RPJMN 2015-2019 BIDANG PERTAHANAN Oleh Herry Darwanto
Pada tanggal 8 Januari yang lalu, Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Penyusunan RPJMN merupakan kewajiban Presiden menurut UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain RPJMN. Dalam UU ini disebutkan bahwa paling lambat 3 bulan sejak dilantik, Presiden sudah harus menetapkan RPJMN (Pasal 19). RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal. RPJMN 2015-2019 dengan demikian merupakan penjabaran dari Nawacita, yaitu visi dan misi Presiden Jokowi yang ditawarkan kepada rakyat saat kampanye pada Pemilihan Presiden yang lalu. Disamping menjabarkan Nawacita, RPJMN juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan UU Nomor 17 tahun 2007. Dengan mengacu pada RPJPN, diharapkan pembangunan nasional dapat berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan, untuk mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang dicitacitakan.
Proses Penyusunan Proses penyusunan RPJMN didahului dengan penyusunan kajian evaluasi dan proyeksi setiap bidang pembangunan oleh Bappenas setahun sebelum RPJMN ditetapkan. Dari kajian ini kemudian Bappenas menyusun draft rancangan awal RPJMN, yang merupakan pengintegrasian hasil-hasil kajian yang telah dilakukan. Proses ini dikenal dengan sebutan proses teknokratik. Selanjutnya setelah Presiden terpilih dilantik, rancangan awal RPJMN disusun dengan mengakomodasikan visi, misi dan program-program pokok Presiden terpilih. Dibandingkan dengan visi, misi dan program-program pokok calon Presiden yang ditawarkan kepada rakyat saat Pilpres, rancangan awal RPJMN ini lebih realistis karena sudah mempertimbangkan kondisi keuangan negara, berbagai komitmen negara untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan internasional, program-program tahun jamak yang perlu diteruskan, dsb. Proses ini disebut sebagai proses politik, karena tujuan utamanya adalah mengakomodasikan pemenuhan harapan rakyat yang dicerminkan oleh visi, misi dan program kerja Presiden terpilih. Selanjutnya, rancangan awal RPJMN dibahas secara makro dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah yang diadakan sekali dalam lima tahun. Musrenbang ini selain diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara, termasuk para Kepala Daerah, juga mengikutsertakan wakil-wakil masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodasikan dalam RPJMN. Proses ini disebut dengan proses partisipatif. Setelah mendapat masukan dari berbagai komponen bangsa, maka rancangan RPJMN ditetapkan sebagai RPJMN oleh Presiden setelah dibahas terakhir kali dalam suatu Sidang Kabinet. Perlu diketahui bahwa draf rancangan RPJMN disusun juga berdasarkan rancangan Rencana Stategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) dari seluruh Kementerian dan Lembaga. Setelah RPJMN ditetapkan, maka Kementerian dan Lembaga menyesuaikan kemudian menyusun rancangan Renstra yang sudah dibuat sebelumnya menjadi Renstra-KL. Proses ini disebut dengan proses bottom-up dan top-down, karena selain menampung usulan dari bawah (yaitu Kementerian dan Lembaga), RPJMN juga menetapkan kebijakan dari Presiden untuk dilaksanakan oleh MenteriMenterinya dan juga oleh para Kepala Daerah. RPJMN kemudian digunakan oleh Pemerintah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan pemerintah. RKP menjadi dasar untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang diajukan kepada DPR untuk mendapat persetujuan sesuai dengan 1
kewenangan DPR sebagai pemegang hak budget, agar keuangan negara dipergunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk memenuhi hajat hidup rakyat. Secara keseluruhan, proses perencanaan pembangunan demikian dimaksudkan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Dokumen RPJMN 2015-2019 Dokumen RPJMN 2015-2019 terdiri dari 3 buku: Buku I Agenda Pembangunan Nasional, Buku II Agenda Pembangunan Bidang, dan Buku III Agenda Pembangunan Wilayah.
Buku I mengemukakan pertimbangan-pertimbangan dasar yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMN, yaitu meliputi: kondisi umum, lingkungan strategis, kerangka ekonomi makro, kebijakan pembangunan nasional, agenda pembangunan nasional, dan kaidah pelaksanaan. Dalam Bab 2 tentang Kondisi Umum diuraikan: latar belakang, permasalahan dan tantangan, tiga masalah pokok bangsa, tantangan utama pembangunan; Bab 3 Lingkungan Strategis: geo-ekonomi, geo-politik, konstelasi geo-politik global, lingkungan geo-politik regional, lingkungan strategis nasional, bonus demografi, agenda pasca 2015 dan perubahan iklim; Bab 4 Kerangka Ekonomi Makro: kondisi ekonomi menjelang akhir tahun 2014, prospek ekonomi tahun 2015-2019, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran, moneter, neraca pembayaran, keuangan negara dan fiskal, kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan; Bab 5 Kebijakan Pembangunan Nasional: visi misi pembangunan, strategi pembangunan nasional, sembilan agenda prioritas, sasaran pokok pembangunan nasional; Bab 6 Agenda Pembangunan Nasional: kebijakan dan program pokok 2015-2019 (lihat Kotak); dan Bab 7 Kaidah Pelaksanaan: kerangka pendanaan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka evaluasi. Buku II adalah agenda pembangunan per bidang pembangunan. Ada sembilan bidang pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, yaitu: (1) bidang pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama, (2) bidang ekonomi, (3) bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) bidang politik, (5) bidang pertahanan dan keamanan, (6) bidang hukum dan aparatur, (7) bidang pembangunan wilayah dan tata ruang, (8) bidang penyediaan sarana dan prasarana, (9) bidang pengelolaan sumber daya alam dan, lingkungan hidup. Untuk setiap bidang diuraikan: permasalahan dan isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka pendanaan, serta kerangka regulasi dan kelembagaan untuk setiap bidang pembangunan. Buku III menguraikan agenda pembangunan nasional ditinjau dari segi spasial (wilayah). Bagian pertama Buku III ini membahas arah pengembangan wilayah nasional 2015-2019, yang meliputi uraian mengenai kerangka 2
pengembangan wilayah, tema pengembangan wilayah, tujuan dan sasaran pokok pengembangan wilayah, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah, serta kaidah pelaksanaan pengembangan wilayah. Yang dimaksud dengan wilayah disini adalah ke enam pulau/kepulauan besar Indonesia, yaitu: Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa-Bali dan Sumatera. Bab-bab berikutnya menguraikan untuk setiap wilayah: capaian kinerja saat ini, potensi dan keunggulan wilayah, tema pengembangan wilayah, tujuan dan sasaran pengembangan wilayah, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah, kaidah pelaksanaan pengembangan wilayah, prioritas program pembangunan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan. Dokumen RPJMN 2015-2019 dilengkapi dengan matrik rencana pembangunan menurut bidang dan lembaga, yang memuat informasi mengenai program/kegiatan, sasaran, indikator, target tahunan, dan total alokasi anggaran selama 2015-2019.
Agenda Pembangunan Nasional 2015-2019 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Bidang Pertahanan dan Keamanan Bidang Pertahanan dan Keamanan (Buku II Bab 6) merupakan salah satu dari sembilan bidang yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Bidang Hankam diarahkan untuk mewujudkansalah satu visi pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu Indonesia yang aman dan damai. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang Hankam dapat dipilah ke dalam permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal antara lain: pengeroposan nilai-nilai Pancasila, tindak kekerasan dan anarkisme terkait agama, separatisme, terorisme, permasalahan perbatasan, meningkatnya peredaran narkoba, penyelundupan, dan perdagangan ilegal. Sedangkan permasalahan eksternal antara lain: dominasi negara-negara maju, konflik antar dan intranegara, peperangan asimetris, perlombaan senjata, sengketa perbatasan negara, perkembangan nuklir Korea Utara, sengketa teritori antara Jepang-China, kejahatan lintas negara. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, ditetapkan tujuh sub-bidang pembangunan Hankam, yaitu: 1. 2. 3. 4.
Alutsista TNI, almatsus-Polri dan pemberdayaan industri pertahanan; Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit; Profesionalisme Polri; Intelijen dan kontra intelijen; 3
5. Gangguan keamanan dan pelanggaran di laut dan wilayah darat; 6. Prevalensi penyalahgunaan narkoba; dan 7. Sistem keamanan nasional yang integratif. Pelaksanaan agenda pembangunan sub-sub bidang Hankam tersebut merupakan tanggungjawab bersama dari Kementerian Pertahanan/TNI, Polri, BNN, Lemsaneg, Bakamla, Wantanas dan Lemhanas. Kemhan bersama TNI bertanggungjawab langsung dalam menangani pengadaan alutsista dan pemberdayaan industri pertahanan; kesejahteraan dan profesionalisme prajurit; penanganan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dan wilayah perbatasan darat, dan pembangunan sistem keamanan nasional yang integratif. Masalah keamanan laut dan perbatasan darat, juga menjadi tanggungjawab Bakamla dan Polri selain TNI. Pembangunan sistem keamanan nasional yang integratif juga menjadi tanggungjawab lembaga-lembaga lain terkait. Kebijakan Pembangunan Pertahanan Arah kebijakan pembangunan bidang Hankam yang menjadi tanggungjawab Kemhan/TNI adalah sebagai berikut. Terpenuhinya alutsista TNI, ditempuh dengan melanjutkan pemenuhan MEF; meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan; meningkatkan kontribusi industri pertahanan dalam pengadaan alutsista TNI; meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan. Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit, ditempuh dengan meningkatkan fasilitas perumahan dinas prajurit; meningkatkan kualitas serta kuantitas pendidikan dan pelatihan prajurit TNI, dll. Menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan, ditempuh dengan meningkatkan pengawasan dan penjagaan; serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan; meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan laut dan daerah perbatasan; dan meningkatkan sinergitas pengamanan laut dan daerah perbatasan. Terbangunnya sistem sistem keamanan nasional yang integratif, ditempuh dengan melakukan pendekatan keamanan yang komprehensif yang diukur dengan indeks ketahanan nasional; meningkatkan koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya; meningkatkan kesadaran, sikap, dan perilaku bela negara di masyarakat.
Strategi Kebijakan Strategi kebijakan untuk keempat sub-bidang pertahanan yang menjadi tanggungjawab Kemhan/TNI adalah sebagai berikut. Terpenuhinya alutsista TNI: mengadakan alpalhan TNI; meningkatkan kesiapan Alutsista TNI 2015-2019; meningkatkan peran industri pertahanan dalam negeri; meningkatkan kolaborasi penelitian dan pengembangan serta perekayasaan antara Lembaga Litbang Pemerintah - Perguruan Tinggi - Industri. Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit: meningkatkan jumlah fasilitas perumahan prajurit; menetapkan regulasi tentang perumahan dinas prajurit; melakukan kerjasama Interdep dengan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat; dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan prajurit TNI. Menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan: meningkatkan sarana prasarana dan kegiatan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan, termasuk peningkatan kapasitas peralatan surveillance keamanan laut; menambah pos pengamanan perbatasan darat; dan intensifikasi dan ekstensifikasi 4
operasi keamanan dan keselamatan di wilayah laut yurisdiksi nasional, termasuk di area poros maritim dan tol laut. Terbangunnya sistem keamanan nasional yang integratif: membentuk Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan); membentuk Dewan Keamanan Nasional; memutakhirkan sistem informasi keamanan nasional; merumuskan kebijakan keamanan nasional strategis, krusial, dan mendesak; mengendalikan dan pemantauan keamanan nasional; menyelenggarakan pendidikan bela negara.
Kerangka Pendanaan Beberapa sasaran program/kegiatan yang akan dicapai/dilakukan dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut. 1. Pengadaan alutsista: pencapaian Alutsista MEF tahap II, terpenuhinya pemeliharaan dan perawatan Alutsista sebesar 50%, terpenuhinya sarpras pendukung Alutsista, pengembangan Industri Pertahanan dan R&D pertahanan, akuisisi Alutsista produksi Indhan minimal 20% dari total akuisisi. 2. Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit: rata-rata kenaikan jumlah diklat 10% per tahun, pembangunan 25.000 unit perumahan. 3. Pengamanan laut dan perbatasan darat: terlaksananya 12 operasi keamanan laut secara bersama di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia/tahun, terbangunnya sarana dan prasarana pendukungnya keamanan laut, pembangunan pos perbatasan darat (150 pos) dan laut (30 pos). 4. Sistem keamanan nasional yang integratif: policy brief yang disampaikan kepada Presiden selaku ketua Dewan Keamanan Nasional; kajian kebijakan keamanan nasional strategis, krusial, dan mendesak; indeks ketahanan nasional; pendidikan bela negara. Pendanaan untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut diatas berasal dari Rupiah Murni (RM), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), dan Pinjaman Luar Negeri (PLN). RM merupakan sumber pendanaan yang umum. PDN diutamakan untuk pemberdayaan industri pertahanan nasional sebagaimana diamanatkan pada UU No. 16/2012 tentang Industri Pertahanan. PLN hanya diperuntukkan bagi pengadaan Alutsista TNI yang masih akan diadakan dari luar negeri.
Kerangka Regulasi dan Kelembagaan Untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pertahanan beberapa peraturan yang akan dibuat antara lain: PP tentang penyelenggaraan industri pertahanan, PP tentang mekanisme imbal dagang kandungan lokal dan ofset dalam pengadaan barang/jasa alpahankam, Perpres pengelolaan industri pertahanan, UU tentang Keamanan Nasional, Perpres tentang Pembentukan Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas). Sedangkan pengembangan kelembagaan yang akan dilakukan antara lain: penguatan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan), penguatan lembaga pengelola perumahan prajurit, pembentukan Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan), pembentukan Dewan Keamanan Nasional, dan peningkatan koordinasi pengendalian dan pemantauan keamanan nasional.
Penutup RPJMN 2015-2019 yang sudah ditetapkan selanjutnya menjadi panduan bagi Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana-rencana lebih teknis, baik untuk keperluan penganggaran maupun 5
untuk keperluan implementasi. Kita berharap, agar semua pihak menjabarkan RPJMN tersebut dengan konsisten dalam rencana tindak masing-masing. Jika ini terjadi, maka kita akan melihat gerak pembangunan yang searah, menuju pada tercapainya target-target yang telah ditetapkan. Pada saat implementasi, setiap Kementerian dan Lembaga, maupun Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dituntut untuk melakukan koordinasi satu sama lain agar resultante gerak pembangunan yang dilakukan menghasilkan output yang optimal, bukan saling mengurangi. Untuk itu diperlukan kesediaan mengendalikan ego masing-masing sektor secara tulus. Seringkali, beberapa sektor/satker/dsb. bersikukuh dengan peraturan yang ada untuk mempertahankan kepentingan sepihaknya. Hal seperti ini seharusnya dicegah sejak awal dengan memberikan informasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait, disertai ajakan untuk bekerja sama saling mendukung, sebagai langkah awal untuk menyatukan langkah menuju terwujudnya visi, dan terlaksananya misi, Presiden pilihan rakyat.
--o0o-Penulis adalah Staf Ahli Menteri Pertahanan bidang Ekonomi. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.
Sumber: RPJMN 2015-2019 (www.bappenas.go.id)
6
