PENDANAAN URUSAN PUSAT MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

PENDANAAN URUSAN PUSAT MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Oleh: Prof. Dr. Robert Simanjuntak (Universitas Indonesia) Dr. Riatu M. Qibthiyyah (Universitas Indonesia) Dr. Fauziah Zen (Universitas Indonesia) Masrizal, M.Soc.Sc (Universitas Andalas)

LAPORAN TIM ASISTENSI KEMENTERIAN KEUANGAN BIDANG DESENTRALISASI FISKAL

2014

Didukung oleh:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

PENDANAAN URUSAN PUSAT MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Oleh: Prof. Dr. Robert Simanjuntak (Universitas Indonesia) Dr. Riatu M. Qibthiyyah (Universitas Indonesia) Dr. Fauziah Zen (Universitas Indonesia) Masrizal, M.Soc.Sc (Universitas Andalas)

LAPORAN TIM ASISTENSI KEMENTERIAN KEUANGAN BIDANG DESENTRALISASI FISKAL

2014

Didukung oleh:

Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR DECENTRALISATION (AIPD)

Acknowledgement Buku Pendanaan Urusan Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini disusun oleh Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (TADF) Republik Indonesia dan didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD).

Disclaimer Pandangan dan pendapat alam buku Pendanaan Urusan Pusat Melalui APBD ini bersumber dari Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (TADF) Republik Indonesia dan tidak serta menggambarkan pandangan Pemerintah Australia

DAFTAR SINGKATAN APBD

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BPHTB

: Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan

DBH

: Dana Bagi Hasil

FGD

: Focus Group Discussion

IMB

: Izin Mendirikan Bangunan

IUP

: Izin Usaha Pertambangan

IUPK

: Izin Usaha Pertambangan Khusus

KPP

: Kantor Pelayanan Pajak

NJOP

: Nilai Jual Objek Pajak

NJOPTKP

: Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

NOP

: Nomor Objek Pajak

OSS

: One Stop Service

PAD

: Pendapatan Asli Daerah

PBB

: Pajak Bumi dan Bangunan

PBB P2

: PBB Perdesaan dan Perkotaan

PBB P3

: PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan

PDRB

: Produk Domestik Regional Bruto

PMK

: Peraturan Menteri Keuangan

PP

: Peraturan Pemerintah

PPh

: Pajak Penghasilan

PPJ

: Pajak Penerangan Jalan

PPN

: Pajak Pertambahan Nilai

PTSP

: Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SISMIOP

: Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak

SOP

: Standard Operating Procedure

SPPT

: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

SUSENAS

: Survei Sosial dan Ekonomi Nasional

TA

: Tahun Anggaran

UU

: Undang-Undang

VAT

: Value Added Tax

WP

: Wajib Pajak

v

RINGKASAN EKSEKUTIF

S

elama empat belas tahun pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, persoalan yang terkait dengan kewenangan antar tingkat pemerintahan terus mengemuka. Salah satunya

adalah

kewenangan/urusan

mismatch

dengan

antara

tingkat

tingkat

pemerintahan

pemerintahan yang

yang

mendanai

memiliki

pelaksanaan

urusan/kewenangan tersebut. Sebagai misal, tidak jarang pemerintah daerah melalui APBD-nya mendanai urusan/kewenangan pusat karena alasan-alasan tertentu dan juga format pelayanan langsung yang secara keseluruhan diasosiasiakan menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Dinamika pelaksanaan desentralisasi menyebabkan hal-hal semacam ini sulit untuk terhindarkan. Kondisi ideal dimana semestinya setiap urusan sudah jelas siapa yang melaksanakan serta darimana sumber pendanaannya, seringkali terkendala untuk dilakukan, dan untuk itu deviasi dari kondisi ideal ini tentu perlu untuk dicari jalan keluarnya. Hal ini juga merupakan bagian dari kajian untuk proses persiapan dan transisi implementasi terkait dengan amandemen UU No 32 yang sudah disahkan di DPR dimana dinyatakan secara jelas bahwa Kementerian Keuangan akan memberikan sanksi kepada instansi Pusat yang mendanai urusan Daerah, ataupun kepada Daerah yang mendanai urusan Pusat. Kajian ini melakukan eksplorasi sejauh mana kondisi inkonsistensi bentuk pendanaan dan acuan kewenangannya terjadi dengan fokus kepada isu pendanaan urusan Pusat oleh Daerah. Tiga pertanyaan pokok yang dikaji di sini adalah kondisi-kondisi apa yang menyebabkan pemerintah daerah mempertimbangkan untuk mendanai urusan pusat atau membantu instansi vertikal; bagaimana dampak dukungan pendanaan pelaksanaan urusan Pusat tersebut terhadap pengelolaan APBD dan/atau bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan Bagaimana alternatif solusi untuk kendala yang dihadapi di tingkat pemerintah daerah dan pemerintah Pusat. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pertama, review berbagai regulasi tentang kewenangan pemerintahan dan pengelolaan administrasi keuangan pemerintah daerah

vi

dilakukan melalui desk study. Kedua, focus group discussion (FGD) dan penyebaran kuesioner dilakukan di beberapa daerah sampel, untuk mendalami berbagai variasi bentuk pendanaan dan/atau pelaksanaan urusan Pusat oleh pemerintah daerah, dan untuk mengetahui perspektif di daerah terkait pelaksanaan kewenangan dan bagaimana hal tersebut berimplikasi terhadap pengelolaan APBD. Ketiga, dilakukan juga in-depth interview di Pusat khususnya terhadap mereka yang melakukan evaluasi pelaksanaan program dan pengelolaan APBD, untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari FGD. Dari pelaksanaan FGD, desk study, in-depth interview, dan kuesioner dideteksi empat hal yang menyebabkan pendanaan urusan Pusat oleh APBD. Empat hal tersebut adalah, berdasarkan (ranking persepsi) adalah: 1) kelambatan Pusat dalam merespon kebutuhan daerah yang merupakan kewenangan Pusat; 2) implikasi dari peraturan atau program dari Pusat yang menimbulkan tugas tambahan pada pemerintah daerah; 3) adanya beberapa jenis urusan yang dalam saat tertentu lebih tepat menjadi urusan daerah; dan 4) belum adanya regulasi

ataupun

SOP

untuk

beberapa

urusan

tertentu

sehingga

memunculkan

multi-interpretasi atas peran dan keterlibatan daerah. Dalam hal ini, bidang atau urusan dengan peluang tumpang-tindih yang cukup besar dan kemungkinan juga rentan untuk terjadinya inkonsistensi antara bentuk pendanaan dan pelaksanaan kewenangan, terdapat di 4 bidang urusan, yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perhubungan. Terkait dengan bentuk pencatatan di APBD dan administrasi pelaksanaan kegiatannya, dari hasil FGD dan in-depth interview, juga didapatkan informasi kecenderungan untuk kurangnya transparasi pencatatan mata anggaran di APBD untuk bentuk pendanaan urusan pusat melalui APBD. Berdasarkan hasil kajian, ada tiga rekomendasi pokok yang diberikan, yakni: (i) Pemerintah Pusat seyogyanya membuat ketentuan dan mekanisme pelaksanaannya yang secara jelas mendefinisikan kriteria urusan Pusat yang dapat ditalangi (dibiayai sementara) oleh APBD; dan (ii) untuk urusan atau program yang mengakibatkan munculnya implikasi pembiayaan oleh APBD dalam bentuk hibah ke Pusat, perlu dibuat batasan daerah yang boleh memberikan hibah dan daerah yang tidak boleh memberikan hibah vertikal, dimana daerah dengan kemampuan fiskal rendah seharusnya tidak dibebani dengan tambahan pembiayaan berupa hibah ke Pusat.; lalu (iii) mengkaji kemungkinan penyerahan sebagian kewenangan Pusat ke Provinsi yang memenuhi syarat tertentu, terutama beberapa Provinsi dengan kemampuan fiskal tinggi dan kapabilitas yang memadai untuk mengurus beberapa urusan tertentu.

RINGKASAN EKSEKUTIF

vii

KATA PENGANTAR

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

S

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia. Penyempurnaan kebijakan desentralisasi fiskal yang telah berjalan lebih dari satu dasa

warsa terus dilakukan hingga saat ini. Kontinyuitas dalam penyempurnaan berbagai kebijakan tersebut menjadi sebuah keharusan sejalan dengan perkembangan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang juga semakin dinamis. Terkait dengan itu, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (TADF) yang beranggotakan para akademisi dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia dan para pakar di bidang desentralisasi fiskal dan otonomi daerah terus berupaya melakukan kajian-kajian yang ditujukan untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan kebijakan desentralisasi fiskal yang semakin berkualitas. Selama tahun 2014, TADF telah menyelesaikan 4 (empat) penelitian untuk mengkaji kebijakan yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan baru yang akan diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Kajian yang dilakukan TADF ini bersifat based on research sehingga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan yang telah ada. Salah satu hasil penelitian tersebut adalah “Kajian APBD Mendanai Urusan Pusat”. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh daerah, masih ditemui adanya pelaksanaan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah pusat namun didanai dari APBD. Hal ini terutama terkait dengan beberapa penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Kondisi tersebut perlu dicermati agar tidak memberikan beban terhadap pengelolaan APBD yang transparasn dan akuntabel, serta sesuai dengan kaedah peraturan perundangan. Untuk itu, kajian ini diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu (1) kondisi-kondisi apa yang menyebabkan pemerintah daerah mempertimbangkan untuk mendanai urusan pusat atau membantu instansi vertical; (2) bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan APBD dan/atau bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan (3) bagaimana alternatif solusi untuk

viii

kendala yang dihadapi di tingkat pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan pelaksanaan pembagian urusan yang berpihak pada pelayanan public kepada masyarakat namun juga tidak menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan APBD. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal dan seluruh pihak terkait yang telah memberikan kontribusinya dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada Australia Indonesia Partnership for Decentralization yang telah memberikan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Semoga rekomendasi yang disampaikan dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang lebih baik di Indonesia.

Direktur Jenderal Boediarso Teguh Widodo

KATA PENGANTAR

ix

KATA PENGANTAR DIREKTUR PROGRAM AIPD

S

ejak tahun 2012, Program Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) mendukung Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (TADF),

terutama untuk pengembangan kebijakan desentralisasi fiscal berbasis penelitian (research based policy). Pada tahun 2014 TADF mendapatkan mandat untuk melaksanakan empat kajian dan penyusunan sejumlah policy brief. Hasil kajian tersebut telah didokumentasikan dalam empat judul buku berikut ini: 1. Kajian untuk Mendukung Penyusunan Naskah Akademik Revisi UU No. 28 Tahun 2009 2. Kajian atas Indikator Standar Pelayanan Nasional di Bidang Layanan Publik Dasar yang Relevan dengan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus 3. Studi Penerapan Medium Term Expenditure Framework dalam Alokasi Belanja Daerah 4. Pendanaan Urusan Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sedangkan hasil policy brief yang disusun oleh TADF didokumentasikan dalam buku Policy Brief 2014. Kami mengharapkan bahwa kelima buku tersebut dapat berkontribusi untuk dialog kebijakan yang dapat memperkuat implementasi desentralisasi fiscal di Indonesia, terutama untuk dampak peningkatan layanan publik bagi masyarakat.

Jessica Ludwig-Maaroof Direktur Program AIPD

x

DAFTAR ISI Daftar Singkatan ................................................................................................................... v Ringkasan Eksekutif ............................................................................................................ vi Kata Pengantar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan .............................................. viii Kata Pengantar Direktur Program AIPD Daftar Isi

............................................................................. x

......................................................................................................................... xi

Daftar Tabel ....................................................................................................................... xiii Daftar Gambar

.................................................................................................................. xiv

Bab 1 Pendahuluan ............................................................................................................ 1 Latar Belakang

.................................................................................................................... 1

Pertanyaan Kajian ................................................................................................................. 3 Tujuan .................................................................................................................................. 3 Metode .................................................................................................................................. 3 Bab 2 Isu Kewenangan Antartingkat Pemerintahan ....................................................... 5 Latar Belakang

........................................................................ 5

Pembagian Kewenangan Antar Tingkat Pemerintahan ......................................................... 5 Permasalahan Kewenangan Antar Tingkat Pemerintahan: Perspektif Pemerintah Daerah .. 9 Bab 3 Identifikasi Bentuk Pendanaan APBD untuk Urusan Pusat ............................... 12 Sebab dan Motivasi Pendanaan Melalui APBD ................................................................. 13 ................................................................. 16 Pendanaan APBD untuk Urusan Pusat Berdasarkan Jenis Urusan Bab 4 Administrasi Pendanaan APBD untuk Urusan Pusat Pengelolaan dalam APBD

....................................... 21

............................................................................................... 21

Belanja Daerah dan Hibah Daerah .................................................................................... 22 Belanja Tidak Terduga dan Pendanaan Keadaan Darurat .................................................. 26 Belanja Bantuan Sosial ....................................................................................................... 28 Belanja untuk Pendanaan Urusan Pusat: Hubungan dengan Pelayanan Dasar dan Kapasitas Fiskal ................................................................................................................. 32

xi

Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

......................................................... 36

Kesimpulan ......................................................................................................................... 36 Rekomendasi Kebijakan ..................................................................................................... 37 Daftar Pustaka ................................................................................................................... 39 Lampiran ............................................................................................................................ 41 Lampiran A. Hasil Survei di Setiap Daerah Sampel ........................................................... 41 1. Makassar dan Sulawesi Selatan ..................................................................................... 41 2. Badung dan Bali .............................................................................................................. 44 3. Sulawesi Utara dan Sangihe .......................................................................................... 47 4. Sabang

....................................................................................................................... 50

5. DKI Jakarta .................................................................................................................... 53 Lampiran B. Data LHP LKPD dan Realisasi APBD ........................................................... 57 Lampiran C. Keterkaitan dengan RUU HKPD ................................................................... 66

xii

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL Tabel 3.1

Contoh Kasus dan Identifikasi Sebab untuk Pendanaan melalui APBD untuk Urusan Pusat

Tabel 3.2

........................................................................................ 14

Perspektif Instansi di Tingkat Pemerintah Pusat untuk Contoh Kasus dan Sebab dari Pendanaan melalui APBD untuk Urusan Pusat ............................. 16

Tabel 4.1

Persentase Hibah dari Total Pengeluaran ....................................................... 25

Tabel 4.2

Persentase Belanja Tidak Terduga Terhadap Total Pengeluaran .................. 27

Tabel 4.3

Persentase Bantuan Sosial dari Total Pengeluaran ....................................... 31

Tabel 4.4

Perspektif Responden di Tingkat Daerah dan Pusat Mengenai Alternatif dan Input Terkait dengan Pendanaan Melalui APBD untuk Urusan Pusat ...... 33

Tabel 4.5

Korelasi Belanja Pelayanan Dasar dengan Jenis Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga: Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tabel 4.6

............... 34

Rata-Rata Persentase Belanja Hibah, Belanja Sosial, dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan Porsi Belanja Pelayanan Dasar: Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tabel B1

.......................................................................................... 35

Persentase Hibah kepada Instansi Pusat dan atau Urusan Pusat dan Deskripsi-nya Tahun 2011 (Berdasarkan Data LHP LKPD Pemerintah Provinsi) .......................................................................................................... 57

Tabel B2

Persentase Hibah kepada Instansi Pusat dan atau Urusan Pusat dan Deskripsi-nya Tahun 2012 (Berdasarkan data LHP LKPD Pemerintah Provinsi)

......................................................................................................... 61 ...................... 64

Tabel B3

Persentase Fungsi Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja

Tabel B4

Kapasitas Fiskal Provinsi di Indonesia ............................................................. 65

xiii

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1

Posisi Kewenangan Antartingkat Pemerintahan: Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat ................................................................. 10

Gambar 2.2

Frekuensi Koordinasi dengan Instansi Pusat Dibandingkan dengan Provinsi

Gambar 3.1

..................................................................................................... 10

Peluang Terjadinya Tumpang-tindih Kewenangan Antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi ..................................................................... 17

Gambar 3.2

Peluang Terjadinya Tumpang-tindih Kewenangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat ................................................................... 18

Gambar 3.3

Penyebab Pendanaan Urusan Pusat oleh Pemerintah Daerah ................ 19

Gambar 3.4

Bidang-Bidang Lain yang Berpotensi Tumpang-tindih ................................ 19

Gambar 4.1

Apakah Pemerintah Daerah Melakukan Koordinasi dengan Pusat dalam Hal Berikut? ..................................................................................... 21

Gambar A1.1 Posisi Kewenangan Antartingkat Pemerintahan: Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat ................................................................ 41 Gambar A1.2 Tujuan dari Bentuk Pendanaan Urusan Pusat melalui APBD .................... 42 Gambar A1.3 Frekuensi Koordinasi dengan Instansi Pusat Dibandingkan dengan Provinsi

..................................................................................................... 42

Gambar A1.4 Penyebab Pendanaan Urusan Pusat oleh Pemerintah Daerah ................. 43 Gambar A1.5 Peluang Terjadinya Tumpang-tindih Kewenangan Antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi

................................................................... 43

Gambar A1.6 Peluang Terjadinya Tumpang-tindih Kewenangan Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat ............................................................. 44 Gambar A2.1 Posisi Kewenangan Antartingkat Pemerintahan: Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat

............................................................. 44

Gambar A2.2 Tujuan dari Bentuk Pendanaan Urusan Pusat Melalui APBD ................... 45 Gambar A2.3 Frekuensi Koordinasi dengan Instansi Pusat Dibandingkan dengan Provinsi

xiv

..................................................................................................... 45

Gambar A2.4

Penyebab Pendanaan Urusan Pusat oleh Pemerintah Daerah ................. 46

Gambar A2.5

Peluang Terjadinya Tumpang-tindih Kewenangan Antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi

Gambar A2.6

................................................................. 46

Peluang Terjadinya Tumpang-tindih Kewenangan Antara Pemerintah ................................................................. 47 Daerah dengan Pemerintah Pusat

Gambar A3.1


Gambar A3.2

Tujuan dari Bentuk Pendanaan Urusan Pusat Melalui APBD .................. 48

Gambar A3.3

Frekuensi Koordinasi dengan Instansi Pusat Dibandingkan dengan Provinsi .................................................................................................... 48

Gambar A3.4

Penyebab Pendanaan Urusan Pusat oleh Pemerintah Daerah ............... 49

Gambar A3.5


Gambar A3.6

................................................................. 49

Peluang Terjadinya Tumpang-tindih Kewenangan Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat ............................................................. 50

Gambar A4.1

Posisi Kewenangan Antartingkat Pemerintahan: Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat ............................................................... 50

Gambar A4.2

Tujuan dari Bentuk Pendanaan Urusan Pusat Melalui APBD ................... 51

Gambar A4.3


Gambar A4.4

Penyebab Pendanaan Urusan Pusat oleh Pemerintah Daerah ............... 52

Gambar A4.5


Gambar A4.6

................................................................. 52

Peluang Terjadinya Tumpang-tindih Kewenangan Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat ........................................................... 53

Gambar A5.1


Gambar A5.2

Tujuan dari Bentuk Pendanaan Urusan Pusat Melalui APBD ................... 54

Gambar A5.3


Gambar A5.4

................................................................. 55 Penyebab Pendanaan Urusan Pusat oleh Pemerintah Daerah

Gambar A5.5


Gambar A5.6

................................................................. 55

Peluang Terjadinya Tumpang-tindih Kewenangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat ................................................................. 56

xv

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

S

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sudah memasuki tahun ke empat belas, namun dalam perjalanannya masih banyak persoalan yang muncul yang menghambat tercapainya tujuan-tujuan desentralisasi tersebut. Salah satu isu yang perlu

diperhatikan adalah terkait dengan penerapan/pelaksanaan kewenangan antar tingkat pemerintahan, dimana terdapat kesenjangan antara praktek hubungan antar tingkat pemerintahan dengan ketentuan/regulasi yang mengaturnya. Perkembangan regulasi mengenai pengelolaan fungsi atau pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan juga cukup didominasi oleh kewenangan yang bersifat bersama (concurrent) untuk beberapa bidang seperti di bidang yang terkait pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengelolaan kemiskinan. Selain itu, untuk bidang dengan pembagian kewenangan yang cukup jelas antar tingkat pemerintahan, interaksi pemerintah daerah dengan instansi pemerintah pusat juga cukup tinggi dengan adanya pelaksanaan program yang merupakan urusan Pusat yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun melalui administrasi pengelolaan bentuk penerimaan pemerintah daerah tertentu. Salah satu isu pokok yang muncul dari pelaksanaan kewenangan fungsi pemerintahan tersebut adalah terkait dengan sumber pendanaannya, dimana kerap terjadi persoalan mismatch antara yang memiliki kewenangan/urusan dengan pihak yang mendanai. Mismatch terkait dengan bentuk pendanaan ataupun pelaksanaan fungsi yang akan dicakup dalam kajian ini adalah mengenai pendanaan dan/atau pelaksanaan fungsi atau urusan Pusat yang dilakukan oleh pemerintah daerah (lewat APBD). Beberapa contoh kasus bisa dikemukakan di sini. APBD mendanai perbaikan jalan nasional karena tuntutan dari masyarakat atas kerusakan yg terjadi. Hal ini lebih didorong oleh desakan masyarakat yg tentunya tidak peduli mengenai status jalan tertentu. Contoh riil misalnya Jalan di Pekayon – Pondok Gede, yang berstatus Jalan Nasional karena pada waktu itu merupakan penghubung jalan untuk embarkasi penginapan haji Pondok Gede. Pada saat jalan tersebut

1

rusak, Pemda Kota Bekasi tidak jarang melakukan perbaikan karena protes dan desakan dari masyarakat Bekasi. Contoh riil lain yaitu Jalan Lintas Kalimantan (jalan nasional) yang rusak dan diperbaiki (meskipun hanya perbaikan sementara) dengan menggunakan dana APBD Propinsi yang dilalui jalan tersebut. Hal lain misalnya berkenaan dengan APBD yang mendanai beberapa item pada kegiatan event nasional, misalnya untuk pengamanan oleh Paspampres ataupun Kepolisian. Ini sering terjadi di ibukota atau di daerah wisata seperti Bali. Selanjutnya yang kerap terjadi di Daerah Otonom Baru dimana APBD mendanai pengadaan tanah (atau bahkan sekaligus dengan bangunannya) untuk pembangunan kantor vertikal Pusat, seperti Kantor Kepolisian, Kantor Distrik Militer dan lain-lain. Contoh lain adalah pembangunan fasilitas tertentu, misalnya stadion olah raga oleh Pusat, namun statusnya belum diserahkan kepada daerah. Pada saat yg sama APBN juga tidak mengeluarkan biaya pemeliharaan, namun stadion tersebut memang sering digunakan untuk keperluan Pemda. Pada kasus semacam ini seringkali biaya pemeliharaan akhirnya dikeluarkan oleh APBD.1 Kondisi saat ini, cukup sulit untuk menarik garis pemisah yang tegas terhadap praktek-praktek semacam ini, sebab saat berhadapan dengan fakta di lapangan, aturan normatif yang berlaku ternyata tidak sepenuhnya bisa digunakan. Namun di sisi lain, secara normatif urusan setiap level pemerintahan seharusnya sudah dapat teridentifikasi secara jelas dan demikian pula sumber pendanaannya (diatur dalam UU 32/2004, 33/2004 dan PP 38/2007). Seperti kita ketahui bersama, di dalam Draft Revisi UU 33/2004 dimuat ayat bahwa Kementerian Keuangan akan mengeluarkan sanksi kepada instansi Pusat yang mendanai urusan daerah dan sebaliknya juga sanksi kepada daerah yang mendanai urusan Pusat. Semangat pengaturan ini dilandasi oleh argumentasi ideal bahwa memang seharusnyalah suatu urusan jelas sumber pendanaannya dan tidak boleh terjadi tumpang tindih. Dengan demikian, sebenarnya yang terjadi (dan mungkin juga akan tetap terjadi) adalah “kesenjangan” antara aturan normatif dengan kenyataan di lapangan.

Hasil observasi sementara dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada dasarnya daerah tidak merasa nyaman dengan praktik semacam, itu karena tidak sesuai dengan kondisi ideal pembagian kewenangan juga dan kemungkinan menyalahi aturan normatif yang ada. Bahkan BPK juga mengindikasikan hal ini sebagai pelanggaran yang bisa berkonsekuensi hukum. Namun hal ini nampaknya terjadi lebih banyak karena keterpaksaan yang harus dilakukan oleh daerah untuk menjaga hubungan koordinasi dengan instansi Pusat dan (terutama) untuk kepentingan menghindari kerawanan sosial yang mungkin terjadi karena letupan-letupan dalam masyarakat. 1

2

PENDAHULUAN

Pertanyaan Kajian Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa pertanyaan mendasar dari masalah dalam kajian penelitian ini adalah: 1. Kondisi apa yang menyebabkan pemerintah daerah mempertimbangkan untuk mendanai urusan pusat atau membantu instansi vertikal? 2. Apakah dukungan pendanaan pelaksanaan urusan Pusat berdampak baik atau buruk terhadap pengelolaan APBD dan/atau bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah? 3. Bagaimana perbaikan dan alternatif solusi untuk kendala yang dihadapi di tingkat pemerintah daerah dan pemerintah Pusat?

Tujuan 1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pendanaan daerah untuk urusan Pusat. 2. Menganalisis kendala dan tantangan pemerintah daerah dan instansi di tingkat pemerintah Pusat terkait dengan pelaksanaan dan atau pendanaan APBD untuk urusan pusat. 3. Mengkaji alternatif solusi terkait dengan permasalahan pelaksanaan pendanaan APBD untuk urusan Pusat.

Metode Sesuai dengan pertanyaan masalah dalam kajian ini, metode Penelitian yang digunakan mencakup: 1. Desk study terkait dengan regulasi kewenangan dan pengelolaan administrasi keuangan pemerintah daerah. 2. FGD (Focus Group Dicussion) dan kuesioner pendukung untuk instansi di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. In-depth interview atau follow-up FGD terhadap beberapa instansi di pemerintah pusat.

Desk study pemetaan regulasi dilakukan untuk mengidentifikasi faktor governance dan legalitas dari pelaksanaan atau bentuk pendanaan untuk fungsi terkait. Desk study juga mencakup analisis konteks kasus di negara lainnya yang mungkin dapat memberikan gambaran mengenai alternatif solusi dari permasalahan pelaksanaan atau pendanaan urusan pemerintah pusat oleh pemerintah daerah ini. Focus Group Discussion (FGD) akan dilakukan di beberapa sampel daerah, dan berdasarkan cakupan kemungkinan variasi bentuk pendanaan dan atau pelaksanaan urusan Pusat oleh

PENDAHULUAN

3

pemerintah daerah, ataupun seringnya dilakukan event nasional di daerah, maka daerah sampel untuk FGD akan mencakup: • 1 Daerah Otonom Baru (Provinsi Sulawesi Utara) • 1 Daerah Khusus/Istimewa (DI Yogyakarta) • 1 Kota/Kabupaten dan Provinsi (Badung dan Provinsi Bali) • 1 Provinsi (DKI Jakarta) • 2 Daerah Perbatasan (Kabupaten Sangihe dan Kota Sabang) Kuesioner FGD untuk tingkat pusat dan daerah didesain untuk mengidentifikasi pandangan partisipan terkait dengan pelaksanaan kewenangan dan bagaimana hal tersebut memberikan implikasi dalam pengelolaan APBD. Kemudian, sebagai pengembangan dari identifikasi struktur permasalahan terutama dalam konteks koordinasi, implementasi regulasi, dan juga untuk penanganan permasalahan tersebut akan dilakukan in-depth interview. Dalam hal ini, in-depth interview akan dilakukan untuk melengkapi informasi dari FGD yang dilakukan untuk instansi di daerah. Target in-depth interview di tingkat Pusat adalah untuk instansi pusat yang memang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pengelolaan APBD seperti BPKP, BPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta salah satu K/L atau lembaga di tingkat pusat seperti Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk mendukung desk study dan juga pengumpulan data primer melalui FGD (dan kuesionernya) dan in-depth interview, akan juga dilakukan pengolahan data sekunder terutama untuk data dan informasi yang terkait dengan bentuk penerimaan dan program pengeluaran yang dilakukan bersama antara tingkat pemerintah daerah dengan instansi pemerintah pusat, atau melalui identifikasi.

4

PENDAHULUAN

BAB II ISU KEWENANGAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN Latar Belakang

P

elaksanaan desentralisasi fiskal yang dimulai sejak tahun 2001 memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan pelayanan dasar kepada

masyarakat. Dalam hal pendanaan, hubungan keuangan antara pusat dan daerah ditunjukkan dengan pemberian dana transfer daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masing-masing jenis transfer daerah memiliki kriteria khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping adanya aktivitas transfer dana ke daerah, salah satu yang menjadi

perhatian

utama

dalam

pelaksanaan

desentralisasi

fiskal

ialah

adanya

kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada daerah. Penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah ini diatur melalui UU Nomor 32/2004, yakni enam kewenangan yang mutlak berada di tingkat pemerintah pusat: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah mendorong terlaksananya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Pembagian Kewenangan Antar Tingkat Pemerintahan Pembagian kewenangan pusat dan daerah telah diatur secara rinci dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 2 dalam PP 38/2007 membagi urusan

5

pemerintahan ke dalam urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan urusan yang dibagi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal tersebut juga menguraikan 31 bidang urusan pemerintahan yang dibagi bersama antartingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagai berikut. 1.

pendidikan;

2.

kesehatan;

3.

pekerjaan umum,

4.

perumahan;

5.

penataan ruang;

6.

perencanaan pembangunan;

7.

perhubungan;

8.

lingkungan hidup;

9.

pertanahan;

10. kependudukan dan catatan sipil; 11. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 12. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 13. sosial; 14. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 15. koperasi dan usaha kecil dan menengah; 16. penanaman modal; 17. kebudayaan dan pariwisata; 18. kepemudaan dan olahraga; 19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 21. pemberdayaan masyarakat dan desa; 22. statistik; 23. kearsipan; 24. perpustakaan; 25. komunikasi dan informatika; 26. pertanian dan ketahanan pangan; 27. kehutanan; 28. energi dan sumber daya mineral; 29. kelautan dan perikanan; 30. perdagangan; 31. perindustrian.

6

ISU KEWENANGAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN

PP Nomor 38/2007 tersebut juga menjelaskan secara rinci mengenai 26 bidang urusan wajib dan 8 bidang urusan pilihan. Adapun urusan-urusan wajib meliputi: 1.

pendidikan;

2.

kesehatan;

3.

lingkungan hidup;

4.

pekerjaan umum;

5.

penataan ruang;

6.

perencanaan pembangunan;

7.

perumahan;

8.

kepemudaan dan olahraga;

9.

penanaman modal;

10. koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11. kependudukan dan catatan sipil; 12. ketenagakerjaan; 13. ketahanan pangan; 14. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 15. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 16. perhubungan; 17. komunikasi dan informatika; 18. pertanahan; 19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 21. pemberdayaan masyarakat dan desa; 22. sosial; 23. kebudayaan; 24. statistik; 25. kearsipan; 26. perpustakaan. Sedangkan urusan-urusan pilihan meliputi: 1.

kelautan dan perikanan;

2.

pertanian;

3.

kehutanan;

4.

energi dan sumber daya mineral;

5.

pariwisata;

6.

industri;

7.

perdagangan;

8.

ketransmigrasian.


7

PP Nomor 38/2007 menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan didasarkan pada tiga kriteria utama: eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi; dengan memperhatikan hubungan antartingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Kriteria eksternalitas melihat dampak

dari

penyelenggaraan

urusan;

kriteria

akuntabilitas

melihat

aspek

pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan yakni tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul ialah yang bertanggung jawab atas urusan tersebut 2; dan kriteria efisiensi menekankan pada aspek daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan urusan pemerintahan, apakah lebih efisien apabila dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Lebih lanjut, dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar (Ayat 1) dan urusan pilihan berkaitan dengan urusan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah (Ayat 3). Dalam Lampiran, PP 38/2007 menyajikan secara komprehensif pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, untuk 31 bidang urusan pemerintahan, yang terbagi dalam bentuk 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan3. Meskipun telah terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, namun apabila pemerintah daerah lalai melaksanakan suatu urusan wajib, maka urusan wajib tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan dana yang bersumber dari APBD, sebelumnya didahului dengan teguran, instruksi, dan pemeriksaan, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 8. Adapun urusan-urusan yang belum dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diistilahkan dengan “urusan sisa”, maka kewenangan pelaksanaannya juga seperti urusan wajib disesuaikan dengan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan definisi yang tercantum di PP 36/2007. PP 38/2007 juga memberikan ruang kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota apabila akan melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran, maka harus mengajukan permohonan melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan pemerintah. PP 38/2007 menjadi landasan bagi pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap

Untuk kondisi tertentu, kriteria akuntabilitas sebenarnya lebih perlu untuk menyesuaikan bentuk kewenangan dengan juga pendanaan dari tingkat pemerintah terkait dan bukan hanya dilihat dari aspek penyelenggaraan kewenangannya saja. 3 Bentuk urusan pemerintahan ketenagakerjaan (urusan wajib) dan transmigrasi (urusan pilihan); urusan pemerintahan kebudayaan dan pariwisata terbagi menjadi urusan wajib yaitu urusan kebudayaan dan urusan pilihan adalah urusan pariwisata; urusan pertanian (urusan pilihan) dan ketahanan pangan (urusan wajib); serta urusan pemerintahan kelautan (urusan pilihan) dan perikanan (pilihan). 2

8


tingkatan pemerintahan seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan pembagian kewenangannya. Meskipun demikian, PP tersebut tidak menegaskan larangan bagi tiap tingkatan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak menjadi kewenangannya. Ketiadaan larangan tersebut menjadi celah yang pada akhirnya membuat pemerintah daerah kadang melaksanakan urusan yang tidak menjadi kewenangannya karena berbagai alasan, misalnya faktor kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Hal yang tidak diatur dalam regulasi tersebut ialah mekanisme koordinasi antartingkatan pemerintahan untuk tiap-tiap bidang, apabila suatu tingkat pemerintahan untuk kondisi tertentu melaksanakan urusan yang tidak menjadi kewenangannya. Ketiadaan mekanisme koordinasi ini berpotensi menimbulkan tumpang-tindih pelaksanaan kegiatan. Dari segi kriteria pembagian kewenangan, PP 38/2007 menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan definisi yang telah dipaparkan sebelumnya. Salah satu contoh yang mungkin tepat menggambarkan fenomena tersebut ialah perbaikan jalan nasional. Apabila sebuah jalan nasional rusak, idealnya pemerintah pusat yang harus melaksanakan perbaikan. Namun apabila jalan nasional tersebut terletak di kawasan strategis sebuah kabupaten/kota dan berdampak besar pada tingkat lokal, maka pemerintah kabupaten/kota juga akan terdorong untuk merawat jalan tersebut. Meskipun tidak dapat digeneralisasi untuk semua urusan, fakta ini membuktikan bahwa dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan urusan yang tidak menjadi kewenangan tingkat pemerintahan tertentu. Penafsiran kriteria eksternalitas akan menjadi abu-abu apabila dikaitkan dengan Pasal 13 dalam PP 38/2007 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah akan dikelola bersama oleh daerah terkait. Di sisi lain, menurut kacamata eksternalitas, urusan tersebut seharusnya menjadi urusan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, dalam Penjelasan juga disebutkan bahwa peranan pemerintah pusat ialah memfasilitasi kerja sama antardaerah. Untuk menghindari potensi tumpang-tindih penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, pasal tersebut membutuhkan penafsiran lebih detail apabila dikaitkan dengan kriteria eksternalitas dalam pembagian urusan pemerintahan atau penjelasan lebih detail mengenai definisi dan cakupan kriteria eksternalitas.

Perspektif Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan ke pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, menyatakan bahwa tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan SKPD kabupaten/kota dengan provinsi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengaturan menurut PP 38/2007 tentang kewenangan SKPD kabupaten/kota dengan provinsi sudah relatif baik. Disamping itu, para responden juga mengungkapkan bahwa tumpang tindih antara kewenangan urusan pemerintah daerah dengan pusat juga tidak terjadi.


9

N=124

N=126

N=124

Gambar 2.1 Posisi Kewenangan Antartingkat Pemerintahan: Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat Seperti terlihat pada Gambar 2.1, sekitar 65% responden menyatakan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, maupun yaitu antara pemerintah provinsi dengan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota di tingkat pemerintah daerah. Kenyataan tersebut tampaknya juga didukung dengan adanya kegiatan pelaksanaan urusan bersama antara pemerintah daerah dengan instansi pusat. Adanya kegiatan urusan bersama tersebut memberikan gambaran bahwa koordinasi dalam hal pelaksanaan kewenangan antara pusat dan daerah berjalan relatif cukup baik. Kondisi yang demikian sebaiknya dipertahankan secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

N=125

Gambar 2.2 Frekuensi Koordinasi dengan Instansi Pusat Dibandingkan dengan Provinsi

10


Tidak terjadinya tumpang tindih antara kewenangan urusan pemerintah daerah dengan pusat adalah merupakan hal yang wajar dan logis terjadi sebab frekuensi koordinasi antara daerah provinsi dengan pusat lebih sering dilakukan. Dari Gambar 2.2, terlihat bahwa lebih kurang 58% responden menyatakan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi pemerintah pusat dilakukan lebih sering dan hanya 4% saja responden yang menyatakan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi pusat maupun antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatan/kota tidak pernah dilakukan. Dengan lebih seringnya koordinasi dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dengan instansi pemerintah pusat jelas dapat mengurangi terjadinya tumpang tindih dalam masalah kewenangan. Adanya

tumpang

tindih

kewenangan

dan

juga

kurangnya

koordinasi

antartingkat

pemerintahan mungkin mendorong adanya atau tingginya kecenderungan pendanaan dari APBD untuk urusan pusat, terlebih karena konsekuensi dari pemerintah di tingkat daerah yang berhadapan langsung dengan penerima manfaat. Sebagai implikasinya, penerima manfaat atau masyarakat akan cenderung untuk mengharapkan tindakan atau bentuk perbaikan pelayanan justru dari tingkat pemerintah daerah. Dalam konteks ini, kalaupun terjadi kewenangan pusat yang dilakukan dan didanai dengan APBD provinsi, adalah karena adanya tuntutan yang sangat mendesak oleh masyarakat seperti perbaikan jalan yang rusak.


11

BAB III

IDENTIFIKASI BENTUK PENDANAAN APBD UNTUK URUSAN PUSAT

U

ntuk mengetahui pola dan penyebab dari pendanaan urusan pusat melalui APBD seperti yang telah dijelaskan di bagian pendahuluan, pengumpulan informasi dilakukan melalui kunjungan ke beberapa sampel daerah dan penyebaran kuesioner untuk

tingkat pemerintah provinsi. Dari Tabel 3.1 yang merangkum contoh kasus pendanaan APBD untuk urusan pusat, pada dasarnya jenis kegiatan atau urusan pusat yang didanai melalui APBD cukup beragam dan tidak hanya disebabkan dari hal yang relatif belum jelas aspek kewenangannya. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan hal-hal berikut. 1) Kegiatan infrastruktur yang cukup jelas diatur dalam regulasi pembagian kewenangan (PP 58 Tahun 2007) merupakan urusan pusat (seperti pembangunan atau perbaikan jalan nasional); 2) kegiatan pembangunan atau perbaikan fasilitas tertentu seperti gedung dan atau sarana penunjang yang dibutuhkan instansi vertikal yang ada di daerah, termasuk juga dukungan untuk kegiatan penyambutan atau penyelenggaraan acara instansi vertikal; 3) bagian dari pembelian aset yang kemudian diserahkan kepada instansi vertikal (misalnya terkait dengan pembebasan lahan untuk sarana dan prasarana insfrastruktur yang dibangun oleh pemerintah pusat), dan juga bantuan pendanaan untuk instansi vertikal (seperti KPUD) yang merupakan implikasi regulasi sektoral mengenai urusan atau fungsi pemerintah pusat yang perlu didukung oleh pemerintah daerah; 4) kegiatan yang termasuk dan sudah diatur sebagai urusan bersama, seperti kegiatan atau program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, pengelolaan kawasan

12

konservasi (kehutanan), dan pengelolaan atau dukungan untuk pembangunan pelabuhan atau bandara.

Sebab dan Motivasi Pendanaan Melalui APBD Berdasarkan hasil FGD dan juga kuesioner seperti yang terangkum dalam Tabel 3.1, berikut merupakan perspektif di tingkat pemerintah daerah mengenai penyebab pendanaan melalui APBD untuk bantuan dan atau pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintah pusat: 1) untuk urusan pusat yang sudah relatif jelas, terdapat pengelolaan yang belum optimal dalam fasilitas atau kegiatan terkait, misalnya kualitas fasilitas yang relatif kurang seperti kondisi jalan yang rusak ataupun kurangnya staf administrasi untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat; dalam hal ini, pemerintah pusat dianggap lambat merespon dalam melaksanakan tugasnya yang akhirnya berdampak langsung ke persepsi masyarakat mengenai pelayanan pemerintah daerah; 2) tidak tersedianya kecukupan dana operasional dari instansi vertikal yang melakukan fungsinya di daerah untuk fasilitas yang dibangun oleh pemerintah pusat; 3) pendanaan dari pemerintah pusat yang relatif lambat atau belum terealisasi walaupun sudah direncanakan, sehingga perlu dilakukan pendanaan oleh daerah terlebih dahulu; adanya kebutuhan fasilitas dari instansi vertikal yang ternyata belum atau tidak dianggarkan di tingkat pemerintah pusat; 4) ketidakjelasan

kewenangan

mengenai

urusan

bersama

dari

aspek

regulasi

penyelenggaraannya, meskipun tujuan atau manfaat dari pelaksanaan kegiatan tertentu dipandang oleh pemerintah daerah sebagai prioritas pemerintah daerah. Misalnya untuk DKI Jakarta, penanggulangan banjir merupakan prioritas Pemda DKI Jakarta sehingga walaupun dalam pengelolaan sungai terdapat aspek kewenangan yang berbeda, namun tetap dilakukan oleh pemerintah daerah dengan justifikasi dalam keadaan darurat. Apabila dikaitkan dengan pandangan responden dari instansi di tingkat pemerintah pusat seperti yang terangkum dalam Tabel 3.2, relatif tidak jauh berbeda dengan pandangan responden di tingkat pemerintah daerah. Dalam hal ini, perspektif mengenai pendanaan dari APBD untuk urusan pusat adalah dari in-depth interview dengan instansi di tingkat pemerintah pusat, terutama dari instansi yang melakukan evaluasi penyelenggaraan fungsi pelayanan oleh pemerintah daerah yaitu Kementerian Dalam Negeri, BPKP yang melakukan pendampingan dan bantuan untuk evaluasi internal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta BPK yang melakukan evaluasi terhadap pengelolaan APBD. Secara umum, evaluasi yang selama ini dilakukan terkait dengan isu pendanaan dari APBD terkait dengan urusan

IDENTIFIKASI BENTUK PENDANAAN APBD ...

13

pusat, juga mempertimbangkan hal yang mendasari pendanaan tersebut, misalnya apakah memang terdapat hal-hal yang perlu segera ditangani terutama apabila hal tersebut berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Konteks pembagian kewenangan berimplikasi pada prinsip bahwa terdapat kesesuaian antara pendanaan dan fungsi atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan setiap level atau instansi tingkat pemerintahan. Misalnya dalam hal pendidikan, pembagian kewenangan relatif telah cukup jelas, seperti juga halnya pembagian kewenangan di sektor infrastruktur. Namun salah satu isu besar adalah bahwa konsistensi untuk pembagian kewenangan seringkali tidak tercermin dari regulasi dan peraturan yang ada. Regulasi yang terfragmentasi dan juga kecenderungan kerangka regulasi sektoral yang dalam hal tertentu tidak konsisten dengan pembagian kewenangan yang ada di Undang-Undang pemerintahan daerah merupakan tantangan tersendiri untuk bentuk evaluasi yang perlu dilakukan. Sehingga untuk bentuk-bentuk aktivitas yang relatif sama, dapat saja diperlakukan berbeda hanya karena perbedaan bentuk dukungan legalitas peraturan. Tabel 3.1 Contoh Kasus dan Identifikasi Sebab untuk Pendanaan melalui APBD untuk Urusan Pusat Makassar dan Sulawesi Selatan

Badung dan Bali

Sulawesi Utara dan Sangihe

Sabang

DKI Jakarta

Kuesioner

Kasus *Pembebasan lahan

*Ada surat *Terdapat aset dari *Anggaran *Aset dari *Aset pusat permohonan pusat yang belum untuk gurupusat yang yang belum bantuan untuk guru dari belum diserahkan dihibahkan *Musrenbang instansi vertikal Kementerian dihibahkan ke daerah Daerah yang ada di Bali *Pembebasan Agama ke daerah *Pemeliharaan lahan *Pengelolaan *Perbaikan jalan *Bantuan *Pendanaan aset yang *Daerah mengjalan nasional rusak dan urusan kawasan dibeli cover dana pemeliharaan penyeberanga konservasi dengan *Pengamanan tanggap darurat n dan *Pencatatan dana pelabuhan dan kunjungan perbaikan ganda aset dekonsentra presiden *Musrenbang *Terdapat aset antara Dinas si jalan negara dari pusat yang PU dengan *Dana *Pembangunan belum *Perawatan aset Kementerian *Penanganan operasional fasilitas oleh yang belum kerusakan dihibahkan PU untuk aset dari pusat, namun dihibahkan sungai yang pusat yang penggunaannya *Pengamanan dari pusat dan *Perbaikan menjadi belum tidak optimal event pusat tidak memiliki jalan kewenangan dihibahkan dokumen nasional pusat *Bantuan untuk *Pemberian lahan *Pembangunan kepada instansi *Bantuan PNPM sektor pos polisi vertikal pertanian kepada instansi *Anggaran traffic *Penalangan dana vertikal (TNI) light di jalan PNPM Mandiri nasional Pedesaan *Penyambutan kunjungan pusat

14


Makassar dan Sulawesi Selatan

Badung dan Bali

Sulawesi Utara dan Sangihe

Sabang

DKI Jakarta

Kuesioner

Sebab *Pusat tidak *Jalan rusak *Pusat terlambat *Urusan *Pemda *Belum ada melaksanakan menuju ke objek menurunkan penyeberanga merasa ikut regulasi sesuatu yang dana tanggap n di pusat bertanggung pengelolaan wisata kadang menjadi jawab sungai yang darurat masih rumit menjaga sasaran provinsi *Status rinci pelabuhan *Pusat tidak *Dana kawasan *Bantuan pusat memberikan pembiayaan *Kebijakan belum jelas konservasi untuk keperluan dana operasional jalan terlambat satwa pusat tidak traffic light masih *Status jalan yang pemeliharaan turun dari sinkron tidak dipisahkan fasilitas yang *Desakan dari dengan kurang pusat kepemilikannya masyarakat otonomi dibangun *Membutuhkan dan gubernur daerah dan *Kekurangan waktu lama *Bangunan fisik untuk segera Jakarta tenaga untuk bantuan selesai dibangun, memperbaiki sebagai penyuluh untuk namun lahan dana dari pusat ibukota jalan PNPM sektor belum negara pertanian dibebaskan *Pusat tidak *Ketidakjelasan memberikan status bangunan tanggung jawab, tetapi *Pemotongan dana memberikan PNPM Mandiri dana Pedesaan dari pusat *Adanya banjir yang *Anggaran merusak penyambutan fasilitas kunjungan pusat sungai belum dianggarkan di APBD


15

Tabel 3.2 Perspektif Instansi di Tingkat Pemerintah Pusat untuk Contoh Kasus dan Sebab dari Pendanaan melalui APBD untuk Urusan Pusat Instansi Pusat Kasus *Pemeliharaan aset pusat oleh daerah *Bantuan Pemda untuk instansi vertikal (keamanan) dan perbaikan jalan nasional

BNPP

Kemendagri

BPKP

BPK

*Perbaikan jalan provinsi oleh pemerintah kabupaten*

*Kasus APBD untuk urusan pusat di sektor pendidikan tinggi, kepolisian, TNI

*APBD untuk membantu unit kerja pusat: kendaraan dinas, tanah, rumah dinas, perbekalan makanan, Muspida

*Pendanaan APBD untuk urusan pusat: bidang pendidikan, agama

*Penyediaan tanah oleh daerah, untuk pembangunan gedung yang menjadi urusan pusat Sebab *Ego sektoral dengan regulasi masing-masing *Motivasi dan penyebab pendanaan APBD untuk urusan pusat: kebutuhan, asas manfaat, perintah atasan, kemanusiaan, kurangnya dana dan dukungan pusat

*Kebutuhan masyarakat dan prosedur dari provinsi yang membutuhkan banyak waktu*

*Kebutuhan dan kepentingan masyarakat

*Bantuan untuk instansi kejaksaan, kepolisian

*Kebutuhan riil di lapangan

*Faktor kebanggaan daerah

*Ada kebijakan Pemda yang berimplikasi pada bidang keamanan *Perbaikan jalan nasional karena ketidakpuasan dari masyarakat *Pusat tidak optimal membantu daerah karena: jauh dari jangkauan, bukan prioritas

Pendanaan APBD untuk Urusan Pusat Berdasarkan Jenis Urusan Urusan pemerintah pusat, seperti dijelaskan dalam Bab 2, diklasifikasikan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Berdasarkan hasil kuesioner, kemungkinan urusan pemerintahan yang relatif mendapatkan dukungan pendanaan dari APBD dapat di-proxy dari identifikasi peluang tumpang-tindih kewenangan antar tingkat pemerintahan, seperti terlihat dalam Gambar 3.1.

16


Gambar 3.1 Peluang Terjadinya Tumpang-tindih Kewenangan Antara Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi

Meskipun

koordinasi

telah

dilaksanakan

oleh

pemerintah

pusat,

provinsi,

serta

kabupaten/kota, namun peluang terjadinya tumpang tindih kewenangan antartingkatan pemerintahan tersebut masih bisa terjadi. Hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner menemukan bahwa peluang tumpang-tindih kewenangan yang paling besar terjadi di bidang Pekerjaan Umum dan bidang Pendidikan. Hasil penelitian membuktikan bahwa lebih dari 80% tumpang-tindih terjadi pada kedua bidang tersebut. Disamping itu, tumpang tindih kewenangan pelayanan yang juga cukup besar juga terjadi pada bidang kesehatan. Cukup tingginya tumpang tindih kewenangan antartingkat pemerintahan tersebut tampaknya wajar terjadi sebab alokasi dana pada ketiga bidang itu juga paling besar, namun pengawasan yang dilakukan hanya bersifat parsial. Berkaitan dengan hal tersebut, BPK menyarankan agar pihak penyusun anggaran di Kementerian Keuangan juga perlu melakukan pengawasan terhadap Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disusun oleh pemerintah pusat dan daerah. Selama pengawasan terhadap RKA tidak dilakukan, maka kemungkinan akan sulit untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih pelaksanaan anggaran antartingkat pemerintahan (lihat Gambar 3.2).


17

Gambar 3.2 Peluang Terjadinya Tumpang-tindih Kewenangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Pendanaan urusan oleh pemerintah daerah terhadap kewenangan pemerintah pusat tampaknya disebabkan oleh beberapa hal. Hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan dalam menentukan pembiayaan ini adalah karena pusat tidak atau kurang optimal melaksanakan kewenangannya. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pusat yang sangat banyak terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, juga terbatasnya jumlah SDM yang dapat menangani kegiatan pusat di daerah. Disamping itu, pusat juga seringkali tidak mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kewenangannya di daerah, misalnya biaya pemeliharaan gedung sekolah, rumah sakit, kendaraan ambulans, pemeliharaan jalan, pemeliharaan lampu jalan, serta pemeliharaan rambu-rambu jalan. Kondisi yang demikian menyebabkan Pemda memilih untuk menggunakan dana dari APBD meskipun sebelumnya tidak direncanakan. Hal ini mengakibatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi tidak transparan dan kurang akuntabel, karena menggunakan anggaran untuk mendanai kegiatan yang bukan merupakan kewenangannya. Adanya pemberian tambahan penugasan yang diberikan oleh pusat kepada daerah juga merupakan faktor penyebab yang cukup besar dalam hal pendanaan urusan pusat oleh pemerintah daerah. Pemberian tambahan penugasan yang tidak diikuti dengan dana yang memadai telah mendorong daerah untuk mendanai urusan pusat tersebut dengan menggunakan APBD. Salah satu contohnya ialah kegiatan KPU yang tidak didanai secara maksimal oleh pusat telah mengakibatkan daerah mengalokasikan dana APBD untuk

18


membiayainya. Apabila kondisi tersebut dibiarkan terus-menerus, tentu menimbulkan dampak negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Gambar 3.3 Penyebab Pendanaan Urusan Pusat oleh Pemerintah Daerah

Gambar 3.4 Bidang-Bidang Lain yang Berpotensi Tumpang-tindih


19

Disamping bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, beberapa bidang lain yang memiliki potensi besar untuk tumpang tindih dalam pembiayaan adalah bidang pertanian, kelautan, pariwisata, dan pemerintahan. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa lebih kurang 16% responden menyatakan terdapat potensi tumpang-tindih pada bidang pertanian, sebanyak 15% responden menyatakan potensi tumpang-tindih pada bidang kelautan, dan 9% responden untuk potensi tumpang-tindih bidang pariwisata. Sementara itu, untuk bidang lainnya seperti infrastruktur, pemerintahan, dan penanggulangan bencana, masing-masing hanya 1%, 1%, dan 4%. Sedangkan untuk beberapa bidang lainnya hanya memperoleh jawaban tidak lebih dari 1% responden. Relatif tingginya pilihan responden terhadap tiga bidang lain yang berpotensi tumpang-tindih adalah sangat logis dan rasional. Hal ini disebabkan selama ini ketiga bidang tersebut mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dari K/L dengan kegiatan yang juga banyak dilaksanakan di daerah. Disisi lain, pengawasan terhadap penggunaan dana yang besar tersebut relatif kurang. Kalaupun ada pengawasan yang dilakukan oleh BPK dan/atau BPKP, pengawasan tersebut lebih bersifat parsial atau terpisah satu sama lain. Lemahnya perencanaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana mengakibatkan pengelolaan anggaran sulit dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebagai akibatnya, peluang tumpang-tindih anggaran selalu terjadi secara berkelanjutan.

20


BAB IV

ADMINISTRASI PENDANAAN APBD UNTUK URUSAN PUSAT Pengelolaan dalam APBD Seperti terlihat dalam Tabel 3.2, untuk tingkatan tertentu misalnya pandangan dari responden Kementerian Dalam Negeri, pengelolaan dalam APBD perlu mengacu pada keterkaitan antara fungsi dan pendanaannya. Untuk itu, pendanaan melalui APBD untuk instansi vertikal ataupun fungsi yang seharusnya dilakukan oleh instansi vertikal perlu dimasukkan sebagai bentuk bantuan atau hibah kepada instansi vertikal yang disertai pengalihan aset dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal atau pemerintah pusat.

Gambar 4.1 Apakah Pemerintah Daerah Melakukan Koordinasi dengan Pusat dalam Hal Berikut?

21

Berdasarkan hasil kuesioner seperti yang terlihat dalam Gambar 4.1, mengenai konteks pengelolaan hibah untuk instansi vertikal, koordinasi dilakukan antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal terkait dan umumnya bantuan didasarkan pada permintaan dari instansi vertikal tersebut. Dalam hal ini, informasi dari BPK menyebutkan bahwa proses audit atau pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, untuk konteks bantuan keuangan kepada instansi vertikal, memang tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap laporan keuangan instansi vertikal terkait. Hal yang perlu dihindari adalah adanya overlapping dan juga konteks pendanaan berganda untuk kegiatan yang sama. Terkait dengan pengelolaan dalam APBD, bentuk hibah kepada instansi vertikal merupakan mata anggaran yang mungkin digunakan. Namun, pencatatan melalui mata anggaran ini tidak banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini kemungkinan terkait dengan fungsi yang tidak masuk dalam kewenangan pemerintah daerah, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan, bantuan untuk pelaksanaan kegiatan diperkirakan rendah dalam hal transparansi pencatatannya serta dalam aspek kelengkapan dan kebenaran informasi pencatatan kegiatan di mata anggaran dalam laporan realisasi APBD.

Belanja Daerah dan Hibah Daerah Berdasarkan Pasal 20 Ayat 3 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, definisi belanja daerah ialah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sedangkan Pasal 26 menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Prioritas belanja wajib adalah untuk hal-hal yang berhubungan dengan melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat untuk memenuhi kewajiban daerah dalam pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, jaminan sosial. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi sesuai dengan tingkatan pemerintahan; berdasarkan urusan pemerintahan dan klasifikasi berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan negara4; atau klasifikasi menurut program dan kegiatan yang disesuaikan dengan urusan

Klasifikasi berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pelayanan umum, keamanan dan ketertiban, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, perlindungan sosial. Adapun jenis-jenis belanja meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak terduga. Belanja pegawai serta belanja barang dan jasa dikelompokkan dalam belanja mengikat karena dibutuhkan terus-menerus. Sedangkan keperluan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dimasukkan dalam belanja wajib.

4

22

ADMINISTRASI PENDANAAN APBD UNTUK URUSAN PUSAT

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

daerah.

Klasifikasi

berdasarkan

urusan

pemerintahan mengacu pada kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Klasifikasi belanja menurut PP 58/2005 tersebut telah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan telah ditegaskan bahwa belanja daerah dipergunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Dengan demikian, penggunaan aset daerah untuk sesuatu yang bukan merupakan kewenangan daerah, bertentangan dengan PP 58/2005 tersebut. Apabila hanya mengacu kepada Pasal 26 Ayat (1) PP 58/2005, maka seolah-olah tidak ada ruang bagi pemerintah daerah untuk “melaksanakan” urusan pemerintah pusat. Namun, ternyata hal tersebut masih dimungkinkan dengan mekanisme hibah daerah. Secara khusus, perihal hibah daerah diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Dalam Pasal 2, disebutkan bahwa hibah daerah meliputi hibah kepada pemerintah daerah dan hibah dari pemerintah daerah. Berkaitan dengan belanja daerah, maka pembahasan akan dititikberatkan pada hibah dari pemerintah daerah. Hibah daerah diartikan sebagai pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Sesuai dengan Pasal 8 pada PP 2/2012, hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, serta badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Khusus mengenai hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, ada dua ketentuan yang mengatur: hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/atau hibah hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN. Secara tidak langsung, ayat ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan urusan pemerintah pusat melalui mekanisme hibah, sepanjang urusan tersebut tidak mendapatkan pendanaan dari APBN dan pemerintah pusat mencatat hibah tersebut sebagai penerimaan negara. Apabila ditelusuri lebih jauh, maka dapat ditemukan bahwa mungkin terdapat urusan-urusan dalam lingkup kewenangan pemerintah pusat yang tidak dibiayai oleh APBN. Urusan-urusan seperti ini dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk dilaksanakan dan dibiayai oleh APBD. Sisi positif dari klausul ini ialah menghindari adanya perhitungan ganda dalam pembelanjaan APBN dan APBD. Adapun dampak negatif yang mungkin muncul ialah moral hazard dari pemerintah pusat, yakni tidak mengalokasikan anggaran dari APBN untuk membiayai sesuatu yang menjadi urusan atau kewenangannya. Pemberian hibah dari pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut mengindikasikan bahwa


23

pencapaian standar pelayanan masih menjadi hal yang harus diprioritaskan sebelum melaksanakan hibah dari daerah. Dalam pengelompokannya, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur bahwa hibah dalam bentuk uang termasuk dalam belanja tidak langsung, sedangkan hibah berbentuk barang/jasa dimasukkan dalam belanja langsung dan diformulasikan dalam program dan kegiatan. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja hibah termasuk dalam jenis belanja operasional dan dicatat dalam akun Hibah. Adapun rincian mengenai belanja hibah dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Biasanya, CaLK akan menjelaskan beberapa item penting seperti penerima hibah dan nominal yang dihibahkan. Permendagri 39/2012 juga menyebutkan bahwa Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) pada PP 2/2012, pelaksanaan hibah daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat harus disertai dengan Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan Menteri atau pejabat yang diberi kuasa. Selanjutnya dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Perjanjian Hibah Daerah minimal harus memuat: tujuan, jumlah, sumber, penerima, persyaratan, tata cara penyaluran, tata cara pelaporan dan pemantauan, hak dan kewajiban pemberi dan penerima, serta sanksi. Adapun dalam konteks hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, maka salinan perjanjian Hibah Daerah wajib disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pimpinan kementerian negara/lembaga pemerintah non-kementerian terkait. Hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah, berupa uang disalurkan melalui Menteri atau kuasanya dan berupa barang/jasa diterima

oleh

Menteri

atau

kuasanya,

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. Pasal-pasal tersebut memberikan arahan mekanisme dan administrasi yang harus ditempuh dalam rangka pelaksanaan hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Apabila mekanisme tersebut telah ditempuh, maka hibah berarti sudah terlaksana dan aset yang dihibahkan sudah beralih kepemilikan. Tabel 4.1 menggambarkan konteks mata anggaran hibah daerah yang cenderung tinggi di tahun 2012 dan 2013. Untuk periode tahun 2010 dan 2011, hibah daerah tidak pernah melebihi 5% dari total belanja pemerintah daerah. Namun seperti terlihat di Tabel 4.1, khusus untuk tingkat pemerintah provinsi, rata-rata persentase hibah daerah dari total pengeluaran pemerintah provinsi adalah sekitar 38% untuk tahun 2012 dan 21% untuk tahun 2013. Apabila mata anggaran hibah daerah lebih didominasi untuk bentuk dukungan pendanaan untuk urusan pemerintah pusat terutama di tingkat kabupaten dan atau kota, kemungkinan nilai-nya

24


tidak lebih dari 2% dari total pengeluaran pemerintah daerah tingkat pemerintah kabupaten dan kota. Tetapi untuk tingkat pemerintah provinsi, melihat tren belanja hibah yang cukup besar di tahun 2012 dan 2013, kecenderungannya akan relatif lebih besar. Dalam hal ini, untuk hibah daerah yang dialokasikan dalam anggaran pemerintah provinsi, dapat mengacu pada alokasi hibah untuk tingkat pemerintahan kabupaten dan atau kota dari pemerintah provinsi, ataupun hal yang terkait dengan hibah untuk pemerintah pusat. Tabel 4.1 Persentase Hibah dari Total Pengeluaran Nama Provinsi Rata-rata Minimum Maksimum Prov. Aceh Prov. Sumatera Utara Prov. Sumatera Barat Prov. Riau Prov. Jambi Prov. Sumatera Selatan Prov. Bengkulu Prov. Lampung Prov. DKI Jakarta Prov. Jawa Barat Prov. Jawa Tengah Prov. DI Yogyakarta Prov. Jawa Timur Prov. Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Tengah Prov. Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Timur Prov. Sulawesi Utara Prov. Sulawesi Tengah Prov. Sulawesi Selatan Prov. Sulawesi Tenggara Prov. Bali Prov. Nusa Tenggara Barat Prov. Nusa Tenggara Timur Prov. Maluku Prov. Papua Prov. Maluku Utara Prov. Banten Prov. Bangka Belitung Prov. Gorontalo Prov. Kepulauan Riau Prov. Papua Barat Prov. Sulawesi Barat Prov. Kalimantan Utara

2010 P KK 4% 3% 1% 1% 10% 5% 7% 3% 10% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 2% 3% 2% 2% 3%

2011 P KK 5% 2% 1% 0.1% 14% 5% 8% 4% 8% 2% 2% 2% 5% 4% 1% 2% 14% 1% 2% 2%

2012 P KK 38% 3% 10% 0.1% 60% 10% 22% 5% 55% 2% 37% 3% 35% 7% 23% 2% 52% 3% 28% 4%

2% 2% 1% 5% 7% 3% 7% 5% 6% 10% 1% 3% 1% 10% 9% 1% 2% 1%

2% 3% 3% 2% 3% 2% 2% 4% 4% 2% 3.0% 2.0% 2.0% 3.0% 2% 1% 2% 3%

3% 8% 1% 1% 10% 4% 2% 3% 8% 3% 8%

10% 45% 60% 45% 53% 49% 31% 22%

8% 4% 3% 6% 5%

3.0% 5% 3.0% 4% 4% 1.0%

3% 3% 3% 3% 3% 2% 1% 2% 5% 2% 0.7% 1.0% 0.12% 0.17% 0.32% 0.2% 0.3% 1%

9%

0.2%

10% 5% 4% 3% 5% 3% 4% 1% 1% 1% 0.1% 0.2% 0.2%

0.4% 46% 0.2% 1% 0.2%

2013 P KK 21% 3% 0% 1% 44% 5% 12% 3% 27% 1% 2% 1% 17% 4% 0% 2% 36% 2% 13% 1% 5% 1% 5% 5% 41% 4% 42% 4% 27% 3% 41% 5% 18% 3% 15% 4% 11% 2% 14% 4% 15% 2% 17% 2% 29% 2% 18% 1% 24% 5% 28% 3% 44% 2% 36% 3% 8% 4% 23% 2% 25% 3% 17% 3% 18% 2% 3% 12% 3% 25% 4% 0% 4%

Catatan: - tidak ada data realisasi APBD untuk pemerintah provinsi terkait. Sumber: Kementerian Keuangan


25

Belanja Tidak Terduga dan Pendanaan Keadaan Darurat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja tidak terduga merupakan salah satu klasifikasi belanja daerah berdasarkan jenis belanja. Lebih lanjut, Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan mengenai belanja tidak terduga, yakni belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, misalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Belanja tidak terduga ini juga termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sah. Adapun definisi kegiatan yang bersifat tidak biasa ialah untuk tanggap

darurat

dalam

rangka

pencegahan

gangguan

stabilitas

penyelenggaraan

pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat di daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menambahkan bahwa belanja tak terduga atau disebut juga belanja lain-lain juga mencakup pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Pusat/Daerah. Salah satu regulasi lebih teknis yang mengatur mengenai belanja tidak terduga ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Dalam Permendagri ini, dijelaskan bahwa

penganggaran

belanja

tidak

terduga

dilakukan

secara

rasional

dengan

mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya (2014) dan proyeksi kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan berada di luar kendali pemerintah daerah. Pos belanja tidak terduga juga dapat digunakan untuk pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 162 Permendagri 13/2006. Adapun kriteria keadaan darurat ialah sebagai berikut. 1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya. 2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang. 3. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. 4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Apabila anggaran dalam belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan tersebut, maka terdapat dua pilihan, yakni:

26


1. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD; dan/atau 2. memanfaatkan uang kas yang tersedia. Pendanaan keadaan darurat juga termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, antara lain: 1. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, 2. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Pendanaan untuk kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. Apabila keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Meskipun demikian, pengeluaran tersebut diformulasikan dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah disetujui oleh sekretaris daerah. Pelaksanaan pendanaan berbagai kegiatan darurat didahului dengan penetapan melalui peraturan kepala daerah. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pola porsi belanja tidak terduga terhadap total pengeluaran untuk tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota relatif sama yaitu selama periode 2010-2013, umumnya tidak lebih dari 0,2%. Tabel 4.2 Persentase Belanja Tidak Terduga Terhadap Total Pengeluaran Nama Provinsi Prov. Aceh Prov. Sumatera Utara Prov. Sumatera Barat Prov. Riau Prov. Jambi Prov. Sumatera Selatan Prov. Bengkulu Prov. Lampung Prov. DKI Jakarta Prov. Jawa Barat Prov. Jawa Tengah Prov. DI Yogyakarta Prov. Jawa Timur Prov. Kalimantan Barat

2010 P KK 0.09% 0.31% 0.02% 0.12% 0.17% 0.39% 0.03% 0.04% 0.13% 0.15% 0.02% 0.38% 0.85% 0.12% 1.68% 5.10% 0.00% 0.00% 0.01% 0.25% 0.41% 0.10% 0.24% 0.20% 0.41% 0.16% 0.11% 0.15%

2011 P KK 0.72% 0.25% 0.00% 0.16% 0.16% 0.30% 0.00% 0.15% 0.21% 0.12% 0.02% 0.19% 0.00% 0.10% 1.36% 0.09% 0.00% 0.00% 0.01% 0.10% 0.05% 0.15% 0.00% 0.10% 0.58% 0.12% 0.00% 0.26%


2012 P KK 1.24% 0.12% 0.04% 0.14% 0.09% 0.34% 0.00% 0.13% 0.11% 0.33% 0.02% 0.30% 0.00% 0.11% 0.64% 0.16% 0.01% 0.01% 0.05% 0.11% 0.07% 0.14% 0.07% 0.06% 0.46% 0.08% 0.26%

2013 P KK 0.60% 0.23% 0.01% 0.12% 0.04% 0.18% 0.00% 0.04% 0.11% 0.08% 0.01% 0.30% 0.11% 0.16% 0.57% 0.13% 0.03% 0.03% 0.00% 0.10% 0.03% 1.13% 0.00% 0.01% 0.48% 0.07% 0.00% 0.28%

27

Nama Provinsi Prov. Kalimantan Tengah Prov. Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Timur Prov. Sulawesi Utara Prov. Sulawesi Tengah Prov. Sulawesi Selatan Prov. Sulawesi Tenggara Prov. Bali Prov. Nusa Tenggara Barat Prov. Nusa Tenggara Timur Prov. Maluku Prov. Papua Prov. Maluku Utara Prov. Banten Prov. Bangka Belitung Prov. Gorontalo Prov. Kepulauan Riau Prov. Papua Barat Prov. Sulawesi Barat Prov. Kalimantan Utara Rata-Rata Maksimum

P

2010

KK

P

2011

KK

P

2012

KK

P

2013

KK

0.12%

0.08% 0.13% 0.08% 0.01% 0.14% 0.05% 0.07%

0.12% 0.00% 0.13% 0.00% 0.12%

0.19% 0.08% 0.18% 0.32% 0.13%

0.21% 0.86%

0.17% 0.14%

0.07%

0.07% 0.25% 0.15% 0.03% 0.05% 0.18%

0.12%

0.22%

0.10%

0.09% 0.11%

0.77% 0.18% 0.10% 0.00% 0.20% 0.13% 0.03% 0.00% 0.07% 0.00%

0.12% 0.27% 0.90% 0.19% 0.13% 0.16% 0.21% 0.44% 0.29% 0.15% 0.04%

0.22% 1.68%

0.36% 0.18% 0.16% 0.18% 5.10% 1.36% 0.63% 1.24%

0.07% 0.06% 0.10% 0.06% 0.05% 0.08% 0.00% 0.08% 0.62% 0.00% 0.06% 0.07% 0.09% 0.07% 0.06% 0.14% 0.17% 0.17% 0.00% 0.25% 0.37% 0.33% 0.09% 0.11%

0.63% 0.29% 0.44% 0.08% 0.02% 0.00% 0.00% 0.07%

0.11% 0.20% 0.16% 0.00% 0.16% 0.00% 0.26% 0.00% 0.00% 0.01% 0.24% 0.21% 0.08% 0.35% 0.03% 0.00% 0.17% 0.11% 0.62% 0.60%

0.14% 0.37% 1.06% 0.21% 0.08% 0.05% 0.05% 0.10% 0.04% 0.47% 0.00% 0.19% 1.13%


Belanja Bantuan Sosial Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja bantuan sosial merupakan salah satu jenis klasifikasi belanja daerah berdasarkan jenis belanja. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga menyebutkan bahwa belanja daerah merupakan salah satu jenis belanja operasi, yakni pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberikan manfaat dalam jangka pendek. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan

28


masyarakat. Bantuan sosial tidak diberikan secara terus-menerus atau tidak berulang dalam setiap tahun anggaran, selektif, dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Bantuan dalam uang dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib untuk memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu jenis yang juga dianggarkan dalam belanja bantuan sosial ialah bantuan kepada partai politik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi mengenai belanja bantuan sosial diperbarui dan dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan beberapa perubahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bantuan sosial dapat diberikan kepada: 1. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; terdiri atas bantuan sosial kepada individu yang direncanakan dan yang tdak dapat direncanakan sebelumya; bantuan sosial yang direncanakan akan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarannya pada saat penyusunan APBD; belanja sosial yang tidak direncanakan dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan, dengan pagu alokasi tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan; 2. lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Adapun kriteria pemberian bantuan sosial sedikitnya mencakup selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus-menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, serta sesuai tujuan penggunaan. Selektif berarti bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial. Persyaratan penerima bantuan meliputi memiliki identitas yang jelas, berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan. Pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Meskipun demikian, bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima terlepas dari risiko sosial. Adapun tujuan pemberian bantuan sosial yakni: rehabilitasi sosial,


29

perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemskinan, dan penanggulangan bencana. Dalam proses penganggaran, anggota/kelompok menyampaikan usulan secara tertulis kepada kepala daerah, dilakukan evaluasi oleh SKPD terkait yang ditunjuk kepala daerah, kemudian penyampaian kepada kepala daerah melalui TAPD untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, namun hal tersebut tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah. Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Bantuan sosial kepada individu dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait. Selanjutnya, penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait, sedangkan penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi: 1. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah; 2. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial (kecuali terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya); 3. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan (kecuali terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya); dan 4. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah-terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang. Sedangkan pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi: 1. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; 2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

30


3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah-terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang. Perkembangan bentuk pendanaan bantuan sosial dapat dilihat di Tabel 4.3. Berdasarkan Tabel 4.3, rata-rata persentase belanja bantuan sosial cenderung menurun untuk periode 2010-2013, terlihat bahwa rata-rata belanja bantuan sosial mencapai diatas 4% dari total pengeluaran pemerintah provinsi pada tahun 2010 dan 2011. Namun untuk tahun 2012-2013, rata-rata porsi belanja sosial tidak lebih dari 2% total pengeluaran pemerintah provinsi. Pola penurunan proporsi belanja sosial juga terlihat di tingkat pemerintah kabupaten dan kota. Tabel 4.3 Persentase Bantuan Sosial dari Total Pengeluaran Nama Provinsi Prov. Aceh Prov. Sumatera Utara Prov. Sumatera Barat Prov. Riau Prov. Jambi Prov. Sumatera Selatan Prov. Bengkulu Prov. Lampung Prov. DKI Jakarta Prov. Jawa Barat Prov. Jawa Tengah Prov. DI Yogyakarta Prov. Jawa Timur Prov. Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Tengah Prov. Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Timur Prov. Sulawesi Utara Prov. Sulawesi Tengah Prov. Sulawesi Selatan Prov. Sulawesi Tenggara Prov. Bali Prov. Nusa Tenggara Barat Prov. Nusa Tenggara Timur Prov. Maluku

2010

2011

2012

2013

P 10.65% 2.35% 3.13% 6.35% 2.94%

KK 2.65% 1.38% 2.68% 2.53% 0.56%

P KK 8.82% 2.68% 1.25% 5.19% 1.60% 5.27% 2.48% 3.84% 1.38%

P 6.61% 0.37% 0.54% 0.35% 1.42%

KK P 1.28% 2.88% 0.62% 0.65% 0.40% 1.39% 0.53% 0.28% 0.76% 17.17%

KK 2.12% 0.70% 0.48% 0.62% 0.86%

1.87% 2.33% 5.41% 0.13% 2.77% 9.40% 7.76% 0.77% 0.59%

1.71% 1.18% 1.10% 0.13% 4.80% 2.99% 2.89% 2.64% 1.35%

1.59% 0.86% 4.26% 0.15% 4.78% 6.34% 8.87% 1.27% 0.71%

0.01% 0.00% 0.23% 0.05% 0.12% 0.10% 1.39% 0.41% 0.02%

0.18% 0.70% 0.16% 0.05% 0.59% 1.01% 0.51% 1.23% 0.35%

0.17% 0.46% 0.56% 2.73% 0.60% 0.93% 1.28% 1.12% 0.31%

1.29% 1.25% 1.03% 0.15% 2.89% 2.51% 2.43% 2.70% 1.49%

0.01% 0.00% 0.00% 2.73% 0.09% 0.17% 0.64% 1.30% 0.03%

3.15% 1.74% 6.44% 1.59% 5.90% 0.85%

2.43% 0.72%

5.28% 1.82% 3.18% 0.87% 0.97% 0.34%

0.01% 0.56%

2.07% 4.68% 1.35% 1.26%

0.04% 0.30% 0.16% 0.00%

3.10% 2.08% 2.45% 1.89% 2.69% 3.56% 0.71% 0.92% 3.83% 1.48% 0.51%

0.44% 0.30% 0.19% 0.03%

0.76% 0.49% 0.51% 0.31%

8.16% 0.86% 20.89% 2.48%

1.72%

1.52% 0.00% 0.17% 0.05% 11.06% 0.71%

8.93% 3.18%

1.90%

2.35% 1.81%

4.73% 1.60% 2.68% 1.98%

0.45% 1.74%


2.33%

1.45% 0.62% 0.34% 1.00%

31

Nama Provinsi Prov. Papua Prov. Maluku Utara Prov. Banten Prov. Bangka Belitung Prov. Gorontalo Prov. Kepulauan Riau Prov. Papua Barat Prov. Sulawesi Barat Prov. Kalimantan Utara Rata-Rata Maksimum

2010 2011 2012 P KK P KK P KK 7.06% 4.71% 4.13% 0.99% 3.06% 2.45% 1.61% 1.16% 0.11% 2.64% 0.86% 4.76% 1.07% 0.81% 2.16% 0.00% 4.78% 5.46% 4.88% 4.72% 0.60% 1.18% 1.21% 0.01% 1.67%

2013 P KK 2.24% 4.43% 1.90% 0.65% 0.68% 1.12% 0.21% 0.46% 1.83% 1.37% 4.25% 1.03% 5.20% 0.01% 1.12%

0.00% 0.35% 4.59% 2.22% 3.57% 1.96% 1.03% 0.68% 1.62% 1.16% 20.89% 5.46% 8.87% 4.76% 6.61% 2.33% 17.17% 5.20%


Belanja untuk Pendanaan Urusan Pusat: Hubungan dengan Pelayanan Dasar dan Kapasitas Fiskal Tabel 4.4 berisi merangkum perspektif responden di instansi pemerintah pusat terkait dengan bentuk pendanaan yang digunakan dalam APBD untuk pendanaan urusan pusat, yang umumnya adalah bentuk hibah untuk instansi vertikal. Seperti terlihat pada Tabel B1 dan Tabel B2 dalam Lampiran, bentuk pendanaan hibah yang tercatat cukup jelas adalah hibah untuk instansi pusat (instansi vertikal), sementara untuk hibah yang dilakukan pelaksanaan kegiatannya oleh pemerintah daerah, umumnya tidak dicatat dengan deskripsi yang cukup jelas. Berkaitan dengan fenomena pendanaan dan pelaksanaan urusan pusat oleh pemerintah daerah yang kerap dilaksanakan melalui mekanisme hibah, maka salah satu kelemahan dalam regulasi tentang Hibah Daerah ialah tidak adanya pengaturan waktu mengenai penyelesaian proses administrasi hibah setelah serah-terima dilaksanakan. Ketiadaan pengaturan ini berpotensi menyebabkan adanya sejumlah barang/jasa yang dihibahkan atau sudah diserah-terimakan, namun tidak memiliki dokumen hibah sehingga status kepemilikan aset tersebut menjadi tidak jelas. Implikasinya ialah ketidakjelasan kewenangan pemeliharaan aset. Sementara itu, terkait dengan pendanaan urusan pusat yang dimasukkan dalam kategori jenis belanja tidak terduga, menjadi pertimbangan ketika bentuk pendanaan untuk urusan pusat juga umumnya bersifat ad-hoc dan tidak dapat mengikuti penetapan alokasi anggaran di APBD maupun di periode penetapan APBD-P. Jenis belanja bantuan sosial juga sering

32


dikaitkan dengan pendanaan urusan pusat terutama yang terkait dengan bentuk program urusan bersama yang kemungkinan juga diutamakan untuk bidang pelayanan dasar. Seperti telah dijelaskan di bagian sebelumnya, berdasarkan hasil kuesioner, bidang dengan potensi tumpang tindih kewenangan yang cukup besar adalah untuk bidang yang merupakan bidang pelayanan dasar. Tabel 4.4 Perspektif Responden di Tingkat Daerah dan Pusat Mengenai Alternatif dan Input Terkait dengan Pendanaan Melalui APBD untuk Urusan Pusat Pemerintah Daerah

Instansi Pusat

Saran/ *Berikan kewenangan kepada *Kemendagri: Revisi peraturan yang provinsi Solusi tumpang-tindih *Dana kunjungan dan kewenangan dan pemeliharaan berasal dari sebaiknya ada pusat fleksibilitas *Perjelas pembiayaan dan proporsi pembiayaan untuk urusan concurrent *Diskresi dalam regulasi dan revisi PP 58/2005 *Ada Permendagri (regulasi setingkat menteri) mengenai hal-hal darurat/concurrent

In-depth Interview BPKP *Koordinasi regulasi antara Kemenkeu dan Kemendagri

*Perjelas mana yang boleh didanai, mana yang tidak boleh

*Regulasi yang menyentuh ke *Kemendikbud: bawah, dengan kewenangan Sebaiknya regulasi yang lebih besar untuk tidak terlalu lurah/camat tegas/saklek pembagiannya *Segera hibahkan aset yang supaya bisa saling belum dihibahkan mengisi

Kemendagri

*Regulasi memperbolehkan daerah menganggarkan pendanaan terbatas *Menyerahkan pembangunan kepada daerah *Revisi UU 29/2007 (tentang DKI Jakarta) mengenai pelimpahan kewenangan

*Regulasi yang jelas siapa mengerjakan apa

*Bentuk hibah Pemda harusnya *Membuat MoU hanya berupa aset tetap untuk *Kemenkeu & penanganan Bappenas: Pikirkan *Tutup peluang adanya APBD sungai yang untuk membiayai urusan pusat harusnya pembagian yang lebih jelas dan menjadi pertegas pembagian *Usulan jenis urusan pusat yang kewenangan kewenangan dengan boleh dbiayai daerah: urusan pusat pembagian substantif yang mendadak/darurat, urusan pengamanan Pilkada dan manajerial

*Polri: Optimalkan sinergisasi dalam *Perbaikan dan detailkan sistem perencanaan regulasi: apa yang boleh, apa pembangunan yang tidak boleh nasional

*Untuk aset rusak, segerakan proses penghapusan

Kuesioner

*Sinkronisasi penganggaran pusat-daerah

*Sebaiknya tidak usah ada urusan bersama BPK *Regulasi Menkeu tentang penyerahan langsung dilakukan bersama dengan mekanisme hibah *Hibah ke instansi vertikal sebaiknya dihubungkan dengan kemampuan daerah *Ada Perpres mengenai kewenangan daerah dibiayai oleh daerah, dicek juga kewenangan masing-masing pihak *Definisikan “tamu” dalam konteks anggaran perjamuan *Kriteria urusan pusat yang dapat didanai APBD: urgensi


33

Pemerintah Daerah

Instansi Pusat

In-depth Interview

Kuesioner

*Berikan kriteria atau asumsi untuk disepakati bersama, sisanya berikan ke local wisdom *Ada mekanisme bagi penggunaan APBD untuk urusan pusat: pelaporan, alur pengiriman surat, pemberitahuan

Apabila dikaitkan dengan bentuk pelayanan dasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah, daerah yang memiliki porsi belanja pelayanan dasar yang tinggi umumnya tidak menunjukkan porsi belanja hibah, bantuan sosial, atau pun belanja tidak tertuga yang relatif tinggi. Tabel 4.5 menunjukkan korelasi antara porsi belanja pelayanan dasar dengan ketiga jenis belanja yang umumnya menjadi pilihan untuk pencantuman di laporan keuangan untuk bentuk dukungan pendanaan urusan pusat oleh pemerintah daerah. Dari Tabel 4.5 terlihat bahwa baik untuk pemerintah tingkat provinsi ataupun pemerintah tingkat kabupaten dan kota, umumnya terdapat korelasi negatif antara porsi belanja pelayanan dasar dengan ketiga jenis belanja tersebut: belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Tabel 4.5 Korelasi Belanja Pelayanan Dasar dengan Jenis Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga: Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial BelanjaTidak Terduga Pemerintah Kabupaten/Kota Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial BelanjaTidak Terduga

2010

2011

2012

2013

-0.20 -0.38 -0.17

-0.07 -0.04 -0.19

-0.76 0.33 -0.08

-0.28 -0.08 0.11

-0,19 -0,14 -0,02

-0,06 -0,04 -0,04

-0,11 -0.45 -0.17

-0.12 -0.30 -0.19

Sumber: Diolah oleh tim kajian dari data realisasi APBD 2010-2012. Data untuk tahun 2013 menggunakan data anggaran.

Pemerintah daerah dengan porsi alokasi belanja pelayanan dasar yang relatif rendah tidak serta-merta tidak menentukan alokasi untuk pendanaan urusan pusat. Secara tidak langsung, gambaran dalam Tabel 4.5 menunjukkan adanya kemungkinan pemerintah daerah dengan porsi belanja pelayanan dasar yang relatif rendah mengalokasikan belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan juga belanja tidak terduga yang relatif besar, ketiga jenis belanja yang dipersepsikan berasosiasi dengan akuntabilitas administrasi atau tata kelola yang relatif rendah. Dan walaupun untuk tingkatan tertentu, dimungkinkan juga bahwa ketiga bentuk

34


pendanaan ini bersifat komplementer dengan alokasi pendanaan untuk pelayanan dasar, alokasi untuk pelayanan dasar yang memang merupakan kewenangan pemerintah daerah yang perlu untuk diutamakan. Tabel 4.6 menunjukkan rata-rata porsi belanja hibah, belanja sosial, dan belanja tidak terduga berdasarkan tinggi rendahnya porsi belanja untuk pelayanan dasar. Tabel 4.6 Rata-Rata Persentase Belanja Hibah, Belanja Sosial, dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan Porsi Belanja Pelayanan Dasar: Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi % Belanja Pelayanan Dasar >50% % Belanja Pelayanan Dasar % Belanja Hibah % Belanja Bantuan Sosial % BelanjaTidak Terduga % Belanja Pelayanan Dasar <30% % Belanja Pelayanan Dasar % Belanja Hibah % Belanja Bantuan Sosial % BelanjaTidak Terduga Pemerintah Kabupaten/Kota % Belanja Pelayanan Dasar >50% % Belanja Pelayanan Dasar % Belanja Hibah % Belanja Bantuan Sosial % BelanjaTidak Terduga % Belanja Pelayanan Dasar <30% % Belanja Pelayanan Dasar % Belanja Hibah % Belanja Bantuan Sosial % BelanjaTidak Terduga

2010

2011

2012

2013

2,50 1,00 0,01

3,00 0,15 0,00

9,57 0,27 0,05

5,22 2,73 0,03

5,14 5,59 0,18

4,86 4,16 0,27

50,60 0,05 0,01

25,85 1,26 0,03

2,84 2,23 0,41

2,22 1,90 0,15

2,45 0,74 0,18

2,83 0,87 0,13

2,59 1,73 0,59

3,36 3,72 0,33

2,33 3,28 0,55

2,68 0,98 0,13

Sumber: Diolah oleh tim kajian dari data realisasi APBD 2010-2012. Datauntuk tahun 2013 menggunakan data anggaran.


35

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis regulasi, FGD, dan kuesioner, dapat disimpulkan bahwa secara umum ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pendanaan daerah untuk urusan pusat sebagai berikut. a. Pemerintah pusat dianggap lambat dalam merespon kebutuhan di daerah yang merupakan kewenangan pusat. Buruknya pelayanan publik atau barang publik di daerah berdampak langsung pada penduduk setempat yang umumnya tidak mempedulikan dan tidak mengetahui pembagian wewenang antarpemerintahan. Masyarakat akan menuntut Pemda untuk memperbaikinya, walaupun hal itu merupakan kewenangan pusat. Contoh yang paling sering terjadi di banyak daerah adalah tuntutan perbaikan jalan nasional yang sangat penting bagi mobilitas warga. b. Implikasi dari peraturan atau program dari pusat yang menimbulkan tugas tambahan pada Pemerintah Daerah. Program nasional seperti Pemilihan Umum menuntut APBD untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan KPUD. c. Terdapat beberapa jenis urusan yang pada beberapa situasi lebih tepat menjadi urusan daerah karena membutuhkan respon cepat, bersifat lokal, dan tidak rumit, misalnya pengadaan dan pemeliharaan marka jalan dan rambu lalu lintas. Urusan ini berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan namun menjadi urusan yang penting bagi daerah karena berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat. d. Belum ada regulasi dan SOP untuk beberapa urusan tertentu sehingga bisa terjadi multi-interpretasi atas peran dan keterlibatan daerah dalam urusan tersebut. Selain itu ada cukup banyak kasus yang disebabkan karena tidak dilakukan penyerahan aset untuk fasilitas yang asetnya bercampur. Contoh: peralatan dan kendaraan yang dibeli dengan

36

dana APBN tetapi digunakan oleh SKPD, atau gedung/fasilitas milik K/L yang berdiri di atas tanah milik Pemda. Jika telah dimiliki oleh pemakai, maka silang pembiayaan operasional ini bisa dihilangkan. Selain itu masih ada beberapa variasi dari berbagai kasus yang tidak terlalu umum, misalnya kunjungan atau transit mendadak pejabat tinggi atau tamu negara; tetapi pada dasarnya penyebab utama terjadinya pendanaan urusan pusat oleh APBD adalah keempat hal tersebut. Dari sisi pemerintah daerah terdapat kendala pengelolaan APBD, terutama dalam hal-hal berikut. a. Inkonsistensi pemakaian mata anggaran dalam APBD. Untuk suatu kasus yang sama, dapat terjadi pelaporan keuangan dengan menggunakan mata anggaran yang berbeda, akibat penafsiran yang berbeda. Perbedaan penafsiran ini bisa terjadi akibat mengacu pada peraturan yang berbeda atau informasi yang diterima dari K/L terkait (biasanya Kemendagri atau BPK) juga berbeda-beda. b. Pemerintah daerah tidak bisa memasukkan pembiayaan bersama untuk kegiatan dari pusat yang di daerah, yang bersifat ad hoc atau muncul di tengah tahun anggaran. Akibatnya, Pemda memakai mata anggaran yang dianggap dapat mengakomodasi pembiayaan tersebut, biasanya dimasukkan ke dalam pos hibah dan atau pos belanja darurat. c. Adanya kewenangan bersama dalam suatu barang publik yang tidak tegas membagi batas kewenangan antartingkat pemerintahan. Hal ini menimbulkan celah bagi daerah untuk tidak tertib administrasi, bahkan memunculkan kekeliruan dalam pos anggaran. Misalnya pemeliharaan sungai yang dibagi antara tugas pemerintah pusat dan daerah, yang dalam pos anggaran daerah cuma disebutkan sebagai “pemeliharaan sungai” tanpa rincian apakah tugas tersebut termasuk bagian kewenangan pusat atau daerah. d. Untuk pembagian kewenangan antarbidang, dalam praktik pelaksanaan kegiatannya juga seringkali tidak mengikuti pembagian kewenangan terutama karena justifikasi pendanaan adalah untuk program pemerintah yang juga menjadi prioritas pemerintah daerah. Terkait dengan urusan atau bidang yang dipersepsikan overlap terutama adalah bidang pelayanan dasar, yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perhubungan.

Rekomendasi Kebijakan Untuk memperbaiki kondisi ini, maka ada beberapa saran yang direkomendasikan. a. Pemerintah pusat membuat ketentuan dan mekanisme pelaksanaannya yang secara jelas mendefinisikan kriteria urusan pusat yang dapat ditalangi (dibiayai sementara) oleh APBD. Aturan ini harus memuat prosedur yang wajib dilakukan sebelum mengeluarkan dana

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

37

APBD, tata cara pelaporan, kewajiban K/L terkait untuk meresponnya, dan proses reimbursement dana talangan APBD tersebut. b. Untuk urusan atau program yang mengakibatkan munculnya implikasi pembiayaan oleh APBD dalam bentuk hibah ke pusat, perlu dibuat batasan daerah yang boleh memberikan hibah dan daerah yang tidak boleh memberikan hibah kepada instansi vertikal. Daerah dengan kemampuan fiskal rendah seharusnya tidak dibebani dengan tambahan pembiayaan berupa hibah ke pusat. c. Mengkaji kemungkinan penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat ke provinsi yang memenuhi syarat tertentu. Contohnya adalah beberapa provinsi dengan kemampuan fiskal tinggi dan kapabilitas yang memadai untuk mengurus beberapa urusan tertentu. Urusan tertentu ini umumnya yang berkaitan langsung dengan aktivitas warga di daerah sehingga dianggap lebih tepat untuk diurus langsung oleh daerah tersebut (lower transaction cost).

38

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

DAFTAR PUSTAKA Alm, James and Roy Bahl. (1999). Decentralization in Indonesia: Prospects and problem, Department of Economics.The School of Policy Studies, Georgia State University. Davey, Kenneth. (1988). Pembiayaan pemerintah daerah: Praktek-praktek internasional dan relevansinya bagi dunia ketiga, terjemahan Amanullah, dkk. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. (2014). Analisis realisasi APBD tahun 2012. Jakarta. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. (2014). Deskripsi analisis APBD 2014. Jakarta. Halim, Abdul. (2004). Bunga rampai manajemen keuangan daerah, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat. Halim, Abdul. (2007) Akuntansi sektor publik dan akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. (2002). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi. Nazara, Suahasil, dkk. (2008). Grand design desentralisasi fiskal di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nick Devas. (1989). Keuangan daerah di Indonesia. Jakarta: Penerbit FE-UI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

39

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor … Tahun … tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Syafrizal. (2001). Pembangunan ekonomi daerah dalam era otonomi, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Ekonomi Regional, Pada FE-UNAND, 2001. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN Lampiran A. Hasil Survei di Setiap Daerah Sampel 1. Makassar dan Sulawesi Selatan

Gambar A1.1 Posisi Kewenangan Antartingkat Pemerintahan: Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat

41

Gambar A1.2 Tujuan dari Bentuk Pendanaan Urusan Pusat melalui APBD

Gambar A1.3 Frekuensi Koordinasi dengan Instansi Pusat Dibandingkan dengan Provinsi

42

LAMPIRAN

Gambar A1.4 Penyebab Pendanaan Urusan Pusat oleh Pemerintah Daerah

Gambar A1.5 Peluang Terjadinya Tumpang-tindih Kewenangan Antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi

LAMPIRAN

43

Gambar A1.6 Peluang Terjadinya Tumpang-tindih Kewenangan Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat

2. Badung dan Bali


44

LAMPIRAN

Gambar A2.2 Tujuan dari Bentuk Pendanaan Urusan Pusat Melalui APBD


LAMPIRAN

45



46

LAMPIRAN


3. Sulawesi Utara dan Sangihe


LAMPIRAN

47



48

LAMPIRAN



LAMPIRAN

49


4. Sabang


50

LAMPIRAN



LAMPIRAN

51



52

LAMPIRAN


5. DKI Jakarta


LAMPIRAN

53



54

LAMPIRAN



LAMPIRAN

55

Gambar A5.6 Peluang Terjadinya Tumpang-tindih Kewenangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

56

LAMPIRAN

Lampiran B. Data LHP LKPD dan Realisasi APBD Tabel B1 Persentase Hibah kepada Instansi Pusat dan atau Urusan Pusat dan Deskripsi-nya Tahun 2011 (Berdasarkan Data LHP LKPD Pemerintah Provinsi) Provinsi

Deskripsi

Hibah kepada

Total Belanja

% terhadap

Instansi Pusat

Hibah

Total Hibah

Kalimantan Timur

Belanja kepada instansi vertikal

263,358,000,000

683,777,651,238

39%

Ada reklasifikasi untuk pembangunan jalan yang bukan miliknya

33,157,070,000

5%

namun tidak dilengkapi surat)

270,060,000

0.04%

Rehabilitasi Gedung Kantor Kajati

278,799,000

Ada Daftar Aset yang Digabung Pemprov Kaltim TA 2011 Ada pemakaian rumah dinas oleh pejabat Kanwil BPN (pinjam-pakai Maluku

Penataan Kawasan AURI Laha Pembangunan Mess BPKP Tantui Hibah ke KONI

20,292,109,000

1%

1,408,526,698

7%

747,483,000

4%

6,500,000,000

32%

Ada Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Sesuai Kewenangan Papua Barat

Pemprov Papua Barat

Sumatera

Belanja Hibah kepada Pemerintah

Utara

Pusat

138,346,970,500

430,006,447,000

32%

8,692,290,000

307,507,090,000

3%

40,562,899,297

1%

Sumatera

Ada belanja kepada instansi vertikal

Barat

Badan Narkotika Provinsi Sumbar

467,610,125

Belanja hibah kepada TVRI

100,000,000

0.2%

Belanja Hibah kepada Pemerintah Riau

Pusat (dirinci sbb::)

Jambi

Hibah kepada KOREM 042 Gapu Hibah kepada Kemenlu

230,628,148,754

2%

500,000,000

22,187,375,500

2%

3,950,000,000

18%

400,000,000

2%

86,375,500

0.4%

Hibah kepada KONI

5,000,000,000

23%

Hibah kepada KNPI

250,000,000

1%

Hibah kepada MUI Hibah kepada KPU dan Panwaslu

LAMPIRAN

4,548,831,900

57

Provinsi

Deskripsi

Hibah kepada

Total Belanja

% terhadap

Instansi Pusat

Hibah

Total Hibah

Ada belanja hibah ditulis sebagai belanja pemeliharaan (harusnya belanja hibah, karena diperuntukkan bagi barang pinjam-pakai dari instansi vertikal) Ada hibah kepada Badan Narkotika Provinsi Jambi Sumatera

Hibah barang kepada KONI (melalui

Selatan

Dispora)

542,458,000

523,331,095,958

0.1%

Hibah tanah kepada Kejaksaan Tinggi Sumsel (melalui Setda) Hibah kepada KONI

967,338,400

0.2%

173,864,987,492

33%

Belanja Hibah kepada Instansi Bengkulu

Vertikal

4,675,100,000

19,369,140,000

24%

100,000,000

109,417,064,821

0.1%

10,450,000,000

65,764,440,770

16%

54,644,650,000

82,918,650,000

66%

Pusat

34,280,000,000

814,847,122,706

4%

Belanja hibah ke KONI

49,566,171,298

104,349,805,298

48%

Belanja hibah ke Polda

2,943,391,000

3%

Belanja hibah ke KNPI

2,450,000,000

2%

Belanja hibah ke PMI

1,729,500,000

2%

Belanja hibah ke KORPRI

1,550,000,000

1%

1,500,000,000

1%

1,000,000,000

1%

Belanja hibah ke RRI Semarang

200,000,000

0.2%

Belanja hibah ke TNI AU

200,000,000

0.2%

Belanja hibah ke TNI AL

200,000,000

0.2%

Bantuan sosial kepada TVRI dan RRI Lampung

Lampung

Kep. Bangka Belitung

Hibah ke KONI Belanja Hibah kepada Pemerintah

Kep. Riau

Pusat (dirinci sebagai berikut::) Belanja Hibah kepada Pemerintah

Jawa Barat Jawa Tengah

Belanja hibah ke KODAM IV/Diponegoro Belanja hibah ke Pusat Penerbangan AD Pangkalan Utama Ahmad Yani Semarang

DI Yogyakarta

Ada hibah ke KONI, PMI Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat (Belanja hibah kepada instansi

Jawa Timur

58

vertikal)

1,121,554,738,92 120,668,639,500

2.63

11%

LAMPIRAN

Provinsi

Deskripsi

Hibah kepada

Total Belanja

% terhadap

Instansi Pusat

Hibah

Total Hibah

Belanja Hibah kepada Pemerintah Banten

Pusat (dirinci sebagai berikut::)

171,426,806,700

666,671,339,498

26%

Ada bantuan kepada organisasi PWRI, purnawirawan TNI, namun mungkin itu bukan dalam konteks NTB

instansi vertikal

NTT

Belanja hibah ke KONI

138,283,580,961 2,000,000,000

6,747,249,500

30%

Belanja hibah ke Dekranasda

497,250,000

7%

Belanja hibah ke PMI

350,000,000

5%

Belanja hibah ke TVRI

150,000,000

2%

Belanja Hibah kepada Pemerintah Kalimantan

PusatDaerah/BUMD/BUMN (dirinci

Barat

sebagai berikut::)

8,599,596,000

75,481,214,622

11%

Hibah ke KONI

3,500,000,000

107,750,566,388

3%

Hibah ke KPU

56,668,940,188

53%

Hibah ke PANWASLU

10,728,561,900

10%

Hibah ke PMI

500,000,000

0.5%

Hibah ke PMI

100,000,000

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Hibah ke KONI

Gorontalo

9,616,003,468

1%

3,300,000,000

34%

Hibah ke BNN

776,003,468

8%

Hibah ke Kantor Makodin 1417

250,000,000

3%

Hibah ke Pemerintah Pusat

4,279,250,000

Hibah ke KONI

4,400,000,000

7%

Hibah ke PMI

2,350,000,000

4%

Hibah ke RRI

0

Hibah ke Sekretariat KPU/Panwaslu Bantuan mobil kepada RRI Gorontalo

66,763,215,789

6%

46,928,965,789

70%

85,950,000

0.1%

135,000,000

0.2%

Bantuan mobil kepada Polresta Gorontalo Sulawesi Barat

Hibah ke PMI

45,000,000

65,619,895,176

0.1%

Hibah ke KONI

363,770,000

1%

Hibah ke KORPRI

904,310,000

1%

51,199,999,776

78%

Hibah ke PANWASLU

5,000,000,000

8%

Hibah ke Polda

2,551,230,400

4%

Hibah ke Danrem 142 Tatag

800,000,000

1%

Hibah ke KPUD Malut

250,000,000

Hibah ke KPU

Maluku Utara

LAMPIRAN

2,347,000,000

11%

59

Provinsi

Deskripsi Hibah ke Badan Narkotika Nasional

Hibah kepada

Total Belanja

% terhadap

Instansi Pusat

Hibah

Total Hibah

350,000,000

15%

KORPRI

550,000,000

23%

Hibah ke PMI

300,000,000

Hibah ke DEKRANASDA

200,000,000

0.2%

11,000,000,000

11%

Pembinaan organisasi dan kegiatan Sulawesi Selatan

Hibah ke KONI

60

97,116,151,746

0.3%

LAMPIRAN

Tabel B2 Persentase Hibah kepada Instansi Pusat dan atau Urusan Pusat dan Deskripsi-nya Tahun 2012 (Berdasarkan data LHP LKPD Pemerintah Provinsi) % terhadap Total

Hibah kepada Provinsi NTT

Deskripsi Hibah ke KONI

Instansi Pusat 5,000,000,000

Total Belanja Hibah 798,677,253,045

Hibah 1%

Hibah ke PMI

350,000,000

0.04%

Hibah ke TVRI

150,000,000

0.02%

Kalimantan

Belanja Hibah kepada Instansi

Timur

Vertikal

Maluku

Hibah ke KONI

263,358,000,000

856,807,352,926.22

31%

7,500,000,000

311,272,229,930

2%

Hibah ke KORPRI

500,000,000

0.2%

Hibah ke PMI

150,000,000

0.05%

Hibah ke PMI

550,000,000

Maluku Utara

169,693,350,000

0.3%

Hibah ke Badan Narkotika Daerah

1,000,000,000

1%

Hibah ke KONI

5,730,000,000

3%

Hibah ke KORPRI

1,000,000,000

1%

Hibah kepada Lembaga/Organisasi Papua

Pemerintah

115,534,000,000

693,635,742,128

17%

1,465,000,000

1,780,011,250,062

0.1%

7,399,487,400

1,459,570,748,269

1%

341,880,072,000

1,515,320,781,153

23%

18,740,447,258

197,922,560,259.16

9%

61,300,000,000

278,411,673,000

22%

Papua Barat Sumatera


Utara

Pusat Belanja Hibah kepada Pemerintah

Riau

Pusat (dirinci sbb:)

Sumatera Selatan

Hibah ke KONI

Kep. Bangka


Belitung

Pusat

Kepulauan


Riau

Pusat

Jawa Barat

Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah 6,136,668,844,350

Jawa Tengah

Hibah ke PMI Hibah ke KONI

3,123,911,500,052

0.04%

53,253,150,000

2%

1,500,000,000

0.05%

Hibah ke TNI AU

400,000,000

0.01%

Hibah ke TNI AL

400,000,000

0.01%

Hibah ke KODAM IV/Diponegoro

LAMPIRAN

1,229,500,000

61

% terhadap Total

Hibah kepada Provinsi

Deskripsi Hibah ke Polda Jateng

Instansi Pusat

Total Belanja Hibah

Hibah

1,500,000,000

0.05%

Hibah ke TVRI

650,000,000

0.02%

Hibah ke KONI

19,816,985,000

458,135,861,920

4%

113,046,578,000

3,865,450,909,599.68

3%

7,200,000,000

1,698,408,803,591

0.4%

157,718,071,904.20

770,670,616,022.20

20%

425,000,000

350,879,809,141

0.1%

DI Yogyakarta

Belanja Hibah kepada Pemerintah Jawa Timur

Pusat Belanja Hibah kepada Pemerintah

Banten

Pusat (dirinci sbb:)

Kalimantan

Belanja Hibah kepada Perusahaan

Barat

daerah/BUMD/BUMN (dirinci sbb:)

Sulawesi Tengah

Hibah ke KOREM Hibah ke PMI

1,040,000,000

0.3%

Hibah ke KONI

13,487,000,000

4%

Hibah ke TVRI

750,000,000

0.2%

Hibah ke RRI

100,000,000

0.03%

Hibah ke BNNP

1,400,000,000

0.4%

Hibah ke Pemerintah Pusat

1,315,000,000

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Hibah ke KONI

190,808,829,177

1%

11,450,000,000

6%

500,000,000

0.3%

2,000,000,000

1%

75,000,000

0.04%

100,000,000

0.1%

Hibah pelaksanaan HUT TNI

10,000,000

0.01%

Hibah ke Brimob Polda Gorontalo

25,000,000

0.01%

Hibah ke KPU

75,000,000

0.04%

Hibah ke Yonif 713 Satyatama

15,000,000

0.01%

Gorontalo

10,000,000

0.01%

Hibah ke Kodim 1304

10,000,000

0.01%

Hibah ke KPU

75,000,000

0.04%

Hibah ke Panwaslu

25,000,000

0.01%

BBM

15,000,000

0.01%

Hibah ke Lanal Gorontalo

35,000,000

0.02%

Hibah ke KPU

75,000,000

0.04%


50,000,000

0.03%

Hibah ke PMI Hibah ke BNN Provinsi Hibah ke KPU Hibah ke Panwaslu

Hibah ke Subdetasemen Polisi Militer

Pengamanan unjuk rasa kenaikan

62

LAMPIRAN

% terhadap Hibah kepada Provinsi

Deskripsi

Instansi Pusat

Total Total Belanja Hibah

Hibah


50,000,000

0.03%

Hibah ke Kodim 1304

40,000,000

0.02%

Satyatama

75,000,000

0.04%

Hibah ke Panwaslu

75,000,000

0.04%

130,000,000

0.1%

Hibah ke Batalyon Infanteri 713

Hibah ke Polda Gorontalo untuk pengamanan pelantikan kepala daerah dan pesta rakyat

LAMPIRAN

63

Tabel B3 Persentase Fungsi Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja 2010 Nama Provinsi

Prov. Aceh Prov. Sumatera Utara Prov. Sumatera Barat Prov. Riau Prov. Jambi Prov. Sumatera Selatan Prov. Bengkulu Prov. Lampung Prov. DKI Jakarta Prov. Jawa Barat Prov. Jawa Tengah Prov. DI Yogyakarta Prov. Jawa Timur Prov. Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Tengah Prov. Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Timur Prov. Sulawesi Utara Prov. Sulawesi Tengah Prov. Sulawesi Selatan Prov. Sulawesi Tenggara Prov. Bali Prov. Nusa Tenggara Barat Prov. Nusa Tenggara Timur Prov. Maluku Prov. Papua Prov. Maluku Utara Prov. Banten Prov. Bangka Belitung Prov. Gorontalo Prov. Kepulauan Riau Prov. Papua Barat Prov. Sulawesi Barat Prov. Kalimantan Utara Rata-rata Minimum Maksimum

Perumahan dan Fasilitas Umum

P 27%

KK 12%

2011

Kesehatan

P 9%

13%

KK 11%

2012

Pendidikan


Kesehatan

Pendidikan


Kesehatan

Pendidikan

P 12%

P 22%

P 11%

P 13%

KK 33%

P 22%

KK 10%

P 10%

KK 11%

P 11%

KK 35%

42%

10%

15%

4%

12%

5%

40%

10%

KK 33% 40%

KK 15% 15%

KK 10% 9%

18% 21% 22%

11% 21% 16%

18% 7% 9%

11% 7% 9%

9% 20% 12%

39% 27% 35%

22% 20% 24%

11% 20% 18%

11% 7% 11%

10% 6% 9%

5% 23% 10%

43% 30% 35%

22% 24% 26%

12% 17% 20%

10% 6% 8%

10% 8% 9%

4% 11% 9%

42% 32% 34%

25% 14% 21% 20% 12%

19% 12% 15%

9% 11% 7%

23% 13%

20% 13% 17%

8% 16%

9% 10% 8%

7% 8%

33% 35% 41%

18% 15%

22% 11% 13%

5% 13%

9% 10% 8%

5% 9%

33% 36% 42%

11%

18% 8% 13% 34% 7%

29% 33% 40%

11%

11% 13% 9% 10% 4%

8%

8%

13%

12%

5%

48%

7%

10%

12%

12%

4%

50%

6%

10%

9%

12%

3%

48%

10% 7%

6% 9%

5% 16%

11% 12%

13% 3%

51% 43%

12% 7%

7% 9%

4% 14%

11% 11%

10% 3%

52% 45%

11% 6%

8% 11%

5% 14%

12% 12%

12% 3%

51% 43%

20%

19%

11%

9%

5%

32%

16%

9%

38%

14%

15%

8%

9%

4%

38%

25%

22%

6%

9%

15%

28%

20%

8%

30%

19%

20%

6%

9%

9%

30%

18%

10%

41%

17%

10%

9%

11%

32%

46%

16%

12%

9%

13%

32%

32%

11%

15%

15%

11%

15%

38%

14%

18%

12%

10%

9%

36%

16%

30%

11%

8%

5%

17%

19%

27%

8%

8%

4%

21%

21%

25%

7%

9%

5%

21%

14%

23%

6%

9%

9%

28%

14%

17%

7%

8%

8%

33%

19%

13%

6%

9%

7%

35%

13%

12%

12%

10%

6%

37%

15%

10%

10%

10%

5%

39%

15%

10%

32%

11%

12%

34%

13%

11%

41%

9%

11%

42%

19% 5%

13% 10%

8% 5%

8% 11%

5% 6%

29% 36%

10%

13% 8%

13%

9% 13%

20%

36% 39%

10%

12% 10%

9%

9% 12%

5%

34% 40%

11%

9%

11%

9%

3%

38%

25%

12%

12%

9%

2%

41%

20%

10%

9%

8%

2%

33%

25% 19% 14%

15% 17% 17%

14% 9% 8%

10% 7% 9%

9% 15% 4%

30% 25% 17%

16% 22% 14%

14% 16% 16%

12% 10% 8%

10% 7% 9%

7% 13% 4%

34% 26% 16%

12%

9% 11% 15%

8%

10% 7% 8%

4%

38% 20% 16%

20%

9%

8%

10%

7%

43%

15% 17%

12% 13%

9% 7%

8% 11%

3% 5%

22% 47%

19% 16%

11% 13%

7% 5%

9% 12%

3% 5%

19% 39%

23% 15%

17% 14%

11% 4%

11% 11%

12% 9%

29% 30%

16% 13%

9% 13%

30% 34%

15% 15%

18% 10%

4% 4%

12% 12%

3% 6%

30% 37%

23%

15%

7%

8%

10%

23%

13%

9%

23%

8%

15%

4%

10%

10%

22%

16%

21%

3%

8%

4%

16%

8%

18%

2%

9%

4%

18%

11%

21%

2%

9%

3%

15%

22%

11%

6%

11%

6%

27%

24%

11%

4%

9%

6%

30%

18% 5% 27%

15% 6% 30%

9% 3% 18%

10% 7% 12%

10% 3% 34%

32% 16% 51%

16% 7% 25%

14% 7% 27%

10% 2% 16%

10% 6% 13%

9% 2% 32%

35% 16% 52%

9% 16% 6% 26%

14% 8% 25%

8% 7% 2% 14%

10% 7% 13%

32% 7% 2% 32%

Catatan: - tidak ada data realisasi fungsi untuk tahun 2013; data tahun 2013 hanya tersedia untuk realisasi APBD Sumber: Kementerian Keuangan

64

43%

LAMPIRAN

34% 15% 51%

Tabel B4 Kapasitas Fiskal Provinsi di Indonesia Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat

LAMPIRAN

2010

2011

2012

2339996 2039534 3084909 6670243 5004663 2017055 1709867 1056622 9649346 11500199 44496326 1685008 985622.2 1625224 1399705 3608961 9210731 809612.8 641593.9 3134714 9316656 6827198 25222391 0 3263351 1671682 1633875 2093922 1781276 0 1409265 0 1726301 5382551

2184742 2703066 3556686 9226171 5799361 2969244 2523476 1574366 0 0 53766687 2057770 1190733 1921135 1698542 0 0 0 0 4664338 13510856 10238617 35500610 0 4162010 2462520 0 0 0 3541344 0 0 0 0

1264279 3282605 4259758 10611340 6568123 3601871 2770834 1900019 0 0 61378158 2461443 1516151 2337834 2041777 0 0 0 0 6904178 17847195 12936973 0 0 0 0 0 0 3729683 4951339 0 0 0 0

65

Lampiran C. Keterkaitan dengan RUU HKPD BAB IV PENDANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

Pasal 7 (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

Pasal 8 (1) Pemerintah Pusat dilarang mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Pemerintah Daerah dilarang mendanai urusan Pemerintah Pusat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9 (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi berupa pengurangan/pemotongan anggaran kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya. (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

66

LAMPIRAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Gedung Radius Prawiro Lantai 9 Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat www.djpk.depkeu.go.id

PENDANAAN URUSAN PUSAT MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Recommend Documents