Rosi Imaniah; Mohamad Riduansyah Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA ORGANISASI PADA DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIRKORASI Rosi Imaniah; Mohamad Riduansyah Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan oleh 3 unit pengawas internal ini belum berjalan dengan baik dan masih terdapat berbagai kendala yang ditemui, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, ketidaktepatan waktu dalam menyampaikan laporan hasil capaian kinerja, serta kurangnya pendelegasian wewenang yang diberikan kepada Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan. Kata Kunci: Kinerja; Pengawasan; Organisasi

ABSTRACT This research was aims to explain the implementation of organization performance control in Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. The research problem is how to control the implementation of the organization's performance in Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. This research was using qualitative approach and the method was using the literature research and field research of depth interview. The results showed that implementation of organization performance control in Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi by three units of intern control still not optimal due to the problems are limitation of employee, belated report, and lack of Inspectorat authority. Key Words: Controlling; Performance; Organization

Pelaksanaan pengawasan..., Rosi Imaniah, FISIP UI, 2014

PENDAHULUAN Pada masa orde baru kondisi birokrasi Indonesia mengalami sakit yang sangat akut, padahal birokrasi merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan. Namun kenyataannya, pada pemerintahan orde baru, kinerja birokrasi sering menjadi sorotan dan mendapat kritik yang tajam karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya. Pada tahun 1998, masa orde baru berakhir dan muncul orde reformasi dengan pemerintahan yang dimulai dengan keinginan untuk membuat kondisi birokrasi yang lebih baik. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang kemudian diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang ditetapkan setiap 5 tahun, yang menyatakan bahwa prioritas utama dalam pembangunan nasional adalah melaksanakan reformasi di bidang birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karateristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut, diperlukan adanya pengawasan, dimana pengawasan merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini pengawasan berperan sebagai counseling partner and quality assurance yang berguna untuk menghantar suatu unit kerja dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja sesuai rencana dan ketentuan. Oleh karena itu, sekarang ini peranan pengawasan dalam peningkatan kinerja suatu organisasi sangat penting, sehinga pengawasan yang efektif akan berakibat pada peningkatan kinerja organisasi itu sendiri. Pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi melalui pengawasan sangat penting dilakukan. Apalagi dalam era reformasi birokrasi saat ini, sebuah organisasi untuk mampu bertahan dan berkembang harus menunjukkan kinerja yang meningkat. Kinerja organisasi juga sangat dipengaruhi oleh proses manajemen yang merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen, yang salah satunya adalah pengawasan. Kementerian PAN-RB sebagai instansi yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, kinerja tiap unit-unit kerjanya selalu menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, Kementerian PAN-RB melaksanakan pengawasan terhadap pencapaian kinerja tiap-tiap unit


kerjanya. Hal ini mengingat bahwa capaian kinerja unit-unit kerja Kementerian PAN-RB pada tahun 2012 belum memuaskan, salah satunya adalah Deputi Program dan Reformasi Birokrasi. Namun, pelaksanaan pengawasan dalam meningkatkan kinerja organisasi di Kementerian PANRB masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah aparat pengawas internal, ketidaktepatan waktu dalam penyampaian laporan hasil kinerja serta kurangnya komitmen dari pimpinan dalam hal penguatan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengawasan perlu dilakukan mengingat pentingnya fungsi pengawasan dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan. Adapun penelitian dilakukan pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB karena pelaksanaan pengawasan yang belum efektif sehingga belum berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dan mendapat nilai akuntabilitas kinerja dengan kategori C atau agak kurang baik. Penelitian ini dibatasi dengan perumusan masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan pengawasan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

Kementerian Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

(Kementerian PAN-RB). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan pada dua aspek, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan (aspek akademis) dan tataguna laksana (aspek praktis).

TINJAUAN TEORITIS Penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB ini menggunakan beberapa teori sebagai dasar penelitian, mulai dari teori pengawasan, teori kinerja, hingga keterkaitan pengawasan dan kinerja. Teori yang pertama adalah teori tentang pengawasan menurut Fathoni (2006:30), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam


pelaksanaan pekerjaan. Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang tujuan pengawasan menurut Siswandi (2010:83-84), yang terdiri dari: 1. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku; 2. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi; 3. Pencapaian tujuan dan sasaran yang yang telah ditetapkan oleh organisasi; 4. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi; 5. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.

Selanjutnya adalah teori tentang jenis pengawasan menurut Anwar (2004:127-129) yang menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Selain itu, berdasarkan segi waktu, pengawasan dibagi dalam dua kategori yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Teori berikutnya adalah teori tentang teknik pengawasan menurut Siagian (2003:112), pada dasarnya pengawasan dilakukan dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu pengawasan langsung yang dilakukan sendiri oleh pimpinan dalam bentuk inspeksi langsung atau on-the-Spot observatiton atau on-the-spot report dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, baik itu tertulis maupun lisan. Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan teori tentang proses pengawasan menurut Griffin (2004:167) yang menyatakan bahwa sistem pengawasan organisasi memiliki 4 (empat) langkah fundamental dalam setiap prosesnya, yang terdiri dari menetapkan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja dengan standar, serta menentukan kebutuhan tindakan korektif. Teori tentang kinerja, dalam penelitian ini digunakan pengertian kinerja menurut Bastian (2001:329), yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Sedangkan mengenai keterkaitan pengawasan dan kinerja, teori yang digunakan adalah teori menurut Robert J. Mocker sebagaimana disampaikan oleh Handoko (2003:360) yang mengemukakan definisi pengawasan yang di dalamnya memuat unsur esensial proses pengawasan, bahwa: “pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk


menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Dari penjelasan tersebut dapatlah dilihat bahwa pengawasan memegang peran penting dalam kinerja suatu organisasi, karena sebaik apapun sistem manjemen yang ada di suatu organisasi, namun jika pengawasannya tidak berjalan dengan baik, maka berangsur-angsur organisasi tersebut akan mengalami masa kritis bahkan mengalami pembubaran. Oleh karena itulah, pengawasan disebut juga sebagai mata organisasi, dimana pengawasan memiliki keterkaitan yang cukup dekat dengan kinerja organisasi.

METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, karena lebih menekankan pada prosedur analisis data seperti wawancara dengan informan dan kajian terhadap berbagai bahan tertulis. Selain itu penelitian ini tidak untuk mengukur, tapi untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB. Tujuan dari penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, karena akan menyajikan dan menggambarkan tentang mekanisme sebuah proses pelaksanaan pengawasan pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan manfaat dari penelitian ini termasuk jenis penelitian murni, karena penelitian ini memiliki orientasi akademis dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian cross sectional, karena penelitian ini mengambil satu bagian dari gejala (populasi) pada satu waktu tertentu. Teknik pengumpulan data ang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik field research (studi lapangan langsung), untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian melalui wawancara mendalam dengan para informan yang telah dipilih, yang terdiri dari: 1. Drs. Teguh Widjinarko, M.P.A selaku Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan 1 (Asdep 1);


2. Hendro Witjaksono, Ak M.Acc selaku Inspektur Kementerian PAN-RB; 3. Akhmad Hasmy, Ak selaku Kepala Bagian Pemantauan & Evaluasi Program Dan Anggaran; 4. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc selaku perwakilan dari Akademisi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menjawab rumusan permasalahan untuk membedah suatu fenomena di lapangan, Setelah data terkumpul dengan teknik wawancara, observasi dan studi literature kemudian di analisis dengan menggambarkan dan menjabarkan hasil temuan data di lapangan. Penelitian ini terdiri dari beberapa proses, mulai dari menetapkan fokus penelitian; menentukan setting dan subyek penelitian; pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data; serta penyajian data. Penelitian ini memiliki batasan tempat hanya pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, dan batasan mengenai topik yang akan di teliti adalah pelaksanaan pengawasan. Penelitian ini hanya dilakukan pada suatu waktu tertentu, yaitu pada saat penelitian ini dilakukan, sehingga keberlakuan penelitian ini hanya pada saat penelitian ini dilakukan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yang pertama adalah lambatnya proses perizinan pengambilan data pada Kementerian PAN-RB, sehingga peneliti baru dapat memasuki site penelitian pada bulan Mei 2014. Selanjutnya keterbatasan yang kedua adalah kesulitan dalam menemui para informan untuk melakukan wawancara dalam rangka pengambilan data. Hal ini dikarenakan, para informan tersebut memiliki kesibukan yang tinggi dan seringkali melaksanakan tugas atau pekerjaannya di luar kantor Kementerian PAN-RB, sehingga peneliti menemui kesulitan untuk bertemu dan melakukan wawancara dengan informan. Yang ketiga adalah tidak adanya izin untuk mempublikasikan sistem e-performance, sehingga peneliti tidak dapat menampilkan contoh dari sistem e-performance dalam skripsi ini. Hal ini dikarenakan, sistem eperformance tersebut merupakan sistem yang mencakup data internal mengenai kinerja dan anggaran, sehingga hanya dapat di akses oleh internal Kementerian PAN-RB.

HASIL PENELITIAN Pelaksanaan pengawasan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan oleh 3 unit pengawas internal, yaitu Asisten Deputi


Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan 1 (Asdep 1), Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, serta Inspektorat Kementerian PAN-RB belum berjalan dengan baik. Terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, ketidaktepatan waktu dalam penyampaian laporan hasil capaian kinerja, dan kurangnya pendelegasian wewenang yang diberikan kepada Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan.

PEMBAHASAN Pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan Kementerian PAN-RB dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan. Apalagi Sistem AKIP, yang merupakan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil, diimplementasikan secara “self assessment” oleh Unit Kerja Kementerian PAN-RB. Artinya Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada pimpinan yang lebih tinggi. Pelaksanaan pengawasan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan didelegasikan ke 3 unit, yaitu:

Pimpinan Unit Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Dalam hal pelaksanaan pengawasan kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, setiap bulan pimpinan unit melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja di Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan. Namun, yang melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi tersebut adalah Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan 1 (Asdep 1). Proses pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan 1 tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:

Mengkaji Kinerja

Mengamati Aktivitas Kerja

Membaca Laporan Kinerja


Menindaklanjuti Hasil Laporan Kinerja

Berdasarkan proses pelaksanaan pengawasan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan oleh Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan 1 melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja di atas, dapat diketahui bahwa pengawasan ini menggunakan teknik pengawasan langsung melalui on-the-spot report, karena pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan langsung dalam hal ini Asdep 1 yang melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan eperformance yang memuat hasil capaian kinerja yang dihasilkan unit kerja tersebut. Ada beberapa tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Asdep 1 ini, diantaranya sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui informasi mengenai perkembangan capaian kinerja yang dihasilkan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan capaian kinerja; 2) Menghindari secara dini penyimpangan-penyimpangan yang mungkinan akan terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan capaian kinerja; 3) Memastikan target-target yang telah direncanakan tercapai dengan baik dan sesuai dengan waktu pencapaian yang telah ditentukan sebelumnya; 4) Penyerapan anggaran dapat terserap dengan baik, sesuai dengan rancangan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya; 5) Mengetahui tindak lanjut terhadap program kinerja yang telah dilaksanakan, setelah ditentukan oleh pimpinan unit, yaitu Deputi. Berdasarkan tujuan-tujuan di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi oleh Asdep 1 ini sangat penting dilakukan, sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dan meningkatkan kinerja organisasi khususnya Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan. Apalagi pelaksanaan pengawasan oleh Asdep 1 merupakan pengawasan awal dan salah satu bentuk pengendalian atasan langsung unit kerja dalam meningkatkan kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selain itu, pelaksanaan pengawasan oleh Asdep 1 ini dapat dikatakan sebagai bagian untuk memperkuat pengawasan yang sudah dilakukan oleh biro perencanaan dan manajemen kinerja serta inspektorat.


Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Pelaksanaan pengawasan kinerja organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 PERMENPAN Nomor 31 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PAN-RB Pasal 14-32, dilakukan pula oleh Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran, serta penyusunan laporan. Oleh karena itu, setiap triwulan, Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan atas rencana target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan ini pada intinya adalah mengidentifikasi segala macam hal yang terkait dengan pencapian kinerja, sehingga pada akhirnya kinerja tersebut dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan pengawasan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja ini terdiri dari beberapa tahap, yang digambarkan sebagai berikut:

Menginformasikan Deputi 1

Membentuk Forum Dengan Asdep 1

Melakukan Klarifikasi

Membuat Laporan

Berdasarkan proses pelaksanaan pengawasan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan oleh Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja, dapat diketahui bahwa pengawasan ini menggunakan teknik pengawasan tidak langsung, karena pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan. Laporan tersebut disampaikan melalui aplikasi e-performance, yang didalamnya menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Dalam laporan tersebut, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan menyampaikan pertanggungjawaban mengenai pekerjaan yang dilaksanakan dalam usaha mencapai kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu,


proses pelaksanaan pengawasan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan oleh Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: 1. Mengetahui perkembangan capaian kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan; 2. Mengidentifikasi berbagai macam kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pencapaian kinerja pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan; 3. Mengetahui perkembangan penyerapan anggaran yang digunakan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dalam melaksanakan pencapaian kinerja; 4. Melakukan revisi terhadap laporan kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan; 5. Dasar pengambilan kebijakan bagi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan; 6. Menyusun rencana kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan tahun berikutnya.

Inspektorat Kementerian PAN-RB Pelaksanaan Sistem AKIP dengan mekanisme “self assessment”, juga memerlukan pengawasan melalui evaluasi dari pihak yang lebih independen yaitu Inspektorat Kementerian PAN-RB agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Menteri selaku pemimpin tertinggi di Kementerian PAN-RB perlu mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi Sistem AKIP terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja Unit Kerja Kementerian PAN-RB, sehingga pelaksanaan pengawasan melalui evaluasi akuntabilitas kinerja Unit Kerja Kementerian PAN-RB sebagai bagian inherent dengan Sistem AKIP haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan pengawasan kinerja organisasi melalui evaluasi capaian kinerja pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, dilakukan oleh Inspektorat setiap tahun dan diselesaikan paling lambat pada minggu ke-empat di bulan Juni. Terdapat beberapa langkah kerja


yang berkaitan dengan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Evaluasi Komponen Akuntabilitas Kinerja

Pemeringkatan dan Penetapan Kategori

Pelaporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan proses pelaksanaan pengawasan kinerja organisasi melalui evaluasi akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, dapat diketahui bahwa pengawasan ini menggunakan teknik pengawasan tidak langsung, karena pengawasan ini dilakukan melalui laporan akuntabilitas kinerja yang disampaikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan. Selain itu, pelaksanaan pengawasan melalui evaluasi akuntabilitas oleh Inspektorat memiliki beberapa tujuan, antara lain: 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Menilai akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan; 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan; 4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Jenis Pengawasan Pelaksanaan pengawasan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan termasuk ke dalam berbagai jenis pengawasan. Pelaksanaan pengawasan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur didelegasikan ke dalam 3 unit pengawas, yaitu Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan 1 (Asdep 1), Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, serta Inspektorat Kementerian PAN-RB. Walaupun pelaksanaan pengawasan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur didelegasikan ke dalam 3 unit pengawas, namun ketiga unit pengawas tersebut masih berada di dalam ruang lingkup organisasi


Kementerian PAN-RB. Oleh karena itu, berdasarkan subyek pengawasan, pelaksanaan pengawasan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan termasuk dalam pengawasan internal. Sedangkan berdasarkan waktu pengawasan, yaitu jenis pengawasan yang ditinjau dari kapan waktu dilakukannya pengawasan, pelaksanaan pengawasan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan termasuk ke dalam jenis pengawasan represif. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan 1 termasuk ke dalam pengawasan represif karena dilakukan setiap bulan setelah adanya penetapan kinerja dan untuk mengetahui hasil capaian kinerja. Selain itu, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PAN-RB setiap tahunnya dilakukan setelah adanya LAKIP dari masing-masing unit kerja Kementerian PAN-RB termasuk Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan kinerja organisasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PAN-RB pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan termasuk ke dalam pengawasan represif. Selanjutnya adalah pengawasan kinerja organisasi yang dilakukan oleh Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kementerian PAN-RB pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan. Setiap 3 bulan (triwulanan) dilakukan monitoring dan evaluasi setelah pelaksanaan program (kinerja) yang telah ditetapkan, sehingga pengawasan ini juga termasuk dalam pengawasan represif.

Keterkaitan Pengawasan dengan Peningkatan Kinerja Berdasarkan beberapa definisi dan hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat hubungan atau keterkaitan antara pengawasan dengan kinerja suatu organisasi, dimana pelaksanaan pengawasan yang baik akan menghasilkan peningkatan kinerja organisasi. Kementerian PAN-RB merupakan instansi yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, namun kinerja Deputi Program dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2012 belum memuaskan, bahkan masih kurang baik, padahal deputi tersebut merupakan unit fungsional di Kementerian PAN-RB yang menangani reformasi birokrasi.


Oleh karena itu, Kementerian PAN-RB melaksanakan pengawasan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, melalui 3 unit pengawas internal. Ketiga unit pengawas tersebut adalah Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan 1 (Asdep 1), Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, serta Inspektorat Kementerian PAN-RB. Namun, pelaksanaan pengawasan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, oleh 3 unit pengawas internal ini belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari hasil LAKIP Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan tahun 2013 yang menyatakan bahwa dari 17 indikator kinerja dengan 22 target kinerja pada tahun 2013, hanya 12 target kinerja yang pencapaiannya berhasil, sedangkan 10 target indikator kinerja lainnya tidak berhasil. Padahal kriteria pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil jika pencapaiannya melebihi 80%, namun pencapaian kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan pada tahun 2013 kurang dari 80%, sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan belum berjalan dengan baik, sehingga tidak dapat meningkatkan kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan. Selain itu, pelaksanaan pengawasan pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan belum berjalan dengan baik dikarenakan masih terdapat berbagai kendala yang ditemui oleh masing-masing unit pengawas internal. Kendala yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, memiliki jumlah pegawai 55 orang, namun dari sekian banyak pegawai tersebut, tidak ada 1 orang pegawai yang khusus ditugaskan untuk mengisi laporan monitoring dan evaluasi tiap unit kerja di Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, sehingga pengisian laporan ke dalam aplikasi eperformance seringkali menjadi terburu-buru atau bahkan terlambat dari jadwal yang sudah ditetapkan. Masalah keterbatasan sumber daya manusia dihadapi pula oleh Inspektorat Kementerian PAN-RB, dimana jumlah personil atau aparat yang bertugas melakukan evaluasi (evaluator) masih sangat terbatas, sehingga kinerja yang dihasilkan kurang optimal akibat beban kerja yang


berlebihan. Jumlah evaluator yang ada saat ini di Inspektorat hanya 15 orang, namun 1 orang diperbantukan di unit lain sehingga hanya tersisa 14 orang. Padahal untuk sebuah tim evaluator dalam melakukan evaluasi minimal harus terdiri dari 4 orang, yaitu ketua, wakil, dan 2 orang anggota. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi 5 unit kerja yang ada di Kementerian PAN-RB, setidaknya Inspektorat membutuhkan 20 tenaga evaluator, namun jumlah evaluator yang ada hanya 14 orang, sehingga masih membutuhkan 6 orang evaluator. Terbatasnya jumlah evaluator menyebabkan seringkali Inspektorat meminta perpanjangan waktu dalam menyelesaikan laporan evaluasi hasil capaian kinerja, sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan evaluasi lebih lama dan laporan hasil evaluasi tidak dapat disampaikan secara tepat waktu. Selain itu, kendala lain yang dihadapi oleh Inspektorat Kementerian PAN-RB adalah kendala kurangnya kekuatan (power) yang dimiliki oleh Inspekorat Kementerian PAN-RB terhadap unit kerja yang diawasi. Hal ini dikarenakan kinerja dari unit kerja Inspektorat Kementerian PAN-RB masih di level eselon 2, sehingga pendelegasian wewenang dalam melakukan evaluasi masih sedikit. Struktur organisasi Kementerian PAN-RB yang masih kurang tertata dengan baik, juga menjadi penyebab pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Kementerian PAN-RB belum berjalan dengan baik. Berbagai kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan harus diselesaikan dengan solusi yang tepat agar tidak mengganggu pengawasan yang sedang dilaksanakan oleh 3 unit pengawas internal tersebut. Hal ini mengingat adanya keterkaitan antara pengawasan dengan peningkatan kinerja, dimana pengawasan yang baik akan meningkatkan kinerja organisasi, sehingga segala hambatan yang terjadi selama pelaksanaan pengawasan harus diselesaikan dengan baik agar kinerja organisasi dapat meningkat dan tujuan organisasi tercapai.

SIMPULAN Pelaksanaan pengawasan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dilaksanakan oleh 3 unit pengawas internal, yaitu Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan 1 (Asdep 1), Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, serta Inspektorat Kementerian PAN-RB. Masing-masing unit pengawas berkoordinasi melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,


Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan 1 (Asdep 1) melaksanakan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terhadap capaian hasil kinerja unit kerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan setiap bulan. Sedangkan Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja melaksanakan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terhadap capaian hasil kinerja unit kerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan setiap 3 bulan (triwulan). Inspektorat Kementerian PAN-RB melaksanakan pengawasan melalui evaluasi hasil capaian kinerja unit kerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan yang dilaporkan dalam LAKIP setiap tahunnya. Pelaksanaan pengawasan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan oleh 3 unit pengawas internal belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih terdapat berbagai kendala yang ditemui, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, ketidaktepatan waktu dalam menyampaikan laporan hasil capaian kinerja, serta kurangnya pendelegasian wewenang yang diberikan kepada Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan.

SARAN Berdasarkan simpulan di atas yang menyatakan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pengawasan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, maka diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pertama adalah dengan meningkatkan kedisplinan waktu dalam menyampaikan laporan hasil capaian kinerja, baik ke dalam aplikasi eperformance maupun LAKIP, sehingga jika laporan tersebut diperlukan oleh pimpinan, maka laporan tersebut sudah merupakan laporan yang akurat. Selain itu, ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan dapat mempermudah mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, sehingga segera dicarikan solusi yang tepat. Solusi kedua yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi adalah dengan melakukan pembenahan struktur organisasi, sehingga Inspektorat mendapat kewenangan yang sesuai dan dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara obyektif tanpa harus memikirkan masalah pendelegasian wewenang ini. Sedangkan solusi lain yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul adalah dengan melakukan rekrutmen untuk mengatasi


keterbatasan sumber daya manusia. Rekrutmen yang dilakukan tidak perlu melibatkan pihak eksternal, namun bisa diambil dari lingkungan internal Kementerian PAN-RB. Apabila masih tidak memungkinkan untuk melakukan rekrutmen tersebut, maka harus dilakukan pemberian pelatihan dan pengembangan kepada para karyawan dan evaluator agar kinerja yang dihasilkan tetap optimal walaupun beban kerjanya banyak.

KEPUSTAKAAN Anwar, Saiful dan Marzuki. 2004. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara. Medan: Gelora Mandiri Press Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta Griffin, Ricky W. 2004. Manajemen, alih bahasa Gina Gania, Jakarta: Erlangga Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen. Yogyakarta: BPFE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Siagian, Sondang P. 2003. Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: PT. Rineka Cipta Siswandi dan Indra Iman. 2010. Aplikasi Manajemen Perusahaan. Jakarta: Mitra Wicana Media


Rosi Imaniah; Mohamad Riduansyah Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Recommend Documents