Ringkasan Eksekutif. MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN

REPUBLIK INDONESIA

Ringkasan Eksekutif MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2010

Ringkasan Eksekutif Evaluasi 5 Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

Kata Pengantar Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 telah berakhir. Secara umum RPJMN 2004-2009 telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Pencapaian ketiga agenda pembangunan yaitu: (1) Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, (2) Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, serta (3) Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Meskipun peningkatan hasil pembangunan telah terjadi di seluruh bidang pembangunan, namun terdapat beberapa sasaran pembangunan yang masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Buku Ringkasan Eksekutif ini diharapkan dapat memberi gambaran singkat tentang keseluruhan isi Buku MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 yang disusun oleh seluruh pihak terkait di Bappenas. Oleh karena itu, ringkasan eksekutif ini dikemas dalam dua bagian. Bagian pertama menguraikan keberhasilan masing-masing prioritas pembangunan. Bagian kedua disajikan dalam bentuk matriks yang memuat capaian sasaran masing-masing prioritas pembangunan. Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak di Kementerian PPN/Bappenas yang telah mendukung, menyusun, memungkinkan dan mewujudkan terbitnya buku laporan dan buku ringkasan ini. Diharapkan Buku Ringkasan Ekskutif ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya para pelaku pembangunan. Jakarta, April 2010 Plt. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas

Dr. Ir. Dedi M. Masykur Riyadi

ii


DAFTAR ISI

Halaman Judul .......................................................................................

i

Kata Pengantar ........................................................................................

ii

Daftar Isi ..................................................................................................

iii

Ringkasan Eksekutif Keberhasilan MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 .......

1

Agenda I Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai ................

1

Agenda II Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis ..........

5

Agenda III Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat ..............................

10

Matriks Ringkasan Capaian MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN Evaluasi5 Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009.................................

26

Agenda I Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai ................

26

Agenda II Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis ..........

35

Agenda III Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat ..............................

46

iii


Ringkasan Eksekutif Keberhasilan MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 Pelaksanaan RPJMN 2004—2009 secara umum telah terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai kemajuan yang berarti bagi pembangunan Indonesia. Hal ini cukup nyata terlihat pada beberapa capaian seperti penurunan jumlah penduduk miskin, penurunan jumlah pengangguran terbuka, dan beberapa capaian lainnya. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu berbagai kemajuan yang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Upaya yang lebih besar dan mencakup komitmen dan kerjasama seluruh pihak terkait sangat dibutuhkan dalam pencapaian pembangunan pada waktu mendatang. Pencapaian pembangunan diwujudkan berdasarkan tiga agenda pembangunan, yaitu (1) Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; (2) Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis; (3) Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Agenda I Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai Pencapaian sasaran-sasaran dari Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai menunjukkan hasil yang cukup baik. Situasi aman dan damai dapat terwujud berkat kemajuan dalam penyelesaian berbagai konflik di daerah maupun konflik antarkelompok warga masyarakat serta penanggulangan berbagai bentuk kriminalitas. Semakin kokohnya NKRI didukung oleh keberhasilan pemerintah dengan dukungan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme dan terorisme serta peningkatan kemampuan pertahanan negara yang antara lain tercermin dari pengembangan tingkat kesiapan alutsista. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia semakin meningkat antara lain peran Indonesia di PBB, penyelesaian masalah Palestina, dan diadopsinya prakarsa Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN. Sasaran pertama dari Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai adalah meningkatnya rasa aman dan damai. Dalam rentang waktu 2004— 2009, pencapaian sasaran ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Situasi yang 1


aman dan damai dapat terwujud melalui berbagai kemajuan yang dicapai dari penyelesaian berbagai konflik di daerah, seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua dan Maluku maupun konflik antarkelompok warga masyarakat; serta penanggulangan berbagai bentuk kriminalitas, termasuk kejahatan konvensional, transnasional dan peredaran gelap narkoba. Sasaran ini dicapai melalui penetapan Prioritas Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat, Prioritas Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan Pada Nilai-nilai Luhur, serta Prioritas Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas. Prioritas Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat. Pencapaian situasi harmonis di kalangan masyarakat merupakan kontribusi nyata dari peran masyarakat bersama pemerintah. Ini terlihat dari hasil pemulihan wilayah pasca konflik dan peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional, khususnya di Papua, Maluku, Maluku Utara, Poso Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jatim, Aceh dan Kalimantan Barat, memperlihatkan hasil yang cukup baik. Berbagai capaian khususnya dalam menjaga stabilitas sosial dan politik merupakan kontribusi dari pelaksanaan program-program yang dilaksanakan selama lima tahun, terutama dukungan pelaksanaan Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik dan Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan. Prioritas Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan Pada Nilai-nilai Luhur. Pengembangan kebudayaan yang diarahkan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa dalam periode RPJMN 2004—2009 telah memberikan kemajuan yang cukup berarti semakin berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran akan keragaman budaya yang ditandai oleh menurunnya eskalasi konflik/perkelahian antarkelompok warga di tingkat desa, yaitu dari 2.583 desa pada tahun 2003 menjadi 1.235 desa pada tahun 2008 (BPS, 2008; Podes). Program Pengelolaan Keragaman Budaya telah mendorong terciptanya situasi yang lebih kondusif di kalangan masyarakat yang tercermin dari terlaksananya dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa khususnya dalam rangka kebersamaan dan integrasi serta terlaksananya kampanye hidup rukun dalam keragaman budaya/multikultur. Prioritas Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas. Pelaksanaan RPJMN 2004—2009 untuk prioritas ini secara umum menunjukkan kemajuan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai tindak kriminal seperti kejahatan konvensional maupun 2


transnasional, konflik horizontal dan vertikal, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta berbagai bentuk kriminalitas yang lainnya, baik secara kuantitas maupun kualitas, masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal ini diduga bukan disebabkan oleh kurangnya jumlah dan pelayanan polisi, tetapi lebih disebabkan oleh meningkatnya faktor korelatif kriminogen, seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan, serta tingginya peluang dan kesempatan untuk melakukan tindakan kriminalitas. Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kontribusi Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) cukup menonjol yang dicirikan dengan tidak adanya konflik horizontal maupun vertikal yang berakibat terganggunya keamanan dalam negeri, aktivitas masyarakat, maupun dunia usaha. Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Penurunan konflik dan pulihnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah pasca konflik separatisme, seperti NAD dan Papua, menunjukkan keberhasilan pemerintah bersama masyarakat dalam menjaga kekokohan NKRI. Selain itu upaya pencegahan dan penindakan aksi terorisme yang dapat dilaksanakan dalam waktu relatif singkat terbukti telah menimbulkan rasa aman di kalangan masyarakat. Sasaran ini diwujudkan melalui penetapan Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme; Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme; serta Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara. Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme, Pemerintah berhasil menuntaskan konflik separatisme di NAD dan mengurangi intensitas konflik separatisme di Papua. Dampak positif dari semakin kondusifnya perkembangan politik adalah terciptanya kondisi yang aman bagi kehidupan masyarakat umum yang diikuti oleh terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Kebijakan otonomi khusus untuk provinsi tertentu dan otonomi daerah untuk daerah lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan pentahapannya. Keberhasilan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme dalam kurun waktu lima tahun tercermin dari terlaksananya berbagai kegiatan Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri. Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme. Upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme yang dilakukan sampai dengan tahun 2008 telah menunjukkan keberhasilan. Namun, terjadinya peristiwa 3


peledakan bom di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada pertengahan tahun 2009 menunjukkan bahwa aksi terorisme harus terus diwaspadai. Sejumlah keberhasilan aparat bersama masyarakat dalam mencegah dan menindak aksi-aksi terorisme membuktikan bahwa daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman terorisme secara keseluruhan telah meningkat. Aparat keamanan mampu mengurai dan menghubungkan kasus-kasus terorisme dengan jaringan-jaringan terorisme yang ada di Indonesia dan keterkaitannya dengan jaringan terorisme internasional. Kemampuan dalam mencegah dan menindak aksi-aksi terorisme tersebut terlaksana berkat dukungan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan terorisme yang semakin memadai. Secara simultan, seluruh kegiatan Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri telah berhasil dengan baik dalam pelaksanaan penanggulangan aksi terorisme. Hal itu terlihat dari perubahan peran Desk Terorisme, yang meningkat menjadi Badan Penanggulangan Terorisme. Dokumen perubahan tersebut dalam waktu dekat akan ditandatangani oleh Presiden RI sebagai tindak lanjut Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono. Prioritas Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara. Kemajuan pembangunan pertahanan negara dalam kurun waktu RPJMN 2004—2009 antara lain ditunjukan oleh peningkatan kesiapan personel dan alutsista, serta terselenggaranya latihan matra dan gabungan TNI sesuai rencana secara berkelanjutan. Profesionalisme TNI terus ditingkatkan melalui pengembangan kekuatan terpusat, kewilayahan, satuan tempur, satuan bantuan tempur dan satuan pendukung, serta pelaksanaan latihan perorangan hingga latihan gabungan TNI. Jumlah personel TNI dalam kurun waktu lima tahun meningkat dari 382.326 personel menjadi 402.595 personel atau bertambah sebanyak 20.359 personel. Keberhasilan capaian sasaran peningkatan kemampuan pertahanan negara terwujud melalui pelaksanaan Program Pengembangan Pertahanan (lintasmatra darat, laut, dan udara). Keberhasilan yang cukup menonjol pada akhir tahun 2009 adalah meningkatnya tingkat kesiapan alutsista yang mencapai rata-rata sekitar 60 persen, yang disumbangkan oleh matra darat sekitar 81 persen, matra laut sekitar 46 persen dan matra udara 59 persen. Sasaran ketiga adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Sasaran ini dinilai berhasil dari berbagai capaian yang diraih oleh Pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai forum internasional. Sasaran ini diwujudkan melalui penetapan prioritas Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. 4


Prioritas Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Kiprah diplomasi Indonesia selama periode 2004—2009 terus menguat sejalan dengan peran aktif yang dimainkan oleh Indonesia dalam percaturan diplomasi internasional, baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral. Indonesia menjadi tuan rumah dalam perhelatan internasional untuk mengatasi masalah perubahan iklim atau dikenal dengan UNFCC (United Nation Framework on Climate Changes) dan menghasilkan Bali Roadmap. Porsi pencapaian terbesar pada lingkup ASEAN adalah diadopsinya prakarsa Indonesia terkait dengan pembentukan Komunitas ASEAN. Berkaitan dengan pemulihan citra Indonesia, ‘Indonesia yang moderat dan demokratis’ merupakan citra baru yang dibangun dan disebarluaskan ke seluruh dunia. Penyebarluasan ide dan gagasan melalui pembangunan citra telah memantapkan posisi Indonesia sebagai pemain aktif dalam pergaulan internasional yang pada gilirannya akan membantu mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pelaksanaan Program Penegasan Komitmen Perdamaian Dunia dinilai paling memberikan dampak bagi pencapaian sasaran RPJMN 2004—2009, terutama capaian yang diraih terkait dengan peran Indonesia di PBB, penyelesaian masalah Palestina, dan peningkatan upaya penanggulangan kejahatan lintasnegara seperti terorisme, money laundering, penyalahgunaan narkoba, trafficking, dan lain-lain. Agenda II Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis Berkaitan dengan pencapaian sasaran-sasaran pada Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, kemajuan pencapaian yang cukup baik diantaranya ditunjukkan oleh meningkatnya pelayanan birokrasi masyarakat yang tercermin dari penurunan praktik korupsi, menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang tercermin dari peningkatan angka IPG dan IDG, terkendalinya pembentukan daerah otonom baru sebagai hasil pelaksanaan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, dan meningkatnya penataan perundang-undangan termasuk dukungan yang positif dan keterlibatan pemerintah dalam penyusunan perubahan terhadap peraturan perundangan bidang politik bagi berkembangnya proses demokratisasi Indonesia. Selain berbagai kemajuan di atas, terdapat beberapa pencapaian yang masih membutuhkan upaya dan komitmen yang lebih besar, salah satunya adalah pelaksanaan penegakan hukum atas hak asasi manusia.

5


Sasaran pertama dari Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum. Perwujudan peningkatan keadilan terlihat dari berbagai penyusunan perundang-undangan yang tidak diskriminatif. Namun, dalam hal penegakan hukum masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sehingga masih diperlukan upaya dan komitmen yang lebih intensif. Sasaran ini diwujudkan melalui prioritas Pembenahan Sistem dan Politik Hukum; serta Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Prioritas Pembenahan Sistem dan Politik Hukum. Pencapaian sasaran penataan hukum dilaksanakan melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan. Selama lima tahun pelaksanaan RPJMN 2004—2009 Pemerintah telah menetapkan sebanyak 284 Rancangan UndangUndang (RUU) yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dari jumlah tersebut sebanyak 87 buah UU merupakan RUU yang tercantum dalam Prolegnas. Salah satu faktor penghambat dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum adalah masih belum dipatuhinya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) secara konsisten. Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan sistem dan politik hukum adalah Program Pembentukan Hukum. Keberhasilan pelaksanaan program ini ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, salah satunya adalah pada bidang pemberantasan korupsi, yaitu dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi) dan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Prioritas Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk. Pencapaian penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk dilaksanakan antara lain melalui peraturan perundang-undangan yang tidak mengandung unsur diskriminatif; perbaikan pelayanan, khususnya di bidang hukum termasuk HaKI, keimigrasian, dan administrasi hukum umum; serta pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemilu dengan aman dan tertib terlihat dari pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada tahun 2009. Program Pelayanan dan Bantuan Hukum merupakan satu-satunya program yang menjadi andalan dalam mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan ini.

6


Prioritas Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencapaian penanganan korupsi di Indonesia telah memperlihatkan hasil yang cukup baik, dengan meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 1,9 pada tahun 2004 menjadi 2,8 pada tahun 2009. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras Pemerintah untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di berbagai bidang. Namun, pelaksanaan penegakan hukum atas hak asasi manusia di Indonesia secara keseluruhan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih terjadi seperti pada kasus-kasus penggusuran, kelaparan, dan pemutusan hubungan kerja secara massal. Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM, sampai saat ini juga terus dilakukan berbagai Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM). Rencana aksi ini tertuang dalam Keppres Nomor 40 Tahun 2004 tentang RANHAM 2004—2009 disertai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Sasaran kedua adalah terjaminnya keadilan gender untuk meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Pencapaian indeks pembangunan gender (IPG)/Gender-related Development Index(GDI) dan indeks pemberdayaan gender (IDG)/(Gender Empowerment Measure/GEM) menunjukkan peningkatan, artinya telah terjadi kemajuan dalam upaya peningkatan keadilan gender. Sasaran ini diwujudkan melalui prioritas Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Prioritas Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Kesenjangan pencapaian pembangunan bagi perempuan dan laki-laki mengalami penurunan, walaupun masih perlu diturunkan lagi. Hal ini terlihat dari peningkatan angka IPG, yaitu dari 0,721 pada tahun 2005 menjadi 0,726 pada tahun 2007 (Human Development Report/HDR). Selain itu IDG Indonesia, juga menunjukkan peningkatan, yaitu dari 0,613 pada tahun 2005 menjadi 0,621 pada tahun 2007 (BPS-KNPP). Namun demikian, kecilnya peningkatan nilai IDG tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan, ekonomi, dan politik, masih belum memadai. Untuk kesejahteraan dan perlindungan anak kemajuan terlihat terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Di bidang pendidikan ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini dan angka partisipasi sekolah (APS) usia 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun. Di bidang kesehatan, ditandai dengan menurunnya angka kematian 7


bayi, balita, dan neonatal. Sedangkan di bidang ketenagakerjaan ditunjukkan dengan menurunnya persentase pekerja anak usia 10-14 tahun. Sasaran ketiga adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik, menjamin konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi. Perwujudan dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan yang baik terlihat dari perkembangan daerah otonomi baru yang tertata cukup baik dan peningkatan dan perkembangan kapasitas keuangan Pemerintah Daerah dengan adanya peningkatan transfer keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah lebih dari 100 persen. Sasaran ini diwujudkan melalui prioritas Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Prioritas Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Pada kurun waktu 2004—2009 perkembangan daerah otonomi baru (DOB) tertata cukup baik. Hal ini tercermin dari terkendalinya pembentukan DOB, yaitu berupa penurunan jumlah DOB yang terbentuk dari sebanyak 104 daerah pada kurun waktu 2000-2004 menjadi 57 daerah pada kurun waktu 2004—2009. Berdasarkan peningkatan dan perkembangan kapasitas keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan pemerintahan daerah yang baik, telah terjadi peningkatan transfer keuangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dari Rp150,46 Triliun pada tahun 2005 menjadi Rp309,57 Triliun pada tahun 2009. Selain itu, proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah terutama pada daerah kabupaten/kota juga meningkat dari tahun 2007 sebesar 6,1 persen menjadi sebesar 7,1 persen di tahun 2009 Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Sasaran ini dicerminkan dengan berkurangnya secara nyata praktik korupsi di birokrasi, yang dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas, terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa. Untuk mencapai sasaran ini diwujudkan melalui penetapan prioritas yang diletakkan pada Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Prioritas Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Pada RPJMN 2004—2009, pembangunan aparatur negara diarahkan untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan sasaran 8


berkurangnya secara nyata praktik korupsi di birokrasi, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Praktik korupsi telah menurun secara nyata sesuai dengan meningkatnya IPK Indonesia, meningkatnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta meningkatnya jumlah instansi pemerintah (pusat, daerah) yang melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Keberhasilan pembangunan aparatur negara antara lain ditunjukkan oleh capaian Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Sasaran kelima adalah terlaksananya Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 secara demokratis, jujur, dan adil dengan menjaga momentum konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil Pemilu secara langsung tahun 2004. Perwujudan sasaran ini ditunjukkan dengan dukungan yang positif dan keterlibatan pemerintah dalam penyusunan perubahan/revisi terhadap peraturan perundangan bidang politik bagi berkembangnya proses demokratisasi Indonesia. Sasaran ini diwujudkan melalui prioritas Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh. Prioritas Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh. Penguatan kelembagaan demokrasi difokuskan pada penguatan yang bersifat prosedural dan substansial. Hal ini ditunjukkan dengan dijaminnya proses checks and balances atau prinsip-prinsip pengawasan antarkekuasaan secara timbal balik dan berimbang, serta adanya pengakuan hak asasi manusia. Dalam masa 2004—2009, proses konsolidasi demokrasi dititikberatkan pada: (1) upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan sesuai konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku; (2) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik; serta (3) upaya untuk dapat menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil. Tuntutan masyarakat sekaligus kepemimpinan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan perhatian agar demokrasi dapat berjalan dengan baik telah mendorong lembaga-lembaga pemerintah untuk menunjukkan upaya perbaikan kinerja dan menghasilkan keluaran yang diharapkan oleh rakyat. Dampak dari kinerja parpol yang belum optimal adalah lemahnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Prioritas 9


pembangunan perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh dicapai melalui beberapa program dan kegiatan pokok, yang salah satunya adalah Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi. Keberhasilan pelaksanaan program ini terlihat dengan adanya dukungan yang positif dan keterlibatan pemerintah dalam penyusunan perubahan/revisi terhadap peraturan perundangan bidang politik bagi berkembangnya proses demokratisasi Indonesia, seperti UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Agenda III Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Pada Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, hasil pencapaian sasaransasarannya belum sepenuhnya dapat terwujud dengan baik. Pencapaian sasaran penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen tahun 2009 serta penciptaan lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga masih menemui kendala. Kendala yang dihadapi adalah goncangan ekonomi global dan bencana alam yang berdampak pada perekonomian domestik. Namun, terdapat juga berbagai kemajuan yang cukup berarti, antara lain meningkatnya kontribusi kawasan perdesaan terhadap pertumbuhan nasional, berkurangnya jumlah kabupaten dengan status daerah tertinggal; meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya AKI dan AKB; menurunnya TFR; dan meningkatnya perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam; serta perbaikan infrastruktur yang ditunjukkan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan. Sasaran pertama Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Pencapaian sasaran ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Selama kurun waktu 2004—2009, tingkat kemiskinan secara umum semakin menurun yaitu menjadi 14,15 persen. Tingkat pengangguran terbuka telah berhasil diturunkan sampai dengan 7,87 persen pada Agustus 2009. Perwujudan pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui prioritas: (1) Penanggulangan Kemiskinan; (2) Peningkatan Investasi dan Ekspor Non-migas; 10


(3) Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur; (4) Revitalisasi Pertanian; (5) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); (6) Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (7) Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek); (8) Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan; dan (9) Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan. Pemerintah pada periode tahun 2004—2009 menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan. Selama kurun waktu 2004—2009, tingkat kemiskinan secara umum semakin menurun yaitu menjadi 14,15 persen. Penurunan ini merupakan hasil kerja keras di tengah goncangan ekonomi global yang menuntut naiknya harga BBM secara tajam dan berdampak pada perekonomian domestik. Selain itu, bencana alam yang melanda sejumlah daerah selama periode tersebut turut menahan perbaikan kondisi perekonomian domestik. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Prioritas Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas. Kegiatan investasi dan ekspor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkesinambungan. Pada periode tahun 2004—2009, Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan dan deregulasi peraturan Pemerintah di pusat dan daerah untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat. Dari sisi ekspor, pertumbuhan ekspor non-migas yang cukup tinggi terjadi selama periode 2005—2008 dengan rata-rata sebesar 17,9 persen. Namun sepanjang tahun 2009 ekspor non-migas terkena dampak negatif dari krisis ekonomi global sehingga nilainya terkontraksi dengan pertumbuhan sebesar -9,7 persen. Penurunan ekspor non-migas ini disebabkan oleh penurunan permintaan dunia dan penurunan harga komoditas/produk ekspor. Indonesia telah berhasil menurunkan ketergantungan terhadap ekspor tradisional, pada tahun 2005 pangsa pasar ekspor tradisional sebesar 54,7 persen dan kemudian menjadi sebesar 45,1 persen pada tahun 2009. Selain itu, Indonesia telah mampu diversifikasi pasar tujuan ekspor. Adapun, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah diantaranya melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. Prioritas Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur. RPJMN 2004—2009 menekankan pentingnya peningkatan daya saing industri manufaktur, karena hal tersebut merupakan strategi untuk menjawab tantangan globalisasi dan 11


liberalisasi ekonomi dunia. Industri manufaktur dalam kurun waktu 2005-2009 menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 3,9 persen per tahun. Pencapaian ini masih di bawah laju rata-rata sasaran RPJMN 2004—2009 sebesar 8,56 persen per tahun. Industri manufaktur Indonesia masih dapat dikatakan baik ditengah gejolak ekonomi global. Industri manufaktur pada negara-negara berkembang lainnya mengalami perlambatan, namun industri manufaktur Indonesia tetap mengalami pertumbuhan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing industri maufaktur. Kebijakan diarahkan pada perkuatan struktur dan daya saing manufaktur yang meliputi tiga program yaitu: (1) Program Penguatan Struktur Industri, (2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dan (3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Prioritas Revitalisasi Pertanian. Dalam kurun waktu 2004—2009, revitalisasi pertanian telah mencapai beberapa perkembangan yang baik. Dalam pencapaian sasaran utama revitalisasi pertanian didapatkan pertumbuhan PDB sektor pertanian mencapai rata-rata 3,6 persen per tahun dengan pertumbuhan PDB subsektor tanaman bahan makanan mencapai 3,7 persen, tanaman perkebunan 3,6 persen, peternakan dan hasilnya 2,9 persen, serta perikanan 5,6 persen. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian juga meningkat rata-rata sebesar 1,2 persen per tahun yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan yang ditunjukkan dengan perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP). NTP pada tahun 2009 telah mencapai 110,2 atau naik dari 102,9 pada tahun 2004. Dalam pencapaian sasaran antara peningkatan ketahanan pangan, kemampuan untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri telah menunjukkan hasil yang baik dimana dalam kurun waktu 2004—2009, produksi padi/beras meningkat rata-rata sebesar 3,4 persen per tahun. Pada tahun 2008, Indonesia telah mampu mencapai swasembada beras yang berarti produksi padi nasional telah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada tahun tersebut produksi padi nasional mencapai 60,3 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 38,0 juta ton beras. Jumlah produksi beras nasional tersebut telah melebihi total kebutuhan konsumsi penduduk yang diperkirakan mencapai 32 juta ton. Keberhasilan tersebut berlanjut pada tahun 2009. Pada tahun tersebut produksi padi nasional mencapai 64,3 juta ton GKG atau setara dengan 40,5 juta ton beras. Pencapaian-pencapaian penting berhasil diwujudkan terutama melalui pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Sumber daya Perikanan.

12


Prioritas Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah telah berhasil dalam meningkatkan produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional. Pada tahun 2008 produktivitas UMKM per unit usaha mencapai 22,73 juta/unit usaha dengan rata-rata laju pertumbuhan hampir 2,5 persen setiap tahunnya. Sedangkan produktivitas UMKM per tenaga kerja pada tahun 2008 adalah sebesar 12,72 juta/tenaga kerja dengan laju pertumbuhan rata-rata hampir sebesar tiga persen setiap tahunnya yang jauh lebih tinggi dari produktivitas nasional yang laju pertumbuhannya tidak sampai dengan dua persen. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu penurunan kualitas koperasi yang ditunjukkan oleh penurunan jumlah koperasi aktif yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan kepemilikan manajer dalam koperasi, serta penurunan daya saing produk UMKM dalam pasar ekspor ratarata sebesar 0,17 persen selama periode 2005—2008. Prioritas Peningkatan Pengelolaan BUMN. Peningkatan kinerja dan daya saing BUMN dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan negara merupakan capaian penting yang terus diupayakan peningkatannya, diantaranya melalui Pemetaan fungsi BUMN yang ada ke dalam kelompok BUMN public service obligation (PSO) dan kelompok BUMN komersial (business oriented). Pelaksanaan PSO oleh BUMN meliputi lima prinsip tepat yaitu: tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, dan tepat harga. Berdasarkan pemantauan terhadap pelaksanaan PSO oleh BUMN pada tahun 2008, hasilnya secara umum adalah telah dilaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan tepat, walaupun masih muncul berbagai kendala di lapangan. Berkaitan dengan revitalisasi BUMN, selama kurun waktu 2005—2009 telah dilakukan berbagai upaya memperkuat landasan hukum antara lain dengan diterbitkannya empat PP pelaksana UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan lima Peraturan Menteri Negara BUMN sebagai pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2003. Selain itu, Kementerian BUMN juga terus melanjutkan upaya pembinaan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Good Corporate Governance (GCG). Kementerian BUMN terus memantau dan menilai pelaksanaan GCG, antara lain melalui assessment yang sampai dengan tahun 2009 telah dilakukan terhadap 109 BUMN dan review yang sampai dengan tahun 2009 telah dilakukan terhadap 47 BUMN. Berbagai langkah kebijakan tersebut telah memberikan hasil yang positif selama periode 2005—2008, dari sebanyak 139 BUMN yang dikuasai Pemerintah, jumlah BUMN yang merugi semakin sedikit, 13


yaitu 36 BUMN pada tahun 2005, menjadi 23 BUMN pada tahun 2008. Besarnya keuntungan yang diraih BUMN juga meningkat dari sebesar Rp42,33 triliun pada akhir tahun 2005 menjadi Rp74,00 triliun pada tahun 2009. Prioritas Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Peningkatan kemampuan iptek merupakan syarat peningkatan daya saing bangsa. Dalam kurun waktu 2005—2009, capaian paling penting yang berhasil diwujudkan adalah meningkatnya jumlah publikasi ilmiah dan paten yang didaftarkan di dalam negeri (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Paten yang terdaftar di dalam negeri yang berkaitan dengan bidang pangan sebesar 17,5 persen, energi 7,4 persen, transportasi 7,4 persen, teknologi informasi dan komunikasi 4,8 persen, teknologi pertahanan dan keamanan 0,6 persen, serta kesehatan dan obat 7,8 persen. Pencapaian tersebut menggambarkan bahwa sasaran peningkatan kemampuan iptek yang terdiri dari empat sasaran, secara umum telah tercapai dengan baik. Adapun program yang paling mendukung terwujudnya capaian-capaian sasaran dalam peningkatan kemampuan Iptek ini adalah Program Penelitian dan Pengembangan Iptek, Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek dan Program Penguatan Kelembagaan Iptek. Prioritas Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. Taraf kehidupan yang lebih baik dapat dicapai dengan pemenuhan hak untuk memperoleh pekerjaan. Sasaran pembangunan ketenagakerjaan pada akhir 2009 seperti dituangkan dalam RPJMN 2004—2009 berupa tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,1 persen. Sasaran ini dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonomi 6,6 persen. Secara umum, TPT telah berhasil diturunkan namun sebagian besar lapangan kerja yang tercipta masih didominasi oleh lapangan kerja informal. Sampai Agustus 2009, TPT masih sebesar 7,87 persen, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,3 persen. Pemerintah melakukan upaya-upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan diantaranya melalui Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Prioritas Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro. Indonesia tetap mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi selama periode RPJMN 2004—2009. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 secara keseluruhan sebesar 4,5 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 dan target RPJM 2004—2009 masing-masing sebesar 6,1 persen dan 6,4 persen. Kondisi ini merupakan dampak dari masih lesunya perekonomian global yang berimbas pada perekonomian domestik. Namun demikian, 14


Pemerintah terus mengupayakan untuk tetap menjaga ketahanan fiskal yang berkesinambungan serta memberikan stimulus fiskal untuk pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penerimaan perpajakan menunjukkan kinerja yang baik, hal ini ditempuh melalui perbaikan dan reformasi administrasi perpajakan yang berkelanjutan, seperti moderninasi administrasi perpajakan. Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antarwilayah melalui penetapan prioritas pembangunan yang mengarah pada pembangunan perdesaan dan pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah. Pencapaian pembangunan perdesaan dapat dilihat dari meningkatnya kontribusi kawasan perdesaan pada sektor pertanian maupun non pertanian terhadap pertumbuhan nasional, meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin, dan perluasan kesempatan kerja yang berdampak pada menurunnya pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat desa. Perwujudan pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah dapat dilihat dari berkurangnya jumlah daerah tertinggal. Sasaran ini diwujudkan melalui prioritas Pembangunan Perdesaan, dan prioritas Pengurangan Ketimpangan Wilayah. Prioritas Pembangunan Perdesaan. Kawasan perdesaan memiliki kontribusi dan peran yang besar sebagai basis pertumbuhan nasional. Sektor pertanian turut memberikan kontribusi yang semakin besar dalam meningkatkan produk domestik bruto dilihat dari semakin meningkatnya rasio PDB sektor pertanian terhadap PDB nasional, yaitu dari 13,13 persen pada tahun 2005 menjadi 15,85 persen pada tahun 2009. Kontribusi kawasan perdesaan terhadap pertumbuhan nasional dari sektor non pertanian (terutama upaya pemberdayaan UMKM) juga cukup nyata yang ditunjukkan dengan peningkatan produktifitas ekonomi kawasan perdesaan. PDB sektor pertanian UKM dari tahun 2005 hingga 2008 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 capaian PDB sektor pertanian UKM sebesar Rp347,41 triliun dan pada 2008 menjadi Rp679,45 triliun. Kesejahteraan masyarakat perdesaan semakin meningkat ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin, yaitu 22,7 juta jiwa tahun 2005 menjadi 20,62 juta jiwa tahun 2009. Perluasan kesempatan kerja di perdesaan, terutama lapangan kerja baru di bidang kegiatan agribisnis off-farm dan industri serta jasa berskala kecil dan menengah, telah berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat perdesaan. 15


Prioritas Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah. Pelaksanaan program-program pengembangan wilayah secara sinergis telah berhasil mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah. Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah berkurangnya jumlah daerah tertinggal. Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal selama lima tahun menunjukkan bahwa sebanyak 50 kabupaten dari 199 kabupaten yang pada awal pelaksanaan RPJMN 2004—2009 dikategorikan sebagai daerah tertinggal telah lepas dari status tertinggal menjadi daerah yang relatif maju dalam skala nasional secara bertahap, yaitu 28 kabupaten di tahun 2007, 12 kabupaten di tahun 2008, dan 10 kabupaten di tahun 2009. Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia. Selama kurun waktu 2004—2009 peningkatan kualitas manusia yang dicapai antara lain: (1) meningkatnya akses dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan; (2) meningkatnya angka harapan hidup penduduk Indonesia menjadi 70.7 tahun pada tahun 2009; (3) menurunnya angka kelahiran total (TFR) menjadi 2.3 kelahiran per wanita; dan (4) meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan. Sasaran ini diwujudkan melalui penetapan prioritas: (1) Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas; (2) Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas; (3) Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial; (4) Pembangunan Kependudukan, dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga; serta (5) Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama. Prioritas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas. Pembangunan pendidikan nasional selama periode RPJMN 2004—2009 telah berhasil meningkatkan akses dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dari 7,27 tahun pada tahun 2005 menjadi 7,50 tahun pada tahun 2008 dan menurunnya persentase angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas dari 9,55 persen pada tahun 2005 menjadi 5,97 pada tahun 2008 (BPS, 2008; hasil Susenas). Pencapaian tersebut semakin diperkuat dengan adanya peningkatan angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Prioritas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Berkualitas. Pembangunan kesehatan telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Indonesia. Berdasarkan data BPS (2008), usia harapan hidup pada tahun 2009 adalah 70,7 tahun, diatas sasaran RPJMN 16


2004—2009 yaitu 70,6 tahun. Angka kematian ibu (AKI) selama empat tahun terakhir telah menurun secara nyata. Berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, AKI menurun dari 307 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Angka ini telah mendekati sasaran dalam RPJMN 2004—2009 yakni 226 per 100.000 kelahiran hidup. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita adalah sebesar 18,4 persen terdiri dari gizi-kurang 13,0 persen dan gizi-buruk 5,4 persen (Depkes, 2007, Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas). Angka tersebut telah melampaui target RPJMN 2004—2009 sebesar 20,0 persen. Meskipun secara prevalensi menurun dari tahun 2005 (25,8 persen), namun jika dilihat dari jumlah penduduk dan proporsi balita pada tahun yang sama, beban masalah yang dihadapi masih cukup besar. Prioritas Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial. Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2004—2009 pembangunan bidang perlindungan dan kesejahteraan sosial antara lain melalui pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi anak, lanjut usia dan penyandang cacat telantar, pemberian bantuan bagi fakir miskin dan PMKS lainnya, serta pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) didapatkan bahwa program BLT merupakan program yang 90,51 persen tepat sasaran, 97,14 persen tepat jumlah dan 89,10 persen tepat waktu. Sementara itu, bantuan sosial untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM) dalam bentuk bantuan tunai bersyarat melalui PKH, pada tahun 2007 menjangkau 387.947 KK di 48 kabupaten di 7 provinsi. Sedangkan pada tahun 2009, cakupan PKH diperluas hingga menjangkau 726.376 KK di 70 Kabupaten, dengan tambahan 6 provinsi. Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga. Pembangunan kependudukan yang didukung oleh program keluarga berencana telah berhasil menurunkan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dari 2,4 kelahiran per wanita (SDKI 2002/2003) menjadi 2,3 kelahiran per wanita (SDKI 2007). Hasil ini belum memenuhi target TFR RPJMN 2004—2009 sebanyak 2,2 kelahiran per wanita. Kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan mengalami peningkatan. Peningkatan ini antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya APS pemuda dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pemuda. APS penduduk usia 16-18 tahun meningkat dari 53,86 persen pada 2005 menjadi 54,70 pada 2008; APS penduduk usia 19-24 tahun, meningkat dari 12,23 persen pada 2005 menjadi 12,43 pada 2008 (Susenas, 2008). Sementara itu TPAK pemuda 17


juga mengalami peningkatan yaitu dari 62,47 persen pada tahun 2006 menjadi 63,31 pada tahun 2008. Prioritas Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama. Sejumlah kemajuan di bidang kerukunan umat beragama telah menampakkan bentuknya yang diperlihatkan dengan intensitas dan semangat kerjasama lintasagama dan terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di berbagai provinsi, kabupaten/kota bahkan di tingkat kecamatan. Selama periode 2004—2009, pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada umat beragama agar bisa menjalankan ajaran agamanya dengan mudah, aman, bebas dan leluasa. Untuk sarana peribadatan, sebanyak 1.093 gedung tempat ibadah telah dibangun dan sebanyak 5.151 gedung tempat ibadah direhabilitasi. Bantuan kitab suci dan tafsir kitab suci juga terus dilaksanakan, dalam periode yang sama telah disalurkan sebanyak hampir 400 ribu eksemplar. Bahkan, untuk menguatkan status hukum dari tanah-tanah hibah keagamaan, baik itu tanah wakaf, tanah gereja dan sejenisnya, agar lebih bermanfaat untuk kepentingan umat telah diupayakan bantuan sertifikasi hampir untuk 20 ribu petak tanah hibah. Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam telah menghasilkan beberapa indikator positif dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, perbaikan kapasitas dan sistem pengelolaan dan juga kualitas lingkungan hidup. Sasaran ini diwujudkan melalui prioritas Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Prioritas Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Secara umum upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam telah menghasilkan beberapa indikator positif dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, perbaikan kapasitas dan sistem pengelolaan, dan juga kualitas lingkungan hidup. Pada sektor kehutanan, berbagai pencapaian yang berhasil diwujudkan, antara lain: (1) menurunnya kasus kejahatan di bidang kehutanan dan terselamatkannya kekayaan negara sekitar Rp25 triliun setiap tahun sebagai hasil upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar (illegal logging); (2) menurunnya laju deforestasi dan degradasi hingga 0,9 juta hektar per tahun akibat adanya upaya rehabilitasi; (3) investasi baru hutan tanaman sekitar 1,12 juta hektar 18


hutan tanaman industri (HTI) dengan nilai investasi sebesar Rp62,29 triliun; membaiknya harga hasil hutan di pasar internasional; (4) adanya kepastian hukum dan bantuan permodalan dalam usaha kehutanan bagi masyarakat; (5) meningkatnya usaha di bidang pariwisata alam; (6) diatasinya kebakaran hutan secara nyata; serta (7) terserapnya tenaga kerja dari pembangunan kehutanan yang mencapai sekitar 2,5 juta orang. Pada sektor kelautan, berbagai capaian yang berhasil diwujudkan antara lain: (1) menurunnya jumlah pelanggaran serta perusakan sumber daya pesisir dan laut; (2) terlaksananya uji coba pengelolaan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara lestari, terpadu, serta berbasis masyarakat di beberapa lokasi, terutama di ekosistem terumbu karang, mangrove, dan padang lamun; serta (3) diterbitkannya UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP-PPK). Pada sektor Pertambangan dan Energi, dalam periode 2004—2009 upaya untuk meningkatkan nilai tambah dengan membangun industri pengolahan hasil tambang telah meningkat meskipun masih sangat kecil. Pada sektor lingkungan hidup, berbagai capaian yang berhasil diwujudkan antara lain: (1) terlaksananya pengendalian pencemaran lingkungan; (2) terlaksananya pengendalian kerusakan lingkungan; (3) terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan; (4) meningkatnya pengelolaan bahan beracun dan berbahaya (B3) dan limbah B3; serta (5) upaya penanganan bencana alam dalam bentuk pembangunan sarana dan pengembangan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika secara komprehensif. Pencapaian-pencapaian penting berhasil diwujudkan terutama melalui pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan serta Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Sasaran kelima adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan. Perwujudan peningkatan kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan dicerminkan dengan pencapaian beberapa kegiatan yang sesuai atau bahkan melebihi target yang direncanakan di bidang sumberdaya air, transportasi, energi dan kelistrikan, pos dan telekomunikasi, serta perumahan dan permukiman. Sasaran ini diwujudkan dengan prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Program percepatan pembangunan infrastruktur pada RPJMN 2004—2009 difokuskan pada perbaikan pelayanan dan penyediaan infrastruktur di bidang sumberdaya air, 19


transportasi, energi dan kelistrikan, pos dan telekomunikasi, serta perumahan, air minum, limbah, persampahan, dan drainase guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, difokuskan pula pada percepatan pembangunan infrastruktur yang didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan. Bidang Sumberdaya Air, pencapaian dari pembangunan infrastruktur sumber daya air sampai tahun 2009 antara lain: (1) dalam upaya menjaga kelestarian, meningkatkan fungsi dan ketersediaan air, serta meningkatkan daya tampung air, telah dilakukan pembangunan 11 waduk yaitu: Waduk Keuliling di Nanggroe Aceh Darusalam, Telaga Tunjung dan Benel di Bali, Ponre-ponre di Sulawesi Selatan, Panohan dan Lodan di Jawa Tengah, Kedung Brubus, Nipah, dan Gonggang di Jawa Timur, serta Bilal dan Binalatung di Kalimantan Timur, selain itu, juga telah dilakukan pembangunan 443 embung; (2) untuk mendukung ketahanan pangan nasional, telah dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi seluas 527,06 ribu hektar, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1,93 juta hektar, dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seluas 2,1 juta hektar per tahun. Selain itu, juga telah dilakukan peningkatan/rehabilitasi jaringan rawa seluas 923,57 ribu hektar serta operasi dan pemeliharaan jaringan rawa seluas 451,29 ribu hektar per tahun; (3) dalam upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan air baku bagi rumah tangga, industri, dan perkotaan, telah dibangun saluran pembawa air baku dengan kapasitas layanan lebih kurang 3 12,52 m /det.; (4) dalam rangka mengendalikan dan mengurangi dampak bencana akibat banjir, telah dibangun prasarana pengendali banjir sepanjang 1.013 km untuk mengamankan kawasan seluas 12,8 ribu hektar dan telah dipasang serta dioperasikan flood forecasting and warning system di sepuluh wilayah sungai sebagai langkah antisipasi terhadap banjir; (5) sebagai landasan hukum dan operasional pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara optimal, telah diterbitkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai implementasi dan pengaturan lebih lanjut atas UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan (6) upaya untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat, telah dilakukan berbagai upaya pembinaan, pelatihan dan kegiatan pengelolaan sumber daya air partisipatif yang dilakukan melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA), dan pemberdayaan masyarakat di sekitar waduk. Pencapaian beberapa kegiatan telah sesuai atau bahkan melebihi target yang telah direncanakan, yaitu dalam hal: (1) pelaksanaan pembangunan waduk dan embung; pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber air 20


lainnya; (2) peningkatan/rehabilitasi jaringan rawa dan jaringan pengairan lainnya; dan (3) pembangunan saluran air baku. Bidang Transportasi, beberapa capaian yang berhasil diwujudkan pada tahun 2009 antara lain: Pembangunan transportasi jalan, meliputi: pemeliharaan jalan nasional sepanjang 136.127 km, pemeliharaan jembatan sepanjang 161.054 meter, peningkatan kapasitas dan struktur jalan nasional sepanjang 15.702 km dan jembatan sepanjang 45.231 meter terutama pada lintas Timur Sumatera, Pantura Jawa, lintas Selatan Kalimantan, lintas Barat Sulawesi dan lintas-lintas lainnya; pembangunan jalan di kawasan perbatasan hingga mencapai 670,2 km; pembangunan jalan di pulau terpencil/terdepan hingga mencapai 571,8 km; pembangunan jembatan Suramadu; serta pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol. Pembangunan sarana lalu lintas angkutan jalan, berupa: (a) pengadaan fasilitas keselamatan, seperti marka jalan sepanjang 2.829.555 m dan pagar pengaman jalan 118.424 m; (b) pengadaan bus ukuran sedang dan besar untuk Bus Rapid Transit (BRT) mencapai 40 unit, pengadaan 78 unit bus perintis, 60 unit bus sedang non AC, 45 unit bus sedang AC dan 30 unit bus besar untuk angkutan perintis, kota/pelajar/mahasiswa serta pelayanan subsidi bus perintis untuk 111 trayek/lintasan perintis pada 21 provinsi; dan (c) pembangunan baru dan lanjutan pembangunan terminal di tujuh lokasi: terminal Batas Antar-Negara Sei. Ambawang-Pontianak (lanjutan), terminal Matoain (NTT), terminal Kuningan (Jawa Barat), terminal Wonosari (DIY), terminal Palangkaraya (Kalteng), terminal Badung (Bali), terminal Aceh Timur (NAD), serta lanjutan rehabilitasi terminal di Provinsi Maluku dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 6 tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Pasca konflik. Pembangunan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, antara lain: (a) pengadaan rambu penyeberangan sebanyak 29 buah, rambu sungai dan danau mencapai 2.530 buah; (b) pengerukan alur kolam pelabuhan 2.225.000 m3; (c) pembangunan dermaga penyeberangan sebanyak 151 unit (baru dan lanjutan), dan pembangunan dermaga danau 36 unit (baru dan lanjutan); (d) pembangunan kapal penyeberangan perintis 30 unit (baru dan lanjutan), pembangunan bus air 28 unit, dan speed boat sepuluh unit; dan (e) pengoperasian kapal penyeberangan perintis pada 76 lintas dalam provinsi dan delapan lintas antarprovinsi. 21


Pembangunan transportasi perkeretaapian, adalah: (a) peningkatan jalan rel sepanjang 1.849,62 km dan pembangunan jalur KA baru sepanjang 244,80 km, antara lain di NAD, lintas Simpang-Indralaya (Kampus Unsri), partial double track lintas Tulungbuyut-Blambangan Umpu, jalur ganda Tanah AbangSerpong, jalur ganda lintas Cikampek-Cirebon, Yogyakarta-Kutoarjo, TegalPekalongan, dan lintas Cirebon-Kroya; (b) peningkatan jembatan KA 161 unit; (c) modernisasi dan peningkatan persinyalan, telekomunikasi dan listrik (sintelis) 96 paket; (d) pengadaan rel mencapai 142.311 ton; (e) pengadaan wesel 100 unit; (f) rehabilitasi jalan KA lintas Bogor-Sukabumi sepanjang 57 km; (g) pembangunan Depo Depok; (h) engineering service MRT Jakarta; (i) pembangunan double double track Manggarai-Cikarang; (j) pengadaan kereta kelas ekonomi (K3) 168 unit, KRD/KRDI 46 unit, KRL 108 unit, kereta kedinasan 2 unit, railbus (tahap 1) tiga unit, serta public service obligation (PSO) untuk angkutan kereta api kelas ekonomi. Pembangunan transportasi laut (pada kurun waktu 2004—2009), yang telah dilaksanakan adalah: (a) pembangunan 15 pelabuhan peti kemas (antara lain Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Tanjung Emas, Panjang, Makasar, Banjarmasin, Pontianak, Bitung, Samarinda, dan Palembang), 17 pelabuhan yang memiliki terminal penumpang dan 142 pelabuhan untuk pelayaran non-perintis/perintis/rakyat (antara lain Tanjung Buton dan Dumai di Riau, Labuhan Amuk di Bali, Bitung di Sulawesi Utara, Arar Manokwari di Papua, Tarempa, Malarko di Kepri, Teluk Tapang di Sumbar, Tanjung Batu (Manggar) di Belitung); (b) pembangunan kapal perintis sebanyak 18 unit; (c) pembangunan fasilitas sistem telekomunikasi pelayaran, antara lain persiapan Indonesia Ship Reporting System (INDOSREP) di Selat Sunda dan Selat Lombok, pembangunan Vessel Traffic Services (VTS) di wilayah Selat Malaka, pembangunan vessel traffic information System (VTIS) di Teluk Bintuni, Papua Barat, serta pemasangan automatic identification ship (AIS) di lima lokasi pelabuhan: Belawan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar; (d) pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) meliputi 42 unit menara suar, 123 unit rambu suar, dan 100 unit pelampung suar; (e) 3 pengerukan alur/kolam pelabuhan mencapai 17,17 juta m ; dan (f) pengadaan empat unit kapal navigasi. Pembangunan transportasi udara, antara lain: (a) pengembangan 14 bandar udara pada daerah rawan bencana dan daerah perbatasan agar mampu melayani pesawat udara sejenis F-27 atau Hercules C-130; (b) rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas landasan 2.881.925 m2, fasilitas terminal 17.842 m2, fasilitas bangunan 124.083 m2, dan fasilitas keselamatan penerbangan 77 22


paket; (c) pembangunan 15 bandara yang melayani penerbangan umum, diantaranya bandara Dobo, Saumlaki Baru, Seram Bagian Timur, Namniwel, Sam Ratulangi-Manado, Pengganti Dumatubun-Langgur, Waghete Baru dan Muara Bungo, Bandara Internasional Minangkabau, Abdurahman SalehMalang, Blimbingsari-Banyuwangi, Seko, Rampi, dan Hadinotonegoro Jember; (d) pembangunan bandara Medan Baru, Hasanuddin Makassar, Lombok Baru, serta terminal tiga Bandara Soekarno Hatta; (e) pembangunan dan peningkatan bandara di daerah perbatasan, terpencil, dan rawan bencana sebanyak 12 lokasi di Rembele, Silangit, Sibolga, Enggano, Rote, Ende, Naha, Manokwari, Sorong, Melongguane, Nunukan, dan Haliwen; serta (f) pemberian subsidi operasi angkutan udara perintis untuk 96 rute di 15 provinsi. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, pasokan energi primer nasional dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dari neraca energi tahun 2008, Indonesia harus mengimpor energi primer sebesar 242.662 BOE dimana impor minyak mentah dan BBM sekitar 238.649 BOE. Di sisi ekspor, tahun 2008 Indonesia telah mengekspor 1.057.757 BOE dimana ekspor minyak mentah sekitar 134.872 BOE, gas bumi (dan LNG) sekitar 250.886 BOE, dan batubara sekitar 672.000 BOE. Pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yaitu energi baru terbarukan (EBT) juga mengalami peningkatan. Pemanfaatan panas bumi (geothermal), surya, biomasa, bayu dan mikrohidro untuk pembangkit listrik mengalami peningkatan walaupun belum optimal. Kapasitas pembangkit listrik mengalami tren peningkatan, dibandingkan tahun 2005 terjadi peningkatan sebesar 5.830 MW sampai dengan tahun 2009. Demikian pula dalam jangkauan pelayanan ketenagalistrikan, jumlah rumah tangga berlistrik meningkat sebesar 4.539 rumah tangga dan jumlah desa berlistrik meningkat sebesar 11.307 desa pada periode 2005-2009. Walaupun mengalami tren yang meningkat, pencapaian pembangunan ketenagalistrikan masih di bawah target yang direncanakan dalam RPJMN 2004—2009. Penyebabnya antara lain adalah keterbatasan sumber pendanaan dan sulitnya mencari sumber pendanaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, permasalahan sosial menyangkut pembebasan tanah, gejolak global yang mengakibatkan kenaikan harga bahan baku, berbagai kendala untuk memperoleh perijinan dan masih sulitnya mencari sumber energi primer yang siap dipergunakan terutama gas dan energi baru terbarukan (EBT). Bidang Pos dan Telematika, beberapa capaian yang berhasil diwujudkan adalah tercapainya teledensitas sambungan tetap sebesar 13 persen dan telepon bergerak 20 persen, terselesaikannya pembangunan fasilitas 23


telekomunikasi perdesaan sekurang-kurangnya 43 ribu sambungan baru di 43 ribu desa dan meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan penyiaran televisi dan radio yang masing-masing mencakup 88 persen dan 85 persen penduduk Indonesia. Bidang Perumahan dan Permukiman, realisasi pencapaian kinerja sasaran pembangunan rusunawa tahun 2004—2009 hanya mencapai 62,85 persen dari sasaran RPJMN 2004—2009 yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran pemerintah pusat dan daerah (APBN dan APBD). Sedangkan realisasi pencapaian pembangunan rusunami hanya mencapai 26,86 persen dari sasaran RPJMN 2004—2009 karena program pembangunan rusunami baru dijalankan setelah terbitnya Keppres 22 Tahun 2006 dan dicanangkannya program percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan pada tanggal 5 April 2007 (1000 tower/menara rusuna). Selain kelima sasaran tersebut di atas, terdapat prioritas tambahan yaitu Penanggulangan dan Pengurangan Resiko Bencana. Prioritas ini tidak terdapat pada RPJMN 2004—2009, tetapi karena didasari oleh perkembangan situasi Indonesia yang mengalami beberapa bencana alam besar maka dianggap penting untuk menambahkan prioritas tersebut dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan. Adapun keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana selama periode 2004—2009 antara lain: Penanggulangan Pascabencana di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, terlihat pada sektor kesehatan, pendidikan, perdagangan dan pertanian. Capaian dari keempat sektor tersebut telah sesuai ataupun melebihi target dari Rencana Induk. Pada sektor kesehatan, dalam rangka memulihkan kondisi mental para korban yang trauma akibat bencana, maka telah dilaksanakan kegiatan Trauma Conseling yang tersebar di 16 kabupaten di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Selanjutnya pada sektor pendidikan, dikarenakan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang semakin meningkat dan adanya penambahan jumlah tenaga pengajar, maka jumlah sekolah yang dibangun telah sesuai dengan target dari rencana induk, bahkan melebihi. Penanggulangan Pascabencana di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, merupakan pengalaman pertama kali yang melibatkan secara penuh pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota dalam siklus penanggulangan bencana. Sejak tahun 2007 pelaksanaan rehabilitasi perumahan di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, baik 24


yang rusak berat, sedang dan ringan telah melebihi target Rencana Aksi. Posisi keberhasilan pencapaian pemulihan sarana prasarana publik terdapat pada pemulihan prasarana infrastruktur dan prasarana pemerintahan. Sedangkan untuk pemulihan pariwisata dan perdagangan, pada tahun 2008 rehabilitasi prasarana pendukung pariwisata telah mencapai 12 unit, dan rehabilitasi kerusakan kios, los dan loket telah berhasil sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Aksi. Penanganan Semburan Lumpur Panas Sidoarjo, sepanjang tahun 2007 hingga 2009, terdapat beberapa catatan penting yang telah dihasilkan Bapel BPLS, antara lain: berhasil mempertahankan tidak meluasnya Peta Area Terdampak (PAT), dan menangani masalah sosial kemasyarakatan di luar PAT melalui pembayaran tahap 30 persen, sesuai Perpres nomor 40 tahun 2009, yang dapat dituntaskan sesuai jadual. Upaya Pengurangan Risiko Bencana, keberhasilan yang paling nyata selama periode 2004—2009 adalah diterbitkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, serta Perpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu ditunjukkan pula dengan terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana dalam dua tahun terakhir ini, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 23 provinsi dan 64 kabupaten/kota, serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Capaian pelaksanaan pembangunan berdasarkan sasaran masing-masing prioritas pembangunan dapat dilihat dalam matriks berikut.

25

Matriks Ringkasan Capaian MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN Evaluasi 5 Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009


Matriks Ringkasan Capaian MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN Evaluasi 5 Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 Agenda 1:

Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai Sasaran

Capaian

Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat 1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat atau antargolongan di daerah-daerah rawan konflik;

1. Pemerintah berhasil menciptakan situasi sosial politik yang kondusif di Poso Sulawesi Tengah, Maluku dan Maluku. Saat ini, Pemerintah Daerah sedang dan terus melanjutkan hasil yang telah dicapai selama empat tahun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pascakonflik.

2. Terpeliharanya situasi aman dan damai; serta

2. Selama kurun waktu 2004—2009, pemulihan wilayah pascakonflik dan peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional, khususnya di NAD dan Papua, memperlihatkan hasil yang baik. Pemerintah Provinsi NAD setelah Perjanjian Helsinki, pasca Tsunami dan penetapan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat melaksanakan proses pembangunan tanpa terkendala persoalan politik

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan.

3. Kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat luas dapat menurunkan suhu ketegangan yang disebabkan oleh konflik antargolongan masyarakat seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat terkait dengan persoalan agama, dan di Jawa Timur berkenaan dengan persoalan konflik pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat telah bersama-sama meletakkan dasardasar dan landasan penguatan ruang. Pemerintah telah pula meletakkan prakarsa untuk memperkenalkan kembali dan mendorong penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila dan tiga pilar bangsa yaitu UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk Negara 26


Sasaran

Capaian Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, terutama di kalangan pemuda melalui berbagai pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan

Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur 1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar-kelompok masyarakat;

1. Pengembangan kebudayaan yang diarahkan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur telah memberikan kemajuan yang cukup berarti. Pemahaman terhadap pentingnya kesadaran keragaman budaya semakin berkembang, yang ditandai dengan menurunnya eskalasi konflik/perkelahian antarkelompok warga di tingkat desa, yaitu dari 2.583 desa pada tahun 2003 menjadi 1.235 desa pada tahun 2008.

2. Semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;

2. Kekokohan NKRI merupakan salah satu hasil dari upaya yang dilakukan melalui program pengelolaan keragaman budaya. Program tersebut diharapkan dapat menurunkan ketegangan konflik, walaupun tidak secara langsung, namun terbukti dapat mendorong terciptanya situasi yang lebih kondusif sehingga konflik antarkelompok masyarakat diharapkan dapat lebih berkurang dan pada akhirnya memperkokoh NKRI. Situasi yang lebih kondusif juga terlihat dari peningkatan sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya, yang ditandai dengan perkembangan persentase persepsi masyarakat terhadap kebiasaan bersilaturahmi (79,22 persen), persentase persepsi masyarakat terhadap kegiatan gotong royong (84,6 persen), serta persentase persepsi masyarakat terhadap kebiasaan tolong-menolong antarsesama warga (90,4 persen) (Survei Sosial Ekonomi Nasional 2006, BPS).

3. Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan; dan

3. Pengembangan penerapan nilai baru yang positif terlihat dari capaian: (a) semakin berkembangnya proses internalisasi nilai-nilai luhur, pengetahuan dan teknologi tradisional, serta kearifan lokal yang relevan dengan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti nilai-nilai persaudaraan, solidaritas sosial, saling menghargai, serta rasa cinta tanah air; dan (b) meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap hasil karya seni budaya dan perfilman yang ditandai oleh penyelenggaraan berbagai pameran, festival, pagelaran, dan pentas seni dan film, pemberian penghargaan di bidang seni dan film, serta pengiriman misi 27


Sasaran

Capaian kesenian ke berbagai acara internasional sebagai bentuk promosi kesenian nasional Indonesia.

4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya.

4. Pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya terlihat dari: (a) tumbuhnya kesadaran dan pemahaman masyarakat atas pengelolaan kekayaan dan warisan budaya yang ditandai oleh meningkatnya kesadaran, kebanggaan, dan penghargaan masyakarat kepada nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia, meningkatnya upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya (BCB)/situs, serta berkembangnya peran dan fungsi museum sebagai sarana rekreasi dan edukasi; dan (b) meningkatnya kerjasama yang sinergis antarpihak terkait dalam upaya pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya serta perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.

Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas 1. Menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas, serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat; 2. Terungkapnya jaringan kejahatan internasional terutama narkotika, perdagangan manusia, dan pencucian uang; 3. Terlindunginya keamanan lalu lintas informasi rahasia lembaga negara sesudah diterapkannya AFTA dan zona perdagangan bebas lainnya terutama untuk lembaga/fasilitas vital negara; 4. Menurunnya jumlah pecandu narkoba dan mengungkap kasus serta dapat diberantasnya jaringan utama supply narkoba dan prekursor;

Pencapaian prioritas peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas secara umum diindikasikan oleh dua aspek yaitu: (a) menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas; dan (b) meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat. Dua aspek tersebut menggambarkan pencapaian delapan sasaran peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas selama tahun 2005—2009. 1. Indeks Kriminalitas yang merupakan salah satu pencerminan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, menunjukkan kecenderungan fluktuatif yang semakin meningkat. Pada awal RPJMN 2004—2009 berada pada posisi 110 poin, pada akhir 2009 meningkat menjadi 120,81 poin. Kasus kejahatan konvensional, yang lebih dekat terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, mengalami fluktuasi pula. Pada awal RPJMN 2004—2009 mencapai 161.671 kasus, sementara pada akhir tahun 2009 mencapai 167.605 kasus 2. Dalam hal penuntasan kasus kriminalitas, pada kejahatan konvensional cenderung tetap pada kisaran 46,83 persen. Sementara itu, untuk tiga jenis kejahatan lainnya (kejahatan 28


Sasaran 5. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut terutama pada alur perdagangan dan distribusi serta alur pelayaran internasional; 6. Terungkapnya jaringan utama pencurian sumber daya kehutanan, serta membaiknya praktek penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya kehutanan dalam memberantas illegal logging, over cutting, dan illegal trading; 7. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum; 8. Meningkatnya kinerja Polri tercermin dengan menurunnya angka kriminalitas, pelanggaran hukum, dan meningkatnya penyelesaian kasus-kasus hukum.

Capaian transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan berimplikasi kontijensi), kinerja penyelesaian perkara relatif cukup baik, bahkan mendekati angka 100 persen. Stagnasi penyelesaian perkara kejahatan konvensional pada kisaran 46,83 persen diduga terkait dengan keterbatasan anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. penanganan kejahatan narkoba—yang meliputi narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya—menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Keberhasilan ini dapat mengindikasikan pencapaian prestasi program Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sekaligus memunculkan kekhawatiran bahwa peredaran narkoba sudah sedemikian luas.

Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme 1. Kembali normalnya kehidupan masyarakat di Aceh dan Papua serta tidak adanya kejadian konflik baru di suatu daerah;

1. Keberhasilan Pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme selama lima tahun adalah terwujudnya kondisi kehidupan masyarakat damai khususnya di Provinsi NAD dan Provinsi Papua.

GAM dan 2. Menurunnya perlawananan melemahnya dukungan simpatisan GAM di dalam dan luar negeri;

2. Pemerintah berhasil menuntaskan konflik separatisme yang telah terjadi dalam waktu yang cukup lama di Provinsi NAD. Melalui kesepakatan antara Pemerintah dengan GAM tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, tonggak perdamaian di NAD dapat diwujudkan. Penetapan Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 11 Juli 2006 menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan NAD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pilkada gubernur NAD pada tahun 2007 dapat berjalan dengan baik dan demokratis. 29


Sasaran

Capaian

3. Menurunnya kekuatan OPM dan melemahnya dukungan simpatisan OPM di dalam dan luar negeri;

3. Menurunnya kekuatan OPM ditunjukkan oleh semakin terbatasnya konflik bersenjata di Papua. Pendekatan perdamaian antara elit-elit Papua khususnya terkait dengan dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2006 dan beberapa konflik yang terjadi pada tahun 2007 di Papua juga berhasil diselesaikan melalui dorongan dan sosialisasi pendidikan politik untuk menumbuhkan sikap kedewasaan politik, sehingga hasil pilkada yang telah diselenggarakan secara demokratis dapat diterima masyarakat. Pemerintah juga telah berupaya untuk memberikan pengertian kepada simpatisan OPM di dalam dan luar negeri tentang kebijakan otonomi khusus di Papua. Hal ini tercermin dari berhasil diyakinkannya kelompok Gerakan Separatis Papua (GSP) di Papua Nugini untuk mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua.

Pencegahan dan Penangulangan Gerakan Terorisme 1. Menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayah hukum Indonesia;

1. Upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme yang dilakukan sampai dengan tahun 2008 telah menunjukkan keberhasilan. Namun, terjadinya peristiwa peledakan bom di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada pertengahan tahun 2009 menunjukkan bahwa aksi terorisme harus terus diwaspadai. Sampai dengan tahun 2009, pelaku terorisme yang berhasil ditindak mencapai 465 orang, dengan rincian sebanyak 40 orang teroris tertangkap dan meninggal dunia, 24 orang tersangka teroris dipulangkan karena tidak terbukti terlibat, 67 orang sedang dalam proses hukum, dan 334 orang telah divonis hakim.

2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap aksi terorisme;

2. Pembinaan kepada masyarakat yang secara terus-menerus dilakukan telah meningkatkan kepedulian masyarakat untuk turut memerangi aksi-aksi terorisme. Masyarakat semakin berani melaporkan orang-orang berperilaku tidak lazim dan semakin berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Beberapa kasus penggerebekan dan penangkapan tersangka pelaku terorisme terjadi berkat laporan kecurigaan masyarakat terhadap orang-orang yang berperilaku aneh.

30


Sasaran

Capaian

3. Meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman terorisme secara keseluruhan.

3. Daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman terorisme secara keseluruhan telah meningkat. Aparat keamanan mampu mengurai dan menghubungkan kasus-kasus terorisme dengan jaringan-jaringan terorisme yang ada di Indonesia dan keterkaitannya dengan jaringan terorisme internasional. Kemampuan ini meningkat dengan cepat setelah peristiwa peledakan bom di Hotel J.W. Marriot dan Hotel Ritz-Carlton. Dalam tempo kurang dari satu tahun, satuan Densus 88 Antiteror Polri mampu menyelesaikan kasus tersebut, bahkan mampu menewaskan gembong teroris.

Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara 1. Tersusunnya Rancangan Postur Pertahanan Indoneisa berdasarkan Strategic Defense Review (SDR) dan Strategi Raya Pertahanan dalam periode 2005—2006 yang disusun sebagai hasil kerjasama civil society dan militer;

1. Rancangan postur pertahanan negara telah tersusun secara definitif melalui penetapan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/24/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007. Dokumen tersebut dirumuskan berdasarkan potensi ancaman pertahanan negara baik ancaman nyata maupun ancaman potensial yang terdiri dari ancaman agresi militer, pelanggaran wilayah, gerakan separatisme, pemberontakan bersenjata, pengamanan obyek vital nasional yang bersifat strategis, spionase, terorisme, gangguan keamanan di laut dan udara, konflik komunal, dan ancaman nirmiliter.

2. Meningkatnya profesionalisme anggota TNI baik dalam operasi militer untuk perang maupun selain perang;

2. Profesionalisme TNI diwujudkan melalui terselenggaranya pengembangan kekuatan terpusat, kewilayahan, satuan tempur, satuan bantuan tempur dan satuan pendukung, serta pelaksanaan latihan perorangan hingga latihan gabungan TNI. Dalam aspek personel TNI, sampai dengan akhir tahun 2009, kekuatan personel mencapai 402.595 prajurit yang terdiri dari 298.848 prajurit TNI Angkatan Darat (AD), 62.947 prajurit TNI Angkatan Laut (AL), 32.194 prajurit TNI Angkatan Udara (AU), serta 8.606 prajurit bertugas di Markas Besar TNI, Kementerian Pertahanan, dan di sejumlah kementerian/lembaga. Jumlah personel TNI dalam kurun waktu lima tahun meningkat dari 382.326 personel menjadi 402.595 personel atau hanya bertambah sebanyak 20.359 personel.

3. Meningkatnya kesejahteraan prajurit TNI terutama kecukupan perumahan, pendidikan

3. Pencapaian upaya peningkatan kesejahteraan prajurit ditunjukkan oleh pengembangan fasilitas TNI. Meskipun masih terbatas, hal tersebut merupakan salah satu upaya 31


Sasaran

Capaian

dasar keluarga prajurit, jaminan kesejahteraan akhir tugas;

Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit. Secara bertahap, peningkatan kesejahteraan prajurit dilakukan melalui peningkatan tambahan penghasilan berupa uang lauk pauk (ULP). Tingkat ULP dapat ditingkatkan mulai dari Rp25.000 per hari pada tahun 2005, kemudian dinaikkan menjadi Rp30 ribu tahun 2007, dan dinaikkan kembali menjadi Rp35 ribu pada tahun 2008. Namun, apabila diukur dengan standar kebutuhan kalori bagi seorang prajurit yang sebesar 3.600 kalori per hari, besaran ULP tersebut masih belum mencukupi.

4. Meningkatnya jumlah dan kondisi peralatan pertahanan ke arah modernisasi alat utama sistem persenjataan dan kesiapan operasional;

4

Pada akhir tahun 2009 TNI mampu mencapai rata-rata kesiapan alutsista 60 persen dari hanya 40 persen pada tahun 2004, dengan rincian sebagai berikut: (a) tingkat alutsista matra darat mencapai rata-rata kesiapan 81,13 persen; (b) tingkat alutsista matra laut mencapai tingkat kesiapan rata-rata 45,92 persen; dan (c) tingkat kesiapan alutsista matra udara mencapai rata-rata 59,01 persen.

5. Meningkatnya penggunaan alutsista produksi dalam negeri dan dapat ditanganinya pemeliharaan alutsista oleh industri dalam negeri;

5. Kemampuan industri pertahanan n asional dalam menyediakan produknya untuk alutsista TNI sampai akhir RPJMN masih sangat terbatas, namun sumbangan industri pertahanan nasional meningkat cukup nyata. Secara umum, alutsista yang dapat dihasilkan oleh industri pertahanan nasional adalah senjata ringan dan sedang (SS-1, SMR, dan SMS), meriam 105 mm, mortir 60 mm dan 80 mm, munisi kaliber kecil, munisi mortir, bahan peledak, kendaraan taktis angkut personel dan Panser 6x6 Pindad, Kapal Angkatan Laut (KAL), KRI jenis Landing Platform Dock (LPD), pesawat angkut jenis CN 235, CN 212 untuk patroli maritim, helikopter NBO 105, dan helikopter Super Puma NAS 332.

6. Teroptimasinya anggaran pertahanan serta tercukupinya anggaran minimal secara simultan dengan selesainya reposisi bisnis TNI;

6. Dengan keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah, optimalisasi anggaran menjadi tuntutan untuk mencukupi kebutuhan anggaran pembangunan pertahanan negara. Optimalisasi dapat dilakukan melalui efisiensi dan pemrioritasan peruntukan anggaran. Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah selama ini, sebesar 70 persen digunakan untuk membiayai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan TNI. Sementara itu, porsi anggaran untuk peningkatan kemampuan pertahanan seperti untuk modernisasi dan 32


Sasaran

Capaian pemeliharaan serta perawatan alutsista hanya sebesar 30 persen.

7. Terdayagunakannya potensi masyarakat dalam bela negara sebagai salah satu komponen utama pertahanan negara.

7. Pendayagunaan potensi sumber daya nasional antara lain dilakukan melalui inventarisasi dan identifikasi potensi sumber daya pertahanan termasuk sumber daya buatan dan sumber daya alam. Untuk mendorong potensi sumber daya manusia, Pemerintah melakukan sosialisasi kesadaran bela negara, pengorganisasian relawan dalam membantu bencana alam, dan pengkoordinasian bantuan luar negeri yang dilaksanakan. Komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara yang merupakan bentuk implementasi kesemestaan dalam sistem pertahanan negara belum bisa dipersiapkan secara fisik mengingat penyusunan Rancangan UU Komponen Cadangan dan Pendukung Pertahanan Negara saat ini sedang dalam tahap pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional 1. Semakin meningkatnya peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia

1. Peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia selama periode 2004—2009 terus menguat, yang ditandai dengan: (a) penguatan peran diplomasi bilateral Indonesia ditandai dengan peningkatan hubungan kerjasama dengan negara-negara terdekat serta perkembangan implementasi sejumlah kerjasama kemitraan strategis dengan beberapa negara kunci di berbagai kawasan, dan negara sahabat lainnya; (b) pelaksanaan border diplomacy Indonesia dapat dikatakan berjalan efektif yang ditandai dengan dilakukannya secara rutin serangkaian perundingan dengan negara-negara tetangga, antara lain perundingan delineasi dan demarkasi batas darat dengan Timor Leste, perundingan batas maritim dengan Malaysia, dan perundingan batas laut wilayah dengan Singapura; dan (c) pemberian perhatian besar pada diplomasi multilateral yang menempatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai forum penanganan berbagai tantangan dan permasalahan dunia. Dalam kaitan itu, Indonesia senantiasa menjalin kerjasama dalam pemberantasan terorisme melalui intelligence sharing, peningkatan kapasitas, kerjasama teknis, jointly-coordinated operation, pengiriman pakar dan pemberian advis, ratifikasi berbagai konvensi internasional, serta penyusunan legislasi nasional terkait pencegahan dan pemberantasan terorisme. 33


Sasaran

Capaian

2. Pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional

2. Berkenaan dengan citra Indonesia di tingkat internasional, saat ini Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan juga membuktikan ketahanan Indonesia sebagai satu bangsa. Capaian penting dan merupakan mementum bagi pulihnya citra Indonesia adalah: (a) prakarsa Indonesia dalam pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) pada bulan Desember 2008 yang dihadiri oleh 31 negara di dunia, termasuk negara-negara yang selama ini diketahui sensitif terhadap isu demokrasi, seperti Myanmar, China, dan Brunei Darussalam; dan (b) pelaksanaan peran diplomasi Indonesia dalam lingkungan hidup. Peran tersebut telah diakui masyarakat internasional dengan disahkannya Bali Action Plan dan Bali Roadmap pada Conference of Parties UNFCCC di Bali pada Desember 2007. World Ocean Conference (WOC) yang diselenggarakan di Manado pada bulan Mei 2009 atas inisiatif Indonesia telah menghasilkan Manado Ocean Declaration (MOD) yang mengamanatkan agar dimensi lautan (ocean dimension) dimasukkan ke dalam agenda pembahasan dan negosiasi perubahan iklim dalam kerangka UNFCCC.

3. Mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional.

3. Indonesia telah memberikan kontribusi untuk mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik. Kontribusi paling nyata adalah peran Indonesia bersama-sama dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam upaya membentuk Komunitas ASEAN yang terdiri dari tiga pilar, yaitu: Komunitas PolitikKeamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Selain mengintensifkan kerjasama bilateral dalam berbagai bidang dengan berbagai negara, Indonesia juga terus berupaya memainkan peran aktif dan memberikan inisiatifnya di berbagai forum multilateral seperti Forum Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) maupun organisasi negara berkembang D-8 yang diketuai oleh Indonesia.

34


Agenda 2:

Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis Sasaran

Capaian

Pembenahan Sistem dan Politik Hukum 1. Terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk tidak diskriminatif terhadap perempuan atau bias gender);

1. Pencapaian penataan sistem hukum dilaksanakan melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan, yaitu sebanyak 284 RUU yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hasil evaluasi terhadap kegiatan pembentukan hukum telah menetapkan sebanyak 231 undang-undang, yaitu sebanyak 33 undang-undang ditetapkan pada tahun 2004, tahun 2005 telah ditetapkan 12 undang-undang, tahun 2006 ditetapkan 23 undang-undang, tahun 2007 ditetapkan 48 undang-undang, dan tahun 2008 sebanyak 56 undang-undang, serta pada tahun 2009 disahkan 59 undang-undang. Sebanyak 87 buah undang-undang yang telah disahkan merupakan RUU yang tercantum dalam Prolegnas.

2. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi; dan

2. Pemerintah telah melaksanakan harmonisasi dan pengkajian pada beberapa Peraturan Daerah (Perda) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Februari 2010) terhadap 13.622 Perda dan 2.640 Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), didapatkan fakta bahwa masih banyak Perda dan Raperda yang bermasalah. Hanya sebanyak 8.192 Perda dan 863 Raperda yang dianggap tak bermasalah. Sisanya, sebanyak 4.742 Perda dan 326 Raperda dibatalkan serta sebanyak 144 Perda dan 1.436 Raperda direvisi. Selebihnya, terdapat 545 Perda dan 15 Raperda yang masih dalam proses penyusunan dan penetapan. Menurut sektornya, Perda yang dibatalkan dan direvisi umumnya adalah mengatur sektor perhubungan 559 Perda (15,2 persen), sektor industri perdagangan 531 Perda (14,4 persen), sektor pertanian 384 Perda (10,4 persen), dan sektor kehutanan 371 Perda (10,1 persen).

3. Kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan.

3. Dalam rangka memperbaiki kinerja lembaga hukum telah dilakukan upaya pembenahan kelembagaan baik manajemen penanganan perkara maupun perbaikan remunerasi untuk peningkatan kesejahteraan pegawai khususnya lembaga MA beserta jajaran di bawahnya. Pembentukan Komisi Yudisial dilaksanakan dengan fungsi menjalankan pengawasan 35


Sasaran

Capaian terhadap perilaku hakim tingkat pertama dan banding. Dalam upaya perbaikan manajemen peradilan, MA telah menerbitkan SK Ketua MA Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Ketentuan tersebut merupakan salah satu langkah penting dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengadilan. Dalam rangka mempercepat penanganan perkara, Kejaksaan Agung sejak September 2008 telah melaksanakan program ‘quick wins’ penanganan perkara, yaitu kebijakan percepatan penanganan perkara pidana umum dan pidana korupsi, sistem informasi online penanganan perkara pidana korupsi, fasilitas pengaduan masyarakat di website, sistem informasi online penanganan laporan pengaduan di empat lokasi percontohan, yaitu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Kejaksaan Negeri Tangerang. Pelaksanaan program tersebut mempunyai tujuan mendasar, yaitu adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat (public trust building) kepada Kejaksaan Agung dalam waktu relatif cepat.

Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk 1. Terlaksananya peraturan perundangundangan yang tidak mengandung perlakuan diskriminasi baik kepada setiap warga negara, lembaga/instansi pemerintah, maupun lembaga swasta/dunia usaha secara konsisten dan transparan;

1. Upaya pemerintah dalam mendukung penghapusan diskriminasi antara lain: (a)diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja Indonesia (TKI), kekerasan terhadap perempuan, kewarganegaraan, perlindungan saksi dan korban, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, partai politik, penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan kesejahteraan sosial; (b) diterbitkannya peraturan perundang-undangan dalam rangka ratifikasi beberapa konvensi internasional tentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir, Hak Ekonomi, Sosial Sosial dan Budaya, dan Hak Sipil dan Politik; (c) ditandatanganinya Piagam ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008. Piagam ASEAN tersebut meletakkan dasar-dasar yang lebih kuat bagi bangunan organisasi regional untuk secara resmi mengakui nilai-nilai HAM dan diimplementasikan untuk rakyatnya.

2. Terkoordinasikannya dan terharmonisasikan nya pelaksanaan peraturan perundang-

2. Penyesuaian hukum nasional dengan prinsip-prinsip dalam kovenan internasional perlu ditindaklanjuti dengan upaya sosialisasi kepada masyarakat. Masih banyak ketidaktahuan 36


Sasaran

Capaian

undangan yang tidak menonjolkan kepentingan tertentu sehingga dapat mengurangi perlakuan diskriminatif terhadap warga negara;

masyarakat dan aparat pemerintah karena kurangnya sosialisasi hak-hak yang diatur dalam kovenan-kovenan ini berakibat masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kepada pembatasan maupun pengurangan hak asasi dari sejumlah kelompok, ketidaktegasan aparat terhadap aksi sepihak oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya atas dasar isu agama, politik dan sebagainya. Sehingga diperlukan tidak hanya eksistensi peraturan perundang-undangan tetap juga komitmen dan dukungan politik yang mendukung implementasi peraturan perundang-undangan terkait HAM di Indonesia dalam rangka upaya pemajuan dan perlindungan HAM.

3. Terciptanya aparat dan sistem pelayanan publik yang adil dan dapat diterima oleh setiap warga negara.

3. Pencapaian penciptaan aparat dan sistem pelayanan publik ditunjukkan oleh: (a) perbaikan sistem pelayanan hukum khususnya di bidang HaKI; (b) optimalisasi pelayanan di bidang keimigrasian juga dilakukan dengan membuat sistem pelayanan terkomputerisasi yang telah dikembangkan di beberapa kantor imigrasi strategis dan mempunyai frekuensi pelayanan keimigrasian yang tinggi; (c) penguatan infrastruktur sistem informasi peradilan yang terintegrasi dari pengadilan tingkat pertama, banding hingga kasasi; dan (d) dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi di pengadilan. Di pengadilan tingkat Bandung dan tingkat pertama, sampai dengan kurun waktu tahun 2009, sarana meja informasi baru tersedia di 218 pengadilan (hasil survei di 17 propinsi di seluruh Indonesia oleh MA-RI). Selain itu, lembaga pengadilan juga tengah membangun sistem online layanan informasi dan pengaduan sebagai media utama pelayanan informasi bagi publik.

Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia Terlaksananya berbagai langkah-langkah Rencana Aksi yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia antara lain Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 2004— 2009; Rencana Aksi Nasional Pemberantasan

Pencapaian penanganan korupsi di Indonesia secara perlahan namun pasti telah memperlihatkan perkembangan yang baik. Hal ini diindikasikan oleh peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang surveinya dilakukan oleh Transparency International. Pada tahun 2004, IPK Indonesia berada pada angka 1,9. Kemudian pada tahun 2008 meningkat menjadi 2,6, dan pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi 2,8. 37


Sasaran

Capaian

Korupsi; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi HAM 2004-2009 serta untuk mendukung pelaksanaan HAM di seluruh Indonesia—sampai dengan bulan Juli tahun 2009—telah dibentuk 407 Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional HAM (Panpel RANHAM) Tingkat Kabupaten/Kota dan 33 Panpel RANHAM Tingkat Provinsi yang dalam pembentukannya bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat, baik yang terjadi sebelum maupun sesudah diundangkannya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM masih belum mengalami perkembangan yang nyata di Kejaksaan Agung karena sampai akhir tahun 2009, sebanyak tujuh hasil penyelidikan Komnas HAM belum semua ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Komnas Perempuan—sebagai bagian dari upaya penegakan HAM—telah melakukan upaya pemantauan kasus-kasus HAM terutama berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan. Sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masyarakat belum berani melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Setelah berlakunya undang-undang tersebut kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian KDRT semakin meningkat. Pada tahun 2004 dilaporkan sebanyak 14.020 kasus KDRT yang dialami perempuan yang dicatat oleh Komnas Perempuan. Laporan kejadian KDRT yang dialami perempuan pada tahun 2009 mencapai 143.586 kasus atau meningkat sebesar 143 persen dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 54.425 kasus.

Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 1. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik;

1. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menjamin keadilan gender dalam berbagai peraturan perundang-undangan, program pembangunan, dan kebijakan publik melalui penguatan kelembagaan telah menunjukkan kemajuan yang berarti pada akhir tahun pelaksanaan RPJMN 2004—2009. Hal ini terutama ditunjukkan dengan terbentuknya dan mulai berfungsinya gender focal point dan kelompok kerja gender, baik nasional maupun daerah. yang bertujuan untuk melembagakan strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Selain itu, kemajuan juga ditunjukkan oleh berbagai penyusunan kebijakan, program, kegiatan di setiap kementerian/lembaga yang responsif gender, seperti penyusunan panduan kurikulum sekolah yang berwawasan gender, panduan 38


Sasaran

Capaian perencanaan dan anggaran yang responsif gender bidang kesehatan dan program aksi afirmasi untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), kebijakan khusus pemberian kredit bagi kelompok pemberdayaan ekonomi perempuan, dan pembentukan kelompok kerja PUG dengan melibatkan pusat-pusat studi wanita/gender di 33 provinsi sebagai mitra kerja pemerintah daerah.

kesenjangan pencapaian 2. Menurunnya pembangunan antara perempuan dan lakilaki, yang diukur oleh angka GDI dan GEM;

2. Penurunan kesenjangan pencapaian pembangunan bagi perempuan dan laki-laki terlihat dari peningkatan angka indeks pembangunan gender/IPG (Gender-related Development Index/GDI), yaitu dari 0,721 pada tahun 2005 menjadi 0,726 pada tahun 2007 (Human Development Report/HDR). Selain itu indeks pemberdayaan gender/IDG (Gender Empowerment Measure/GEM) Indonesia, juga menunjukkan peningkatan, yaitu dari 0,613 pada tahun 2005 menjadi 0,621 pada tahun 2007 (BPS-KNPP). Berdasarkan indikator-indikator komposit penyusun IPG dan IDG, terlihat adanya berbagai peningkatan pencapaian antara lain: (a) bidang pendidikan, angka partisipasi sekolah dan angka melek huruf baik perempuan maupun laki-laki menunjukkan peningkatan. masingmasing sebesar 87,5 persen dan 94,3 persen pada tahun 2005 menjadi sebesar 89,10 persen dan 95,38 persen pada tahun 2008; (b) bidang kesehatan, angka harapan hidup, baik lakilaki maupun perempuan, meningkat masing-masing 67,8 tahun dan 71,6 tahun pada tahun 2005 menjadi 68,5 tahun dan 72,5 tahun pada tahun 2007. Angka kematian ibu melahirkan, dari sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003) menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007); (c) bidang ekonomi, peningkatan akses lapangan kerja bagi perempuan ditunjukkan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan, dari 13,57 persen pada tahun 2005 menjadi 8,81 persen pada tahun 2009 (Sakernas, BPS) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK perempuan mengalami peningkatan dari 50,65 persen pada tahun 2005 menjadi 51,77 persen pada tahun 2009; dan (d) bidang politik, partisipasi perempuan di lembaga legislatif meningkat dari 11,3 persen pada tahun 2004 menjadi 17,9 persen pada tahun 2009. Demikian pula, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perempuan meningkat dari 19,8 persen pada tahun 2004 menjadi 27,3 persen pada tahun 2009. 39


Sasaran

Capaian

3. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta

3. Prevalensi kekerasan terhadap anak pada Susenas 2006 adalah sebesar 3,02 persen, yang berarti setiap 1.000 anak terdapat sekitar 30 orang yang berpeluang pernah menjadi korban tindak kekerasan. Data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu dari 20.391 kasus pada tahun 2005 menjadi 54.425 kasus pada tahun 2008. Data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri juga menunjukkan hal yang sama yaitu adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari 2.302 kasus pada tahun 2005 menjadi 2.500 kasus pada tahun 2008.

4. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak.

4. Keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak telah ditunjukkan oleh berbagai pencapaian pembangunan, antara lain: (a) bidang kesehatan, hasil SDKI tahun 2002/2003 menunjukkan bahwa angka kematian bayi (AKB) adalah 35 anak per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian balita (AKBA) mencapai 46 anak per 1.000 kelahiran hidup, dan angka kematian neonatal (usia 0−28 hari) mencapai 20 per 1.000 kelahiran hidup. Data SDKI tahun 2007 menunjukkan penurunan, yaitu AKB menjadi 34 anak per 1.000 kelahiran hidup, AKBA menjadi 44 anak per 1.000 kelahiran hidup, dan angka kematian neonatal menjadi 19 per 1.000 kelahiran hidup. Selain itu, angka harapan hidup setiap anak Indonesia yang terlahir hidup cukup tinggi, yaitu 69,7 tahun (perempuan 71,6 tahun dan laki-laki 67,8 tahun). Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada balita juga mengalami penurunan, masing-masing dari 8,8 persen dan 19,24 persen (SDKI 2002/03) menjadi sebesar 5,4 persen dan 13,0 persen (Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas, 2007); dan (b) bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan penurunan persentase pekerja anak usia 10–14 tahun dari 5,52 persen pada tahun 2005 menjadi 4,65 persen pada tahun 2006 dan 3,78 persen pada tahun 2007.

40


Sasaran

Capaian

Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah 1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi NAD.

1. Dalam upaya meningkatkan hubungan pusat dan daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, dalam upaya meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan daerah (perda) sampai dengan Juli 2009, 9.182 perda pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) telah dikaji dengan hasil 6.091 dilanjutkan (tidak bermasalah), 144 direvisi, dan 2.947 dibatalkan. Sementara itu, rancangan perda PDRD yang dikaji adalah sebanyak 2.535 rancangan perda, dengan hasil 825 dilanjutkan (tidak bermasalah), 1.391 direvisi, dan 319 dibatalkan.

2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah;

2. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah tercermin dari ditetapkannya PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah sebagai landasan sekaligus pedoman bagi kerja sama pemerintah daerah. PP tersebut mengatur tata cara pemerintah daerah bekerja sama, baik dengan pemerintah daerah lainnya maupun kepada pihak ketiga.

3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel;

3. Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan potensi daerah yang perlu dikelola. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah menetapkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi landasan sekaligus pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menyusun organisasi perangkat daerah. Sampai dengan pertengahan 2009, sebanyak 296 pemerintah daerah atau 57 persen pemerintah daerah yang telah menyusun kelembagaan pemerintah daerahnya.

kapasitas pengelolaan 4. Meningkatnya sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;

4.

Upaya peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui: (a) memfasilitasi penyediaan aparat pemerintah daerah, berupa perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) daerah baru dan pengangkatan para tenaga honorer menjadi PNS daerah. Sampai dengan tahun 2009, jumlah PNS daerah di seluruh Indonesia adalah 3.503.845 orang; (b) menyusun rencana 41


Sasaran

Capaian pengelolaan aparatur Pemerintah Daerah; dan (c) meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah. Sampai dengan tahun 2009, Pemerintah telah melaksanakan pelatihan aparatur pemerintah daerah sebanyak 15.928 orang.

5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional; dan

5. Transfer keuangan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah telah meningkat lebih dari 100 persen yaitu dari Rp 150,46 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 309,57 triliun pada tahun 2009. Selain itu, proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah terutama pada daerah kabupaten/kota juga meningkat dari tahun 2007 sebesar 6,1 persen menjadi sebesar 7,1 persen pada tahun 2009.

6. Tertatanya daerah otonom baru.

6. Dalam kurun waktu 2004—2009, perkembangan daerah otonomi baru tertata cukup baik. Hal ini tercermin dari: (a) terkendalinya pembentukan daerah otonomi baru, yaitu berupa penurunan jumlah DOB yang terbentuk dari sebanyak 104 daerah dalam kurun waktu 2000—2004 menjadi 57 daerah pada kurun 2004—2009; (b) tersusummya Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang mengatur prosedur dan kriteria bagi terbentuknya daerah otonom baru serta penghapusan dan penggabungan daerah; (c) tersusunnya Strategi Dasar Penataan Daerah (SDPD); dan (d) dikeluarkannya peraturan tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

Selama kurun waktu 2005—2009, pembangunan aparatur negara telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Namun, kemajuan-kemajuan yang dicapai belum cukup kuat untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu tuntutan dari masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pembangunan aparatur negara akan tetap menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional ke depan.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah:

Berkaitan dengan pencapaian sasaran khusus, sasaran 3, 4 dan 5 diindikasikan oleh terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. 42


Sasaran

Capaian

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas;

1. Praktik korupsi telah menurun secara nyata yang ditandai oleh: (a) meningkatnya indeks persepsi korupsi Indonesia dimana pada tahun 2005 IPK 2,2 meningkat menjadi 2,8 pada tahun 2009; (b) meningkatnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dari 8,75 persen pada tahun 2006 menjadi 42,17 persen pada tahun 2008 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 5 persen pada tahun 2005 menurun 2,78 persen pada tahun 2008 yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun program dan laporan keuangannya dan kelemahan sistem pengendalian internal yang dimiliki; dan (c) meningkatnya jumlah instansi pemerintah (pusat, daerah) yang melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, pada tahun 2005, persentase instansi yang melapor baru 16,27 persen. Pada tahun 2008 persentase ini meningkat menjadi 52,26 persen.

2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;

2. Sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel telah tercapai dengan baik, ditandai oleh upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang dilakukan telah berhasil meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan. Hal ini dapat ditunjukkan dari pencapaian indikator: (a) meningkatnya jumlah instansi pemerintah (pusat, daerah) yang telah menyampaikan LAKIP sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP, pada tahun 2005 sebanyak 463 instansi menyampaikan laporannya dan tahun 2008 meningkat menjadi 509 instansi; (b) meningkatnya skor efektivitas pemerintahan Indonesia (government effectiveness), Indeks ini menggambarkan kemampuan Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan membuat kebijakan secara efektif. Selain itu, indeks ini juga mengukur kualitas birokrasi, kompetensi aparat pelayanan, dan tingkat independensi pegawai negeri sipil dari tekanan politik, dengan rentang skor dari -2,5 sampai 2,5. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2008, Indonesia memperoleh skor berturut-turut -0,46 (2005), -0,37 (2006), -0,39 (2007), dan -0,29 (2008); dan (c) meningkatnya jumlah instansi yang telah/akan melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan nasional. 43


Sasaran

Capaian

3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik; 5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya.

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga dapat ditunjukkan oleh: (a) pencapaian indikator skor integritas pelayanan publik di unit layanan instansi pusat dan daerah. Unit layanan tingkat pusat memperoleh skor integritas 5,53 pada tahun 2007, kemudian berturut-turut menjadi 6,84 dan 6,64 pada tahun 2008 dan 2009. Sementara itu, pelayanan publik di tingkat daerah (kabupaten/kota) memperoleh skor rata-rata 6,69 pada tahun 2008 dan menurun menjadi 6,46 pada tahun 2009; (b) jumlah unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) atau dikenal dengan one stop service (OSS) di daerah Antara 2005—2009, jumlah OSS telah meningkat secara signifikan, yaitu dari 6 unit pada tahun 2005 menjadi 95 unit pada tahun 2006, 286 unit pada tahun 2007, 329 unit pada tahun 2008 dan menjadi 339 unit OSS pada tahun 2009; dan (c) peringkat kemudahan berusaha Indonesia terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan indeks kemudahan berusaha dari peringkat 129 (dari 181 negara) pada tahun 2008 menjadi peringkat 122 (dari 183 negara) pada tahun 2009. Pada tahap pendirian usaha, waktu dan jumlah prosedur yang dibutuhkan untuk memulai usaha pada tahun 2005 adalah 151 hari dengan 12 prosedur dan tahun 2009 waktu dan jumlah prosedur menurun menjadi hanya 60 hari dengan 9 prosedur. Pada tahap pendaftaran properti mengalami peningkatan dari 42 hari dan 7 prosedur tahun 2005 menjadi 22 hari dengan 6 prosedur pada tahun 2009. Tahap perlindungan kepada investor menunjukkan kemajuan, dari peringkat 60 tahun 2006 membaik menjadi peringkat 41 pada tahun 2009.

Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh Terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilu 2004 melalui beberapa capaian antara lain sebagai berikut: 1. Terlaksananya peran dan fungsi lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan sesuai Konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku;

1. Perkembangan kinerja institusi demokrasi, selama lima tahun terakhir, telah mengalami proses transformasi politik yang sangat bermakna bagi konsolidasi demokrasi. Mahkamah Konsitusi (MK) telah mampu menunjukkan kapasitasnya dalam mengawal konstitusi (the guardian of the constitution) melalui respon yang tanggap terhadap berbagai tuntutan judicial review pada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sejak era reformasi hingga kini, partai politik telah berkembang baik sebagai lembaga yang memberikan legitimasi maupun sebagai lembaga yang membentuk kekuasaan. Khusus perihal dimensi peran politik perempuan dapat digambarkan bahwa representasi perempuan di DPR hasil Pemilu 2009 sebanyak 17 persen meningkat dibandingkan hasil 44


Sasaran

Capaian Pemilu 2004 yang hanya 11 persen. Representasi perempuan di DPD hasil Pemilu 2009 meningkat menjadi 28 persen dari 20 persen pada pemilu 2004.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik; serta

2. Masyarakat telah menunjukkan partisipasinya untuk turut serta dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah nasional dan pemerintah daerah, yang dimulai di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga di tingkat nasional. Di samping itu, partisipasi politik rakyat diekspresikan pula melalui rapat dengar pendapat dengan lembaga perwakilan, dan audiensi atas prakarsa masyarakat dengan pemerintah maupun pemerintah daerah.

3. Terlaksananya pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil pada tahun 2009.

3. Pencapaian pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil pada tahun 2009, ditandai dengan kesuksesan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia selama kurun waktu 2005—2009 dan pelaksanaan pemilihan umum legislatif (Pemilu Legislatif) dan pemilihan umum presiden (Pilpres) pada tahun 2009, yang secara umum, penyelenggaraannya berjalan dengan lancar, demokratis, aman, dan damai. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif 2009 mencapai 70,99 persen, Pemilu Presiden 2009 mencapai 72,56 persen. Partisipasi politik dalam pemilu kepala daerah sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 adalah 75,28 persen.

45


Agenda 3:

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sasaran

Capaian

Penanggulangan Kemiskinan Menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Secara rinci, sasaran tersebut adalah: 1. Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009; 2. Terpenuhinya kecukupan bermutu dan terjangkau;

pangan

1. Penurunan tingkat kemiskinan dari 16,66 persen pada tahun 2004 menjadi 14,15 persen pada tahun 2009.

yang

2. Pencapaian pemenuhan kebutuhan pokok yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk miskin ditunjukkan oleh peningkatan masyarakat yang menerima subsidi beras yaitu sebanyak 15, 8 RTS pada tahun 2005 menjadi 18.5 RTS pada tahun 2009.

3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu;

3. Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk miskin selama periode 2004—2009, ditunjukkan oleh peningkatan jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Askeskin/Jamkesmas yaitu dari 60 juta orang pada tahun 2005 menjadi 76,4 juta orang pada tahun 2009.

4. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata;

4. Peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata dicerminkan oleh meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/sederajat serta angka partisipasi murni (APM) di jenjang SMP/MTs. APK SD/MI/sederajat pada tahun 2005 sebesar 94,30 meningkat 95,14 pada tahun 2008 dan diperkirakan akan mencapai 95,4 pada tahun 2009. Sedangkan, untuk capaian APM SMP/MTs pada tahun 2005 sebesar 85,22 meningkat 96,18 pada tahun 2008 dan diperkirakan akan mencapai 98 pada tahun 2009.

5. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha;

5. Pencapaian sasaran terbukanya kesempatan kerja dan berusaha selama periode 2004— 2009, ditunjukkan oleh menurunnya jumlah dan tingkat pengangguran serta meluasnya 46


Sasaran

Capaian penciptaan kesempatan kerja. Jumlah pengangguran mengalami penurunan secara nyata yaitu sebesar 11,899 juta orang pada tahun 2005 menjadi 8,96 juta orang pada tahun 2009.

6. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat;

6. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat dilakukan melalui upaya pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi masyarakat berpendapatan rendah. Jumlah rumah susun sederhana yang dibangun untuk masyarakat miskin pada periode 2005-2009 berturut-turut sebanyak 4.762 unit, 6.448 unit, 8.265 unit, 9.443 unit, dan 8.791 unit. Jumlah pembangunan rusunawa sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh anggaran yang disediakan dan harga material bangunan saat itu.

7. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin;

7. Pencapaian pemenuhan kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin antara lain: (a) penyusunan kebijakan penyediaan air berbasis masyarakat (Pamsimas); dan (b) pengembangan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perkotaan guna mengatasi permasalahan ketersediaan air minum yang sehat. Penyediaan air minum yang sehat selama periode 2005-2009 dapat dimanfaatkan oleh lebih dari 700 ribu orang.

8. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan terjaganya kualitas lingkungan hidup;

8. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan kualitas lingkungan hidup ditunjukkan oleh penjaminan kepemilikan tanah bagi masyarakat miskin. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan upaya pengelolaan pertanahan untuk menertibkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Sampai dengan tahun 2009, jumlah penerima manfaatnya 80 persen adalah masyarakat miskin.

9. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah;

9. Pencapaian keberhasilan sasaran perlindungan hak perorangan dan hak komunal atas tanah terlihat dari jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan bagi masyarakat miskin. Selama periode 2005-2008, jumlah sertifikat yang diterbitkan terus meningkat. Pada tahun 2005, jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 415.361, meningkat pada tahun 2008 menjadi sebanyak 1.042.701. 47


Sasaran

Capaian

10. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.

10. Peran partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan dapat dilihat keberhasilannya dari jumlah kecamatan pelaksana program keberdayaan masyarakat PNPM. Program keberdayaan masyarakat PNPM yang dimulai sejak tahun 2007 telah mendorong masyarakat miskin khususnya berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan pembangunan. Pada tahun 2007, jumlah kecamatan penerima PNPM sebesar 3.018. Jumlah ini meningkat menjadi 6.408 pada tahun 2009

Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas 1. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi. Reformasi dimaksud mencakup upaya untuk sekaligus menuntaskan sinkronisasi deregulasi peraturan antarsektor dan antara pusat dengan daerah serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk implementasi penyederhanaan prosedur perijinan untuk start up bisnis, penyempurnaan sistem perpajakan dan kepabeanan, penegakan hukum untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban berusaha;

1. Penciptaan iklim investasi yang sehat ditunjukkan oleh penerbitan beberapa peraturan dan deregulasi peraturan pemerintah di pusat dan daerah. Pada periode 2005—2009, Pemerintah antara lain telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi, Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Sektor Mikro Kecil dan Menengah, Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Ekonomi 2008—2009.

2. Peningkatan efisiensi pelayanan eksporimpor kepelabuhanan, kepabeanan, dan administrasi (verifikasi dan restitusi) perpajakan ke tingkatan efisiensi di negaranegara tetangga yang maju perekono-

2. Peningkatan efisiensi pelayanan ekspor-impor kepelabuhan, kepabeanan, dan administrasi (verifikasi dan restitusi) perpajakan selama periode 2005—2009 mengalami peningkatan, yang ditunjukkan oleh berkurangnya lama waktu serta dokumen yang dibutuhkan untuk ekspor-impor. 48


Sasaran

Capaian

miannya di lingkungan ASEAN. Dalam 3 (tiga) tahun pertama diharapkan setengahnya telah dicapai; 3. Pemangkasan prosedur perijinan start up dan operasi bisnis ke tingkatan efisiensi di negara-negara tetangga yang maju perekonomiannya di lingkungan ASEAN. Dalam 3 (tiga) tahun pertama, diharapkan setengahnya telah tercapai;

3. Pencapaian sasaran pemangkasan prosedur perijinan memulai usaha dan operasi bisnis selama kurun waktu 2004—2009 antara lain: (a) diterbitkannya sejumlah peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) bidang investasi; dan (b) berkurangnya, berbagai hambatan usaha yang ditandai dengan berkurangnya lama waktu untuk pendirian usaha dari 151 hari menjadi 60 hari dengan jumlah prosedur berkurang dari 12 prosedur menjadi sembilan prosedur. Hal ini didukung dengan berkurangnya biaya dari 101,7 persen menjadi 6,0 persen dari pendapatan per kapita dan pembayaran pajak dari 576 jam menjadi 266 jam.

4. Meningkatnya investasi secara bertahap sehingga peranannya terhadap Produk Nasional Bruto meningkat dari 20,5 persen pada tahun 2004 menjadi 27,4 persen pada tahun 2009 dengan penyebaran yang makin banyak pada kawasan-kawasan di luar Jawa, terutama Kawasan Timur Indonesia;

4. Pencapaian peningkatan investasi selama kurun waktu 2004—2009 ditunjukkan oleh: (a) peningkatan realisasi investasi PMDN sektor nonmigas dari Rp30,7 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp32,5 triliun pada periode Januari-Oktober 2009; (b) peningkatan investasi PMA sektor nonmigas dari USD4,6 miliar pada tahun 2004 menjadi USD14,9 miliar pada tahun 2008 atau rata-rata tumbuh sebesar 34,3 persen; dan (c) peningkatan peningkatan PNB sebesar 27,7 persen pada tahun 2008.

5. Meningkatnya pertumbuhan ekspor secara bertahap dari sekitar 5,2 persen pada tahun 2005 menjadi sekitar 9,8 persen pada tahun 2009 dengan komposisi produk yang lebih beragam dan kandungan teknologi yang semakin tinggi;

5. Pertumbuhan ekspor nasional sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekspor sektor nonmigas. Rata-rata pertumbuhan ekspor nonmigas Indonesia selama tahun 2005—2009 adalah sebesar 12,4 persen atau mencapai nilai sebesar USD88,7 miliar per tahun. Secara nasional rata-rata pertumbuhan ekspor nasional selama periode 2005—2009 adalah sebesar 11,14 persen.

49


Sasaran

Capaian

6. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga dan kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan dalam negeri yang kondusif dan dinamis;

6. Peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi nasional, tertib niaga dan kepastian berusaha di Indonesia masih terus ditingkatkan. Capaian logistic performance index pada tahun 2007 adalah 3,01 yang menduduki peringkat 43 dunia. Capaian ini menurun hingga 2,76 pada tahun 2009 dan hanya menduduki peringkat 75 dunia.

7. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa menjadi sekitar USD 10 miliar pada tahun 2009, sehingga sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penghasil devisa besar.

7. Pencapaian pembangunan kepariwisataan selama tahun 2005—2009 antara lain: (a) peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dari 5 juta orang pada tahun 2005 menjadi 6,45 juta orang pada tahun 2009 atau meningkat sebesar 29,0 persen; dan (b) peningkatan penerimaan devisa dari hasil kunjungan wisman dari USD4,52 miliar pada tahun 2005 menjadi USD6,43 miliar pada tahun 2009 atau meningkat sebesar 42,26 persen.

Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur 1. Sektor industri manufaktur (non-migas) ditargetkan tumbuh dengan laju rata-rata 8,56 persen per tahun. Dengan tingkat operasi rata-rata hanya sekitar 60 persen pada tahun 2003, target peningkatan kapasitas utilisasi khususnya sub-sektor yang masih berdaya saing akan meningkat ke titik optimum yaitu sekitar 80 persen dalam dua sampai tiga tahun pertama, terutama untuk industri yang dinilai memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;

1. Pertumbuhan industri manufaktur dalam kurun waktu 2005—2009 menunjukkan kinerja yang senantiasa meningkat meskipun pertumbuhannya hanya mencapai rata-rata 3,9 persen per tahun.

2. Target penyerapan tenaga kerja dalam lima tahun mendatang adalah sekitar 500 ribu per tahun (termasuk industri pengolahan migas). Dengan kecenderungan penurunan

2. Penyerapan tenaga kerja secara kumulatif di sektor industri manufaktur pada periode 2005— 2009 mengalami peningkatan sebesar 3.016.029 orang atau rata-rata sekitar 603.206 orang per tahun. 50


Sasaran

Capaian

penyerapan beberapa tahun belakangan ini, penyerapan tenaga kerja baru lebih banyak mengandalkan pada basis industri baru yang perlu dipacu pertumbuhannya. Sejalan dengan upaya revitalisasi pertanian dan pedesaan, langkah pengembangan untuk mewujudkan industrialisasi perdesaaan menjadi sangat penting. Sedangkan bagi industri berskala menengah dan besar penyerapan tenaga kerja baru akan mengandalkan investasi baru. Diperkirakan kebutuhan investasi untuk mengejar target penyerapan tenaga kerja di atas mencapai 40 sampai 50 triliun rupiah per tahun; 3. Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industri yang sudah ada maupun investasi baru dalam bentuk tersedianya layanan umum yang baik dan bersih dari KKN, sumber-sumber pendanaan yang terjangkau, dan kebijakan fiskal yang menunjang;

3. Pencapaian peningkatan iklim usaha yang lebih kondusif bagi industri dalam kurun waktu 2005—2009 ditunjukkan oleh: (a) peningkatan PMDN di sektor industri, yaitu 149 ijin usaha tetap (IUT) dengan realisasi investasi Rp.21,0 triliun pada tahun 2005 menjadi 158 IUT dengan nilai Rp.19,4 triliun pada tahun 2009; dan (b) peningkatan PMA di sektor industri , yaitu 335 IUT dengan nilai USD3,5 miliar pada tahun 2005 menjadi 474 IUT dengan nilai sebesar USD3,8 miliar pada tahun 2009.

industri 4. Peningkatan pangsa sektor manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan daya saing sektor ini dalam menghadapi produk-produk impor;

4. Pencapaian peningkatan pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik ditunjukkan oleh meningkatnya utilisasi kapasitas produksi. Hampir seluruh kelompok industri manufaktur menunjukkan peningkatan, meskipun tingkat utilisasinya masih belum mencapai 80 persen.

51


Sasaran

Capaian

5. Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur dalam total ekspor nasional, terutama pada produk ekspor industri manufaktur yang daya saingnya masih potensial untuk ditingkatkan;

5. Nilai ekspor produk industri meningkat sangat pesat mulai dari USD48,7 miliar pada tahun 2004 menjadi USD88,4 miliar pada tahun 2008. Pada tahun 2009 ekspor produk industri sedikit melemah yaitu USD73,4 miliar atau menurun 16,9 persen dibanding dengan nilai ekspor tahun 2008 sebagai dampak dari krisis keuangan dunia.

6. Meningkatnya proses alih teknologi dari foreign direct investment (FDI) yang dicerminkan dari meningkatnya pemasokan bahan antara dari produk lokal;

6. PMA di sektor industri dalam kurun waktu 2005—2009 mengalami peningkatan. Di tahun 2005 tercatat 335 IUT dengan nilai USD3,5 miliar dan pada tahun 2009, jumlah IUT yang tercatat 474 dengan nilai USD3,8 miliar. Iklim usaha yang lebih kondusif dan berkualitas telah mendorong proses alih teknologi. Hal ini merupakan akibat langsung meningkatnya penanaman modal asing.

7. Meningkatnya penerapan standardisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing produk nasional;

7. Penguatan dan pengembangan sepuluh klaster industri inti yaitu tekstil dan produk tekstil, alas kaki, makanan, pengolahan sawit, pengolahan kayu/rotan, pengolahan karet, pulp dan kertas, pengolahan hasil laut, mesin/peralatan listrik, dan petrokimia serta beberapa klaster industri penunjang dan industri terkait.

8. Meningkatnya penyebaran sektor industri manufaktur ke luar Pulau Jawa, terutama industri pengolahan hasil sumberdaya alam.

8. Melalui pendekatan pengembangan klaster dan penciptaan kompetensi inti daerah, persebaran industri terus didorong melalui penciptaan wirausaha baru di daerah sehingga kontribusi dari luar Jawa dan Sumatera terus meningkat.

Revitalisasi Pertanian Tingkat pertumbuhan sektor pertanian rata-rata 3,52 persen per tahun dalam periode 2004— 2009 dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.

Pencapaian revitaslisasi pertanian ditunjukkan oleh: (a) pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dalam kurun waktu 2004—2009, pertumbuhan PDB sektor pertanian mencapai rata-rata 3,7 persen per tahun dengan pertumbuhan PDB subsektor tanaman bahan makanan mencapai 3,9 persen, tanaman perkebunan 3,4 persen, peternakan dan hasilnya 3,0 persen, dan perikanan 5,6 persen. Sementara itu, pertumbuhan subsektor kehutanan negatif dengan rata-rata -0,73 persen per tahun; (b) perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani dan nelayan menunjukkan 52


Sasaran

Capaian kecenderungan meningkat. Pada tahun 2008, NTP telah mencapai 110,2 atau naik dari 102,9 pada tahun 2004; dan (c) peningkatan pendapatan petani dan nelayan dengan rata-rata tiga persen per tahun. Pendapatan petani dan nelayan secara rata-rata mencapai Rp6,1 juta pada tahun 2004 dan meningkat menjadi Rp6,9 juta pada tahun 2009.

Sasaran antara adalah: 1. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi;

1. Pada kurun waktu 2005—2009, kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi menunjukkan kecenderungan meningkat. Perkembangan produksi hasil pertanian padi misalnya, meningkat dari 54.151 ribu ton pada tahun 2004 menjadi 64.329 ribu ton pada tahun 2009.

2. Terjaganya tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik, untuk pengamanan kemandirian pangan;

2. Pencapaian rasio swasembada beras ( produksi/konsumsi) pada tahun 2009 sebesar 109,25 persen. Upaya Pemerintah untuk mencapai swasembada beras telah memberikan hasil yang baik selama kurun waktu 2005-2009. Hal ini didukung oleh peningkatan produksi beras yang terus meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2005 hingga 2009 masing-masing 34,12 juta ton, 34,31 juta ton, 36,01 juta ton, 38,01 juta ton, dan 40,53 juta ton.

3. Diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras;

3. Capaian diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras terlihat dari semakin meningkatnya komposisi konsumsi zat gizi yang meliputi konsumsi kalori, konsumsi protein (hewani dan nabati).

4. Meningkatnya ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri;

4. Pencapaian peningkatan ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri ditunjukkan oleh peningkatan produksi bahan pangan yang bersumber dari ternak dan ikan (daging, telur, susu, dan ikan).

5. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan;

5. Konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan selama periode 2005—2009 secara umum mengalami peningkatan. Perkembangan konsumsi pangan yang bersumber dari ternak dan ikan (daging, telur, susu, ikan) berfluktuatif namun cenderung meningkat. Salah satunya adalah konsumsi ikan yang meningkat pada tahun 53


Sasaran

Capaian 2009 menjadi 30,17 kg/kapita/tahun, dimana pada tahun 2005 konsumsi ikan sebesar 23,95 kg/kapita/tahun.

6. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan;

6. Peningkatan komoditas pangan yang dihasilkan di dalam negeri memiliki daya saing semakin baik yang ditunjukkan dengan ketersediaan pangan yang mudah didapat dengan harga terjangkau. Di tingkat internasional, Indonesia mampu menjadi produsen utama dunia beberapa komoditas pertanian antara lain kelapa sawit (nomor dua terbesar dunia setelah Malaysia), minyak kelapa (nomor dua setelah Filipina), lada (nomor tiga setelah Vietnam dan Malaysia), kakao (nomor tiga setelah Pantai Gading dan Ghana), dan kopi (nomor empat setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia).

7. Meningkatnya produksi dan ekspor hasil pertanian dan perikanan;

7. Perkembangan ekspor hasil pertanian terpenting seperti kopi, karet, biji kakao, dan hasil perikanan yang cenderung meningkat selama 2004—2009 menunjukkan capaian peningkatan produksi dan ekspor hasil pertanian dan perikanan.

8. Meningkatnya kemampuan petani dan nelayan dalam mengelola sumber daya alam secara lestari dan bertanggung jawab;

8. Perkembangan luas lahan pertanian dan produktivitas menunjukkan capaian kemampuan petani dan nelayan dalam mengelola sumber daya alam secara lestari dan bertanggung jawab. Selama periode 2005—2009, perkembangan luas lahan pertanian dan produktivitas padi, jagung, dan kedelai secara umum mengalami peningkatan yang cukup baik.

9. Meningkatnya hasil hutan non kayu 30 persen dari produksi tahun 2004;

9. Beberapa hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang menjadi andalan sejak tahun 2004, yaitu sutera alam, lebah madu, bambu, dan rotan, serta gaharu, juga mengalami peningkatan. Jenis-jenis HHBK ini mulai menunjukkan hasil seperti sutera alam dengan produksi kokon 491 ton, madu 8.800 ton, bambu 53,24 ton, rotan 17.779 ton, dan gaharu sebanyak 1.408,84 ton.

10. Bertambahnya hutan tanaman minimal seluas 5 juta ha dan penyelesaian penetapan kesatuan pemangkuan hutan sebagai acuan

10. Secara akumulatif luas HTI sejak tahun 2004-2009 mengalami peningkatan yang semula 295,04 ribu hektar pada tahun 2005 menjadi 1.151,4 ribu hektar pada tahun 2009. Untuk penyelesaian penetapan kesatuan pemangkuan hutan sebagai acuan pengelolaan hutan 54


Sasaran pengelolaan hutan produksi.

Capaian produksi, sampai tahun 2009 jumlah KPH model yang selesai sebanyak 11 unit pada lahan seluas 216,55 ribu hektar.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 1. Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional;

1. Produktivitas UMKM per unit usaha pada tahun 2008 adalah sebesar 22,73 juta/unit usaha, dan rata-rata laju pertumbuhan hampir 2,5 persen setiap tahunnya. Nilai ini lebih baik apabila dibandingkan dengan rata-rata laju produktivitas nasional yang mengalami penurunan 0,14 persen setiap tahunnya. Produktivitas UMKM per tenaga kerja pada tahun 2008 adalah sebesar 12,72 juta/tenaga kerja dengan laju pertumbuhan rata-rata hampir sebesar tiga persen setiap tahunnya yang jauh lebih tinggi dari produktivitas nasional yang laju pertumbuhannya tidak sampai dua persen.

2. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal;

2. UMKM non pertanian berbadan hukum yang sudah terdata menunjukkan hampir 57 persen berbentuk BUMN/BUMD dan BHMN, sementara 43 persen berbentuk PT/NV. Sebagian usaha mikro dan kecil lainnya memiliki variasi bentuk usaha seperti: CV, firma, ijin khusus, koperasi, PMA dan yayasan, sedangkan UMKM yang berbadan hukum tidak sampai satu persen.

3. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya;

3. Pada tahun 2005, persentase nilai ekspor UMKM terhadap total ekspor nasional adalah 20,28 persen. Sedangkan pada tahun 2008, nilai ekspor UMKM menurun menjadi 20,13 persen dari ekspor nasional. Selama periode 2005—2008 tersebut rata-rata penurunan adalah 0,17 persen.

4. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

4. Selama kurun waktu 2005—2009 telah dilaksanakan berbagai program wirausaha baru guna memfungsikan sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, diantaranya Program Sarjana Pencipta Kerja (Prospek) Mandiri dan Gerakan Tunas Kewirausahaan Nasional (Getuknas). Selain program-program usaha mandiri, sistem pendukung wirausaha baru juga dilakukan melalui didirikannya Pusat Inovasi (PI) UMKM. 55


Sasaran

Capaian

5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi.

5. Pencapaian selama kurun waktu 2005—2009 menunjukkan bahwa persentase koperasi aktif yang melakukan RAT menurun dari tahun 2005, yaitu sebesar 47,39 persen menjadi 43.28 persen di tahun 2008. Hal ini menunjukkan penurunan kualitas koperasi secara umum karena RAT merupakan elemen penting pada sebuah koperasi. Selain itu jumlah koperasi yang memiliki manajer sejak tahun 2005 juga menurun dengan rata-rata persentase penurunan selama lima tahun sebesar 29,54 persen.

Peningkatan Pengelolaan BUMN Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMN dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan negara.

Peningkatan kinerja BUMN selama periode 2005—2008 ditunjukkan dengan: (a) semakin sedikitnya jumlah BUMN yang merugi yaitu menjadi 23 BUMN pada tahun 2008 dari 36 BUMN pada tahun 2005, dari 139 BUMN yang dikuasai Pemerintah; (b) peningkatan besar keuntungan yang diraih BUMN dari sebesar Rp42,33 triliun pada akhir tahun 2005 menjadi Rp78,47 triliun pada tahun 2008, dan turun sedikit menjadi Rp74,00 triliun pada tahun 2009; (c) peningkatan bagian laba BUMN yang diserahkan ke kas negara, yaitu dari Rp12,84 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp29,09 triliun pada tahun 2008, dan turun sedikit menjadi Rp28,60 triliun pada tahun 2009.

Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1. Tumbuhnya penemuan iptek baru sebagai hasil litbang nasional yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan nilai tambah dalam sistem produksi dan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari dan bertanggung jawab;

1. Pencapaian peningkatan kemampuan iptek dalam kurun waktu 2005—2009 ditunjukkan dengan: (a) peningkatan jumlah publikasi ilmiah dan paten yang didaftarkan di dalam negeri (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (b) peningkatan jumlah publikasi ilmiah, yaitu dari 1.376 judul artikel pada tahun 2005 menjadi 1.808 judul artikel pada tahun 2009; (c) peningkatan jumlah paten yang didaftarkan di dalam negeri, yaitu 4.499 paten pada tahun 2005 menjadi 4.825 paten pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam penemuan iptek baru yang diperoleh melalui Program Penelitian dan Pengembangan Iptek.

56


Sasaran

Capaian

2. Meningkatnya ketersediaan, hasil guna, dan daya guna sumberdaya (SDM, sarana, prasarana dan kelembagaan) iptek.;

2. Meningkatnya publikasi ilmiah dan paten yang terdaftar di dalam negeri menunjukkan bahwa upaya peningkatan kemampuan iptek telah dilakukan dengan efisien, karena dalam kurun waktu tersebut sumber daya yang tersedia sebagai input semakin terbatas. Hal ini ditunjukkan oleh cenderung menurunnya jumlah tenaga fungsional bidang iptek yang bekerja di lembaga litbang pemerintah, berkurangnya persentase anggaran iptek dari APBN, dan menurunnya pengeluaran litbang sektor swasta. Selain itu, meningkatnya publikasi ilmiah dan paten yang terdaftar juga menunjukkan peningkatan hasil guna dan daya guna sumber daya iptek yang dimiliki.

3. Tertatanya mekanisme intermediasi untuk meningkatkan pemanfaatan hasil litbang oleh dunia usaha dan industri, meningkatnya kandungan teknologi dalam industri nasional, serta tumbuhnya jaringan kemitraan dalam kerangka sistem inovasi nasional;

3. Peningkatan pemanfaatan hasil litbang oleh dunia usaha dan industri ditunjukkan oleh semakin meningkatnya daya serap teknologi di tingkat perusahaan, transfer pengetahuan, dan kolaborasi riset perguruan tinggi dengan perusahaan.

4. Terwujudnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreativitas, sistem pembinaan dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual, pengetahuan lokal, serta sistem standarisasi nasional.

4. Pencapaian perwujudan iklim yang kondusif agar kreativitas, sistem pembinaan dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual, pengetahuan lokal, serta sistem standarisasi nasional ditunjukkan dengan: (a) terbentuknya sentra hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan standar; (b) stabilnya jumlah sentra HaKI, yaitu sebanyak 65; (c) peningkatan jumlah standar yang dikeluarkan, yaitu dari 219 pada tahun 2005 menjadi 833 pada tahun 2009.

Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada akhir 2009.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama kurun waktu 2004—2009 terus mengalami penurunan, namun TPT pada akhir 2009 belum mencapai 5,1 persen. Sampai akhir Agustus 2009, TPT masih sebesar 7,87 persen dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,3 persen. Penciptaan lapangan kerja selama kurun waktu 2004—2009 didominasi oleh lapangan kerja informal. Lapangan kerja formal bertambah sebesar 3,71 juta orang sementara lapangan kerja informal bertambah 7,43 juta orang. 57


Sasaran

Capaian

Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Terpeliharanya stabilitas ekonomi makro yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta dengan tetap menjaga stabilitas nasional.

Pencapaian sasaran pemantapan stabilitas ekonomi makro ditunjukkan oleh: (a) peningkatan pendapatan negara dan hibah, yaitu dari 17,8 persen PDB (Rp495,2 triliun) pada tahun 2005 menjadi 19,8 persen PDB (Rp981,6 triliun) pada tahun 2008; (b) pencapaian rata-rata kinerja pendapatan negara dan hibah dalam kurun waktu 2005—2009 sebesar 18,1 persen PDB atau lebih tinggi 2,8 persen PDB dibandingkan target yang ditetapkan dalam RPJMN yang sebesar 15,2 persen PDB; (c) peningkatan penerimaan negara di sektor perpajakan terlihat dari rasio penerimaan perpajakan sebesar 12,5 persen PDB pada tahun 2005 menjadi 13,3 persen PDB pada tahun 2008; (d) pencapaian rata-rata rasio belanja negara adalah sebesar 19,0 persen PDB Sepanjang 2005—009 yang lebih tinggi 3,5 persen PDB dibandingkan target yang ditetapkan dalam RPJMN yaitu sebesar 15,5 persen PDB. Namun, perekonomian Indonesia tumbuh ratarata 5,6 persen per tahun selama kurun waktu 2004—2009. Pertumbuhan ini lebih lambat dibandingkan perkiraan dalam RPJMN 2004—2009 yaitu 6,4 persen.

Pembangunan Perdesaan 1. Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dari meningkatnya peran sektor pertanian dan non pertanian yang terkait dalam mata rantai berbasis pengolahan produk-produk perdesaan;

1. Peningkatan peran dan kontribusi kawasan perdesaan ditunjukkan dengan: (a) semakin besarnya peran sektor pertanian dalam meningkatkan produk domestik bruto (PDB) yang dilihat dari semakin meningkatnya rasio PDB sektor pertanian terhadap PDB nasional yaitu sebesar 13,13 persen pada 2005 menjadi 15,85 persen pada Agustus 2009. (b) peningkatan PDB sektor pertanian usaha kecil menengah (UKM), yaitu dari Rp347,41 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp679,45 triliun pada tahun 2008.

2. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran;

2

Peningkatan penciptaan lapangan kerja di perdesaan ditunjukkan dengan: (a) peningkatan jumlah tenaga kerja bekerja di sektor non pertanian yang mengindikasikan peningkatan diversivikasi usaha non pertanian di perdesaan. (b) Penurunan pengangguran terbuka, yaitu dari 5,68 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi yaitu 5,32 juta jiwa pada tahun 2006, 4,39 juta jiwa pada tahun 2007, 4,21 juta jiwa pada tahun 2008, serta 3,81 juta jiwa pada tahun 2009. 58


Sasaran

Capaian

3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perdesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan, terutama perempuan dan anak;

3.

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan yang ditandai dengan antara lain: (i) selesainya pembangunan fasilitas telekomunikasi perdesaan sekurang-kurangnya 43 ribu sambungan baru di 43 ribu desa dan community access point di 45 ribu desa; (ii) meningkatnya persentase desa yang mendapat aliran listrik dari 94 persen pada tahun 2004 menjadi 97 persen pada tahun 2009, (iii) meningkatnya persentase rumah tangga perdesaan yang memiliki akses terhadap pelayanan air minum hingga 30 persen; dan (iv) seluruh rumah tangga telah memiliki jamban sehingga tidak ada lagi yang melakukan ”open defecation” (pembuangan di tempat terbuka);

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan ditunjukkan oleh: (a) Pembangunan fasilitas telekomunikasi perdesaan di 24.051 desa; (b) peningkatan persentase jumlah desa yang menerima aliran listrik, yaitu dari 73,25 persen pada 2005 menjadi 86,90 persen pada tahun 2008; (c) Penambahan persentase rumah tangga perdesaan yang memiliki akses terhadap pelayanan air minum, yang diantaranya didukung oleh pelaksanaan program nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), yaitu dari 48,1 persen pada tahun 2005 menjadi 47,77 persen pada tahun 2008; (d) peningkatan persentase jumlah rumah tangga yang memiliki jamban, yaitu dari 51,8 persen pada tahun 2005 menjadi 52 persen pada tahun 2008.

5. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan

5. Upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diikuti oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat yang terdapat di wilayah

Peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan ditunjukkan dengan: (a) penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan, yaitu dari 22,7 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 20,62 juta jiwa pada tahun 2009; (b) peningkatan persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD, APM SLTP, dan APM SLTA, yaitu dari masing-masing 93,58, 60,17 dan 32,75 pada tahun 2005 menjadi 94,51, 64,95 dan 38,66 pada tahun 2009. Akan tetapi, walaupun telah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, besaran APM SLTP dan SLTA yang masih rendah menunjukkan masih rendahnya taraf pendidikan rata-rata masyarakat perdesaan.

59


Sasaran pembangunan perdesaan yang ditandai dengan terwakilinya aspirasi semua kelompok masyarakat dan meningkatnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Capaian penerima program di perdesaan. seperti: (a) penyuluhan dan pelatihan keterampilan; (b) identifikasi best practices program-program pemberdayaan masyarakat sebagai pembelajaran bagi lembaga dan organisasi masyarakat; dan (c) pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi tepat guna serta ramah lingkungan di kawasan perdesaan. Hal ini mencerminkan kemampuan lembaga dan organisasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk perencanaan kegiatan pembangunan, serta dalam memperkuat posisi tawar masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Peningkatan akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan didukung oleh pelaksanaan berbagai program keberdayaan masyarakat sejak tahun 2005—2008. Diantaranya adalah melalui pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang kemudian dirangkum dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin perdesaan melalui pelaksanaan kegiatan yang partisipatif sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan melibatkan kelompok masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan dan kesetaraan gender.

Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah 1. Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal, termasuk wilayah perbatasan dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang terintegrasi dan sinergis;

1. Upaya pengurangan ketimpangan wilayah telah menunjukkan pencapaian yang cukup baik, yaitu: (a) dilakukannya percepatan pembangunan di wilayah cepat tumbuh dan strategis melalui pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET); (b) dibentuknya KPBPB Batam dan KPBPB Sabang guna pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); (c) ratifikasi perjanjian Batas Laut Kontinen (BLK) Indonesia-Vietnam pada tahun 2007; (d) penandatanganan kesepakatan dengan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura pada tahun 2009; (e) penetapan pilar batas Indonesia-Malaysia, Indonesia-Papua Nugini dan Indonesia-Timor Leste; (f) percepatan pembangunan 199 kabupaten daerah tertinggal yang diindikasikan oleh peningkatan rata-rata laju pertumbuhan PDRB kabupaten tertinggal dari 5,06 persen pada tahun 2005 menjadi 5,85 persen pada tahun 2008, serta peningkatan PDRB perkapita dari Rp5,17 juta pada tahun 2005 menjadi Rp5,47 juta pada tahun 2008. 60


Sasaran

Capaian

2. Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu ‘sistem pembangunan perkotaan nasional’;

2. Pencapaian terwujudnya keseimbangan pertumbuhan antara kota-kota besar, metropolitan, menengah dan kecil terlihat dari indikator kontribusi PDRB kota terhadap PDRB nasional, yang menunjukkan bahwa kontribusi PDRB kota-kota besar dan metropolitan masih jauh lebih besar dibandingkan PDRB kota-kota menengah dan kecil.

3. Terwujudnya percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai ‘motor penggerak’ pembangunan di wilayah-wilayah pengaruhnya dalam ‘suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi’, termasuk dalam melayani kebutuhan masyarakat warga kotanya;

3. Pencapaian terwujudnya percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah terlihat dari laju pertumbuhan PDRB rata-rata di kota kecil dan menengah yang meningkat setiap tahunnya. Laju pertumbuhan PDRB rata-rata di kota kecil dan menengah meningkat dari 4,63 persen pada tahun 2005 menjadi 5,47 persen pada tahun 2007.

4. Terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan metropolitan’ yang compact, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan;

4. Penurunan laju pertumbuhan penduduk rata-rata di kota-kota besar dan metropolitan mengalami penurunan sebesar 1,86 persen pada tahun 2006 menjadi 1,77 persen pada tahun 2007.

5. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang saling menguntungkan;

5. Pencapaian pengurangan kesenjangan kota-desa terlihat dari penurunan Indeks Williamsons dan peningkatan jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK). Indeks Williamsons antara perkotaan dan perdesaan mempunyai nilai yang mendekati nol dan mengalami penurunan setiap tahunnya.

61


Sasaran

Capaian

6. Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan’;

6. Perwujudan keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang antara lain telah dilakukan melalui pencapaian: (a) lahirnya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan-peraturan turunannya; (b) ditetapkannya berbagai peraturan terkait koordinasi penataan ruang, dan persetujuan substansi evaluasi rencana tata ruang daerah; (c) revisi rancangan peraturan presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau; (d) terselenggaranya forum koordinasi penataan ruang di tingkat nasional dan regional; (e) tersusunnya berbagai Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK), salah satunya adalah NSPK penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi/kabupaten/kota; (f) tersusunnya data dan peta dasar rupa bumi untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang; (g) revisi peraturan daerah RTRW di tingkat provinsi/kabupaten/kota; (h) terlaksananya peningkatan manajemen pengendalian pemanfaatan ruang di 32 provinsi; (i) dikembangkannya pendekatan lingkungan untuk peningkatan kualitas penataan ruang; dan (j) tersusunnya instrumen pengendalian, misalnya melalui zoning regulation dan pembentukan PNS.

7. Terwujudnya sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta terlaksananya penegakan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsipprinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

7. Perwujudan kepastian hukum hak atas tanah terwujud melalui jumlah pendaftaran tanah pada tahun 2008 sebanyak 3.923.249 bidang (termasuk sertifikasi tanah yang dilakukan secara swadaya masyarakat sejumlah 1.530.336 bidang)

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Sasaran pembangunan pendidikan ditandai oleh: 1. Meningkatnya taraf pendidikan penduduk Indonesia;

1. Peningkatan taraf pendidikan penduduk Indonesia yang ditunjukkan melalui: (a) peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dari 7,27 tahun pada tahun 2005 menjadi 7,50 tahun; (b) penurunan persentase angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas dari 9,55 persen pada tahun 2005 menjadi 5,97 persen pada tahun 2008; (c) 62


Sasaran

Capaian peningkatan APK SD/MI/SDLB/Paket A, APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B, APK SMA/SMK/MA/SMLB/Paket C dan APK PT/PTA, termasuk UT (usia 19-24 tahun) dari masing-masing 111,20 persen, 85,22 persen, 52,20 persen dan 15,00 persen pada tahun 2005 menjadi 117,00 persen, 98,3 persen, 69,6 persen dan 23,50 persen pada tahun 2009; (d) peningkatan angka kelulusan dari 95,05 persen menjadi 96,86 persen untuk jenjang SD, 93,79 persen menjadi 98,17 persen untuk jenjang SMP, dan 94,78 persen menjadi 96,58 persen untuk jenjang sekolah menengah.

2. Meningkatnya kualitas pendidikan;

2. Peningkatan kualitas pendidikan yang ditunjukkan dengan: (a) peningkatan persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi dan mendapatkan sertifikasi sesuai yang diamanatkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (b) peningkatan jumlah institusi pendidikan yang berakreditasi minimal B yaitu 8,20 persen untuk jenjang SD, 19,00 persen untuk jenjang SMP, dan 19,20 persen untuk jenjang SMA, 20 persen untuk jenjang SMK dan 44,40 persen untuk jenjang pendidikan tinggi; (c) terdapatnya perguruan tinggi yang masuk dalam peringkat 500 besar versi Times Higher Education (THE) yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Airlangga; (d) peningkatan rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) siswa SMP/MTs/sederajat dari 6,28 pada tahun 2005 menjadi 6,87 pada tahun 2008 dengan tingkat kelulusan 92,76 persen dan peningkatan nilai UN siswa SMA/SMK/MA/sederajat dari 6,52 pada tahun 2005 menjadi 7,17 pada tahun 2008.

3. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan;

3. Peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan yang ditunjukkan melalui: (a) peningkatan rasio jumlah siswa SMA:SMK dari 32:68 pada tahun 2005 menjadi 46:54 pada tahun 2008; (b) terselenggaranya kurikulum berbasis keunggulan lokal di 100 SMA dan 341 SMK pada tahun 2008; (c) peningkatan APK pendidikan tinggi vokasi dari 3,31 persen pada tahun 2005 menjadi 3,8 persen pada tahun 2008.

4. Meningkatnya efektivitas dan manajemen pelayanan pendidikan.

4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan ditunjukkan dengan: (a) peningkatan jumlah unit pelaksana teknis (UPT) yang telah bersertifikat ISO 9001:2000

efisiensi

63


Sasaran

Capaian yaitu dari 11 UPT pada tahun 2005 menjadi 47 UPT pada tahun 2008, (b) peningkatan anggaran pendidikan yaitu menjadi 20 persen dari APBN dan APBD pada tahun 2009.

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Berkualitas Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain tercermin dari indikator dampak (impact) yaitu: 1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun;

1. Peningkatan umur harapan hidup yaitu dari 70 tahun pada tahun 2005 menjadi 70,7 tahun pada tahun 2009.

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1.000 kelahiran hidup;

2. Penurunan angka kematian bayi yaitu dari 35 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007.

3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup; dan

3. Penurunan angka kematian ibu yaitu dari 307 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007.

4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 25,8 persen menjadi 20,0 persen.

4. Penurunan prevalensi gizi kurang pada anak balita yaitu dari 28 persen pada tahun 2005 menjadi 18,4 persen pada tahun 2007.

Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial 1. Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar; 2. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat

1. Pencapaian sasaran 1 sampai dengan sasaran 4 ditunjukkan oleh: (a) peningkatan jumlah anak telantar, jumlah anak jalanan, jumlah anak balita telantar dan jumlah anak cacat yang mendapatkan pelayanan sosial yaitu masing-masing dari 65.392 jiwa, 46.800 jiwa, 250 jiwa, dan 6.065 jiwa pada tahun 2005 menjadi 124.83 jiwa, 118.680 jiwa, 1.024 jiwa, dan 6.080 jiwa pada tahun 2009; (b) peningkatan jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang telah 64


Sasaran

Capaian

dan martabat kemanusiaan; 3. Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; 4. Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial;

diberdayakan yaitu dari 52.283 KK pada tahun 2005 menjadi 75.621 KK pada tahun 2007; (c) peningkatan jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan asuransi kesejahteraan sosial (Askesos) yaitu dari 13.400 KK pada tahun 2005 menjadi 51.200 KK pada tahun 2009; (d) peningkatan jumlah RSTM yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat (PKH) yaitu dari 387.947 KK pada tahun 2007 menjadi 726.376 KK pada tahun 2009.

5. Tersusunnya sistem perlindungan sosial nasional; 6. Meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial;

2. Pencapaian sasaran 5 dan sasaran 6 ditunjukkan oleh tersedianya dokumen dan sistem perlindungan sosial nasional yang pelaksanaannya baru mulai pada tahun 2009 dengan: (a) pelaksanaan finalisasi draft peraturan pemerintah yang menjadi amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; dan (b) pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI).

7. Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial; dan

3. Pencapaian terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial ditunjukkan melalui: (a) pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam sebanyak 5,5 juta jiwa atau sekitar 49,11 persen dari 11,2 juta jiwa; (b) pemberian bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR) untuk perbaikan rumah korban pasca bencana adalah 47.500 unit atau sekitar 16,27 persen dari 292.000 unit.

8. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

4. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial ditunjukkan dengan: (a) jumlah karang taruna yang diberdayakan mencapai 15.232 organisasi; (b) jumlah organisasi sosial/LKM-UKS yang diberdayakan mencapai 11.089 unit organisasi

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga 1. Sasaran pertama adalah terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya

1. Pencapaian sasaran pertama, yakni terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas, ditunjukkan oleh: (a) laju pertumbuhan penduduk 65


Sasaran keluarga kecil berkualitas ditandai dengan: (a) menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14 persen per tahun; tingkat fertilitas total menjadi sekitar 2,2 per perempuan; persentase pasangan usia subur yang tidak terlayani (unmet need) menjadi 6 persen; (b) meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5 persen; (c) meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif serta efisien; (d) meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun; (e) meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh-kembang anak; (f) meningkatnya jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif; dan (g) meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Capaian (LPP) secara umum terus mengalami tren penurunan. Pada tahun 2005—2010, LPP Indonesia diproyeksikan berada pada kisaran 1,27 persen. Angka kelahiran total (TFR) telah turun dari 2,4 kelahiran per wanita (SDKI 2002/2003) menjadi 2,3 kelahiran per wanita (SDKI 2007). Unmet need berada di angka 9,1 persen (SDKI 2007) sementara berdasarkan SDKI 2002/2003 angkanya 8,6 persen; (b) peserta KB pria baru mencapai 1,5 persen terhadap total PUS berdasarkan hasil SDKI 2007; (c) pemakaian kontrasepsi hormonal meningkat dari 72,3 persen (SDKI 2002/2003) menjadi 78,6 persen (SDKI 2007), sedangkan pemakaian kontrasepsi yang nonhormonal secara total cenderung menurun yaitu dari 25,8 persen (SDKI 2002/2003) menjadi 19,1 persen (SDKI 2007); (d) rata-rata usia kawin pertama perempuan meningkat dari 19,2 tahun (SDKI 2002/2003) menjadi 19,8 tahun (SDKI 2007); (e) dalam periode 2005-2009, jumlah keluarga yang memiliki anak balita dan aktif melakukan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) meningkat dari 970.296 keluarga (2005) menjadi 2.320.747 keluarga (2009); (f) pada tahun 2005, terdapat sekitar 1,7 juta keluarga anggota kelompok UPPKS dari KPS dan KS 1 yang aktif berusaha. Jumlah tersebut menurun menjadi 1,3 juta keluarga (2006) dan 1,0 juta keluarga (2007), dan meningkat kembali menjadi sekitar 1,2 juta keluarga (2009); (g) pada tahun 2005, jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD masing-masing sebanyak 81,8 ribu dan 368 ribu petugas. Jumlah tersebut meningkat menjadi masing-masing 85,6 ribu dan 391,5 ribu petugas pada tahun 2009. Selama periode 2005—2008, jumlah Petugas Lapangan KB (PLKB) dan Pengawas Petugas Lapangan KB (PPLKB) meningkat dari 21 ribu petugas pada tahun 2005 menjadi 30,7 ribu petugas di tahun 2006. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2007 dan 2008, menjadi masing-masing sebanyak 26,6 ribu petugas dan 24,1 ribu petugas. Sementara itu, jumlah tempat pelayanan KB nonpemerintah yang meliputi klinik KB swasta, dokter praktek swasta, dan bidan praktek swasta mengalami peningkatan dari 48,2 ribu tempat pelayanan pada tahun 2005 menjadi 62,6 ribu tempat pelayanan pada tahun 2007, dan meningkat kembali menjadi 65 ribu tempat pelayanan.

66


Sasaran

Capaian

2. Sasaran kedua adalah: (a) meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, baik di tingkat nasional maupun daerah; dan (b) meningkatnya cakupan jumlah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

2. Pencapaian sasaran kedua ditunjukkan oleh: (a) peningkatan keserasian kebijakan kependudukan yang terwujud dengan disahkannya Perpres 26/2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional; (b) peningkatan cakupan jumlah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan SIAK, yaitu seluruh provinsi dan 329 kabupaten/kota telah tercakup pada tahun 2009.

3. Sasaran ketiga adalah: (a) meningkatnya keserasian berbagai kebijakan pemuda di tingkat nasional dan daerah; (b) meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan; (c) meningkatnya keserasian berbagai kebijakan olahraga di tingkat nasional dan daerah; (d) meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olahraga; dan (e) mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah.

3. Pencapaian sasaran ketiga ditunjukkan antara lain dengan: (a) disahkannya UU 40/2009 tentang Kepemudaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan; (b) meningkatnya APS pemuda; APS usia 16-18 tahun meningkat dari 53,86 persen (2005) menjadi 54,70 (2008). APS usia 19-24 tahun meningkat dari 12,23 persen (2005) menjadi 12,43 (2008). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pemuda meningkat dari 62,47 persen (2006) menjadi 63,31 persen (2008). Tingkat penganguran terbuka (TPT) pemuda menurun dari 17,65 persen (2006) menjadi 14,35 persen (2008); (c) disahkannya UU 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Sebagai peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan PP 16/ 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, PP 17/2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan PP 18/2007 tentang Pendanaan Keolahragaan; (d) meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat yang ditunjukkan oleh peningkatan Sport Development Index dari 0,22 (2005) menjadi 0,28 (2006). Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga di sekolah meningkat dari 54,1 persen (2003) menjadi 58,2 persen (2006). Dalam hal prestasi olahraga, perolehan medali emas di beberapa cabang olahraga di tingkat internasional meningkat; dan (e) meningkatnya dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat, misalnya: pembentukan Sportmart dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemuda dan Olahraga, 67


Sasaran

Capaian dilaksanakannya pembangunan pusat olahraga persahabatan di Cibubur, dilaksanakannya pembangunan Pusat Pembinaan Olahraga Nasional di Sentul dan Karawang serta asrama atlet untuk mendukung Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar di 12 provinsi, terselenggaranya bantuan sarana dan prasarana olahraga di provinsi/kabupaten/kota, pembangunan sentra pelayanan rehabilitasi cidera olahraga nasional; dan bantuan prasarana olahraga unggulan untuk pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat.

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama serta Kehidupan Beragama a. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Upaya ini juga ditujukan pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anak-anak; b. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat; c. Meningkatnya kualitas pelayanan

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti hingga tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2004—2009. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan: (a) disahkannya UU Nomor 44/2008 tentang Pornografi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama. Di samping itu juga diberikan bantuan operasional penyuluh agama non-PNS dalam bentuk pelatihan dan paket bantuan; (b) meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, wakaf, infak, shadaqah, kolekte, dana punia, dan dana paramita meningkat yang diindikasikan oleh meningkatnya dana sosial keagamaan yang terkumpul dari masyarakat, baik yang dikelola oleh Pemerintah melalui Badan Amil Zakat maupun melalui Lembaga Amil Zakat; (c) pada periode 2004—2009, jumlah tempat ibadah yang telah dibangun mencapai 1,1 ribu dan direhabilitasi sebanyak 5,15 ribu. Dalam periode yang sama Pemerintah telah menyalurkan hampir 400 ribu eksemplar kitab suci dan tafsir kitab suci. Pembangunan KUA dan Balai Nikah dan Penasehatan Perkawinan (BNPP). Dalam periode 2005—2009, Pemerintah telah membangun dan merehabilitasi sebanyak 607 gedung KUA dan 425 gedung BNPP; (d) meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan ibadah haji juga meningkat, yang antara lain ditunjukkan dengan semakin berkurangnya biaya tidak langsung yang dibebankan kepada jemaah haji, meningkatnya penempatan pemondokan di Makkah untuk ring I, meningkatnya SDM pendukung, dan telah digunakannya sistem online dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) di makin banyak Kantor Dinas Agama kabupaten/kota; dan (e) pada tahun 2009, telah terlaksana bantuan untuk lembaga sosial 68


Sasaran

Capaian

kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan agama dan beribadat sesuai kepercayaannya; d. Meningkatnya kualitas manajemen ibadah haji dengan sasaran penghematan, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji; serta e. Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis.

keagamaan di 1.216 lokasi, dan bantuan untuk lembaga pendidikan keagamaan di 1.420 lokasi.

2. Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antarumat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai, sehingga konflik yang terjadi di beberapa daerah dapat diselesaikan dan tidak terulang di daerah lain.

2. Upaya peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama, memberikan hasil yang cukup positif. Sejak dibentuknya FKUB di tingkat provinsi, beberapa kabupaten/kota, dan kecamatan tahun 2006 (dan hingga tahun 2009 telah mencapai 392 forum), keharmonisan kehidupan umat beragama telah mulai tampak dan dirasakan hasilnya. Hal ini tercermin dari meningkatnya intensitas aktivitas keagamaan dan semangat kerjasama lintas agama.

69


Sasaran

Capaian

Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi (kontribusi sektor perikanan, kehutanan, pertambangan dan mineral terhadap PDB) dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas.

Secara umum upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam telah menghasilkan beberapa indikator positif dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, perbaikan kapasitas dan sistem pengelolaan, dan juga kualitas lingkungan hidup, namun semua itu masih belum cukup dan harus terus diperbaiki dalam periode pembangunan yang akan datang

1. Sasaran pembangunan kehutanan adalah: (a) tegaknya hukum, khususnya dalam pemberantasan pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu; (b) penetapan kawasan hutan dalam tata-ruang seluruh propinsi di Indonesia, setidaknya 30 persen dari luas hutan yang telah ditatabatas; (c) penyelesaian penetapan kesatuan pengelolaan hutan; dan (d) bertambahnya hutan tanaman industri (HTI), minimal seluas 5 juta hektar, sebagai basis pengembangan ekonomi-hutan.

1. Pencapaian sasaran pembangunan kehutanan ditunjukkan antara lain dengan: (a) menurunnya kasus kejahatan di bidang kehutanan. Jumlah kasus illegal logging menurun dari 1.714 kasus (2006) menjadi 45 kasus (2009) dan kekayaan negara yang berhasil diselamatkan rata-rata sekitar Rp25 triliun setiap tahun. Di samping itu, laju deforestasi dan degradasi menurun hingga 0,9 juta hektar per tahun; (b) telah dilaksanakannya pembuatan tata batas sepanjang 5.079,432 km pada 21 lokasi taman nasional (TN) model sampai dengan triwulan III tahun 2009; (c) meningkatnya jumlah pengelolaan hutan produksi dari 20,62 juta Ha (2005) menjadi 37,12 juta Ha (2009); (d) investasi baru hutan tanaman sekitar 1,12 juta ha HTI dengan nilai sebesar Rp62,29 triliun; (e) membaiknya harga hasil hutan di pasar internasional; (f) adanya kepastian hukum dan bantuan permodalan dalam usaha kehutanan bagi masyarakat; (g) meningkatnya usaha di bidang pariwisata alam. Jumlah pemegang Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) dan jumlah pengunjung ke kawasan konservasi meningkat menjadi 3 juta orang, serta jumlah pemegang izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) meningkat dan menambah devisa pada tahun 2008 senilai Rp2 triliun; (h) diatasinya kebakaran hutan secara nyata sehingga potensi kerugian negara sekitar USD5 miliar dapat diselamatkan, termasuk penyelamatan keanekaragaman hayati. 70


Sasaran

Capaian

2. Sasaran pembangunan kelautan adalah: (a) berkurangnya pelanggaran dan perusakan sumber daya pesisir dan laut; (b) membaiknya pengelolaan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang dilakukan secara lestari, terpadu, dan berbasis masyarakat; (c) serasinya peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut; serta (d) meningkatnya upaya mitigasi bencana alam laut, dan keselamatan masyarakat yang bekerja di laut dan yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Sasaran pembangunan pertambangan dan sumber daya mineral adalah: (a) optimalisasi peran migas dalam penerimaan negara guna menunjang pertumbuhan ekonomi; (b) meningkatnya cadangan, produksi, dan ekspor migas; (c) terselesaikannya UndangUndang Pertambangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan; (d) meningkatnya investasi pertambangan dan sumber daya mineral dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (e) meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertambangan.

2. Pencapaian sasaran pembangunan kelautan antara lain terlihat dari: (a) menurunnya jumlah pelanggaran serta perusakan sumber daya pesisir dan laut meski masih ditemukan pelanggaran dan perusakan pada beberapa wilayah laut di sekitar pulau-pulau kecil yang terpencil dan tidak berpenghuni. Sejalan dengan peningkatan tersebut, kerugian negara yang bisa diselamatkan selama tahun 2005—2009 mencapai Rp1,9 triliun; (b) terlaksananya uji coba pengelolaan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara lestari, terpadu, serta berbasis masyarakat di beberapa lokasi, terutama di ekosistem terumbu karang, mangrove, dan padang lamun di antaranya melalui menetapkan kawasan konservasi perairan baik perairan laut, pesisir maupun perairan tawar dan payau; (c) terbitnya UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP-PPK); (d) terlaksananya mitigasi bencana melalui rehabilitasi mangrove yang di tahun 2009 berhasil dilaksanakan di tujuh kabupaten/kota. 3.

Pencapaian pembangunan pertambangan dan sumber daya mineral terlihat dari: (a) semakin meningkatnya jumlah penerimaan migas dan pertambangan umum dari tahun ke tahun. Penerimaan migas meningkat dari Rp137,7 triliun (2005) menjadi Rp303,1 triliun (2008), sementara penerimaan pertambangan umum meningkat dari Rp17,6 triliun menjadi 42,7 (2008); (b) pada tahun 2008, cadangan minyak bumi sebesar 8.219,22 MMSTB, sedikit menurun dari keadaan tahun 2005 yakni sebesar 8.626,96 MMSTB; produksi minyak bumi pada tahun 2009 adalah sebesar 345.489.725 barel, menurun dari keadaan tahun 2005 yakni sebesar 385.708.779 barel; (c) diterbitkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; (d) meningkatnya total investasi migas dari USD8.268,67 juta (2005) menjadi USD12.184,80 juta (2009); penyerapan tenaga kerja di sektor migas sepanjang tahun pelaksanaan RPJMN, yakni 345 ribu orang (2005), 337 ribu (2006), 335 ribu (2007), 332,3 ribu (2008), dan 279 ribu (2009); (e) meningkatnya jumlah produksi batubara dari 151,8 juta ton (2005) menjadi 188,7 juta ton (2008).

71


Sasaran

Capaian

4. Sasaran pembangunan lingkungan hidup adalah: (a) meningkatnya kualitas udara perkotaan khususnya di kawasan perkotaan yang didukung oleh perbaikan manajemen dan sistem transportasi kota yang ramah lingkungan; (b) berkurangnya penggunaan bahan perusak ozon (BPO) secara bertahap dan sama sekali hapus pada tahun 2010; (c) meningkatnya upaya pengelolaan sampah perkotaan dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai salah satu faktor penentu kebijakan; (d) Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan limbah B3 (bahan berbahaya beracun) bagi kegiatankegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan; (e) Tersusunnya informasi dan peta wilayah-wilayah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, bencana banjir, kekeringan, gempa bumi, dan tsunami, serta bencana-bencana alam lainnya.

4. Pencapaian sasaran pembangunan lingkungan hidup antara lain: (a) terlaksananya pengendalian pencemaran lingkungan, yang ditandai dengan meningkatnya status ketaatan 650 industri terhadap pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian pencemaran emisi kendaraan bermotor di 16 kota; (b) terlaksananya penghapusan 30 metrik ton BPO di sektor chiller dan metered dose inhaler; (c) reduksi timbulan sampah melalui pelaksanaan 3R; (d) meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dari 5,6 juta ton (2006) menjadi 10 juta ton (2009) ; (e) pengembangan dan pembinaan meteorologi dan geofisika ditunjukkan oleh antara lain pembangunan dan beroperasinya Tsunami Early Warning System (TEWS) di 160 lokasi di Indonesia serta waktu penyampaian informasi gempa bumi dan tsunami kurang dari tujuh menit.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur I. Sumber daya air 1.1 Sasaran Pembangunan Sumber Daya Air Sasaran umum pembangunan sumber daya air adalah: (a) tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan; (b) terkendalinya pemanfaatan air tanah; (c) meningkatnya kemampuan pemenuhan

1.1 Pencapaian sasaran pembangunan sumber daya air sampai dengan tahun 2009 antara lain: (a) tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan melalui diterbitkannya beberapa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai implementasi dan pengaturan lebih lanjut atas UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai landasan hukum dan operasional pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara optimal, yaitu: (i) PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); (ii) PP 72


Sasaran kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat; (d) berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan; (e) terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis; (f) meningkatnya partisipasi aktif masyarakat; dan (g) pulihnya kondisi sumber-sumber air dan prasarana sumber daya air, ketersediaan air baku bagi masyarakat, pengendalian banjir terutama pada daerah perkotaan, serta pulihnya kondisi pantai di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara akibat bencana alam.

Capaian Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; (iii) PP Nomor 42 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; dan (iv) PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; (b) peningkatan pemanfaatan air tanah dan kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri diwujudkan melalui peningkatan luas layanan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan seluas 527,06 ribu hektar, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1,93 juta hektar, dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seluas 2,1 juta hektar per tahun. Selain itu, juga telah dilakukan peningkatan/rehabilitasi jaringan rawa seluas 923,57 ribu hektar serta operasi dan pemeliharaan jaringan rawa seluas 451,29 ribu hektar per tahun; (c) berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan dilakukan dengan dibangunnya prasarana pengendali banjir sepanjang 1.013 km untuk mengamankan kawasan seluas 12,8 ribu hektar dan dipasang serta dioperasikannya flood forecasting and warning system di sepuluh wilayah sungai sebagai langkah antisipasi terhadap banjir; (d) terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut dengan dibangunnya pengamanan pantai sepanjang 148,67 KM; (e) peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat, telah dilakukan berbagai upaya pembinaan, pelatihan dan kegiatan pengelolaan sumber daya air partisipatif yang dilakukan melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA), dan pemberdayaan masyarakat di sekitar waduk; (f) dalam upaya menjaga kelestarian, meningkatkan fungsi dan ketersediaan air, serta meningkatkan daya tampung air, telah dilakukan pembangunan 11 waduk yaitu: Waduk Keuliling di Nanggroe Aceh Darusalam, Telaga Tunjung dan Benel di Bali, Ponre-ponre di Sulawesi Selatan, Panohan dan Lodan di Jawa Tengah, Kedung Brubus, Nipah, dan Gonggang di Jawa Timur, serta Bilal dan Binalatung di Kalimantan Timur, selain itu, juga telah dilakukan pembangunan 443 embung. Upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan air baku bagi rumah tangga, industri, dan perkotaan, telah dibangun saluran pembawa air baku dengan kapasitas layanan lebih kurang 12,52 m3/det

73


Sasaran

Capaian

II. Transportasi 2.1 Sasaran Pembangunan Prasarana Jalan Sasaran umum pembangunan prasarana jalan adalah: (a) terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat; (b) meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang melalui dukungan pelayanan prasarana jalan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan transportasi baik dalam hal kecepatan maupun kenyamanan khususnya pada koridor-koridor utama di masing-masing pulau, wilayah KAPET, perdesaan, wilayah perbatasan, terpencil, maupun pulau-pulau kecil; (c) serta terwujudnya partisipasi aktif pemerintah, BUMN, maupun swasta dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan melalui reformasi dan restrukturisasi baik di bidang kelembagaan maupun regulasi diantaranya merampungkan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang akan dihadapi dalam era globalisasi dan otonomi daerah.

2.1 Pencapaian sasaran pembangunan prasarana jalan pada tahun 2009 antara lain: (a) terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat yang ditunjukkan dengan: pemeliharaan jalan nasional sepanjang 136.127 km, pemeliharaan jembatan sepanjang 161.054 m, peningkatan kapasitas dan struktur jalan nasional sepanjang 15.702 km dan jembatan sepanjang 45.231 m terutama pada lintas Timur Sumatera, Pantura Jawa, lintas Selatan Kalimantan, lintas Barat Sulawesi dan lintas-lintas lainnya, pembangunan jalan di kawasan perbatasan hingga mencapai 670,2 km, pembangunan jalan di pulau terpencil/terdepan hingga mencapai 571,8 km, pembangunan Jembatan Suramadu, serta pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol. Upaya tersebut telah meningkatkan kinerja transportasi jalan yang ditunjukkan dengan bertambahnya kapasitas jaringan jalan nasional lajur km dari 73.620 pada tahun 2004 menjadi 82.189 lajur km pada akhir tahun 2008 dengan kondisi jalan mantap mencapai 83,23 persen, rusak ringan 4618 km (13,34 persen), dan rusak berat 1.190 km (3,44 persen) dan kecepatan ratarata 46 km/jam. Sedangkan, total panjang jalan tol yang telah beroperasi 693,27 km yang terdiri dari 22 ruas; (b) meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang melalui dukungan pelayanan prasarana jalan ditunjukkan dengan peningkatan/pembangunan 3.298 km jalan dan 10.072 m jembatan; (c) partisipasi aktif pemerintah, BUMN, maupun swasta dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan ditunjukkan oleh dukungan terhadap perubahan Perpres Nomor 67/ 2005; Permen PU tentang Tatacara, Persyaratan dan Penetapan laik fungsi jalan umum; Penerapan kontrak berbasis kinerja (PBC);dan pembentukan unit quality assurance sektor jalan diantaranya merampungkan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang akan dihadapi dalam era globalisasi dan otonomi daerah;

74


Sasaran

Capaian

2.2 Sasaran Pembangunan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sasaran umum pembangunan lalu lintas angkutan jalan adalah (a) meningkatnya kondisi prasarana LLAJ terutama menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan lebih di jalan sehingga dapat menurunkan kerugian ekonomi yang diakibatkannya; (b) meningkatnya kelaikan dan jumlah sarana LLAJ; (c) menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan serta meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyaman transportasi jalan, terutama angkutan umum di perkotaan, perdesaan dan antarkota; (d) meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal), serta terciptanya pola distribusi nasional; (e) meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan perdesaan serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah; (f) meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik, dan penanganan dampak polusi udara serta pengembangan teknologi sarana yang ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan; (g)

2.2 Pencapaian sasaran pembangunan lalu lintas angkutan jalan pada tahun 2009 antara lain: (a) peningkatan kondisi prasarana LLAJ yaitu dengan pengadaan fasilitas keselamatan, seperti marka jalan sepanjang 2.829.555 m dan pagar pengaman jalan 118.424 m; (b) peningkatan kelaikan dan jumlah sarana LLAJ dengan pengadaan bus ukuran sedang dan besar untuk Bus Rapid Transit (BRT) sebanyak 40 unit, pengadaan 78 unit bus perintis, 60 unit bus sedang non AC, 45 unit bus sedang AC dan 30 unit bus besar untuk angkutan perintis, kota/pelajar/mahasiswa serta pelayanan subsidi bus perintis untuk 111 trayek/lintasan perintis pada 21 provinsi; (c) dalam upaya penurunan tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan serta peningkatan kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyaman transportasi jalan, terutama angkutan umum di perkotaan, perdesaan dan antarkota maka diadakan alat penguji kendaraan bermotor sebanyak tujuh paket; (d) pembangunan baru dan lanjutan pembangunan terminal di tujuh lokasi sebagai upaya peningkatan keterpaduan antarmoda san efisiensi dalam mobilitas manusia, barang dan jasa, yaitu: terminal Batas Antar-Negara Sei. Ambawang-Pontianak (lanjutan), terminal Matoain (NTT), terminal Kuningan (Jawa Barat), terminal Wonosari (DIY), terminal Palangkaraya (Kalteng), terminal Badung (Bali), terminal Aceh Timur (NAD), serta lanjutan rehabilitasi terminal di Provinsi Maluku dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 6 tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan (e) peningkatan keterjangkauan pelayanan Provinsi Maluku Utara Pasca konflik; transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan perdesaan serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah yang ditunjukkan dengan pelayanan subsidi bus perintis untuk 111 trayek/lintasan perintis pada 21 provinsi; (f) peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik, dan penanganan dampak polusi udara serta pengembangan teknologi sarana yang ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan yang ditunjukkan dengan adanya sosialisasi/ kampanye ketertiban lalu lintas dan angkutan perkotaan sebanyak 1 paket; (g) peningkatan SDM profesional dalam perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ yang ditunjukkan dengan diadakannya manajemen rekayasa lalu lintas di jalan nasional perkotaan sebanyak 2 paket. 75


Sasaran meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ. 2.3 Sasaran Pembangunan Perkeretaapian Diprioritaskan untuk meningkatkan kinerja pelayanan terutama keselamatan angkutan, melalui penurunan tingkat kecelakaan dan fatalitas akibat kecelakaan di perlintasan sebidang dengan jalan dan penanganan keamanan operasi pada sepanjang lintas utama yang padat, serta kelancaran mobilisasi angkutan barang dan jasa.

2.4 Sasaran Pembangunan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Sasaran pembangunan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan adalah: (a) meningkatnya jumlah prasarana dermaga untuk meningkatkan jumlah lintas penyeberangan baru yang siap operasi maupun meningkatkan kapasitas lintas penyeberangan yang padat; (b) meningkatnya kalaikan dan jumlah sarana ASDP; (c) meningkatnya keselamatan ASDP.

Capaian

2.3 Pencapaian sasaran pembangunan perkeretaapian pada tahun 2009 ditunjukkan oleh penurunan tingkat kecelakaan dan fatalitas akibat kecelakaan di perlintasan sebidang dengan jalan dan penanganan keamanan operasi pada sepanjang lintas utama yang padat, serta kelancaran mobilisasi angkutan barang dan jasa yang diupayakan dengan: (a) peningkatan jalan rel sepanjang 1.849,62 km dan pembangunan jalur KA baru sepanjang 244,80 km, antara lain di NAD, lintas Simpang-Indralaya (Kampus Unsri), partial double track lintas Tulungbuyut-Blambangan Umpu, jalur ganda Tanah Abang-Serpong, jalur ganda lintas Cikampek-Cirebon, Yogyakarta-Kutoarjo, Tegal-Pekalongan, dan lintas Cirebon-Kroya; (b) peningkatan jembatan KA 161 unit; (c) modernisasi dan peningkatan persinyalan, telekomunikasi dan listrik (sintelis) 96 paket; (d) pengadaan rel mencapai 142.311 ton; (e) pengadaan wesel 100 unit; (f) rehabilitasi jalan KA lintas Bogor-Sukabumi sepanjang 57 km; (g) pembangunan Depo Depok; (h) engineering service MRT Jakarta; (i) pembangunan double double track Manggarai-Cikarang; (j) pengadaan kereta kelas ekonomi (K3) 168 unit, KRD/KRDI 46 unit, KRL 108 unit, kereta kedinasan dua unit, railbus (tahap 1) tiga unit, serta public service obligation (PSO) untuk angkutan kereta api kelas ekonomi. 2.4 Pencapaian sasaran pembangunan angkutan sungai, danau dan penyeberangan pada tahun 2009 ditunjukkan dengan: (a) peningkatan jumlah prasarana dermaga untuk meningkatkan jumlah lintas penyeberangan baru yang siap operasi maupun meningkatkan kapasitas lintas penyeberangan yang padat yaitu sebanyak 151 unit (baru dan lanjutan) dermaga penyeberangan, dan 36 unit (baru dan lanjutan) dermaga danau; (b) peningkatan kalaikan dan jumlah sarana ASDP yang ditunjukkan dengan pengadaaan 30 unit (baru dan lanjutan) kapal penyeberangan perintis, 28 unit bis air, dan sepuluh unit speed boat; (c) peningkatan keselamatan ASDP yang ditunjukkan dengan pengadaan rambu penyeberangan sebanyak 29 buah, rambu sungai dan danau mencapai 2.530 buah.

76


Sasaran

Capaian

2.5 Sasaran Pembangunan Transportasi Laut Sasaran pembangunan transportasi laut adalah: (a) meningkatnya pangsa pasar armada pelayaran nasional baik untuk angkutan laut dalam negeri maupun ekspor-impor; (b) meningkatnya kinerja dan efisiensi pelabuhan khususnya yang ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena sebagian besar muatan ekspor-impor dan angkutan dalam negeri ditangani oleh pelabuhan yang ada di bawah pengelolaan BUMN; (c) selanjutnya terlengkapinya prasarana SBNP (sarana bantu navigasi pelayaran) dan fasilitas pemeliharaannya, sehingga SBNP yang ada dapat berfungsi 24 jam; dan (d) terselesaikannya uji materiil PP Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan dan revisi UU No 21 tahun 1992 tentang Pelayaran khususnya yang berkaitan dengan keharusan bekerjasama dengan BUMN apabila pihak swasta ingin berinvestasi pada prasarana pelabuhan harus diselesaikan guna menarik pihak swasta berinvestasi pada prasarana pelabuhan.

2.5 Pencapaian sasaran pembangunan transportasi laut pada kurun waktu 2004—2009 antara lain: (a) peningkatan pangsa pasar armada pelayaran nasional untuk angkutan barang ekspor-impor sebesar 3,5 persen (dari total muatan 465,1 juta ton) menjadi 9,0 persen (dari total muatan 546,4 juta ton), sedangkan untuk angkutan laut dalam negeri, pangsa pasar armada kapal nasional meningkat sebesar 54,0 persen (dari total muatan 187,6 juta ton) menjadi 85,7 persen (dari total muatan 262,3 juta ton); (b) peningkatan kinerja dan efisiensi pelabuhan khususnya yang ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah fasilitas pelabuhan dan kapal yang telah memenuhi ISPS (International Ship and Port Facility Security) Code yaitu dari 183 pelabuhan dan 353 kapal pada tahun 2004 menjadi 243 pelabuhan dan 720 kapal pada tahun 2008; (c) terlengkapinya prasarana SBNP (sarana bantu navigasi pelayaran) dan fasilitas pemeliharaannya yang ditunjukkan dengan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) meliputi 42 unit menara suar, 123 unit rambu suar, dan 100 unit pelampung suar; (d) terselesaikannya uji materiil PP Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan dan revisi UU No 21 tahun 1992 tentang Pelayaran khususnya yang berkaitan dengan keharusan bekerjasama dengan BUMN apabila pihak swasta ingin berinvestasi pada prasarana pelabuhan harus diselesaikan guna menarik pihak swasta berinvestasi pada prasarana pelabuhan yang ditunjukkan dengan terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentnag pelayaran, PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, PP tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (100 %) dan PP tentang Angkutan di Perairan.

2.6 Sasaran Pembangunan Transportasi Udara Sasaran pembangunan transportasi udara adalah terjaminnya keselamatan, kelancaran dan kesinambungan pelayanan transportasi udara

2.6 Pencapaian sasaran pembangunan transportasi udara pada tahun 2009 antara lain: (a) pengembangan 14 bandar udara pada daerah rawan bencana dan daerah perbatasan agar mampu melayani pesawat udara sejenis F-27 atau Hercules C-130; (b) rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas landasan 2.881.925 m2, fasilitas terminal 17.842 m2, fasilitas 77


Sasaran baik untuk angkutan penerbangan domestik dan internasional, maupun perintis. Di samping itu sasaran yang tak kalah pentingnya adalah terciptanya persaingan usaha di dunia industri penerbangan yang wajar sehingga tidak ada pelaku bisnis di bidang angkutan udara yang memiliki monopoli.

Ketenagalistrikan, Pos dan III. Energi, Telematika 3.1 Sasaran Pembangunan Energi Sesuai dengan rencana jangka menengah sampai dengan tahun 2009, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen per tahun dan dengan elastisitas energi sekitar 1,2, maka sasaran permintaan energi total diproyeksikan naik sebesar 7,1 persen per

Capaian 2

bangunan 124.083 m , dan fasilitas keselamatan penerbangan 77 paket; (c) pembangunan 15 bandara yang melayani penerbangan umum, diantaranya bandara Dobo, Saumlaki Baru, Seram Bagian Timur, Namniwel, Sam Ratulangi-Manado, Pengganti Dumatubun-Langgur, Waghete Baru dan Muara Bungo, Bandara Internasional Minangkabau, Abdurahman SalehMalang, Blimbingsari-Banyuwangi, Seko, Rampi, dan Hadinotonegoro Jember; (d) pembangunan bandara Medan Baru, Hasanuddin Makassar, Lombok Baru, serta terminal tiga Bandara Soekarno Hatta; (e) pembangunan dan peningkatan bandara di daerah perbatasan, terpencil, dan rawan bencana sebanyak 12 lokasi di Rembele, Silangit, Sibolga, Enggano, Rote, Ende, Naha, Manokwari, Sorong, Melongguane, Nunukan, dan Haliwen; serta (f) pemberian subsidi operasi angkutan udara perintis untuk 96 rute di 15 provinsi. Dalam kurun waktu 2005-2009, kinerja pelayanan transportasi udara terus mengalami peningkatan. Jumlah armada angkutan udara niaga berjadwal nasional yang beroperasi meningkat dari 214 unit menjadi 489 unit; jumlah penumpang pesawat domestik meningkat dari 28,8 juta orang menjadi 37,4 juta orang (29,8 persen); jumlah penumpang pesawat internasional meningkat dari 3,4 juta orang menjadi 3,9 juta orang (17,8 persen). Jumlah tersebut diperkirakan akan terus mengalami peningkatan yang cukup nyata, sampai dengan April 2009 jumlah penumpang domestik mencapai 41,1 juta orang dan penumpang internasional mencapai 4,5 juta orang, sedangkan angkutan barang sampai dengan April 2009 mencapai 372,1 ribu ton dan angkutan barang internasional mencapai 46,7 ribu ton.

3.1 Pencapaian sasaran pembangunan energi antara lain: (a) Pasokan energi primer nasional dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dari neraca energi tahun 2008, Indonesia harus mengimpor energi primer sebesar 242.662 BOE dimana impor minyak mentah dan BBM sekitar 238.649 BOE. Di sisi ekspor, tahun 2008 Indonesia telah mengekspor 1.057.757 BOE dimana ekspor minyak mentah sekitar 134.872 BOE, gas bumi (dan LNG) sekitar 250.886 BOE, dan batubara sekitar 672.000 BOE; (b) Supply untuk energi primer mencapai 1.400 juta SBM dan demand untuk energi final mencapai 1.100 Juta SBM; (c) peningkatan 78


Sasaran

Capaian

tahunnya. Dengan adanya upaya peningkatan efisiensi dan rehabilitasi infrastruktur energi diharapkan pertumbuhan permintaan energi dapat ditekan. Selain itu sesuai dengan kebijakan diversifikasi diperlukan penganekaragaman pemakaian energi non-BBM, agar dapat mengurangi beban pemerintah untuk mensubsidi BBM (khususnya impor minyak mentah dan produk BBM) secara bertahap dan sistematis. Untuk itu diperlukan pembangunan infrastruktur energi yang mencakup fasilitas prosesing (kilang minyak, pembangkit tenaga listrik), fasilitas transmisi dan distribusi pipa (gas dan BBM) dan fasilitas depot untuk penyimpanan. Proyeksi perkembangan sektor energi pada tahun 2009 dilihat dari sisi supply untuk energi primer mencapai 1.280 juta SBM dan demand untuk energi final mencapai 1.070 Juta SBM (Tabel 12). Diharapkan pada tahun 2009 ketergantungan impor BBM dapat dikurangi, diantaranya melalui peningkatan produksi, pembangunan refinery dan langkah-langkah efisiensi termasuk konservasi BBM.

pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yaitu energi baru terbarukan (EBT) dan pemanfaatan panas bumi (geothermal), surya, biomasa, bayu dan mikrohidro untuk pembangkit listrik. Pengembangan PLTP mencapai 1.052 MW sedangkan EBT lainnya adalah PLTS sebesar 5,5 MW. jaringan transmisi pipa gas bumi sepanjang 2.152 km dan jaringan gas kota sebanyak 81.294 sambungan rumah.

3.2 Sasaran Pembangunan Ketenagalistrikan Berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang dalam lima tahun ke depan diupayakan rata-rata sebesar 6,6 persen per tahun, maka

3.2 Pencapaian sasaran pembangunan ketenagalistikan antara lain: (a) penambahan kapasitas pembangkit sekitar 5.830 MW sampai dengan tahun 2009; (b) peningkatan rasio elektrifikasi menjadi 65,8 persen pada tahun 2009; dan (c) peningkatan rasio elektrifikasi desa menjadi 96,8 persen pada akhir tahun 2009. 79


Sasaran

Capaian

pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik nasional diproyeksikan sebesar 8,3 persen per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional tersebut, sasaran pembangunan ketenagalistrikan dalam lima tahun ke depan meliputi: (a) penambahan kapasitas pembangkit sekitar 12.267 MW; (b) rasio elektrifikasi tahun 2009 meningkat menjadi 67,9 persen; dan (c) meningkatnya rasio elektrifikasi desa pada akhir tahun 2009 sebesar 97 persen; 3.3 Sasaran Pembangunan Pos Dan Telematika Sasaran umum yang hendak dicapai dalam pembangunan pos dan telematika dalam lima tahun mendatang adalah: (a) terwujudnya penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien, yaitu yang mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan komersial; (b) meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan pos dan telematika; serta (c) meningkatnya kapasitas serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan mendayagunakan teknologi dan aplikasi telematika secara efektif. IV. Perumahan dan Permukiman 4.1 Sasaran Pembangunan Perumahan Untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat

3.3 Pencapaian sasaran pembangunan pos dan telematika antara lain: (a) tercapainya teledensitas sambungan tetap sebesar 14,88 persen dan teledensitas sanbubgan bergerak sebesar 64,12 persen; (b) terselesaikannya pembangunan fasilitas telekomunikasi perdesaan di 24.051 desa; serta (c) meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan penyiaran TVRI dan RRI yang masing-masing mencakup 59 persen dan 83 persen penduduk Indonesia.

4.1 Pencapaian sasaran pembangunan perumahan sampai dengan tahun 2009 antara lain: (a) penyediaan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 1.285.543 80


Sasaran yang mempergunakan kredit pemilikan rumah sebagai cara untuk memiliki rumah maka sasaran umum pembangunan perumahan adalah pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat melalui terciptanya pasar primer yang sehat, efisien, akuntabel, tidak diskriminatif, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang market friendly, efisien, dan akuntabel.

Capaian unit, yang terdiri dari 1.241.118 unit rumah baru layak huni dan 44.425 unit rumah susun sederhana. Pembangunan rumah susun sederhana meliputi pembangunan rumah susun sewa sebanyak 37.709 unit (62,85 persen dari sasaran RPJMN 2004—2009) dan pembangunan rumah susun sederhana milik melalui peran serta swasta sebanyak 6716 unit (26,86 persen dari sasaran RPJMN 2004—2009); (b) penyediaan perumahan berbasis keswadayaan masyarakat sebanyak 3.659.037 unit (110,86 persen terhadap target pencapaian 3,6 juta unit); dan (c) realisasi jumlah total kelurahan pada kegiatan penanganan permukiman kumuh tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, namun realisasi luasan kawasan kumuh (ha) dan jumlah jiwa yang dapat ditangani tercapai jauh melampaui target.

Bagi masyarakat berpendapatan rendah yang terbatas kemampuannya, maka sasaran umum yang harus dicapai adalah terbentuknya pola subsidi yang tepat sasaran, tidak mendistorsi pasar, akuntabel, dan mempunyai kepastian dalam hal ketersediaan setiap tahun. Sasaran lain yang juga hendak dicapai adalah terbentuknya pola pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan rumah baru yang berbasis swadaya masyarakat. Sasaran penyediaan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah sebanyak 1.350.000 unit rumah, melalui pembangunan rumah susun sewa sebanyak 60.000 unit, rumah susun sederhana milik melalui peran serta swasta 25.000 unit, serta peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan berbasis keswadayaan masyarakat sebanyak 3.600.000 unit. 81


Sasaran

Capaian

Sebagaimana telah digariskan dalam Millennium Development Goals (MDGs), maka sasaran yang juga harus dicapai adalah penurunan luasan kawasan kumuh sebesar 50 persen dari luas yang ada saat ini pada akhir tahun 2009. 4.2 Sasaran Pembangunan Air Minum Dan Air Limbah Sasaran umum pembangunan air minum adalah meningkatnya cakupan pelayanan air minum perpipaan secara nasional hingga mencapai 40 persen pada akhir tahun 2009 dengan perincian cakupan pelayanan air minum perpipaan untuk penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan diharapkan dapat meningkat hingga mencapai 66 persen dan di kawasan perdesaan meningkat hingga mencapai 30 persen. Sasaran umum pembangunan air limbah adalah untuk semua open defecation free kabupaten/kota hingga akhir tahun 2009 yang berarti semua rumah tangga minimal mempunyai jamban sebagai tempat pembuangan faeces dan meningkatkan kualitas air permukaan yang dipergunakan sebagai air baku bagi air minum. Selain itu sasaran pembangunan air limbah adalah meningkatkan utilitas IPLT dan IPAL yang telah dibangun hingga mencapai

4.2 Pencapaian sasaran pembangunan air minum dan air limbah sampai dengan tahun 2009 antara lain: (a) penyediaan sarana dan prasarana air minum sebesar 33.707 L/dt; (b) dikeluarkannya Permenkeu Nomor 120/PMK.05/ Tahun 2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM yang bertujuan mengurangi beban keuangan PDAM, memperbaiki manajemen PDAM dan membantu PDAM untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk keperluan investasi. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja PDAM dan mempengaruhi peningkatan cakupan layanan air minum; (c) pelaksanaan pengembangan air limbah berbasis masyarakat di 409 lokasi dari target sebanyak 388 kabupaten/kota; (d) pengembangan air limbah secara terpusat di tujuh kota utama, seperti: Denpasar, Bandung, Surakarta, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Surabaya; (e) pelaksanaan pengelolaan air limbah perkotaan sistem komunal yang dilaksanakan melalui pembangunan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), terutama di lingkungan permukiman kumuh. Selama kurun waktu 2006—2008 pembangunan sanimas telah dilaksanakan di 121 kabupaten/kota di 24 provinsi dengan cakupan penduduk yang terlayani mencapai 124.078 jiwa.

82


Sasaran

Capaian

minimal 60 persen pada akhir tahun 2009 dan pengembangan lebih lanjut pelayanan sistem pembuangan air limbah serta berkurangnya pencemaran sungai akibat pembuangan tinja hingga 50 persen pada akhir 2009 dari kondisi saat ini. Selain itu, untuk kota-kota metropolitan dan kota besar secara bertahap dikembangkan sistem air limbah terpusat (sewerage system). 4.3 Sasaran Pembangunan Persampahan Dan Drainase Sasaran umum pembangunan dan pengelolaan persampahan yang hendak dicapai adalah meningkatnya jumlah sampah terangkut hingga 75 persen hingga akhir tahun 2009 serta meningkatnya kinerja pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan (environmental friendly) pada semua kota-kota metropolitan, kota besar, dan kota sedang.

4.3 Pencapaian sasaran pembangunan persampahan dan drainase sampai dengan tahun 2009 antara lain: (a) penerbitan undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; (b) pelaksanaan pengelolaan persampahan di 518 kab/kota; dan (c) pembangunan drainase seluas 7.436 hektar yang melebihi target 7.282 hektar.

Sasaran umum pembangunan drainase adalah terbebasnya saluran-saluran drainase dari sampah sehingga mampu meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai pematus air hujan dan berkurangnya wilayah genangan permanen dan temporer hingga 75 persen dari kondisi saat ini.

83


Sasaran

Capaian

Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana 1. Sasaran pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara adalah: (a) terwujudnya pemulihan hak atas tanah; (b) terwujudnya pembangunan kembali sistem infrastruktur regional dan lokal; (c) terealisasinya pembangunan perumahan, prasarana lingkungan, permukiman, air bersih, dan sanitasi; (d) terciptanya pemulihan pelayanan publik; (e) terwujudnya pemulihan fasilitas ekonomi, lembaga perbankan, dan keuangan; (f) terwujudnya pembangunan kembali sistem ekonomi; (g) terciptanya pembangunan kembali sistem kelembagaan.

1. Rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias telah mencapai hasil sebagai berikut: (a) sertifikat lahan yang diterbitkan baru sebanyak 116.500 sertifikat pada tahun 2007, dan bertambah 12.301 sertifikat hingga tahun 2009; (b) rehabilitasi jalan dan jembatan telah mencapai 3.736 km hingga tahun 2009; (c) rumah terbangun sebanyak 140.304 unit dan prasarana/sarana dasar pendukung lingkungan permukiman sudah dibangun pada 647 desa sesuai dengan target Rencana Induk; (d) rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas-fasilitas kesehatan yang rusak sebanyak 1.016 unit dan gedung sekolah mencapai 1.485 unit pada tahun 2009; (e) pemulihan kembali kegiatan ekonomi masyarakat dan rehabilitasi pelabuhan perikanan Lampulo telah terlaksana sesuai target Rencana Induk sebelum tahun 2009; (f) pelaksanaan rehabilitasi sektor industri, perdagangan dan pertanian telah sesuai dengan target Rencana Induk; (g) rehabilitasi gedung pemerintah daerah di Aceh dan Nias yang mengalami kerusakan akibat bencana.

2. Sasaran pemulihan wilayah pascabencana gempa bumi 27 Mei 2006 di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah, adalah: (a) pemulihan sarana dan prasarana publik, dengan sasaran prioritas untuk pemulihan prasarana pendidikan dan kesehatan, prasarana pelayanan sosial, dan prasarana pendukung perekonomian; dan (b) revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat, dengan sasaran prioritas untuk pemulihan sektor produksi dan jasa yang memiliki potensi lapangan kerja terbesar, pemulihan akses pasar bagi

2. Sasaran pemulihan wilayah pascabencana gempa bumi di DIY dan Jawa Tengah telah menunjukkan hasil sebagai berikut: (a) pemulihan sarana dan prasarana publik.. Sejak tahun 2007—2008, pelaksanaan rehabilitasi di DIY dan Jawa Tengah pada sektor kesehatan, pendidikan dan peribadatan, volume capaiannya telah melebihi total Rencana Aksi; (b) revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat. Sejak tahun 2007, capaian pelaksanaan rehabilitasi prasarana perdagangan di DIY dan pasar di Jawa Tengah sudah melebihi Rencana Aksi. Pada tahun 2008 usaha perekonomian kecil masyarakat di provinsi Jawa Tengah berupa kios, los, dan loket yang mengalami kerusakan 1.005 unit telah terehabilitasi seluruhnya.

84


Sasaran

Capaian

usaha kecil dan menengah, pemulihan pelayanan lembaga keuangan dan perbankan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mengantisipasi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pemulihan pelayanan keamanan, ketertiban dan peradilan, dan pemulihan ketahanan pangan masyarakat. 3. Sasaran prioritas dalam strategi nasional pengurangan resiko bencana adalah: (a) meletakkan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang implementasinya dilaksanakan oleh kelembagaan yang kuat; (b) mengidentifikasi, mengkaji, dan memantau resiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini; (c) memanfaatkan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan; (d) mengurangi akar-akar penyebab resiko bencana; dan (e) memperkuat kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi bencana di masa mendatang.

3. Keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana paling nyata selama periode 2004—2009 terlihat antara lain dalam bentuk diterbitkannya UU Nomor 24/ 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres Nomor 8/2008 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu, beberapa keberhasilan lainnya antara lain meliputi: (a) terlaksananya pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah serta penguatan kelembagaan; (b) terlaksananya pengidentifikasian, pengkajian dan pemantauan risiko bencana serta penerapan sistem peringatan dini; (c) terlaksananya pemanfaatan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan; (d) pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana; dan (e) terlaksananya penguatan kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat; terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana dalam dua tahun terakhir, yaitu pembentukan BPBD di 23 provinsi dan 64 kabupaten/kota; serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

85

Ringkasan Eksekutif. MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN

Recommend Documents