Ririen A., Faniko A., Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011
23
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TERHADAP PEMBANGUNAN RUKO DI ATAS RUANG TERBUKA HIJAU Ririen Ambarsari, Faniko Andiyansyah 1 e-mail:
[email protected] Abstrak Pemerintah kota Malang memiliki Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 yang mengatur bahwa diatas ruang terbuka dilarang mendirikan bangunan dalam bentuk apapun. Namun dalam kenyatannya pada saat ini ruko di Kota Malang semakin menjamur baik di tengah kota, di pinggir dan di sudut kota. Hal tersebut menjadi alasan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Terhadap Pembangunan Ruko di Atas Ruang Terbuka Hijau.Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan wawancara ke BP2T, DPU (Dinas Pekerjaan Umum), BLH (Badan Lingkungan Hidup), BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Malang, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Kesehatan, dan Planologi, serta observasi yang dilakukan di Ruko sepanjang Danau Toba Sawojajar, Ruko Jalan Danau Kerinci, Ruko Pasar Sawojajar, Ruko Jalan Danau Sentani Sawojajar, Ruko Rampal Malang dan Ruko Dinoyo Malang. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa terjadi penyimpangan terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011, yaitu: pendirian ruko di atas lahan Ruang Terbuka Hijau yang tidak melalui proses Advice Planning. Kata kunci: pembangunan ruko, peraturan daerah kota Malang, ruang terbuka hijau
PENDAHULUAN Dewasa ini banyak dijumpai ruko di Kota Malang yang dibangun pada lahan kosong kota yang sebagian besar merupakan ruang terbuka hijau. Padahal lahan hijau ini sangat bermanfaat bagi penduduk di sekitar kota Malang untuk keamanan, kenyamanan, keindahan, serta kesejukan. Ruang terbuka hijau adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) disuatu wilayah perkotaan yang diisi oleh berbagai macam tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) yang berguna untuk meningkatkan oksigen, mengurangi polusi, serta sebagai paru-paru kota dalam suatu kota. Selain itu, ruang terbuka hijau juga dapat berfungsi sebagai keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan dalam suatu wilayah kota. Jika delapan puluh persen ruang terbuka hijau ini digunakan sebagai pembangunan fisik seperti
1
Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, Jl. S.Supriyadi 48 Malang
24
LAW ENFORCEMENT, Volume 4, No.1, Oktober 2016 – Maret 2017, Halaman 1 – 102
halnya ruko di kota Malang, maka permukaan tanah di kota Malang ini akan tertutup oleh beton atau aspal yang begitu padat dan keras. Apabila hal tersebut terjadi, sirkulasi air di kota Malang menjadi tidak lancar, karena fungsi tanah sebagai penyerap air yang akan digunakan tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis tidak berfungsi dengan baik. Di satu sisi kota Malang memiliki Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangTahun 2010-2030, yang mengatur bahwa diatas ruang terbuka dilarang mendirikan bangunan dalam bentuk apapun. Secara umum, kota merupakan tempat bermukim warga kota, tempat bekerja tempat kegiatan dalam bidang ekonomi, pemerintahan dan sebagainya. Sedangkan, secara istilah Kota berasal dari kata urban yang mengandung pengertian kekotaan dan perkotaan. Kekotaan menyangkut sifat-sifat yang melekat pada kota dalam artian fisikal, sosial, ekonomi, budaya. Perkotaan mengacu pada areal yang memiliki suasana penghidupan dan kehidupan modern dan menjadi wewenang pemerintah kota. Ruko adalah salah satu jenis bangunan yang berasal dari kata rumah dan toko. Rumah yang berarti tempat berpenghuni dan toko berarti ruang untuk kegiatan usaha, jadi ruko dapat dikatakan sebagai sebuah bangunan yang menggabungkan fungsi hunian dan kerja dalam satu tempat. Dengan demikian Ruko merupakan rumah toko (shophouse) yang bangunannya di desain minimalis dan biasanya memiliki dua lantai atau lebih. Bangunan ini digunakan sebagai lahan usaha di lantai bawah, sedangkan di lantai atasnya digunakan untuk hunian. Namun, tidak jarang ditemukan bahwa diatas lantai satu juga digunakan sebagai tempat untuk berdagang sebagai terusan atau sambungan dari lantai satu. Ruko merupakan bangunan yang terbuat dari batu bata, semen, besi, dan seperangkat bahan bangunan lainnya yang dapat menutup permukaan tanah dengan keras dan padat. Dengan titik tolak yang sederhana ini, menyebabkan ruko dapat berkembang dengan sangat pesat. Disamping praktis dan murah, fungsi ruko mampung menampung kegiatan dalam sekala ekonomi kecil. Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota hutan dan sebagainya. Dengan kata lain, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/ RDTR Kota/ RTR Kawasan Strategis Kota/ RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi: kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis; kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi; area pengembangan keanekaragaman hayati; area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan; tempat rekreasi dan olahraga masyarakat; tempat pemakaman umum; pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan; pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis; penyediaan ruang terbuka hijau yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya, area mitigasi/ evakuasi bencana; dan ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama ruang terbuka hijau tersebut. Melihat fenomena terdegradasinya ruang terbuka hijau di kota Malang sedangkan sebenarnya kota Malang telah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota tersebut diatas, maka rumusan masalah diatas adalah: 1) Implementasi
Ririen A., Faniko A., Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011
25
dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang dalam kaitannya dengan pembangunan ruko di atas ruang terbuka hijau; 2) Faktor-faktor penyebab terjadinya hal tersebut; dan (3) Dampak yang timbul akibat pembangunan ruko terhadap ruang terbuka hijau. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif yang akan dilakukan dengan observasi atau melihat langsung pada objek sasaran yang kemudian akan dilakukan pencatatan hasil. Penelitian ini berlokasi di kota Malang. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, Sumber data Primer didapatkan dari penelitian langsung ke lapangan (field research), dengan menggunakan observasi dan wawancara. Sumber Data Sekunder diperoleh dari buku literatur hukum, internet, dan surat kabar. Dalam melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Wawancara terhadap narasumber antara lain: BP2T, DPU (Dinas Pekerjaan Umum), BLH (Badan Lingkungan Hidup), BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Malang, SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Kesehatan, dan Planologi. Selain wawancara, juga melaluiObservasi, yangdilakukan di ruko-ruko antara lain: Ruko sepanjang danau Toba Sawojajar, Ruko Jalan Danau Kerinci, Ruko Pasar Sawojajar, Ruko Jalan Danau Sentani Sawojajar, Ruko Rampal Malang dan Ruko Dinoyo Malang.Selain itu juga melalui dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengambil contoh gambar Ruko mengguanakan kamera digital. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan langkah terakhir adalah dengan membuat kesimpulan agar mudah dipahami.2 HASIL DAN PEMBAHASAN Kota Malang merupakan sebuah Kota di Jawa Timur yang terletak di dataran tinggi pada ketinggian 440 sampai 667 meter, serta 112,06 Bujur Timur dan 7,06-8,02 Lintang Selatan. Selain itu Kota Malang juga dikelilingi oleh pegunungan antara lain: Gunung Arjuno di sebelah Utara; Gunung Tengger di sebelah Timur; Gunung Kawi di sebelah Barat; dan Gunung Kelud di sebelah Selatan. Kota Malang memiliki lima kecamatan dengan pembagian administrasinya adalah sebagai berikut: Kecamatan Klojen (11 Kelurahan; 89 Rukun Warga (RW); 675 Rukun Tetangga (RT), Kecamatan Blimbing (11 Kelurahan; 127 RW; 923 RT), Kecamatan Kedungkandang (12 Kelurahan; 114 RW; 870 RT), Kecamatan Sukun (11 Kelurahan; 94 RW; 869 RT), Kecamatan Lowokwaru (12 Kelurahan; 120 RW; 774 RT). Masing-masing kecamatan tersebut memiliki tingkat kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Tingkat kepadatan penduduk Kota Malang, dapat dilihat pada tebel dibawah ini.
2
Sugiyono, (2005), Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, hlm. 27
26
LAW ENFORCEMENT, Volume 4, No.1, Oktober 2016 – Maret 2017, Halaman 1 – 102
Tabel 1: Luas Lahan dan Jumlah Penduduk Kota Malang
Kecamatan
Luas (Ha)
Jumlah Penduduk
Kepadatan Jiwa/ Ha
Klojen
883.00
118.804
134,5
Blimbing
1.117,65
187.364
105,5
Sukun
2.096,57
193.689
92,4
Lowokwaru
2.260,00
220.365
97,5
Kedungkandang
3.989,44
202.663
50,8
Jumlah
11.005,66
992.885
83,8
Sumber: Bapekko Kota Malang
Jika melihat tabel diatas, maka kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Kedungkandang. Berdasarkan hasil penelitian, maka hasil yang didapatkan adalah di kota Malang banyak didirikan ruko di setiap sudut Kota, hal ini dilakukan pemerintah guna mengurangi angka kemiskinan serta pengangguran di Kota Malang.3 Namun terkadang ada yang mendirikan ruko di lahan ruang terbuka hijau Kota Malang. Hal ini dapat merusak ekosistem di Kota Malang. Kota Malang pada dasarnya dibagi menjadi lima bagian wilayah menurut tim Advice Planing sesuai dengan porsinya. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut: lahan permukiman, lahan industry, lahan perkantoran atau sosial, lahan perdagangan dan jasa dan ruang terbuka hijau4. Dari kelima pembagian tersebut, terdapat pula pembagian porsi antara pembangunan dengan ruang terbuka hijau. Kondisi ideal dari ruang terbuka hijau adalah tiga puluh persen sedangkan sisanya akan dipergunakan sebagai pembangunan.5 Namun menurut data per 2015, ruang terbuka hijau mengalami penyusutan, yaitu hanya didapatkan 18,7%.6 Ruang terbuka hijau di Kota Malang dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Dalam ruang terbuka hijau publik prosentase ruang terbuka hijau yang seharusnya adalah tiga puluh persen, sedangkan untuk ruang terbuka hijau privat prosentase yang seharusnya adalah sepuluh persen. Berdasarkan kondisi lapangan saat ini, ruang terbuka hijau publik, yaitu ruang terbuka hijau yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011, yang tersedia hanyalah 18,7% sedangkan Ruang Terbuka Hijau Privat saat ini prosentasenya sudah mencapai 40% (empat puluh persen).
3
4 5 6
Hasil wawancara dengan Humas Sekretariat Daerah Kota Malang Divisi Hukum Kota Malang pada tanggal 11 Februari 2015. Hasil wawancara dengan Dinas Perijinan Kota Malang pada tanggal 15 Februari 2015 Hasil wawancara dengan Bagian Hukum Kota Malang pada tanggal 15 Februari 2015 Hasil wawancara dengan Humas Sekretariat Daerah Kota Malang Divisi Hukum Kota Malang pada tanggal 11 Februari 2015
Ririen A., Faniko A., Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011
27
Tabel 2. Kawasan Terbangun Kota Malang
Kecamatan
Luas (Ha)
Luas Kawasan (Ha) Terbangun
Belum Terbangun
883.00
754,250
128.750
Blimbing
1.117,65
1.445,800
330.850
Sukun
2.096,57
1.267,859
828.650
Lowokwaru
2.260,00
1.597,547
662.453
Kedungkandang
3.989,44
1.869.731
2.119.709
Jumlah
11.005,66
6.935,187
4.070.473
Klojen
Sumber: Bapekko Kota Malang
Berdasarkan tabel diatas, mayoritas ruko-ruko yang berdiri di atas ruang terbuka hijau tidak memiliki izin dari dinas perizinan dan tidak melalui proses di Advice Planning7. Pada awalnya investor tersebut melapor pada Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan izin dari instansi yang bersangkutan. Akan tetapi, investor tersebut melapor kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk mendirikan Rukan (Rumah kantor), sedangkan untuk implementasinya para investor tersebut tidak mendirikan Rukan (Rumah Kantor), melainkan mereka membangun membanguan Ruko (Rumah Toko). Sedangkan tim Advice Planning tidak ada alasan untuk menolak untuk mengizinkan mendirikan bangunan tersebut, jika para investor tersebut sudah mengantongi izin untuk mendirikan bangunan dari Dinas Perizinan. Mengenai analisa dampak lingkungannya, dalam hal ini yang berwenang adalah Badan Lingkungan Hidup.8 Dalam menganalisa dampak yang akan ditimbulkan dari suatu bangunan, Badan Lingkungan Hidup akan melakukan uji mutu. Dalam hal pembangunan ruko yang didirikan di atas ruang terbuka hijau, dampak yang akan ditimbulkan berdasarkan analisa dari Badan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: 1) akan semakin pesatnya angka kriminalitas; 2) banjir; 3) limbah padat seperti halnya kertas, plastik, dan sebagainya. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Berdasarkan Pasal 16 ayat 2 huruf d butir 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam rangka mendukung penyedian ruang terbuka hijau kota minimal tiga puluh persen maka diupayakan untuk tidak mengalihfungsikan ruang terbuka hijau. Jika melihat rumusan pasal tersebut, adanya kata-kata “diupayakan” memiliki makna ganda yaitu antara “ya atau tidak”. Akan tetapi, pada regulasi ini makna “diupayakan” berarti berusaha dengan keras untuk selalu menjaga ruang terbuka hijau agar tidak terjadi pengalih fungsian lahan. Seharusnya ruang terbuka hijau yang ada di Kota Malang ini bertambah dan tidak berkurang. ruang terbuka hijau yang sudah ada dan tersedia di Kota Malang harus tetap dipertahankan dan tidak didirikan bangunan dalam bentuk apapun di ruang terbuka hijau yang telah tersedia di Kota Malang ini, termasuk salah satunya adalah bangunan ruko. 7 8
Hasil wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang pada tanggal 18 Februari 2015 Ibid.,
28
LAW ENFORCEMENT, Volume 4, No.1, Oktober 2016 – Maret 2017, Halaman 1 – 102
Seperti yang telah dijelaskan diatas, seharusnya ruang terbuka hijau yang telah ada di Kota Malang tetap dipertahankan agar daerah hijau dan resapan air di Kota Malang ini terus bertambah. Akan tetapi, kenyataan di lapangan ruang terbuka hijau di Kota Malang makin hari terus berkurang sehingga tidak dapat memenuhi target ruang terbuka hijau sebagaimana mestinya, yaitu 30% (tiga puluh persen). Banyak bangunan termasuk ruko yang didirikan di atas ruang terbuka hijau kota malang. Hal ini ditandai dengan dibangunnya ruko di kawasan Sawojajar. Fakta di lapangan berdasarkan observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ternyata ruang terbuka hijau yang terdapat di sawojajar tepatnya di daerah Jalan Danau Toba dan di sepanjang Jalan Sawojajar Kampung tidak dipertahankan dan tidak dihindari adanya peralihan fungsi. Ruang terbuka hijau di Sawojajar tersebut sekarang dialihfungsikan keberadaannya menjadi ruko. Pembangunan ruko tersebut tentu saja bertentangan dengan pasal sebagaimana dimaksud diatas, yang menginginkan ruang terbuka hijau keberadaannya dipertahankan dan dihindari peralihan fungsinya. Dampak Pembangunan Ruko terhadap Ruang Terbuka Hijau Dengan dialihfungsikannya ruang terbuka hijau menjadi ruko maka fungsi-fungsi dari ruang terbuka hijau tidak akan tercapai, padahal ruang terbuka hijau memiliki fungsi yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, yaitu:sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem penyangga kehidupan,sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan, sebagai sarana rekreasi,sebagai pengamanan lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik darat, perairan maupun udara. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan,sebagai tempat perlindungan plasma nutfah, sebagai sarana dan mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro, dan sebagai pengatur tata air. Adapun fungsi ruang terbuka hijau dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Pengaman keberadaan kawasan lindung perkotaan; 2) Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah; 3) Tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; 4).Pengendali tata air; dan 5).Sarana estetika kota. Dengan dialihfungsikan ruang terbuka hijau menjadi rumah toko (ruko) maka fungsifungsi ruang terbuka hijau tersebut akan hilang. Dampaknya adalah tidak adanya areal perlindungan fungsi ekosistem penyangga kehidupan, keindahan lingkingan akan berkurang, sarana rekreasi masyarakat minim, ancaman banjir serta tempat penyerapan air menjadi berkurang. Adapun ancaman yang terjadi adalah pencemaran tanah, kerusakan tanah, hewanhewan kecil dalam tanah akan mati serta tata air kota yang tidak teratur. Dikatakan tata air kota tidak teratur karena dengan dilaihfungsikannya ruang terbuka hijau menjadi ruko berarti mengurangi pula daerah resapan air sehingga air hujan tidak akan bisa diresap dengan maksimal. Selain fungsi yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat 2 huruf d butir 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tersebut, terdapat beberapa fungsi lain yang dimiliki oleh ruang terbuka hijau, yaitu:
Ririen A., Faniko A., Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011
29
Tabel 3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau
Fungsi Fungsi Ekologis
Fungsi Sosial
Manfaat Langsung a. Menurunkan tingkat pencemaran udara b. Meningkatkan kandungan air tanah. a. Menurunkan tingkat stres masyarakat b. Konservasi situs alami sejarah
Tolak ukur
Tidak langsung
Tolak ukur
a. Kadar pencemaran (CO, Pb, debu, dll) b. Jumlah dan kualitas air tanah a. Jumlah penderita penyakit kejiwaan
a. Konservasi keanekaragama n hayati b. Menurunnya penyakit ISPA masyarakat
a. Keberadaan nya b. Jumlah penderita ISPA
a. Menurunkan konflik sosial b. Meeningkatka n keamanan kota
a. Jumlah konflik sosial b. Jumlah kejadian kriminal
Sumber: http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/051130-rth.pdf.
Berdasarkan tabel fungsi ruang terbuka hijau diatas fungsi ruang terbuka hijau terbagi menjadi dua yaitu fungsi ekologis dan fungsi sosial. Fungsi ekologis terkait dengan keseimbangan lingkungan sedangkan fungsi sosial lebih berorientasi terhadap pengaruhnya kepada masyarakat. Kota Malang terdiri dari lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Kedungkandang, Lowokwaru, Blimbing, dan Sukun. Di setiap kecamatan tersebut memiliki tingkat kebutuhan ruang terbuka hijau yang berbeda-beda. Adapun penelitian ini difokuskan pada dinamika ruang terbuka hijau yang berada di Kedungkandang. Kebutuhan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Berdasarkan Penghitungan Luas wilayah kecamatan Kedungkandang seluas 3989.44 Ha, penduduk kecamatan Kedungkandang sejumlah 172.663 Jiwa, maka kebutuhan ruang terbuka hijau sejumlah 3.070.639 m2.9 Tabel 4. Perencanaan RTH Kecamatan Kedungkandang
Jenis RTH Taman dan Makam Jalur Hijau Taman Lingkungan Resapan Air Hutan Kota/Kebon Bibit Jumlah Sumber: Bapekko Kota Malang 9
Bappeko Kota Malang
Kebutuhan RTH (m 2)
RTH yang Ada (m 2)
Pengembangan RTH (m 2 )
100.403 217.194 202.016 40.000 2.511.026 3.070.639
77.925 8.900 27.733 16.670 131.228
22.47 208.294 374.283 40.000 2.494.355 2.939.411
30
LAW ENFORCEMENT, Volume 4, No.1, Oktober 2016 – Maret 2017, Halaman 1 – 102
Jika melihat tabel perencanaan RTH diatas, maka dapat diketahui terdapat kekurangan lahan ruang terbuka hijau, sebesar 2.939.411 m2. Kekurangan lahan tersebut, diakibatkan karena adanya pembangunan ruko yang tidak sesuai dengan prosedur perijinan dari dinas perizinan dan tidak melalui proses Advice Planning serta menyalahi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4Tahun 2011. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut adalah penyalahgunaan izin pembangunan ruko yang didirikan di kawasan ruang terbuka hijau. Berdasarkan data yang di dapatkan dari Dinas Pekerjaan Umum, ruko yang didirikan di sepanjang jalan Sawojajar kampung tersebut, memang tidak memiliki izin dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran mengenai pembangunan ruko tersebut. Hal inilah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pengurangan ruang terbuka hijau di Kota Malang. Penyalahgunaan ijin tersebut menyebabkan ruang terbuka hijau menjadi hilang dan berpotensi menyebabkan fungsi atau tujuan didirikannya ruang terbuka hijau tidak tercapai. Akibatnya berdasarkan observasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa di daerah sawojajar sebagai objek kajian dari peneltian ini sering mengalami banjir. Salah satu penyebabnya adalah dibangunnya ruko diatas lahan ruang terbuka hijau yang mengakibatkan daya serap tanah terhadap air hujan berkurang. Fungsi ekologis yang kemudian tidak bisa dilakukan akibat tidak adanya ruang terbuka hijau akan menyebabkan benyak permasalahan terutama yang berhubungan dengan kualitas udara serta kesehatan masyarakat. Pohon–pohon berfungsi sebagai penghasil oksigen serta menurunkan tingkat pencemaran udara. Akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah masyarakat akan menjadi terganggu pernapasannya karena kualitas udara yang kurang. Selain hal tersebut, salah satu penyebab dari pemanasan global (global warming) adalah semakin berkurangnya pepohonan. Dengan semakin minimnya pohon yang ditandai dengan bertambah berkurangnya ruang terbuka hijau maka dapat dipastikan bahwa global warming semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya suhu rata-rata Kota Malang setiap tahunnya. PENUTUP Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah disimpangi dengan banyak dibangunnya ruko di atas ruang terbuka hijau di kota Malang. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011, yaitu pendirian ruko di atas lahan ruang terbuka hijau yang tidak melalui proses Advice Planing, terjadi karena adanya permainan dari investor, pengusaha, dan pemborong pembangunan pada proses perijinan pembangunan ruko. Sedangkan dampak yang timbul akibat pembangunan ruko yang menyimpang dari Peraturan Daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2011 terhadap ruang terbuka hijau adalah semakin berkurangnya ruang terbuka hijau di Kota Malang, Malang akan berpotensi menjadi daerah yang rawan banjir, suhu di Kota Malang akan semakin meningkat setiap tahunnya dan semakin bertambahnya penderita ISPA setiap tahunnya. DAFTAR PUSTAKA Ismail, Bachtiar. (2005). Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Malang: Bappeko. Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. _________, (2008). Penataan Ruang Wilayah Nasional. Bandung: Nuansa Aulia. http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/051130-rth.pdf.