BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
RINGKASAN Berdasarkan
Pasal
184
Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004
tentang
Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 dalam bentuk Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2015 adalah berupa Pendapatan sebesar Rp. 81.456.110,00 atau mencapai 0,00 % dari estimasi pendapatan sebesar Rp. 0,00 (bersumber dari sumbangan pihak ketiga) Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 26.623.278.903 atau mencapai 93,03 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 28.618.689.000,00
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2015 dan 2014 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2015 dan 2014 Uraian PENDAPATAN Pajak Daerah Restribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN SiLPA/(SiKPA)
Anggaran Setelah Perubahan
Realis asi TA 2015 (Unaudited)
Realisasi TA 2014 (Audited)
(%)
0,00
0
81.456.110
0,00 0,00
0 0
0,00 0,00
0,00
100
81.456.110
28.618.689.000
93,03
26.623.278.903
(28.618.689.000)
92,74
(26.541.822.793)
(28.618.689.000)
92,74
(26.541.822.793)
Page - 1 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2015 dan 2014. Jumlah Aset adalah sebesar Rp. 5.824.309.745 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 18.636.000, Aset Tetap sebesar Rp. 4.504.028.245, dan Aset Lainnya sebesar Rp. 1.301.645.500. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp. 0,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp. 5.824.309.745 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 18.636.000, dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 5.805.673.745. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015 dan 2014 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015 dan 2014 Uraian
Tanggal Neraca 31 Des 2015 (Rp) 31 Des 2014 (Rp)
Aset Aset Lancar Aset Tetap Aset lainnya Jumlah Aset Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
18.636.000 4.504.028.245 1.301.645.500 5.824.309.745
Kenaikan/penurunan (Rp) % 1.704.500 3.872.089.745 0 3.870.367.245
8,38 612,73 0,00 198,08
1.704.500 3.872.089.745 3.870.385.245 3.870.385.245
8,38 200,25 198,08 198,08
0.00 18.636.000 5.805.673.745 5.824.309.745 5.824.309.745
3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
Page - 2 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah) NO 1 2
URAIAN PENDAPATAN
REF
ANGGARAN 2015
REALISASI 2015
(%)
REALISASI 2014
B.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
B.1.1.
0,00
0,00
0
0,00
3
Pendapatan Pajak Daerah
B.1.1.1.
0,00
0,00
0
0,00
4
Pendapatan Retribusi Daerah
B.1.1.2.
0,00
0,00
0
0,00
B.1.1.3.
0,00
0,00
0
0,00
B.1.1.4.
0,00
81.456.110
0
81.456.110
0,00
0,00
0
0,00
0,00
81.456.110
0
81.456.110
22.751.189.158
5 6 7
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)
8
JUMLAH PENDAPATAN (7)
9
BELANJA
10
B.2.
BELANJA OPERASI
24.635.889.000
92,35
11
Belanja Pegawai
B.2.1.1.
8.813.979.000
91,52
8.066.809.743
12
Belanja Barang
B.2.1.2.
15.821.910.000
92,81
14.684.379.415
24.635.889.000
92,35
22.751.189.158
0
0,00
13
B.2.1.
Jumlah Belanja Operasi (11 + 12)
14 15
BELANJA MODAL
B.2.2
16
Belanja Tanah
B.2.2.1.
17
Belanja Peralatan dan Mesin
B.2.2.2.
446.800.000
99,20
443.244.745
18
Belanja Bangunan dan Gedung
B.2.2.3.
3.536.000.000
96,97
3.428.845.000
19
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
B.2.2.4.
0,00
0,00
0
0,00
20
Belanja Aset Tetap Lainnya
B.2.2.5.
0,00
0,00
0
0,00
21 22
Jumlah Belanja Modal (16 s/d 20) JUMLAH BELANJA (13+21)
23
SURPLUS / DEFISIT (8-25)
24
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
B.3.
0,00
0,00
3.982.800.000
97,22
3.872.089.745
28.618.689.000
93,03
26.623.278.903
28.618.689.000
92,74
26.541.822.793
28.618.689.000
92,74
26.541.822.793
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan pokok secara keseluruhan.
Jayapura,
Januari 2016
KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Drs. FRANSISCUS X. MOTE, M.Si PEMBINA NIP. 19720222 199603 1 002
Page - 3 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA NERACA Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
URAIAN
REF
ASET
C.
ASET LANCAR
C.1 C.1.1 C.1.2 C.1.3
Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas dan Setara Kas Lainnya Investasi Jangka Pendek Piutang Dana BagiHasil Piutang Pajak Piutang Restribusi Piutang Lain-lain Persediaan
2015 (Unaudited)
2014 (Audited)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.636.000
C.1.4
Jumlah Aset Lancar (4 S/D 12)
18.636.000
INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi Non Permanen Lainnya
0,00 0,00
0,00 0,00
18
Jumlah Investasi Non Permanen (17)
0,00
0,00
19 20
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah
0,00 0,00
0,00 0,00
21
Jumlah Investasi Permanen (20)
0,00
0,00
22
Jumlah Investasi Jangka Panjang (18+21)
0,00
0,00
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan
C.2 C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6
1.211.472.000 1.075.183.245 2.217.373.000 0,00 0,00 0,00
Jumlah Aset Tetap (25 S/D 31) ASET LAINNYA Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Aset Tetap yang Rusak Aset tetap yang Dihibahkan Piutang Kelebihan Pembayaran Kas Bendahara Yang Belum Dipertanggungjawabkan Jumlah Aset Lainnya (39 S/D 48) JUMLAH ASET (13+22+32+36+48)
4.504.028.245 C.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.301.645.500 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301.645.500 5.824.309.745
Page - 4 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
NO 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 66 67 68 69 70 71 72
URAIAN
REF
2015 (Unaudited)
2014 (Audited)
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
C.4 C.4.1
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Utang Pajak Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Jangka Pendek Lainnya
C.4.2
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (53 S/D 58) JUMLAH KEWAJIBAN (56+61)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EKUITAS DANA
C.5
EKUITAS DANA LANCAR
C.5.1 C.5.1.1 C.5.1.2 C.5.1.3
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 18.636.000 0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Cadangan untuk Piutang Cadangan untuk Persediaan
73
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
C.5.1.4
0,00
74
Pendapatan yang Ditangguhkan
C.5.1.5
0,00
75
Jumlah Ekuitas Dana Lancar (70 S/D 74)
76 77 78 79
0,00 18.636.000
EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap
C.5.2. C.5.2.1
80
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)
C.5.2.2
81
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang
82
Jumlah Ekuitas Dana Investasi (78 S/D 81)
0,00
0,00 4.504.028.245 1.301.645.500
0,00
0,00 5.805.673.745
83 84
JUMLAH EKUITAS DANA (69+77)
5.824.309.745
85
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (65+84)
5.824.309.745
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan pokok secara keseluruhan
Jayapura,
Januari 2016
KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Drs. FRANSISCUS X. MOTE, M.Si PEMBINA NIP. 19720222 199603 1 002
Page - 5 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi adalah : 1. Laporan Realisasi Anggaran; 2. Neraca; 3. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2015 merupakan laporan keuangan yang pertama disusun, dan akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan Tahun berikutnya. Nilai Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2015 disajikan berdasarkan Neraca per 31 Desember 2014 yang telah dilakukan penelusuran ulang terkait hasil inventarisasi dan temuan BPK-RI atas laporan-laporan keuangan tahuntahun sebelumnya. Dalam proses pengumpulan data yang dilakukan, disadari bahwa masih ada kemungkinan informasi yang terlewat, oleh karena itu kami tidak menutup kemungkinan dikemudian hari terdapat data yang belum tersajikan dalam Neraca ini, maka akan disesuaikan (adjustment) ke tahun buku berikutnya. Laporan keuangan ini disusun dan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua sebagai pertanggungjawaban pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2015 yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dan sistem pengendalian intern yang memadai, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page - 6 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
1.
DASAR HUKUM Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2015 disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut: 1)
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3)
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua; 4)
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355); 6)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503); 7)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
8)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana telah mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015;
Page - 7 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
13) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015; 14) Peraturan Gubernur
Provinsi Papua Nomor 01 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015; 15) Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015. 2.
IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Keuangan Kantor Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2015 disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2015 pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua yang meliputi perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan pelaksanaan anggaran. Tujuan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari: a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara periodik. b. Manajerial Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana. c. Transparansi Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang baik.
3.
CIRI DASAR AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH Akuntansi keuangan pemerintah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan akuntansi komersial, yaitu :
Page - 8 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
1) Tidak bertujuan untuk mengukur laba Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,
sehingga
harus memberikan
informasi
keuangan
mengenai sumber-sumber yang digunakan untuk pelayanan dan dari mana sumber-sumber tersebut diperoleh. 2) Tidak ada kepentingan pemilik Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak memiliki kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan. Bila aset melebihi hutang, maka kelebihan tersebut tidak dapat dibagikan kepada rakyat sebagaimana layaknya badan usaha komersial yang membagikan dividen pada akhir Tahun buku. 3) Adanya akuntansi anggaran Akuntansi Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah mencakup akuntansi
atas estimasi pendapatan, apropriasi, estimasi pendapatan yang dialokasikan, otorisasi kredit anggaran (allotment) serta realisasi pendapatan dan belanja untuk pembuatan laporan yang menunjukkan dan membuktikan ketaatan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran (allotment) dan peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran yang berlaku. 4.
KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-
kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan
akuntansi
yang
penting
yang
digunakan
dalam
penyusunan Laporan Keuangan Kantor Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua adalah sebagai berikut: 1) Piutang/tagihan ke pihak ketiga dinilai dengan nilai nominalnya dan tidak dibentuk dana cadangan penghapusan piutang yang tidak tertagih. Piutang pajak dan retribusi yang diakui adalah yang sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT). Piutang Deviden diakui jika sudah ada pengumuman pembagian dividen melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 2) Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi,
Page - 9 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
berdasarkan hasil inventarisasi fisik, dan dinilai dengan biaya perolehan yang terakhir diperoleh (harga pembelian terakhir). 3) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Inventasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehannya.
Sedangkan untuk Inventasi Jangka Panjang yang bersifat
permanen seperti Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dicatat sebesar biaya perolehannya jika kepemilikan lebih kecil dari 50%, sedangkan untuk kepemilikan diatas 50% menggunakan metode ekuitas. 4)
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
5) Penghapusan aset tetap dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
Nyata-nyata rusak, tidak dapat digunakan dan tidak dapat diperbaiki lagi untuk menjalankan fungsinya.
Hilang, dengan dukungan dokumen laporan dari pihak yang berwajib.
Penghapusan aset tetap dari pembukuan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
6) Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
Konstruksi
dalam
pengerjaan
merupakan
aset
yang
dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan dinilai sebesar biaya perolehan.
Page - 10 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
5.
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN ANGGARAN 2015 SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:
No.
Uraian
1.
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)
2.
Anggaran Sebelum Perubahan
Anggaran Sesudah Perubahan
Bertambah (Berkurang)
%
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
28.080.956.000 7.665.956.000 7.665.956.000 20.415.000.000 989.790.000 15.488.510.000 3.936.700.000 28.080.956.000
28.618.689.000 7.718.689.000 7.718.689.000 20.900.000.000 1.095.290.000 15.821.910.000 3.982.800.000 (28.618.689.000)
537.733.000 52.733.000 52.733.000 485.000.000 105.500.000 333.400.000 46.100.000 537.733.000
1,91 0,69 0,69 2,38 10,66 2,15 1,17 1,91
Pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015, sedangkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2015. APBD tersebut dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 yang disahkan pada tanggal 11 Februari 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA-P) yang disahkan pada tanggal tanggal 26 September 2015. Berikut ini uraian penjelasan tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 sesudah perubahan: a.
Pendapatan Anggaran Pendapatan sesudah perubahan sebesar Rp. 0,00 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 0,00, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 0,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Sumbangan Pihak Ketiga/SP3) sebesar Rp .0,00.
Page - 11 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
b.
Belanja Anggaran Belanja sesudah perubahan sebesar Rp. 28.618.689.000 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 8.813.979.000, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 15.821.910.000 dan Belanja Modal sebesar Rp. 3.982.800.000.
c.
Surplus/Defisit Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 sesudah perubahan mengalami DEFISIT sebesar Rp. 28.618.689.000 yang merupakan selisih antara total Pendapatan sebesar Rp. 0,00 dengan total Belanja sebesar Rp. 28.618.689.000.
6.
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN ANGGARAN 2015 DAN TAHUN ANGGARAN 2014 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2015 Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2014, disajikan sebagai berikut:
No.
Uraian
1.
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)
2.
Anggaran TA 2015
Anggaran TA 2014
Naik (Turun) Jumlah %
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
7.718.689.000
795.643.000
11
1.095.290.000 15.821.910.000 3.982.800.000 28.618.689.000
175.605.000 3.514.360.000 3.710.035.000 8.195.643.000
19 29 1.360 40
Berikut ini uraian penjelasan tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 sesudah perubahan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2014: a.
Pendapatan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 0,00 terdiri dari: (1) Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 0,00; (2) Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 0,00; dan (3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (sumbangan pihak ketiga/SP3) sebesar Rp. 0,00. Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 0,00, mengalami kenaikan/penurunan
Page - 12 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
sebesar Rp. 0,00 atau 0 % dari jumlah anggaran Pendapatan tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 0,00. b. Belanja Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 28.618.689.000. terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 24.635.889.000; Belanja Modal sebesar Rp. 3.982.800.000. Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 20.423.046.000 mengalami kenaikan sebesar 40 % atau sebesar Rp. 8.195.643.000 jika dibandingkan dengan jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 20.423.046.000. c. Surplus/Defisit Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 mengalami defisit sebesar Rp. 28.618.689.000 yang merupakan selisih antara total Pendapatan sebesar Rp.0,00, dengan total Belanja sebesar Rp. 28.618.689.000. Jumlah defisit Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 28.618.689.000, mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.195.643.000 atau 40 % jika dibandingkan dengan defisit Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 20.150.281.000.
B.
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1 Pendapatan
Realisasi
Realisasi Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Biro Humas dan Protokol
Pendapatan
Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp. 0,00. Pendapatan
Rp.
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
81.456.110
Uraian
1 2 3
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan yang Sah Jumlah Pendapatan
Anggaran 2015
Realisasi 2015
(Rp)
(Rp) 0,00
%
Realisasi 2014 (Rp)
Anggaran
Kontribusi
0
100
81.456.110
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0
100
81.456.110
0,00
Page - 13 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
B.1.1 Pendapatan Asli Daerah Realisasi
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp.
Pendapatan
81.456.110 atau 100 % dari anggarannya sebesar Rp. 0,00. Bila dibandingkan
Asli Daerah Rp.
realisasi PAD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 0,00 maka terjadi kenaikan
81.456.110
sebesar Rp. 81.456.110 atau 100%. Rincian Pendapatan Asli Daerah dapat di jelaskan sebagai berikut: Uraian
Anggaran 2015
Realisasi 2015
(Rp)
(Rp)
% Anggaran
Realisasi 2014 Kontribusi
(Rp)
1 Pajak Daerah
0,00
0,00
0
0
0,00
2 Retribusi Daerah
0,00
0,00
0
0
0,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
0,00
0,00
0
0
0,00
4 Lain-lain PAD yang Sah (SP3)
0,00
0
100
81.456.110
0,00
0
100
81.456.110
3
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
B.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp.
Pendapatan
0,00 atau 0 % dari anggarannya sebesar Rp. 0,00 dan 0% dari realisasi Tahun
Pajak Daerah
Anggaran 2015 yang mencapai Rp. 0,00.
Rp. 0,00
Rincian Pendapatan Pajak Daerah dapat di jelaskan sebagai berikut: Uraian 1 2 3
Anggaran 2015
Realisasi 2015
(Rp)
(Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
%
Realisasi 2014
Anggaran
Kontribusi
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00 0,00
4
Pajak Air Permukaan
0,00
0,00
0
0
5
Pajak Air Bawah Tanah
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah
(Rp)
0,00
B.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Realisasi
Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0 % dari
Pendapatan
anggarannya sebesar Rp. 0,00 dan 0 % dari realisasi Tahun Anggaran 2015
Retribusi Daerah
yang mencapai Rp. 0,00
Rp. 0,00
Page - 14 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
Uraian
Anggaran 2015
Realisasi 2015
(Rp)
(Rp)
%
Realisasi 2014
Anggaran
Kontribusi
(Rp)
1
Retribusi Jasa Umum
0,00
0,00
0
0
0,00
2
Retribusi Jasa Usaha
0,00
0,00
0
0
0,00
3
Retribusi Perizinan Tertentu
0,00
0,00
0
0
0,00
4
Retribusi Pelayanan Kesehatan
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
Jumlah Retribusi Daerah
B.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 81.456.110 atau
Realisasi LainLain
100 % dari anggarannya sebesar Rp. 0,00. Pendapatan berupa lain-lain
Pendapatan
pendapatan mempunyai kontribusi sebesar 100 % dari total realisasi
Asli Daerah
pendapatan lain-lain PAD yang sah.
yang Sah Rp.
Uraian
81.456.110
Anggaran 2015
Realisasi 2015
(Rp)
(Rp)
%
Realisasi 2014
Anggaran
Kontribusi
(Rp)
1
Jasa Giro
0,00
0,00
0
0
0,00
2
Pendapatan Bunga
0,00
0,00
0
0
0,00
3
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
0,00
0,00
0
0
0,00
4
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
0,00
0,00
0
0
0,00
5
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
0,00
0,00
0
0
0,00
6
Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)
0,00
0
98,76
80.450.000
7
Lain-lain Pendapatan
0,00
0
1,24
1.006.110
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah
0,00
0
100
81.456.110
B.2. Belanja Realisasi Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Biro Humas dan Protokol Realisasi Belanja
Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp. 26.623.278.903
Rp.
atau 93.03 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 28.618.689.000.
26.623.278.903
Rincian Belanja dapat diuraikan sebagai berikut : Uraian 1
Belanja Operasi
2
Belanja Modal Jumlah Belanja
Anggaran 2015 (Rp)
Realisasi 2015 (Rp)
% Anggaran
Kontribusi
Realisasi 2014 (Rp)
24.635.889.000
92,35
85,46
3.982.800.000
97,22
14,54
22.751.189.158 3.872.089.745
28.618.689.000
93,03
100
26. 623.278.903
Page - 15 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
B.2.1 Belanja Operasional Realisasi
Belanja Operasi adalah pengurangan Ekuitas Dana Lancar Satuan Kerja
Belanja
Perangkat Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional Satuan Kerja
Operasional Rp.
Perangkat Daerah Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua dalam
22.751.189.158
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Belanja Operasional Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp. 22.751.189.158 atau 92,35 % dari anggaran sebesar Rp. 24.635.889.000. Rincian Belanja Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut : Uraian 1 2
Anggaran 2015 (Rp)
%
Realisasi 2015 (Rp)
Anggaran
Kontribusi
Realisasi 2014 (Rp)
Belanja Pegawai
8.813.979.000
91,52
35,46
8.066.809.743
Belanja Barang
15.821.910.000
92,81
64,54
14.684.379.415
24.635.889.000
92,35
100
22.751.189.158
Jumlah Belanja Operasi
B.2.1.1. Belanja Pegawai Belanja
Belanja Pegawai adalah Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pegawai
untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada Satuan
Rp. 8.066.809.743
Kerja Perangkat Daerah. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp. 8.066.809.743 atau 91,52 % dari anggarannya sebesar Rp. 8.813.979.000. Realisasi Belanja Pegawai mempunyai kontribusi yang signifikan kepada Belanja Operasi sebesar 35,46%. Uraian
Anggaran 2015 (Rp)
Realisasi 2015 (Rp)
%
Realisasi 2014 (Rp)
Anggaran
Kontribusi
88,11
48,61
3.921.367.855
1
Gaji dan Tunjangan
4.450.655.000
2
Tambahan Penghasilan PNS
3.268.034.000
93,33,
37,81
3.050.151.888
3
Belanja Penerimaan lainnya Biaya Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Pajak Daerah Biaya Pelaksanaan Otonomi Khusus
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
100
11,15
899.450.000
100
2,43
195.840.000
0
0
0,00
91,52
100
8.066.809.743
4 5 6 7
Honorarium PNS
899.450.000
8
Honorarium Non PNS
195.840.000
9
Uang Lembur Jumlah Belanja Pegawai
0,00 8.813.979.000
0,00
B.2.1.2 Belanja Barang Belanja Barang Rp.
Belanja Barang adalah pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat di
Page - 16 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
14.684.379.415
golongkan sebagai aktiva tetap. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp. 14.684.379.415 atau 92,81% dari anggarannya sebesar Rp. 15.821.910.000. Realisasi Belanja Barang mempunyai kontribusi yang paling besar kepada belanja Operasi sebesar 64,54%. Uraian
2
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Belanja Bahan/Material
3
Belanja Jasa Kantor
4
Belanja Premi Asuransi
5
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1
18
Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja Perjalanan Dinas Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Perjalanan Pindah Tugas Belanja Pemulangan Pegawai
19
Belanja Pemeliharaan
20
Belanja Jasa Konsultansi Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26
Belanja Penunjang Kegiatan KDH/WKDH Belanja Penunjang Kegiatan Raimuna Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat Belanja Jasa Jumlah Belanja Barang
Anggaran 2015 (Rp)
Realisasi 2015 (Rp)
% Anggaran
Kontribusi
Realisasi 2014 (Rp)
319.360.246
96,70
2,10
308.827.146
223.095.000
1,50
219.770.000
8.328.290.000
98,51 87,85
49,82
7.316.399.050
0,00
0
0
0,00
265.750.000
96,92
1,75
257.553.235
1.830.600.000
99.84
12,45
1.827.750.450
133.740.000
100
0,91
133.740.000
728.800.000
98,71
4,90
719.393.890
0
0
0,00
542.565.000
98,30
3,63
533.340.000
201.730.000
97,98
1,35
197.646.440
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
2.923.729.754
97,42
19,40
2.848.258.204
0
0
0,00
189.250.000
99,08
1,28
187.500.000
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.000.000
99.41
0,91
134.200.000
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15.821.910.000
0
0
0,00
92,81
100
14.684.379.415
Page - 17 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
Belanja Modal
B.2.2.Belanja Modal
Rp.
Belanja Modal adalah pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di
3.872.089.745
gunakan untuk perolehan asset tetap atau asset lainnya untuk keperluan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp. 3.872.089.745 atau 97,22% dari anggarannya sebesar Rp. 3.982.800.000. Rincian Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 Anggaran 2015 (Rp)
Uraian 1
Belanja Tanah
2
Belanja Peralatan dan Mesin
3
Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya
4 5
Realisasi 2015 (Rp)
Realisasi 2014 (Rp)
Anggaran
Kontribusi
0
0
446.800.000
99,20
11,45
443.244.745
3.536.000.000
96,97
88,55
3.428.845.000
0,00
Jumlah Belanja Modal
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
97,22
100
3.872.089.745
3.982.800.000
B.2.2.1 Belanja Modal Tanah Belanja
Realisasi
Belanja
Modal
1.211.472.000
Tanah
1.280.000.000
Modal
atau
Tanah Tahun
sebesar
94,65
%
Anggaran dari
2015 mencapai
anggarannya
sebesar
Rp. Rp.
Rp. 0,00
Belanja ini mempunyai kontribusi kepada realisasi Belanja Modal sebesar 30,42 %. Uraian 1
Belanja
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jumlah Belanja Tanah
Anggaran 2015 (Rp)
Realisasi 2015 (Rp)
% Anggaran
Kontribusi
Realisasi 2014 (Rp)
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
B.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Modal
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2015 mencapai
Peralatan dan
Rp. 443.244.745 atau sebesar 99,20 % dari anggarannya sebesar Rp.
Mesin Rp. 443.244.745
446.800.000. Belanja ini mempunyai kontribusi kepada Belanja Modal sebesar 11,54 %. Uraian 1 2
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Anggaran 2015 (Rp)
Realisasi 2015 (Rp)
% Anggaran
Kontribusi
Realisasi 2014 (Rp)
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
379.750.000
Page - 18 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
65.700.000
99
14,82
65.500.000
82.500.000
100
18,61
82.499.395
92.000.000
98,33
20,41
90.465.000
106.600.000
98,46
23,68
104.954.350
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
99,83
22,52
99.826.000
100.000.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
0,00
0,00
0
0
10.500.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
99,20
100
443.244.745
Belanja Modal Peralatan Olah 19 Raga Belanja Modal Perlengkapan 20 Rumah Sakit Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin
446.800.000
B.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp. 3.428.845.000 atau sebesar 96,97 % dari anggarannya sebesar Rp.
Rp.
3.536.000.000. Belanja ini mempunyai kontribusi kepada realisasi Belanja Modal
3.428.845.000
sebesar 88,55 %. Uraian 1 2
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja pemeliharaan Bangunan dan Gedung Jumlah Belanja Gedung dan Bangunan
Anggaran 2015 (Rp)
Realisasi 2015 (Rp)
% Anggaran
Kontribusi
Realisasi 2014 (Rp)
2.036.000.000
99,95
59,35
2.034.995.000
1.500.000.000
92,92
40,65
1.393.850.000
3.536.000.000
96,97
100
3.428.845.000
B.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2015 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
mencapai Rp. 0,00 atau sebesar 0% dari anggarannya sebesar Rp.0,00. Belanja ini mempunyai kontribusi yang paling besar kepada realisasi Belanja
Page - 19 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
Jaringan
Modal sebesar 0%.
Rp. 0,00 Uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan 2 Konstruksi Jembatan Belanja Modal Pengadaan 3 Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan 4 Instalasi Listrik dan Telepon Belanja Modal Pengadaan 5 dan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Belanja Modal Pengadaan 6 Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Jumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 1
Anggaran 2015 (Rp)
Realisasi2015 (Rp)
% Anggaran
Kontribusi
Realisasi 2014 (Rp)
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
B.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 0,00
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp. 0,00 atau sebesar 0% dari anggarannya sebesar Rp. 0,00. Belanja ini mempunyai kontribusi kepada realisasi Belanja Modal sebesar 0%. Uraian Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan 2 Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan Belanja Modal Pengadaan 3 Hewan/Ternak dan Tanaman Belanja Modal 4 Study/Perencanaan Teknis Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya 1
Anggaran 2015 (Rp)
Realisasi2015 (Rp)
% Anggaran
Kontribusi
Realisasi 2014 (Rp)
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
B.3 Surplus/Defisit Defisit Rp. 26.541.822.793
Berdasarkan hasil realisasi total Pendapatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.81.456.110 dan realisasi total belanja Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 26.623.278.903 maka Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua mengalami DEFISIT (Pendapatan lebih kecil dari belanja) sebesar Rp. 26.541.822.793.
Page - 20 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA C.1. Aset Lancar Aset Lancar
Aset Lancar merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
Rp .18.636.000
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Rincian Aset Lancar Tahun 2015(Unaudited) sebagai berikut (dalam Rupiah): 2015 (Unaudited)
URAIAN
2014 (Audited)
4
0,00
0,00
0,00
0
5
Piutang Pajak
0,00
0,00
0,00
0
6
Piutang Retribusi
0,00
0,00
0,00
0
7
Piutang Lain-lain
0,00
0,00
0,00
0
8
Piutang Dana Bagi Hasil
0,00
0,00
0,00
0
9
Persediaan
18.636.000
1.704.500
(8,34)
18.636.000
1.704.500
(8,34)
2 3
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
JUMLAH ASET LANCAR
Pengeluaran Rp. 0,00
(%)
Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas dan Setara Kas Lainnya Investasi Jangka Pendek
1
Kas di Bendahara
Naik/(Turun) Jumlah
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca. Jumlah tersebut terdiri dari: Tabel11 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
No 1 2
Jenis Jumlah
Tahun 2014 Rp Rp Rp
Tahun 2013 -
Rp Rp Rp
-
Kas di Bendahara Pengeluaran TA. 2015 tersebut keseluruhannya telah disetor ke Rekening Kas Daerah sampai dengan bulan desember tahun 2015. Bukti setoran atas saldo kas bendahara pengeluaran tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran.
Page - 21 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2015 dan
Penerima Rp. 0,00
2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,00. yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Daerah Pajak dan Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca. Jumlah tersebut terdiri dari: Tabel12 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
No
Jenis
Tahun 2014
12-
Rp Rp Rp
Jumlah
Tahun 2013 -
Rp Rp Rp
-
C.1.3 Kas dan Setara Kas Lainnya Kas
dan
Setara
Lainnya Rp. 0,00
Kas
Saldo Kas dan Setara Kas Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp. 0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca. C.1.4 Persediaan Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing
Persediaan
adalah sebesar Rp. 18.636.000 dan Rp. 20.340.500 . Persediaan merupakan
Rp. 18.636.000
jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 20 RincianPersediaan Uraian
TA 2015 (Unaudited)
TA 2014 (Audited)
ATK
3.678.000
Alat Listrik
0
0
Bahan Baku Bangunan
0
0
Suku Cadang Sarana Mobilitas
0
0
Page - 22 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
Obat-Obatan
0
0
Bahan Kimia
0
0
Alat Kesehatan
0
0
Bahan Bakar
0
0
Cetakan
14.958.000
Bahan Makanan Pokok
0
0
Campuran
0
0
Alat Kebersihan
0
0
Linen
0
0
Jumlah
18.636.000
Mutasi Persediaan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2014 Mutasi tambah - Pembelian Mutasi kurang - Habis pakai Saldo per 31 Desember 2015
20.340.500 360.819.400 340.479.200 342.183.400 342.183.400 18.636.000
Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.
C.2 Aset Tetap Rp. 4.504.028.245
Aset Tetap
Saldo aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp. 4.504.028.245 dan Rp. 631.938.500 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Perhitungan Aset Tetap Biro Humas dan Protokol per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6
Klasifikasi Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap
Saldo Awal 0,00
Pengura ngan Aset 1.211.472.000 0,00
Penambahan Aset
Saldo Akhir 1.211.472.000
631.938.500
443.244.745
0,00
1.075.183.245
0,00
3.428.845.000
1.211.4 27.000
2.217.373.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
631.938.500
5.083.561.745
1.211.4 27.000
4.504.028.245
C.2.1 Tanah Tanah
Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Biro Humas dan Protokol per 31
Rp. 1.211.472.000
Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.211.472.000 dan Rp. 0,00. Terdapat kenaikan nilai sebedsar Rp. 1.211.472.000. Rincian
Page - 23 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
saldo tanah per 31 Desember 2015 terdiri dari: Tabel 22 Rincian Saldo Tanah URAIAN
TA 2015 (Unaudited)
Saldo Awal per 01 Januari 2015
TA 2014 (Audited)
0,00
Penambahan Selama Tahun 2015: 1.
Kapitalisasi Belanja Modal
2.
Reklasifikasi antar KIB
3.
Kapitalisasi KDP
1.211.472.000 0,00
0,00 1.211.472.000
0,00
0,00
Pengurangan Selama Tahun 2015: 1.
Belanja Modal menjadi KDP
0,00
0,00
2.
KDP yang Telah Selesai
0,00
0,00
3.
Hibah/Penghapusan/Reklasifikasi
0,00
0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2015
1.211.472.000
C.2.2 Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Rp. 1.075.183.245
Peralatan dan Mesin menggambarkan (seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya yang tercantum didalam Kontrak/SPK untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp. 1.075.183.245 dan Rp. 631.938.500 Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: URAIAN
TA 2015 (Unaudited)
TA 2014 (Audited)
Saldo Awal per 01 Januari 2015
631.938.500
Penambahan Selama Tahun 2015:
443.244.745
1.
Kapitalisasi Belanja Modal
443.244.745
0
2.
Kapitalisasi Belanja Barang
0
0
3.
Kapitalisasi KDP
0
0
4.
Reklasifikasi antar KIB
0
0
0
0
0
0
0
0
1.075.183.245
631.983.500
Pengurangan Selama Tahun 2015: 1. 2.
Hibah ke Masyarakat
Penyertaan Modal Belanja Modal yang Tidak Menjadi 3. Aset Saldo Akhir per 31 Desember 2015
Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 443.244.745 yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin. Sedangkan perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian adalah sebesar Rp.443.244.745. Selisih realisasi
Page - 24 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
belanja modal dengan hasil perolehan asset dari pembelian merupakan kapitalisasi asset yang perolehannya bersumber dari belanja barang namun memenuhi kriteria sebagai sebagai Peralatan dan Mesin. Sedangkan transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa: Penambahan dari pembelian 1 unit mesin Fotocopy senilai Rp. 50.050.000, 1 unit laptop pendukung mesin fotocopy senilai Rp. 22.000.000, 7 unit PC Komputer senilai Rp. 84.661.500, 3 unit printer Laserjet senilai Rp. 6.600.000, 3 unit printer Epson senilai Rp. 8.250.000, 1 unit Kamera Foto senilai Rp. 26.754.500, 1 unit Kamera Shooting senilai Rp. 57.475.000, 3 unit televisi senilai RP. 67.499.850, 1 paket aplikasi tv wall senilai Rp. 4.999.995, 1 paket jaringan komponen pendukung TV Wall senilai Rp. 9.999.550, 44 unit kursi kerja senilai Rp. 90.750.000, dan 2 unit lemari senilai Rp. 14.204.350.
C.2.3 Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan Rp. 2.217.373.000
Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Pada tahun 2015 nilai Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi merupakan nilai konstruksi, perencanaan dan pengawasan yang didasarkan pada nilai kontrak. Gedung dan Bangunan tahun 2015 sebesar Rp. 2.217.373.000 dapat dirinci sebagai berikut: URAIAN Saldo Awal per 01 Januari 2015
TA 2015 (Unaudited)
TA 2014 (Audited)
0,00
Penambahan Selama Tahun 2015:
3.428.845.000
1.
Kapitalisasi Belanja Modal
3.428.845.000
0,00
2.
Kapitalisasi Belanja Barang
0,00
0,00
3.
Kapitalisasi KDP
0,00
0,00
Pengurangan Selama Tahun 2015:
1.211.472.000
1.
Belanja Modal menjadi KDP
0,00
0,00
2.
KDP yang Telah Selesai
0,00
0,00
3.
Hibah ke Masyarakat
0,00
0,00
1.211.472.000
0,00
0,00
0,00
2.217.373.000
0,00
4.
Reklasifikasi antar KIB Belanja Modal yang Tidak Menjadi 5. Aset Saldo Akhir per 31 Desember 2015
Page - 25 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
Realisasi Belanja dalam rangka perolehan asset gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 3.428.845.000 yang merupakan belanja modal gedung dan bangunan. Terdapat perbedaan antara Perolehan Gedung dan Bangunan dari pembelian dengan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.211.472.000. perbedaan sebesar Rp. 1.211.472.000 direklasifikasi antar KIB ke Tanah. C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 0,00
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. URAIAN
TA 2015 (Unaudited)
TA 2014 (Audited)
Saldo Awal per 01 Januari 2015 Penambahan Selama Tahun 2015: 1.
Kapitalisasi Belanja Modal
0,00
0,00
2.
Kapitalisasi Belanja Barang
0,00
0,00
3.
Kapitalisasi KDP
0,00
0,00
4.
Reklasifikasi antar KIB
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pengurangan Selama Tahun 2015: 1.
Belanja Modal menjadi KDP
2.
Hibah ke Masyarakat Belanja Modal yang Tidak Menjadi 3. Aset Saldo Akhir per 31 Desember 2015
C.2.5
Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp.0,00 Aset Tetap Lainnya Rp.0,00
dan Rp.0,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. URAIAN
TA 2015 (Unaudited)
TA 2014 (Audited)
Saldo Awal per 01 Januari 2015 Penambahan Selama Tahun 2015: 1.
Kapitalisasi Belanja Modal
0,00
0,00
2.
Kapitalisasi Belanja Barang
0,00
0,00
3.
Kapitalisasi KDP
0,00
0,00
4.
Reklasifikasi antar KIB
0,00
0,00
Belanja Modal menjadi KDP
0,00
0,00
Hibah ke Masyarakat Belanja Modal yang Tidak 3. Menjadi Aset Saldo Akhir per 31 Desember 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pengurangan Selama Tahun 2015: 1. 2.
Page - 26 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah
Konstruksi dalam
masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. 0,00.
Pengerjaan Rp.0,00
URAIAN
TA 2015 (Unaudited)
TA 2014 (Audited)
Saldo Awal per 01 Januari 2015 Penambahan Selama Tahun 2015: 1.
Kapitalisasi Belanja Modal
0,00
0,00
2.
Kapitalisasi Belanja Barang
0,00
0,00
3.
Kapitalisasi KDP
0,00
0,00
Pengurangan Selama Tahun 2015: 1.
Belanja Modal menjadi KDP
0,00
0,00
2.
KDP yang Telah Selesai
0,00
0,00
3.
Hibah/Penghapusan/Reklasifikasi
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2015
C.3.Aset Lain-Lain Aset Lain-Lain Rp.1.301.645.500
Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp. 1.301.645.500 dan Rp.1.301.645.500 yang merupakan barang milik daerah (BMD). Asset lainlain senilai Rp. 1.301.645.500 merupakan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh tim inventarisasi yang barangnya tidak ditemukan. Oleh karena itu, akan dilakukan pengecekan kembali atas hasil inventarisasi tersebut, termasuk didalamnya aset tetap yang dihibahkan kepada masyarakat tetapi belum ada SK Penghapusannya.
Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Uraian Aset Lain-lain
TA 2015 (Unaudited) 1.301.645.500
TA 2014 (Audited) 1.301.645.500
1.301.645.500
1.301.645.500
Jumlah
C.4. KEWAJIBAN Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan
aliran
keluar
sumber
daya
ekonomi
pemerintah. Rincian Kewajiban Tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut (dalam rupiah): URAIAN
2015 (Unaudited)
2014 (Audited)
Naik/(Turun) Jumlah (%) 0,00
1
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
0,00
0,00
2
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JUMLAH KEWAJIBAN
Page - 27 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
C.4.1.Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Pendek Rp .0,00
Kewajiban Jangka Pendek adalah hutang dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2015 terdiri dari Utang PFK dan Utang Jangka Pendek Lainnya. C.4.2. Utang Pajak (PFK) Utang PFK merupakan utang perhitungan pajak kepada fihak ketiga yang
Utang Pajak (PFK)
sampai dengan 31 Desember 2015 belum dibayarkan sebesar Rp. 0,00
Rp. 0,00
TA 2015 (Unaudited) (Unaudited)
Utang PFK PPh Ps 21
TA 2014 (Audited) 0,00
0,00
PPh Ps 22
0,00
0,00
PPh Ps 23
0,00
0,00
PPN
0,00
0,00
0,00
0,00
JUMLAH
C.3.1.2. Utang kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masingUtang kepada Pihak Ketiga Rp. 0,00
masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. 0,00 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Biro Humas dan Protokol per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: TA 2015 (Unaudited)
Uraian
TA 2014 (Audited)
Utang kepada Pihak Ketiga
0,00
0,00
Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga
0,00
0,00
C.5.EKUITAS Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Rincian Ekuitas Dana Biro Humas dan Protokol Tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut (dalam rupiah): URAIAN 1 2
EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI JUMLAH EKUITAS DANA
2015 (Unaudited)
2014 (Audited)
Naik/(Turun) Jumlah
(%)
18.636.000
20.340.500
1.704.500
91,62
5.805.673.745 5.824.309.745
1.933.584.000 1.953.924.500
3.872.086.745 3.870.385.245
33.31 33,55
Page - 28 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
C.5.1 Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar Rp. 18.636.000
Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai hutang lancar. C.5.1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
SiLPA Rp.0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan ekuitas dana lancar berupa saldo UP/TU per 31 Desember 2015. Uraian
TA 2015 (Unaudited)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggarah (SiLPA) Jumlah
TA 2014 (Audited) 0,00
0,00
0,00
0,00
Cadangan Piutang
C.5.1.2 Cadangan Piutang
Rp .0,00
Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Merupakan jumlah ekuitas dana lancar Biro Humas dan Protokol dalam bentuk piutang. Uraian
TA 2015 (Unaudited)
Cadangan Untuk Piutang Jumlah
TA 2014 (Audited) 0,00
0,00
0,00
0,00
C.5.1.3 Cadangan Persediaan Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masingCadangan Persediaan Rp .18.636.000
masing sebesar Rp. 18.636.000 dan Rp.20.340.500 . merupakan jumlah ekuitas dana lancar Biro Humas dan Protokol dalam bentuk persediaan. Uraian Cadangan Untuk Persediaan Jumlah
TA 2015 (Unaudited) 18.636.000
TA 2014 (Audited) 20.340.500
18.636.000
20.340.500
C.5.1.4 Dana yang disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek per 31 Dana yang disediakan untuk pembayaran
Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp.0,00.
hutang jangka pendek
Merupakan jumlah ekuitas dana lancar Biro Humas dan Protokol dalam bentuk
Rp .0,00
dana yang disisihkan untuk pembayaran utang jangka pendek. Uraian
TA 2015 (Unaudited)
TA 2014 (Audited)
Dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek
0,00
0,00
Jumlah
0,00
0,00
Page - 29 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
C.5.1.5. Pendapatan Yang Ditangguhkan Pendapatan Yang
Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2015 dan 2014
Ditangguhkan
masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Merupakan Pendapatan
Rp. 0,00
Daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang belum disetorkan ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2015. Uraian
TA 2015 (Unaudited)
Pendapatan yang Ditangguhkan
Jumlah
TA 2014 (Audited) 0,00
0,00
0,00
0,00
Ekuitas Dana Diinvestasikan
C.5.2. Ekuitas Dana Diinvestasikan
Rp. 5.805.673.745
C.5.2.1 Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp. 4.504.028.245
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp. 4.504.028.245 dan Rp. 631.938.500 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap. Uraian Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Jumlah
C.5.2.2 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp .1.301.645.500
TA 2015 (Unaudited) 4.504.028.245
TA 2014 (Audited) 631.938.500
4.504.028.245
631.938.500
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing
sebesar
Rp.
1.301.645.500
dan
Rp.
1.301.645.500
.
merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Aset Lainnya. Uraian Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah
TA 2015 (Unaudited) 1.301.645.500 1.301.645.500
TA 2014 (Audited) 1.301.645.500 1.301.645.500
Page - 30 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA
Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.
D.2 REKENING PEMERINTAH Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua adalah:
Bank Papua A/C 100.21.1005.06632.9 a.n. Bendahara Pengeluaran Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua
D.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN Pengangkatan pejabat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua: Jabatan 1
Pengguna Anggaran
2
Kuasa Pengguna Anggaran
3
Bendahara Pengeluaran
4
Bendahara penerimaan
NO SK
Tanggal SK -
-
Pengangkatan pejabat berdasarkan Keputusan Kepala Badan: Jabatan 1 2 3 4
NO SK
Tanggal SK
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu Pejabat Penyimpan Barang Pejabat Pengurus Barang
Page - 31 -
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (UNAUDITED)
PENUTUP 1. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 (unaudited) disusun berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri atas Laporan Realisasi Angggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 2. Laporan Realisasi Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 menunjukkan realisasi Pendapatan sebesar Rp. 81.456.110 atau 100 % dari anggarannya sebesar Rp. 0,00. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2015 terdiri dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 0,00, realisasi Restribusi daerah sebesar Rp. 0,00 dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 81.456.110. 3. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 26.623.278.903 atau 93,03 % dari anggarannya sebesar Rp. 28.618.689.000. Jumlah realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari: (1) realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 22.751.189.158 dan (2) realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 3.872.089.745. 4. Gambaran Neraca Daerah
per 31 Desember 2015 adalah Total Aset sebesar Rp.
5.824.309.745; Total Kewajiban sebesar Rp. 0,00 dan total Ekuitas Dana sebesar Rp. 5.824.309.745. Total Aset merupakan gambaran kekayaan daerah per 31 Desember 2015 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 18.636.000. Aset Tetap sebesar Rp. 4.504.028.245; dan Aset Lainnya sebesar Rp. 1.301.646.500. Total Kewajiban merupakan gambaran kewajiban per 31 Desember 2015 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 0,00; Total Ekuitas merupakan gambaran kekayaan daerah setelah dikurangi kewajiban per 31 Desember 2015 yang terdiri dari Ekuitas Lancar sebesar Rp. 18.636.000; Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 5.805.673.745. Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar tersebut di atas, maka pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2015 (unaudited) pada umumnya berjalan dengan lancar dan telah mencapai target kinerja keuangan dan pertangggungjawaban anggaran sesuai dengan yang direncanakan. Namun demikian kami juga menyadari dan perlu dipahami bersama, bahwa disamping keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kekurangan dan hambatan, yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas di masa-masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Provinsi Papua dan pengabdian pada masyarakat di Tanah Papua.
Page - 32 -