Ringkasan Eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012 telah menyajikan capaian kinerja selama tahun 2012 dikaitkan dengan perencanaan kinerja untuk tahun 2012. Secara umum Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berhasil mencapai target kinerja output dan outcome. Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, capaian output Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur atas pelaksanaan kegiatan dalam program pemeriksaan dan pengawasan termasuk non PKPT adalah sebesar 100,88%, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 100,00%. Sedangkan capaian outcome atas kegiatan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP serta capaian outcome atas kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk tahun 2012 secara rata-rata capaiannya sebesar 109,12%, meningkat jika dibandingkan dengan capaian outcome tahun 2011 sebesar 102,11%. Berdasarkan capaian output kegiatan pengawasan sebesar 100,88% dan capaian kinerja program / outcome sebesar 109,12% maka kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikategorikan “Memuaskan”. Terkait dengan hasil capaian kinerja output dan outcome tersebut, dalam LAKIP ini juga telah diidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, dan masih berpotensi untuk ditingkatkan kinerjanya beserta langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun berikutnya. Selain itu dalam penyusunan LAKIP 2012 ini telah diupayakan mengidentifikasi seluruh biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk pemeriksaan dan pengawasan sebanyak 573 buah laporan. Dana yang digunakan berjumlah Rp13.016.670.332,00 atau 96,26% dari anggaran DIPA Perwakilan yang disediakan di Tahun 2012 sebesar Rp13.522.907.000,00 (setelah diperhitungkan potongan anggaran) sesuai dengan target yang ditetapkan Kepala BPKP tanggal 18 Juli 2012 yaitu 96,12%. Realisasi anggaran seluruhnya jika ditambahkan dengan realisasi biaya dropping BPKP pusat sebesar Rp604.534.900,00 dan mitra kerja sebesar Rp1.703.771.888,00 menjadi sebesar Rp15.324.977.120,00. Dengan angka tersebut, rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan satu kegiatan pengawasan adalah sebesar Rp9.641.133,00 dengan kisaran antara Rp2.090.000,00 sampai dengan Rp44.169.000,00.
i
Analisis efisiensi menunjukkan bahwa secara umum penggunaan dana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi NTT tahun 2012 telah berjalan efisien.
Analisis
penggunaan dana menunjukkan bahwa
penggunaan dana pada tahun 2012 lebih efisien 22,73% dibandingkan rencana, namun tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2011 karena di tahun 2011 tidak memasukkan dana dropping BPKP Pusat dan dana mitra kerja. Dan analisis penggunaan HP menunjukkan penggunaan HP selama tahun 2012 lebih efisien sebesar 29,88% dibandingkan dengan rencana namun kurang efisien sebesar 0,91% dibandingkan dengan realisasi penggunaan HP tahun 2011. Meskipun demikian apabila dilihat per program dan kegiatan, belum seluruh penggunaan dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah efisien. Dan berkaitan dengan hal ini juga telah diidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, beserta langkah-langkah yang perlu dilakukan guna meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur di masa yang akan datang.
ii
Lampiran 3.d / 1 - 1
DAFTAR PEMDA YANG TELAH MEMILIKI PERKADA SPIP NO (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
NAMA PEMDA (2) Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang Kabupaten Alor Kabupaten Belu Kabupaten Ende Kabupaten Flores Timur Kabupaten Kupang Kabupaten Lembata Kabupaten Manggarai Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten Nagekeo Kabupaten Ngada Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Sikka Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara
Ket : - TW : Tepat Waktu - TTW : Tidak Tepat Waktu
NOMOR DAN TANGGAL PERDA APBD
STATUS PENETAPAN
PIHAK YANG MEMBANTU PENYUSUNAN
(3) Nomor 7 Tahun 2011 / 30-12-2012 Nomor 1 Tahun 2012 / 31-01-2012 Nomor 1 Tahun 2012 / 28-03-2012 Nomor 12 Tahun 2011 / 21-12-2011 Nomor 1 Tahun 2012 / 10-02-2012 Nomor 23 Tahun 2011 / 28-12-2011 Nomor 3 Tahun 2012 / 15-02-2012 Nomor 15 Tahun 2011 / 31-12-2011 Nomor 22 Tahun 2011 / 23-12-2011 Nomor 16 Tahun 2011 / 30-12-2011 Nomor 20 Tahun 2011 / 31-12-2011 Nomor 14 Tahun 2011 / 22-12-2011 Nomor 9 Tahun 2011 / 28-12-2012 Nomor 5 Tahun 2012 / 13-03-2012 Nomor 31 Tahun 2011 / 23-12-2011 Nomor 1 Tahun 2012 / 24-02-2012 Nomor 23 Tahun 2011 / 28-12-2011 Nomor 9 Tahun 2011 / 24-12-2011 Nomor 12 Tahun 2011 / 17-12-2011 Nomor 4 Tahun 2012 / 25-01-2012 Nomor 1 Tahun 2012 / 10-03-2012 Nomor 1 Tahun 2012 / 13-03/2012
(4) TW TTW TTW TW TTW TW TTW TW TW TW TW TW TW TTW TW TTW TW TW TW TTW TTW TTW
(4) Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri BPKP Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri BPKP Mandiri Mandiri
KETERANGAN (5)
SIMDA SIMDA SIMDA
SIMDA SIMDA SIMDA SIMDA
SIMDA SIMDA SIMDA
Lampiran 3.c / 1 - 1
BUMD BER-OPINI WTP DAN WDP TAHUN BUKU 2011 NO (1) 1 2 3 4 5 6 7 Ket :
NAMA BUMD (2) PDAM Kabupaten Flores Timur PDAM Kabupaten Manggarai PDAM Kabupaten Sikka PDAM Kota Kupang PDAM Kabupaten Kupang PDAM Kabupaten Ende PDAM Kabupaten TTS - WTP : Wajar Tanpa Pengecualian - WDP : Wajar Dengan Pengecualian
PENETAPAN STATUS (3) WTP WTP WDP WDP WDP WDP WDP
KETERANGAN (4)
Lampiran 3.b / 1 - 1
DAFTAR BUMD BERKINERJA BAIK TAHUN BUKU 2011 NO (1) 1 2 3 4 5
NAMA BUMD (2) PDAM Kabupaten Flores Timur PDAM Kabupaten Ende PDAM Kabupaten Kupang PDAM Kabupaten Manggarai PDAM Kota Kupang
PENETAPAN STATUS (3) Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat
KETERANGAN (4)
Lampiran 3.a / 1 - 1
DAFTAR OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA TAHUN 2011 NO (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ket :
NAMA PEMDA (2) Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang Kabupaten Alor Kabupaten Belu Kabupaten Ende Kabupaten Flores Timur Kabupaten Kupang Kabupaten Lembata Kabupaten Manggarai Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten Nagekeo Kabupaten Ngada Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Sikka Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara
- WDP : Wajar Dengan Pengecualian - TMP : Tidak Memberikan Pendapat
SUDAH/BELUM MENYUSUN LK
TANGGAL LKPD
(3) Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
(4) 18/04/2012 27/03/2012 Mei 09/04/2012 31/05/2012 Mei Juni 22/06/2012 Juli 19/06/2012 Mei 15/05/2012 21/06/2012 Mei Mei Juni Mei 20/04/2012 30/04/2012 14/06/2012 Mei Mei
PIHAK YANG MEMBANTU PENYUSUNAN LK (5) Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri BPKP Mandiri BPKP Mandiri Mandiri BPKP Mandiri BPKP BPKP BPKP Mandiri Mandiri BPKP BPKP BPKP Mandiri BPKP Mandiri
PIHAK YANG MEMBANTU MEREVIU LK (6) BPKP Mandiri BPKP Mandiri BPKP Mandiri Mandiri BPKP Mandiri BPKP BPKP BPKP Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri BPKP BPKP BPKP Mandiri BPKP Mandiri
OPINI BPK ATAS KETERANGAN LK (7) WDP WDP TMP WDP WDP WDP TMP TMP WDP WDP TMP WDP TMP TMP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP TMP
(8)
Lampiran 2 / 1 - 3 PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2012 DENGAN TARGET TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI NTT
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%
INDIKATOR KINERJA UTAMA
% CAPAIAN TARGET KINERJA TH 2012 SATUAN KINERJA TAHUN 2012 THD TAHUN 2014 TARGET TH 2014
Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan
%
156,25
95,00
164,47
Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
%
66,67
80,00
83,33
Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar
%
100,00
85,00
117,65
Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat
%
118,37
95,00
Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat
%
107,69
Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
%
Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Persentase hasil optimalisasi negara/daerah ditindaklanjuti
KEUANGAN
PROGRAM
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
ANGGARAN
REALISASI
SDM (OH)
%
RENCANA
REALISASI
%
65.900.000
73.971.000
112,25
282
815
289,01
404.145.000
615.381.000
152,27
1.176
2.928
248,98
578.530.000
427.287.000
73,86
1.414
1.228
86,85
124,60
756.224.000
515.430.000
68,16
1.855
1.815
97,84
95,00
113,36
43.020.000
136.780.000
317,95
174
402
231,03
100,00
80,00
125,00
0
37.636.000
100,00
29
62
213,79
%
35,00
30,00
116,67
0
77.192.000
100,00
0
1.014
100,00
pengawasan penerimaan yang
%
0,00
70,00
0,00
25.345.000
55.176.000
217,70
152
200
92,07
Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat
%
137,31
95,00
144,54
590.311.000
256.238.000
43,41
1.928
1.188
93,14
Lampiran 2 / 2 - 3
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
% CAPAIAN TARGET KINERJA TH 2012 SATUAN KINERJA TAHUN 2012 THD TAHUN 2014 TARGET TH 2014
KEUANGAN
PROGRAM
ANGGARAN
SDM (OH)
REALISASI
%
RENCANA
REALISASI
%
Terselenggaranya SPM pada Persentase IPD yang 300 IPD dan terselenggaranya melaksanakan pelayanan sesuai GG pada 75% BUMN/BUMD Standar Pelayanan Minimal
%
100,00
100,00
100,00
50.800.000
47.020.000
92,56
174
293
168,39
Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI
%
250,00
100,00
250,00
173.296.000
77.093.000
44,49
591
780
131,98
Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja
%
175,00
100,00
175,00
94.001.000
72.888.000
77,54
564
507
89,89
Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi
Kel
3,00
2,00
150,00
29.750.000
22.319.000
75,02
77
27
35,06
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/B LUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
Instansi
3,00
3,00
100,00
173.032.000
131.671.000
76,10
258
208
80,62
Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/B LUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK
Instansi
0,00
1,00
0,00
20.970.000
0
0,00
47
0
0,00
%
100,00
75,00
133,33
103.200.000
11.810.000
11,44
246
130
52,85
audit
%
90,14
75,00
120,19
533.400.000
643.019.000
120,55
2.038
1.731
84,94
Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang
%
24,00
30,00
80,00
-
-
0,00
-
-
0,00
Persentase hasil pengaduan masyarakat
telaahan
%
100,00
100,00
100,00
-
-
0,00
-
-
0,00
Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
%
0,00
5,00
0,00
-
-
0,00
-
-
0,00
Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008
IPP/IPD
11,00
18,00
61,11
74.300.000
98.991.000
133,23
344
373
108,43
Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern
IPP/IPD
5,00
13,00
38,46
35.800.000
23.075.000
64,46
84
77
91,67
Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
Persentase penugasan HKP, penyesuaian harga
Pelaksanaan klaim dan
Persentase pelaksanaan investigasi/ PKKN/PKA
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
Lampiran 2 / 3 - 3
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
% CAPAIAN TARGET KINERJA TH 2012 SATUAN KINERJA TAHUN 2012 THD TAHUN 2014 TARGET TH 2014
Meningkatnya kapasitas Persentase Pemda yang dilakukan aparat pengawasan intern asistensi penerapan JFA pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda
%
13,64
20,00
68,20
jumlah rencana Meningkatnya efektifitas Persentase perencanaan pengawasan penugasan pengawasan yang sebesar 90% dan kualitas terealisasi pengelolaaan keuangan Persentase kesesuaian laporan sebesar 100%. keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP
%
98,02
95,00
103,18
%
100,00
100,00
100,00
7,02
7,80
90,00
100,00
90,00
111,11
6,68
7,50
89,07
Persepsi kepuasan perwakilan terhadap kepegawaian
pegawai Skala likert 110 layanan
Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA
%
Persepsi kepuasan pegawai Skala likert 110 perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur
Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan
Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas
%
100,00
100,00
100,00
Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa
kali
30,00
20,00
150,00
Persentase pemanfaatan asset % Persepsi kepuasan pegawai Skala likert 1perwakilan terhadap layanan 10 sarpras
99,34 6,33
100,00 7,00
99,34 90,43
Persentase rekomendasi Inspektorat
tindak hasil
lanjut audit
%
100,00
90,00
111,11
Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP
IP
10,00
18,00
55,56
Tingkat persepsi kepuasan Pemda Skala likert 1atas auditor bersertifikat 10
7,64
7,70
99,22
Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif
10,00
10,00
100,00
JUMLAH
Aplikasi
KEUANGAN
PROGRAM
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP
ANGGARAN
REALISASI
SDM (OH)
%
RENCANA
REALISASI
%
167.817.000
125.738.000
74,93
482
261
54,15
10.056.666.000
9.567.955.332
95,14
2.706
2.706
100,00
13.976.507.000
13.016.670.332
93,13
14.621
16.745
114,53
Lampiran 1 / 1 - 3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2012 PERWAKILAN BPKP PROVINSI NTT
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
TARGET
REALISASI
% CAPAIAN
Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan
%
95,00
156,25
164,47
Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
%
70,00
66,67
95,24
Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar
%
85,00
100,00
117,65
Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat
%
95,00
118,37
Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat
%
95,00
Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
%
Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Persentase hasil optimalisasi negara/daerah ditindaklanjuti
KEUANGAN PROGRAM Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
ANGGARAN
REALISASI
SDM (OH) %
RENCANA
REALISASI
%
65.900.000
73.971.000
112,25
282
815
289,01
404.145.000
615.381.000
152,27
1.176
2.928
248,98
578.530.000
427.287.000
73,86
1.414
1.228
86,85
124,60
756.224.000
515.430.000
68,16
1.855
1.815
97,84
107,69
113,36
43.020.000
136.780.000
317,95
174
402
231,03
80,00
100,00
125,00
0
37.636.000
100,00
29
62
213,79
%
25,00
35,00
140,00
0
77.192.000
100,00
0
1.014
100,00
pengawasan penerimaan yang
%
60,00
0,00
0,00
25.345.000
55.176.000
217,70
152
200
92,07
Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat
%
95,00
137,31
144,54
590.311.000
256.238.000
43,41
1.928
1.188
93,14
Lampiran 1 / 2 - 3 SDM (OH)
TARGET
REALISASI
% CAPAIAN
Terselenggaranya SPM pada Persentase IPD yang 300 IPD dan terselenggaranya melaksanakan pelayanan sesuai GG pada 75% BUMN/BUMD Standar Pelayanan Minimal
%
100,00
100,00
100,00
50.800.000
47.020.000
92,56
174
293
168,39
Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI
%
100,00
250,00
250,00
173.296.000
77.093.000
44,49
591
780
131,98
Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja
%
100,00
175,00
175,00
94.001.000
72.888.000
77,54
564
507
89,89
Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi
Kel
3,00
3,00
100,00
29.750.000
22.319.000
75,02
77
27
35,06
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/B LUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
Instansi
3,00
3,00
100,00
173.032.000
131.671.000
76,10
258
208
80,62
Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/B LUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK
Instansi
1,00
0,00
0,00
20.970.000
0
0,00
47
0
0,00
Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga
%
75,00
100,00
133,33
103.200.000
11.810.000
11,44
246
130
52,85
Persentase pelaksanaan investigasi/ PKKN/PKA
audit
%
75,00
90,14
120,19
533.400.000
643.019.000
120,55
2.038
1.731
84,94
Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang
%
25,00
24,00
96,00
-
-
0,00
-
-
0,00
Persentase hasil pengaduan masyarakat
telaahan
%
100,00
100,00
100,00
-
-
0,00
-
-
0,00
Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
%
5,00
0,00
0,00
-
-
0,00
-
-
0,00
Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008
IPP/IPD
10,00
11,00
0,00
74.300.000
98.991.000
133,23
344
373
108,43
Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern
IPP/IPD
5,00
5,00
100,00
35.800.000
23.075.000
64,46
84
77
91,67
Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA
%
10,00
13,64
136,40
167.817.000
125.738.000
74,93
482
261
54,15
Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEUANGAN
SATUAN
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
ANGGARAN
REALISASI
%
RENCANA
REALISASI
%
Lampiran 1 / 3 - 3 SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya efektifitas Persentase jumlah rencana perencanaan pengawasan penugasan pengawasan yang sebesar 90% dan kualitas terealisasi pengelolaaan keuangan Persentase kesesuaian laporan sebesar 100%. keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan perwakilan terhadap kepegawaian
SATUAN
TARGET
REALISASI
% CAPAIAN
%
90,00
98,02
108,91
%
100,00
100,00
100,00
7,50
7,02
93,60
90,00
100,00
111,11
7,00
6,68
95,43
pegawai Skala likert layanan 1-10
Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA
%
Persepsi kepuasan pegawai Skala likert perwakilan atas pencairan 1-10 anggaran yang diajukan sesuai prosedur
Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan
Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas
%
100,00
100,00
100,00
Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa
kali
20,00
30,00
150,00
Persentase pemanfaatan asset % Persepsi kepuasan pegawai Skala likert perwakilan terhadap layanan 1-10 sarpras
100,00 6,50
99,34 6,33
99,34 97,38
Persentase rekomendasi Inspektorat
tindak hasil
lanjut audit
%
80,00
100,00
125,00
Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP
IP
10,00
10,00
100,00
Tingkat persepsi kepuasan Pemda Skala likert atas auditor bersertifikat 1-10
7,50
7,64
101,87
Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif
10,00
10,00
100,00
JUMLAH
Aplikasi
KEUANGAN PROGRAM Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP
ANGGARAN 10.056.666.000
13.976.507.000
REALISASI 9.567.955.332
13.016.670.332
SDM (OH) % 95,14
93,13
RENCANA 2.706
14.621
REALISASI 2.706
16.745
% 100,00
114,53
