Ringkasan Secara teknis penyusunan studi kelayakan Lokasi Politeknik Kota Malang sebenarnya tidak menghadapi kendala yang berarti, tetapi pemasalahan mendasar yang dihadapi adalah berkaitan dengan kedudukan studi kelayakan ini terhadap proses perencanaan pembangunan yang segera dimulai, serta telah dimulainya perkuliahan semester I Tahun akademik 2008/2009. Esensi studi kelayakan sebagai suatu studi awal terhadap kelayakan proyek pembangunan menjadi tidak tepat manakala Operasional pendirian dan ijin operasional telah di keluarkan oleh pemerintah (DIKTI), bahkan perkuliahan telah dilangsungkan. Oleh karena itu penekanan penetapan lokasi pembangunan menjadi tidak dapat dilakukan secara “steril” akademik semata tetapi lebih memperhatikan aspek-aspek “realita” yang sedikit tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sebuah studi kelayakan pada umumnya. Walaupun demikian, persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan standart kualitas sebuah studi kelayakan yang menuntut kondisi ideal sebuah perencanaan pembangunan kampus tetap menjadi prioritas untuk menjadi pertimbangan dalam membuat rekomendasi. Hasil studi “kelayakan” ini diharapkan akan mampu mengisi kekurangan mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan dan operasionalisasi Politeknik Kota Malang. Kajian aspek hukum khususnya, akan menjadi bagian penting dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang aspek-aspek akademik (proses belajar mengajar), aspek kepemilikan, dan tatakelola Politeknik Kota Malang. Permasalahan yang didalami dalam studi kelayakan ini mencakup 4 aspek utama, yakni: (1) Aspek keterkaitan Tata Ruang Kota; Lokasi Pembangunan Politeknik Kota Malang seharusnya akan menjadi treager atau magnet perkembangan kawasan sekitar. Dalam skala kota, keberadaan Politeknik Kota Malang diharapkan dapat “menyeimbangkan” dan memeratakan pengembangan wilayah kota melalui penyebaran pusat-pusat aktifitas yang mampu memacu pembangunan di wilayah sekitarnya. (2) Aspek Hukum (Kelembagaan, dan tatakelola); Keberadaan Politeknik Kota Malang sebagai konsekwensi penerimaan hibah dari Pemerintah (DIKTI) kepada Pemkot Malang, perlu penyempurnaan administratif baik dari sisi kepemilikan, maupun dalam hal teknis operasional sebagai institusi Pendidikan Tinggi. (3) Aspek Teknis, yang mencakup aspek arsitektural bangunan, teknik sipil, dan keterkaitan aspek lingkungan alamiahnya. Bentuk arsitektural yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan ciri spesifik kawasan serta kemungkinan memunculkan potensi sebagai “identitas” kawasan tersebut. Untuk proses pembanunan diperlukan kajian AMDAL Lalin dan AMDAL Lingkungan sebagai syarat terhadap kelengkapan IMB. (4) Aspek sosial-ekonomi; Malang sebagai kota pendidikan, diharapkan perkembangannya dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Politeknik Kota Malang seharusnya mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan sosial-ekonomi masyarakat kota Malang khususnya masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. (5) Hasil perhitungan terhadap kelayakan ekonomi seperti telah diuraikan dalam laporan lengkap studi ini, dari sisi analisis keuangan pembangunan Politeknik Kota Malang layak untuk dilaksanakan.
RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
1
1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Pembangunan Jangka Panjang Kota Malang memiliki visi yang sangat strategis. Visi Kota Malang adalah “Terwujudnya Kota Malang sebagai kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawaskan Lingkungan menuju Masyarakat Sejahtera”, Visi tersebut secara jelas mengamanahkan pembangunan dengan arah yang berorientasi pada pengembangan bidang pendidikan. Pengembangan bidang pendidikan merupakan keputusan yang sangat strategis, karena pengembangan pendidikan sebagai upaya pembangunan sumberdaya manusia, akan memberikan multiplayer effect pada pengembangan sektor-sektor lain secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan daya saing SDM menuju Pasar Bebas. Peningkatan daya saing SDM di era global menuntut standardisasi kompetensi keahlian maupun akademik yang kompetitif. Berkaitan dengan hal ini maka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Malang diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara pendidikan umum (SMA dan Universitas / Institut) dan pendidikan keahlian (SMK dan Politeknik), menuju proporsi 70 % : 30 %. Kapasitas dan kompetensi SDM di dalam sebuah komunitas akan menjadi salah satu faktor penting untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Pendidikan sebagai salah satu aspek yang terkait dalam human capital investment dalam jangka panjang akan menjadi salah satu titik fokus yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Malang. Pelayanan pendidikan yang baik akan menghasilkan output SDM yang berkualitas dan mempunyai daya saing tinggi (competitive advantage). Dengan demikian terlihat jelas bahwa kualitas tatakelola penyelenggara pendidikan sangat menentukan output dan outcomes disamping proses dan row-input-nya. Trend perkembangan jumlah penduduk usia sekolah di Kota Malang untuk beberapa tahun kedepan akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan perkembangan jumlah penduduk Kota Malang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Besarnya laju pertumbuhan penduduk ini disamping disebabkan oleh tingkat kelahiran yang cukup tinggi, juga karena adanya arus migrasi dari daerah hinterland dan migrasi karena aspek pembangunan pendidikan di Kota Malang. Jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2004 sebanyak 789.349 jiwa, dan tahun 2005 sebanyak 798.104 jiwa. Berdasarkan registrasi penduduk oleh BPS Kota Malang tahun 2006, diketahui jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 807.136 Jiwa. Dengan luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06 Km², maka kepadatan rata-rata penduduk di Kota Malang pada tahun 2006 adalah 7.333 jiwa/Km². Tingkat pemerataan kesempatan pendidikan dari tingkatan PAUD/Prasekolah (TK) sampai dengan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) dapat dilihat dari indikator-indikator seperti APK (Angka Partisipasi Kasar), APM (Angka Partisipasi Murni), rasio siswa per sekolah, per kelas, per guru, kelas per ruang dan kelas per guru serta tingkat pelayanan sekolah. Tingginya nilai APK dan APM, merupakan suatu potensi yang harus dikembangkankan dalam upaya pengembangan bidang pendidikan di kota Malang. Dalam upaya pengembangan pendidikan perlu dilakukan pemerataan yang salah satunya dengan mempertimbangkan kondisi demografis. Pada tahun 2006, perguruan tinggi yang ada di Kota Malang tercatat sebanyak 48 perguruan tinggi. Hal ini merupakan bukti bahwa potensi sarana pendidikan tinggi di Kota Malang memiliki daya saing dan daya tarik yang cukup tinggi.
RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
2
Pemerintah Kota Malang mempunyai perhatian yang cukup tinggi dalam merespon kebutuhan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Komitmen Kota Malang dalam upaya mengembangkan IT dibuktikan dengan di-launching-nya beberapa kegiatan yang terkait dengan IT, antara lain pembangunan fasilitas Telecenter “Daragati” di Kecamatan Kedungkandang, peresmian Website Kota Malang yang baru, launching hot spot di beberapa titik di Kota Malang sekaligus di-launching-nya Website DPRD Kota Malang. Prestasi Kota Malang yang patut diberi apresiasi positif di bidang IT antara lain adalah sebagai juara I pada tahun 2006 dan tingkat Nasional tahun 2007 serta diraihnya e-Government Award pada tahun 2005 dari Depdagri. Dari Majalah Warta Ekonomi sebagai juara II serta pada tahun 2006 Kota Malang juga mendapat penghargaan tampilan Website terbaik ke III dari Harian Kompas. Keseriusan dan konsistensi pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang merupakan upaya yang positif dan harus terus menerus dilakukan. Penandatanganan MOU antara Walikota Malang dengan Dirjend Dikti pada tanggal 18 Desember 2007 tentang Hibah Pendirian Politeknik di Kota Malang, merupakan suatu hal yang patut ditindaklanjuti. Kota Malang merupakan satu diantara 9 (sembilan) kota/kabupaten di Indonesia yang akan mendapatkan hibah pendirian Politeknik. Rancangan awal Politeknik yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Malang adalah Politeknik dengan 3 Program studi yaitu Informatika, Mekatronika dan Telekomunikasi. Politeknik Kota Malang akan didirikan di kawasan Malang International Education Park (MIEP), yakni sebuah kawasan yang dibangun sebagai pusat pendidikan bertaraf Internasional. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah kelayakan Lokasi Politeknik Kota Malang. Aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi, penetapan kelembagaan, serta kemungkinan dampak terhadap masalah sosialbudaya dan ekonomi; lingkungan fisik serta finansialnya. Pembangunan Politeknik Kota Malang harus disertai kajian studi kelayakan yang mendalam dengan memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif dalam studi kelayakannya. 1.2.
Tujuan dan Sasaran Studi Kelayakan
Tujuan dilakukannya studi kelayakan ini adalah untuk : 1. Melakukan kajian mengenai kelayakan Lokasi Pembangunan Politeknik Kota Malang yang komprehensif, yang mencakup aspek kajian; (1) Aspek keterkaitan Tata Ruang Kota; (2) Aspek Hukum (Kelembagaan, dan tatakelola); (3) Aspek sosial-ekonomi; (4) Aspek Lingkungan, serta (5) Aspek teknis dan arsitektural bangunan, dalam rangka menghasilkan konsepsi, serta kriteria dasar pengembangan yang dapat digunakan dalam peyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan Politeknik Kota Malang, sehingga akan didapatkan lokasi pembangunan Politeknik Kota Malang yang tepat. 2. Memperoleh gambaran obyektif mengenai kelayakan pembangunan Politeknik Kota Malang ditinjau dari aspek-aspek tersebut di atas serta dampak terhadap lingkungan setempat dan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan secara keseluruhan. 3. Menyusun konsepsi-konsepsi serta kriteria dasar pengembangan yang dapat digunakan sebagai rekomendasi dan arahan dalam penyusunan Detail Engineering Design (DED) Politeknik Kota Malang. Sasaran studi kelayakan ini adalah untuk menghasilkan kajian yang dapat dijadikan acuan untuk penyusunan disain teknis (detail engineering design) RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
3
Politeknik Kota Malang. Sasaran atau hasil yang ditargetkan dalam studi kelayakan ini adalah: 1. Aspek keterkaitan Tata Ruang Kota; Mendapatkan Lokasi Pembangunan Politeknik Malang yang akan menjadi treager atau magnet perkembangan kawasan sekitar, serta dapat “menyeimbangkan” dan memeratakan pengembangan wilayah kota. 2. Aspek Hukum (Kelembagaan, dan tatakelola); Mendapatkan model kelembagaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik dari sisi kepemilikan, maupun kelembagaan teknis operasional sebagai institusi Pendidikan Tinggi dalam bentuk Politeknik. 3. Aspek sosial-ekonomi; Menghasilkan kajian aspek sosial-ekonomi terhadap rencana pembangunan Politeknik Kota Malang, serta rekomendasi tentang dampak positif aspek sosial-ekonomi masyarakat Kota Malang khususnya masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. 4. Aspek Lingkungan; Menghasilkan Analisa aspek lingkungan pembangunan Politeknik Kota Malang yang merupakan isu penting sebagai konsekwensi dari sebuah proses pembangunan. 5. Aspek teknis dan arsitektural bangunan; Menghasilkan suatu konsepsi tentang pemecahan masalah teknis pembangunan maupun perancangan (design) yang mencakup permasalahan bentuk arsitektural yang diharapkan mampu memberikan ciri spesifik kawasan serta kemungkinan potensi sebagai “identitas” kawasan tersebut. 1.3. Lingkup Pembahasan Studi kelayakan merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan setiap akan dilakukan upaya pembangunan. Studi kelayakan dilakukan untuk mengetahui dampak-dampak yang mungkin dapat terjadi, sehingga dapat diketahui solusi-solusi apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir/menghilangkan dampak terhadap pembangunan yang akan dilakukan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran studi kelayakan ini, secara garis besar lingkup kegiatan studi kelayakan ini mencakup tiga kegiatan, yaitu: 1. Kegiatan pengumpulan data lapangan berupa survey lapangan dan kajian data sekunder, serta Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan kajian terhadap aspek Tata Ruang Kota, aspek Hukum (Kelembagaan), aspek sosialekonomi, aspek Lingkungan, aspek teknis dan arsitektural bangunan, serta identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan Politeknik Kota Malang. 2. Kegiatan analisis kelayakan yang mencakup aspek keterkaitan Tata Ruang Kota, aspek Hukum (Kelembagaan, dan tatakelola), aspek sosial-ekonomi, aspek Lingkungan, Aspek teknis dan arsitektural bangunan. 3. Penyusunan konsepsi-konsepsi serta kriteria dasar pengembangan yang dapat digunakan sebagai arahan/panduan dalam penyusunan Detail Engineering Design (DED). 2. Aspek Hukum Dan Kelembagaan Politeknik Kota Malang Pembahasan tentang aspek hukum dan kelembagaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kelembagaan, serta tatakelola Politeknik Kota Malang. Kajian ini menjadi sangat penting karena kedudukan Politeknik Kota Malang yang sangat “unik”. Hal ini dikarenakan Politeknik Kota Malang merupakan milik pemerintah (Pemerintah Kota Malang), yang notabene tidak memiliki RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
4
kewenangan (wajib) dalam pengelolaan institusi Pendidikan Tinggi, walaupun secara esensi memiliki tanggungjawab atas pengendalian kualitas pendidikan sampai level tertinggi dalam hal pemantauan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan. Kajian terhadap aspek Hukum dan Kelembagaan Politeknik Kota Malang dilakukan dengan berlandaskan produk-produk peraturan perundangan mulai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peratuan Daerah maupun SK Walikota. 2.1. Kajian Aspek Hukum Politeknik Kota Malang Kajian Aspek Hukum (Kelembagaan, dan tatakelola) bertujuan untuk mendapatkan model kelembagaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik dari sisi kepemilikan, maupun kelembagaan teknis operasional sebagai institusi Pendidikan Tinggi dalam bentuk Politeknik. Permasalahan yang mendasar dalam kelembagaan dan tatakelola Politeknik (Pendidikan Tinggi) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota yang hanya memiliki kewenangan pelaksanaan tugas perbantuan pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah, memiliki kompelksitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kajian terhadap aspek peraturan perundangan menjadi sangat penting. Kajian terhadap aspek hukum dalam studi kelayakan lokasi ini bukan hanya untuk mendapatkan lokasi pembangunan yang tepat, tetapi juga untuk mendapatkan rekomendasi mengenai status kepemilikan lembaga, serta tatakelola Politeknik Malang yang tepat dan sesuai dengan pranata hukum yang berlaku. Aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah: 1. Landasan Hukum Pemkot sebagai Pemrakarsa/pemilik politeknik dalam proses pembangunan maupun tatakelolanya. Kewenangan Pemerintah daerah sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 khususnya pasal 2 ayat (2) dan ayat (3); UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 11 ayat (1) bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”; serta memperhatikan visi Kota Malang; “Terwujudnya Kota Malang sebagai kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawaskan Lingkungan menuju Masyarakat Sejahtera”. 2. Status Kekayaan/modal Awal Pendirian kampus; Berkaitan sumber awal pembiayaan pembangunan dari APBN (hibah), maka harus memperhatikan dan mengacu pada UU No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan pelaksanaanya; Biaya awal merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, maka harus mengacu pada UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negera, statusnya adalah tetap menjadi milik negara, penggunaan dan pertanggungjawabannya mengikuti sistem APBN/APBD; Penggunaan dana Hibah menurut PP No. 57 tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah diarahkan untuk menunjang peningkatan fungsi dan layanan dasar umum, serta pemberdayaan aparatur pemerintah. 3. Status Badan Penyelenggara Pendidikan; Mengacu pada kekayaan negara yang dipisahkan, maka ketentuan UU No. 20 tahun 2003 khususnya pasal 53 ayat (1) tentang Bandan Penyelenggaran Pendidikan Tinggi harus diperhatikan, dan menjadi acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Politeknik Kota Malang. 4. Tatakelola Perguruan Tinggi; Pendirian PT menurut pasal 118 ayat (1) PP No. 60 tahun 1999, didasarkan atas usulan yang meliputi, (1) Rencana Induk RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
5
Pengembangan, (2) Kurikulum, (3) Tenaga pendidikan, (4) calom maba, (5) Sumber pembiayan, (6) Sarana prasarana, dan (7) Penyelenggara Pendidikan; Penyusunan AD/ART Pendidikan Tinggi harus memperhatikan PP 61 tahun 199, yang mengatur tentang tatkelola, keterlibatan masyarakat serta adanya dewan audit. Prinsip-prinsip Good University Governace, (GUG) menjadi suatu keharusan dalam perencanaan tatakelola Politeknik Kota Malang. 2.2. Status Badan Penyelenggara Pendidikan Mengacu pada status kekayaan negara yang dipisahkan yang menjadi modal awal pendirian perguruan tinggi, maka status badan penyelenggara pendidikan adalah Badan Hukum Pendidikan (BHP), sesuai Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) U.U. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah berbentuk badan hukum pendidikan. BHP berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan (ayat 3). Walaupun UU tentang Bahan hukum Pendidikan belum disahkan, tetapi payung hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan satuan pendidikan tetap mengacu pada ketentuan UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS. Lebih lanjut menurut P.P. No. 61 Tahun 1999 bahwa perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam arti kekayaan awal perguruan tinggi berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Menurut Pasal 4 P.P No. 61 Tahun 1999 Penetapan Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah, setelah melaui proses pengkajian yang mendalam atas usulan dan rencana pengembangan yang diajukan oleh PTN. Dalam konteks ini status Politeknik Kota Malang tentunya bukan merupakan instusi PTN, karena penyelenggaranya adalah Yayasan. Telah disinggung di depan bahwa Politeknik Kota Malang sebagai satuan pendidikan dilselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kota Malang. Pendirian Perguruan Tinggi dan Badan Penyelenggara dalam Masa Transisi sebelum diberlakukannya UU BHP mengacu pada UU SISDIKNAS. Dalam Pasal 53 ayat (1) U.U SISDIKNAS mengatur bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau Masyarakat, berbentuk Badan Hukum Pendidikan (BHP). Konteks pengelolaan perguruan tinggi dengan status Badan Hukum, sesuai jiwa Pasal 53 ayat (1) U.U. SISDIKNAS maka peran pemerintah beralih dari “penyelenggara” menjadi “fasilitator”, dan pengelolaan perguruan tinggi menjadi berbasis masyarakat. Kewajiban pemerintah terhadap eksistensi perguruan tinggi, yang lebih penting adalah sebagai pengendali mutu perguruan tinggi. Sehubungan dengan masa transisi dewasa ini, di mana landasan hukum penyelenggaraan perguruan tinggi masih berkiblat pada PP No. 60 Tahun 1999 yang notabene merupakan peraturan pelaksanaan U.U. Sisdiknas lama (U.U. No. 2 Tahun 1989), secara eksplisit Pasal 119 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) menentukan bahwa penyelenggara perguruan tinggi adalah Pemerintah dan Yayasan, maka Pemerintah sebagai penyelenggara perguruan tinggi dinilai sudah tidak cocok lagi apabila disesuaikan dengan jiwa U.U SISDIKNAS (U.U. No. No 20 Tahun 2003). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS memberi nuansa baru, bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang mendirikan perguruan tinggi (akademik, vocasi, atau profesi) harus diselenggarakan oleh Badan Hukum Pendidikan (BHP). Untuk sementara waktu karena U.U. tentang BHP saat ini belum RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
6
disahkan, penyelenggaraan perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah dapat diwadahi dalam Badan Hukum Yayasan yang berafiliasi kepada Pemerintah yang bertindak sebagai pendiri, dengan mengingat modal awal Yayasan adalah berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2.3. Kelembagan Politeknik Kota Malang Politeknik Kota Malang sebagai satuan pendidikan, saat ini telah mendapatkan ijin penyelenggaraan dari DIKTI, dan siap melakukan operasionalisasi penyelenggaran pendidikan untuk tahun akademik 2008/2009. Politeknik kota Malang diselenggarakan oleh Yayasan pendidikan Kota Malang, yang didirikan berdasarkan akte Notaris No. 33 pada tanggal 11 Oktober 2007 dihadapan Notaris Duri Astuti SH, Notaris di Malang. Tenagai satuan pendidikan, struktur organisasi ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Pendidikan Kota Malang nomor 002 tahun 2008, tanggal 3 Maret 2008 tentang Susunan Pengelola Politeknik kota Malang. Susunan Pengelola Politeknik kota Malang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur. Kelengkapan kelembagaan Politeknik Malang saat ini belum terbentuk sepenuhnya seperti ketentuan yang berlaku mengingat belum dilakukannya kegiatan operasional. Penerimaan mahasiswa baru telah dilaksanakan mulai bulan Juli 2008, saat ini telah menerima mahasiswa sebanyak 70 Mahasiswa baru. Operasional proses belajar mengajar di Politeknik Kota Malang telah dipersiapkan melalui kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan Politeknik Negeri Malang, yang tertuang dalam perjanjian kerjasama nomor: 1093/K13/LL/2008 tertanggal 22 Januari 2008 tentang Pelaksanaan Pendirian Politeknik Kota Malang. Pendirian politeknik Kota Malang sebagai satuan pendidikan, didasari oleh Keputusan Yayasan Pendidikan Kota Malang No. 02 tahun 2008 tentang susunan Pengelolan Politeknik Kota Malang tertanggal 3 Maret 2008. Yayasan Pendidikan kota Malang sebagai badan penyelenggrara satuan pendidikan Politeknik Kota Malang, didirikan melalui akte pendirian Yayasan pendidikan Kota Malang No. 33 pada tanggal 11 oktober 2007. Dengan memperhatikan Struktur Kelembagaan antara Pendiri Penyelenggara dan Satuan Pendidikan “Politeknik Kota Malang”, sudah sangat jelas bahwa SKPD Dinas Pendidikan kota Malang, tidak memiliki hubungan vertikal maupun horisontal dalam pengelolaan ataupun penyelenggaraan Politeknik Kota Malang. Hal ini membawa konsekwensi bahwa walaupun Politeknik Kota Malang milik Pemerintah Kota, dari sisi pendanaan tidak diperkenankan mengurangi anggaran pendidikan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan, karena tupoksi Dinas Pendidikan hanya melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan dasar dan menengah. 2.4. Potensi Kelembagaan Politeknik Sebagai Badan Hukum Pendidikan Saat ini, di DPR-RI sedang digodog mengenai UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) dalam bentuk RUU yang telah mengundang berbagai pendapat baik yang pro-dan kontra tentang pemberlakuan UU BHP. Substansi yang terkandung dalam RUU tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kedudukan, bentuk dan kelembagaan Politeknik Kota Malang di masa mendatang. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan wacana tentang potensi pengembangan kelembagan yang memungkinkan apabila RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang. RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
7
Beberapa catatan yang perlu disampaikan dalam kajian kelembagan ini adalah sebagai berikut: 1. Bahwa BHP (Badan Hukum Pendidikan) adalah badan hukum penyelenggara dan/atau perguruan tinggi yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat yang merupakan entitas legal. Pengertian entitas legal bisa BHP penyelenggara (Yayasan Pendidikan Malang), atau BHP perguruan tinggi (Politeknik kota Malang). 2. BHP penyelenggara adalah BHP yang berfungsi sebagai pemilik perguruan tinggi, sedangkan BHP perguruan tinggi adalah BHP yang berfungsi sebagai pemilik sekaligus pelaksana pendidikan tinggi. Sehubungan dengan status Politeknik Kota Malang yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan modal dasar yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dari kekayaan negara, maka yang ideal sebagai entitas legal adalah BHP perguruan tinggi, dalam hal ini adalah BHP Politeknik Kota Malang. Namun apabila ada rencana pengembangan perguruan tinggi itu ke depan untuk membuka jenis pendidikan akademik atau profesi, lebih baik tetap mempertahankan keberadaan Yayasan Pendidikan Malang sebagai BHP penyelenggara, dan kemudian nanti dapat membuka lagi jenis pendidikan akademik atau profesi. 3. Apabila entitas legalnya adalah BHP Politeknik Kota Malang, maka Pemkot Malang sebagai pendiri dapat duduk di Organ yang menjalankan fungsi rapat representasi pemangku kepentingan badan hukum pendidikan, yaitu Majelis Wali Amanat. 3. Kedudukan Dan Penetapan Lokasi Politeknik Kota Malang Dalam dokumen RTRW Kota Malang disebutkan bahwa Kota Malang ditentukan sebagai pusat Satuan Wilayah (SWP) yang mempunyai wilayah pengembangan yang potensial, baik karena pengaruh dari SWP Gerbangkertasusila maupun karena potensi wilayah internal sendiri. Oleh karena itu, SWP MalangPasuruan dikembangkan secara optimal untuk mendukung pembangunan secara makro dan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Pembangunan Kota Malang diarahkan pada pengembangan kegiatan pendidikan, industri (non polusi), pariwisata, perdagangan, dan permukiman, beserta fasilitas pelayanannya. Dalam rangka implementasi rencana tata ruang Kota Malang, maka beberapa prasarana wilayah perlu dibangun pada tahap awal, khususnya prasarana yang mampu membangkitkan pertumbuhan dan perkembangan kota serta pembangunan prasarana lainnya, sesuai dengan sasaran dan arahan tujuan pembangunan Kota Malang. Adapun prasarana tersebut terdiri dari prasarana jalan, prasarana sanitasi, prasarana drainase, prasarana air bersih, terminal cargo, terminal bus Gadang, pasar induk Gadang, sub city center development, pasar tradisional, pengembangan areal sektor informal, taman-taman kota, perpustakaan, industri, dan kepariwisataan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, perkembangan pembangunan fisik dan prasarana kota Malang telah berkembang dengan pesat. Perkembangan pembangunan fisik di Bagian Selatan dan Timur kota berjalan lambat. Dengan demikian, diperlukan suatu skenario perkembangan wilayah agar perkembangan pembangunan bisa merata. Paling tidak, wilayah kota pada bagian Selatan dan Timur dapat lebih dipacu perkembangannya. Pengembangan kota Malang dalam kurun waktu mendatang sangat diperlukan sebagai akibat dari tuntutan terhadap peningkatan fasilitas kota yang RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
8
merupakan konsekwensi peningkatan jumlah penduduk. Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa skenario pengembangan seperti yang diamanatkan dalam RTRW kota Malang. Skenario pembangunan tersebut merupakan langkah-langkah strategis yang disarankan dalam rangka meningkatkan dan memeratakan pembangunan kota di seluruh wilayah kota Malang. Perkembangan kota di bagian Timur dipacu melalui pengembangan kota ke arah Kecamatan Kedungkandang terutama kawasan Buring dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan adanya rencana jalan arteri primer yang merupakan perpanjangan jalan tol Gempol - Malang dengan pintu tol di Kecamatan Singosari, yang kemudian masuk ke arah Selatan Kota Malang melalui sebelah Barat perumahan Sawojajar dan akhirnya masuk ke terminal Gadang. Dengan adanya rencana jaringan jalan tersebut dan sekaligus untuk pengembangan kawasan ini maka kawasan Buring akan dikembangkan menjadi pusat pembangunan permukiman dalam skala besar berikut fasilitas penunjangnya dan sebagai daerah sub pusat perdagangan di wilayah bagian Timur. Untuk memacu pertumbuhan kawasan Timur diupayakan melalui pembangunan sarana dan prasarana kota, seperti jaringan air bersih, rute angkutan umum, dan lain-lain.
Keterangan:
Gambar 1: Peta Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (Sumber: Diolah dari Data Bappeko Malang 2007 dan Google 2008) Dalam perencanaan kota, fasilitas pelayanan di BWK tenggara akan ditingkatkan skala pelayanannya sampai ke tingkat kota bahkan jika memungkinkan menjadi berskala regional. Untuk meningkatkan skala pelayanan yang ada di wilayah ini direncanakan adanya fasilitas kegiatan berupa Pendidikan tinggi, Perdagangan, Sport Center, terminal, dan fasilitas kegiatan lainnya. Kondisi RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
9
lahan yang masih relatif kosong sangat memungkinkan untuk dilakukan pengembangan dalam skala yang relatif besar. Dalam rangka mengembangkan kota ke arah timur, perkembangan kota diarahkan ke wilayah Kec. Kedungkandang terutama di Kawasan Buring dan sekitarnya. Hal ini didukung dengan adanya rencana pembangunan jalan arteri primer berupa perpanjangan jalan Tol Gempol Malang dengan tool-gate di Singosari dan di sebelah timur perumahan Sawojajar Malang (Buring). Jaringan jalan baru tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan percepatan pembangunan ke arah timur Kota Malang. Pada waktu yang akan datang, hal ini akan berpengaruh terhadap perubahan distribusi penduduk di Kota Malang. Sebagai wilayah pengembangan dengan arah kegiatan utama sebagai fungsi pendidikan, olah raga, perkantoran, industri menengah, transportasi dan pertanian, tentunya dalam jangka waktu ke depan Wilayah Kecamatan Kedungkandang akan menjadi wilayah yang menjadi magnet di kawasan Timur Kota Malang. Fakta perkembangan saat ini, yaitu adanya beberapa fasilitas pendidikan yang berstandard internasional (TK, SD, SMP, SMK) sebagai sekolah model telah memberikan “warna” aktifitas yang signifikan dalam perkembangan kawasan. 3.1. Analisa Lokasi Politeknik Kota Malang Sebelum dilakukan analisa kelayakan terhadap lokasi Politeknik Kota Malang, perlu diketahui bahwa pada saat ini telah ditetapkan beberapa lokasi (3 lokasi), yang letaknya terpisah antara satu dengan lainnya. Penetapan lokasi pembangunan Politeknik Kota Malang ini dilakukan melalui 2 (dua) Surat Keputusan Walikota Malang, yaitu: 1. Surat keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/151/ 35.73.112/2007, tertanggal 27 Frebruari 2007. 2. Surat keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/216/ 35.73.112/2007, tertanggal 19 Oktober 2007, dengan penetapan 2 lokasi pembangunan Politeknik Malang Berdasarkan Surat keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/151/ 35.73.112/2007 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sekolah Kejuruan Negeri dan Politeknik terletak di kelurahan Cemorokndang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa Lokasi Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Politeknik di atas tanah seluas + 7.09 Ha yang terletak di Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang. Secara substantif SK tersebut belum memberikan proporsi yang jelas berkaitan dengan luasan lahan untuk SMKN dan luasan lahan untuk Politeknik Kota Malang. Walaupun telah ditetapkan, perlu kiranya untuk dilakukan kajian terhadap kelayakannya, karena penetapan suatu fungsi pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi memerlukan suatu pertimbangan bukan hanya sekedar memiliki tanah yang cukup dari segi luasan, tetapi bagaimana Politeknik setelah dibangun dapat berfungsi dengan baik dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kajian kelayakan lokasi di dasarkan atas penetapan lokasi dengan mempertimbangkan:
RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
10
1. Penetapan lokasi di Kecamatan Kedungkandang sudah sesuai dengan arahan dalam RTRW seperti telah diuraikan dalam BAB II pada Laporan Antara tentang Kondisi Umum Kawasan Studi. 2. Peruntukan lahan yang telah ditetapkan di atas akan dievaluasi dari beberapa aspek, antara lain; (1) Aspek akses (transportasi) dan keterjangkauan pasar (calon mahasiswa); (2) Aspek lingkungan sekitar; (3) Aspek Teknis (ketersediaan lahan dan geomorfologi) serta (4) Aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi (effisiensi). 3. Kajian dititik beratkan pada pertimbangan akademis dan teknis kebijakan pengembangan dalam jangka panjang 4. Analisis Penataan Ruang dilakukan secara komprehensif dalam lingkup kawasan sekitar, maupun pengaruhnya dalam konteks kota. 5. Aspek pelaksanaan yang berkaitan dengan pentingnya pentahapan pembangunan serta ketersediaan dana untuk pembangunan tahap Pertama. Tabel 1: Penilaian Lokasi site Pembangunan Politeknik Malang di Kelurahan Cemorokandang dan Kelurahan Tlogowaru Cemorokanda No
Kriteria (Aspek penilaian)
Bob
ng
ot
scor e
nilai
Tlogowaru scor
nila
e
i
Aspek Transportasi Kota Akses pasar (calon Mhs)
20
3
60
4
80
15
2
30
3
45
Aspek Lingkungan
10
2
20
3
30
Aspek teknis (luas lahan) Aspek pengembangan
10
4
40
4
40
10
3
30
3
30
6
Aspek Pembiayaan
15
2
30
4
60
7
Aspek Penataan Ruang
20
3
60
4
80
1 2 3 4 5
Jumlah
100
270
365
Pengembangan kawasan Tlogowaru dengan kecenderungan perkembangan sebagai fungsi pendidikan dengan wacana pengembangan Malang Inernational Education Park, tentunya memerlukan dukungan pengembangan infrastruktur kawasan yang terintegrasi. Oleh karena itu pembangunan dan pertumbuhan infrastruktur kawasan selain sebagai salah satu syarat pengembangan kawasan juga memerlukan perencanaan infrastruktur kawasan yang lebih baik. Rencana pengembangan infrastruktur jalan di Kecamatan Kedungkandang dapat dilihat pada gambar 2.
RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
11
KETERANGAN
Gambar 2: Gambar Rencana Jaringan Jalan di Kecamatan Kedungkandang Sumber: Diolah ari RTRW Kota Malang Dengan memperhatikan Rencana Jaringan jalan dalam RTRW di atas sangat jelas bahwa alternatif lokasi di Kelurahan Tlogowaru memiliki prospek akses dari dan menuju kawasan yang lebih baik dibandingkan dengan lokasi di Kelurahan Cemorokandang. Profil lalu lintas dan akses jalan dari dan menuju Jalan Raya Tlogowaru dapat di lakukan melalu jalan Mayjen Sungkono sampai pertigaan Tlogowaru (ke arah timur). Dari hasil survey lalulintas yang dilakukan, profil jalan di simpang tiga Tlogowaru adalah sebagai berikut: 1. Data lalulintas hasil survey menunjukkan bahwa moda transportasi yang dominan digunakan adalah sepeda motor dan mobil pribadi. Kondisi ini dapat dipahami karena akses angkutan kota (mikrolet) pada daerah ini baru dilayani oleh 2 trayek/Jalur. 2. Kendaraan besar atau truk banyak melintas di sepanjang jalur jalan Mayjen Sungkono, karena jalur ini merupakan jalur transportasi untuk komoditi pertanian dari wilayah timur dan selatan menuju Pasar induk Gadang. 3. Sedangkan kendaraan bus yang melintas didominasi oleh kendaraan bus karyawan dan bus sekolah (fasilitas SD internasional) yang berlokasi di kawasan Tlogowaru. Profil lalu lintas ini sedikit banyak merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam menetapkan pola pergerakan lingkungan MIEP di RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
12
masa datang, maupun dalam menyusun perencanaan tata lingkungan Politeknik Kota Malang. Dengan mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) & Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan Tlogowaru termasuk salah satu rencana kawasan pusat pendidikan dan perkantoran, maka perencanaan bangunan Kampus Politeknik Kota Malang sebaiknya tidak terlepas dari bangunan sekolah yang telah ada dan harus merupakan satu kesatuan baik ditinjau dari bentuk fisik maupun arsitekturnya. Agar pemakaian lahan bangunan memiliki daya pikat yang besar, maka perlu dimunculkan “brand image” dikalangan masyarakat Kota Malang tentang Kawasan Tlogowaru sebagai Pusat Pendidikan Kota Malang. Dengan terwujudnya “brand image” sebagai pusat pendidikan Kota Malang, maka peruntukkan lahan di kawasan Tlogowaru dan sekitarnya untuk waktu yang akan datang juga harus disesuaikan. Pengembangan untuk menjadi Malang International Education Park perlu direncanakan dengan matang dengan menggunakan konsep pembangunan yang berwawaskan lingkungan. 3.2. Lokasi Terpilih Politeknik Kota Malang sebagai institusi pendidikan tinggi yang baru dibuka, tentunya belum dapat menyediakan fasilitas yang ideal sebagai suatu institusi yang mapan. Walaupun demikian, standart pelayanan minimal dengan jumlah Program studi 3 Program, tentunya harus mampu menjalankan fungsi akademik dan non akademiknya dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan politeknik ini harus dilakukan secara bertahap, yakni untuk jangka pendek dan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek merupakan pembangunan sarana dan prasarana fisik kampus untuk 3 program studi beserta fasilitas pendukungnya. Sedangkan pembangunan jangka panjang merupakan suatu perencanaan jangka 5-10 tahunan, dalam rangka mewujudkan kampus Politeknik Kota Malang yang terpadu. Pembangunan kampus terpadu memerlukan pemahaman yang menyeluruh dengan luasan lahan cadangan minimal 10 Ha. Pelaksanaan pembangunan dalam jangka pendek haruslah memenuhi kriteria efesien dan efektif dalam pemanfaatan dan penyediaan lahan dalam jangka panjang. Bekaitan dengan hal ini maka pembangunan tahap pertama direkomendasikan untuk dilakukan di lahan sebelah timur SD Internasional (lihat gambar 6), sedangkan pembangunan tahap kedua berlokasi di sebelah selatan jalan raya Tlogowaru (di samping dan belakang SMPN-23) dengan luas total sekitar 10-15 Ha. Lokasi Pembangunan tahap 2 terletak di lahan pengembangan yang saat ini telah dimiliki sebagian oleh politeknik Kota Malang, lihat gambar 3. Dalam implementasi perancangan yang akan diterapkan di lokasi terpilih ini, masih diperlukan beberapa kajian untuk meminimalisasikan dampak pembangunan Poltekom ini baik dari sisi trasportasi, maupun kesehatan lingkungan. Sehingga pada saat dibuat DED Poltekom harus dilakukan Amdal lalin yang mengarah kepada ”rekayasa” transportasi baik secara makro, maupun mikro. Selain Amdal lalin diperlukan kajian Amdal lingkungan yang berkaitan dengan UKL dan UPL, sebagai kelengkapan dokumen perijinan bangunan Poltekom.
RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
13
Lokasi Terpilih
Gambar 3: Sketsa awal pengembangan MIEP Sumber; sketsa analisa 4. Aspek Teknis Dan Arsitektural Politeknik Kota Malang Lokasi tapak (site) memiliki peranan penting terhadap keberhasilan disain, karena tapak (site) bangunan akan menentukan dan menjadi konstrain disain suatu fungsi bangunan dan/atau suatu kompleks bangunan. Dengan demikian faktor lokasi tapak menjadi sangat menentukan keberhasilan performance arsitektur dan/atau kualitas visual arsitektur. Karena demikian pentingnya faktor lokasi tapak maka pemilihan lokasi tapak harus didasarkan atas berbagai pertimbangan. Faktorfaktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi, antara lain : 1. Memperhatikan kedudukan lokasi tapak terhadap pusat aktifitas kawasan dan/atau kota sebagai pusat kegiatan masyarakat. 2. Memperhatikan potensi di sekitar lokasi tapak agar dapat meningkatkan nilai fungsi dari keberadaan Kampus Politeknik Kota Malang 3. Mempertimbangkan kemudahan aksebilitasnya karena didukung oleh struktur jaringan jalan yang memadai untuk penempatan sarana dan prasarana pendidikan. 4. Kesesuaian antara fungsi perencanaan dengan produk-produk perencanaan baik pada level kota maupun pada scope Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), sebagaimana tertuang dalam RTRK, maupun RDTRK pada kawasan terpilih. Berkaitan dengan penetapan tapak tersebut perlu dilakukan analisis yang berkaitan dengan kendala-kendala dan konstrain yang dihadapi dalam perencanaan, perancangan, maupun teknis pembangunan Politeknik Kota Malang. RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
14
Beberapa analisis yang harus dilakukan antara lain yang menyangkut aspek sebagai berikut : 1. Proyek Kampus Politeknik Kota Malang ini terletak di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang kota Malang. Lokasi tapak yang berdekatan dengan tempat pendidikan lain (SMPN-23, SMKN-10, SD Internasional), sehingga memungkinkan terciptanya suatu komplek fasilitas pendidikan yang lengkap dan terpadu. Lingkungan sekitar yang berbatasan dengan tapak Kampus Politeknik Kota Malang ini memungkinkan terciptanya satu kesatuan fungsi, yaitu sebagai sarana pendidikan. 2. Jika dilihat dari skala makro tingkat kota, perencanaan transportasi yang ada berupa optimasi jalan kolektor karena telah tersedianya prasarana transportasi yang menghubungkan dengan tujuan yang lain. Tingkat kebisingan pada lokasi tapak relatif rendah, hal ini dikarenakan tapak terletak cukup jauh dari Jalan besar (jalur Malang-Kabupaten Malang menuju Bululawang). Pada sisi Utara jika nantinya akan diadakan akses jalan, akan menambah kebisingan baru di sisi Utara Kampus Politeknik Kota Malang. 3. Dari kondisi kebisingan tersebut di atas, maka penyelesaian permasalahan kebisingan pada arah tersebut, yaitu dengan cara penanaman vegetasi. Selain dapat mereduksi tingkat kebisingan, vegetasi juga dapat memperindah sekaligus memberikan kesan dingin. Peggunaan Vegetasi (Vegetasi tinggi dan vegetasi perdu) merupakan pilihan pertama untuk mengurangi kebisingan. 4. Peruntukan lahan disekitar Kampus Politeknik Kota Malang ini terdiri dari beberapa fungsi antara lain (1) Fungsi Pendidikan, (2)Fungsi Permukiman (Permukiman berkepadatan rendah), (3)Fungsi Industri, dan (4) Areal Persawahan dan perkebunan. Zonning (pendaerahan) site Kampus Politeknik Kota Malang ditentukan berdasarkan analisis kebisingan, dimana pada area dengan tingkat kebisingan tinggi direncanakan difungsikan menjadi area publik, sedangkan tingkat kebisingan sedang akan difungsikan sebagai area semi publik dan tingkat kebisingan rendah untuk area privat. 5. Untuk menjamin kenyamanan dan kelancaran sirkulasi lalu lintas di sekitar site/tapak Politeknik Kota Malang, maka sirkulasi di sekitar tapak dirancang dengan disain akses jalan berpola Boulevard (taman di median jalan) pada jalur jalan Tlogowaru, dengan elemen: Trotoar di sekitar tapak guna memberikan kenyamanan para pejalan kaki dalam melakukan aktivitasnya. Pembedaan jalur sirkulasi pejalan kaki dengan sirkulasi kendaraan dengan pembedaan jenis perkerasan yang dapat berfungsi sebagai pengarah agar tercipta kemudahan, ketertiban dan kenyamanan aktivitas saat menuju ke tapak maupun saat berada dalam tapak. Pola penataan massa bangunan yang digunakan adalah pola linier (mengikuti bentuk lahan) dan pola grid (pembentukan ruangan) yang dilengkapi dengan ruang terbuka dan mengacu pada penggabungan unit-unit fasilitas alam sehingga membentuk suatu ruang luar yang mendukung kompleks kampus sebagai suatu kesatuan. Konsep pemintakatan vertikal merupakan peruntukan ruang pada bangunan kampus Politeknik Kota Malang yang dibagi sesuai dengan fungsi pada masing-masing massa bangunan. Pola sirkulasi dan pencapaian yang direncanakan sifatnya terpusat dengan menggunakan selasar sebagai penghubung antar bangunan. Open space merupakan pembagi sirkulasi antar fasilitas dalam kampus RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
15
Politeknik Kota Malang, sedangkan untuk pencapaian ke dalam kampus terdapat gerbang utama.
Akses Ke Lokasi Pengembangan Kampus Tahap 2
Gambar 4: Konsep Pengembangan Kampus Politeknik Kota malang 4.2. Konsep Tampilan Bangunan Dalam pemilihan tampilan bangunan, hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut : • Kesan / karakter bangunan yang ingin ditonjolkan • Karakter suatu bangunan harus mencerminkan kegiatan di dalamnya. Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan yang aktif dan dinamis, dan bertujuan memupuk karakter pendidikan. Karakter suatu bangunan berdasarkan aktifitas di dalamnya berfungsi untuk menciptakan identitas dan pengenalan, serta mencerminkan fungsi yang diwadahi dari suatu pusat pendidikan • Kondisi eksisting tapak rancangan • Tipologi bentuk dan tampilan bangunan eksisting yang ingin diadaptasi • Sistem struktur yang dipakai oleh bangunan. Tampilan bangunan diarahkan pada efek, kesatuan dalam tapak yang memerlukan kesamaan karakter tampilan, cukup flesksibel untuk diolah dan RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
16
memberi cukup kebebasan untuk mengembangkan gagasannya. Perwujudan kesan yang ingin ditonjolkan dalam pembangunan kampus Politeknik Kota Malang adalah sebagai berikut : • Aktif, bentukan garis serta pemilihan struktur bentang panjang. • Prestasi, dengan pemilihan garis vertikal lebih dominan daripada horizontal. • Kejujuran, dengan pendekatan struktur dan bahan yang ditampilkan secara jujur mengesankan sifat kejujuran yang hendak dijunjung tinggi. • Ketangguhan, dengan ekspresi struktur yang kokoh dan kreatif. Tampilan bangunan diarahkan pada efek kesatuan dalam tapak yang memerlukan kesamaan karakter tampilan dan diciptakan untuk menumbuhkan minat blajar bagi mahasiswa. 5. Kelayakan Aspek Sosial Ekonomi 5.1. Dampak Pembangunan Pendirian Politeknik Kota Malang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pola pendapatan dan pergeseran pencaharian penduduk sekitar. Hal ini dapat dimengerti karena pembangunan fasilitas pendidikan berskala besar (MIEP) akan menyebabkan alih fungsi lahan dan perubahan pola aktifitas kawasan. Perubahan dari sektor pertanian menjadi sektor jasa. Perubahan pola kegiatan ini tidak selalu berdampak negatif tetapi berdampak positif juga terhadap peningkatan pendapatan masyarakat karena semakin beragamnya jenis kegiatan usaha di kawasan tersebut. Perubahan aktivitas kawasan sebagai dampak pembangunan kelengkapan fasilitas pendidikan dan infrastruktur lingkungan akan mengakibatkan meningkatnya nilai tanah di sekitar kawasan. Peningkatan ini juga terjadi di kawasan Tlogowaru, apalagi sejak ditetapkan area tempat pendirian Politeknik Kota Malang sebagai MIEP. Hal ini berdampak pada penyediaan lahan Politeknik Kota Malang dalam perencanaan pengembangannya sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi untuk mengurangi pembengkakan biaya pembebasan lahan yang meningkat kurang lebih 7 kali lipat (dari Rp 50.000 menjadi ± 350.000,-) sehingga akhirnya akan mempengaruhi jangka waktu BEP-nya. Dampak lain hadirnya Politeknik Kota Malang adalah meningkatnya pendapatan penduduk yang mempunyai mata pencaharian yang terkait langsung dengan pendirian Politeknik. Buruh bangunan yang jumlahnya 380 (8,8%) dari total penduduk akan memperoleh peningkatan pendapatan dari pemanfaatan tenaga kerja mereka untuk mengerjakan bangunan fisik politeknik Kota Malang. Penjual barang-barang kebutuhan pembangunan gedung politeknik akan banyak memetik manfaat dari pembelian barang-barang kebutuhan pendirian bangunan dan sektor perdagangan lainnya. Untuk sektor transportasi, jumlah arus penumpang angkutan kota ke dan dari lokasi berdirinya politeknik tersebut akan mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah penumpang maupun bertambahnya armada angkutan yang membawa dampak kenaikan pendapatan baik para sopir maupun pemilik (pengusaha) angkutan kota dengan jalur trayek yang melalui lokasi dimaksud. Dengan kehadiran Politeknik Kota Malang tersebut berarti telah terjadi sirkulasi pendapatan dari pemilik dana kepada masyarakat di sekitar lokasi ataupun pihak-pihak lainnya di luar proyek yang sumber dayanya diperlukan. Sirkulasi yang semula sudah terjadi akan semakin lancar dengan kehadiran politeknik. Di samping itu peningkatan pendapatan ini akan memperkecil kesenjangan ekonomi yang selama ini terjadi di Wilayah Kecamatan Kedungkandang. Semakin rendah RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
17
kesenjangan ekonomi akan semakin memperkecil pula kesenjangan sosial dan semakin rendah kesenjangan sosial akan memperkecil penyakit sosial dan akan meningkatkan kesejahteraan sosial. Data kondisi angkatan kerja di Kelurahan Telogowaru menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang belum bekerja sebanyak 471 dari total angkatan kerja 3.319. hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di daerah tersebut sebesar 14,2%. Tabel 2: Jumlah Pengangguran dan Angkatan Kerja Di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang No 1 2
Keterangan Jumlah Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang belum bekerja 471 Jumlah angkatan kerja usia 15-55 tahun 3319 Sumber : Monografi dan Profil Kelurahan Tlogowaru, 2007
Kehadiran politeknik diharapkan membawa pengaruh bagi pengurangan pengangguran di daerah tersebut. Hal ini bukan hal yang mustahil mengingat kebutuhan tenaga kerja untuk pengerjaan bangunan juga lumayan besar dengan jangka waktu pengerjaan 3 tahun. Peluang ini bisa dimanfaatkan oleh para pengangguran untuk menjadi menjadi buruh bangunan. Bahkan rencana pemerintah Kota Malang yang akan memindahkan beberapa kantor ke lokasi di Kelurahan Telogowaru dan rencana pendirian komplek perkantoran serta lainnya juga akan membawa pengaruh besar bagi ketersediaan lapangan kerja yang tentu saja bisa dimanfaatkan oleh para pengangguran sehingga diharapkan pada masa yang akan datang jumlah pengangguran dapat dikurangi. Tabel 3: Rencana Usaha Terkait dengan Pendirian Politeknik Kota Malang (Jawaban lebih dari satu) No Rencana Usaha Frekuensi Persentase 1 Kos-kosan
33
29.2%
3
2.7%
3 Makanan minuman
23
20.4%
4 Toko/kios
28
24.8%
4
3.5%
22
19.5%
113
100%
2 Transportasi
5 Lainnya 6 Tidak menjawab Jumlah
Pembangunan beberapa infrastruktur seperti jalan, sekolah, perguruan tinggi, gelanggang olahraga, terminal, dan perkantoran di Kec. Kedungkandang, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan ekonomi Kota Malang bagian timur. Saat ini, Kota Malang bagian timur relatif kurang berkembang bila dibandingkan dengan perkembangan Kota Malang di bagian barat, utara, maupun lainnya. Dengan dibangunnya beberapa fasilitas infrastruktur maka perkembangan ekonomi di sana bisa dipacu. Dengan adanya fasilitas tersebut, maka sektor usaha juga ikut merambah Kec. Kedungkandang, seperti bisnis perumahan, pertokoan, rumah makan, manufaktur, transportasi dan lainnya. Hal ini RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
18
dibuktikan dengan rencana dari 87 responden yang akan menggeluti sektor usaha baru jika Politeknik Kota Malang hadir di kawasan tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3. Sektor usaha yang menjadi primadona sebagian besar responden adalah kos-kosan (29,2%) disusul toko/kios dan makanan minuman. Paradigma pembangunan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan obat mujarab untuk mengatasi masalah kemiskinan setidaknya menjadi salah satu pedoman bagi pembangunan di Kota Malang. Dalam kacamata pencapaian target pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Produk Domestik Regional Bruto tinggi), pembangunan sarana fisik yang bercirikan gedung-gedung perkantoran, pertokoan, terminal dan lainnya dengan diferensiasi kegiatan yang beraneka ragam di Kota Malang merupakan gerbong bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena ada hubungan positif antara kegiatan pembangunan fisik dengan pendapatan. Semakin besar atau banyak kegiatan pembangunan fisik akan semakin meningkatkan pendapatan per kapita penduduk demikian juga sebaliknya. Setiap pembangunan sarana prasarana meskipun sangat sederhana pasti memerlukan keterampilan dan keahlian tertentu yang sangat tergantung pada karakteristik kegiatan. Dengan demikian baik secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan keahliannya. Hal di dorong oleh fakta bahwa masyarakat Kelurahan Telogowaru umumnya berpendidikan rendah dan banyak yang putus sekolah. Oleh karena itu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat memerlukan pendidikan. Tanpa adanya pendidikan maka akan sulit memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan keahlian. Salah satu hal yang mendorong penetapan daerah Kecamatan Kedungkandang sebagai lokasi MIEP adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sekitar sehingga diharapkan dengan kehadiran berbagai sekolah yang bertaraf internasional di daerah tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk dapat meningkatkan pendidikan mereka. Dengan pendidikan yang memadai akan dapat meningkatkan dan menambah kualitas masyarakat menjadi lebih baik serta mengurangi tingkat kemiskinan yang tinggi didaerah tersebut (40%). Setiap pembangunan yang dilakukan harus mampu memberikan nilai tambah sehingga menjadikannya layak untuk dilaksanakan. Terkait dengan hal tersebut nilai tambah yang diberikan oleh pendirian Politeknik Kota Malang terdistribusi ke berbagai sektor antara lain : 1. Politeknik Kota Malang Mendapatkan dana dari DP dan SPP Terbuka Peluang Bisnis Agent of Social Engineering 2. Pemerintah Bertambahnya pendapatan dari sektor pajak Bertambah Lapangan Kerja Berkurang ketimpangan Ekonomi dan Sosial Terbuka Areal Kota 3. Masyarakat Sekitar Kampus Kenaikan Harga Tanah Terbukanya Peluang Usaha Perbaikan lingkungan 4. Dosen dan pegawai RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
19
Penerimaan Gaji Peningkatan kualitas kompetensi 5. Mahasiswa Meningkat daya saing pribadi Nilai tambah dengan pendidikan 6. Industri Mendapatkan tenaga kerja lokal Bertambahnya pendapatan dari pasokan kebutuhan kampus Berkurangnya turn over 5.1
Aspek Finansial
Keputusan untuk melakukan investasi yang menyangkut sejumlah besar dana dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang seringkali berdampak besar bagi kelangsungan hidup suatu usaha. Oleh karena itu sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi salah satu syarat terpenting adalah mengkaji aspek financial. Langkah ini lebih ditujukan untuk menilai kegiatan yang memiliki potensi keberhasilan dalam jangka panjang, artinya bahwa apakah kegiatan yang diusulkan dapat memikul kewajiban membayar kembali dana yang digunakan dan memenuhi tingkat keuntungan yang diharapkan. Untuk mengkaji aspek financial terkait dengan pendirian Politeknik Kota Malang, ada beberapa hal yang mendasari antara lain: Dasar Perlakuan Biaya (Cash Outflow) 1) Biaya (Sunk Cost) Biaya ini tidak ikut diperhitungkan karena merupakan biaya yang sudah dikeluarkan sebelum diambil keputusan diterima atau ditolaknya suatu proyek. Dalam studi kelayakan ini yang diperhitungkan adalah biaya yang bersifat future costs yang akan mendatangkan future returns 2) Engineering and Feasibility Studies Biaya yang dikeluarkan untuk Feasibility Studies termasuk preliminary design tidak diperhitungkan dalam biaya investasi proyek yang sedang dievaluasi karena dikategorikan sebagai sunk cost. 3) Tanah dan hibah dari DIKTI Tidak ikut diperhitungkan sebagai cash outflow karena tidak terjadi pengorbanan produksi karena tanah tersebut (lokasi pendirian Politeknik Kota Malang) adalah tanah milik pemerintah kota Malang sedangkan dana dari DIKTI seluruhnya merupakan dana hibah dan dimanfaatkan untuk pengembangan staf, peralatan, sebagian tenaga ahli, koleksi perpustakaan dan pengembangan program. 4) Rencana konstruksi dibagi kedalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama pembangunan gedung kantor pusat, gedung A dan B, perpustakaan dan kantin, bengkel, pos satpam, taman dan parkir serta lapangan basket dan volley yang dikerjakan dalam tahun 2009 dan tahap kedua pembangunan gedung C, bengkel, taman dan parkir, lapangan tenis, teaching factory, testing dan training center dikerjakan tahun 2010. 5) Biaya Operasi dan Pemeliharaan Untuk memperoleh gambaran tentang benefit bersih perlu diperhitung-kan biaya tahunan guna keperluan operasi dan pemeliharaan proyek. Biaya untuk rekening air, listrik dan telekomunikasi serta pemeliharaan seluruh aset RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
20
dimasukkan dalam perhitungan biaya proyek. Besarnya perkembangan biaya operasi dan pemeliharan langsung ditetapkan sebesar 1% dari nilai investasi pada gedung, peralatan, furniture dan AC. 6) Biaya lainnya: gaji dan berbagai tunjangan, keperluan kantor, biaya perjalanan dinas, biaya rapat, pembelian laptop untuk mahasiswa dan biaya pengembangan program lainnya diperhitungkan sebagai cash outflow kecuali biaya yang terkait langsung kebutuhan mahasiswa yang ditetapkan sebesar Rp 1.750.000,- karena seluruhnya kembali kepada mahasiswa. Dasar Perlakuan Penerimaan Penerimaan yang diperoleh dengan beroperasi Politeknik Kota Malang meliputi: penerimaan dari Dana Pembangunan (DP), Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Mahasiswa dan pendapatan dari beroperasinya Testing dan Training Center serta Teaching Factory. Adapun asumsi yang mendasari perhitungan adalah sebagai berikut: 1. Biaya DP diasumsikan naik RP 500.000,-/tahun dan kenaikan SPP berdasarkan pada kenaikan inflasi tahunan di Kota Malang (Data BPS) sebesar 10%/tahun yang diberlakukan mulai tahun ke-3. 2. Tingkat pertumbuhan jumlah mahasiswa selama 10 tahun umur ekonomi ditetapkan berdasarkan target masing-masing tahun disesuaikan dengan kapasitas kelas dan pemenuhan student body untuk tahun ke 10 sebanyak 3.000 mahasiswa. 3. Suku bunga bank diasumsikan 6%/tahun. 4. Operasionalisasi dari 3 unit usaha lainnya yaitu training dan testing center serta teaching factory dilakukan mulai tahun 2011 dengan jumlah kegiatan/tahun masing-masing minimal 3 kegiatan dengan asumsi penerimaan bersih tiap kegiatan Rp 10.000.000,- dan meningkat ±10%/tahun 5.2. Proyeksi Biaya dan Penerimaan Pembiayaan Pembangunan Politeknik Kota Malang mencakup sarana prasarana bangunan politeknik, tempat parkir dan fasilitas umum lainnya dengan keseluruhan biaya sebesar Rp 108.729.346.590,- yang terbagi dalam dua kategori yaitu dana hibah dari DIKTI Rp 68.417.846.590,- dan dana pendamping dari pemerintah Kota Malang Rp 40.311.500.000,- Sedangkan rincian biaya dari Pemerintah Kota Malang yang digunakan sebagai Initial Outflow. Dasar penetapan perkiraan biaya DP dan SPP disesuaikan dengan asumsi yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam analisis aliran kas dibagi menjadi 2 (dua) bahasan, yaitu; aliran kas masuk (cash inflow) dan aliran kas keluar (cash outflow). Berdasarkan proyeksi besar DP dan SPP, proyeksi jumlah mahasiswa dan proyeksi kegiatan unit bisnis yang dimiliki Politeknik Kota Malang. Aliran kas masuk sebagaimana yang diutarakan dalam tabel di atas berkaitan dengan sejumlah pendapatan yang diterima dengan beroperasinya Politeknik Kota Malang. Sumber pendapatan (cash inflow) dengan beroperasinya Politeknik Kota Malang, yaitu: 1) Dana Pembangunan; 2) SPP dan 3) Unit bisnis yang terdiri dari Testing dan Training Center serta Teaching Factory. Aliran kas keluar dalam studi kelayakan ini meliputi berbagai pengeluaran dana yang terjadi mulai saat beroperasinya Politeknik Kota Malang yang terdiri dari: manajemen program, biaya pemeliharaan, biaya sewa, pembelian laptop dan biaya penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan dalam studi kelayakan ini RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
21
adalah metode garis lurus. Sebenarnya dilihat dari aspek keuntungan, lebih menguntungkan jika menggunakan metode angka tahun karena jumlah penyusutannya semakin lama semakin kecil sehingga memperbesar keuntungan yang diperoleh. Namun jika dipandang dari aspek pengenaan pajak, jelas tidak menguntungkan bagi perolehan pajak terutama pada tahun-tahun pertama proyek yang nilai penyusutannya lebih besar berpengaruh terhadap perolehan laba sebelum pajak yang pada gilirannya berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 5.3. Analisis Keuangan Hasil perhitungan terhadap kelayakan ekonomi seperti telah diuraikan dalam laporan lengkap studi ini, dari sisi analisis keuangan pembangunan Politeknik Kota Malang layak untuk dilaksanakan. Dasar kelayakan ini dengan mempertimbangkan hasil analisis perhitungan aspek-aspek sebagai berikut: Payback Period Metode perhitungan ini digunakan sebagai dasar untuk mengukur jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian modal suatu investasi (payback period) yang dihitung dari arus kas bersih. Arus kas bersih merupakan selisih antara pendapatan (revenue) dan pengeluaran (expenses) per tahun. Dari hasil perhitungan metode ini, pengembalian investasi setiap tahun menghasilkan waktu 8,61 tahun atau 8 tahun 7 bulan. Hasil ini menunjukkan kemampuan pengembalian investasi masih lebih kecil dalam arti lebih cepat dibandingkan usia ekonomis proyek (10 tahun). Walaupun metode payback period ini tidak mempertimbangkan nilai waktu terhadap uang (time value of money), namun berguna untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi. Average Rate of Return (ARR) Metode ARR dimaksudkan untuk mengetahui keuntungan rata-rata tahun setelah pajak. Semakin besar nilai ARR semakin disukai, karena menunjukkan besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi yang ditanamkan. Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan bahwa ARR yang dihasilkan sebesar 20,2% yang berarti bahwa keuntungan rata-rata yang diperoleh sebesar 20,2% dari nilai investasi. Net Present Value (NPV) Mengingat adanya kelemahan dalam metode payback period dan ARR maka diperlukan metode lain, yaitu Nilai Sekarang Bersih (Net Present Value = NPV) yang didasarkan konsep pendiskontoan seluruh arus kas ke nilai sekarang. Dengan metode NPV, maka cash inflow yang akan diterima pada waktu mendatang telah dihitung berdasar nilai sekarang (dis-counted) dengan tingkat bunga (Cost of Capital = CoC) tertentu. Dalam studi kelayakan ini, dengan berdasarkan tingkat bunga 6% menghasilkan NPV sebesar positif Rp 19.200.468.444,-. Mengacu pada ketentuan dasar metode ini, bahwa suatu usulan investasi atau proyek dapat dilaksanakan apabila NPV > 0, maka Pendirian Politeknik Kota Malang dapat dilaksanakan. Internal Rate of Return (IRR) Metode IRR dimaksudkan untuk mengetahui tingkat bunga riil yang dihasilkan melalui investasi yang diusulkan (tingkat perputaran investasi di dalam proyek). Tingkat bunga riil tersebut dapat diketahui dengan cara menyamakan Present Value Cash Inflow dengan Net Investment. Ketentuan dasar keputusan dengan RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
22
metode IRR, bahwa-sanya suatu usulan investasi dapat diterima apabila IRR > Cost of Capital (CoC). Berdasarkan dari hasil perhitungan, menunjukkan bahwa IRR yang dihasilkan sebesar 12,77% lebih besar dibandingkan CoC sebesar 6% sehingga Pendirian Politeknik Kota Malang dapat dilaksanakan. Benefit Cost Ratio (B-C Ratio) Metode ini dipergunakan untuk mengetahui besarnya manfaat yang diperoleh dari setiap rupiah yang diinvestasikan dengan ketentuan bahwa suatu usulan investasi dapat diterima atau layak dilaksanakan apabila B-C Ratio > 1. Merujuk pada hasil perhitungan bahwa B-C Ratio yang dihasilkan sebesar 1,34 atau B-C Ratio > 1, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pendirian Politeknik Kota Malang dapat dilaksanakan. 6. Hasil Study dan Rekomendasi 6.1. Hasil Study Rekomendasi yang diberikan ini lebih dititik beratkan pada aspek kelembagaan dan aspek pengembangan kampus secara terpadu dalam satu kawasan pengembangan/pembangunan Kawasan Malang International Education Park sebagai suatu wacana pengembangan ke depan. Wacana ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak sebagai bahan untuk penyiapan upaya pengembangan Kawasan Timur kota Malang. Beberapa catatan dalam rekomendasi pada akhir studi kelayakan lokasi pembangunan Politeknik Kota Malang ini masih dapat dikembangkan mengingat adanya keterbatasanketerbatasan baik dari segi ketersediaan data maupun belum adanya ketetapanketetapan yang dapat dijadikan dasar dalam studi kelayakan ini. 1. Aspek Hukum; Walaupun secara teknis Politeknik Kota Malang sudah melakukan aktifitas perkuliahan, karena telah mendapatkan ijin operasional dari DIKTI, perlu kiranya pihak Yayasan Pendidikan Kota Malang (YPKM) bersama-sama pemerintah kota Malang untuk dapat segera mengatur dan menyelesaikan masalah administratif yang berkaitan dengan kedudukan Yayasan Pendidikan Kota Malang melalui Peraturan Daerah. 2. Aspek Kelembagaan; Sebagai institusi yang siap untuk melakukan pelayanan publik (satuan Pendidikan), maka Politeknik Kota Malang seharusnya segera untuk melengkapi organ kelembagaannya, seperti Statuta, Renstra, Renop, serta kelengkapan struktur organisasi lainnya. Demikian juga halnya dengan Kelembagaan YPKM harus segera dilengkapi dengan AD/ART-nya agar dapat menjamin pengelolaan lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip Good governance, yang berciri transparan, akuntabel dan menggunakan prinsipprinsip merit sistem dalam pengelolaan SDM (berbasis kinerja), sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. 3. Aspek Tata Ruang Kota; Melihat kecenderungan yang positif pada kawasan lokasi terpilih (kelurahan Tlogowaru), yang mengarah pada pusat kegiatan pendidikan berstandard internasional, maka wacana Malang International Education Park dapat dipertimbagkan untuk dikembangan sebagai model pengembangan kawasan pusat pendidikan yang terintegrasi mulai dari PAUD dan TK sampai dengan Pendidikan Tinggi. 4. Pemerintah Kota, harus pro aktif dalam menyikapi perkembangan kawasan Pendidikan Tlogowaru dengan mempersiapkan produk-produk kebijakan dan perencanaan dalam jangka panjang. Hal ini penting untuk meminimalisir RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
23
permasalahan ketidak seimbangan perencanaan kawasan yang potensial bagi magnet pertumbuhan kawasan. Review terhadap RTRW, RTRK serta produk perencanaan pada Kawasan Timur Malang (kecamatan Kedungkandang) khususnya di Tlogowaru harus segera dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan yang terarah dan terpadu. 5. Aspek Penetapan lokasi Politeknik Kota Malang; Keberadaan tapak yang telah dimiliki oleh YPKM (Politeknik Kota Malang) yang berada di sisi timur dan di belakang SMPN 23 dengan lokasi yang terpisah di satu sisi, serta keberadaan SUTET yang membelah lokasi merupakan kendala yang harus dicarikan jalan keluar (lihat sketsa Awal MIEP). Dari segi pelaksanaan pembangunan yang memerlukan waktu relatif cepat, maka lokasi yang diusulan adalah di sebelah timur SD Internasional dengan luasan yang memungkinkan. Dari hasil perhitungan diperlukan luasan lahan tahap I sekitar 2 Ha, sedangkan sesuai dengan persyaratan perancangan kampus terpadu diperlukan luasan lahan sekitar 10 Ha. 6. Aspek Lingkungan; keberadaan SUTET walaupun tidak secara langsung berakibat negatif terhadap aktifitas manusia dibawahnya, akan tetapi persyaratan sempadan di sepanjang jaringan SUTET merupakan masalah yang harus dicari solusinya. Misalnya dengan memanfaatkan sepanjang jalur SUTET sebagai ruang terbuka dan/atau jalur jalan bermedian boulevard. 6.3. Rekomendasi Pentahapan Pembangunan Pembangunan Politeknik yang ideal memerlukan pemahaman yang konprehensif terhadap kebutuhan dan prediksi pengembangan. Wujud kampus terpadu merupakan suatu “prasyarat” yang mutlak untuk menjamin institusi pendidikan tinggi (Politeknik) mampu bersaing diera global. Kelengkapan fasilitas (sarana dan prasarana) akademik dan non akademik perlu mendapatkan perhatian. Melihat realita bahwa Politeknik Kota Malang merupakan Politeknik yang baru saja berdiri, maka persyaratan minimal untuk dapat menunjang berlangsungnya kegiatan akademik merupakan prioritas yang harus dilakukan. Perhitungan mengenai kebutuhan ruang seperti telah dilakukan di depan, lebih kepada tuntutan kebutuhan minimal sebuah Politeknik Kota Malang. Sedangkan kebutuhan sarana dan prasarana kampus Politeknik Kota Malang terpadu merupakan rekomendasi jangka panjang (Gambar 6.1). Berkaitan dengan hal tersebut, maka rekomendasi pentahapan pembangunan Politeknik Kota Malang dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Dalam rangka proses perencanaan pembangunan politeknik Kota Malang, perlu dilakukan AMDAL dan AMDAL Lalin (Analisa mengenai Dampak Lingkungan Lalu-Lintas) pada lokasi pembangunan Politeknik Kota Malang. Hal ini dilakukan sebagai kelengkapan pengusuran Ijin Mendirikan Bangunan, serta dalam rangka mendapatkan rekayasa lalu-lintas yang tepat di sekitar lokasi Politeknik Kota Malang. 2. Pembangunan tahap I merupakan pembangunan yang direkomendasikan sebagai hasil kajian Studi Kelayakan ini dengan penetapan lokasi pada lahan di sisi timur SD Internasional. 3. Kampus terpadu sebagai pembangunan jangka panjang, merupakan pembangunan terintegrasi antara pembangunan tahap I dengan area pengembangan di sisi selatan jalan dengan total lahan seluas 10 Ha, yang menempati lahan cadangan pengembangan Politeknik Kota Malang (gambar 5). RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
24
4. Fasiltas pendukung Polteknik adalah Asrama Mahasiswa. Pembangunan Asrama mahasiswa direkomendasikan dengan memanfaatkan program Pengadaan asrama mahasiswa melalui SKIM RUSUNAWA, yang diluncurkan oleh Kementrian Perumahan Rakyat. Berkaitan dengan hal ini, maka pihak Politeknik kota Malang harus menyediaakan lahan untuk pembangunan Rusunawa seluas 2 Ha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lokasi Pembangunan Asrama Politeknik sesuai dengan plotting pada gambar 5.
tahap 1
tahap 2
Gambar 5: Gambar Pentahapan Pembangunan Poltek Kota Malang Sumber: Hasil Analisa
RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN LOKASI POLITEKNIK KOTA MALANG
25
