1
RINGKASAN TESIS
ANALISIS PENGELOLAAN PROGRAM GEMBIRA DESA DI DESA LANTAWONUA KABUPATEN BOMBANA
OLEH: MUHAMAD HASAN MADJID NIM. G2D1 12 051
PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2016
2
3
ABSTRAK
Muhamad Hasan Madjid, ( G2D1 12 051) : Analisis Pengelolaan Program Gembira Desa di Desa Lantawonua Kabupaten Bombana, dibimbing oleh H. Dedy Takdir Syaifuddin dan Nasrul . Penelitian ini menganalisis pengelolaan Program Gembira Desa di Desa Lantawonua Kabupaten Bombana, berdasarkan penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam proses dan tahapan kegiatan meliputi, perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), Kepemimpinan (leading), Koordinasi ( coordinating), Perintah ( commanding) dan Motivasi ( Motivasi) dan pengawasan (controlling), serta pengelolaan dana Gembira Desa terhadap 3 kompenen utama program Gembira Desa meliputi: (1) kegiatan program infrastruktur; (2) Pengembangan kegiatan ekonomi, sosial budaya; (3) Penguatan aparat dan pelayanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, interview/focus group discussion (FGD) dan observasi langsung. Informan penelitian ditentukan dengan teknik snowball sampling, mencakup pelaku teknis ditingkat Kabupaten (Tim Manajemen), Pelaku di Kecamatan, pelaku di Desa, lembaga kemasyarakatan dan kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan program Gembira Desa di Desa Lantawonua telah melaksanakan program dengan perencanaan yang baik, pengorganisasian belum maksimal, pengarahan yang cukup baik serta pengawasan belum maksimal, sehingga perlu bimbingan teknis bagi pelaku terutama ditingkat Desa. Program Gembira Desa telah memberikan penguatan dan manfaat terhadap aparat pemerintah desa dan masyarakat khusunya di desa Lantawonua, sehingga output dan outcome dapat tercapai, sesuai yang tercatum dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 yakni: a) Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengganggaran secara partisipatif, tranparan dan akuntabel. b) Meningkatkan peran kelembagaan Desa sesuai kompotensi, tugas pokok dan fungsinya. c) Meningkatkan kapasitas aparat Pemerintahan Desa dan pelayanan masyarakat. Kata-kata kunci: Pengelolaan Program, Gembira Desa
4
5
I.
PENDAHULUAN Fenomena program-program
pengentasan kemiskinan masa sekarang
lebih berorientasi kepada pemberdayaan. Sebelumnya telah dilalui begitu banyak program pengentasan kemiskinan di Indonesia yang pada umumnya memiliki konsep sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat. Kenyataan yang ditemui bahwa pada saat itu masyarakat tidak merasa memiliki terhadap program-program tersebut sehingga seringkali ditemukan di lapangan bahwa banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat. Program yang ada tersebut kurang berhasil mencapai sasaran yang diharapkan, yakni kemandirian masyarakat baik secara ekonomis, sosial maupun politis. Bahkan sampai saat ini, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya menganggap bahwa pemberdayaan adalah hanya sebatas mereka memperoleh akses finansial seperti dana bantuan atau pun kredit. Nawa Cita program pembangunan Jokowi-JK, pada point 2 menekankan pembangunan dimulai dari pinggiran berikut petikannya; “ Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kami memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan. Di ikuti oleh upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Dengan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 12 Tahun 2008. Kami juga akan secara konsisten menjalankan agenda Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kineria pelayanan publik, serta membuka ruang partsipasi publik melalui citizen charter dalam UU Kontrak Layanan Publik. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat
6
dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik”. Salah satu program pemerintah daerah yang menarik diteliti adalah “ Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridho Allah ( GEMBIRA) Desa di Kabupaten Bombana. Program tersebut diadopsi secara formal melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten
Bombana
Tahun
2011-2016.
Selanjutnya
untuk
pengelolaannya pemerintah Kabupaten Bombana telah membentuk Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 unto Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Gembira Desa di Kabupaten Bombana. Peraturan Bupati tersebut setiap tahun dilakukan revisi dengan tujuan dalam rangka penyempurnaan program kegiatan yang lebih baik. Dalam Perda dan Perbub tersebut ditegaskan bahwa maksud pelaksanaan Gembira Desa adalah untuk mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan dalam mewujutkan Bombana sejahterah (Munajah) tahun 2011-2016 yang juga merupakan Visi dan Misi Bupati Bombana Periode Tahun 2011-2016. Pendekatan pembangunan Gembira meliputi tiga bidang pembangunan yaitu; (1) infrastruktur, (2) perekonomian dan, (3) penguatan kapasaitas paratur dan pelayanan masyarakat perdesaan. Pengelolaan ketiga bidang kegiatan ini sepenuhnya menjadi wewenang masyarakat dan pemerintah di wilayahnya masing-masing, melalui proses perencanaan, alokasi penganggaran serta tata cara pelaksanaan dan pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7
Sebagai variabel utama dalam program Gembira Desa di Kabupaten Bombana, maka Pemerintah mengalokasikan anggaran Gembira Desa sebesar Rp. 350 juta per Desa, Sumber dana terdiri dari: Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 172.5 juta, dan bantuan keuangan pemerintah Kabupaten kepada Desa sebesar Rp.177,5 juta. Selama periode
4 tahun (tahun 2012-2015) , Pemerintah
Kabupaten Bombana telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 145.9 Milyar untuk 116 Desa dan 23 Kelurahan. Keluaran program output dan outcome yang ingin dicapai dari Program Gembira Desa adalah : a) Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengganggaran secara partisipatif, tranparan dan akuntable. b) Meningkatkan peran kelembagaan Desa sesuai kompotensi dan tugas pokok dan fungsinya. c) Meningkatkan kapasitas aparat Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat .( Perbup Nomor. 1 tahun 2015 tentang PTO Gembira Desa, Bab.I, 1.4). Perumusan Masalah “Bagaimana Pengelolaan Program Gembira Desa di Desa Lantawonua Kabupaten Bombana” ? Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Program Gembira Desa di Desa Lantawonua Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana.
8
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara akademis maupun praktis yaitu : 1. Memberi
sumbangan
pengetahuan
tentang
pelaksanaan
Program
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan umumnya dan pembangunan Desa pada khususnya. Di samping itu juga berguna sebagai salah satu acuan (reference) bagi peneliti-peneliti lain yang akan melakukan studi serupa. 2. Sebagai hasil penelitian dapat menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan, tentang pembangunan Desa yang terkelolah dengan sistem pengelolaan yang baik yakni terencana, pelaksanaan sesuai perencenaan, pengawasan yang transparan dan akuntable. 3. Sebagai masukan dan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Bombana dalam pelaksanaan program Gembira Desa, Gembira Kecamatan dan Gembira Kabupaten. Sehingga diharapkan hasil (goal) yang diinginkan sesuai yang tercatum dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 yakni: a) Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengganggaran secara partisipatif, tranparan dan akuntable. b) Meningkatkan peran kelembagaan Desa sesuai kompotensi, tugas pokok dan fungsinya. c) Meningkatkan kapasitas aparat Pemerintahan Desa dan pelayanan masyarakat.
9
II.
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut
seperti yang dikemukakan oleh Husaini Usman (2004:3): Management diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna to control yang artinya mengatur dan mengurus. Pada penelitian ini, peneliti cenderung berpedoman pada pendapat Terry dalam The Liang Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). Keempat fungsi tersebut telah diperluas pengertiannya oleh beberapa ahli sebagai berikut. Planning, termasuk forecasting (prakiraan) dan budgeting (perencanaan pendanaan). Organizing, termasuk staffing (pengaturan staf) atau assembling resources (pemaduan sumber daya). Actuatin g, termasuk leading (kepemimpinan) dan coordinating (koordinasi). Leading. Termasuk directing atau commanding (perintah) dan motivating (motivasi). Controlling, termasuk evaluating (evaluasi) dan reporting (pelaporan). Untuk dapat melaksanakan fungsi manajemen maka diperlukan alat manajemen (tools) yang sering (manusia),
Money
(uang),
diistilahkan
Materials
dengan
6
M,
yaitu
Men
(bahan), Machines (mesin, alat),
Methods (cara), dan Markets (pasar). Keenam alat ini berguna sebagai penggerak organisasi dalam sistem manajemen.
10
Berdasarkan alur pemikiaan tersebut diatas, maka penulis membuat model kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar. 2.1 Kerangka Pikir Penelitian Analisis Pengelolaan Program Gembira Desa
Input
Proses
Output
Identifikasi dan analisis sistem Pengelolaan Program Gembira Desa Meliputi penerapan Fungsi-fungsi Manajemen (perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). Terry dalam The Liang Gie (2000: 21), Yang diterapkan pada pengelolaan 3 Program Pokok Kegiatan Gembira Desa meliputi: (1) Infrastruktur; (2) Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya; (3) Penguatan kapasitas aparat pemerintah Desa dan pelayanan masyarakat
Analisis Kualitatif dengan strategi Triangulasi , yakni menganalisis sumber data yang berbeda; (1) arsip/ dokumen;(2) FGD dan Wawancara (3) Observasi Langsung, untuk memperbaiki validitas temuan hasil studi ( Yin 2011; Miles and Huberman 2009 ), Norman K. Denkin
2007
1. Tersusunnya Dokungan perencanaan dan penggangaran secara partisipatif, transparan, dan akuntable. 2. Meningkatnya perang kelembangaan Desa sesuai kopentensi, tugas pokok dan fungsinya. 3. Meningkatkan Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa dalam penyelenggaranan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat
Analisis Pengelolaan Program Gembira Desa di Desa Lantawonua Kabupaten Bombana Kesimpulan Rekomondasi BABdan IIIsaran
11
III. METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian ini adalah di Desa Lantawonua Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana. Desain penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif berakar pada pendeketan fenomenologi yang sebenarnya lebih banyak mengkritik pendekatan positivisme yang dinaggap terlalu kaku, Burhan Bungin (2007). Secara garis besar bahwa desain penelitian akan menjawab pertanyaan dari mana dan mau kemana arah penelitian, artinya penelitian ini akan melihat fenomena dan permasalahan yang terjadi pada objek penelitian yakni fokus pada pengelolaan program Gembira Desa di Desa Lantawonua, program yang dimaksud adalah 3 pendekatan program yakni: (1) Pembangunan infrastruktur, (2) pengembangan ekonomi sosial dan budaya, (3) pelayanan masyarakat. Selanjutnya peneliti akan menggunakan variabel fungsi-fungsi manajemen atau sistem pengelolaan yakni: (1) perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling), Terry dalam The Liang Gie (2000: 21). Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian meliputi wilayah Desa Lantawonua, dan lingkup pembahasan fokus pada program Gembira Desa di Desa Lantawonua, program yang dimaksud adalah 3 pendekatan program yakni: (1) Pembangunan infrastruktur, (2) pengembangan ekonomi sosial dan budaya, (3) pelayanan masyarakat. Selanjutnya peneliti akan menggunakan variabel
fungsi-fungsi
manajemen atau sistem pengelolaan yakni: (1) perencanaan (planning),
12
pengorganisasian
(organizing),
pengarahan
(actuating),
dan
pengawasan
(controlling), Terry dalam The Liang Gie (2000: 21). Studi ini menggunakan data yang dikumpulkan dari tiga sumber yakni; (1) Arsip dan dokumen program/kegiatan; (2) Wawancara dan Diskusi melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa narasumber dan Informan kunci dengan menggunakan teknik snowball sampling yakni
metode pengambilan
sampel/informan dengan cara berantai (multi level) atau bola salju, sebagaimana yang dijelaskan Burgess (1982) Informan-Informan kunci dalam penelitian lapangan tidak hanya menyediakan data yang detail dan rinci tetapi juga membantu peneliti menemukan informan kunci lainnya atau membuka akses pada responden yang akan diteliti; (3) observasi langsung. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: Informan Kunci yakni; Pelaku tingkat Kabupaten yakni : Kepala SKPD sebagai Tim teknis Program Gembira Desa, Camat ,
Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna, Pengurus Masjid, Pengurus PKK, Lambaga Adat. Informan Umum yakni ; Masyarakat dan kelompok masyarakt, lembaga politik dll) sesuai kebutuhan . Selanjutnya informan tersebut dilakukan wawancara langsung dan dilakukan FGD untuk mengali informasi sesuai kebutuhan penelitian. teknik wawncara dan FGD akan dilakukan dengan teknik snowball, yakni jika informasi penelitian masih membutuhkan informan lainnya maka informan tersebut diatas diminta secara partisipatif untuk memberikan referensi informan berikutnya sampai data yang dibutuhkan peneliti mencapai
13
titik jenuh atau data yang disampaikan berulang. Tehnik analisis data dalam Burhan Bungin, ( 2007), menjelaskan beberapa model Analisis data deskriptif kualitatif : (1) Strategi analisis data kualitatif verifikatif, (2) Strategi analisis data grounded reserarch.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Secara umum program – program yang dapat dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan Gembira Desa adalah sebagai berikut : a. Pengembangan kelembagaan ekonomi desa; b. Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Pembangunan sarana dan prasarana; d. Pemantapan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lahan dan lingkungan; e. Pengembangan
kapasitas
aparat
pemerintahan
desa
dan
Lembaga
Kemasyarakatan Desa; dan f. Pengembangan pengawasan masyarakat. Pelaksanaan program – program prioritas dimaksud dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan desa (RKP – Desa). Tata cara pelaksanaannya adalah desa melalui Musrembang Desa menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya dimuat dalam Peraturan Desa tentang APB – Desa, sebagai alokasi dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepala Desa. Secara teknis kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban Gembira Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Berikut disajikan gambaran tahapan pengelolaan program
14
Gembira Desa sebagai berikut: Gambar 4.2. Tahapan Pengelolaan Program Kegiatan Gembira Desa
TAHAPAN
PERENCANAAN (PLANNING) -Sosialisasi -Musrembang Desa
PENGORGANISASIAN (ORGANIZING )
PENGARAHAN (ACTUATING)
PENGAWASAN DAN EVALUASI ( CONTROLING )
OUTPUT/OUTCOME
PELAKSANA
INPUT
-
Kepala Desa BPD LPM Pokmas Masyarakat Desa
- RPJMDes - PTO Gembira Desa - Laporan Relaisasai Program tahun Lalu - Laporan Pengawasan
- RKPDes - PerDes - APBDes
-
Kepala Desa BPD LPM TKP TPKAD BPKAD
-
- PTO Sistem koordinasi antar Lembaga. - PTO Pembagian Tupoksi - PTO Pengelolaan Anggaran
-
Membuat draf PerDes. Membuat Draf PTO dan Alokasi Aggaran
- TPK ( Tim pengelolah Kegiatan). - PTPKD ( Pelaksana Teknis Pengelolah Keuangan Desa). - Pihak ketiga
- PerBup Pengelolaan ADD. - APBDes - Anggaran ADD dan Dana Perbantuan. - PTO Gembira Desa
- Infrastruktur ( Fisik) - Kegiatan Bantuan Ekonomi, sosial, Budaya - Pelatihan – Pelatihan dan Kursus
- BPD ( Badan Permusyawatan Desa). - Camat - BPMD - Inspektorat - BPK
- Laporan Realisasi bulanan - Laporan Triwulan - Laporan Akhir Tahun
- Rekomondasi evaluasi program. - Sanksi - Laporan Pertanggung Jawaban akhir tahun
15
Aktivitas utama dari program Gembira Desa di Kabupaten Bombana adalah pengalokasian dana kepada desa. Sumber dana pelaksanaan Gembira Desa adalah APBD kabupaten Bombana tahun berjalan, terdiri dari Alokasi Dana Desa dan Dana bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bombana. Alokasi dana tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 350 juta, terdiri dari ADD sebesar Rp. 172,5 juta dan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada desa sebesar Rp. 177,5 juta. ADD adalah dana yang bersumber dari APBN ditransfer masuk dalam APBD melalui DAU pemerintah Kabupaten , selanjutnya ditetapkan pemerintah Kabupaten Bombana dan DPRD yang tertuang dalam Perda menjadi APBD Kabupaten Bombana dan APBDesa. Besaran nilai ADD ditentukan berdasarkan indikator jumlah penduduk , jumlah KK miskin, luas wilayah dan kondisi geografis. Perencanaan ( Planning) Program Gembira Desa Perencanaan program Gembira Desa dimulai dari dimulai dari tingkat dusun, perangkat Desa bersama LPM dan BPD membuat program-program kegiatan dalam bentuk draf yang dituangkan dalam RKPDes dan langsung di bahas dalam rapat Musrembang Desa. Dari analisa peneliti bahwa, tahapan perencanaan program gembira desa untuk pengelolaan baik program infrastruktur, program pengembangan ekonomi, sosial budaya dan program pelayanan masyarakat belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan karena aturan teknis tentang tahapan perencanaan program Gembira belum diatur atau belum ada juknisnya, sehingga tahapan perencanaan kegiatan program gembira desa hanya mengajukan tahap akhirnya saja yaitu
16
program apa yang diusulkan, tanpa melakukan kajian kegiatan program sebelum diusulkan apakah sesuai kebutuhan, apakah akan bermafaat secara berkelanjutan, apakah pekerjaan akan terlaksana sesuai waktu, apakah material atau sarana pendung tersedia di desa dan apakah program sejalan dengan nilai, agama, kebudayaan dll. seperti menggunakan RRA, Penggalian gagasan (Pegas), Peta Musin, Peta Potensi Desa seperti yang diterapkan dalam program PNPM. Pengamatan peneliti pada tahapan perencanaan khususnya keuangan (budgetting) belum baik, rencana pemanfaatan dana tidak singkron dengan rencana kegiatan, kesannya tiba masa tiba akal, hal ini disebabkan bagiankeuangan yakni bendahara tidak mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, pelatihan hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun, dan waktunya hanya 1 hari. Pengamatan peneliti bendahara lebih berperan sesuai kehendaknya dan keinginan tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan keuangan, perlu adanya pelatihan khusus pengelolaan keuangan Gembira Desa, sehingga diharapkan dengan pelatihan tersebut, akan tercipta sistim pengelolaan keuangan yang lebih tertata dan akutambel.
Pengorganisasian ( Organisizing) Program Gembira Desa Pengorganisasian juga termasuk pengaturan (staffing) atau pemaduan sumber daya ( assembling resources). Program kegiatan yang teroraganisasi dengan baik, dan adanya pengaturan dari sumber daya –sumber daya yang ada akan melahirkan program yang maksimal sesuai tujuan yang ingin dicapai. Pengorganisasian program kegiatan, maupun pelaksana sudah cukup baik,
17
mulai dari tingkat pengambil kebijakan teknis yakni SPKD dalam hal ini BPMPD, dan BPKAD, Camat, Desa dan Tim Pelaksana Kegaitan ( TPK). Dengan adanya koordinasi yang baik antar lembaga teknis, maka program kegiatan dilapangan, baik infrastruktur, pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta , penguatan aparatur dan pelayanan masyarakat akan terkelolah dengan baik. Dari pendapat tersebut diatas jelas bahwa sebagai penanggungjawab kegiatan, seorang kepala desa wajib mempunyai kemampuan untuk mengorganisir semua sumberdaya yang ada, baik pelaksana dalam hal ini sumberdaya manusia, maupun sumberdaya kelompok masyarakat, sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, transparan dan akuntable, sesuai asas program Gembira Desa yakni: Transparan, Akuntable, Partisipatif, Berkelanjutan dan Adil. Pengarahan (Actuating) Program Gembira Desa Pengarahan (Direction) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan
atau
pengelolaan
program
kegiatan.
Termasuk
didalamnya
memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Pengarahan berarti para pimpinan mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi bawahan. Penanggung jawab atau pimpinan tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang lain.
18
Pengarahan
juga
termasuk
leading
(kepemimpinan)
dan
coordinating (koordinasi). Leading. Termasuk directing atau commanding (perintah) dan motivating (motivasi). Pentingnya peran pemimpim yang cerdas dan cermat dalam pengarahan program sangat menentukan keberhasilan program, karena pemimpin adalah manajer atau pengatur agar semua kegiatan dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Dalam kepemimpinan juga dibutuhkan perintah dalam arti kata memberi petunjuk kerja agar masing-masing unit kerja dapat berperan sesuai tupoksi, demikian halnya dalam kepemimpinan diperluhkan motivasi yang baik, agar sumberdaya atau aparat dapat termotivasi untuk bekerja, serta menjiwai pekerjaannya sebagai amanah yang dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi. Bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengarahan adalah koordinasi (coordinating), karena dengan adanya koordinasi maka sistim kerja sama baik internal aparat maupun eksternal dalam hal ini unit kerja lain yang ada hubungannya dengan kegiatan program Gembira Desa di Desa lantawonua perluh dibangun dalam rangka adanya singkronisasi dan akselerasi kegiatan berjalan cepat dan sesuai tujuan program. Peran seorang pemimpin dalam mengarahkan sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk tercapainya pengelolaan program kegiatan sangat menentukan hasil dari kegiatan tersebut dapat dicapai tepat waktu dan sesuai tujuan program. Pengarahan sangat berhubungan langsung dengan output yang dihasilkan, karena pengelolaan program akan berjalan sesuai perencanaan. Sebagaimana output yang diinginkan dalam program gembira desa yakni meningkatkan peran
19
kelembagaan desa sesuai kompotensi, tugas pokok dan fungsinya. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat, perbup no. 1 tahun 2015. Program Gembira Desa sangat baik dan akan terlaksana sesuai mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, semua tergantung pemimpin dan pengelolahnya, karena biar niatnya bagus, ihklas tapi yang mengerjakan dan pelaku di lapangan tidak benar maka, hasilnya juga kurang memuaskan. Bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengarahan adalah koordinasi (coordinating), karena dengan adanya koordinasi maka sistim kerja sama baik internal aparat maupun eksternal dalam hal ini unit kerja lain yang ada hubungannya dengan kegiatan program Gembira Desa di Desa lantawonua perluh dibangun dalam rangka adanya singkronisasi dan akselerasi kegiatan berjalan cepat dan sesuai tujuan program.
Pengawasan ( controlling) Program Gembira Desa Membahas
pengawasan
termasuk
didalamnya
adalah
evaluasi
(evaluating) dan pelaporan (reporting). Evaluasi adalah bagian terpeinting dari kegiatan tujuannya dalah sebagai media penilaian dari kegiatan, sehingga berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan langkah -langkah penting perbaikan dari kegiatan agar berjalan sesuai yang tujuan. Demikian halnya pelaporan adalah bagian dari pengawasan tujuannya adalah sebagai media data secara statistik yang menggambarkan hasil dari kegiatan yang tertuang dalam bentuk tulisan atau angkah sehingga dijadikan sebagai alat analisis, alat kontrol dan evaluasi kegiatan. Begitu pentingnya pengawasan program sehingga dapat dipastikan jika
20
suatu program kegiatan tidak berjalan dengan baik maka, pelaksanaan kegiatan program dilapangan akan kurang maksimal, kekurangan ini tentunya menjadi evaluasi kedepan agar peran BPD di tingkat Desa dapat dimaksimalkan dengan cara, penguatan kelembagaan BPD baik teknis maupun pemberian anggaran operasinal untuk menunjang kegiatan pengawasan ditingkat Desa. Pengelolaan Anggaran Program Gembira Desa di Desa Lantawonua Pengalokasian anggaran program Gembira Desa di Kabupaten Bombana adalah pengalokasian dana kepada desa. Sumber dana pelaksanaan Gembira Desa adalah APBD kabupaten Bombana tahun berjalan sebagai Alokasi Dana Desa dan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bombana. Alokasi dana tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 350 juta, terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 172,5 juta dan bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada desa sebesar Rp. 177,5 juta. Sumber dana ADD berasal dari APBN yang ditransfer atau dimasukkan dalam postur APBD setiap kabupaten dan
APBDesa.
Indikator
perhitungan
besaran
ADD
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,
setiap
desa
luas wilayah,
tingkat kesulitan geografis, pasal 5 PP no. 60 tahun 2014. Cara dan besaran nilai ADD setiap Kabupaten ditetapkan oleh pemerimtah Kabupaten dengan menggunakan inkator penilaian tersebut diatas. Alokasi dan realisasi penggunaan anggaran Program Gembira Desa di Desa Lantawonua tahun 2015, sebagai berikut:
21
Tabel 4.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Gembira Desa di Lantawonua Kab. Bombana tahun 2015 No. A. I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IV. 1. 2. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. III. 1. IV. V. 1.
Uraian Kegiatan ALOKASI DANA DESA (ADD) Belanja Aparatur Jasa Administrasi Keuangan Desa Honorarium TPAD Tunjangan Kepala Desa Tunjangan BPD Operasional Pemerintah Desa ATK Penyediaan Foto Copy Makan dan Minum Rapat Musrembang Desa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Pemeliharaan Gedung Kantor Pemberdayaan dan pelayanan Masy Penyediaan Operasional BPD Penyediaan Operasional LPM Penyediaan Operasional PKK Desa Pengadaan Alat Olahraga Desa Penyediaan Operasional Kepemudaan Bantuan Pupuk Belanja Infrastruktur Stimulasi Pembuatan Jamban Keluarga 12 Pembuatan drainase BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN Belanja Honorarium Pelayan Masy Honorarium Imam Masjid Honorarium Guru Non PNS Honorarium Tokoh Adat Honorariun Guru ngaji Honorarium Bidan Desa Honorarium Pelayanan lainya Belanja Tunjangan Perangkat Desa Peningkatan Sumber Daya aparatur Bintek Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Desa Pembangunan dan peningkatan Infrastruktur Pembuatan Drainase TOTAL REALISASI
%
Alokasi (Rp) 172.500.000 33.300.000 3.600.000 1.800.000 15.600.000 12.300.000 18.450.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.450.000 6.000.000 1.000.000 28.750.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 5.750.000 8.000.000 6.000.000 92.000.000 32.000.000 60.000.000 177.500.000
Realisasi (Rp) 172.500.000 33.300.000 3.600.000 1.800.000 15.600.000 12.300.000 18.450.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.450.000 6.000.000 1.000.000 28.750.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 5.750.000 8.000.000 6.000.000 92.000.000 32.000.000 60.000.000 177.500.000
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
54.000.000 4.200.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 4.200.000 34.800.000 27.600.000 10.000.000 10.000.000 18.900.000
54.000.000 4.200.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 4.200.000 34.800.000 27.600.000 10.000.000 10.000.000 18.900.000
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
67.000.000
67.000.000 100%
67.000.000 350.000.000
67.000.000 100% 350.000.000 100%
22
Berdasarkan analisa peneliti bahwa pengelolaan anggaran ADD pada Program Gembira Desa secara hukum dapat di pertanggung jawabkan, karena telah sesuai aturan teknis pelaksanaan, baik penggunaannya maupun item-item kegiatan belanja, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bombana no. 1 tahun 2015, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014. Sesuai pasal 13 Permendagri no. 113 tahun 2014. Kalau di kaji dari asas manfaat dan konsep pemberdayaan yang mengedepankan adanya desa yang mandiri dan berdaya saing, maka penekanan utama kegiatan program adalah pada program yang bersifat produktif, menyangkut hajat orang banyak, berdampak pada peningkatan keterampilan dan keahlian baik aparatur pemerintahan Desa mapun masyarakat dan berkelanjutan, Adanya Interprestasi yang tidak jelas tentang belanja pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pada ADD, misalnya apakah operasional BPD, LPM , PKK , pengadaan alat olah raga, penyediaan oprasional kepemudaan dikategorikan sebagai pemberdayaan masyarakat?. Bisa iya ditinjau dari sudut sosial, karena semua untuk kepentingan masyarakat, dan bisa tidak, ditinjau dari sudut ekonomi, kalau dikaitkan dengan dorongan untuk melakukan kegiatan usaha produktif untuk memberdayakan masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya atau mandiri.
Keterbatasan Penelitian Proses Penelitian yang dilakukan mengalami beberapa keterbatasan, yaitu:
23
1.
Fokus penelitian ini, yaitu pada tiga aspek saja yakni: pembanganan infrastruktur, pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta penguatan kapasitas aparatur dan pelayanan masyarakat, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisir pada aspek-aspek lainnya.
2.
Hasil penelitian ini juga tidak dapat mewakili Kabupaten Bombana karena objek terbatas pada Desa Lantawonua.
V.
KESIMPULAN DAN SARAN Perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan
(actuating), dan pengawasan (controlling) yang diterapkan pada 3 kompenen utama program Gembira Desa yakni: (1) kegiatan program infrastruktur; (2) Pengembangan kegiatan ekonomi, sosial budaya; (3) Penguatan Aparat dan pelayanan masyarakat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Perencanaan
(Planning)
dalam
pengeloaan
program
pembagunan
Infrastruktur, pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, serta penguatan aparatur dan pelayanan masyarakat, telah berjalan sesuai mekanisme dan tahapan, sehingga dapat menghasilkan output sesuai yang diharapkan sesuai yang tercatum dalam Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2015 yakni
tersusunnya dokumen perencanaan dan pengganggaran secara partisipatif, tranparan dan akuntabel. Perencanaan keuangan (Budgetting) belum berjalan dengan baik dan benar. 2) Pengorganisasian ( Organizing) pengelolaan program gembira desa belum berjalan dengan baik, Ada kesan aparat pengelolah program Gembira Desa
24
belum saling berkoordinasi, masih jalan sendiri- sendiri, terutama dalam pengelolaan dana belum transparan, sehingga perlu membangun komunikasi yang baik agar antar aparat dan pengelolaan kegiatan program dapat berjalan sesuai yang di harapkan, dan hasil outcome program gembira desa dapat tercapai yakni: sesuai yang tercatum dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 yakni: a) Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengganggaran secara partisipatif, tranparan dan akuntable. b) Meningkatkan peran kelembagaan Desa sesuai kompotensi, tugas pokok dan fungsinya. c) Meningkatkan kapasitas aparat Pemerintahan Desa dan pelayanan masyarakat. P e m a d u a n s u m b e r d a y a ( assembling resources). Belum berjalan dengan baik, masih memerluhkan pembimbingan terutama pengetahuan sistim pengelolaan Program Gembira Desa. 3) Pengarahan ( actuating) dalam pengelolaan program Gembira Desa telah berjalan dengan baik, oleh kepala Desa sebagai penanggung jawab kegiatan BPMPD sebagai lembaga teknis yang mengatur tentang kebijakan teknis pelaksanaan program Gembira Desa dan Camat sebagai Pembina telah berjalan dengan baik, sehingga program dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran yakni masyarakat di Desa Lantawonua sehingga output dan outcome program gembira desa dapat tercapai yakni: meningkatkan peran kelembagaan Desa sesuai kompotensi, tugas pokok dan fungsinya. Meningkatkan kapasitas aparat
dan pelayanan masyarkat. Dalam
pengarahan
perluhnya
kepemimpinan ( learding) yang tegas dan konsisten dalam pengarahan kegiatan, sistim koordinasi (coordinating)
baik internal aparatur pelaku
25
program Gembira Desa maupun ekternal atau pihak lain yang ada hubungan kerja dengan Gembira Desa belum berjalan baik, masih ada egoisme sektoral dari unit-unit kerja dalam program Gembira Desa. Demikian halnya pemimpin harus mampu memotivasi staf atau aparaturnya agar mau bekerja s e c a r a p a r t i s i p a t i f d a n d a n p e n u h r a s a t a n g g u n g j a w a b ya n g t i n g g i serta berpikir bahwa bekerja adalah amanah. 4) Pengawasan (controling) yang dilakukan terhadap pengelolaan program gembira desa di desa lantawonua masih sebatas pengawasan dengan mempelajari laporan realisasi saja, semestinya pengawasan dapat dilakukan sedini mungkin dengan mengaktifkan perangkat desa yakni BPD sebagai lembaga pengawas ditingkat desa, demikian halnya pengawasan secara pasih juga bisa dilakukan dengan membuka kota saran atau membuat SMS pusat informasi di tingkat desa seperti yang diterapkan pemda Bombana saat ini, demikian halnya Evaluasi ( evaluating) yang dilakukan belum maksimal, karena hanya dilakukan diatas meja saja, pelaporan pada program Gembira Desa sudah baik, karena salah satu indikator penilaian program untuk tahun berikutnya adalah adalah pelaporan yang tepat waktu dan benar. 5) Pengelolaan anggaran program Gembira Desa dilihat dari segi alokasi dan realisasi dana,
program kegiatan telah dilaksanakan 100%, baik kegiatan
pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta, penguatan aparatur dan pelayanan masyarakat. Dari segi asas manfaat jangka panjang maka pengelolaan dana Gembira Desa masih jauh dari harapan sebagaimana yang tertuang dalam misi Bupati dan Wakil Bupati H. Tafdil dan
26
Ir. Hj. Masyurah Ila Ladamai yakni Menuju Bombana Sejahtera. 6) Tidak singkron antara tujuan dan outcome yang ingin dicapai dalam program Gembira Desa yakni pelayanan masyarakat Desa dengan item belanja program yang tertuang dalam peraturan Bupati no. 1 tahun 2015 dan Permendagri no. 113 tahun 2014 pasal 12, 13 dst. Yang lebih mengedepankan belanja pegawai yakni honorarium, tunjangan dan operasional lainnya.
Saran-saran 1. Pencapaian Visi dan Misi Gembira Desa yakni Menuju Bombana Sejahtera (Munajah) melalui pengelolaan Program Gembira Desa, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini BPMPD sebagai lembaga teknis membuat petunjuk teknis yang lebih rinci tentang perencanaan berbasis partisipatif (PRA) sehingga program yang di usulkan memehuni kebutuhan dan kondisi rill masyarakat. 2. Pencapaian pengelolaan program yang maksimal, maka perlu menempatkan pendamping program
( Fasilitator) yang punya kemampuan teknis
perencanaan, pengorganisasian di tingkat Desa. 3. Perlu adanya perubahan Belanja ADD fokus pada pembiyaan program usaha produktif masyarakat Desa dan infrastruktur , Belanja Pos Bantuan Pemerintah Daerah fokus untuk pembiayaan Honorarium, tunjangan, bantuan oprasional. 4. Mengingat Pengawasan program Gembira Desa kurang berjalan baik, maka disarankan memaksimalkan peran BPD ( Badan Perwakilan Desa ) sebagai lembaga pengawas ditingkat Desa untuk beri bimbingan teknis pengawasan
27
yang komprehensif berbasis partisipatif , transparan dan akuntabel. 5. Sehubungan dengan lemahnya pengawasan, maka pemerintah daerah membuat sistem pengawasan pengelolaan Program Gembira Desa dengan cara membuat petunjuk teknis pengawasan dengan melibatkan pengawasan ditingkat Desa ( BPD ), di tingkat Kecamatan, Ditingkat Kabupaten ( Inspektorat) yang disertai evaluasi setiap periode untuk mengukur tingkat keberhasilan program sehingga diharapkan output dan outcome dapat tercapai dengan baik, menuju Program Gembira jilid II.
28
DAFTAR PUSTAKA Anonim, 2005 Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/kota kepada pemerintahan Desa dan Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. 2005. Anonim, 2007. Himpunan Peraturan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri. 2007. Anonim, Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 junto PP No. 43 tahun 2015 tentang Desa. Anonim, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 junto PP No. 22 tahun 2015 tentang Dana Desa. Anonim, Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Aang Ari Dwipayana, dkk, 2003. Membangun Good GAvernance di Desa. Yogyakarta: IRE Press. Budiatna, Moh, 2001. Sosialisasi Harus Dibarengi Pengawasan, Media Partisipatif No.2. Th.II, Edisi Februari, 2001. Bungin, Burhan, 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)Prenada Media, Jakarta. Cohen J.M dan Uphoff, 1977. Rural Development Participation, Ithaca, New York. Camber, Robert, 1988. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang, LP3ES, Jakarta. Conyers, Diana, 1994. Perencanaan Sosialdi Dunia Ketiga. Terjemahan Susetiawan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. David Keith, 1988. People Contered Development, Contribution Toward Theory and Planning Frameworks. Terjemahan Sastropoetro, Yayasan Obor Rakyat, Jakarta. Durudono, 2004. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pendukung Pembangunan Desa/Kelurahan P3DK) di Desa Panggul Rejo Kecamatan Panggul Rejo Kabupaten Blitar.. Itte, 2015. Analisis Partisipasi Masyarakat dan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (P2KMK) di Kelurahann Lalolara kota Kendari.
29
Haw Widjaja, 2003. Pemerintahan Desa Marga Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999; Tentang Pemerintahan Desa, Jakarta. Hikmat, H, 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat,Humaniora, Bandung. H.M. Burhan Bungin, 2007. Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Khairun, 2003.Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Program Bantuan Pelaksanaan Partisitipatif di Kecamatan Balungbodo Kabupaten Sidoarjo. Mely G, Tab dan Koentaraningrat, 1988. Keberhasilan Pembangunan Masyarakat Desa, LP3ES, Jakarta. Mubyarto, 1984.Strategi Pembangunan Pedesaan, Yogyakarta. P3PK, UGM. Yogyakarta. NdrahaTalizuhu, 1990. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan di Beberapa Desa, Yayasan Karya Dharma, IIP, Jakarta. Pranaka dan Widhayandika, 2001. Pemberdayaan (Emprowerement) Cenree of Strategical International Studies (CSIS), Jakarta. Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti Dyah Rath, 2007 Metode Penelitian Kualitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial. Yogyakarta: Gava Media. Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Gembira Desa ( Gembira) ; Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2015 Tahun anggaran 2015. Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan, Tim Leader PNPM Perdesaan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Ditjen PMD Kemendagri. Rahmat, 2004. Metodologi Pemerintahan Indonesia. Bina Aksara, Jakarta. Siagian, 1993. Kemiskinan di Perkotaan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Soedarmo, 1992.Strategi-Strategi Pembangunan Pelajar, Yogyakarta. Rcity Press, Yogyakarta.
Kemasyarakatan.
Pustaka
Sujogyo dan Pudjiwati Sajogyo, 1995. Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan Gadjah Mada Uni Soenarko, 1998.Strategi Pembangunan dan Kemiskinan,Rineka Cipta, Jakarta.
30
Soekamto Hadi, 2003. Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Implementasi P2KP di Kelurahan Bandalan Kec. Bandalan Kecamatan Sukun Kota Malang. Sumardi, 2001. Kemiskinan di Perkotaan Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Sumodiningrat, Gunawan, 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan JPS, PT. Gramedia, Jakarta. Surachmad, 1990. Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategis Organisasi, Gunung Agung, Jakarta. Yin, Robert K, 2011 Qualitative research; From Star to Finish. New York: the Guilfoard press.
