telah dilegalisasi oleh ltepolitikan Orde Baru lebih dari tiga dekade. Berangkat dari fenomena ini niaka perlr~ dila1ark;ui upaya-irpaya menuju peniberdayaan wanita khususnya tlalarn bidmg politik. Sebagai upaya awal tlari langkah tersebut, penelitian ini berusaha rnemtokuskan perhafian patla penggalian data yrlng berkenaan dengan orientasi politik wanit-a baik dari din~ensi kognitif. d e k t i f maupun evaluatif, perbetlaan orientasi politik wanita den
politik wwlitn tel-liadap kepolitikan Orde Ba-u, bxik

menyangkut orientasi kognitif, orientnsi afektif d m orientnsi evaluatif? 2. Dalatn ha1 apa

saja perbedaan orienta~i politik wanita tlengan pria terhadap

kepol itikan Orde Baru? 3. Apakall hwapan-hwapm kaliin wanita terhadap sistem politik pasca Orde Bani

(kejatuhan Soeliarto)?

Berdasarkan rumusan pennasalahan tersebut rnaka tujuan penelitian adalall untuk : (I) rnengetahui orientasi politik wanita terhadap kepolitikan Orde Baru, baik rnenyangkut orientasi kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatifhya ; (2) mengkaii perbedazul orientasi politik wanita dengan pria terhadap kepolitikan Orde Ban1 ; dm1

(3) mengidentifikasi liwqan-harapan wanita terhadap sistem politik pasca Orde Baru (kejduhan Soeharto). Penelitian

dilakukan di

Kecamatan Pxlang Timur Kotamadya Padang

khususnya pada lima kelurahan yang dipilih secara random melalui sistim undian, yaitu Kelurahan Aur Duri, Air Camar, Parak G d a n g Barat, Parak Gadang Timur dan Simpang Haru Selatan. Sampel penelitian dibataqi fiejumlah 100 orang, terdiri dari 50 wanita dan 50 pria yang dipilih secaraputpostve. D d a diperoleh rnelalui angket yang memuat daftar pertanyaan terbuka dan tertutup serta wawancnra berstruktur. Untuk mengungkapkan orientasi politik wanita terhadap kepolitikan Orde Baru diklarifikasi melalui beberapa tema yang dikelompokkan atas tiga bahagian besar yaitu orientasi kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatif Pertarnu, orientasi kognitif dijaring meldui empatbelas tema yang terdiri dari : (1) pemallman tentang peranan Lernbaga Pemrakilan Rakyat masa Orde Baru ; (2) pengetah~~an tentang perbedaan dan persamacvl MPR dan DPR dari segi struktur d m h g s i n y a ; (3) pengetahuan tentan.3 prinsip ketenvalcilan yang adil dalam rekrutmen mlggota dewan masa Orde Ban1 ; (4) pernahamai tentang kekuasaan kcpresiclenan pada masa Orde Baru ;

(5) pemahaman tentang sistem peradilan patl:~masa Orde Baru ; (6) pemahaman tentang hak dan kewajibtm yang dimiliki oleh seorang wwga negara ;(7) pengetahuan tentang p e r b e d m pengertiati hak dati kewajiban yang dimiliki oleh seorang warga negara ; (8) pengetahuan tentang pelaywan ynng diberikan pegawai pemerintah (birohasi) terhadap warga negara rnasn Orde Baru ; (9) yensetaliuan tentan,q beberapa kebijakan produk Orde Baru yang dirasakan merugikan segnen n~asywakattertentu ; (10) pemahaman tenbang tingkat keadilan pelaksanaan produk kebijakan mnsa Orde

Bani

(W

tentang

Perkawinan,

W

tentang Ketenagakerjaan, clan lain-lain) ;

(11) pemahaman tentang partai politik dan perm partai politik rnasa Orde Bmu

a

(12) pemahaman tentang pelal<smaai pernilu mnsa Ortle Baru ; (1.3) ~)e~naIiarr~;m tentang kebebasan pers masa Ordc Baru ; dan ( I , \ ) pernaharnnn tcntnn,q Iternerrlckn;~n berserikat dan berlwipul set-ta nietigadakml demonsb-mi pada rnasa Ortlc Biu-u. Selanjuhya untuk menggali orientasi
awareness dan com~nurzitypolitical X-no wlecige. Lima tipc siltap tersebut diljauing nielalui jawaban responclen terhadap tema-tcrna

political i12volvenzer2f atlalah : (1) siltap

berikut ini. Tema-tema g m a menjaring

terhadap isu-isu baru dalam kehidupan politik di masa Orde Baxu ; (2) siltnp ter-harlap keefektifan cara memecahkan masa.lah antara pemerintah dan warga. negara ; clan

(3) sikap terhadap lteikutsertaan mendiskusikan ln&~dah-nlaSalahpolilik. Selaijutnya political eflcacy dijaring dengan tema-tema berikut : (1) sikop terhadap per-anan warga rlegara dalanl kehidupm politik ; (2) sikap terhadap perildar birola-asi ili tin,gkat lokal/nasional ; dan (3) sikap terhadap ltewajiban perpajdtan atau terliadap kenaikan pembayaran lish-ik. Tema-tema untuk met~jaringsense ofpuli~ical1l:lst 'dalah : (1) siknp tel-h;~dnp pemcrirrtahnn Soeh:u-to (keper~aya~m) ; (2) aikap terhadap ja~lji--janjipartai politik saat peluilu Orde BRI-[I; dill1 (3) ~ i k i ~lertrnrlap p pcr-adil;in Inilsii Or-tle T3i1n1(np:lk;rh le~.l)cb;ls dari pengaruh pengiasa). Sedangkan tema-tema unti~k meri-jaring serlst? oj" civic

awareness adalah : ( I ) siltap ter-hadap hal-ha1 yaig rnenpngkut kesqialiteraan lnntinm : (2) siknp tcrhntfap b;i~-ang-biu-a~igniililc pcmcril~t;ili ; r1;11i (3) memperjuangkan kepentingai

bersama.

Akhinlya sense of

~ i k i ~ l~)c I - I I ; I ( I ~ ~ ~

coin~nunity political

knowledge rneliputi : (1) sik'y terhailap kasus kecluangxi-kecuraqan yallg dildaikan nlasa ltarnpanye pemilu era Circle Bani ; (2) sikap terhadap kasus pernbebasan tanah ;

clan (3) sikap terliadap perar~nr~ warga negxa urltuk ikut s e b q a i xl,ggota pm-tsi politik. Orientasi

evaluatif

dijwing melalui

beberapa

tr.1-hadal) summa kepolitikari Ordu Bani

1-esponden pertanyam

yang

berh~~bungnn tlen.gan

terna-lcnia

berikut : (1) penegakan FIAM masa. 0 1 . d ~Bar11 ; (2) peran pernerintahai 0 r . d ~Ban1 mewuiudkan kesejahteraan rdcyat ; (3) pelaltsnnmn fi~ngsidan peranan pemilu-pen~il~~

v

Orde Baru di mata masywakat ; dari (4) srinsana bekexjmya lelnbaga tertinggi/tinggi

negara masa Orde Baru. Semer~taraitu guna mengidentifikasi bagairnana profil l~ar:llmn-harapal~waiitn maupun pr-ia terhadap sistem politik pmca Orde Baru (kejahlhan Soeha-to), diberikan bebel-apa pertmyaan yana meliputi tema-tcma sebagai bcrilzut : (1) harapan terhxlap

penyelenggaraan negara yang baik dalam hubungatmya dengan peranan lembaga tertinp~jllernbaga tinggi negara ; (2) harapan terhadap penegakan halc-hak wanita di bidang hukum, politik, sosial (Ian budaya ; (3) haraparr terhadap pelaksanaan pemilu yang &an datmg ; d m (4) harapan terhadap pelayanati birolu-ssi/aparat pemerintah dalanl memberikan pelayanan publik. Jenis penelitian adalah deskriptif analitis clengan teknik analisis isi. Hasil nnalisis

dikategorikan

dalarn

bentulc kategori-kotegori lalalitatif tertenhl, ynng

dirndtsudkan untuk memperlihatltan orientasi ko,yitif, 01-ientasi afektif s e ~ t aorientasi evaluatif wanita terhadap kepolitikan Orde B~JII.Sedangkan umtuk data tentang I ~ a r a p a n - wanita I terhadap sistem politik paqca Orde Bar-u tidalc digambarkai

ddm kategori t e t q ~ di a l m bentuk deskriptif Rnsil penelitim menmijukk:m bahwa secara. umum oricnlasi politik wanita (litin-jnu dori tlill~ensi kogriilif masili relltlall

aliw

Li(l;~kIcrlall~ tl;ll;nn, kecui~li ralluk

beberapa tema yang sangat kental menagambarkan kepolitiltan Ordv Bmu, orientasi kognitif mereka dapat dik-dakan sangat baik. I-Ial-ha1 yang dapat dipaharninya secara bi~ik rnenyanplt~~tkekuasa;ln Iteprcsi tlenan, pcl;~y;~na~l birokri~si, prinsip ketenvaki Ian dalan1 rekrutmen anggota lembaga petwakilm rdzyat, pelaksanaan pemilu dm tuang kompetisi antar partai politik. Dilihai dari sutlut ini, dapd clikatakatl b:li~wa wanita belum memiliki orientasi kognitifyang memadai terhadap ltepolitiltan Orde ban^. D a l m ~ha1 oorientasi afektif ternyata 01-ientasi politik wmita mwili ang gal rendah dan ini sejalan dengan rendalmya orientasi kognitif yiulg clirnilikinya kecuali untuk sikap yang berhubungan dengan sense of civic awareness. Temuan yang nienarilz dalam ha1 ini dalah tingginya keper~ay~aanwanita tcrhadap ycr-nnalzc~ kepemimpinui Soeharto saat itu.

Berikutnya menyangkut orientasi evaluatif wanita terhadap kepolitikan Orde Baru diperoleh garnbaran bahwa orientasinya d a l m ha1 ini tingqi, dengan kata lain ia

marnpri ~nemberikanpenilaian atm opini yang tepat teshadap suas:uia bekcrjanya sistem politik masa itu. Fakta-fakta pang ten~ngkapdi atas apabila. dibandingkan dengan orientasi polililz pria tet-hadap kepolitikan Orde Baru ternyata dari ketiga dimensi yang dicermati terdapat kecenclemngan bahwa orientasi politilc pria. lebih baik. Artinya pria lebih mampu memahami, menenhlltan sikap serta memherikati opini terhadap suasana

bekerjatlya sistem politik Orde Baru jika dibandingka~dengan wanita. Menyangkut harapan-harapan wanita terhadap sistem politik pasca Orde Ban1 terungkap bahwa mayoritas wanita mengharapkan tidak terjatli Iagi pembakuan peran jentler yang berbasis ideologi pnbiarki sebagaimana dipraldekltan Orde ban^. Hanya dengm c w a demikian wanita bisa berperan optimal di segala biclang termasuk politik selta terbebas dari perlalclian diskriminatif dan margindisasi clari rezim yang berkuasn Berdasarkan temual-tenluan di atas dapa t disirnpulkan bahwa pada hnkikah~ya orientasi politik wanita ~nasihberada pada level yang reridah dan mer-eka umurnnya mrlsih rnenjrtdi segmen yang teralienasi dari Iteliitlupan politik. C. Identitas Kelembngaan

Jurus<m Pel~didikan Pancasiln d m Kewarganegarmn, Fakultas Ilniu-ilm~i Sosial Univeritas Negeri Padwg. Nomor Kontrak : O04/P21PT/SE~\'N/2000

A. Title

: Women's Political Orientation Towards New Order Politics

(A Case Study in Kecamatan Padang Timur Kotamadya Padang) BY Year Pages

: Al Rafni and Suryanef : 2000 : xvii+52

B. Research Summary Study shows that women's political position in Indonesia is still relatively weak. This is an implication of standardization of gender roles through various policies in

New Order politics as mentioned in LBH APLK research (1998). The standardization of gender roles has implied to domestization, marginalization, economic exploitation, women's double-burden (pressure), sexual subordination and lowness of women acces in political matters. In term of politic, Anders Uhlin (1 997) constitutes that New Order politics had been used women as a tool of political mobilization for more than three decades. Based on above pl~enomenon it was thought that efforts to women empowerment is needed particularly in political sphere. As an early effort, this research

has tried to focuses to explorc data related to wolncn political orientation in terms or cognitive, affective as well as evaluative dimension. Furthermore, the study also focuses to a difference of women's political orientation and men's political orientation bcsidcs women's expectation towards post Ncw Ordcr politics. The research problems are as follows : 1. How was women's political orientation towards New Order politics, in terms of the

in cognitive, affective as well as evaluative orientation7

2. In what event differentiation between women's political orientation and men's political orientation towards New Order politics?

3. What is women's expectation to post New Order (Soehato's resignation) political system?

...

Vlll

Bascd on the formulation of research problctns, purposcs of thc rcscarch arc to

(1) know women's political orientation towards New Order politics,

In

tcr~nsof

cognitive, affective ad evaluative orientation ; (2) study a differcncc or wo~ncn's political orientation and men's polltical oricntat~o~i towards New Ordcr politics , and (3) to identi& women's expectation to post New Ordcr political systcm (Soeharto's

resibmation). The research conducted in Kecamatan Fadang Tirnur Kotamadya Padang particularly in five "kelurahan", which are selected randomly through a lottery system. They are "kelurahan" Aur Duri, Air Camar, Parak Gadang Barat, Parak Gadang Ti~nur dan Simpang Haru Selatan. A research sample

i3

limited only for 100 respondent,

consists of 50 females and 50 males, which is collected by purposive sampling. The data is collected by survey which contains open-question list and close-question list as well as structured interview. In order to uncovered women's political orientation towards New Order polit~cs, the data is being clarified through scveral themes categorized to three main parts. They are cognitive orientation, affective orientation and evaluative orlentation. l;'ir.rf, cognitive orientation is gathered into fourteen themes, which consists of : ( I ) an understandinglawareness to the roles of representation bodies in New Order period ; (2) an understanding about differences and similarities between People's Consultative

Assembly (MPR) and Council of People's Representative (DPR) in terms of their structure and function ; (3) an understanding of a fairness of representative principle in a recruitment process for member of parliamcnt In Ncw Order era ; (4) an understanding of presidential power in New Order era ; (5) an understanding of judicial system

111 New

Order era ; (6) an understanding of citizen's rights and responsibilities ; (7) a11 understanding of a diffcrence in definition of citizen's rights and responsibilities ; (8) an understanding of a service which is given by public servants (burcaucracy) to citizens in New Order era ; (9) an understanding of several policies produced by New Order, which are considered disbenefit certain communities ; (10) an understanding of a fairness level of policy practices in New Order era ; (1 1) an understanding of political parties and their roles in New Order era ; (12) an understanding of general elect~on

r

practices in New Order era ; (13) an understanding of frecdom of press/journalism in

New Order era ; and (14) an undesrtanding of a freedom of organize and gather as well as demonstration/strike in New Order era. Furthemlore, in order to explore an aspect of affective orientation, the research

is directed to performance of five types attitude. They are political involvement, political efficacy, political trust, civic awareness and community political knowledge. The five types above are gathered through respot~dcnt'sanswer of certain following themes. Themes to stimulate political involvement are : ( 1 ) an attitude toward new issues in political life in New Order era ; (2) an attitude towards an effectivity of problem solving method in the cases between government and citizen ; and (3) an attitude towards a participation in discussions about political problems. Moreover, political eficacy is captured through following themes : (I) an attitude towards a role of citizen in political life ; (2) an attitude towards bureaucracy behavior in local and national level ;and (3) an attitude towards a responsibility and increasing of electricity rate. The themes to collect informations related to sense of political trust are : (1) an attitude to Soeharto's regime (recognition) ; (2) and attitude to political parties's promises in New Order general elections ; and (3) an attitude to judicial system in New Ordcr era (whetlicr independent from regime's influence). Meanwhile, the themes to gather sense of civic awareness are : ( I ) an attitude to civil welfare administration ; (2) an attitude to government and civil's properties ; and (3) and attitude to collective interest encouragement. At last, sense of community political knowlcdge including : (1) an attitude to unfair cases had been done in campaign period in New Order era ; (2) an attitude to cases of land owned take over by government ; and (3) an attitude to the role of citizen to participate as a member of political party. Respondents evaluative orientation towards New Order politics environment is cllected by several questions which are related to following themes : (1) humall rights protection in New Order era ; (2) The roles of New Order regime to create a welfare of the people ; (3) accomplishment of the role and function of New Order's general

elections in people's view ; and (4) a setting of highest/high level state institutions practices in New Order era. Meanwhile, in order to identify how were women's and men's expcctation to post-New Order political system (after Soeharto's resignation), researcher gives several questions, which are included following themes : (1) expectation towards better state practices related to the role of highesthigh level state institutions ; (2) expcctation towards protection of women's rights in law, politic, social and culture spheres ; (3) expectation towards future general election practices ; and (4) expectation towards

bureaucracy/governrnent apparatus in public service performance. The research is analitical-descriptive research which uses content analysis technique. The results of analysis are categorized in certain qualitative categorizations, which are meant to exhibit cognitive orientation, affective orientation as well as evaluative orientation of women towards New Order politics. The data about women's expectation to post-New Order political system, is not attended in categorijration but in descriptive format instead. The research result show that generally, women's political orientation was relatively low and not quite deep in terms of their cognitive orientation. There is an exception in some themes, which are perform New Order politics more obvious, their cognitive orientation we could say is very good. Some topics are better understood by respondents include : presidential authority, bureaucracy service, representation principle in member of parliament recruitment, general election and competition space among political parties. Observed from above three dimensions, we could say women had not have adequate cognitive orientation towards New Order politics yet. In terms of affective orientation, apparently women's political arientation is still very low. This is very much identic with their cognitive orientation, which is also very low except in an attitude related to sense of civic awareness. An interesting finding in this subject is a fact that women's confidence to Soeharto's leadership performance is high.

I'

More over, study shows evaluative orientation of womcn towards New Order politics is high. In other words, they able to evaluate and give and accurate/unequirocal opinion towards working environment of political system in that period. If we do compare between above uncovered facts and men's political orientation towards New Order politics, evidently from studied three dimensions, there is a tendency that men's political orientation is bettcr. It means men is better able to comprehend, determine their attitude and gives their opinion towards working environment of new Order political system compared with women's. Related to women's expectation towards political system in post-New Order, it is found that majority of women expected to would not be occur in a future an establishment of gender role which is based on patriachal ideology, like what was happened in New Order era. Only in such condition women would be optimally involve

in every aspect including politics and free from discriminative actions and marginalization From the rulling regime. Derive from above findings, we do su~nmarizethat in principle women's political orientation is still low level and in general they are still located in allienated segment in political life. C. Institutional Identity Departement of Pancasila and Civic Education, Faculty of Social Sciences - Padang State University Contract Number : 004/P2IPT/SKW/V/2000

PENGANTAR .

.

,

.

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari darma perguruan tinggi, di samping pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian ini harus dilaksanakan oleh Universitas Negeri Padang yang dikerjakan ole11 staf akademikanya ataupun tenaga fungsional lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, melalui peningkatan mutu staf akadernik, baik sebagai dosen maupun peneliti. Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilrnu serta terapannya. Dalam ha1 ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai ole11 dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. Oleh karena itu, peningkatan mutu tenaga akademik peneliti dan hasil penelitiannya dilakukan sesuai dengan tingkatan serta kewenangan akademik peneliti. Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan, baik yang bersifat interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi praktek kependidikan, penguasaan materi bidang studi, ataupun proses pengajaran dalam kelas yang salah satunya muncul dalam kajian ini. Hasil penelitian seperti ini jelas menambah wawasan dan pemahatnan kita tentang proses pendidikan. Walaupun hasil penelitian ini mungkin masih menunjukkan beberapa kelemahan, namun kami yakin hasilnya dapat dipakai sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Kami mengharapkan di masa yang akan datang semakin banyak penelitian yang hasilnya dapat langsung diterapkan dalam peningkatan dan pengembangan teori dan praktek kependidikan. Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pereviu usul dan laporan penelitian Lembaga Penelitian ~niversitasNegeri Padang, yang dilakukan secara "blind reviewing'. Kemudian diseminarkan yang melibatkan dosen fakultas Universitas Negeri Padang untuk tujuan diseminasikan. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama pada Proyek Peningkatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sarnpel penelitian, dan tim pereviu Lernbaga Penelitian Universitas Negeri Padang yang telah memberi masukan untuk penyempurnaan laporan penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini diharapkan akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Padang, Desember 2000

I. PEND.LU-TI,UUN.......................................................... A . Latar Belakans M.asal.ill ................................................ H . Rumnsan Masalad1 I-'e~ielilian .........................................

TI'IAN .......................................... A . Jcnis PPnelitiiln .......................................................... 13. 'I'cIi~liIcf'cr~.q~nipr~lar~ 1);1I:i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. . Teknik A~ldiuaData ................................................... D. Ekra~gka. Bely ikir .......................................................

TV. MErODOI. OGl I'FNET.

V . ISASIT. PENI'T. TTl AN DAN ['Fh.I.T3.41.1.AS A N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I\ . O~-ier~l;lsi Polilili \hin~~it;i 'I'cr-l~acl;rj> l~;~.poli til:;r~C ) r . t l ~ . l ;:~III. . . . . . . 13. Perbedann 0rittnta.s'i Politik \Y:tnit:.~tle11.q. H I i'ri;~'I'l:~.l~:ltl:.~l) l?epolil:ik;u~(11-tlcCa.tl ................................................. CI . I-Iarapmi-h:rlra1xui IVanil:~t l ; ~ ~1'ri:t i 7'c1-11:11lq~ Sislcrll Pol il ilc Pasca . Clrtlc H , m ........................................................

: Orientasi Politik Wanita.Terhndap Kepolitikan Orde 1 3 m Ditinjau dal-i Orienbasi Koglitif ..............................

27

: Orientasi Poiitik WanitaTerhndap Kepolitikm Orde Bmi Dititljau dari 01-ientasiAfektif .................................

34

: Orientasi Politik Wanita Terhadap Kepolitikan Orde Baru Ditinjau dwi Orientasi Evaluatif ..............................

39

: Orientasi Politik Wanita d:m Pria Terhadap Kepoli tikatl

Orde Baru Ditinjau dcvi Orientasi Ehgiitif ..................

41

: Orierltasi Politik Wmita dui Prin Terhadap Kepolitikan

Orde B m Ditinjau dwi Orient.,mi Afkktif'.. .................

44

: Orientasi Politik Wxlita d:ln Pria.?'erl.~adapKepolitikan

Orde Bau Ditit~jaudal-i Orientasi Evaluatif ..................

xvi

46

Lampiran 1 : JnstrumenPenelitii~n........................................

Larnpiran 2

: Pelaksarla Penelitian ........................................

Lampirm 3

: C~~riculum Vitae Peneliti ...................................

Lampiran 4

: Surat Jiin Penelitian .........................................

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk, termasuk di dalamnya kaum wanita, adalah salah salu modal dasar pembangunan nasional. Ungkapan ini memberikan pengertian bahwa keterlibatan wanita dalarn pembangunan bangsa dan negara adalah mutlak dan sangat diyerlukan. Tanpa mengikutsertakan wanita d a l m proses pembangunan bangsa dan negara, itu berarti lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia tidak tertampung aspirasinya dalarn pembangunan bangsa dan negara Satu contoh kongkrit pada pemilu 1999 ini, berdasarkan hasil penelitian Asia

Foundation sebagaimana dikutip oleh Rina Morita (1999) di Indonesia terdapat pemi lih wanita yang berjumlah 57% dari keseluruhan pemilih terdaftar. Ini merupakan sebuah potensi dan kekuatan besar yang perlu disadari oleh kaum wanita dimana pada iven politik yang sangat penting pun (seperti pemilu) keberhasilannya juga turut ditentukan oleh partisipasi memilih kaum wanita Contoh lain dapat dilihat Human Development Report 1995 United Nation

Development Programme (UNDP) sebzigaimana yang dikutip oleh &far

(1996),

rnemberikan sorotm tentang posisi kaum wanita di dunia termasuk wanita Indonesia

UNDP secara khusus memberikan sorotan tentang kontrib~lsiyang besar dari kaum wanita terhadap ekonomi akan tetapi pengakuan yang diperolehnya teryata jauh lebih rendah dari kaurn pria Lebili rinci dalam laporan tersebut dipaparkan bahwa hanya 7% kaurn wanita

dibandingkan kaum laki-laki yang menempati jabatan administrative and managerial position.

Dari dua contoh di atas terlihat bahwa kontribusi wanita ddam mensukseskan program-program pembangunan adalah sangat besnr. Hal ini sebenatnya tidak menjadi

masalah apabila kontribusi yang diberikan bisa paralel dengan kedudukan dan hak-hak yang dimiliki oleh kaum wanita dalam suatu sistem politik Walauplm pengakuan akan hak-hak wanita dalam bidang hukum dan pemerintahan sudah lama diakui, baik itu dalarn Konvensi Hnk-hak Asasi Manusia seperti yang tercantum dalam Piagam PBB maupun dalam UUD 1945 di mana pengakuan ini secara nomatif absah adanya namun dalam prakteknya masih ditemukan perangkat kebijakan sebagai output dari sistem politik Orde Baru yang menceminkan ketirnpangan jender.

Dengan perkataan lain, ideahya pemerintah harm memberikan perhatian yang serius dengan segala kontribusi yang diberikan oleh kaum wanita sebagai salah satu resources bagi bekerjanya sistem politik. Tidak sebaliknya, rnemberikan keluaran (output) sistem politik berupa kebijakan-kebijakan yang menceminkan ketirnpangan jender. Berdasadcan hasil penelitian dari LBH APJK (1998) yang dilakukan oleh Liza

Hadiz dl&, diternukan bahwa dalam beberapa kebijakan yang ada dalam kepolitikan Orde Baru terdapat pembakuan peran jender. Pembnkuan peran jender yang diternukan mempertahankan stereotip-stereotip wanita sebagai pekerja domestik yaitu sebagai istri, ibu m a h tanggr~pencari nafkah tarnbahan dan pengurus keluarga Pembakuan peran jender di berbagai kebijakan yang mereka teliti berdarnpak pada domestikasi, marginalisasi, eksploitasi ekonomi, beban ganda wanita dan subordinasi seksual. Adapun kebijakan-kebijakan yang mereka teliti adalah : Pertarnu, GBHN mulai dari tahun 1978 sampai 1998. Kedua, perangkat UU seperti W No.1/1974 tentang Perkawinan, UU No.2511998 tentang Ketenagakerjaan, UU No.64/1958 tentang Kewarganegaraan dan

KUHP bagian penganiayaan terhadap istri, bagian perkosaan dan perdagangan perempuan. Ketiga, Peraturan Pemerintah yaitu PP No.45/1990 tentang Pembahan atas PP No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian. Keempat, beberapa surat keputusan menteri di bidang ketenagakerjaan dan beberapa peraturan daerah Dari kebijakan-kebijakan tersebut

I I

organismi dengan brjuan mendepolitisasi wanita (Hadiz, 1998). Selain dari perangkat kebijakan di atas yang mengandung bias jender dalam tataran empiris pun ditemui bebernpa fakta yang menggambarkan rendahnya akses wanita di bidang politik @an

&far

(1996) mengungkapkan faMa tersebut. Pertama, dari sekitar

40 anggota kabinet atau yang setingkat dengan itu hanya dua orang dari kaurn wanita yaitu

Menteri Urusan Peranan Wanita dan Mentri Sosial. Kedua, dari lebih 100 jabatan setingkat eselon I hanya satu orang yang menempati posisi pengambil keputusan yaitu Direktorat Kebudayaan, sementara jabatan yang sejenis dan setingkat hampir mutlak dipegang oleh kaum laki-laki. Ketiga, dari 27 j abatan GubernurKepala Daerah Tingkat I di seluruh tanah air tidak ada seorang pun yang dijrrbat oleh kaum wanita Keenpat, lebih

dari 300 jabatan Bupati dan Walikota yang tersedia di seluruh Indonesia hanya satu yang ditempati oleh wanita yaitu Walikota Tebing Tinggi. Kelima, dari 500 kursi yang tersedia di DPR hanya 61 untuk kaum wanita atau sekitar 12% dan diantara mereka hanya seorang yang menjadi Ketua Komisi. Fakta-fakta di atas secara langsung berbicara sendiri betapa masih lemahnya kedudukan politik kaum wanita di Indonesia Lebih ironis lagi Mcky Randall (1982) sebagaimana dikutip Siagian (1996) mengungkapkan bahwa alasan terbanyak keberadaan wanita dalam kegiatan politik dan mendapa! jabatan politik adalah karena mereka memiliki hubungan dengan laki-laki tertentu seperti ayah, suami, mertua dan sebagainya Realitas yang telah dikemukakan sebelumnya telah dilegalisasi oleh kepolitikan Orde Baru sepanjang 30 tahun lebih untuk mempertahankan status quo. Anders Uhlin (1997) mengungkapkan struktur hubungan jender dalam kepolitikan Orde B m telah turut

berperan dalam menyokong otoritarianisme di Indonesia Struklur hubungan j ender dalam kepolitikan Orde Baru dapat ditemui dalam kebijakan-kebijakan yang dikeharkan

sebagai output dari sistem politik, bersernayamnya ideofogi patriarki dan menjadikan mnita sebagai alat rnobilisasi politik bagi partai pernerintah.

Dari uraian di atas tampak bahwa pemberdayaan politik wanita masih rnernprihatinkan. Untuk itu di perlukan upaya-up aya menuju pemberdayaan wanita khususnya dalarn bidang politik. Salah satu upaya awal menuju pemberdayaan politik

wanita adalah mengetahui orientasi politik wanita yang meliputi orientasi kognitif yaitu pengetahuan dan keyakinan terhadap ~uatusistem politik, orientasi afektif yaitu perasaan terhadap suatu sistem politik dan orientasi evaluatifyaitu memberikan opini tentang objek politik secara tipikal dalam mabu sistem politik ysng dalam ha1 ini adalah kepolitikan Orde Baru. Dengan mengetahui orientasi politik wanita, baik orientasi kognitif, orientasi afektif maupun orientasi evaluatif berikut mengetahui harapan-harapannya terhadap sistem politik di masa yang akan datang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang berarti bagi pemberdayaan politik wanita di Indonesia di masa datang pada safu sisi dan di sisi lain studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada para pembuat kebijakan agar meletakkan kepentingan politik wanita sebagai agenda yang pantas mendapat perhatian.

B-Rumusan Masalah Penelitian Secara urnurn masalah yang akan diteliti telah diungkapkan di atan. Untuk rnemudahkan penelitian, maka secara operasiond masalah-masalah yang akan ditel iti

dapat dirinci sebagai berikut : 1. Bagaimana orientasi politik wanita terhadap kepolitikan Orde Baru, baik

menyangkut orientasi kognitifl orientasi afektif dan orientasi evaluatifhya ? 2. Dalarn hal apa saja perbedaan orientasi politik wanita dengan pria terhadap kepolitikan Orde Baru ?

3. Apakah harapan-harapan kaum wanita terhadap sistem politik pasca Orde Baru

(kejstuhan Soeharto) ?

11. TINJAUAN PUSTAKA

Membicarakan orientasi politik warga negnra terl~ndapsuatu sistern politik pada akhirnya akan terkait dengan peformance budaya politik yang hidup pada suatu periode sistem politik. Menurut Amond dm Verba (1990) hmil tampilan orientasi politik warga negara terhadap sistem politiknya akan membentuk tiga jenis kultur (budaya) politik yaitu kultur politik parokial, subyek dan partisipan. Parokial adalah kultur politik dimana individu sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintah dan politik. Kulhu subyek menunjuk pada kondisi dimana individu secara pasif pahrh pada pejabat-pejabat pemerintah dan undang-lmdang. Sedangkan kultur partisipan adalah kultur politik dirnana individu nlelibatkan diri d a l m kegiatan politik atau paling tidak dalam pemilihan atau pernungutan suara dan memperoleh pengetahuan yang cukup banyak tentang sistem politik. Kultur-kultur politik ini paralel dan sebangun dengm sbuklur politik yang dianut dalam sistem palitik. Kultur politik pwokial akan ditampilkan oleh warga negara yang hidup dalarn struktur politik tradisional. Kulhu politik subyek akan ditampilkan oleh warga negara yang hidup dalarn shuktur politik otoritarian yang sentralistik. Sedangkan

kultur politik partisipan akan ditampilkan oleh warga nega-a yang hidup dalam s t r u b

politik demokratis (Almond dm Verba, 1990). Lebih lanjut diungkapkan oleh AImond dan

Verba bahwa orientasi politik menunjuk pada interndisasi aspek-aspek obyek politik ataupun sistem politik secara keseluruhan. Orientasi politik warga negara terhadap sistem politik terdiri dari tiga macam.

Perfama, orientasi cognitive yaitu pengetahuan dan keyakinan terhdap sistem politik, peran dan pejabat yang menjdankan peran i tu dalam sistem pol itik, termasuk proses input dan output dari sistem politik. Kedua, orientasi aflective atm perasaan terhadap sistem

7

politik tersebut dan performance sistem politik itu. Ketiga, orientmi evaluative yaitu memberikan penilaian d m opini tentang obyek politik ynng secara tipikal melibatkan kombinasi standar-standar nilai dan kriteria yang berkenaan dengan informasi dan perasaan. Senada dengan pendapat ini pada bagian lain Almond dan Powell (1978) juga mengungkapkan tiga orientasi individu terhadap politik, hanya saja perbedaannya mereka memasukkan aspek perasaan senang atau tidak senang favourable atau uunfavourable) terhadap obyek-obyek politik atau sistem politik secwa keseluruhan. Obyek politik yang disoroti oleh ketiga ahli tersebut adalah : Pertama, peranan atau struktur khusus dalam sistem politik seperti badan legislatic eksekutif ataupun b i r o b i . Kedua, pemegang

jabatan seperti pemimpin partai, legislator dan administrator. Ketiga, kebijaksanaan, keputusan atau penguatan keputusan dalarn bentuk proses pembuatan dan penerapan keputusan tersebut Sedangkan menurut Mullet (1977) sebagaimana dikutip Ratnawti (1993) obyek politik yang harus dicermati adalah parlemen, pemerintahan nasional, penegak hukum, lembaga peradilan yang bebas dan &or atau kepemimpinan dari elit politik Pengetahuan dan pemahaman warga negara torhaclap obyek-obyek politik tersebut akan menggambarkan bagaimana orientasi kognitifnya terhadap suatu model kepoli tikan.

Sedangkan orientasi afektifhya menurut Nelson (Ratnawati, 1993) dapat dikelompokkan menjadi lima tipe sikap politik yaitu political involvement, political eflcacy, political

trust, civic awareness dan community political knowledge. Political involvement dalarn ha1 ini menunjukkan sebagai suatu sikap yang melibatkan suatu interee yang tergeneralisir ddam politik, juga menyangkut suatu kecenderungan untuk mendiskusikan politik dengan orang lain serta slrafu pemaharnan tentang isu-isu politik Sikap ini merefleksikan nilai-nilai umum yang menempatkan individu pada potensi keefektifm cara memecahkan masalah politik secara urnurn.

1

--

----------

------------- ----

Tipe kedua adalah political eflcacy. Dalam ha1 ini rnerefleksikan pandmgan seseorang terhadap peranannya sendiri dalam sistem pol itik. Bi la warga negara Inenampilkan suatu "sense of political eflcacy" yang tinggi maka mereka mernberikan nilai yang tinggi terhadap peranan mereka dalarn arena politik. Sementara itu tipe ketiga yaitu political-trust yang merefleksikan nilai yang diberikan oleh warga negara terhadap otoritas politik. Selanjutnya tipe keempat adalah civic awareness, dalarn ha1 ini menunjukkan refleksi nilai yang diberikan oleh seseomg terhadap kesejahteraan rnasyarakat, khususnya individu yang mengetahui tentang masalah kemasyarakatan dan sadar akan ha1 itu serta mernpunyai sikap untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Tipe kelima dalah community political knowledge dimana sikap pada tipe ini

berkaitan dengan dua sikap sebelumnya Sikap ini terefleksi dari tindakm individu yang sadar tentang situasi riil politik yang terjadi dalam masyarakat dengan bagaimana ia harus bersikap. Selanjutnya orientasi evaluatif warga negara terhadap obyek politik secara operasional dapat dicetmati pandangan warga negara terhadap sistem politik yang ada dengan membandingkan nilai-nilai politik yang d i j a l d a n oleh sistem apakah sesuai atau tidak dengan nilai-nilai politik ideal yang dianut oleh individu. Nilai-nilai politik ideal yang dianut individu sangat ditentukan oleh seberapa jauh individu tersebut terliba! dalam proses sosialisasi politik. Sosialisasi politik menunjuk pada proses pembentukan sikap-sikap dan pola-pola tingkah l aku dan juga merupakan sarana bagi generasi untuk rnewariskan patokan-pat okan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi semdahnya (Almond (ed.), 1978 ;

Mas'oed dan MacAndrews, (1986). Semakin tersosidisasi individu/warga negara terhadap politik maka semakin kapabel ia melakukan opini terhadap obyek politik atau

pun keseluruhan sistem politik yang diamati. Implikasi dari ha1 ini addah warga negara mampu pula memberikan opininya atau harapan-harapannya terhadap suatu sistem politik di masa depan dengan belajar pada suasana politik masa ldu. Orientasi politik sebagaimana yang telah diuraikan di atas sangat ditentukan oleh bekerjanya suatu sistem politik. Suasana bekerjanya sistem politik dalam suatu rezim, seperti Orde Baru disebut dengan kepolitikan Orde Baru. Bsgaimana karaMeristik kepolitikan Orde Baru dan bqaimana keberadaan wanita dalam kepolitikan tersebut akan dibahas dalam uraian berikut ini. Orde Banr pada awal kelahimmya diharapkan dapat memberikan pencemhan terutama yang berkaitan dengan perubahan kehidupan politik dari yang bersifat otoriter pada masa Demolcrasi Terpimpin dibawah Soekarno agar menjadi lebih demokratik. Kenyntaannya, dalam perjalanan politik Orde Baru sepanjang 32 tahun justru mencenninkan suasana yang lebih otoriter dan tidak demokratis.

Afan Gagur (1996) lebih jauh merinci beberapa indikator yang membuktiksm tidak demokratisnya kepolitikan Orde Baru. Pertuma, kekriasarm kepresidenan merupakan pusat dari seluruh proses politik yang berjalan di Indonesia Lembaga tersebut merupakan pembentuk dan penentu agenda sosial, ekonomi dan politik nasional. Keduu, rotmi kekuasaan harnpir tidak pernah terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti Gubemur, BupatiWalikota, Camat dan Kepala Desa Selama pemerintahan Orde Bwu rotasi kekuasaan hanya terjadi pada jabatan waki 1 presiden akan tetapi pemerintahan secara esensial masih tetap sarna Ketiga, r e h t m e n politik tertutup. Political recruitment merupakan proses pengisian jabatan politik dalarn menyelenggarakan pemerintahan negara Dalam negara yang demokratik, untuk mengisi jabatan politik tersebut semua w a r p negara yang rnampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama Akan tetapi pada kepolitikan Orde Baru reksutmen bersifd tertutup dan segala sesuatunya

dikontrol dengan ketat oleh l e m b q a kepresidenm. Keenzpat, pcnyelenggaraan pemilu

yang jauh dari dernokratis. Pemilu di Indonesia sejak tahun 1977 dibuat sedemikian rupa agar Golkar dapat memenangkan pemilu dengan mayoritas mutlak, sehingga kemudian

Oolkar menjadi salu partai hegemonik. Kelima, masyarakat belurn sepenuhnya menikmati

hak-hak dasarnya seperti kebebasaan pen, kebebasan menyatakan pendapat dan yang lainnya (Gaffar, 1992).

Dari indikator-indikator di atas dapat dipaharni bahwa Orde Baru masih jauh dari seman@ demokrasi. Dalam mengkaji bagaimana km-akteristik pemerintahan Orde Baru, sejumlah ilmuwan politik telah menganalisis bagaimana sebenarnya model kepolitikan Orde Baru yang telah dijalankan sepanjang 32 tahun.

Karl D. Jackson (Jackson dan Pye (ed.), 1978) menyebut kepolitikan Orde Baru sebagai negara bureaucraiic polity. Dalam negara seperti ini biasanya sekelompok kecil elit menguasai sepenuhnnya pengambilan keputusan politik negara, masyaraka! hanyalah dilibatkan d a l m proses implementasi kebijaksanaan. Sementara itu Dwight King (Anderson dan Kahin, 1982) mengajukan model bureaucratic authoritarian wifh limited

plurality d a l m artinn wdnupun birokrat sipil dm militer snngat dominm ballkan cenderung otoritarian akan tetapi warna pluralisme tetap ada walwpun ditarnpung secara korporatisme.

Man Cuflar (1996) lebih cenderung mengmalisis kepolitikan Orde Banr melalui pendapat Liddle (1985) dengan modern personal rule. Melalui model ini

Liddie

membuat piramida kekuasaan dalam tiga jajaran utama yaitu : pertama, presiden dengan semua atributnya ; kedua, angkatan bersenjata ; dan piramida kekuasaan pada tataran

ketiga addah birokrasi. Ketiga u n m ini disokong oleh m~mberdaya politik Orde B m yaitu koersi, persuasi d m material (Liddle, 1996).

Koersi dilakukan melalui tangan besi nliliter dalarn mlgka mendefi~~isikan batasbatas rezim, meningkatkan dukungm dari dalarn dan membuat kalangan luar rezim tetap tersudut. Surnber daya politik persuasi bersifat simbolik atau ideologis yaitu kapasitas untuk memperoleh persetujuan dari yang lain, bahwa institusi, kebijakan atau programnya melayani kepentingan-kepentingan lainnya untuk kebaikan bersama Sedangkan m b e r daya material yang diirnplementasikan melalui ideologi pembangunanisme digunakan

untuk melipatgandakan kekuasaan. Dari uraian di atas terdapat beberapa ciri kepolitikan Orde Baru yaitu : Pertama, kekuasaan terpusat secara sentralistik Kedua, kekuasaan cendemg otoriter dan jauh dari sernangat demokrasi. Ketiga, rniliter, birokrat dan teknokrat menjadi tiga pilar penyokong otoritarianisme. Keempat, rnenggunakan tiga surnber daya politik yaitu koersi, persuasi dan material. Kelima, rnenggunakan cara-cara stick and carrot dalam mengatasi pernasalahan. Keenam, mendepolitisasi beberapa segmen maqarakat tertentu Dalam suasana kepolitikan yang demikian, bila dilihat hubungannya dengan keberadaan wanita dalam kepolitikan Orde Baru, dapat dicermati melalui uraian berikut ini. Wanita sebagai bagian dari warga negara secara legalitas mempunyai kedudukan yang sama dalarn hukum dan pemerintahan, sebagaimana yaang tercantum pada pasal 27

ayat 1 UUD 1945. Namun dalam pemgkat kebijkm pelaksana lain di bawahnya masih ditemukan beberapa perangkat kebijakan sebagai output dari sistem politik Orde Baru yang mencerminkan ketimpanganjender.

Hadiz, dkk. (1998) telah meneliti beberapa kebijakan dalam kepolitikan Orde Baru yang membakukan peran jender. Dari lima kelompok teks hukum yang diteliti yaitu teks GBHN sejak tahun 1973 sampai GBHN 1998, beberapa perundang-undangan, peratwan pemerintah, surat keputusan mentri dan beberapa peraturan daerah, dapat dicermati analisis mereka Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pembakuan peran

jender dalam teks-teks tersebut. Sepanjang GBHN 1978 sampai 1998 kata kodrat tetap hadir dalam teks. Memang kata ini dapat diinterpretasikan secara berbeda Pertama, sebagai reproduksi biologis seperti kemampuan wanita mengandung, menyusui dan melahirkan. Kedua, tidak hanya sebatas kemarnpuan biologis diperluas ke wilayah sosial y a h i karena wanita yang melahirkan maka peran mengasuh dan membesarkan anak merupakan kodratnya Dengan demikian wmita sajalah ymg berperan ganda Dari kebijakan-kebijakan tersebut negara Orde Baru telah membakukan peran jender yang berakibat domestikasi, marginalisasi dan eksploitasi ekonorni, beban gandn serta subordinasi seksual. Wanita telah didomestikasi secara sistematis oleh negara Demi kepentingan domestikasi tersebut negara Orde Baru bekerjasama dengan pengusaha kapitdis untuk menghasilkan pekerja wanita yang piltuh untuk menunjang industri, terutarna induski ringan yang berorientasi ekspor. Pekerja wanita dianggap lebih murah dari segi

upah. Eksploitasi tenaga kerja wanita di sektor publik pada industri yang berorientaai ekspor dengan upah yang rendah sekaligus dapat mernarginalisasi wanita, meletakkan wanita di feri-feri kekumm d m tersubordinasi. Di smping didomestikasi secwa ekonomi, wanita juga didomestikasi secara politis yaitu mernpolitisasi wanita, menerapkan ideologi patriarki, mengkooptasi wanita, menjadikan wanita sebagai alat mobilisasi politik dismping tentunya pemerintah melalui output yang berupa kebijakankebijakannya melakukan regul asi yang ketat terhadap wani t a Mempolitisasi wanita dalam arti menjadikan wanita sebagai alat mobilisasi politik partai-partai politik. Kegiatan-kegiatan atau organisasi wanita diarahkan pada kegiatan kesejahteraan sosial dan keluarga sehingga PKK pun disebut sebagai gerakan wanita non politik. Untuk menjaga harmoni dan kestabilan politik, pemerintah mengkooptasi seluruh bentuk-bentuk perwakilan menurut h g s i dan profesi seperti halnya KOWANI.

Struktur korporatisme menurut Philipye C. Schmitter (Alfi-ed Stepan, 1978), diciptakan untuk menjaga harmoni dan mencegah korrflik kelas. Dalam sistem korporatisme ini pemerintah b e h g s i untuk mengendalikan dan mengarahkan aktivitas seluruh organisasi dan menentukan hidup-matinya organisasi. Keadaan ini diperkua! lagi dengan adanya Panca Tugas yang dirurnuskan oleh Mentri Urusan Peranan Wanita yaitu (1) sebagai islri yang membantu suami ;(2) sebagai ibu yang mengasuh anak dan mendidik

mereka ;(3) sebagai manajer di dalam mengelola rumah tnngga sebagai m a h bagi suami dan anak ; (4) sebagai pekerja dalam berbagai sektor ;dan (5) sebagai anggota organisasi (Abdullah, 1997). Dari Panca Tugas ini tercermin negara menerapkan ideologi ibuisme (Murniati, 1998) yang menempatkan wanita sebagai ibu utama dalam keluarga, masyaraka! maupun negara Ideologi tersebut memposisikan wanita sebagai makhluk yang penuh cinta kasih dan selalu berkorban demi orang lain. Ideologi tersebut kemudian secara politis dimanipulasi untuk mengontrol &ses wanita terhadap berbagai surnber daya dan mempasifikasi wanita Senada dengan konsep ibuisme, M e s (Abdullah, 1997) menggundcan istilah housewlJlzation untuk men~lnj~lkltan suatu kondisi dimana wanita sebagai ibu rurnah tangga dianggap sebagai peran utama sehingga segenap aspek kehidupan wanita sangat diwarnai oleh anggapan ini. Ideologi tersebut melokalisasi wanita seputar aktivitas domestik serta membatasi gerak wanita di sektor lain Ideologi ibuisme diciptakan oleh negara dalam rangka melestmikan ideologi patriarki yang identik dengan negara dan laki-laki. Patriarki adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peranan penting dalam masyarakat dm pemerintahan serta mencerabut wanita dari aksesnya tehadap kekuasaan (Mosse dan Anders Uhlin, 1996).

Kondisi-kondisi demikian dengan sendirinya akan menimbulkan pandangan yang

kritis terhadap suatu model kepolitikan yang pada akhirnya akan berrnuara pada demokratis atau tidaknya suatu pemerintahan. Dengan kata lain orientasi poli ti k warga negara baik laki-laki atau wanita pada akhirnya akan mencerminkan pola budaya politik dalam suatu struktur kekuasaan. Dalam hubungannya dengan penelitian ini orientasi politik wanita dicermati melalui : Pertma, orientasi kognitifmeliputi pengetahuan dan keyakinan terhadap suatu sistem politik pada urnumnya, yrmg meliputi pemaharnannya terhadap peranan struktur, h g s i dan rekrutmen lembaga-lembaga yang termasuk ke dalam supra struktur politik,

yang meliputi lernbaga tertinggi dan lembaga ti*

negara (MPR,DPR, Presiden

(eksekutif), MA (yudikatif), DPA, dan BPK) dan lembqa-lembaga dalarn tataran intis struMur politik seperti peranan partai politik, fimgsi partai politik d a l m masyarakat dan adanya organisasi-organisasi kepentingan lainnya Juga dicermati pengetahuan seputar

pemilu dan pengetahuan warga negara akan hak dan kewajiban bernegara dan bermasyarakat, dan pengetahuan seputar kepolitikan Orde Baru, baik menyangkut bekerjanya sistern kepolitikan Orde Baru secara urnurn yang

dilihat melalui :

(1) lembaga-lembaga pemerintahan, parlemen, lembaga peradilan ; (2) kebijakan dau keputusan yang dihasilkan sebagai output dalam kepolitikan ; (3) dari segi &or atau kepemimpinan dwi elit politik.

Kedua, orientasi afiktif yaitu perasam terhadap sistem politik yang meliputi perasaan terhadap kepolitikan Orde Baru. Perasaan terhadap sistem pol itik terwujud dalarn tatarm lima ripe sikap yaitu sikap yang melibatkan suatu interes yang tergeneralisir dalam politik juga rnenyangkut sikapnya terhadap isu-isu politik ~oliticalinvolvement), tipe sikap kedua rnenyangkutpolitical eflcacy yaitu sikap seseorang terhadap peranannya sendiri dalarn sistem politik. Tipe sikap ketiga yaitu political trust yang merefleksi kan

nilai yang diberikan wargil negara terhadap pelak~anaanotoritas politik. Tipe sikap keempat yaitu sikap warga negara dalam upaya rnemajukan kesejahteraan bersama (civic awareness), serta tipe sikap kelima yaitu cornnz~~nitypolitical knowledge yaitu sikap yang tereflelcsi dari individu terhadap situasi riil politik yang terjadi pada masyarakaf seperti sikapnya terhadap refomasi politik, dan lain-lain. Ketiga, orientasi evaluatifwarga negara (dalam hal ini wanita) terhadap sistem politik yang ada dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai politik ideal yang dianut oleh individu Dengan demikian perlu pula dikaji usaha-usaha individu dalam melakukan proses sosialisasi politik. Melalui keseluruhan proses rnencermati orientasi politik wanita tersebut dalam politik, selanjutnya akan diketahui harapan-harapan wanita terhadap sistem politik pasca kejatuhan Soeharto. Dengan teridentifikasinya harapan-harapan wanih terhadap sistem politik merupakan sum langkah awal menuju pemberdayaan wanita di bidang politik.

111.

TUJUAN DAN MANFMT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui orientasi politik wanita terhadap kepolitikan Orde Baru, baik

menyangkut orientasi kognitif, orientasi nfektif dan orientasi evaluatifnya 2. Mengkaji perbedaan orientasi politik wanita dengan pria terhadap kepolitikan

Orde Baru. 3. Mengidentifikasi harapan-harapan wanita terhadap sistem politik pasca. Orde

Baru (kejatuhan Soeharto).

B. Manfaat Penelitian Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 1. Pusat-pusat kajian dan pengembangan peran wanita untuk menyusun langkah awal dan pedoman kegiotan dalanl rmnka meningkstkan pemberdayaan wanita

di bidang politik. 2. Para pembuat kebijakan agar meletdckan kepentingan politik wanita sebagai agenda yang pantas mendapat perhatim. 3. Pengembangan kepustakaanlteori dalam ilmu politik khususnya tentang jender

dan politik, terutma mengetahui orientasi politik wanita, sosialisasi politik wanita dan karakteristik kepolitikan Orde Baru.

IV.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenir Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode kualitatif Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman

(insight) yang menyeluruh {whole) dan tuntas (exhaustive) mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian Menurut Masri Singarimbm (1989) penelitian yang bersifat deskriptif analitis mencoba mencermati gejala sosial secara cermat mengenai satu fenomena sosial tertentu, khususnya fenomena politik. Sedangkan Vredenbergt (1979) menyebutkan sebagai suatu penelitian sosial yang berupaya menggambarkan reditas sosid yang kompleks dengan konsep-konsep atau teori-teori yang dikembangkan oleh ilmu sosial. Singkatnya, jenis penelitian ini berusaha menjawab apa penjelasan yang terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam pertanyam penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitim ini dikumpulkm dengan dua instrumen utama yaitu : Pertama, angket yang berisi daftar pertanyaan terbuka dan daftar pertanyaan tertutup. Kedua, wawancara berstruktur. Angket yang berisi daftar pertanyaan terbuka maupun tertutup serta wawancara t e r s t d t w dilakukan pada subjek penelitian yang dipilih dengan menggunakan teknik

purposive random sampling (Patton, 1990). Dengan teknik ini subjek penelitian dimibil berdasarkan kapabilitasnya sebagai informan hmci yang dipilih secara random pada bebempa kelurahan di Kecarnatan Padang Timur sebagai kecarnatan yang dijadikan lokasi penelitian. Sehubungan dengan hal ini maka karakteristik yang harus dipenuhi oleh

informan penelitian adalah tingkat pendidikan. Dalarn konteks ini minimal tingkat pendidikan inf'orman adalah SLTP. Selanjutnya subjek penelitian dibatasi hanya sejurnlah 100 orang, yang terdiri atas 50 orang wanita dan 50 orang pria Ratasan ini diperlukan mengingat terbatasnya waktu,

tenaga dan dana Subjek penelitian tersebar pada lima kelurahan di Kecmatan Padang Timur yaitu Kelurahan Aur Duri, Air C a m q Parak Gadang Barat, Parak Ciadang Timur

daa Simpang Haru Selatan. Kelima kelurahan ini dipilih secara random melalui sistim undi an.

Untuk menguji kredibilitas data digunakan teknik friangulasi

yaitu teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Menurut Patron, triangulasi dapat dilakukan dengan h a strategi yaitu : (a) pengecekan derajat kepercayaan penemuan h a i l penelitinn dengan beberapa telcnik pengumpulan data (b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa surnber data dengan metoda yang sama Pada penelitian ini, digunakan teknik triangulasi dengan strategi pertama

C. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari surnber data diolah secara kualitatif melalui analisis isi. Dalarn ha1 ini respon yang terjaring melalui pertanyaan terbulia, pertanyaan tertutup dan wawancara terstruktur dikelompokkan dengan ka!egori-kategori tertentu yaitu ke dalam empat kategori besar. Tiga kategori untuk menj aring orientasi politi k yang meliputi orientasi kognitif, orientasi afektif d m orientasi evaluatif terhadap obyck-obyek politik ataupun terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Sedangkan satu kategori lagi yaitu harapan-harapan wanita terhadap sistem politik di masa yang akan datang, langkah utama yang dilakukan addah membuat klasifikasi yaitu menlmuskan kategori-kategori yang terdiri dari gejala-gejala yang sama ntau dianggap sama sampai kepada menafisirkan arti jawaban (Vredenbergt, 1979). Pendsiran dan interpretasi data memp&an proses pemberian makna pada analisis d m diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Sementara itu analisis jender digunakan untuk mencermati perbedaan orientasi politik wanita dan laki-laki terhadap kepolitikan Orde B m . Kongkritnya ada empat cam yang digunakan dalam mengembangkan malisa

Pertarnu, untuk mendeskripsikan orientasi kognitif responden digunakan teknik analisis isi dengan cara pengembangan kategori bertingkat. Pertama-tama jawaban tentang orientasi kognitif yang dikemukakan responden dikumpulkan ke dalam tema-tema yang disesuaikan menurut pengetahuan dan pemahamannya Terna-tema tersebut adalah sebagai beri kut : (1) pemahaman

tentang peranan Lembaga Perwakilan Rakyat masa Orde Baru ;

(2) pengetahuan tentang perbedaan dan persamnan MPR dengan DPR dari segi struktur

dan b g s i n y a ; (3) pengetahuan tentang prinsip keterwakilan yang adil dalam reloutmen anggota dewan masa Orde Baru ; (4) pemahaman tentang kekuasaan kepresidenan pada masa Orde Baru ; (5) pemahaman tentang sistem pcradilan pada masa Orde Baru ; (6) pemahaman tentang hak dan kewaj iban yang dimil iki oleh seorang warga negara ;

(7) pengetahuan tentang perbedaan pengertian hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang warga negara ; (8) pengetahuan tentang pelayanan yang diberikan pegawai pemerintah (birokrasi) terhadap warga negara masa Orde Baru ;(9) pengetahuan tentang beberapa kebijakan produk Orde Baru yang dirasdcan memgikan segmen masyarakat tertentu ; (10) pemahaman tentang tingkat keadilan pelaksana produk ketijakan masa Orde Baru (UU tentang Perkawinan, UU tentang Ketenagakerjaan, dan lain-lain) ; (11) pemahaman tentang partai politik dan peran partai politik masaOrde Baru;

(12) pemahaman tentang pelaksanaan pemilu masa Orde Baru ; (13) pemahaman tentang kebebasan pers masa Orde Banr ; dan (14) pemahaman tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengadakan demonstrasi pwla masa Orde Baru. Setiap jawaban dimasukkan ke dalam tema-tema tersebut untuk selanjutnya dikembangkan dalam ernpat kategori kualitatif yaitu : sangat paham, agak paham, kurang prrham dan tidak p a h m sama sekali. Sangat paharn (SP) dicirikan dengan kemampuan responden untuk mendefinisikan, membedakan, mendeskripsikan dengan tepat pengetahuan dan pernahamm tentang suasana kepolitikan Orde B m yang ditanyakan. Agak paham (AP) ditandai dengan kemampuan responden

rnendefinisikan, membedakan dan mendeskipsikan

pengetahuan

dan

pemahaman tentang masana kepolitikan Orde B m namun pada beberapa aspek kurang lengkap. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang suasana kepolitikan Orde Baru

yang separo-separo dikategorikan ke ddam kurang paham (KP).Terakhir, bila jawaban responden kosong atau tidak tepat sama sekali, maka dikategorikan pada tidak paham sama sekali (TPSS).

Analisis kedua, menynngkut tentang orientasi afektif Orientasi afektif diarahknn pada penmpilan lima tipe sikap yaitupolitical involvement, political eflcacy, political

trust, civic awareness dan community political knowledqe. Untuk menjaring setzse of political involvetnent dilakukm meldui teknik analisis isi. Pertama-tama jawaban responden dipelajari dan dikelompokkan menurut tema-tema tertentu berdasarkan tipe sikap yang dikehendaki. Sebagaimana yang d i p b a r k a n sebelumnya lima tipe sikap tersebut dijaring melalui jawaban responden terhadap tema-tema berikut ini.

Pertama, tema-tema untuk sense of political involvement adalah : ( 1 ) sikap terhadap isu-isu baru dalam kehidupan politik di rnasa Orde Baru ; (2) sikap terhadap

keefektifan cara memecahkan masalah antara pemerintah dan warga negara ;dan (3) sikap terhdap keikutsertaan mendiskusikan masalah-masalah politik.

Kedua, tema-tema untuk menjaring sense of political eflcacy adalah : (1) sikap terhadap peranan warga negara dalarn kehidupan politik ; (2) sikap terhadap perilaku birokrasi di tingkat lokal/nasional ; dan (3) sikap terhadap kewajiban perpajakan atau terhadap kenaikan pembayaran listrik.

Ketiga, tema-tema untuk menjaring sense of political trust adalah : ( 1 ) sikap terhadap pemerintahan Soeharto (kepercayaan) ; (2) sikap terhadq janji-janji partai politik saat pemilu Orde Baru ;dan (3) sikap terhadap peradilan masa Orde Baru (apakah terbebas dari pengaruh penguasa).

Keempat, tema-tema untuk menjaring sense of civic awareness adalah : ( 1 ) sikap terhadap hal-hal yang menyangkut kesejahteraan urnurn ;(2) sikap terhadap barang-barang milik pemerintah ;dan (3) sikap terhadap memperjuangkan kepentingan bemama

Kelima, tema-tema untuk menjaring sense of community political knowledge meliputi : (1) sikap terhadap kasus kecurangan-kecurangan yang dilakukan pacla masa kmpanye pemilu era Orde Baru ; (2) sikap terhadw kasus pembebasan tanah ; d m (3) sikap terhadap peranan warganegara untuk ikut sebagai anggota partai politik. Selanjutnya jawaban-jawaban tersebut dikembangkan ke dalam tiga kategori kualitatif yaitu sangat baik, baik dan kurang baik. Sangat baik (SB) dicirikan dengan kemampuan responden dalam menuliskan dengan tepat sikap yang seharusnya i a ambil dalam suatu suasana kepolitikan tertentu berikut pemecahan masalahnya Baik (B) dicirikan dengan kemampuan responden menuliskan sikap yang sehan~snyai a ambi 1 dalam suatu suasma kepolitikan tertentu namun pada beberapa ha1 kurang lengkq dan tidak menggambarkan pemecahan secara m e n y e l d ~ . Kurang baik (KB) dicirikan pada

kemampuan yang sangat kurang dari responden dan d a l m menyatakan sikap ;itaupun memecahkan masalah. Hal ini juga berlaku bagi empat tipe sikap lainnya Analisis ketiga, menymgkut tentang orientasi evaluatif Orientasi evaluatif

responden terhadap suasana kepolitikan Orde Bwu dijaring melalui beberapa pertanyaan seputar tema-tema berikut : (1) penegakan hak asasi rnanusia masa Orde Baru ; (2) peranan pemerintah Orde Baru mewujudkan kesejrthteraan rakyat ; (3) fingsi dan

peranan pemilu-pemilu Orde Baru di mata masyarakat ; dan (4) suasana bekerjanya lembaga tertinggi/tinggi negara dalam masa Orde Baru. Selanjutnya jawaban-jawaban yang diberikan responden diklasifikasikan ke dalam empat kategori yaitu sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak tahu sarna sekali. Jawaban responden akan diklasifikasikan ke dalarn sangat baik (SB), apabila ia marnpu menilai atau memberikan opini secara tepat bagaimana suasana kepolitikan Orde Baru yang sesungguhnya Baik (B) apabila marnpu memberikan penilaian atau opini yang

tepat terhadap suasana kepol itikan Orde Baru namun pada beberapa aspek kurang lengkap. Sedangkan pengklasifikasian kurang baik (KB) didasari oleh kurang tepatnya penilaian

atau opini responden terhadap suasana kepolitikan Orde Baru yang sesungguhnya Sementara itu, tidak tahu sama sekali (TI'SS), apabila responden sama sekali tidak mampu mernberikan penilaian atau opini terhadap suasana kepolitikan Orde Ram. Oleh karena penelitian ini menyangkut peningkatan peranan wanita atau pemberdayaan wanita di bidang politik, maka sajian data penelitian digunakan dalam bentuk perbandingan jender. Dengan kata lain data yang ditemukan dideskripsikan dalam dua sisi yaitu wanita dan laki-laki sehingga dapat dibedakan orientasi politik wmita ataupun laki-laki terhadap kepolitikan Orde Bruu berikut harapan-harapan keduanya tentang peran mereka pasca kejatul~anSoeharto.

Akhirnya

analisis

Ireemput,

yaitu

tentang

harapan-harapan

responden

dideskripsikan sesuai dengan pengelompokkanjawaban responden yang dianalisis melalui analisis isi. Jawaban-jawaban tentang harapan-harapan responden dikelompokkan sesuai dengm tema yang dipertanyakan yaitu : (1) harapan responden tentang penyelenggaraan negara yang baik dalam hubungannya dengan peranan lembaga tertinggiltinggi negara ; (2) harapan responden terhadap penegakan hak-hak wanita di bidang hukurn, politik, sosial dan budaya ;(3) harapan-harapan responden tentang pelaksanaan pemilu yang akan datang ;dm (4) harapan-harapan responden tentang pelayanan biroltrasi/aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

D.Kerangka B trpikir Mengacu kepada pennasalahan yang akan dikaji dalarn penelitian ini serta tinjauan pustaka sebelumnya, maka kerangka berpikir dari penelitian ini addah sebagaimana ymg tmpak pada diagram berikut ini.

OFUENTASI POLlTIK

. Orientasi Kognitif . Orientasi Afektif

. Orientasi Evaluatif

OBJEK POLITK (Kepolitikan Orde Baru)

Involvement Political Efft cacy

- - --

- Lembaga Perwakilan

Political

- Lembagn Kepresidenan - Lembaga Peradilan

- Birokrasi -

Kebijakan (ouput sistem politik dalarn ekonomi, sosial dan budaya)

Civic Awareness Community Political Knowledge

- Partai Politik - Pemilihan Umurn - Media Massa Pasca Orde Baru

1

I

V. HAS= PENELITXN\T DAN PERmfi1SA.N

Sesuoi dengm pernasalahan yang cliaj~~kan d a l m bab I, maka penyajian hasil d m pembahasan dari penelitian ini akan dipaparkan ddam tiga kelompok penyajian dan pembahasan sebagai berikut :

1. Orientasi politik wanita terhadap kepolitikan Orde Baru yang dirinci nlenjadi tiga bagian, yaitu : n Orientmi politik wanita terhadap kepolitikan Orde Ban1 ditinjau dari

aspek kognitif

b. Orientmi politik wanita terhadap kepolitikan Orde Baru ditinjau dari aspek afektif c. Orientasi politik wanita terhadap kepolitikan Orcle B m ditinjau dzui aspek evduatif 2. Perbe[laan orientnsi politik wonita tlengan pt-in Icrllacdop kepolitikan Orde Bwu.

3. Deskripsi tentang harapan-harapan kaum wanita terhadap sistem politik pasca Orde

Bani.

A. Orientasi Polit11Wanita Terhadap Kcpolitikan Ordc Baru Untuk mengetahui garnbaran orientasi poli ti k wanita terhadap kepolitikan Orde

B3ru akan disajikan ke dalarn tiga bagian sub orientasi yaitu ditinjau dari orientasi kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatif Penyajian ketiga orientasi ini pada akhirnya akan menggambarkan orientasi politik wanita terhadap kepolitikan Orde Baru.

1. Orientmi Polilik Wanila Terhadap Kepolitikan Ordc Dam Dititzjau dari OricrUmi Kogniiif Pertanyaan yang dikemukakan kepada responden untuk menggali orientasi kognitifhya baik berupa pengetahuan, pemahaman

dan keyakinannya terhadap

suasana/model kepolitikan Orde B m , dikelompokkan ke dalam 14 tema sebagaimana telah dibicnrakan pada bagian terdahulu. Keempatbelas tema tersebut terdiri dari : (I)pernahaman tentang peranan Lembaga Pewakilan Rakyat masa Orde Baru ; (2)

pengetahuan tentang perbedaan dan persamaan b4PR dan DPR dari segi struktur dan

hgsinya ; (3) pengetahuan tentang prinsip keterwakilan yang adil dalam rekrutrnen anggota dewan masa Orde Baru ; (4) pemahaman tentang kekuasaan kepresidenan pada mma Orde B m ; (5) pe~nahaman tentang sistem peradilan padamasa Orde Baru; (6) pemahaman tentang hak dan kewajiban yang dirniliki oleh seorang warga negara ; (7) pengetahuan tentang perbedaan pengertian hak d m kewajiban yang dimiliki oleh

seorang warga negara ; (8) pengetahuan tentang pelayanan yang diberikan pegawai pernerintah (birokasi) terhadop wnrga negara masa Orde Baru ; (9) pengetahilan tentang bebernpa kebijnkan produk Orde Barn ymg dirasakan rnerugikan segrnen rnasyarakat tertentu ; (10) pemahaman tentang tingkat keadilan pelaksanaan produk kebijakan masa Orde Baru (UU tentang Perkawinan, UU tentang Ketenagakerjaan, dan lain-lain) ; (11) pemahaman tentang partai politik dan peran pwtai politik masa Orde Baru

(12) pemahaman tentang pelaksanaan pemilu mma Orde Baru ; (13) pemahaman tentang kebebasan pers masa Orde Baru ; dan (14) pemahaman tentang kemerdekaan berserikat dan berkurnpul serta mengadakan demonstrasi pada masa Orde Baru. Jawaban responden terhadap pertanyaan digolongkan pada kategori kualitatif sangat paham (SP), agak paharn (AP), h m g paharn (KP) dan tidak paharn sarna sekali

(TPSS). Adapun penyebaran jawabnn responden secarn lengkap dapnt dicemati ~nelalui tabel berikut ini.

Tabei 1 Orientasi Politik Wanita Terhadap Kepolitikan Orde Baru Ditinjau dari Orientasi Kognitif

Orientasi Kognitif Btrdasarkan Tema

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secrlra rlmurn orientasi politik wanita terhadap kepolitikan Orde Baru bila ditinjau dari orientasi kognitif masih superfisial atau tidak terlalu dalam. Namun secara khusus atmi pada tema-tema tertentu terutama yang menymgkut pertanyaan-pertanyaan seputar suasana kepolitikan Orde Baru secara "riil politik", orientasi kognitif wanita terhadap kepolitikan Orde Baru bisa digolongkan sangat tinggi atau sangat pahm. Hal ini bisa dicemati rneldui jawaban responden terl~adap pertanyaan seputar kekuasaan kepresidenan masa Orde B m . D d m konteks ini terlihat

80% responden tergolong sangat paham bagaimma c o r d kekuasaan kepresidenan masa

itu, lalu 16% tergolong agak paham. Sementara hanya 4% dari responden yang tergolong

kurang paham. Dari data ini terlihat jelas pandangari responden terhadap pelaksanaan kekuasaan kepresidenan yang jauh dari nib-nilai demokratis. Pencematan lebih lanjut dari jawaban responden yang sangat paham pada tematema khusus seputar suasana kepolitikm Orde Baru dapat ditemui pada penyebaran jawaban responden melalui tema-terna sebagai berikut : (1) prinsip ketenvakilan pada rekrutmen anggota dewan ; (2) pelayanan birokrasi ; (3) penyimpangan-penyirnpansan yang terjadi saat pemilu. Keempat tema ini ditambah tema tentang kekuasaan kepresidenan masa Orde Baru merupakan tema yang tarnpaknya sangat dipahami responden. Dengan begitu untuk suasana riil politik sehari-hari pada nuansa kepolitikan Orde Baru sebagian besar responden rnenguasai dan melek politik. Untuk lebih dalam dapat dicermati jawaban responden pada terna-tema tersebut. Tema yang menyangkut prinsip ketenvakilan yang adil d a l m relmtrnen anggota dewan pada masa Orde Baru dijawab oleh 78% responden dengan pendeskripsian jawaban yang tergolong sangat paharn. Dengan kata lain kebanyakan responden mernahami bahwa ddam rilerekn~tanglgota dewnn Iobili bmyak didoniinnsi ole11 satu pwtai besnr dm diisi dcngnn cara-cara kolusi dan nepotisme. Sementara penyebaran jawaban laimya dikategorikan

12% agak paham, 8% kurang paham dan 2% ymg tidak paham sama sekali. Demikian pula untuk terna pelayman birokrrlsi dengm distribusi jawaban rexponden addah 78Yo sangat paharn dan 14% agak paharn. Fakta ini menunjukkan bahwa sebanyak 92% responden memahami betul kenyataan pelayanan birokrasi atau aparat pemerintah bila berhadapan dengan rnasyarakat umum. Sudah bukan rahasia lagi bahwa birokrmi di tengah-tengah masyarakat menengah ke bawah dirasakan sangat berbelit-belit saat itu. Pendeskripsian jawaban responden juga disertai contoh-contoh kongkrit bagaimana pelayanan yang mereka rasnkan bila bersentuhan dengan kebijakm politik atallpun aparat birokrasi yang melakukan pelayanan publik.

Hal senada ditemukan pada jawaban responden pada tema seputw pemilu. Pada penyebaran jawaban responden terhadap kompetisi partai politik peserta pemilu terlihat bahwa 60% responden berada d a l m kategori sangat paharn, 16% agak paham. Ini berarti 76% dari responden mampu mendeskripsikan suasana kehidupan kepartaian s a d itu,

terutarna pada masa-masa pemilu dimana masing-masing partai berkompetisi secara tidak adil dan fair. Dari kebanyakm alasan jawnban responden, mereka melihat kondisi di lapangan bahwa terdapat partai yang "dianakemaskan" (dalam ha1 ini Golkar) sedangkan partai lainnya tidak. Sementara itu pemahaman responden tentang pelaksanaan pemilu pada masa ini memperlihatkan bahwa 86% menjawab dengan apa adanya kondisi riil pelaksanaan pemilu yang terjadi disertai berbagai corak penyimpangan yang mereka temui. Jawaban yang dideskripsikan secara jelimet ini dapat dikategorikan dengan sangat paharn terhadap nuansa pelaksanaan pernilu Orde Baru. Data lain rnenunjukkan bahwa tidak ada responden yang tidak mengetahui atau tidak mampu menjelaskan bagaimana pelaksanann pemilu khususnya ditemui banynknya penyimpangm pada pemilu-pemilu masa lalu. Sisa penyebaran jawaban responden ur~tr&tema ini addah 14% agak pallam d m tak s h p u n yang kurang pahmn rtpalagi tidak paharn sama sekali. Dari uraian lima tema yang sangat kental dengan nuansa kepolitikan riil yang dilaksanakan sehari-hari oleh Orde Baru terlihat kenyataan positif pemahaman responden Bisa jadi realitas pemahaman responden antara lain disebabkan oleh karena pelaksanaan penelitian ini dilakukan setelah lebih dari dun tahun Orde Baru dan sang penguasanya lengser dari kekuasaan otoritarian setelah lebih dari tiga dekade berkuasa Waktu dua tahun sejak bergulirnyareformasi politik telah mewujudkan transparansi infomiasi tentang segala kenyataan yang tej a d i pada sistem politik Orde Baru. Artinya masyarakat awmpun sudah rnengenal berbagai penyimpangan-penyirnpangan yang terjadi pada rezim ini.

Walaupun lima tema dari orientasi kognitif di atas dapat dikategorikan pada pernahaman yang sangat positifl namun bila tlicernlati lagi tabel 1 dapai ditarik kesirnpulan bahwa secara umum orientasi politik wanita terhadap kepolitikan Orde Baru bila ditinjau dari aspek kognitif adalah masih superfisial atau tidak terlalu dalam. Kenyataan ini dapat dideteksi dari jumlah jawaban responden yang terbanyak pada kategori kurang paham dan tidak paham sama sekali. Terutama sekali pada sebagian besar tema-terna yang menyangkut pengetahuan dasar politik dan pengetahuan tentang rnenjadi warga negara yang baik. Terna tentang pengetahurn dasar politik seperti perbedaan dan persarnaan antara MPR dengan DPR, baik pada sub tema struktur maupun h g s i terlihat lebih 78% responden tergolong kurang paharn dan tidak paham sama sekali. Dernikian juga tentang sub tema cara pengisian keanggotaan & P R dan DPR lebih dari 82% responden menjawab pertanyaan dengan pendeskripsian pada kategori kurang paham dan tidak paham sama sekali. Kenyataan Inin yang turut mendukung bukti dangkalnya pernahman pengetahuan dasar responden ini adalah dalarn tema sistem peradilan masa Orde Bwu, dirnana sub tema penegakan hukum diternui 74% di antaranya tidak pdlam sama sekali. Dernikian juga pada pemahaman hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara sebagai wujud warga negara yang baik. Ini dibagi ke d a l m dua sub tema yaitu pengeltian hak dan kewajiban serta perincian hak dan kewajiban bernegara yang dimiliki oleh seorang WNI. Kedua pertanyaan di arahkan pada pelaksanaan hak dan kewajiban di tengall-tengah Icehidupan berbangsa dan bernegara. Dari dua sub tema ini diternui jawaban responden 60 - 70% pada kategori tidak pnharn sama sekali. Dangkalnya orientasi kognitif responden juga terlihat pada jawabannya terhdap terna-tema seperti perangknt pengetohuan responden tentang kebijakan publik serta tingkat keadilnn beberapa produk UCT masa Orde Baru yang ditanyakan. Dari pendeskripsian

jawaban, kebanyakan responden 76 - 78% tidak paham sama sekali terhadap beberapa produk W era Orde Baru yang ditanyakan. Demikian pula menyangkut tingkat keadilan dari beberapa produk UU tersebut. Ironisnya tidak ada satrlpun responden yang Mlusus mengetahui tentang adanya W produk Orde Bruu yang mendepolitisasi peran wmita Data lain yang mendukung adalah rendahnya pemahaman responden tentang pengettian dan h g s i partai politik. Hanya 2% responden yang dapat dikatakan mernpunyai pengetahuan positif tentang ha1 ini, selebihnya terdistribusi pada agak paham (6%), kurang paham (20%)

don tidak paharn sama sekali (72%). Artinya tingkat

pemahamannya dalarn konteks ini dapat dikatakan dangkal atau sangat dangkal. Demikian juga pemahaman revonden tentang kebebasan berekspresi era Orde Baru. Hanya 20 26% responden yang sadar betul aktivitas kebebasan berekspresi, sementara 60 - 64%

masih tergolong pada kategori tidak paham sama sekali. Dari tema-tema yang dipertanyakan untuk menjaring orientasi kognitif ini, hanya terna peranan lembnga perwakilan rnma Orde Baru dengm dua sub ternanya yaitu lembaga

MPK dan DPR y q memyunyai jaw&wl dengan penyeb~rrzmagak bervwiasi. P d a sub tema peranan MPR masa ini terlihat responden c h p banyak yang mengetahui/rnampu menjelaskan, 36% sangat paham dan 20% agak paham serta 14% hlrang paham dan sisanya 30% tidak paham sama sekali. Sedangkan untuk sub tema peranan DPR juga terlihat fenornena yang sama, 40% sangat paham dan 14% agak paham serta 20% kurang paham dan 26% tidak paham sama sekali. Dari kenyataan ini jelas bahwa lebih dari 500h responden mampu rnenjawab dengan rnernperlihatkan tingkat pengetahuan yang cukup positif Sepanjang data yang diungkapkan di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa orientasi politik wanita terhadap kepolitikan Orde Baru bila ditinjm dari aspek kognitif adalah masih rendah atau tidak terlalu d a l m . Tidak terlalu dalarn atau rnasih rendahnya

orient~sipolitik wanita terhadap kepolitikan Orde Ban1 dari aspek ini terjaring melalui terna-tema yang menyangkut pengetahuan-pengetahuan dasar kepolitikan yang ada dalarn suatu sistem politik. Namun pada beberapa tema yang merniliki kekhususan nuansa kepolitikan Orde B m (lima tema), dipahami dengan sangat baik oleh responden, terutarna tentang kekuasaan kepresidenan, pelayanan birokasi, prinsip ketenvakilan yang adil dalarn rekrubnen anggota dewan, pelaksanaan pemilu srunpai padapemahaman responden terhadap ruang kompetisi antar pwtai politik. Pemahaman yang positif terhadap hal ini ditunjang oleh kejatuhan rezim itu sendiri yang berimplikasi pada pengekspotase hal-ha1 ylang

negatif era ini. Dengan kata lain pengetahuan-pengetahuan tentang Orde Baru telah

dipaharni sampai pada massa yang pada mulanya awam politik.

2. Orient& Politik Waaaitn Terhadop Kepoiitikan Orde Baru Ditinjau h i Orientad Afekiif Pertmyaan ymg dikemukakan kepada responden untuk menggali orientasi afektifhya diarahkw pada penampilan lima tipe sikap yaitu political involvement,

political eflcacy, political trust, civic awaretress dan communitypolitical knowledge. Lima tipe sikap tersebut dijaring melaltii jctwhan responden terhadap tema-tema berikut ini. Tema-tema guna menjaring political involvement adalilh : (1) sikap terhadap isu-isu baru dalam kehidupan politik di masa Orde Bani ; (2) sikap terhadap keefektifan cara memecahkan masalah antara pemerintah dan warga negara ; dan (3) sikap terhadap keikutsertaan mendiskusikan mmalah-masalah politik. Selanjutnya political eflcacy dijaring dengan tema-tema berikut : (1) sikap terhadap peranan warga negara dalarn kehidupan politik ;(2) sikap terhadap perilaku birokrasi di tingkat lokal/nasional ;d m (3) sikap terhadap kewajiban perprtjakan atau terhadap kenaikan pembayaran listrik. Tema-terna untuk menjaring sense of political trust adalah : (I) sikap terfladap pemerintahan Soehmto (kepercayaan) ; (2) sikap terhadap janji-janji partai politik saat

dari pengaruh penguasa). Sedangkan tema-tema untuk menjaring sense of civic awareness adalah : ( 1 ) sikap terhadap hal-hal yang menyangkut kesejahteraan umurn ; (2) sikap terhdap barang-barang milik pemerintali ; dan (3) sikap terhadap memperjuangkan kepentingan bersama Akhimya sense of community political knowledge meliputi : ( 1 ) sikap terhadap kasus kecurangan-kecurangan yang dilakukan masa kampanye pemilu

era Orde Baru ; (2) sikap terhadap kasus pembebasan h a h ; dan (3) sikap terhadap peranan warga negara untuk ikut sebagai anggota partai politik Jawaban responden terhadap pertanyaan digolongkan kepada kategori kualitatif yang terdiri dari sangat baik (SB), baik (B), atau kumng baik

(KB).Adapun penyebaran

jawaban responden secara lengkap dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2 Orientasi Palitik Wanita Tcrhadap Kepolitikan Ordc Bar11 Ditinjall dari Orientaai Afektif Oricntasi Afektif Penlmpilan -Lima Tipe Sikagtj

.Yeme of PoIMcrcl Iawl$wrrerl

a.

~ i k a ~ t e r h a disu-isu a ~ baru dalorn kehidupa~ poli tik rnasa Orde Baru.

b.

Sikap terhadap keefektifan cara memecahkan masatah antnra rakyat d m pcnguasa. terhadap keikutsertaan mendiskusikan masalah-masalah politik.

20

12

Sikap terhadap peranan warga negara dalarn kehidupan politik.

10

40

50

Sikap terhadap perilalru birokrafii di tingkat lokal/nasional.

20

12

68

Sikap terhadep kewajiban perpajakat~atau terhadap kenuikan pernbayaran listrik.

21

16

60

a.

Sikap percaya terhadap pemerintahan Soeharto.

80

14

6

b.

Sikap terhadap jmji-janji partai politik d a l m pemilu.

24

10

66

a. 2.

Senre of PoWcaL

b.

Ernac,v c.

3.

Serre of POW& Trrul

- --

4.

c.

Siknp terhadap peradilan masa Orde Baru.

20

14

66

a.

Sikap terhadap hal-ha1 yang menya~gkut kesejahteraan umum.

80

4

16

Senrc of Chfc .4l*rlfv ru,r,r

-

b.

3iknlr bet-hndilp bal-ang-k~cirang rr~ilikpcrllcrinlal~.

22

--.10 --

c. a. 5.

- -- ---

.

66 -

Sikap terhadap m e r n p e r j u ~ ~ a : kcpentingan an bersarna.

70

24

6

Sikap terhadap kas~.~s-kasus kecurangm yang dilakukan masa karnpanye perni lu Orde Batu.

2

19

80

Serrcof Commme Pol#knl

ti.

3ikap terhadap kasus pembrbasan tanah

10

10

80

Krmrfedge

c.

Sikap terhadap peranan u~at-ganegwa ikut kegiatan partai politik.

20

4

76

7 -

Dwi tabel 2 sebelrlmnyn dapat tlisimpulknn bahwa secara r~mr~m orientasi politik wanita terhadap kepolitikan Orde Baru ditinjau dari orientasi afektif yakni rnelalui penampilan lima sikap terjaring jawaban responden yang dapat dikategorikan dalam sikap yang pasif (rendah) ataupun kurang baik. Rata-rata responden menyatakan pilihannya pada sikap yang negatif untuk suasana kepolitikan Orde Baru masa ih~.Untuk lebih dalam lagi alcan dicennati penampilan lima jenis sikap ymg terjaring melalui jawnban-jawaban responden terhadap anglret maupun hasil wawancara yang di lakukan. Untuk menjaring pendapat responden tentang sense of political involvement diajukan pertanyaan yang dapat menunjukkan suatu sikap individu menyangkut kecenderungan untuk mendiskusikan politik dengan orang lain, pemahaman terhadap isu-isu politik yang berkembang. Silcap ini pada akhirnya menunjukkan tempat individu pada potensi keefektifar~ cara memecahkan masalah politik secma urnum. Tabel 2 juga memperlihatkan bahwa sense ofpolitical involvement responden tergolong rendah (pasif). Ini terbukti dari jawaban responden yang lebih dari 50% berada pada kategori kurang baik.

Dari tiga pertanyam1 yang diajukan untuk menjaring sikap ini, jawaban responden ymg agak variatif ditemukan hanya p d a sikap terhadap keefektifan cara lnemecahkan masalah antara penguma negara dan rakyat pada umurnnya yaih 44% dar-i responden menjawab pertanyam dalam kategori sangat baik d m baik.

Sense ofpolitical eflcacy responden dijaring dengan mengajtrkan pertanyaan yang dapat menunjukkan dan merefleksikan pandangan seseorang terhadap peranannya sendiri dalam sistem politik. Bila warga negara menampilkan suatu sense of political eficacy yang tinggi maka dengan sendirinya mereka memberikan nilai ymg tinggi terhadap peranan mereka dalam arena politik. Bila dicerrnati jawthan responden pada tabel 2 tentang sikap ini terlihat penampilan sikap responden yang renclah (pasif) terhadap peranan mereka

dalam arena politik. Dari jawaban responden lebih dari 50% menjmvab pertanyam pnda

kategori kurang baik. Sementara dari tiga pertanyaan yang diajukan hanya s a h ~pertanyaan yang dijawab dengan jawaban yang agak variatif yaitu pada perman atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh warga negara dalarn kehidupan politik. Jawaban berimbang antara kategori positif (smgat baik d m baik 50%) dengan kategori yang pasif (50%). Ini bernrti di antara responden yang ada, terlihat sebagian dari mereka selalu melakukan aktivitas politik seperti ikut dalarn karnpmye serta hadir pada hari pemberian suara saRt pemilu berlangsung, ikut ddam rapat-rapat kelurahm, walaupun pada kenyatnmya aktivitasnMivitas tersebut tidak sepenuhnya bersifat otonom. Sebab ada di antara mereka terlibat dalam ha1 ini karena takut akan ancaman atau digerakkan dari alas (mobilisasi). Selanjutnya pertanym-pertanyaan yang diajuka~untuk mengungkapkan sense of

political trust merefleksikan nilai yang diberikan oleh warga negara terhadap otoritas politik. Bila dicermati jawaban responden pada tabel 2 tentang sikap ini terlihat penmpilan sikap yang bervariatif Untuk pertanyaan tentang kepercayaan responden terhadap pemerintahan Soeharto terlihat sikap yang sangat positif pakni 80% dari responden menjawab bahwa n~erekasangat percaya pada pemerintahan Soeharto k d a i h ~ dan hanya 6% yang tidak percaya atau dapat dikatalmin hanya sebagian kecil responden yang dapat digolongkan pada sikap anti Soeharto. Selebihnya memuja dan percaya Soehnrto sebagai pemimpin b a n g s ~dan bapak penibangman. Namm kepercayaarl terliadap janji-janji partai politik pada pemilu dan kepercayaan terhadap peradilan rnasa Orde B a u terlihat sebagian besar responden bersikap negatif pada dua pe~tanyaanini. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dari jawaban responden lebih dari 66% menjawab tidak percaya terhadap jmji-janji p a h i politik dalarn pemilu atau terhadap peradilan s a d itu. Dalam konteks sense of civic avwreness diajrlkm pertanyaan yang dapat menunjukkan refleksi nilai seseorang terhadap kesejahteraan masyarakat, khusrlsnya individu yang mengetahui tentang mnsalah k~ma~sywdtatan dan sadar akan ha1 itu serta

mempunyai sikap untuk mernecahkan masalah tersebut. Data yang ditunjukkan tabel 2 memperlihatkan sikap yang positif di kalangan responden menyangkut aspek ini. Hal ini dibuktikan oleh besarnya jurnlall responden yang berada pada kategori sangat baik (78%). Dengrul kata lain, sikap responden sangat tinagi terhadap hal-hal yang menyangkut kesejahteraan urnum serta memperjuangkan kepentingan bersama Kemudian dalam hal sense of community political knowledge diajukan pertanyaan yang dapat mengungkapkan refleksi dari tindakan individu tentang situasi riil politik yang terjadi dalam masyarakat dengan bagaimana i a harus bersikap. Sehubungan dengan ini sejumlah 76 - 80% responden merefleksikan sikapnya yang pasif dan negatif terhadap kondisi riil politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada era Orde Baru. Lebih dalam lagi misalnya hanya 20% responden yang setuju terhadap tindakan pemerintah k d a itu d a l m mengurusi masalah-masalah pembebasan tanah, sementara 80Y0 lainnya menanggapi secara tidak percaya atrlupun beraneapan tindakan pemerintah urnumnya metugikan kepentingan masyorakat banyak. Akhirnya dari pemaparan penampilan lima tipe sikap yang hendak dijaring melalui jawaban responden dapat disimpulkan : Pertama, secilra urnum sikap yang ditunjukkan wanita terhadap kepolitikan Orde Baru mafiih sangat rendah (kurang baik) kecuali r~nh~k tipe sikap yang berhubungan dengan sense of civic cr wareness yang tergolong sangat baik.

Kedua, hal menarik yang terjaring dalam jawaban responden adalah arlanya sense of political trust yang t inggi terhadap pemerintilhan Soeharto. Kesimpulan ini bila dikaitkan dengan andisa sebelumnya mengenai orientasi politik wanita tehadap kepolitikan Orde Ban1 ditinjau dari orientasi kognitif adalah sejalan (paralel). Dikatakan demikian karena : Pertama, rendahnya atau masih superfisialnya kedalaman pengetahuan yang dimiliki wanita terhadap kepolitikan Orde Baru diikuti pula oleh rendahnya atau negatif (kurang baik) sikap yang ditunjukkan terhadap

kepolitikan Orde Baru. Kedua, khusus pengetahuan tentang summa politik riil Orde Baru sebagian besar responden menjawab sangat paham. Artinya responden sanga! mengetahui banyaknya kelemahan pemeriritahan ini. Tetapi di lain pihak kepercayaannya terhadap pemerintahan Soeliarto sangat tinggi. Di sini terlihat ha1 yang kontradiktif, sehingga peneliti mengasumsikan terbentuknya pengetahuan yang baik responden terhadap kepolitikan Orde

Baru sesungguhnya adalah imbas dari reformasi politik yang mengmgkapkm semua kebobrokan pemerintahan masa lalu.

3. Orientasi Politik Wanita Terhadap Kepofitiknn Ordc Bwrr Ditinjau dari Orientad Evakaiif Orientasi evaluatif responden terhadap suasma kepolitikan Orde Baru dijaring melalui beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan tema-tema berikut : (1) penegakan

HAM masa Orde Baru ; (2) peran pemerintahm Orde Baru mewujudkan kesejahteraan rakyat ; (3) pelaksanmn h g ~ dan i peranan pemilu-pemilu Orde Baru di mata masyarakat ; dan (4) suasana bekerjanya lembaga tertinggi/tinggi negara masa Orde B m . Jawabm responden terhadap pertanyaan digolongkan ke dalarn kafegori kualitatif yang terdiri dwi sangat baik (SB), baik (B), lolrnng baik

(KE))

dan tidak tahu s m n sckali

(lTSS). Adapun penyebaran jawaban responden secara lengkap terlihat pada tabel 3.

T ahcl3 Orientasi Politik Wanita Terhadap Kepolitikan Ordc Bar11 Ditinjau dari Orientrxi Evaluatif Orientasi Evaluatif (berdasarkan tema)

('I0)

Kntegori Jawaban KB (?"o) lTSS (%) (Oh)

1.

Penegakan HAM mafia Orde Baru

6

20

68

6

2.

Peran pemerintahan Orde Baru mewujudkan kesejahteraan rakyat

20

0

72

8

Pelaksanaan iungsi dan peranan pemilu-pemilu Orde Baru di mata masyarakat

22

24

50

4

Suasana bekerjanya lembaga tertinggikinggi negara masa Orde Baru

10

32

56

2

3.

4.

Tabel di atas memberikan indikasi bdiwa dari ditnensi evaluatif, orientasi politik wrulita terhadap kepolitikan Orde Baru atsrl suasana bekerjanya sistem politik era ini sangat rendah. Hal ini terlihat dari jawaban ymg diberikan terhadap tema-tema yang ditanyakan. Sebagian besar responden memberikan penilaian kurang baik (lebih dari 50%) unltlk pencgakan IIAM, perm Orde Ball dalarn nicns~~jahterrtkilli r-akynt, serta pelr~ks;lnami hngsi dan peranan pemilu. Sedangkan jawaban yang agak variaiif ditemukan pada tema suasana bekerjanya lembaga tertinggi/tinpgi negara, dengan distribusi jawaban 42% responden memberikan penilaian sangat baik dan baik dan 56% lainnya blrang baik. Rendahnya penilaian responden terhadap tema-tema di atm dapat dipdiami karena aspek yang ditanyakan errit hubungannya derigan kondisi riil kehidupan politik era Orde Baru. Hal ini juiga terkait dengan pelnksanm penelitian p m g dilaktikan berlangsumg

setelah runtuhnya rezim ini dan masyarakat telah rnermakan keterbukaan informaqi. OIeh karena itu dapat dimengerti jika wanita dapat memberikan pen~laianymg tepat terhadap potret sesungjglttnya dari kepolitikan Orde Bani. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tepatnya penilaian wanita terhadap kepolitikan Orde Baru menandakan tingginya

orientasi evaluatif mereka Hal ini sejdan dengan tingginya orientasi kognitif (ddm ternatema tertentu) yang mereka miliki sepr~tarsrtasana r-iil kepolitikan Orde Bent sebagairnana yang telah dijelaskan sebelumnya. Bila dil~ubunglrnndengrul orientasi afektif nnrnpak jelw keterkaitmnya Kuraig baiknya penarnpilan sikap responden terhadap tema-tema tertentu akan diikuti oleh rendahnya penilaian mereka terhadap tema-tenla yang senlpa seperti siltap terharlap partai politik, sikap terhadap penegakan hukum, sikap terhadap perilaku birokrasi dan sebagainya Dari tiga orientasi politik yang tergarnbiv dapat ditarik kesimpulan : Pertarna, secara urnum orientasi politik wanitn terhadap Itepolitikan Orde Baru bila ditinjau dari dimensi kognitif adalah masih superfisial atau tidak terlalu ddam narnun khusus p d a lima tema yang menyangkut suasana riil politik 01-de Baru dan sudah banyak diekspos pasca reformasi politik ternyata pemaharnan responden tergolong sangat paharn. l.'ed~da, secara m u m orientmi nfektif wmita yang terjaring rnelnlui penarnpilan lima siknp dapnt dikategorikan pada sik
B. Perbedaan Orde Baru

Orientasi

Politik Wanita dcngan Pria Tcrhadap Kepolitikan

Pada bagian sebelumnya telah dianalisis gambaran orientasi politik wanita tel-hadap kepolitikan Orde Baru baik dari sudut kognitif, afektif rnaupun evaluatif. Oleh karena per~elitiani r ~ imenywtgkul perlirlgknlax~pelan wanita alnu pcrnberclaynn~lwanita di bidang

I

41

politik, maka berikut ini akm dipapwkan perbandingm orientasi politik wanita dan pria terhadap kepolitikan Orde Baru. Perfama, akan digambarkan melalui tabel 4 berikut perbedaan orientasi politik wanita dan pria terhadap kepolitikan Orde Baru ditinjau dari orientasi kognitif Tabel 4 Orientasi Politik Wanita dan Pria Terhadap Kcpolitikan Orde Baru Ditinjali dari Orientari Kognitif

0 rientasi Kognitif

12. Pernaharnan kebebasan berekspresi

Kebebasanpers Berserikat 1 berkumpul

20 26

16 8

4 2

60 64

80 76

2 4

8 6

10 14

Dengan memperhatikan data yang ditunjukkan tabel 4, dapat disimpulkan bahwa

secara umurn orientasi politik pria terhadap kepolitikan Orde Baru dari sudut kognitif lebih tinggi dibandingltan wanita, namun secwa khuslis wanita d m pria sama-sama meniiliki

1

pengetahuan yang rendah pada tema-tema yang menghendaki pemal~aman tentmg pengetahuan dasar perpolitikan. Tingginya ot-ientasi kognitif pria bila. dibandinglcan wanita terhadap kepolitikan Orde Barn dapat dibuktikan dari tema-tema ym~gditanyakan (kesel~uullanberjunllah 19 yang terdiri dari tema dan sub tema) terlihat 11 tema yang di-jawab responden pria pada kategori positif (sangat pahnm d m agak paham). Ini berarti 57,9% pengetahuan pang menymgkut kepolitikan Orde Baru d a l m konteks penelitian ini dipahami oleh pria Realitas ini dapat diartikan bahwa pria memiliki pengetahuan yang lebih memadai apabila dibandingkan wanita tentang kepolitikan Orde ban^. Rendahnya orientasi kognitif wanita bila dibandingkan dengan pria terhadap kepolitikan Orde Barn sejalan dengan strategi Orde Baru unhik menciptakan sedemikian rupa struktur hubungan jender dalam kepolitikannya Menutut Rnders Uhlin (1997) struktur hubungan jender dalam kepolitikan Orde Baru telah berperan dalam menyokong otoritarianisme di Indonesia Struktur hubungan jender d a l m kepolitikan Orde Baru ditemui d a l m k e b i j d c a n - k e b i - yang dikeluark,an sebagai outpull da-i sisteni poli tik, bersemayamnya ideologi pab-iarki clan menjadikm wanita sebagai a l d mobilisasi politik bagi partai pemerintdi. Lebih ironis Iagi menjadikan dunia. politik sebagai dunia pria serta memargirialisasi wmita di bidatlg-bidang p~lblikbailc ekoao~nitna~~pun politik. Keadaan ini diperkuat Iagi dengan adanya Panca Tugas Wanita yajtu : (1) seba8a.i istri yang membantu suami ; (2) sebagai ibu ymig mengasuh anak dan mendidik mereka ;

(3) sebagai manejer di dn.lam mengelola rumdl tangga ;(4) sebagai pekerja ddam berbngai sektor ; dm] (5) sebagai a n g o t a organismi (Abdullnh, 1997). Dari Panca Tugas ini tercennin negara menempkai ideologi ibuisme yrlng rrrenempatkan wanita sebagai iibi dalam keluarga, masyarakat maupun negara Ideologi tersebut kemudian secara pol itis dimanip~ilasi unhik mengontrol akscs wanita terhadap berbagai sumber daya dan

mempasifikasi wanita Ideologi ibuisme diciptakan oleh negara Orde Ban1 d a l m rmgka melestarikan ideologi patriarki yang identik dengan negara dan laki-laki. Kondisi kepolitikan seperti ini sangat rncniaullkai waiita. I.erhaclap dunia politik termasuk nksesnyo. untuk menjangkau pengetahuari-pengeth~~ar~ pol i ti k riil yang ada Hadirnya era transparansi sejak bergulirnya refo~masipolitik meniberikm peluang bagi wanita untuk memiliki akses terhadap informmi-informasi politik khususnya melalui beritaberita ymg ditunlnkan berbagai media, opakah cetak mallpun elektronik baik berskala lokal maupun nasional.

Kedua, berikut ini akan diungkapkan pula perbedaan orientasi politik wanita d m pria terhadap kepolitikan Orde Baru dari dimensi afektif, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 5 berikut.

Tahel5 Orientasi Politik Wanita dan Pria Tcrhadap Kepolitikan OlmdcBar11 Ditinjau dari Oricntrsi Afcktif

No.

1.

2.

Orientasi Afektif (Penampilan Lima Tiye Sikap)

Serre of PoW c d Imvinmeat

Sulue of PoUYkaf

4ZmU.V

3.

S e m of PoUWcal

Tmt

4.

,%we of Cri*

thurnuesr

5.

S e u e of C6nulrr-I

PoWeal Krmtfedze

a. Sikap terhadap isu-isu baru dalam kehidupm politik masa Orde Baru. b. Sikap terhadap keefekti fan cara memecahkan masalah antara rakyat dan penguasa. c, Sikap terhadap keikutsertaan mendiskusikan masalah-masalnh politik. a. Sikap terhadap peran warga negara dalam kehidupan politik. b. Sikap terhadap perilaku birokrasi di tingkat lokal/nasional. c. Sikap terhadap kewaj iban perpajakan atau terhadap kenaikan pembayarm lietrik. n. Siknp percaya terhndnp pemerintahan Soeharto. b. Sikap terhadap janji-janj i partai politik dalarn pernilu. c.Sikap terhadap peradilan masa Orde Baru. a. Sikap terhadap hal-ha1 yang meny
Katogorl J n w n b ~ n Prin

Kategori Jnwabm Wanitn SB B KB

SR

n

KB

("/a)

(%o)

( ' " 0 )

(%)

(%)

(%)

20

20

60

58

12

30 --

26

18

12

20

--

10

56

68 -- --.

16

50

72 -- -

..

40

12 -

10

40

50

10

54

36

20

12

65

80

8

12

24

16

60

86

2

12

80

14

6

34

8

58

24

10

66

80

8

12

20

14

66

40

30

30

80

4

16

82

4

14

22

10

68

60

8

32

7'0

24

6

72

2

26

L)

L

18

80

40

30

30

10

10

80

60

26

14

20

4

76

70

10

20

-.---

Beranjak dari data yang ditunjukkan tabel 5 sebel~mmya,dapat disimpulkan bahwa secara umum orientasi afektif pria jika dibandingkan dengun wanib terhadap kepolitikan Orde Baru adalah lebih baik (positif). Sikap positif dinilai dari jawaban-jawaban responden yang lebill rasionnl dan objektif memberikan dan menampilkan sikap yang seharusnya ditampilkan bila berhadapan dengan suatu situasi. Kesimpulan ini sejalan dengan tingginya pemahaman pria terhadap kehidupan politik riil Orde Baru bila dibandingkan wanita (lihat tabel 4). Lebih jauh dapat dicennati perbedaan d m persarnaan yang mencolok antara pria dan wanita dalam menampilkan lima tipe sikap pertama, sense ofpolitical involvement, terlihat 60 - 88% responden pria yang menjawab dengan positif (baik). Hal ini menunjukkan potensi keefektifan cwa memecahkan masalah politik secara umum bila dibandingkan wanita yang hanya berkisar 40 - 42%. Pada tipe kedua, sense of political eflcacy, terlihat lebih variatif, dimana responden pria dan wanita pada satu sub tema menjawab dalam kategori yang hampir sma variasinya yaitu pertanyaan sikap terlladap peranan warga negara dalanl kehidupan politik. Sementara pada dua sub tema lainnya responden pria menjawab secara tepat (baik). Hal unik terjadi pada penjwingan jawaban responden terhdap tipe sikap sense of political trust, dimana pada pertanyaan yang berhubungan dengan sikap percaya terhadap

pemerintahan Soeharto kala itu, jawaban responden pria berbanding terbalik dengan wanita Wanita lebih percaya terhadap peflormance kepemimpinan Soeharto (94% responden) sementara pria hanya sebesar 4294, sedangkan 58% lainnya justru tidak percaya Kesamaan jaw-&an antara respoden pria d m wanita terjadi pada pertanyaan yang menjaring penampilan tipe sikap ke empat, sense of civic awareness. Kedua kelompok

menjawab dalam katcgori positif (tepat) 1)da terna ymg mcnymgla~t reflcltsi nil:u seseorang terhadap kesejhteraan masyarakat. Sementnra unh~kjawuban responden pria. lerllatlap t i p sikap ke lirna, sensc: o f community political knowledge terlihat sarrgat positif (sangat baik

-

baik) bila

dibandingkan wanita Pada sikap ini diajukan tema-tema pertanyaan ~epulnrha1 y;mg menunjulckan refleksi dwi tindakan individu tentang sih~asiriil politik yanp, terjadi clalarn mabyarakat dengan bagaimana ia harus bersikap. Terlihat pada tabel 5, brrhwa 70 -80% responden pria menjawab baik (posi tif) semer~tararesponden wanita hanya 20 - 24% saja

Dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa walallplln arla sahl tipe sikap yang memiliki gambaran kafegori jawabm sama (positif) antara pria d m wanita namun secara

mum jztwaban-jawaban pria lebih raaional-objeldif bila dibandingkan jawaban-jawaban responden wmita ym~gpasif (negatif) terhadap pertanyam-pertclr~yaan penampil;ul lima tipe sikap tersebut. Ketjga, berikut ini nkan digan~barlcanrnelnlui tabel Bagairn:ina perbedam orientasi

politik wanita dan pria terhadnp kepolitiknri Ordc Bani dilir!iiia dal-i cdiner~sievnliiali f:

Tabel 6 Orientasi Politik Wanita dan Yria Terlradap Kepolitikan Ordc B a r i ~ 1)itinjaa dnri Orientasi Ti:valnatif NO.

Orientasi Evalusltif (berdrsarkan tema)

1. Penegakm HAM masa Orde Ban1 2. Peran pernerintahan Orde Baru mewujudkan kesejahteram rakyat 3. Pelaksanaan fungsi dm yeranan pemilu-pemilu Orde Baru di msta rnasyarakat 4. Suasana bekerjanya lembaga tertinggi/ tinggi negarn rnasa Orde ban^

20

0

72

8

16

10

22

24

50

4

18

2

~n

~TSS

72

1

80

0

70

10

--

10

32

56

2

8

2

Tabel G rnen~perlihatkanbahwa secarn

ilrnilrn

ter-dapat kesarnm iuitara orienttlsi

politik pria dan wanita terhadap kepolitikan Orde Baru ditinjau dari orientasi evnluatif yailu s m a - s m a tergolong pada pemberian penilaian yang sangat rendah terhadap suasana kepolitikan Orde Baru.Sebagian bcsar responclen menibet-ikan penilnian kurang baik (lebih dari 50%)

C. Harapan-harapan Wanita dan Pria Terhadap Sistem Politik Pasca Ordc Baru

Untuk mengidentifikartikan bagaimana profil harapan-harapan wanita mwpun pria terhadap sistem politik pasca Orde Baru (kejatuhan Soeharto), diberikan beberapa pertanyaan yang meliputi tema-tema sebagai berilmt :

1. Harapan responden terhadap penyelenggaraan negara yang baik dalam hubumgannya dengan peranan lembaga tertingcj/lernbaga tinggi negara 2. Harapan responden terhadap penegakan liak-hak wanita di bidang hukurn, politik,

sosial d m budaya 3. F1arap:ui responden terlindap pelnksanam pernillr ynng akan tlafang.

4. I-Iarapan responden terliadap pelayanan birokrasi/ayarat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Jawnban atns pcrtanya,m di atas &an dikelompokknn scsuai dcngan rnasirig-mnsing temn. Tema pertarna yang berhubungan dengan penyelenggaraan negwa yang baik ddam hubungannya dengan peranan lembaga tertitiggi/leml>agatinggi negara terungkap harapanharapan responden sebagai berikut, 75% dari responden berharap agar penyelenggaraan negara pasca keruntuhan rezim Orde Baru dibenahi dengan serius dinn~lai dengan rekrutmen anggota lembaga tertinggi/lembaga tinggi negara. Reknltmen hendaknya berdasnrkan suara rakyat, dipilih melalui pemilihan yang transparan. Ldu lebih jauh Iagi, d a l m ha1 suasana bekerjanya lembaga tertinggi/lembaga tingqi negara dalam

penyelenggwaan negara hendaknya bebas dari korupsi, kolusi dan nepolisnle

(m). Di

samping itu adapula yang menyarankan tentang pembatasan jabatan presiden serta pembatasan kewenangan yang dimilikinya baik melalui undang-tindang maupun peraturm lainnya Uniknya 20% responden tetap menyarankan dan berharap agar apa-apa yang telah dilakukan oleh lembaga tertinggi/lembaga tinggi negara masa Orde Ban1 tetap dipertahankan kecuali kekuasaan kepresidenan yang perlu dibatmi, sedangkan 5% lainnya memberikan jawaban yang menyimpang dari substansi yang dipertanyakan sehingga dapat dikelompokkan pada kategori jawaban tidak tahu sarna sekali. Selanjutnya harapan terhadap penegakkan hak-hak wanita di bidang hukum, politik, sosial dan budaya, ditemukan jawaban bahwa 60% responden berharap agar penegakkan hak-hak warga negara iltauprln HAM sun&-sungguh

dijalankan, tidak peduli baik

terhadap pria maupun wanita Khusus tentang hak-hak wanita, rata-rata 80% responden menyebutkan bahwa selama ini terdapaf perlakuan yang diskriminaiif terhadap wanita ddam mendapalkan hak-hahya Lebih jauh tagi tlibeberkan bahwa dalarn bidang hukurn wanita hendaknya memperoleh perlindungan hukurn yang sama dengan pria terutama terl~adapkasus-kasus pelanggaran susila yang dilnkukan pr-ia, tindakan kekerasan m;lupun penganiaym di dalam keluarga. Urltuk sernua ini, hampan wanita di bidang hukum clapat ditegaskan lagi yaitu ditegakkannya hak-hak wanita agar dapat r~~enjadi subjek hukurn yang sama dengan pria serta mendapatkan perlindungan yang semestinya.

Ddam bidang politik harapan watlita terhadq) rezit11 pasca Soeharto dalah diakuinya keberadaan potensi wanita di bidang ini, dibukanya kesempatan bagi wanita dalam menducluki jabatan:jabatan

pnblik baik tingkat lokal maupun nasiond. Sejalm

d e n p ini maksl wanita diharnpkan tidak lagi menjadi d a t mobilisasi kepentingan partai politik tertentu ataupun menjadi kaum yan tersubordinasi. Dari jawaban responden hanya sckitar 30% responden wanita yang tidak bcgitu banyak mendeskripsikan benluk-bentuk

harapan dan peranan mereka kelak di bidang politik. Sementara 70% Iainnya memberikan jawabm pa& kategori yang positif Bila dilihat harapan-harapan pria di bidang politik ini, juga tidak jauh berbeda dengan wanita Wdaupun dwlia politik diidentiklzan dengal pria oleh rezim Orde Baru namun mereka tetap mengharapkan peran optimal sesuai dengan potensi diri (74%), sedang 26% lainnya memberikan jawaban pada kategori kurang paham atau malah tidak paham

sama sekali. Sementara itu di bidang sosial dan budaya, temgkap bahwa responden menginginkan terjadinya peningkatan kesejahteraan ataupun taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini dimulai dari pembenahan di bidang pendidikan, penciptaan kehidupan yang layak serta lingkungan yang asri. Pada sektor pekerjaan terlihat harapan yang sedikit berbeda Pria umumnya berharap terjadi peningkatan pendapatan di setiap bidang pekerjaan, sedangkan wanita berharap terdapat persamaan hak antara pria d m wanita baik dalam benh~k upah, pelayanan atnupun perlindungan pekerja Untuk sektor kehidupan

budayik terdapat kesamaan pandangan terhaclap beasi-kreasi yang dic iptakaxi pria d m wanita Singkatnya wanita jangan d i m g y p sebagai warga negara kelas dua Pada tema ketiga tentaxig pelaksanaan pemilu yang &an datang, jika dicermati selunh jawaban responden baik wanita maupun pria sejurnlah 93% berharap agar pemilu berikrltnya terlaksana dengan jujur dan adil serta lebih transparan. Dalam konteks ini partai-partai yang menjadi kompetetitor pelnilr~harus tneiiiiliki lresempatan yang sama dalan berkompetisi, masyarakat bebas menenh~karlpilih
Seliubungan dengan pelayanan birokrasi/aparat pelnerinbhan ddarn mernlwrikan pelayanan publik pasca rezim Soeliarto, terungkq sebagian bcsar reuponden (70%) berharap agar aparafur pemerintahan rnau menjalankan tugas d m lltewajibannya dengan baik sebagai pelayan dan abdi niasyarakat tidak sebaliknya Responden juga nlenauh harapan agar pejabat-pejabat lokal jangan jadi penguasa di tlaerahnya ser-ta tidak rnengukur sernna

~rrusandengan uang, seiiinga masyaraknt akm merasa nyaniai bila berul-usan dengan para birokrat. Di samping i k ~responden juga berharap agar jajarm birokrasi dapat menerima aspirasi masyarakat sehingga tidak adajarak di antara lnereka Hanya 25% respontlen yang menyatakan agar pelayanan birokasi maqa Orde Banr tetap tlipertahankan, hanya saja caracara pengrusan yang selalu mengibltsertaltm uans I i m s diliapuskan, seperti pengumsan

KTP, swat pindah dan lain-lain. Dari empat tema ymg dipertanyakan dapat disimpulkan bahwa baik wanita ataupun pria sama-sarna memiliki sejumlah harapan bagi pembenahan sistem politik pmca Orde Baru. Disebabkan oleh penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan peran wanita, maka responder1 wanita dalan beberapa jawabmiya selalu berharap agar ketimpang:m jender yang diciplakan peryolitika~iOrde B m clapat diliapuska~illsehingqa wanita bisa berpernn secara optimal dalam segala bidang, terbebas dwi hd-hal yang bel-siist disk-irninalif dan rnarginalisasi.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari paparan pembahasan sebelumnya dapat clisimpulkan hal-ha1 sebagai berikut : 1. Orientasi politik wanita terhadap kepolitikan Orde Baru ditinjau dari orientasi kopitif lrlnsih sangat jauh dari ymg diharapkan. IIarlya lima tema seputnr pengetahuan tentang kepolitikan Orde Baru yang telah banyak diekspos, yaitu kekuasaan kepresidenan, pelayanan birokrasi, prinsip keterwakilan yang adil dalarn rekrutmen angota lembaga penvakilan r,akyat d m pelaksanaan pemilu yang dapat dijawab dengal baik. Selebihnya hal-ha1 menclasar tentang pengetahuan politik kenegaradan dapat clikatakan kurang dipahami. 2. Rendahnya orientasi kognitif wanita terhadap kepolitikan Orde Barn sejalan/paralel

dengan performa siknp ymg ditmpilkannya Dari lima tipe sikap yang ditanyakan hanya kelornpok tipe sikap sense of civic awareness yang dapat dikategorikan sangat bnik, seclangkan empat tipe siltap lainnyn @ol!tical involvement, political eflcacy, political trtist, dan community politicul knowledge) berada dalam kntegori negatif

(kurang b aik). 3. Orientasi politik wanita terhadap kepolitikan Orde B m dwi climensi evaluatifj

ternyata berada d a l m kategori positif Fakta ini tcrgambar dari banynknya responden yang memberikan penilaian (opini)-nya dengan tepat terhaclap situasi riil politik Orde

Baru. Temyata reformasi politik yang ditandai oleh runtululya rezim Orde Baru telah

memberikan informasi lebih bagi wanita selta pria dalan~ mencerrr~ati perilaku sesungguhnya dari rezinl ini. 4. Perbedaan orientasi politik wanita dengan priamelalui tiga tinjauan orientasi (kognitif, dektif dan evaluatif), secara unlunl dapat dikatakan bahwa pria rnerniliki pengetahurn

DAFI'AR PUSTAKA A. Buku Abdullah, Irawan. (1997). Sangkan Paran Gender. Yogyakarta : PustnkaPelnjru Almond, Gabriel dan G.B. Powell Jr. (1978). Comparative Politics :A Developnzent Approach. New Delhi : Oxford and IBH Publishing Co. Almond, Gabriel dan Sidney Verba (1990). Budaya Politik :Tingkah L a b Politikdan DemoX-rczsi di Lima Negara. Diterjemallkan oleh Sahat Sirnamora. Jakarta : Bina Aksara Almond, Gabriel. "Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik" dalam Mohtar Mas'oed dan Collin MacAndrews (ed.). (1993). Perbandingan Sistern Politik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Fakih, Mansour. (1997). Analisis Gender dun Trutzsformasi a s i a l . Yogyakarta : Pustnka Pelajar. Forrester, Geoff dan R.J. May (ed.). (1998). The Fall o f Soclkarto. Australia : Crawford House Publishing Gaffar, . A h . (1992). The Javanese Voters : A Case Study of Election (lizder A Hegemonic Party System. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Hall, John A. (1995). Civil Society : Theory, History arzd Colnparison. Cambridge : Polity Press in Association with Blackwell Publisher. Jackson, Karl D. "Bureaucratic Polity : Theoritical Framework for the Analysis of Power and Communication in Indonesia" dalam Karl D. Jackson dan Lucien W. Pye (ed.). (1978). Political P o w r and Comrrmnicatiotlsin Indonesia.Cdifonlia : Berkeley University of California Press. J. Vredenbergt. (1979). Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Jakarta : Gramedia Liddle, R. William. (1996). Leadership and C~rlt~lre in Indonesian Politics. Sydney : Allen & Unwin. Mosse, Julia Cleves. (1996). Gender dan Punbangunan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Rifka Armisa Women's Crises Centre. Murniati, A. Nunuk Prasetyo. (1998). Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yopyakarta : Kanisius.

I

Patton, Michael. (1990). Qlralitative Evaluarion and Research Methods. Newbury Park California : Snge Publication. Singarirnbun, Mwri dan Sofian Effendi (ed.). (1.989)-Metode Penelifiatz Sutvai. Jakarta : LP3ES. Stepan, Alfied, (1978). The State and Society Pen.r in Comparative Pers-~ective. Princenton University Press. Uhlin, Anders. (1997). Indotzesia and The Third Wafi of Democratization : The Indonesian Pro D~mocracyMoven~entin a Changing World. London : Curzon Press.

------- . (1997).

Oyosisi Berserak :Atas b r a s &rnokratisasi Gelornba~zgKctiga di I t z h e s i n . Diterjemahkan oleh Rofik Suhud. Bandung : Mizan.

B. Laporan Penelitian, Makalnl~,Jurnal dan Koran GafEar, Afan. (1996). Sebuah Catatan Untzzk Wanita Indonesia. Makalah disarnpaikan dalam rangkaDies Natalis UGM di Yogyakarta, 12 Desernber 1996.

------- . (1993).

Demokrasi Indonesia : Masa Lnrnpau, Sekarang dan Masa Datang. M&alah disampaikan dalam Seminar Akadenli Ilmu Pengetahurn Indonesia. di Jakarta, 24 - 25 RIei 1993.

Hadiz, Liza dkk. (1998). Pernbnhan Peran Gender dalarn Kebijukal2-kebijaknr? di Indotzesia. Makalah Hasil Penelitian LBH APJE: disampaikan ole11 Sri Wiyanli dalarn Diskusi Politik, Hukurn dan Perernpuan Kerjasanla LBH APE dm Fakdtaq Hukum UGM Yogyakarta, 19 Desernbcr 1998. Morita, Rina. "Snwa Perernpuan" dalam Harin/z Singgalang. 16 Mei 1999. Muller, Edward N. 1977 "Behavioral Correlate of Political Supporl, Rrnerican Political Science Review Vol.LXXI dalam Ratnawati. (1993). Si,kap Perilah dan Sistem Politik. Laporan Penelitirn UGM Yogyakarta Nelson, Dale C. 1979. "Ethnicily and Socioeconomic Status nr;Sources ofParticipation : The Caqe for Ethnic Political Culh~re,American Polilicnl Science Review Vo1.73 No.4 dalam Ratnawati, (1993). Sikap Perilaku dan Sistet~~ Politik Laporan Penelitian UGM Yogyakarta

Rmclall, Vicky. 1982. "Worncn in Politic" dalan Faisd Siagian. (1996). KeterwaXilan Wanira lmionesia di Lenzbaga LegislafiJ Jakarta : Andisis CSIS Tal~unXXV No.3 Mei - Juni. Ratnawati. (1993). Sikap Perilaku dan Sister12 Politik. Laporan Penelitian UGM Yogyalzarta

1

Lampiran I INSTRUMEN PENEI 'ITTAN

Padang, Agustus 2000 Yth.

: Bapak 1 Ibu I Sdr ... ... ... ... ... ... ... ... ..

di Padang. Assalammualaikum Wr. Wb.

Pertama sekali kami mendoakan semoga Bapak I Ibu 1 Sdr. Selalu dalam keadaan sehat wal afiat hendaknya. Amien Yaa Rabbal Alamin ! Selanjutnya kami mengharapkan bantuan Bapak 1 Ibu 1 Sdr. untuk mengisi angket ini dnlam rangka penyelesaian penelitian kami yang berjudul ;

ORIENTMI POLITIK WANITA TERHADAP KEPOLITIKMl ORDE BARU (Studi Kasus di Kecamatan Padang Tirnur Kotamadya Padang) Kami sangat berharap kiranya Bapak I Ibu I Sdr. dapat memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang ada pada angket ini sesuai dengall kenyataan yang Bapak 1 Ibu 1 Sdr. ketahui, rasakan, dan alami. Jawaban apapun yang t3apak / Tbu / Sdr. berikan tidak akan punya implikasi apapun, karena semua ini hanya untuk kepcntingan ilmiah. Olch karena itu bantuan yang Bapak 1 Ibu 1 Sdr. berikan akan membcrikan kontribusi yang sangat berharga terhadap kemajuan ilmu pengetahuan umumnya, khususnya bagi studi tentang wanita. Demikianlah dan atas bantuan Bapak 1 Ibu 1 Sdr. kami ucapkan terima kasih. Hormat kami peneliti ;

.li Rafrii & Suryanef

a.Nama b. Umur c. Jenis Kelamin d. Status Perkawinan e. Pekerjaan f Alamat

..................................................... ..................................................... ..................................................... : .................................................... ..................................................... .....................................................

II. Orientnsi Kognitif Petunjuk Pengisian

:

Di bawah ini ada beberapa pertanyaan tentang pengetahuan politik scputar kepolitikan Orde Baru atau sistem politik pada umumnya. Kami rnohon Bapak 1 Ibu / Sdr. untuk menjawabnya.

1. Sepanjang pengetahuan Bapak 1 Ibu 1 Sdr., apakah MPRIDPR masa Orde Baru dapat memainkan peranannya sebagai lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat (mohon disertai alasan). 2. Kemukakanlah perbedaan dan persamaan antara MPR dengan DPR dari segi a/rzrk/i~r danfung.sinya di dalam kehidupan ketatanegaraan RI ! 3. Dari mana sajakah pengisian keanggofuan MPR dan DPR tersebut? Apakah ada prinsip keterwukilan yang adil (antara laki-laki dan perempuan) dalam menjaring calon anggota kedua lembaga tersebut pada masa Orde Baru?

4. Menurut Bapak / Ibu / Sdr. bagaimanakan kekuusaan kepre.c.idenur.1pada masa Orde Baru?

5. Kemukakanlah apa yang Bapak 1 Ibu / Sdr. ketahui tentang sistem peradilan pada masa Orde Bam, misalnya tentang aparat penegak hukum, pcnyelesaian kasuslsengketa di pengadilan dan sebagainya! 6. Apakah Bapak / Ibu / Sdr. memahami hak dan kewajiban dalanl kehidupan berbangsa dan bernegara? Bila ya, jelaskanlah perbedaan antara keduanya, serta apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang warga negara? 7. Sepanjang pengetahuan Bapak / Ibu / Sdr. bagaimanakah pelayanan yang diberikan oleh pegawai pemerintali (birokrasi) terhadap warga masyarakat? Kemukakanlah dengan disertai alasan!

8. Kemukakanlah UU atau Peraturan Pemerintah yang Bapak / Ibu / Sdr. pahami telah rnerugikan satu segmen masyarakat tertentu pada nlasa Orde Baru!

9. BiIa pertanyaan nomor 8 sebelumnya dijawab lidnk udu, apakah semua produk kebijakan yang dihasilkan oleh pcmerintah Orde Baru mampu menjamin keadilan bagi masyarakat? (Contoh : UU tentang I'erkawinan ; UU Ketenagakerjaan ; UU tentang Parpol dan Golkar, dan sebagainya). 10. Kemukakanlah apa yang Bapak / Ibu / Sdr. pahami tentang partai politik. Apakah pada masa Orde Baru setiap partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi?

I I . Sepanjang yang Bapak 1 Ibu / Sdr. ketahui, apakah pemilu-pemilu di era Orde Baru terlaksana dengan jujur dan adil ? (sertai .jawaban dengan alasannya). 12. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dijamin oleh UU. Ke~nukakanlahapa yang Bapak 1 Ibu / Sdr. ketahui tentang : a. kebesan pers era Orde Baru. b. kebebasan berserikat/berkumpul serta rnengadakan demonstrasi masa Orba.

III. Orientasi Afektif: Petunjuk Pengisian : Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dari hanya untuk pertanyaan nomor 1, 2, 3, 5, dan 6 berikut ini ! 1. Apabila ada isu-isu baru tentang kehidupan politik di masa Orde Baru, apakah Bapak / Ibu / Sdr. merasa tertarik untuk mengetahuinya kala itu?

a. Saya sangat tertarik dan berupaya untuk mcngetahuinya lebih jauh melalui koran, majalah, berita televisi dan lain-lain. b. Saya tertarik dan tidak berusaha terlalu jauh mencari informasi yang lengkap. c. Saya cukup tertarik. d. Saya tidak peduli sama sekali. 2. Apabila di lingkungan Bapak 1 Ibu / Sdr. orang sangat intens membicarakan persoalar~ politik lokal, bagaimana sikap Bapak / Ibu / Sdr.? Saya langsung ikutserta dengan kesadaran sendiri dan berpartisipasi mengemukakan opini terhadap fokus pembicaraan. Saya ikut serta berpartisipasi karena teman-teman saya mendorong untuk ikut memecahkan persoalan politi k yang dihadapi. c. Saya hanya sekadar mendengarkannya. d. Saya tidak peduli.

3. Jika Bapak / Ibu I Sdr. tidak mendapatkan pelayanan yang sepatutnya dalam berurusan dengan aparat pctnerintahan, bagaimana siknp Bapak 1 Ibu / Sdr.? a. Saya meminta penjelasan atas pelayanan yang saya tcrima dengan semestinya serta saling menghargai kedua belah pihak. b. Saya langsung memprotesnya dengan menjelaskan garnbaran pclayanan yang menjadi hak saya. c. Sesegera mungkin saya melaporkan ha1 itu ke atasannya. d. saya tidak bereaksi apa-apa.

4. Dalam kehidupan yang telah dilalui, aktivitas-aktivitas politik apa yang pcrnali Bapak / Ibu I Sdr. lakukan sebagai warga negara yang baik? (boleh lebih dari satu).

5. Bagaimana sikap Bapak / Ibu / Sdr. terhadap kebobrokan perilaku aparat baik di tingkat lokal maupun nasional? a. b. c. d.

Saya sangat prihatin dan berupaya memberikan pendapat untuk mengatasinya. Saya prihatin tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Saya hanya sekadar mengetahui. Saya tidak peduli sama sekali.

6. Bagaimana sikap Bapak / Ibu / Sdr. apabila terjadi kenaikan harga atas kebutulian pokok, barang dan jasa serta BBM? a. Saya sangat sctuju dan mendukung, apabila kcriaikari llarga tcrsebut discrtai

dengan alasan-alasan yang masuk akal. b. Saya setuju dan mendukung serta tidak berupaya mencari alasan-alasan kenaikan tersebut. c. Walaupun saya tidak scti!jrr, nnrnun saya liarus mcngikulinya liarcnil rncniang begitu kctiyataan yatig hnrus diliadapi. d. Saya berupaya memprotes dengan mcnggunakan sal uran-saluran fonnal maupun non formal. 7. Apakah Bapak / Ibu / Sdr. metniliki kepercayaan terhadap pemerintahar~Soeharto saat itu ? Berikanlah alasan terhadap jawabari yang Bapak / Ibu 1 Sdr. berikan!

8. Sejauh pengamatan dan pengalaman Bapak / Ibu / Sdr., apakah partai politik pilihan Bapak / Ibu / Sdr. memenuhi janji yang ditawarkannya pada masa kampanye setelah pelaksanaan pemilu? Jika tidak, bagaimana sikap Dapak 1 Ibu / Sdr.? 9. Apakah meyakini Bapak / Ibu / Sdr. bahwa badan pcradilan masa Orde Baru bebas dari campur tangan penguasa?

Apakah Bapak / Ibu I Sdr. pernah menerima "Dana IDT" atau bantuan-bantuan lainnya dari pemerintahan Orde Baru? Bila pcrnah, bagairnana sikap Bapak 1 Ibu 1 Sdr. atas bantuan tersebut dan apa kegunaan bantuan itu bagi Bapak / Ibu I Sdr.? Jika jalan-jalan di lingkungan Bapak / Ibu I Sdr. rusak berat dan belum juga diperbaiki dalam jangka waktu yang lama, bagaimana sikap Bapak / Ibu / Sdr.? Apakah lurah atau pemimpin-pemimpin politik di daerah Bapak 1 Ibu I Sdr. selalu berupaya memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya? Jika ada, upayzlupaya apa yang dilakukannya? Bagaimana Bapak I Ibu / Sdr. bersikap, apabila menemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu OPP dalam pemilu di masa Orde Baru? . Bila terjadi pembebasan tanah masyarakat oleh aparat pemerintah dan ha1 tersebut juga menimpa Bapak I Ibu I Sdr., apakah Bapak I Ibu 1 Sdr. mendapatkan penggantian yang cukup adil? Jika tidak, apa Bapak 1 Ibu 1 Sdr. yang lakukan?

Apakah Bapak 1 Ibu I Sdr. pernah menjadi anggota partai politik di era Orde Baru? Bila pernah, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan untuk kesejahteraan niasyarakat di daerah? Sehubungan dengan pertanyaan sebelumnya, jika Bapak / Ibu / Sdr. menolak untuk menjadi anggota partai politik, apakah alasannya?

Bagaimana penilaian Bapak / Ibu 1 Sdr. tentang penegakan Hak Asasi Manusia pada era Orde Baru? Apakah pemerintahan Soeharto di saat itu me~iurutBapak 1 Ibu / Sdr. mewjudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat? Banyak orang berpendapat bahwa semua pemilu di era Orde Baru hanya untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah dan dipenuhi oleh banyak kecurangan. Bagairnana pendapat Bapak I Ibu I Sdr.? Di antara lembaga-lembaga negara yang ada (MPR, DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA), lembaga manakah menurut Bapak I Ibu 1 Sdr. yang terlihat dominan kekuasaannya dalam penyelenggaraan negara?

I . Apakah harapan Bapak / Ibu / Sdr. berakhirnya pemerintahan Soeharto?

terhadap penyelenggaraan negara setclah

2. Apakah harapan Bapak / Ibu 1 Sdr. terhadap penegakan hak-hak wani ta di bidang : a. hukum.

b. politik.

c. sosial budaya.

3. Apakah harapan Bapak / Ibu / Sdr. terhadap pelaksanaan pemilu yang akan datang? 4. Bagaimanakah pelayanan birokrasi yang Bapak / Ibu / Sdr. harapkan?

- TERIMA KASIM -

PELAKSANA PENELITIAN 1.. Ketun Peneliti a. Nama Lengknp dan Gelar

:

Dra A1 Rahi,A4.Si.

b. Golongan Pangkat dan NIP :

III c ; 132056198

c. Jabatan Fungsiond

Lektor Muda

d. Jabatan Str~lMural

-

e. Fakultas /Program Shldi

:

FIS I P:PKN

E Perguruan Tinggi

Universitas Negeri Padang

g. Bidang Keahlian

Ilmu Politik

11. Waktu yang

digunakan

untuk Penelitian ini

10jm'minggu

2. Anggota Peneliti

a Nama Lengkop dan Gelar

:

Drs. Su~ryanef,M S .

b. Golongan Pmgkat dan NIP :

m d ;131945223

c. Jabatan Fungsiond

Lektor Mwdy~

d. Jabatan Stn*al

Sekretwis Laboratorium PPKN F'IS - UNP

e. Faku1ta.s/ Program Studi

:

ms / PPKN

E Per,yruan Tinggi

Universitas Negeri Pndang

g. Bidang Keahlian

Iltnu Politik

h. Waktu yang d i g u n h

untuk Penelitian ini

CURICULUM VITAE I. Ketwa Ptneliti Narna NIP PangkatlGolongan Pendidikan

:

Pekerjaan

Dra A1 Rrtfiii, M.Si. 132056198 Penata / III c S1 - PMP / I(N R I P S D'3P Padmng S2 - Prog. Studi Illnu Politik PPS - UGM Yogyakarta Dosen FIS - Universitas Negeri Padang

Penelitian dan Pwblikasi : 1. Pergeseran Kekuasaan dan Kepernimpitian Lokal Pasca UU No.5/1979 di Desa-desa Sumatern Barat dm Iit~plikasinyaTerhndap Penlbnngunru~,1998 (Tesis). 2. Sistem Politik Indonesia d a l m Analisa Historis, 1994 (Buku Teks).

3. Sistern Politik : Suatu Pengantar, 1996 ( B ~Teks). I 4. Partai Politik, 1996 (Buku Teks).

5. LSM d m Civil Society di Indonesia, 1997 (Ruku Teks).

6. Partisipasi Politik Masa Orde Baru, 1938 (Buku Teks). 7. Geralcan Mahasiswa Masn Kekuasaan Rezinl Soehiuto, 1998 (Buku Teks).

8. Perkembangan Ilmu Politik, 1999 (Buku Teks). 9. Reforn~asi Politik dm Irnpli kasinya Terlladap Pengajaran PPKN, 1999 (.4rtikel Ilrniah). 10. Menggusur Sang Prabu dari Rezim Neopatrimonial, 1999 (Esai Tinja~anBuk~). 11. Pendekatan Ekononli Politik : Hubungan Jlmu Ekonomi dengan Ilrnu Politik, 2000 (Arttikel Ilmiah). 12. Mencari Fontlat Ekonomi Kerakyatan, 2000 (Esai Tinjwan Buku).

11. Anggota Peneliti Nama NIP PangkatfGolongan Pendidikan

:

Pekerj aan

Drs. Suryanef, M.Si. 131945223 Penata Tingkat I / ID d S1- PMP / KN F P P S lKIP Padang S2 - Progrm Studi Ilmu Politik PPS - UGM Yogyakarta Dosen F'PIPS IKIP P d a n g

Penelitian dan Publikasi : 1. Faktor-faktor Yang Menenh~kanPerilaku Mernilih Gencrasi .Muda dalam Pemilu 1997 (Kasus di Kotamadya Padang), 1999 (Tesis).

2. Budaya Politik Suku Bangsa Minangkabau dan Ketahanan Nasional (Studi Kmus Pada. Elit Desa Sumatera Barat), 1998 (Penelitian). 3. Pengetahuan Politik Guru-guru Wanita Sekolah Dasar (Studi Kasus di Kecamdan Koto Tagah Kotamndya Padang), 1998 (Penelitian). 4. Kontribusi Penggunaan Kuasa Kepala Sekolah Terhadap Kematangan Guru di Komplek Muhammadiyah Kauman Padang Panjang, 1998 (Penelitian). 5. Sistem Politik Indonesia dalam Analisa Historis, 1994 (Buku Teks). 6. Sistem Politik : S u m Pengantar, 1996 (Buku Teks). 7. Partai Politik, 1996 (Ruku Teks).

8. LSM dan Civil Society di Indonesia, 1997 (Buku Teks). 9. Partisipasi Politik Masa Orde Baru, 1998 (Buku Teks). 10. Gerokan Mahasiswa Masa Kekuasaan Rezim Soeharto, 1998 (Buku Teks).

1 1. Perkembangan Ilmu Politik, 1999 (Buku Teks). 13. Reformasi Politik dan Irnplikasinya Terhdap Pengajaran PPKN, 1999 (Artikel Ilmiah). 14. Menggusur Sang Prabu dari Rezim Neopatrimonial, 1999 (Esai Tilljauan Auku). 15. Pendekdan Ekonomi Politik : Hubungan Ilmu Ekonomi dengan Ilmu Politik, 2000 (Arttikel Ilmiah). 16. Mencari Formal Ekonomi Kerakyatan, 2000 (Esai Tinjauan Buku).

Lampiran 4

I

SURAT IZIN PENELXTIAN

-

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERl PAYAN ti

'%%\

L E M B A G A PIENELITIAN -

Jalan Prof. Dr. Ha~nkaKampus'UNPAk Tawar Padang 25131 Telp. (07511 39598. Operator 51260.58691 Pes. 213 Fax

2. N

:I

rt!

a

:P ! I? .?lw /F:!!i.

:

-

Drp, Sll~nnef,M . S i

: 13 134.5223

: T ~ ~ I M~ ~I ~I ! i l ~ tFIS t r I ltli\*c~rsil:bs IVcgcri 1~ntI;rtrg

1

PEMERI IJT Af! KOT A P D A N G . Kf,ijT011. SOSIA.L..P.OLITI K J l n . Prof. -- M. Y m i n S H No. 70 ~ad'ai7g

-

Z I N MELAKUWN PZI?~ITIAII/SURVEY/PICTJ Walikota Padang s e t e l a h membaca d a n mempelajmi : ,

a.Surat

dari

S e k r e t a r i a Lembaga P e n e l i t i a n mM1( Padang

c .Surat - Pernyataan Penangyung Jaw&

p e n e l i t i a n ybs t g l 23,-8-2000 Dewan i n i memberikan p e r s e t u juan d a n t i d a k k e b e r a t a n diadakan Penelitian/~urve~/~ernetaan/~ra~~t ek Ker ja Lapangan d i Daerah KO ta Padang yang diadakan o l e h : :U r a . Al Rafni, Mi.Si N a m a :.~adangj12 Februari 1968 Tempat/tgl l a h i r :Dosen: EJS: UNP Padang Peker jaan : Kompc Ebndok Pinang C-16 LB. Buc "amat d i Padang PadMalcsud ~ e n e l i t i a n / ~ u r v e y / ~ K L :~ e p e n 5 i n g a nIlmiah . : 1 September s / d 30 November 2 Uaktu/lama ~ e n e l i t i a n, / = l ..-J,&-r r v/T>KT. ~~r OrLentaxi P o l i t i k Wanits Terhada Judul P e n e l i t i a ri /' ~ u r v e y / ~ K L :K e p o l i t i k a n Orde B'aru ( S t u d i E m . I. - - i a n / ~ u r v e y / ~ya d i - Kecamatam Badang '13imur Kotama LoKasl/yempat PeneLit ~ ~Padang). . - Kecamatan Padane T l m u r Padam, m g g o t a liornbongan : Drs Sinyanef , i . ~ i 'a> . . . . . Dengan k e t e n t u a n s e b a g a i beriku't .: . . 1.Tidak d i b e n a r k a n menyimpang d a r i kerangha d a n maksud P e n e l i t i a n . 2 .Sambil menun'ukan s&at- k e t e r a n g a n R e omendasi ini supaya me a ~ o r k a nmaksud S- d r .- l c e ~ a d a K e ~ a 1 . aDinas ~ n s t a n s i / ~ a n t o r / ~ a g iCaan ---a~ mat d a n Penguasa dimana ~ d r . r n e l d & k a n ~ e n e l i t i a n / s w e y / P m sert a melaporkan d i . r i s e b e l ~ u nmeilinggallcan Daerah P e n e l i ' t i a n kepada Penguasa setempat. 3.Mema-1;uhi s e g a l a p e r a t u r a n y a b ~e r l a k u d.an a d a t i s t i a d a t s e r t a k e b i a s a a n masymakat setempat. 4.Selesa.i p e n e l i t i a n h a r u s melaporkan h a s i l n y a kepada Walikota Padang cq.Kepala Kantor S o a i a l P o l i t i k ~ o t P,dang. a 5.Bila t e r j a d i penyimpangan atas k e t e n t u a n d i a t a s ,maka swat Keter a n g a n / ~ c k o m e n d a s i i n i &an d i t i n j a u Icernbali -

Y

U

l

,

C

.a-

.-.

-

.

,

-~~-

-

~

..-.

C~

- -

'r

--

,

-

uk yang bersangkutan -

S d r - S e k r e t a r i s Lembaga P e n e l i t i a n UNP d i Padang Sdr. C a m a t Padang f f i m u r d i Padang

Padam. -. 23- Anustus 2000 AN. WALI KQTA PADANG

a I

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TIhTGKAT I1 PADANG

KECAMATAN PADANG TIMUR Padang

lE3mmmmz Izm Imkmor t

. .....................19....

-

"

O~/CPTJ,~/IXIXXX). I

-

Tang b e r t h tang- d%la~ah -,Camat T l m ~Rb%aPedanS barda8~~4m ~t ketaratqpm / mkomedasi Welilmta Pedaag I J o m 563&MlM/~,2000,tanSgal 23 Aipstua 2 0 0 O ~ d q mhl nmneranglcsn ban memberi i& penelltian krepada r

x a n p a t / ~ s llahip Alamat fiama ~aktu PandiEian & a i l P&itiau

Ul43si Peaelitian

t

DRAaAL R4FNI,MeSI

t

p a w

/ 12 am& 1968.

r K~mp.PorulokPbmg c.16 Lb.Buayn s 1 September ed 30 lbfember 2000. r &iarrtaai F o l i t i k Wanita Terha dap mgo1.itiwl Orde B m (std.f. d5, Iboamata Padang 'Mmur IO) ta Pedmg ) s I[alurahmr 1.AurZ)ur 2.AirCsllrar 3 . h . d ~Cladang TP e a k Qadsng -at dan 5 Shpang Baru adatan

h

a

Dre.wanef sM,Si

ntuk mangadakan penelltian eebagaLmann ?;creeW. diatacs eepanjang idak rnemOriEgang dari ketentuan e&a jui'ntl genelitian. Qah met 1Q3te-

-

iFj. ZUbat untuk d a ~ a tdigtnakan aeper

, 18 Septabet. 2000.-