Ritual tahunan pajak kembali

SUMBANG SUARA JAKSEL MENYAPA

SPT... So Simple

R

itual tahunan pajak kembali menemukan masanya. Pada saat Maret dan April kembali mengulang waktu di tahun ini, ada kewajiban besar dari tiap-tiap warga negara untuk segera ditunaikan. Tentu saja kewajiban itu adalah pengisian SPT Tahunan 2012. Untuk wajib pajak orang pribadi batas toleransi pelaporan diberikan hingga 31 Maret 2013 sedangkan wajib pajak badan sedikit lebih lenggang hingga 30 April 2013. Lantas sudah siapkah masyarakat menjalankan hajatan pajak setahun sekali ini? Tak bisa dipungkiri masih banyak masyarakat yang kerap kesulitan dalam pengisian SPT Tahunannya. Mulai dari kerumitan perhitungan pajaknya, banyak-nya formulir yang harus diisi, apa saja yang harus dilampirkan hingga paling klasik kemana harus menyampaikannya. Kerumitan dalam pengisian SPT Tahunan membuat masalah besar bagi wajib pajak. Wajib pajak merasa tak bisa mengisi SPT dengan mudah. Terbatasnya waktu untuk menguasai materi perpajakan dan tidak adanya sarana tempat bertanya menjadi alasan klasik yang kerap dimunculkan wajib pajak. Pada dasarnya semua itu bisa dikatakan salah. Pengisian SPT Tahunan bisa dikatakan sangat mudah. Kemudahan-kemudahan inilah yang ingin dibahas oleh redaksi Pandu Pajak. Kemudahan pengisian SPT dapat dilihat dari penjelasan Edu Pajak pada edisi kali ini. Edu Pajak akan menjelaskan bagaimana sebenarnya pengisian SPT, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mengisi SPT dan yang paling penting SPT apa yang akan kita gunakan. Masalah-masalah utama inilah yang mengakibatkan banyak wajib pajak yang kesulitan dalam mengisi SPT nya. Dimulai dari kerumitan menentukan jenis SPT mana yang sesuai dengan

penghasilannya dan dilanjutkan dengan berbagai formulir yang harus disiapkan. Edu Pajak akan menjelaskannya secara detail sehingga wajib pajak menjadi lebih dalam mengisi SPT Tahunannya. Selain itu, pada Pandu Utama akan dibahas pentingnya lembar bukti potong bagi wajib pajak. Lembar bukti potong inilah yang sering dilupakan oleh wajib pajak padahal seharusnya pada saat terjadi pemotongan dan pemungutan pajak harus disertai dengan pembuatan bukti potong bagi wajib pajak. Pandu Utama akan membahasnya agar wajib pajak lebih peduli dengan bukti potongnya dalam pemotongan dan pemungutan pajaknya sehingga wajib pajak dapat mengetahui dasar pembuatan bukti potong tersebut dan berapa besarnya jumlah pajak yang dipotong dan dipungut sehingga dapat diakui sebagai kredit pajak pada saat pelaporan SPT Tahunan. Pada kolom opini, kali ini anggota DPR RI Komisi XI, Prof. Dr. Ismet Ahmad memberikan pandangannya terkait memacu kepatuhan wajib pajak. Beliau menyoroti masih pertumbuhan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tak seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT nya.

Selain itu kritik dan masukan juga diberikan beliau dalam memacu kepatuhan wajib pajak. Bagaimana pembahasan lengkap mengenai masalah ini? Pandu Pajak akan menguraikannya secara terperinci dan tentunya selalu dipenuhi dengan unsur netralitas dengan memandang sisi DJP dan masyarakat secara seimbang. Selain itu, pandangan dari sisi masyarakat terkait SPT Tahunan juga akan digambarkan secara gamblang pada Sumbang Suara. Jika biasanya Sumbang Suara mengambil narasumber dari para pegawai Kanwil DJP Jakarta Selatan, kali ini Pandu Pajak mengambil narasumber dari sisi eksternal. Perwakilan akademisi menjadi narasumber Pandu Pajak kali ini. Dr Erna Hernawati S.E., Ak.,M.M. yang merupakan dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran dan salah satu pengurus tax center UPN memberikan pandangannya terkait penyampaian SPT Tahunan dan pengalaman-pengalaman beliau seputar pajak selama ini terutama setelah berdirinya tax center di UPN. Di akhir edisi, tentu saja akan ada Sorot Lensa yang merupakan gambaran berbagai aktivitas Kanwil DJP Jakarta Selatan akhir-akhir ini. Jika edisi lalu tidak ada hasil jepretan lensa yang menarik, pada edisi kali ini pembaca akan dipuaskan dengan banyak tampilan foto-foto seputar kegiatan penyuluhan perpajakan menjelang penyampaian SPT Tahunan. Tak lupa juga akan ada jadwal penyampaian drop box SPT Tahunan beserta lokasinya di wilayah Jakarta Selatan. Lewat jadwal ini para pembaca dapat menyesuaikan waktu dan lokasi terdekat dalam menyampaikan SPT Tahunannya. So, semoga dengan terbitnya edisi Pandu Pajak ini tak ada lagi kan alasan untuk tidak menyampaikan SPT Tahunan. Ingat SPT itu Mudah, so simple.• Redaksi menerima tulisan Saudara, baik opini, artikel maupun pendapat. Silakan mengirimkan ke [email protected]

Pembina: Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan • Pengarah: Kepala Bidang P2Humas • Dewan Redaksi: Kasi Penyuluhan, Kasi Pelayanan, Kasi Humas • Redaktur Berita: Dedy Antropov, Aris Hidayat Kurniawan, Ade Firmansyah, Hardison • Redaktur Foto: Eko Cayo Putranto, Mahyudin • Tim Layout: Syahrul Yani, Firmania Ayu Ambari • Sekretariat: Fera Fanda • Alamat Redaksi: Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jakarta Selatan Gedung Utama KPDJP Lantai 24 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan 12190 • email: [email protected].

SUMBANG SUARA OPINI

Memacu Kepatuhan Wajib Pajak Oleh: Prof. Dr. Ismet Ahmad , Anggota Komisi XI DPR

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan sebagian besar dananya diperoleh dari sektor pajak. Pajak diartikan sebagai iuran wajib oleh Wajib Pajak (WP) kepada pemerintah yang pemungutannya diatur sesuai undang-undang dan tidak ada imbalan prestasi langsung atas pembayaran pajak tersebut.

S

etidaknya telah ada tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu official assessment system, self assessment system, dan with holding system. Masing-masing sistem memiliki kelebihan tersendiri, namun self assessment system memiliki peranan yang lebih dominan. Melalui sistem self assessment, Wajib Pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melapor sendiri pajak yang terutangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Harapan yang terkandung dalam sistem ini adalah pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tertib, efektif, efisien dan terkendali. Dengan sistem self assessment tersebut dimaksudkan pula agar masyarakat dapat ikut berperan serta sebagai wajib pajak dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan nasional. Pelaksanaan self assessment oleh wajib pajak dilaksanakan melalui pengisian surat pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan instansi pemerintah yang didirikan untuk memberi kemudahan dan kedekatan jangkauan pelayanan terhadap Wajib Pajak serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Besarnya tingkat kepatuhan sendiri tentu saja diukur dari banyaknya SPT yang disampaikan, baik oleh WP pribadi maupun badan pada kantor pelayanan pajak. Sesuai batas waktu, untuk tahun ini, PPh orang pribadi akan berakhir 31 Maret 2013. Pemahaman wajib pajak tentang prosedur perpajakan, rasa tanggung jawab, dan pemeriksaan oleh fiskus menentukan keberhasilan pemungutan dengan sistem ini. Jika sebelumnya, dengan sistem official assessment, wajib pajak tidak diberikan sama sekali hak untuk menghitung pajaknya, dengan sistem self assessment wajib pajak berpeluang melakukan kompromi fiskal dengan aparat pajak setelah melalui tawarPANDU PAJAK

menawar mengenai utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sehingga memungkinkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam pengisian SPTnya. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pengisian SPT dan pembayaran pajak penghasilannya ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan yang terdapat dalam diri wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain rasa tanggung jawab, nasionalisme, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, penyuluhan dan akuntansi. Menurut penulis, meski penerimaan pajak terus meningkat, kepatuhan wajib pajak (WP) orang pribadi dalam menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan masih rendah.Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah sebenarnya belum sebanding dengan kenaikan atau pertumbuhan jumlah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi. Namun demikian, kenaikan yang signifikan dalam pembuatan NPWP terjadi pada 2009 setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri. Aturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 53/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri, hal ini tentunya menjadi potensi yang dapat diikuti dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak melaporkan SPT masa ataupun SPT Tahunan pajaknya. Tinggi-rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak menyampaikan SPT tergantung pada dua Fktor. Pertama, apakah masyarakat sudah memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini mendorong WP untuk membayar pajak. Kedua, tegantung performance pemerintah dalam penggunaan dari pendapatan pajak tersebut. Ketika masyarakat melihat pemanfaatan pajak tersebut betul-betul berdampak pada rakyat, maka mereka akan sangat sadar untuk menyampaikan SPT-nya. Sebaliknya kalau mereka melihat pajak ternyata dikorupsi, maka hal ini akan menambah keengananan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT-nya. Untuk itu perlu perlu dilakukan upaya meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam membayar pajak. Pemerintah harus bersih dan efektif dalam pengunaan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya adalah lebih menggencarkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). •(PP)

KANWIL JAKARTA SELATAN

FEBRUARI 2013

3

PANDU UTAMA

Lampirkan Bukti Potong,

Hindari SPT Tahunan Tidak Lengkap Dalam sistem perpajakannya, Indonesia mengenal istilah self assesstment system, sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan jumlah pajaknya sendiri

S

istem yang diperkenalkan sejak reformasi perpajakan tahap pertama ini memupus sistem lama yang lebih akrab dengan official assesstment system dimana peran fiskus dalam menghitung jumlah pajak lebih mengemuka. Peran self assestment system dianggap sebagai cara yang adil dan modern dimana wajib pajak lebih diajak untuk sadar terhadap kewajiban perpajakannya. Akan tetapi terhadap penerapan sistem ini ternyata terdapat beberapa kritik dimana peran fiskus yang dikerdilkan dalam perhitungan pajak mengakibatkan sering terjadinya penyimpangan jumlah pajak yang disetor oleh wajib pajak. Memang ada cara lain untuk meminimalisir kejadian ini dengan melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak namun ternyata cara ini pun dianggap tidak terlalu efektif dimana tak semua wajib pajak punya giliran untuk diperiksa mengingat banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar. Cara efisien dan efektif untuk mengatasi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih mengakui sistem withholding tax–yang dulu sering diterapkan pada saat menganut official assestment system. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas Negara. Istilah pemotongan dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang

4

diberikan kepada penerima penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya (misal: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 23). Sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan adalah jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran (misal: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh Pasal 22). Pertimbangan memberikan kewenangan kepada pihak ketiga membuat pengawasan terhadap kewajiban perpajakan menjadi lebih dimaksimalkan. Bukan apa-pa pihak ketiga yang melakukan pemotongan dan pemungutan tentunya bukan pihak sembarangan. Misalnya untuk PPh Pasal 22, pemerintah hanya memberikan kewenangan pemotongan dan pemungutan kepada pihakpihak pemerintah seperti BUMN atau pun bendahara pemerintah. Lewat cara ini kemungkinan pemaksimalan pengenaan pajak atas dana yang berasal dari negara akan lebih mudah dicapai karena pihak ketiga tersebut–yang umumnya berasal dari pemerintah–memungkinkan adanya keberpihakan kepada DJP sehingga lebih taat dalam pemotongan dan pemungutan pajaknya. Selain pihak pemerintah, pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan adalah lawan transaksi dari pihak yang melakukan transaksi. Umumnya hal ini terkait dengan PPN dimana ada mekanisme pajak keluaran dan pajak masukkan yang memungkinkan terjadinya selisih pembayaran PPN.

PANDU PAJAK


Lewat sistem ini mekanisme pemeriksaan pajak bagi wajib pajak yang sedang diperiksa akan lebih mudah karena terdapatnya data yang lebih mudah untuk dilakukan konfirmasi perpajakan jikalau diperlakukan. Selain itu mekanisme penerapan lawan transaksi memungkinkan penggelapan pajak menjadi lebih kecil karena data yang dimiliki oleh kedua pihak yang bertransaksi harus sama. Hal ini tentunya meringankan fiskus untuk melakukan pengawasan perpajakan. Dalam mekanisme perpajakan di Indonesia penerapan withholding system berlaku untuk jenis pajak sebagai berikut: • Pemotongan PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun; • Pemungutan PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 adalah Pajak yang dipungut oleh: 1. Bendahara pemerintah terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 2. Badan-badan tertentu terkait dengan penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan 3. Wajib pajak badan tertentu terkait pembayaran dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah; • Pemotongan PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari pemanfaatan modal (dividen, bunga, dan royalti), pemberian jasa (sewa, imbalan jasa), atau penyelenggaraan kegiatan (hadiah, penghargaan, dan bonus) selain yang dipotong PPh Pasal 21; • Pemotongan PPh Pasal 26 PPh Pasal 26 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang tidak berasal dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan PPh Pasal

FEBRUARI 2013

PANDU UTAMA 26 bersifat final (tidak dapat digunakan sebagai kredit pajak), kecuali ditentukan lain; • Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dipotong dari penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur melalui peraturan pemerintah dan bersifat final. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 4 (2) antara lain: penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan/jasa giro, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia, penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, penghasilan berupa bunga dan diskonto obligasi yang dijual di pasar modal, penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan kepada anggota koperasi (wajib pajak orang pribadi), penghasilan modal ventura dari transaksi penjualan saham/peng-alihan penyertaan modal perusahaan pasangan usahanya, persewaan tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan usaha jasa konstruksi, serta penghasilan atas diskonto Surat Perbendaharaan Negara; • Pemotongan PPh Pasal 15 PPh Pasal 15 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang menggunakan norma penghitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, agar memudahkan wajib pajak terse-but dalam melakukan kewajiban perpajakannya, seperti: perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional; perusahaan asuransi luar negeri; perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi; perusahaan dagang asing; serta perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun–guna–serah (build, operate, and transfer). Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi golongan wajib pajak tertentu tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan netto dari wajib pajak tertentu tersebut. • Pemungutan PPN dan PPnBM Atas PPN adalah untuk setiap penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) atau pemanfaatan barang tidak berwujud, dan lainnya. Pemungutan pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKP atau JKP tersebut. Sedangkan atas Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) adalah untuk penye-

PANDU PAJAK

rahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pabrikan. Dalam penerapannya, atas pemotongan dan pemungutan pajak-pajak tersebut berhak untuk menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong. Penerapan kredit pajak ini memungkinkan tidak adanya penerapan pengenaan pajak berganda atas satu objek pajak karena pajak yang telah dikenakan secara pemotongan dan pemungutan dapat dikurangkan sebagai kredit pajak.

Pentingnya Bukti Potong

Penerapan kredit pajak atas pajakpajak yang dipotong atau dipungut membutuhkan sebuah sarana bukti yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disebut bukti potong. Sesuai dengan salah satu fungsi SPT, pemanfaatan bukti potong merupakan bagian yang harus dilaporkan bersamaan ketika melaporkan SPT Tahunan. Bagi seorang wajib pajak bukti potong dimanfaatkan ketika mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Layaknya mekanisme pengisian SPT Tahunan, selain mengisikan perhitungan pajak serta penghasilan yang dikenakan sebagai objek dan bukan objek pajak turut serta juga seorang wajib pajak harus melaporkan perhitungan pajak yang telah dipotong dan dipungut oleh pihak ketiga terkait penghasilan wajib pajak. Pada saat pengisian inilah wajib pajak tidak bisa serta merta mengakui jumlah pajak terutang yang dipotong dan dipungut tanpa menyertakan bukti potong terkait. Tentunya ini tidak sesuai dengan prinsip pengisian SPT Tahunan yang harus benar, jelas dan lengkap. Bukti potong menjadi penting pada saat ini, ketika dilakukan pelaporan SPT Tahunan, tanpa bukti potong ada kecenderungan SPT yang diisikan masuk dalam kategori tidak lengkap dan berpotensi menambah masalah wajib pajak. Masalah tersebut antara lain wajib pajak harus melengkapinya dan jika tidak bisa melengkapi wajib pajak berpotensi masuk dalam kategori tidak menyampaikan SPT Tahunan dan berpeluang untuk dilakukan pemerik-saan atas SPT tersebut. Pentingnya bukti potong inilah yang seharusnya sudah mulai disadari oleh para pemotong dan pemungut pajak


serta lawan transaksinya yang dipotong dan dipungut pajaknya. Kewenangan pihak ketiga untuk memungut/memotong pajak atas suatu transaksi tertentu mewajibkan pihak tersebut untuk menerbitkan dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak. Pada praktiknya di lapangan penerapan bukti potong ini ternyata sering tidak dijalankan oleh pihak pemotong dan pemungut. Banyak diantara pihak yang telah dipotong atau dipungut atas setiap pengeluaran atau pembayaran yang dilakukan kepada pihak lain karena menggunakan jasa pihak lain tersebut tidak diberikan bukti potong. Bukti potong dianggap sebagai bukti biasa dan diabaikan. Padahal sesuai dengan fungsi SPT Tahunan sebagai media pelaporan dan pertanggungjawaban penghasilan, bukti potong merupakan salah satu lampiran wajib yang harus disampaikan pada saat pelaporan SPT Tahunan. Namun, pentingnya bukti potong inilah yang sering dilupakan. SPT Tahunan sering disampaikan tanpa melampirkan bukti potong tetapi tetap mencantumkan sejumlah pajak yang telah dipotong. Kesalahan wajib pajak ini juga berpotensi dalam pelaporan kredit pajak yang boleh diakui sebagai pengurang penghasilannya. Tanpa bukti potong terlampir dalam SPT Tahunan, kredit pajak yang tercantum tidak bisa mutlak diperhitungkan dan cenderung diang-gap sebagai SPT yang tidak lengkap. Selain sebagai kredit pajak bukti potong juga merupakan dokumen wajib pajak untuk mengawasi pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja. Oleh karena itu kita harus meminta bukti potong, berapa pajak yang telah dipotong kemudian dicocokkan kebenarannya. Kesadaran akan jarangnya penerapan bukti potong memang tidak terlalu menyusahkan bagi pihak - pihak yang terkait dalam transaksi pemo-tongan dan pemungutan. Akan tetapi lain ceritanya bagi pihak DJP. Bukti potong terkadang menjadi dokumen penting yang diperlukan dalam melakukan crosscheck terhadap penemuan penyimpangan yang terjadi atas pelanggaran perpajakan. Atas dasar inilah maka diharapkan wajib pajak lebih peduli terhadap bukti potongnya. •

FEBRUARI 2013

5

SUMBANG SUARA

Perlu Sosialisasi Lagi Dalam beberapa tahun terakhir Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan telah melakukan beberapa terobosan dengan pihak-pihak eksternal di luar pajak.

S

alah satu terobosan yang telah dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi lewat tax center. Salah satunya adalah Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran. Menanggapi kerja sama yang telah terjalin cukup rapi dalam beberapa tahun terakhir, redaksi Pandu Pajak berkesempatan untuk berbincang dengan Dekan Fakultas Ekonomi UPN Veteran, Dr Erna Hernawati S.E.,Ak.,M.M.. Beliau berkenan membagikan pandangan beliau terhadap kegiatan bersama yang telah dilakukan dan menanggapi peran mahasiswa dalam perpajakan. Bagaimana awalnya berdirinya tax center di UPN Veteran? Awalnya saya meihat di beberapa universitas telah ada tax center. Saya cari tahu apa itu tax center sebenarnya. Lalu saya melihat ternyata di beberapa universitas sering melaksanakan berbagai kegiatan tax center ini dan kegiatannya bagus-bagus. Akhirnya saya inisiatif untuk membuat tax center dan difasilitasi oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan atas pendiriannya pada tahun 2012. Selama ini bagaimana peran tax center bagi mahasiswa? Kita masih baru berdiri dalam setahun ini, selama ini kegiatan yang dilakukan bisa dikatakan telah cukup maksimal. Kegiatan yang bagus antara

6

Dekan Fakultas Ekonomi UPN Veteran, Dr Erna Hernawati S.E., Ak.,M.M..

lain sosialisasi perpajakan bagi mahasiswa mengenai pengisian SPT Tahunan. Ternyata sosialisasi tersebut tak hanya berdampak bagi mahasiswa juga bagi pihak internal terutama para dosen yang selama ini masih bingung dalam pengisian SPT Tahunan. Selain itu kegiatan mahasiswa yang ikut dalam Sensus Pajak Nasional (SPN) memberikan mahasiswa pemahaman terkait pajak. Atas kegiatan tersebut, apakah ada hasil positif yang dicapai? Tentu saja ada hasil positif yang dicapai. Terutama bagi pihak internal seperti dosen maupun pihak akademisi lainnya. Setelah ada sosialisasi pengisian SPT Tahunan yang dilakukan, kita mulai sadar pajak. Jadi mulai tahu kalau setahun sekali harus menyampaikan SPT Tahunannya. Dulu sebenarnya juga sadar harus menyampaikan SPT

PANDU PAJAK


Tahunan namun banyak yang kesulitan dalam pengisiannya. Bisa dikatakan dulu istilahnya seharusnya yang paham pajak itu hanya orang ekonomi, padahal orang ekonomi juga belum tentu bisa juga mengisi SPT Tahunan. Setelah ada tax center, ada sosialisasi kita jadi paham mengisi pajak. Makanya setiap ada sosialisasi pengisian SPT hampir semua dosen dan pihak akademisi mengikutinya supaya gak susahsusah lagi mengisi pajak. Bahkan kita jadi bisa rame-rame ngisi pajak barengbareng. Sebenarnya apa masalah yang umumnya dihadapi oleh pihak akademisi dalam pengisian SPT Tahunannya? Kita masih kesusahan dalam pengisian antar lampiran-lampirannya, masih bingung dengan hubungan antara kolom yang satu dengan kolom yang lain.

FEBRUARI 2013

SUMBANG SUARA Apalagi pengisiannya yang hanya setahun sekali sering membuat lupa. Misalnya tahun lalu telah diajari, tapi baru diulang lagi tahun depan jadinya sering lupa. Selain itu ada juga yang bilang kalau pajak itu kan harusnya orang ekonomi yang paham, padahal kan yang namanya pajak dan mengisi SPT Tahunan itu kan bagi semua. Dokter pun harus paham pajak kan ya. Bagaimana dengan bukti potong, adakah masalah yang dialami? Kalau bukti potong terhadap pajak yang dipotong tidak ada masalah selama ini. Bendahara universitas telah taat dalam memberikannya kepada para pegawai saat ada pajak yang dipotong. Ada pajak yang dipotong pasti ada bukti potong yang diberikan. Relatif tidak ada masalah. Masalahnya muncul pada saat bukti potong yang diberikan kepada pegawai untuk dillaporkan. Pada saat ini barulah pegawai bingung bagaimana cara melaporkannya dan menghitungnya dalam SPT Tahunan. Akhirnya banyak yang belum sadar melaporkan pajaknya sampai akhirnya ada sosialisasi dari pihak Kanwil DJP Jakarta Selatan sehingga kita semua mulai sadar. Terhadap masalah ini apa masukkan yang bisa Saudara berikan? Saya berharap Kanwil DJP Jakarta Selatan harus melakukan sosialisasi perpajakan lagi. Perlu ada sosialisasi lagi terkait perpajakan. Misalnya seperti pengisian SPT Tahunan, setelah ada sosialisasi kan ternyata ada efek positif dimana pihak internal mulai sadar pajak. Dulu kita bingung, sudah punya NPWP tapi kurang bisa mengisi SPT Tahunan kita. Sekarang sudah mulai sadar. Sosialisasi perlu lebih intensif dilakukan. Bayangkan pihak terdidik seperti kita saja belum terlalu menyadari bagaimana mengisi SPT Tahunan apalagi pihak lain. Terutama saat ini seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu ada sosialisasi bagi mereka mengenai pajak-pajaknya. Mereka juga masih banyak yang belum sadar mengisi SPT Tahunannya. Sosialisasi perlu lebih ditingkatkan lagi lah agar semua masayarakat paham pajaknya. Harapan kedepannya dengan adanya tax center UPN? PANDU PAJAK

“

Bayangkan pihak terdidik seperti kita saja belum terlalu menyadari bagaimana mengisi SPT Tahunan apalagi pihak lain. Terutama saat ini seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu ada sosialisasi bagi mereka mengenai pajak-pajaknya. Mereka juga masih banyak yang belum sadar mengisi SPT Tahunannya. Sosialisasi perlu lebih ditingkatkan lagi lah agar semua masayarakat paham pajaknya.

”

Sosialisasi perpajakan perlu terus dilakukan, terutama di sektor UMKM

Tax center kita kan masih seumur jagung, masih mulai bergerak dalam setahun terakhir. Saya sudah cukup puas dengan pencapaian berbagai kegiatan selama ini. Komitmen kita untuk peduli pajak mulai ditumbuhkan lewat adanya tax center. Dalam setahun sudah terlihat adanya efek positif atas kehadiran tax center dimana mahasiswa dan pihak akademisi telah sadar akan pajaknya. Mahasiswa mulai tahu pentingnya pajak bagi pembangunan, kemana saja dana pajak itu digunakan sehingga mereka yang nantinya berpotensi menjadi calon wajib pajak telah paham pajak sejak dini. Kita mulai membenahi tax center lagi dengan berbagai kegiatan-kegiatan positif lainnya. Sebisa mungkin menjangkau masyarakat di tahun ini, pihak yang belum kita sosialisasikan pajak pada tahun lalu. KANWIL JAKARTA SELATAN

Harapannya terhadap pihak DJP? Sebagai perwakilan orang yang terdidik, kita hanya berpikir bahwa DJP saat ini telah punya niatan positif untuk mengubah image–nya selama ini. Kita hanya bisa membantu DJP untuk melakukan perubahan tersebut. Lewat tax center ini kita membantu DJP membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lagi. Pemerintah harus amanah dalama melaksanakan tugasnya. Memotivasi pemerintah dalam pengelolaan pajak secara tepat. Harus ada rasa keadilan dalam pemotongan pajak antara wajib pajak. Semoga setelah ini semua tercapai, masyarakat semakin percaya lagi dengan DJP. Kita siap kerja bersama dengan DJP karena kegiatan ini saling menguntungkan bagi DJP dan UPN Veteran. •

FEBRUARI 2013

7

EDU PAJAK

Mudahnya Mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

B

agi masyarakat Wajib Pajak dan petugas pajak, bulan Maret biasanya adalah bulan yang sibuk karena adanya batas waktu penyampaian SPT Tahunan yang tanggal 31 Maret untuk Wajib Pajak orang pribadi. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, batas waktu penyampaian SPT Tahunan sekarang adalah 30 April. Salah satu kesibukan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) adalah mempersiapkan untuk pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bagi kita yang sudah mempunyai NPWP, tentu saja NPWP orang pribadi. Bagaimana cara mengisi SPT Tahunan PPh OP? Banyak wajib pajak menganggap pengisian SPT tersebut sulit padahal sebenarnya cukup mudah. Pada kesempatan kali ini Pandu pajak akan menjelaskan bagaimana cara pengisian SPT Tahunan, khususnya SPT Tahunan PPh OP dengan berbagai bentuk. Mudah-mudahan dapat membantu. SPT Tahunan PPh OP ada 3 jenis yaitu Bentuk Formulir 1770SS, Bentuk Formulir 1770S dan Bentuk Formulir 1770. Setiap WP OP harus mengisi salah satu dari ketiga bentuk SPT tersebut . Kemudian sebagai WP OP kita harus mengisi formulir yang mana? 1. Bentuk Formulir 1770 diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: i. dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto; ii. dari satu atau lebih pemberi kerja iii. penghasilan lain 2. Bentuk Formulir 1770S diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan i. dari satu atau lebih pemberi kerja; ii. dari dalam negeri lainnya; dan/atau iii. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final, 3. Bentuk Formulir 1770 SS adalah bagi Wajib Pajak: i. yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun dan ii. tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi.

Tentukan terlebih dahulu termasuk dalam kategori mana penghasilan kita, apabila kita memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dan kita memiliki penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, maka formulir yang kita gunakan adalah 1770. Namun, kalau tidak memiliki penghasilan lain dari usaha/pekerjaan bebas dan hanya memiliki penghasilan

8

PANDU PAJAK

1770 SS & Petunjuk Pengisian

final atau bersifat final maka kita menggunakan formulir 1770 S. Apabila kita hanya memliki penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan brutonya tidak lebih dari 60 juta setahun, maka kita menggunakan formulir 1770 SS. Tetapi kalo lebih dari 60 Juta setahun maka menggunakan formulir 1770 S. Cukup mudah bukan menentukan jenis formulir mana yang akan kita pakai dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh OP. Tips mudah dalam pengisiannya adalah sebagai berikut: Untuk SPT Formulir 1770 SS : 1. Siapkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dari pemberi kerja (form. 1721-A1 atau 1721-A2)


FEBRUARI 2013

EDU PAJAK 2. Mulailah mengisi SPT Tahunan sesuai data Anda. 3. Sajikan harta dan kewajiban sesuai kenyataan yang ada untuk menghindari permasalahan di kemudian hari (buat kertas kerja tersendiri). Untuk SPT Formulir 1770 S : 1. Siapkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dari pemberi kerja (form. 1721-A1 atau 1721-A2), bila Anda seorang pegawai. 2. Siapkan bukti pemotongan pajak yang dilakukan pihak lain berkaitan dengan penghasilan yang pernah Anda diterima seperti Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, Bukti Pemotongan Hadiah Undian, dan lain lain apabila ada. 3. Siapkan bukti pembayaran pajak yang dibayar sendiri (Surat Setoran Pajak atau Tanda Bukti Fiskal Luar Negeri) apabila ada. 4. Siapkan bukti pembayaran zakat atas penghasilan kepada badan/lembaga amil zakat yang resmi/disahkan pemerintah apabila ada. 5. Buatlah rekapitulasi penghasilan selama setahun, baik yang sudah dipotong pajaknya oleh pihak lain atau yang belum. 6. Mulailah mengisi SPT Tahunan setelah data umumnya terisi. 7. Pengisian dimulai dari lampiran 1770S-I yang menyajikan penghasilan neto dari pekerjaan dan sumber penghasilan lainnya. Pergunakan data bukti pemotongan dari pihak lain untuk mengisinya. 8. Isikan juga apabila Anda memiliki penghasilan yang belum dilakukan pemotongan oleh pihak lain. 9. Ikuti petunjuk dalam formulir SPT yang bersangkutan (dalam setiap lembar bagian bawah terdapat petunjuk yang sangat jelas) 10. Sajikan harta dan kewajiban sesuai kenyataan yang ada untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Negeri) apabila ada. 9. Siapkan bukti pembayaran zakat atas penghasilan kepada badan/lembaga amil zakat yang resmi/disahkan pemerintah apabila ada. 10. Buatlah rekapitulasi penghasilan selama setahun, baik yang sudah dipotong pajaknya oleh pihak lain atau yang belum. 11. Buat juga biaya-biaya yang berkenaan dengan perolehan penghasilan tersebut. 12. Mulailah mengisi SPT Tahunan setelah data umumnya terisi. 13. Pengisian dimulai dari lampiran 1770-I yang menyajikan penghitungan penghasilan neto. Isikan data laporan rugilaba pada lampiran 1770-I halaman 1 bila Anda menggunakan PEMBUKUAN. Bila tidak, Anda dapat melanjutkan pada halaman 2. 14. Pergunakan data bukti pemotongan dari pihak lain untuk mengisi penghasilan yang diperoleh dari luar usaha/ pekerjaan bebas. 15. Isikan juga apabila Anda memiliki penghasilan yang belum dilakukan pemotongan oleh pihak lain. 16. Ikuti petunjuk dalam formulir SPT yang bersangkutan (dalam setiap lembar bagian bawah terdapat petunjuk yang sangat jelas sumber angka dan ditujukan kemana) 17. Sajikan harta dan kewajiban sesuai kenyataan yang ada untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Adapun teknis pengisiannya, tinggal ikuti saja petunjuk pengisiannya. Anda bisa sekalian minta buku petunjuk pengisian SPT Tahunannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau dapat diunduh pada website www.pajak.go.id. Selamat mengisi SPT Tahunan anda. •

Untuk SPT Formulir 1770 : 1. Siapkan/buat catatan penghasilan bruto atau peredaran usaha setiap hari selama setahun, bila Anda diperkenankan menggunakan PENCATATAN. 2. Temukan tarif persentase norma penghitungan penghasilan neto untuk jenis usaha Anda. 3. Bila menggunakan PEMBUKUAN, siapkan laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi). 4. Buat perbandingan laporan keuangan dengan tahun yang lalu. Analisis untuk peningkatan/pengurangan yang mencolok. 5. Buat kertas kerja terlebih dahulu untuk menyesuaikan laporan keuangan versi akuntansi dengan ketentuan perpajakan. 6. Siapkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dari pemberi kerja (form. 1721-A1 atau 1721-A2) bila Anda kebetulan juga seorang pegawai. 7. Siapkan bukti pemotongan pajak yang dilakukan pihak lain berkaitan dengan penghasilan yang pernah Anda diterima seperti Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, Bukti Pemotongan Hadiah Undian, dan lain lain apabila ada. 8. Siapkan bukti pembayaran pajak yang dibayar sendiri (Surat Setoran Pajak atau Tanda Bukti Fiskal Luar

PANDU PAJAK


FEBRUARI 2013

9

DROPBOX

10

PANDU PAJAK


FEBRUARI 2013

SOROT LENSA

Endaryono membuka Workshop SPT ITU Mudah

Kismantoro Petrus membuka Workshop Bendahara Perpajakan

Antusias Mahasiswa Universitas Pancasila Mengikuti Workshop SPT Itu Mudah

Para Bendahara dengan kontribusi terbesar di wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan

PANDU PAJAK


FEBRUARI 2013

11

KPP Madya Jakarta Selatan Jalan Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat 10110, Telp: 021-3447971, 3447972, 3504170. Fax: 021-3447971 •KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Jalan Rasuna Said Blok B Kav. 8, Jakarta Selatan 12190, Telp: 021-5254237-5253622, Fax: 021-5252825 •KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua Jalan Rasuna Said Blok B Kav. 8, Jakarta Selatan 12190, Telp: 021-5254237-5253622, Fax: 021-5252825 •KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Jalan Raya Pasar Minggu No. 11, Pancoran, Jakarta Selatan 12780, Telp: 021-7993028-7992961, Fax: 021-7994253 • KPP Tebet Jalan Tebet Raya No. 9, Jakarta Selatan, Telp: 021-8296869,8296937, Fax: 021-8296901 •KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Gedung Patra Jasa Lantai 1 & 14, Jalan Jend. Gatot Subroto-Jakarta, Telp: 021-52920983, 52921276, Fax: 021-52921274 •KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua Jalan Ciputat Raya No. 2 Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, Telp: 021-75818842,75908704, Fax: 021-75818874 •KPP Kebayoran Baru Tiga Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 14 A, Jakarta Selatan 12130, Tel: 021-7245735,7245785, Fax: 021-7246627 •KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Jalan Ciledug Raya No. 65, Jakarta Selatan 12250, Telp: 021-5843105-5843109, Fax: 021-5860786 •KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Jalan Raya Pasar Minggu No. 1, Jakarta Selatan 12780, Telp: 021-79191232 /7949574-5/7990020, Fax: 021-7949575 •KPP Pratama Jakarta Pancoran Jalan T.B. Simatupang Kav. 5 Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, Telp: 021-7804462, 7804667, 7804451. Fax: 021-7804862 •KPP Pratama Jakarta Cilandak Jalan T.B. Simatupang Kav. 32, Jakarta Selatan 12560, Telp: 021-78843521-23, Fax: 021-78836258 •KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Jalan T.B. Simatupang Kav. 39, Jakarta Selatan 12510, Telp: 021-7816131-4 /78842674, Fax: 021-78842440.

Ritual tahunan pajak kembali

Recommend Documents