Ringkasan Eksekutif Program PTPIN

NCICD Executive Summary Version June, 2015

Ringkasan Eksekutif Program PTPIN

1. Pendahuluan Ringkasan eksekutif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang program, komponen-komponen program dan interaksi antarkomponen.

Latar belakang Kawasan pesisir Jakarta sangatlah rentan terhadap bahaya banjir. Banjir ini umumnya berasal dari hujan dengan intensitas tinggi, limpasan sungai dan, sejak 2007, banjir juga berasal dari air laut. Penyebab utama dari situasi ini adalah penurunan muka tanah yang semakin cepat, peningkatan debit sungai dari kawasan hulu dan hujan lokal yang tidak terakomodasi oleh sistem drainase yang ada. Kebutuhan akan tambahan kawasan retensi air selalu terhalang oleh keterbatasan lahan. Untuk mengelola situasi darurat ini, pada tahun 2012 JCDS 1 mengusulkan pengembangan sistem tanggul dan waduk retensi di kawasan lepas pantai. Sistem perlindungan lepas-pantai ini dicanangkan untuk menggantikan sebagian dari sistem perlindungan banjir yang berada di daratan (tanggul dan waduk), sehingga dapat menghemat daratan yang bernilai ekonomis tinggi. Master Plan PTPIN 2 pada Desember 2014 mengembangkan lebih lanjut konsep JCDS menjadi sebuah program pengembangan kawasan pesisir yang terpadu. Reklamasi lahan di laut yang diusulkan di JCDS dikembangkan lebih lanjut di Program PTPIN menjadi sebuah mekanisme pendanaan bagi pembangunan sebuah sistem perlindungan banjir berskala besar. Pulau reklamasi ini (Garuda Perkasa) juga menawarkan peluang untuk pengembangan kawasan metropolis Jakarta dan menyediakan ruang bagi pembangunan jaringan transportasi yang baru antara Tangerang dan Bekasi. PTPIN juga mengambil langkah lebih lanjut (dari JCDS) dalam pengembangan sistem air perpipaan dan penyediaan sarana sanitasi. Baik JCDS maupun PTPIN juga mengusulkan langkah lain yang bernilai yaitu menyusun rencana penyelesaian program secara bertahap yang dilengkapi dengan strategi pendanaan yang menstimulasi keterlibatan pihak swasta; tanpa memberikan tekanan berlebihan pada sumber pendanaan publik. Program PTPIN kini dihadapkan dengan keterbatasan waktu untuk mengatasi penurunan muka tanah. Tanpa usaha mitigasi apapun maka dalam rentang waktu 10-15 tahun kawasan Jakarta Utara sekarang akan berada jauh dibawah muka air laut. Keadaan ini akan mengakibatkan sistem perlindungan banjir dan waduk yang telah ada sekarang mengalami kesulitan untuk mengalirkan air secara konstan ke laut. Master Plan PTPIN dikembangkan dengan mengangkat kawasan Jakarta Utara sebagai fokus utama; namun tetap memberikan perhatian yang cukup bagi keseluruhan kota Jakarta dan kawasan hulu. 1

JCDS: Jakarta Coastal Defense Strategy (difinalisasi di 2011), Kementrian Pekerjaan Umum. PTPIN: Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara, (dikenal juga sebagai NCICD - National Capital Integrated Coastal Development, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

2

Page 1


Tujuan progam 1. Untuk mewujudkan sebuah sistem perlindungan banjir yang terintegrasi, berkesinambungan dan berjangka panjang; khususnya perlindungan terhadap banjir dari laut, sungai dan dari jaringan kanal di Jakarta Utara; 2. Untuk memulihkan keseimbangan ekologi dan hidrologi di kawasan pesisir Jakarta; 3. Untuk merevitalisasi kawasan pesisir dan memperbaiki kondisi huni bagi komunitas di area ini; 4. Untuk menyediakan peluang pengembangan ekonomi dan meningkatkan konektivitas lepaspantai; 5. Untuk memperkuat kapasitas dalam mengembangkan dan mengelola sebuah program yang teringrasi seperti PTPIN. Komponen-komponen (tahapan) utama PTPIN 1. Tahap A: perkuatan sistem tanggul laut dan sungai yang telah ada (2014-2017) 2. Tahap B: pembangunan tanggul laut lepas-pantai di bagian barat Teluk Jakarta (2018-2025) 3. Tahap C: pembangunan tanggul laut lepas-pantai di bagian timur Teluk Jakarta (setelah 2025)

Tiga tahapan Program PTPIN

Mengingat penurunan muka tanah yang berkemungkinan besar masih terus berlanjut, maka Tahap A PTPIN akan menjadi solusi jangka pendek untuk mempertahankan keamanan (terhadap banjir) di Jakarta Utara dengan memperkuat sistem tanggul yang telah ada. Strategi pengembangan Tahap B dan C yang lebih terperinci akan diselesaikan dalam 2 tahun ke depan, sebelum pengambilan keputusan (mengenai pelaksanaannya) yang akan diambil pada tahun 2017. Keputusan ini akan diambil dengan mempertimbangkan hasil pengamatan penurunan muka tanah dan analisa rencana pengusahaan (business case) yang terbaru. Adalah hal yang esensial untuk mendesain PTPIN dengan cara yang fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan di masa medatang. Komponen-komponen (dan rangkaian sub-komponen yang paling relevan) dari PTPIN disajikan pada diagram di bawah ini. Diagram ini juga memuat: penyelarasan dengan Tahap B dan C, program pengendalian Hilir-Hulu, pengembangan 17 pulau di DKI, dll.

Page 2


Komponen-komponen Program PTPIN PTPIN Tahap A

PTPIN Tahap B

PTPIN Tahap C

Interaksi

Perkuatan tanggul laut dan sungai

Tanggul lepaspantai Barat

Tanggul lepaspantai Timur

Mitigasi penurunan muka tanah

Pengintegrasian dengan sistem pompa dan polder

Reklamasi lahan & pengembangan kawasan kota berbatas-perairan

Pengembangan zona ekonomi

Perbaikan kualitas air permukaan

Perelokasian penduduk

Infrastruktur pengelolaan air

Pengembangan pelabuhan

Usaha perbaikan di kawasan hulu & hilir

Pengintegrasian dengan infrastruktur perkotaan

MRT, jalan kota, jalan tol & jembatan

Perelokasian penduduk & revitalisasi kawasan huni

Pengembangan pembangkit energi

Pengembangan pulau-pulau DKI17

Pengembangan Tangerang dan Bekasi

Usaha-usaha non-fisikal (non-struktural)

2. Tahap A Program PTPIN Para pemangku kepentingan telah menyepakati bahwa implementasi Tahap A perlu dilakukan dengan segera mengingat urgensi bahaya banjir dari laut. Untuk itu, rangkaian kegiatan yang dimuat dalam Tahap A harus dilihat sebagai ‘no-regret measure’ dan diberikan prioritas utama. Tahap A ditargetkan untuk selesai di tahun 2017, sedangkan perkuatan bagian-bagian tanggul yang paling lemah akan didahulukan dan ditargetkan untuk selesai di tahun 2016. Realisasi Tahap A akan dilakukan di bawah pengelolaan dan pengawasan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Kementerian PUPR) dan DKI Jakarta. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS CC) dan Dinas Tata Air DKI Jakarta akan bertindak sebagai instansi pelaksana mengatasnamakan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kementerian PUPR akan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan desain teknis perlindungan banjir; yang juga akan mengoptimasi dan memastikan bahwa persyaratan yang ada sudah dipenuhi oleh desain tersebut. Sedangkan, DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk mengintegrasikan kebutuhan pengembangan perkotaan dan kebutuhan komunitas pesisir (akses yang lancar menuju laut) ke dalam desain teknis. Berdasarkan trace indikatif, sistem tanggul akan dikembangkan melalui kolaborasi antara pihak pemerintah dan pihak swasta. Tanggul stage A meliputi sistem tanggul laut sepanjang 66.696 m (3.967 m di tangerang, 52.517 m di DKI dan 10.211 m di Bekasi) serta tanggul sungai sepanjang 28.438 m di DKI.

Page 3


Tanggul ini akan direalisasikan sepanjang 35.784 m menggunakan APBN dan APBD tahun 2015-2017. Sedangkan, 59.351 m akan direalisasikan oleh 16 pihak swasta yang dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR dan Pemerintah DKI Jakarta. Pengembangan ini akan didasarkan pada kriteria desain dan konseptual desain.

Jalur tanggul di Tahap A (bagian tengah)

3. Tahap B & C Program PTPIN Tahap B dan C memiliki tingkat urgensi yang sama, namun memiliki tenggat waktu pelaksanaan yang lebih panjang daripada tahap A. Keputusan-keputusan terkait dengan desain akhir, pendanaan & pembiayaan dan tender Tahap B dan C akan diambil di akhir tahun 2017 dan harus dipersiapkan dengan baik. Pengambilan keputusan ini akan mempertimbangkan analisa perkiraan penurunan muka tanah yang terbaru (dan implementasi usaha pengurangan penurunan muka tanah) dan hasil dari analsisa rencana pengusahaan yang terkini. Rapat Koordinasi Kementerian pada 9 Desember 2014 memutuskan bahwa sebuah program desain dan penelitian harus dipersiapkan dan dilaksanakan untuk menvalidasi Master Plan dari Tahap B & C Program PTPIN, untuk mengembangkan Master Plan menjadi sebuah rancangan acuan dan untuk mengembangkan alternatif-alternatif terkait proses pelaksanaannya.

Page 4


Tahap B & C Tanggul dan waduk lepas-pantai Solusi utama: tanggul, waduk retensi dan pompa Sungai dan kanal dapat mengalirkan air melalui gravitasi

Kualitas air perlu ditingkatkan untuk mencegah perairan yang hitam dan kotor

Muka air diturunkan 22,5 m dengan pompa

100 km2 waduk retensi: sumber air potensial untuk penyediaan air bersih

Ruang pengembangan Garuda Perkasa, jalan tol, dll.

Jangka waktu perencanaan dan pelaksanaan Tahap B & C akan tergantung pada pola dan kecepatan penurunan muka tanah. Dengan menggunakan asumsi penurunan muka tanah tahunan sebesar 7,5 cm, maka tanggul lepas-pantai harus dapat menutup bagian barat Teluk Jakarta di antara tahun 2025-2030. Untuk itu, pengambilan keputusan investasi dan pelaksanaan tahapan ini harus dilakukan di akhir tahun 2017 atau sebelumnya. Hal ini berhubungan dengan durasi pembangunan tanggul lepas-pantai (Tahap B) yang akan memakan waktu setidaknya 7 sampai 8 tahun. Konstruksi akan dimulai pada 2018 dan pengambilan keputusan final (go/no-go) akan diambil di akhir tahun 2017. Master Plan Program PTPIN saat ini membutuhkan koordinasi desain dan elaborasi rencana Tahap B dan C, termasuk rincian lebih lanjut mengenai rencana pendanaan, pembiayaan, investasi dan pengadaan. Program ini akan dirancang agar dapat memaksimalkan penanaman modal swasta dan memungkinkan terjadinya subsidi silang antara program yang mempunyai dan tidak mempunyai keuntungan (finansial) secara langsung. Selain itu, alternatif-alternatif rancangan lain juga harus dikembangkan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya efek samping atau resiko yang tidak diinginkan. Proses-proses ini perlu diselaraskan dengan program pengembangan kawasan hilir dan hulu, dan dengan pelaksanaan realisasi pra-kondisi yaitu: perbaikan kualitas air dan mitigasi penurunan muka tanah. Proses-proses ini membutuhkan komunikasi yang pro-aktif dan konsisten dengan para pemangku kepentingan. Setelah rancangan dasar mendapatkan dukungan (endorsement) dari para pemangku kepentingan, maka rencana tata ruang dalam rancangan ini harus dikukuhkan di dalam revisi Perpres 54/2008 (oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang) dan di revisi Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Page 5


4. Kondisi prasyarat Mitigasi penurunan muka tanah dan perbaikan kualitas air sungai, kanal dan waduk merupakan kondisi prasyarat untuk menjamin kesuksesan Program PTPIN. Realisasi kondisi prasyarat awal ini dapat dilaksanakan pada saat yang bersamaan dengan pengembangan Program PTPIN. Kegiatan-kegiatan ini harus dilihat sebagai usaha yang memang harus diambil dan tidak dapat dihindari. Air yang tercemar bukan saja merupakan bahaya bagi ekosistem laut, namun juga bagi sungai, kanal dan waduk di kawasan daratan. Program percepatan perbaikan kualitas air (oleh PD PAL Jaya) dan program pengembangan penyediaan air perpipaan (PAM Jaya) telah dirancang, namun pelaksanaan dan pembiayaannya masih membutuhkan dukungan yang besar. Program PTPIN akan memfasilitasi pelaksanaan bagian-bagian yang relevan dari program-program tersebut; dan akan mendukung percepatan pelaksanaannya dengan menyediakan informasi mengenai pengaruh lingkungan (yang positif) dari program-program ini. Sebuah pertemuan internasional yang membahas mengenai penurunan muka tanah baru saja dihelat di Jakarta. Berdasarkan bukti dari berbagai negara, disimpulkan bahwa penyedotan air tanah merupakan penyebab utama dari penurunan muka tanah. Sekitar 3.000 sumur penyedot air tanah terdapat di Jakarta saat ini. Secara keseluruhan, sumur-sumur ini mengambil lebih dari 50 Juta m3 air tanah per tahun. Sumur-sumur ini terdapat hampir di semua bangunan, termasuk bangunan pemerintah pusat maupun daerah. Sebuah tim kerja akan dibentuk untuk menghentikan praktek penyedotan air tanah, yang akan dimulai dari kantor milik Pemerintah DKI Jakarta. Pada saat yang bersamaan, jaringan suplai air perpipaan harus dikembangkan dengan menambah setidaknya 1 juta sambungan domestik baru.

5. Hubungan dengan upaya Hilir-Hulu Tujuan utama dari pengkombinasian Program PTPIN dan Program Hilir-Hulu adalah untuk mengendalikan banjir di Jakarta yang berasal dari limpasan sungai dan kanal dan dari laut. Rapat Koordinasi Kementerian pada 9 Desember 2014 menyimpulkan bahwa Program PTPIN akan diselaraskan dengan upaya-upaya Hilir-Hulu yang sedang dan akan dilaksanakan. Kombinasi antara penurunan muka tanah yang cepat di kawasan hilir dan peningkatan debit sungai dari kawasan hulu (dari 480 m3/s menjadi 720 m3/s atau lebih) menciptakan sebuah urgensi untuk pengambilan upaya pengalihan dan penampungan air untuk mencegah kebanjiran di Jakarta; khususnya yang disebabkan oleh hujan dan/atau debit puncak sungai. Upaya-upaya tambahan ini akan direncanakan dan diprogramkan dibawah koordinasi Kementerian PUPR dan kerjasama dengan Program PTPIN. Tahap A berfokus untuk menekan resiko banjir yang merupakan imbas dari penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut; sedangkan program Hilir-Hulu berfokus pada penanganan banjir yang disebabkan kenaikan debit sungai. Pemerintah DKI Jakarta dan Kementerian PUPR akan memegang otoritas dalam menyelaraskan Program PTPIN, pengembangan polder di Jakarta Utara, pengembangan sistem pemompaan, program pengerukan sungai dan upaya-upaya di kawasan hulu dan hilir. Pengembangan program-program ini akan dikoordinasikan dan diselaraskan secara rutin. Namun pelaksanaanya akan dilakukan secara terpisah untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan keputusan strategis. Peleburan program-program ini menjadi satu program tidaklah disarankan karena akan melahirkan sebuah program yang terlalu besar untuk dapat dikelola secara optimal.

Page 6


Pengkombinasian antara pengembangan polder dan Program PTPIN tahap A

6. Pengembangan 17 pulau di DKI Program pengembangan 17 pulau di DKI bukanlah bagian dari program PTPIN. Namun dikarenakan lokasi kedua program ini yang saling berdekatan kedua program ini perlu bersinergi. Pengembangan 17 pulau ini tidaklah secara spesifik bertujuan untuk melindungi Jakarta dari banjir yang berasal dari laut. PTPIN akan berkoordinasi secara intensif dengan pengembangan 17 pulau di DKI. Terkait dengan perencanaan tata ruang, Program PTPIN dan Program pengembangan 17 pulau di DKI akan diintegrasikan satu sama lain namun pelaksanaannya akan tetap dikelola secara terpisah.

17 islands and the indicative transportation network (draft January 2015) Sebagian dari keuntungan finansial yang diperoleh para pengembang 17 pulau di DKI akan ditujukan bagi keperluan subsidi silang untuk pengembangan prasarana publik (perumahan murah, stasiun pompa dan waduk retensi). Pengembangan 17 pulau di DKI akan diuntungkan secara langsung dengan ditingkatkannya kualitas air di Teluk Jakarta; hal ini juga merupakan salah satu dorongan untuk

Page 7


dilakukannya subsidi silang untuk perbaikan kualitas air. Selain itu, strategi media juga harus disusun untuk dapat menginformasikan publik dan para pemangku kepentingan secara secara tepat mengenai perbedaan antara Program PTPIN dan pengembangan 17 pulau di DKI.

7. Susunan kelembagaan Program PTPIN

Otoritas: Fase Desain dan Perencanaan Unit Pengelola Program (Fase Master Plan)

Otoritas: Fase Investasi dan Pelaksanaan

Otoritas: Pengelolaan Aset (Fase Pengoperasian dan Pemeliharaan)

Dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas dari Program PTPIN, maka Rapat Koordinasi Kementerian (9 Desember 2014) memutuskan bahwa sebuah otoritas khusus akan didirikan untuk mengelola pengembangan Program PTPIN. Di rapat ini juga diputuskan bahwa anggaran APBN dan APBD harus dipersiapkan untuk mendanai biaya operasional dari otoritas ini.

Di Master Plan Program PTPIN (Desember 2014), khususnya di segmen ‘strategi pelaksana’, otoritas khusus ini dirancang sebagai Badan Pengembangan yang terdiri dari: Dewan Pengarah (level kementerian), Badan Pelaksana dan Badan Usaha Strategis. Mengingat dibutuhkannya waktu ekstra (2-3 tahun) untuk perancangan dan perencanaan dari Program PTPIN, maka pendirian Badan Usaha Strategis belum dapat dilakukan sekarang. Badan Pengembangan akan didirikan dan dilengkapi dengan sebuah tim kerja (yang dikelola oleh Badan Pelaksana) yang ditugaskan untuk memastikan dihasilkannya output yang dibutuhkan di fase perancangan dan perencanaan. Otoritas ini akan berkembang secara bertahap dengan tugas dan tanggung jawab yang bertumbuh. Output dari fase perancangan dan perencanaan (Tahap B) 1. 2. 3. 4. 5.

Page 8

Desain (dasar) hidraulis dan tata ruang untuk Tahap B, basis data primer, studi dampak dan kelayakan (berfokus pada tanggul lepas-pantai dan prasarana pendukungnya) Penerimaan dari para pemangku kepentingan akan pelaksanaan Tahap B Kesiapan Tahap B terhadap pasar (pengadaan, strategi pendanaan, minat pasar) Dasar pengetahuan, kelembagaan dan hukum untuk fase investasi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan Sistem pendukung pembuatan keputusan untuk memfasilitasi keputusan investasi terkair Tahap B


•

•

Desain diselaraskan dengan upaya-upaya hulu dan hilir sungai, dengan Tahap A dan dengan pengembangan dan implementasi pengembangan 17 pulau di DKI Percepatan pelaksanaan upaya mitigasi penurunan muka tanah dan perbaikan kualitas air (sebagai prasyarat awal)

Struktur kelembagaan dari Program PTPIN akan disahkan oleh sebuah Perpres. Dikarenakan horizon jangka panjang program ini, maka akan dibutuhkan dasar hukum yang lebih tinggi dan kuat di masa mendatang. Perpres akan menetapkan: tugas, tanggung jawab, mandat, sumber finansial, sumber daya manusia, kepemimpinan dan profil staf utama pada lembaga PTPIN. Dukungan dari Pemerintah Belanda dan Korea Selatan untuk fase perancangan dan perencanaan Program PTPIN sedang dipersiapkan.

8. Topik-topik spesifik yang diangkat oleh para pemangku kepentingan Dampak lingkungan Beberapa dampak lingkungan berhasil diidentifikasi di berbagai pertemuan dengan para pemangku kepentingan. Dampak lingkungan ini meliputi: • • •

Hilangnya habitat pesisir dan transformasi menuju ekosistem air tawar Hilangnya hutan bakau Kemungkinan memburuknya kualitas air di waduk lepas-pantai setelah penutupan dengan tanggul lepas-pantai

Dampak lingkungan ini telah ditinjau secara singkat di dalam laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini menyimpulkan bahwa Program PTPIN akan memiliki dampak lingkungan (seperti yang umumnya didapati di program berskala besar). Namun dampak ini tidak akan melampaui batas yang tidak dapat diterima. Sebagai contoh, Program PTPIN akan menyebabkan hilangnya ekosistem di pesisir Jakarta Utara; namun kehilangan ini terhitung minim mengingat kualitas ekosistem yang saat ini sudah sangat buruk oleh polusi air. Selain itu pentupan Teluk Jakarta akan menciptakan ruang tampungan bagi polusi domestik dan industri, yang pada akhirnya mencegah tercemarnya air di Laut Jawa. Sedangkan hilangnya ekosistem hutan bakau (yang saat ini juga bermutu rendah) akan dapat dikompensasi dengan penanaman ulang di habitat yang lebih bersih di pesisir Garuda Perkasa. Kualitas air di waduk lepas-pantai akan buruk jika upaya mitigasi terkait perbaikan sanitasi di kawasan Jakarta tidak dilakukan. Tanpa adanya upaya ini maka pencemaran akan tetap terjadi di sungai, kanal dan waduk-waduk di kawasan daratan Jakarta. Di situasi apapun, upaya perbaikan sanitasi dan peningkatan kualitas air haruslah dilakukan untuk memperbaiki mutu lingkugan hidup dan kesehatan penduduk Jakarta. Dampak Sosial

Page 9


Setiap tahapan dari Program PTPIN akan berdampak pada komunitas di pesisir Jakarta. Sebagai contoh, perbaikan tanggul laut dan sungai (Tahap A) akan mengharuskan pemindahan penduduk di sekitar tanggul laut sekarang. Untuk itu koordinasi intensif antara ahli teknik sipil dan ahli perencanaan kota menjadi hal yang sangat penting. Dampak Ekonomi Akses dari pelabuhan nelayan (di Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pelabuhan Nizam Zachman) menuju laut lepas akan tetap terjaga dengan dibangunnya dua ship-lock. Selain itu dampak ekonomi juga akan diminimalisir dengan mengintegrasikan pemindahan kampung dan pelabuhan nelayan ke dalam Program PTPIN. Selain itu, pemindahan pembangkit energi, kabel dan sistem pipa akan dirancang di tahapan program yang berikutnya. Prasyarat hukum Program PTPIN harus memenuhi serangkaian prasyarat legislatif. Berbagai izin dan lisensi (yang perolehannya berpotensi menimbulkan kendala) akan diusahakan secepatnya untuk menghindari kemungkinan ketidaklengkapan perizinan atau penundaan pengimplementasian program. Daftar dari rangkaian izin dan lisensi ini akan menjadi input pada saat pertemuan dengan berbagai otoritas Basis Pengetahuan Nasional (National Knowledge Base) Selama ini, basis pengetahuan nasional yang relevan bagi Program PTPIN ini tidak solid dan terpisahpisah. Sejauh ini institusi yang ada hampir tidak terlibat dalam pengembangan PTPIN yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekecewaan. Untuk itu pengelolaan pengetahuan dan upaya pelibatan insitusi penelitian Indonesian menjadi penting, terutama untuk institusi sepertii PUSAIR dan Litbang KPP, dan juga untuk BPPT dan Kemenristek &Dikti yang dapat mengkoordinasi keterlibatan institusi akademis (ITB, UGM, IPB, dll).

9. Kesimpulan dan saran Pengembangan dan pengimplementasian Program PTPIN (yang dikombinasikan dengan upaya-upaya pendukung Hilir-Hulu) sangat dibutukan untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta. Program PTPIN, sebagai sebuah program berskala besar dan terpadu, juga mencakup aktifitas reklamasi lahan, restorasi lingkungan, revitalisasi kawasan perkotaan, perbaikan konektifitas transportasi dan pengembangan kawasan industri. Pelaksanaan Tahap A menjadi suatu hal yang urgen dalam menjamin keamanan terhadap banjir dari laut. Tahap B dan kemudian Tahap C juga dibutuhkan, namun dapat didetailkan sehubungan dengan efektifitas intervensi di daratan (yang merupakan bagian dari Tahap A). Dalam skenario optimis terkait penurunan muka tanah, tanggul lepas-pantai kemungkinan tidak perlu menutup Teluk Jakarta sepenuhnya. Namun, dalam skenario pesimis, tidak akan ada penyelesaian lain daripada pemindahan penduduk secara cermat. Dalam skenario yang paling realistis, penurunan muka tanah akan berlangsung secara lebih perlahan sehingga tanggul lepas-pantai (yang dicanangkan untuk dapat menutup Teluk Jakarta sewaktu-sewaktu) masih tetap akan dibutuhkan. Perancangan rinci tanggul lepas-pantai harus dapat mengakomodasi kebutuhan akan fleksibilitas ini.

Page 10


Perencanaan jangka panjang Program PTPIN ditampilkan dibawah ini. Pengambilan keputusan terkait investasi Tahap B dan C dicanangkan di akhir tahun 2017 untuk memungkinkan dimulainya penanaman modal dan kegiatan konstruksi Tahap B di tahun 2018. Road Map NCICD implementation in relation with key pre-conditions Komponen

Otoritas

Tahap A PTPIN

Kementerian PUPR & DKI

Tahap B&C PTPIN

Badan khusus PTPIN Badan Persiapan Badan Pelaksana

Upaya-upaya Hulu-Hilir

10.

Kementerian PUPR, DKI, Jabar & Banten

Mitigasi penurunan muka tanah


Peningkatan kualitas air


Pengembangan 17 pulau di DKI

DKI & Pihak Pengembang

Segmen prioritas tinggi

Segmen prioritas lebih rendah

Perancangan & Perencanaan

Perancangan upaya tambahan

Upaya urgen (sistem air perpipaan)

Operasi & Pemeliharaan

Pengambilan keputusan investasi

Investasi & Konstruksi

Implementasi upaya tambahan

Follow-up dan monitoring

Upaya-upaya urgen Penyelarasan perencanaan

Langkah ke depan

Program dengan tingkat kompleksitas tinggi dan skala besar seperti PTPIN memiliki resiko yang besar dan membutuhkan dana yang besar. Resiko dan dana dengan skala ini hanya dapat dikelola oleh lembaga yang berdedikasi dan diperkuat oleh ahli-ahli terbaik berkelas dunia. Salah satu aspek terpenting dalam Program PTPIN adalah persiapan rangkaian kontrak dengan berbagai investor internasional. Pada umumnya investor-investor ini dilengkapi dengan penasihat hukum dan keuangan terbaik. Untuk menyeimbangkan kapasitas, maka Pemerintah Indonesia perlu memperkuat posisinya dengan rancangan kelembagaan dan staf yang kompeten. Pendirian badan khusus yang mengelola pengembangan Program PTPIN akan menjadi langkah pertama dalam upaya perkuatan ini. Badan khusus ini akan mengelola perumusan rancangan teknis, hukum dan keuangan dari Master Plan PTPIN. Pada akhir tahun 2017, perumusan ini akan diselesaikan untuk dijadikan input dalam pengambilan keputusan investasi (Final Investment Decision - FID).

Page 11

Ringkasan Eksekutif Program PTPIN

Recommend Documents