ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
RINGKASAN
Pengaturan Wewenang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Sherlock Halmes Lekipiouw,S.H.,M.H
Dalam disertasi ini isu hukum yang dikaji dan dianalisis berkaitan dengan pengaturan wewenang dalam pengelolaan wilayah laut, dalam hal ini berfokus pada pertama, filosofi pengelolaan wilayah laut. Isu hukum tersebut akan dikaji dan dianalisis dalam pendekatan filsafat hukum. Kedua, berfokus pada prinsipprinsip hukum pengelolaan wilayah laut. Isu hukum tersebut akan dikaji dan dianalisis dalam pendekatan teori hukum. Ketiga, berfokus pada pengaturan wewenang pengelolaan wilayah laut. Isu hukum tersebut akan dikaji dan dianalisis dalam pendekatan dogmatik hukum. Untuk mendalami dan memberikan pemahaman mengenai proposi-proposi yang menjadi dasar perumusan isu hukum, analisis terhadap ketiga isu hukum diatas, didasarkan pula pada konsep-konsep hukum. Penelitian dalam disertasi ini menggunakan penelitian hukum . Sesuai dengan substansi permasalahan yang hendak dikaji dan dianalsis dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual dan pendekatan perbandingan.
Sesuai dengan sifat
penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer dan sumber hukum sekunder. Analsis terhadap bahan hukum dikaji dan dianalisis secara normatif. Penelitian ini secara umum bertujuan menemukan bentuk pengaturan hukum dalam konsep pengaturan wewenang pengelolaan wilayah laut. Oleh karena itu, xiii Disertasi
PENGATURAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN WILAYAH LAUT
SHERLOCK HALMES LEKIPIOUW
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
penelitian diharapkan akan memberikan kontribusi konseptual yang memiliki validitas teoritis dan praktis dari aspek hukum tata negara dan hukum administrasi, yang nantinya akan memberikan kejelasan (dasar argumentasi) berkaitan dengan pengaturan wewenang dalam pengelolaan wilayah laut, yang antara lain : a. mengkaji, menganalisis dan menemukan dasar filosofis dalam pengaturan wewenang pengelolaan wilayah laut; b. mengkaji, menganalisis dan menemukan prinsip-prinsip hukum dalam pengaturan pengelolaan wilayah laut c. mengkaji dan menganalisis serta menemukan karakter hukum berkaitan dengan wewenang pengelolaan wilayah laut. Adapun dasar pemikiran yang menjadi argumentasi akademik yang mendasari perlunya penelitian tentang pengaturan wewenang pengelolaan wilayah laut, antara lain Pertama, bahwa konsep pengelolaan wilayah laut pada hakekatnya bertumpuh pada aspek wewenang dan aspek perencanaan. Dari aspek wewenang, pengelolaan wilayah laut berkaitan dengan hubungan kewenangan antara pemerinta pusat dan daerah dalam pemanfaatan wilayah laut dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu perlu untuk memberikan kejelasan terhadap pola pengaturan wewenang pengelolaan itu sendiri terutama berkaitan dengan sumber dan tata cara memperoleh wewenang dalam pengelolaan wilayah laut serta pengaturannya dalam undang-undang sektoral sehingga memberikan kejalasan hukum terutama mengenai pengaturan batas wilayah pengelolaan dan perencanaan tata ruang pada wilayah laut. Sementara itu dari
xiv Disertasi
PENGATURAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN WILAYAH LAUT
SHERLOCK HALMES LEKIPIOUW
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
aspek perencanaan dalam hubungan dengan pengaturan tata ruang pada wilayah laut, hingga saat ini masih menimbulkan konflik dan kekosongan hukum mengingat tata ruang laut tidak secara tegas diatur, sehingga diperlukan bentuk pengaturan yang dapat menjadi acuan dalam pengaturannya. Perencanaan tata ruang itu penting karena berkaitan dengan batas wilayah perencanaan, khususnya dalam batas wilayah laut yang menjadi batasan kewenangan daerah.
Batas
wilayah perencanaan tersebut juga yang merupakan kosekuensi yuridis dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya diwilayah laut. Kedua, sebagai negara kepulauan wilayah laut memiliki makna, fungsi dan peran yang sangat penting dalam baik dalam upaya pengembangan dan penataan wilayah negara itu sendiri maupun terhadap kedaulatan yang dimilik sesuai dengan batas dan hak-hak yang melekat didalamnya. Dalam konsep yang demikian,
pengaturan wewenang pengelolaan wilayah laut
haruslah sejalan
dengan prinsip negara kepulauan dan konsep wawasan nusantara dimana wilayah laut merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari dari wilayah negara. Oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan hukum yang secara tegas dan jelas mengatur tentang pengelolaan wilayah laut dan sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya secara terpadu dan berkelanjutan guna memberikan kepastian hukum sehingga dapat meminimalisir munculnya berbagai konflik dalam pengelolaan wilayah laut. Ketiga, permasalahan hukum yang timbul baik berupa konflik kewenangan, konflik norma maupun konflik antar lembaga dalam pengelolaan wilayah laut tidak dapat dipisahkan dari permasalahan sistem hukum yang dalam hal ini berkaitan dengan (1) peraturan perundang-undangan dan (2)
xv Disertasi
PENGATURAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN WILAYAH LAUT
SHERLOCK HALMES LEKIPIOUW
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
kelembagaan dalam pengelolaan wilayah laut yang sebagian besar bersifat sektoral dan tersebar pada masing-masing bidang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan wilayah laut yang secara faktual tidak menunjukan
keselarasan
dengan
prinsip-prinsip
hukum
dan
gagasan
konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Hasil penelitian disertasi ini memberikan jawaban terhadap ketiga isu hukum yang dikedepankan diatas, sekaligus menjadi temuan antara lain sebagai berikut : 1. Dari aspek filosofis, pengelolaan wilayah laut haruslah didasarkan pada konsep negara kepulauan dan konsep tentang wawasan nusantara. Dalam konsep negara kepulauan, hakekat pengelolaan wilayah laut secara konseptual hakekat dari wilayah laut mencakup (1) aspek kewilayaan dan (2) aspek kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Kedua aspek tersebut berkaitan dengan konsep tentang kedaulatan yang merupakan erupakan entitas yang sangat penting bagi eksistensi negara itu sendiri, sehingga keseluruhan hak-hak yang melekat pada esensi kedaulatan tersebut menjadi dasar kewenangan bagi negara dalam melakukan pengelolaan terhadap wilayah negara itu sendiri termasuk wilayah laut dengan batas-batas dan segala hakhak yang dimilikinya yang didasarkan pada hukum positif maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari hukum internasional. Dalam konsep yang demikian, wilayah laut sebagai bagian dari wilayah negara merupakan satu kesatuan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Pemahaman yang demikian itulah, yang kemudian maka hakekat dari wilayah laut dalam prespektif filosofis yang mencakup
xvi Disertasi
PENGATURAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN WILAYAH LAUT
SHERLOCK HALMES LEKIPIOUW
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
didalamnya pengertian mengenai hakekat, nilai dan cara pandang dari bangsa Indonesia dalam konsep wawasan nusantara. Dengan demikian, keseluruhan hak-hak yang melekat pada esensi kedaulatan tersebut menjadi dasar kewenangan bagi negara dalam melakukan pengelolaan terhadap wilayah negara itu sendiri termasuk wilayah laut dengan batas-batas dan segala hakhak yang dimilikinya berdasarkan pada hukum positif maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari hukum internasional. 2. Secara subtsansial, prinsip-prinsip dalam pengelolaan wilayah laut mencakup (1) prinsip penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan (2) prinsip pengembangan dan penataan wilayah. Penguasaan negara terhadap sumber daya alam secara konseptual bertumpuh hak menguasai negara yang mencakup hak pengelolaan atau hak penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip penguasaan negara terhadap sumber daya alam meliputi diantaranya (1) prinsip keberlanjutan, (2) prinsip ketuhanan, (3) prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat, (4) prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat, (5) prinsip nasional/kebangsaan, dan (6) prinsip perencanaan. Sementara itu, prinsip pengembangan dan penataan wilayah bertumpuh pada konsep tentang wilayah negara sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan tentang konsep negara kepulauan yang melahirkan konsep tentang wawasan nusantara dan ciri nusantara yang menggambarkan adanya rangkain pulau-pulau dan wilayah perairan dan laut di antara pulau-pulau itu, termasuk segala isi yang
xvii Disertasi
PENGATURAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN WILAYAH LAUT
SHERLOCK HALMES LEKIPIOUW
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
terkandung di dalam air, di daratan, dan di udara di atasnya sebagai bagian dari kedaulatan atas wilayah negara kesatuan republik Indonesia. prinsip pengembangan dan penataan wilayah meliputi diantaranya (1) prinsip keterpaduan,
(2)
prinsip
desentralisasi
pengelolaan
dan
penguatan
kelembagaan, (3) pembangunan berkelanjutan, dan (4) prinsip kepastian hukum. 3. Secara konseptual wewenang merupakan konsep hukum publik dan merupakan konsep inti yang berkaitan dengan kekuasaan hukum (rechtmacht). Dalam konsep hukum publik komponen dasar wewenang terdiri dari pengaruh, dasar hukum dan konfrimitas hukum. Konsep wewenang tersebut berkaitan dengan karakter yuridis wewenang tersebut yakni atribusi, delegasi dan mandat yang menyangkut sumber mendapatkan wewenang serta batasan dan ruang lingkup wewenang itu sendiri yang meliputi materi, tempat dan waktu. Pengaturan wewang pengelolaan wilayah laut hal tersebut berkaitan dengan legalitas tindakan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur dan substansi. Setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpuh atas kewenangan yang sah, sedangkan penggunaan wewenang diluat batas-batas itu merupakan tindaka melanggar wewenang. Hasil penelitian menunjukan bahwa parameter yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengaturan wewenang pengelolaan wilayah laut. antara lain sebagai berikut (1) kaidah atau norma hukum sebagai dasar dalam perumusan norma yang didasarkan pada teori norma, (2) penggunaan konsep hukum yang berkaitan dengan teori wewenang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB); dan
xviii Disertasi
PENGATURAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN WILAYAH LAUT
SHERLOCK HALMES LEKIPIOUW
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
prinsip-prinsip hukum utamanya yang berkaitan dengan prinsip penguasaan negara terhadap SDA dan prinsip pengembangan dan penataan wilayah dalam pengeloaan wilayah laut. Dari ketiga unsur diatas, kaidah atau norma hukum sebagai dasar dalam perumusan norma dalam undang-undang sektoral haruslah didasarkan dan/atau tidak boleh bertentangan dengan teori-teori tentang norma. Norma hukum berisikan rangkaian proposisi atau konsep, oleh karena itu untuk dapat menjelasakan norma tentunya harus didasarkan pada konsep-konsep hukum (legal concept). Konsep hukum tersebut berguna dalam kaitan dengan penerapan hukum, antara lain mengenai intepretasi hukum, kekosongan hukum (leemten in het recht), antinomy, dan norma yang kabur (vege norm). Pada akhirnya dalam hubungan dengan konsep wewenang terutama berkaitan dengan wewenang pemerintahan, dalam perumusan wewenang pengelolaan pada wilayah laut, maka perlu untuk memperhatikan norma-norma pemerintahan yang berisikan asas-asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan.
xix Disertasi
PENGATURAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN WILAYAH LAUT
SHERLOCK HALMES LEKIPIOUW
