ROADSHOW MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN BERSINERGI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
TEPPA dibentuk Presiden saat penyerahan DIPA 2012 di Istana Negara, untuk mendorong realisasi belanja K/L dan Daerah yang terus menurun ...
“Lakukan percepatan penyerapan anggaran!..“ “Tim bantu fasilitasi dan koordinasi!..” “Perbaiki pola realisasi anggaran belanja!..”
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara berdasarkan UU 17/2003 Pasal 6 ... ... ada pada Presiden yang diberi mandat langsung oleh masyarakat selaku Kepala Pemerintahan, pelaksanaannya dikuasakan kepada ... 1
Menteri Keuangan, selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
2
Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
3
Gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 3
Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah butuh partisipasi dan sinergi antar pemangku kepentingan ... Pemangku kepentingan Dasar Hukumnya antara lain: 1.
1.
2.
3.
4.
UU 17/2013 tentang keuangan negara UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP 8/2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 8/2008
2. 3. 4. 5. 6.
7.
8.
9. 10. 11.
Para Kepala SKPD; Anggota DPRD Polres Kab/Kota Kejaksanaan Akademisi Perwakilan pemerintahan desa/lurah Organisasi kemasyarakatan/kepem udaan Asosisasi profesi/Pengusaha LSM Lokal Kelompok Masyarakat Keterwakilan Perempuan 4
Siklus pengelolaan anggaran belanja ... Laporan pertanggung jawaban ke DPR/D melalui LK Audit BPK Pemerintah Perencanaan pusat/daerah
Pelaksanaan
DPR /DP RD
Pemerintah
Satuan pengawasan
Masyarakat
Masyarakat
Pengawasan
Masyarakat/pemangku kepentingan 5
Partisipasi masyarakat dan sinergi dengan pemangku kepentingan dimulai sejak tahap PERENCANAAN ANGGARAN ...
Periode 20th
Periode 5 Tahun
RPJPN/D
Bappeda mengkoordinir penyusunan rancangan RKPD menggunakan Renja SKPD
Dibahas lewat Musrenbang
RPJMN/D
Rumusan akhir oleh Bappeda
Periode 1 Tahun
RKPN/D
Pergub/P erbup/Per wali
Publikasi peraturan RKPD
6
Contoh siklus Proses Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sesuai Permendagri 54/2010 ... (1/3)
Musrenbang Kelurahan/Desa
Musrenbang Kecamatan Panitia Kecamatan
kriteria Input Sistem
Validasi usulan
Akses Database
Validasi usulan
kriteria Long List Usulan RW
Musyawarah
ShortList Prioritas
Musyawarah
ShortList Prioritas
7
Contoh siklus Proses Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sesuai Permendagri 54/2010 ... (2/3)
SKPD
Forum SKPD
Review Renstra SKPD Prioritas Program/ Kegiatan Draf Rencana Kerja SKPD Masing-Masing SKPD
Akses Database
Musyawarah
Validasi usulan
Panitia Forum SKPD
Draf Rencana Kerja SKPD
Akses Database
Usulan Hasil Musrenbang Kec
8
Contoh siklus Proses Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sesuai Permendagri 54/2010 ... (3/3)
Musrenbang Kota/Kabupaten
RKPD
Penandatang anan BA Hasil Musrenbang
Akses Database
Draf RKPD
KUA PPAS
Panitia Forum Musrenbang Kota/Kab
Akses Database
Proses Pasca Musrenbang Hasil Forum SKPD
Validasi Akhir
Proses Pengan ggaran 9
Dalam pelaksanaan anggaran belanja, masyarakat dan pemangku kepentingan perlu dijamin mendapat informasi minimal
Publikasi RUP -
-
-
-
Paket strategis/non strategis Lelang Umum Pemilihan langsung Penunjukan Langsung Swakelola Kontes/Kompet isi
PBJ
Paket Kegiatan
-
Nama, Lokasi, nilai paket dan jenis PBJ
-
-
Nama Kegiatan/Proyek Nomor Kontrak Waktu Pelaksanaan Nama Rekanan Nilai Kegiatan Lokasi Kegiatan SKPD Pelaksana
Serah Terima
BAST, PHO, FHO
10
Kondisi pengelolaan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah ... Fakta Sejak tahun 2009 anggaran naik, realisasi cenderung turun. Penetapan APBD yang berlaru-larut.
Defisit anggaran.
Keluhan/Isu Terdapat perubahan usulan anggaran hasil musrenbang yang signifikan saat pembahasan. Takut mengeksekusi anggaran. Partisipasi radikal: (intimidasi/teror/ Provokasi.
pembangunanan /pelayanan ke masyarakat macet !!
Usulan Solusi: keseimbangan, sinergi dan kebijaksanaan ... Legislatif
Eksekutif
Judikatif
Dibutuhkan keseimbangan, sinergi dan kebijaksanaan para pemangku kepentingan dalam menggunakan kewenangannya sesuai perundangan dan peraturan ...
12
PARTISIPASI
Mendorong partisipasi masyarakat untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas ...
1
Aspirasi
2
Akses
Transparansi Akuntabilitas Solusi
3
Pengawasan
Inovasi
13
Contoh-contoh transparansi dalam pelaksanaan belanja ... (1/2)
Kota Ambon mengkomunikasikan APBD melalui infografis sederhana, memudahkan masyarakat memahaminya ... info termasuk alokasi penghasilan pegawai dan anggota DPRD ... 14
Contoh-contoh transparansi dalam pelaksanaan belanja ... (2/2)
Pemda DKI Jakarta mengumumkan kepada publik ruas-ruas jalan yang rusak dan rencana skala prioritas perbaikan yang telah dianggarkan pada APBD. 15
Contoh solusi pelaksanaan pembangunan melalui partisipasi masyarakat ... cerita dari Lubuk Pakam
Lubuk Pakam-Sumut “6 Juta M2 Lahan Masyarakat Dibebaskan Tanpa Ganti
Mengedepankan partisipasi masyarakat yang positif dan hubungannya dengan pemerintah ...
Kebutuhan 2. Permasalahan Tanggapan dan dampak kebijakan 1.
3.
Terkait kebijakan publik, melakukan: Evaluasi Meningkatkan kualitas 3. Tepat sasaran Sesuai kebutuhan 1.
2.
4.
MASYARAKAT
PEMERINTAH
Memberi masukan tentang:
17
Partisipasi bukan sekedar kehadiran masyarakat atau perwakilan di dalam kegiatan seremoni ... perlu ada perubahan pola! Tingkatan partisipasi* : 1 2 3 4
“minim partisipasi, sekedar justifikasi agar masyarakat mengiyakan, pemerintah buat terapi agar masyarakat tidak marah, pemberitahuan sekedar sosialisasi, dalam konsultasi aspirasi masyarakat didengar tapi saran tidak diterima”
5 6 7 8 9
“Keterlibatan dan pengaruh masyarakat secara langsung, masyarakat mempunyai kesempatan dalam mempengaruhi dan mewarnai keputusan yang diambil. Adanya instrumen mengukur dampak dari sebuah kebijakan/kegiatan” * Berdasarkan konsep Ladder of Citizen Participation (Arnstein, 1969)
18
‘Audit’ sosial ... membandingkan informasi pembangunan dengan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan pembangunan ...
19
Partisipasi masyarakat menjadi sumber umpan balik atas implementasi kebijakan di lapangan ...
Dana Sertifikasi Kutai Barat April-Oktober Belum Dibayarkan
“Selamat HUT PGRI! Semoga semakin dewasa seiring usia berdirinya. Namun sayang di Kabupaten Malang, masih banyak oknum yang merusak pendidikan. Buktinya Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang menjadi hak guru dibuat amburadul. Diberi uang pelicin, baru dicairkan...”
(13/12) Kunjungan Lapangan
(23/11) 628133477xxxx
(29/10) 628134635xxxx
Jambi Samarinda
Rapat Koordinasi dengan Kemendikbud; Surat untuk Mendikbud, Menkeu dan Mendagri. (18/12)
Kekurangan Tunjangan Sertifikasi Guru di Lampung Selatan (14/6) 628136912xxxx
Banjar
Cilacap Sumedang
20
LAPOR! di Jakarta jadi contoh partisipasi masyarakat membantu pemerintah dalam melakukan fungsi pengawasan ... (1/2) 081315766XXXX – 18 Februari
Jl Gunung Sahari rusak dan bolong-bolong Mohon diperbaiki
Pemprov DKI Jakarta disposisi ke Dinas PU Dinas PU - 19 Februari Informasi diterima dan ditindaklanjut Dinas PU – 27 Februari Sudah dilakukan perbaikan jalan rusak di Gunung Sahari dengan gambar terlampir 081315766XXXX – 27 Februari Iya Pak.. Sudah diperbaiki. Terima kasih banyak 21
LAPOR! di Aceh jadi contoh partisipasi masyarakat membantu pemerintah dalam melakukan fungsi pengawasan...(2/2)
1
12 September 2011 Pengaduan diterima
SMS 1708
“Jembatan di Kabupaten Aceh Singkil sudah roboh semenjak gempa Nias tahun 2006 dan tidak pernah diperbaiki” 085277227xxx
3
10 Des 2011 Penanggaran dan perbaikan pada tahun berikutnya
2
18 September 2011 Laporan diteruskan dan diverifikasi oleh Pemkab Aceh Singkil
Mekanisme partisipasi dan peran masing-masing pemangku kepentingan ... Penerbitan instrumen hukum terkait partisipasi masyarakat
mekanisme
Masyarakat berhimpun dalam suatu wadah(desa, lurah, dll) Pemerintah menyediakan kanal saluran aspirasi Masyarakat menyalurkan aspirasi lewat kanal resmi tersebut Forum FGD pemerintah, legislatif dan masyarakat Advokasi dan studi politik anggaran
Pemerintah/legislatif (Birokrasi dan Politik)
Masyarakat
Pemerintah/legislatif /Masyarakat Legislatif/LSM 23
Evaluasi kinerja: Gubernur DKI Jakarta mengharuskan SKPD menindaklanjuti aspirasi rakyat …
VOX POPULI VOX DEI
24
“Partisipasi Masyarakat yang aktif dan efektif dalam pembangunan merupakan syarat mutlak bagi negara demokratis dan pelaksanaannya menjadi tanggungjawab semua pihak baik secara sosial budaya, politik dan birokrasi”
Kepemimpinan, Komitmen, Kepedulian 25
ROADSHOW MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN BERSINERGI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
