Republik Indonesia. Ringkasan Eksekutif EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN

Republik Indonesia

Ringkasan Eksekutif EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN 2010-2014

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2011

Ringkasan Eksekutif Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk semua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. RPJMN 2010–2014 adalah RPJMN ke-2 dari 4 RPJMN yang diamanatkan dalam RPJPN 2005–2025. Tahun 2011 ini, pelaksanaan RPJMN 2010–2014 telah memasuki tahun kedua, yang artinya pembangunan tahun pertama (2010) telah diselesaikan. Berbagai capaian pelaksanaan pembangunan di tahun 2010 merupakan capaian prioritas nasional dan prioritas bidang pembangunan lainnya sesuai amanat RPJMN 2010–2014. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mengamanatkan bahwa Bappenas mengemban kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMN. Disamping itu, untuk menjaga ketercapaian prioritas pembangunan nasional di tahun 2014 maka evaluasi setiap tahun pelaksanaan RPJMN 2010–2014 perlu dilakukan, termasuk pelaksanaan tahun 2010. Hal ini selain bermanfaat sebagai laporan hasil kerja Pemerintah selama tahun 2010, juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan pada tahun berikutnya. Dari pencermatan yang dilakukan selama satu tahun terhadap pelaksanaan RPJMN 2010–2014, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya telah berjalan dengan baik dan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti bagi pembangunan Indonesia. Pelaksanaan prioritas pembangunan nasional cukup baik, terlihat dari capaian-capaian prioritas pembangunan nasional yang mendukung percepatan ii


pembangunan infrastruktur fisik yang antara lain ditandai dengan terlaksananya pembangunan infrastruktur dan pembangunan pertanian sesuai dengan target yang direncanakan. Sementara itu, capaian pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang mendukung perbaikan infrastruktur lunak tercermin antara lain dari semakin meningkatnya Angka Indeks Korupsi di Indonesia dan semakin tertatanya regulasi yang harus diikuti oleh para investor dan pengusaha. Untuk capaian prioritas pembangunan nasional yang mendukung penguatan infrastruktur sosial terlihat antara lain dari semakin meningkatnya taraf pendidikan dan taraf kesehatan masyarakat, serta semakin menurunnya angka kemiskinan di Indonesia. Sedangkan capaian prioritas pembangunan nasional yang merupakan upaya pembangunan kreativitas ditandai dengan semakin berkembangnya kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya. Akhirnya, upaya dan kerja keras yang telah dilakukan pada awal palaksanaan RPJMN 2010–2014 dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan nasional telah memberikan hasil yang sepadan. Namun demikian, kerja keras tetap harus terus dilakukan agar hasil yang telah tercapai sesuai target dapat terus ditingkatkan hingga akhir tahun 2014. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan yang capaiannya masih belum sesuai dengan rencana, memerlukan upaya lebih keras lagi sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik dan target prioritas pembangunan nasional dapat dicapai pada tahun 2014. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, September 2011 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas

Armida S. Alisjahbana

iii


DAFTAR ISI Halaman Judul ....................................................................................................... Kata Pengantar ...................................................................................................... Daftar Isi ................................................................................................................

i ii iv

Ringkasan Eksekutif Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 ................ 1 Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ................................... 1 Prioritas Nasional 2: Pendidikan .......................................................................... 2 Prioritas Nasional 3: Kesehatan ........................................................................... 4 Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan .............................................. 5 Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan .............................................................. 6 Prioritas Nasional 6: Infrastruktur ........................................................................ 7 Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha ........................................... 9 Prioritas Nasional 8: Energi .................................................................................. 10 Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana .................... 10 Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik ... 11 Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi ................ 12 Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ......................................12 Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian ................................................................14 Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat .................................................... 15 Tabel Capaian Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 ........................................ 17 Prioritas Nasional 1:Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ..................................... 19 Prioritas Nasional 2: Pendidikan ........................................................................... 23 Prioritas Nasional 3: Kesehatan .............................................................................26 Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan ............................................... 28 Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan ............................................................... 34 Prioritas Nasional 6: Infrastruktur ......................................................................... 40 Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha ............................................ 44 Prioritas Nasional 8: Energi ................................................................................... 49 Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana ...................... 51 Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik ... 55 Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi ................ 64 Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ......................................68 Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian ................................................................77 Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat .................................................... 79

iv



v


Ringkasan Eksekutif Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 Satu tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 telah dilalui. Dengan mengamati capaian pelaksanaan sasaran prioritas pembangunan nasional pada tahun 2010, secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan pembangunan masih berjalan sesuai dengan alur yang diharapkan. Namun beberapa substansi inti perlu diupayakan lebih keras untuk mencapai sasaran pada akhir pelaksanaan RPJMN 2010–2014. Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Capaian penting dalam rangka reformasi birokrasi dan tata kelola adalah sebagai berikut: (1) Penetapan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014 untuk memberikan landasan kuat bagi pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada tahun 2010, sebanyak 9 kementerian/lembaga (K/L) telah melaksanakan reformasi birokrasi instansi (RBI), sehingga saat ini sudah terdapat 14 K/L yang telah melaksanakan RBI. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola dilakukan antara lain melalui penataan struktur kelembagaan instansi pemerintah. (2) Dalam konteks otonomi daerah, difokuskan pada penghentian/pembatasan pemekaran wilayah, peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, dan penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dalam upaya membatasi pemekaran wilayah telah disusun rancangan Desain Besar Penataan Daerah untuk mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah telah dicapai antara lain 70 persen daerah telah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai petunjuk pelaksanaan (Juklak), 80 persen daerah telah menyerap DAK sebesar 100 persen, tersusunnya kebijakan/regulasi dana perimbangan yang dapat diterapkan di daerah, 31 persen daerah memiliki proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, 23 persen rata-rata belanja modal yang digunakan terhadap total belanja daerah, 91 persen APBD disahkan secara tepat waktu, 15 daerah ber-LKPD dengan status wajar tanpa pengecualian (WTP), serta 63 persen daerah telah melakukan penetapan serta penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu. Terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pada tahun 2010 dilakukan penyusunan naskah akademis dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah. (3) Penyempurnaan berbagai kebijakan dalam pengelolaan SDM aparatur dengan capaian telah disusunnya beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) antara 1


lain RPP tentang Sistem Pengadaan/Rekrutmen dan Seleksi PNS, RPP tentang Kebutuhan Pegawai, dan RPP tentang Remunerasi dan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri. (4) Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, melalui pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian peraturan daerah sebanyak 3.000 perda. (5) Peningkatan sinergi antara pusat dan daerah, antara lain melalui peningkatan jumlah SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan dan diterapkan oleh daerah. Selama tahun 2010, telah ditetapkan 8 SPM baru, sehingga secara keseluruhan 13 SPM sudah ditetapkan melalui peraturan menteri terkait, dan telah dilakukan fasilitasi penerapan untuk 5 SPM. Selain itu, pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) atau one stop service (OSS) semakin membaik dengan meningkatnya jumlah pemda yang menerapkan PTSP/OSS dari 360 OSS menjadi 394 OSS. (6) Dalam hal penegakan hukum, peningkatan integritas dan sinergi antar lembaga penegak hukum menjadi prioritas yang menentukan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Pemantapan integrasi dan integritas penegakan hukum, dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM Kejaksaan dalam penerimaan pegawai, pelaksanaan diklat penjenjangan serta pendidikan pasca sarjana, disamping penerapan reward and punishment. Dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim, peran Komisi Yudisial semakin meningkat dengan diterimanya 2.915 berkas pengaduan masyarakat dan 214 berkas telah ditindak lanjuti. Pencegahan korupsi juga diintensifkan melalui pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Dari 144.557 wajib LHKPN sebanyak 118.340 telah melaporkan dan sebanyak 114.570 telah diumumkan. Di bidang penindakan, pada tahun 2010 Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah melakukan penyelidikan terhadap 54 perkara tindak pidana korupsi, penyidikan terhadap 62 perkara tindak pidana korupsi, penuntutan terhadap 55 perkara dan eksekusi terhadap 38 keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kegiatan koordinasi dan supervisi dilakukan terhadap beberapa perkara, dan telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp500 miliar. (7) Terkait dengan penyelenggaraan Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga tahun 2010 telah diterbitkan NIK di 329 kabupaten/kota, sedangkan untuk pelaksanaan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) masih dalam proses persiapan. Prioritas Nasional 2: Pendidikan Sampai tahun 2009/2010, upaya pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mencapai 7,7 tahun, menurunnya proporsi buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 5,30 persen, serta meningkatnya angka partisipasi pendidikan pada semua 2


jenjang pendidikan. Angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A dan APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B pada tahun 2010 masing-masing adalah 95,41 persen dan 75,64 persen, sedangkan angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Paket C adalah 70,53 persen. Sementara itu, APK Perguruan Tinggi (PT) pada tahun 2010 telah mencapai 26,34 persen. Dalam meningkatkan dan mempertahankan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, pemerintah telah berupaya menyediakan pendidikan yang semakin terjangkau melalui penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada tahun 2009, disediakan BOS bagi 27.130.968 siswa SD, 9.465.836 siswa SMP, dan 5.946.329 siswa di MI/MTs/Salafiyah Ula/Salafiyah Wustha. Target cakupan program BOS meningkat pada tahun 2010 menjadi 27.672.820 siswa SD, 9.660.639 siswa SMP, dan 6.794.516 siswa MI/MTs/Salafiyah Ula/Salafiyah Wustha. Pada akhir Desember 2010, BOS dapat disalurkan kepada 26.630.889 siswa SD dan 9.387.670 siswa SMP serta 6.058.192 siswa MI/MTs/Salafiyah Ula/Salafiyah Wustha. Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, pemerintah telah berupaya menyediakan bahan ajar bermutu dan murah serta melengkapi sekolah dengan sambungan internet yang memuat tentang pendidikan agar siswa dapat mengakses ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Dalam hal penyediaan bahan ajar, Pemerintah sejak tahun 2009 membeli hak cipta 1.232 judul buku dari 345 jilid buku jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan SLB, dan dilanjutkan pada tahun 2010 membeli 305 judul buku dari 57 jilid buku untuk semua jenjang pendidikan. Dalam rangka meningkatkan metodologi pembelajaran, Pemerintah terus mendorong pengembangan dan penyempurnaan kurikulum yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya bahasa Indonesia melalui penyempurnaan kurikulum di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kapasitas pengelolaan juga terus menerus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas kepala sekolah serta pengembangan kemampuan pengawas. Selanjutnya, terkait dengan pengetahuan kewirausahaan lulusan, pendidikan kewirausahaan dilaksanakan di semua jenjang pendidikan dengan memasukkan muatan kewirausahaan dalam kurikulum yang ada. Seiring dengan peningkatan input (akses pendidikan) dan proses pembelajaran (metodologi), Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas guru dalam mengajar, penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar, dan perbaikan distribusi guru. Pada tingkat pendidikan tinggi, peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan jenjang pendidikan tinggi ditandai dengan jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat 500 terbaik versi lembaga pemeringkat independen internasional. Sampai tahun 2010, terdapat 8 universitas di Indonesia yang berhasil menembus peringkat 200 besar di wilayah Asia, yaitu UI, UGM, UNAIR, ITB, IPB, UNDIP, UNS, dan UNIBRAW. 3


Prioritas Nasional 3: Kesehatan Status kesehatan dan gizi masyarakat terus menunjukkan kemajuan antara lain ditandai dengan: (1) meningkatnya umur harapan hidup (UHH) menjadi 70,9 tahun (2010), (2) menurunnya angka kematian ibu (AKI) menjadi sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007), (3) menurunnya angka kematian bayi (AKB) menjadi sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup (2007), (4) menurunnya prevalensi kekurangan gizi menjadi sebesar 17,9 persen (2010), dan (5) menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) menjadi sebesar 35,6 persen (2010). Dalam rangka peningkatan upaya kesehatan preventif terpadu, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat menjadi 82,2 persen (Riskesdas, 2010). Kunjungan ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal pada trimester pertama kehamilan (K1) mencapai 72,3 persen, lebih tinggi dari kunjungan keempat (K4) yaitu sebesar 61,4 persen (Riskesdas, 2010). Selanjutnya dalam meningkatkan status kesehatan anak, cakupan imunisasi lengkap anak balita mencapai 53,8 persen (Riskesdas, 2010). Kunjungan ke pelayanan kesehatan pada saat bayi berumur 6-48 jam (kunjungan neonatal pertama/KN1) mencapai 71,4 persen (Riskesdas, 2010). Cakupan pelayanan kesehatan bayi mencapai 84,01 persen dan cakupan pelayanan kesehatan balita mencapai 78,1 persen (Kemkes, 2010). Rasio puskesmas terhadap penduduk meningkat dari 3,6 per 100.000 penduduk pada tahun 2007 menjadi 3,78 per 100.000 penduduk pada tahun 2009 (Profil Kesehatan, 2009). Sementara itu, pada tahun 2009, rasio tempat tidur (TT) rumah sakit terhadap penduduk sebesar 70,74 TT per 100.000 penduduk (Profil Kesehatan, 2009). Sementara itu, ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan terus ditingkatkan dan mencapai 82 persen pada tahun 2010. Pelaksanaan Jamkesmas telah berhasil mendorong peningkatan cakupan jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan. Seluruh penduduk miskin telah tercakup dalam skema pembiayaan Jamkesmas dan selanjutnya penerapan asuransi kesehatan akan diperluas secara bertahap untuk seluruh penduduk. Sampai dengan akhir Desember tahun 2010, cakupan asuransi kesehatan telah mencapai sekitar 59,07 persen. Sementara itu, dalam pelaksanaan program KB, angka pemakaian kontrasepsi/contraceptive prevalence rate (CPR) terus meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah peserta KB, yaitu: (1) meningkatnya pencapaian jumlah peserta KB baru dari sasaran sebanyak 7,2 juta menjadi sebanyak 8,6 juta.; (2) meningkatnya pencapaian jumlah peserta KB aktif dari sasaran sebanyak 26,7 juta menjadi sebanyak 33,7 juta. Capaian upaya pengendalian penyakit antara lain terlihat dari pengendalian prevalensi HIV terus diupayakan mencapai kurang dari 0,2 persen (Hasil Estimasi Prevalensi HIV Kemkes, 2009). Persentase kasus baru tuberkulosis (TB) paru (BTA positif) yang ditemukan dan yang disembuhkan masing-masing mencapai 74,7 persen dan 86,4 persen, serta angka penemuan kasus malaria (annual parasite index/API) mencapai 1,96 per 1.000 penduduk (Kemkes 2010). Selanjutnya, pada 4


aspek kesehatan lingkungan, akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak masih rendah yaitu sebesar 45,7 persen dan 55,5 persen (Riskesdas, 2010). Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan Capaian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1 persen atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 5,8 persen. Hal tersebut berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dari 14,15 persen pada tahun 2009 menjadi 13,33 persen pada tahun 2010. Meskipun secara prosentase menurun, pada tahun 2010, secara absolut masih terdapat 31,02 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan dan juga terjadi pelambatan penurunan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2008 ke 2009 tingkat kemiskinan menurun sebesar 1,27 persen, sedangkan dari tahun 2009 ke 2010 hanya menurun 0,82 persen. Program-program bantuan sosial terpadu yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan biaya hidup, dan perbaikan kualitas hidup pada rumah tangga sasaran dan kelompok rentan lainnya telah terlaksana dengan baik selama tahun 2010. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terus ditingkatkan pada tahun 2010, cakupan PKH telah diperluas di 88 kabupaten/kota di 20 provinsi, dengan jumlah penerima sekitar 772.830 rumah tangga sangat miskin (RTSM). Namun pencapaian jumlah penerima tersebut di bawah target RPJMN 2010-2014 yaitu 816.000 RTSM. Sementara itu, Raskin yang merupakan program nasional bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Pada tahun 2010, jumlah penerima Raskin sebanyak 17,488,007 RTSM. Alokasi Raskin untuk setiap penerima yaitu 15 kg beras selama 12 bulan, dengan harga tebus beras sebesar Rp1.600 per kg netto di titik distribusi. Realisasi penyaluran Raskin tahun 2010 (per Februari 2011) yaitu sebesar 98,67 persen. Dari total pagu Raskin sebanyak 2,97 juta ton beras, sebanyak 2,93 juta ton beras dapat disalurkan ke penerima. Realisasi penyaluran Raskin tahun 2010 ini lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi Raskin tahun 2009 sebesar 97,74 persen. Selanjutnya, dalam rangka perlindungan terhadap resiko finansial akibat masalah kesehatan, pelaksanaan Jamkesmas juga telah berhasil mendorong peningkatan cakupan jaminan kesehatan. Sampai dengan akhir Desember tahun 2010, persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan telah mencapai sekitar 59,07 persen. Realisasi Jamkesmas hingga Desember 2010 sebesar Rp4,2 triliun yang ditujukan bagi 76,4 juta masyarakat miskin. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin menyekolahkan anaknya, Pemerintah menyediakan beasiswa bagi siswa miskin untuk semua jenjang pendidikan, termasuk menyediakan jalur pendidikan non formal (pendidikan kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA) untuk 5


menampung anak-anak putus sekolah dan mereka yang tidak dapat mengikuti jenjang pendidikan formal. Selama tahun 2010 pelaksanaan program beasiswa miskin untuk tingkat SD sampai perguruan tinggi telah membantu sebanyak 3,7 juta siswa. Pelaksanaan program Klaster II, yaitu PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan terus diperluas dan ditingkatkan kualitasnya, agar semakin efektif dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitasnya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Pada tahun 2010 program ini sudah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu pelayanan PNPM Mandiri yang didukung dengan penyaluran bantuan langsung masyarakat sebesar Rp10,31 triliun yang berasal dari dana APBN dan APBD. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan. Secara umum pelaksanaan Program Klaster III, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) menunjukkan pencapaian target yang tinggi. Penyaluran KUR untuk UMKM dan koperasi sejak tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2010 mencapai hampir Rp34,42 triliun, dan mencakup sekitar 3,81 juta nasabah. Jumlah dana penjaminan kredit yang disediakan untuk mendukung penyaluran KUR pada tahun 2010 dapat dipenuhi 100 persen, sehingga pada tahun 2010 KUR dapat disalurkan sebesar Rp17,23 triliun dengan jumlah nasabah lebih dari 1,44 juta nasabah, dan rata-rata kredit/pembiayaan sebesar Rp11,98 juta. Selanjutnya, pelaksanaan Klaster III juga diperluas melalui penyediaan dana melalui koperasi untuk 2.600 koperasi/kelompok UMKM, dengan pencapaian sebesar 99,46 persen. Disamping itu, sekitar 5.737 koperasi dan UMKM juga menerima dukungan pemasaran pada tahun 2010. Pada tahun 2010, untuk mendukung koordinasi kebijakan dalam pengarusutamaan kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan 8 kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundangan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan serta 4 kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan anggaran. Adapun hasilnya berupa rekomendasi kebijakan tentang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran. Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan Keberhasilan pencapaian pemantapan ketahanan pangan pada tahun 2010 ditunjukkan oleh peningkatan produksi bahan pangan. Produksi padi berhasil mencapai 66,5 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), jagung mencapai 18,3 juta ton pipilan kering, kedelai mencapai 907 ribu ton biji kering, gula mencapai 2,7 juta ton Gula Kristal Putih (GKP), daging sapi mencapai 440 ribu ton karkas, serta ikan 10,83 juta ton. Berdasarkan data tersebut, produksi padi dan daging sapi telah mampu mencapai target yang ditetapkan, sedangkan untuk produksi jagung, kedelai, dan

6


gula, pemerintah dan masyarakat masih perlu berupaya bersama untuk dapat lebih meningkatkan jumlah produksinya. Pada tahun 2010 pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan mencapai 2,9 persen. Angka tersebut lebih rendah dari angka sasaran yaitu sebesar 3,6 persen, serta mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2009 yang pertumbuhannya mencapai 4,0 persen. Dari sisi ketenagakerjaan, sektor pertanian, perikanan dan kehutanan mampu memberikan lapangan kerja bagi sekitar 41,5 juta orang. Sedangkan dari sisi Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2010 masing-masing mencapai 102,75 dan 105,5. Capaian indeks NTP tersebut masih lebih rendah dari target yaitu 105. Sementara itu, capaian indeks NTN lebih tinggi dari target yaitu 105. Untuk menjamin aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pangan, khususnya beras, pada tahun 2010 Pemerintah telah menyalurkan beras melalui Program Raskin bagi seluruh rumah tangga sasaran sebanyak 2,93 juta ton beras. Berdasarkan hasil Susenas, konsumsi kalori penduduk Indonesia pada tahun 2010 meningkat dari ratarata 1.927,6 kkal/kapita/hari pada tahun 2009 menjadi 1.957,0 kkal/kapita/hari. Konsumsi ikan mencapai 30,47 kg/kapita/tahun, meningkat sebesar 4,78 persen dibandingkan dengan konsumsi pada tahun 2009 yang mencapai 29,08 kg/kapita/tahun. Sedangkan untuk skor Pola Pangan Harapan (PPH), pada tahun 2010 sebesar 80,6, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 86,4. Prioritas Nasional 6: Infrastruktur Pencapaian pembangunan infrastruktur selama tahun 2010 mencakup pengelolaan tata ruang, pembangunan jalan, perhubungan, perumahan rakyat, pengendalian banjir, telekomunikasi dan transportasi perkotaan; seperti uraian berikut: Kegiatan pengelolaan pertanahan provinsi dengan sasaran penyusunan neraca penatagunaan tanah pada 100 kab/kota telah memenuhi target atau sebanyak 20 persen dari total target RPJMN 2010-2014. Sedangkan inventarisasi penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah telah pula dilaksanakan sesuai dengan target, 335.665 bidang atau 20 persen dari total target RPJMN 2010– 2014. Pembangunan infrastruktur transportasi meliputi berbagai moda transportasi. Untuk prasarana jalan, telah dicapai kondisi mantap jalan nasional sebesar 87 persen dan bertambahnya jumlah lajur-Km jalan menjadi sepanjang 93.094 lajur-Km pada jalan nasional. Untuk angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) telah dilaksanakan pembangunan baru dan lanjutan 6 unit dermaga penyeberangan dan 36 unit pembangunan baru dan lanjutan dermaga danau, serta 30 unit pembangunan baru dan lanjutan kapal penyeberangan perintis. Capaian pembangunan perkeretaapian antara lain: peningkatan jalan rel 1.849,62 km dan pembangunan jalur kereta api (KA) baru 68,67 km; dimulainya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta; melanjutkan pembangunan double track ManggaraiCikarang; serta pengadaan kereta kelas ekonomi (K3). Sementara itu, capaian 7


transportasi laut diantaranya: pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran sebanyak 6,3 juta m3 di 19 lokasi; pembangunan baru dan lanjutan pelabuhan di lebih dari 55 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia; pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan; serta pemasangan sistem National Single Window di pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan capaian transportasi udara diantaranya: pengembangan 4 bandar udara (bandara) pada daerah rawan bencana dan daerah perbatasan; rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas landasan, fasilitas terminal, dan fasilitas bangunan pada 205 bandara; lanjutan pembangunan bandara Medan Baru; pembangunan, 124 paket rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana navigasi penerbangan; serta pemberian subsidi operasi angkutan udara perintis pada 118 rute penerbangan. Cakupan penyediaan rumah layak huni yang menjadi substansi inti perumahan rakyat telah mencapai 87.001 Rumah Sehat Sederhanan (RSH) bersubsidi, 500 unit rusunami, 89 twin block rusunawa yang diperkirakan menyediakan rumah layak huni untuk 96.045 keluarga kurang mampu. Pencapaian pembangunan infrastruktur sumber daya air adalah sebagai berikut: 1) prasarana pengendali banjir sepanjang 321 km, 13 buah pengendali lahar, dan pengaman pantai sepanjang 25,11 km, serta rehabilitasi prasarana pengendali banjir sepanjang 171,2 km, 5 buah pengendali lahar, dan pengaman pantai sepanjang 10 km untuk mengamankan kawasan seluas 27.576 hektar; 2) pembangunan Kanal Banjir Timur paket 22 sampai dengan 29; serta 3) penanganan terpadu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, telah mulai dilaksanakan pembangunan 4 buah waduk dan 2 unit pompa prasarana pengendali banjir, dan 8 buah waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi. Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika yang terkait dengan substansi inti adalah pembentukan Information Communication and Technology (ICT) Fund dan pembangunan Desa Dering dan Pusat Layanan Internet Kecamatan PLIK. Saat ini, jaringan tulang punggung serat optik sudah tersedia di sebagian besar ibukota kota/kabupaten di wilayah barat Indonesia, yaitu 66 persen ibukota kab/kota di Sumatera, 98 persen di Jawa, dan 100 persen di Bali. Kondisi sebaliknya terjadi di wilayah Indonesia bagian timur. Jaringan tulang punggung serat optik baru menjangkau 98 dari total 219 ibukota kab/kota (44,7 persen) di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Hal ini mengakibatkan pertukaran informasi di wilayah timur tidak secepat dan sehandal di wilayah barat. Terkait penyediaan akses telekomunikasi dan akses internet, pembangunan Desa Dering telah dilakukan di 27.670 desa (83,4 persen dari target) dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dilakukan di 4.269 desa (74,3 persen dari target). Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha Untuk mendorong terciptanya kepastian hukum, telah dilakukan kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan melalui pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu: RUU tentang Perubahan Desain Industri, RUU tentang 8


Perubahan UU Paten, dan RUU tentang Perubahan UU Pengadilan Anak. Dari 219 permohonan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, telah diharmonisasikan 140 (66 persen) peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyederhanaan prosedur melalui penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), telah dicapai target 33 Provinsi dan 40 Kabupaten/Kota yang telah menggunakan SPIPISE pada PTSP. Sementara itu, dalam rangka mendukung pengembangan sistem logistik nasional, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, antara lain peningkatan kelancaran distribusi bahan pokok dan pembangunan sarana distribusi perdagangan. Dalam kaitannya dengan pengembangan sistem informasi, implementasi National Single Window (NSW) telah memasuki tahap Implementasi Nasional (tahap 5). NSW-impor telah diberlakukan secara wajib 29 Januari 2010 bagi semua importir di 5 pelabuhan utama, yaitu: Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, dan Bandara Soekarno-Hatta. Seja lan dengan pelaksanaan NSW, pada tanggal 10 Agustus 2010, dilakukan penyederhanaan perijinan impor dari semula sebanyak 78 ijin menjadi 53 ijin. Penyederhanaan perijinan impor ini semakin mempermudah para pengguna layanan perijinan perdagangan secara online (INATRADE). Selama tahun 2010, jumlah pengguna INATRADE mencapai 1536 perusahaan. Sedangkan untuk pengembangan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan promosi di 6 daerah (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Papua) dan 4 negara (Australia, Uzbekistan, Ukraina dan Lebanon). Terkait kebijakan ketenagakerjaan telah dilakukan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha, antara lain melalui penyelesaian naskah akademis dan konsep perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam upaya penyelesaian masalah hubungan industrial, jumlah lembaga kerja sama (LKS) bipartit yang terbentuk di perusahaan mencapai 13.246 LKS, lebih tinggi dari target RPJMN yang naik 5 persen. Dalam hal peningkatan kapasitas organisasi pelaku negosiasi, Pemerintah telah melatih 500 orang perwakilan pekerja, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha. Selain itu, perusahaan yang menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) naik 15,45 persen, yaitu dari 440 perusahaan tahun 2009 menjadi 508 perusahaan. Jumlah tenaga pengawas K3 yang bersertifikat kompetensi pun meningkat 21,74 persen menjadi 84 tenaga pengawas. Prioritas Nasional 8: Energi Hasil-hasil kegiatan pembangunan di bidang energi terkait dengan produksi minyak bumi, ketenagalistrikan, dan jaringan gas kota; sebagai berikut:

9


(1) Produksi minyak bumi mencapai 954 ribu barrel per hari. Capaian ini lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 965 ribu barrel per hari. Pencapaian ini relatif tidak berbeda jauh dengan pencapaian pada tahun 2009 yaitu sebesar 944 ribu barrel per hari. (2) Pencapaian pembangunan ketenagalistrikan ditunjukkan oleh peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 67,15 persen dan rasio desa terlistriki 92,5 persen. Hal tersebut didukung oleh peningkatan kapasitas pembangkit sebesar 787 MW beserta pembangunan jaringan transmisi dan distribusinya. Di sisi lain, pemanfaatan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik terus dikembangkan, antara lain: (a) pembangkit listrik dari sumber energi mikrohidro dengan kapasitas terpasang sebesar 217,89 MW; (b) pembangkit listrik dari sumber energi surya dengan kapasitas terpasang sebesar 13,58 MW; (c) pembangkit listrik dari sumber energi angin dengan kapasitas terpasang sebesar 1,8 MW; (d) pemanfaatan panas bumi dengan kapasitas terpasang 1.189 MW. (3) Pembangunan jaringan gas kota telah dilaksanakan di beberapa wilayah, yaitu: (a) Tarakan, 3.400 sambungan rumah tangga; (b) Depok, 3.366 sambungan rumah tangga; (c) Sidoarjo, 1.750 sambungan rumah tangga, dan (d) Bekasi, 1.800 sambungan rumah tangga. Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Sebagai bentuk antisipasi dalam mengatasi perubahan iklim telah dilakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang mengarah kepada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Sebagai wujud komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020, pada tahun 2010 telah disusun Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), dan Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK) dalam kurun waktu 12 bulan sejak RAN-GRK ditandatangani. Upaya lain adalah rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yaitu seluas 204.211 ha serta pengembangan hutan kota seluas 1.175 ha. Selain itu, dilakukan pula pengelolaan hutan melalui pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 415.153 ha, pengembangan hutan kemitraan seluas 50.506 ha, dan pengembangan hutan desa seluas 113.354 ha. Selain itu juga dilakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang mencapai 13,95 juta ha serta kerjasama internasional dalam rangka konservasi laut melalui Coral Triangle Initiative (CTI) dan Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME). Upaya pengendalian kerusakan lingkungan antara lain dilakukan melalui pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dengan hasil jumlah perusahaan peserta Proper mencapai 705 perusahaan, melebihi target di tahun 2010, yaitu 680 perusahaan. Untuk pelaksanaan Program Adipura, jumlah kota dengan kualitas lingkungan baik mengalami peningkatan, dari 140 kota di tahun 2009 menjadi 162 kota di tahun 2010. Di sektor kehutanan, dilakukan pengendalian kebakaran hutan melalui upaya 10


menurunkan jumlah hotspot menjadi 9.841 titik dari target penurunan kumulatif menjadi 58.890 titik. Capaian ini melebihi target penurunan hotspot sebesar 20 persen per tahun. Capaian dalam pengembangan sistem peringatan dini adalah terkelolanya Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS). Upaya untuk mengurangi bencana dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di enam DAOPS. Selain itu, dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana antara lain dilakukan: (1) dukungan penyediaan peralatan dan pemenuhan logistik di 16 provinsi; (2) pembentukan tim Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) dengan basis di 2 lokasi (Jakarta dan Malang); dan (3) koordinasi dan pelaksanaan tanggap darurat di wilayah pascabencana. Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik Capaian kebijakan pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas nasional oleh K/L terkait untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya di daerah tertinggal, terdepan, dan pascakonflik adalah terlaksananya delapan kebijakan khusus yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik. Dalam konteks pembentukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan diwujudkan kerjasama pengamanan wilayah dan sumberdaya kelautan dengan tujuh negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Australia, Filipina, Solomon, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Untuk penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina, telah disusun: (1) peta perbatasan RI-PNG Skala 1:50.000 sebanyak 37 Nomor Lembar Peta (NLP), dan (2) peta foto dan peta garis pulau-pulau kecil terluar sebanyak 48 NLP. Sedangkan dalam upaya penegasan batas, telah dilakukan 17 kali perundingan untuk membahas segmen-segmen batas RI-Malaysia, 2 kali perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) IndonesiaVietnam, 2 kali perundingan batas ZEE dan LK Indonesia-Palau, dan 1 penjajakan perundingan delimitasi batas maritim RI–Thailand. Selain itu, telah dilakukan ratifikasi terhadap Perjanjian tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010. Dalam hal pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat tahun 2014, capaian kegiatan yang mendukung upaya tersebut adalah: (1) terlaksananya koordinasi lintas sektor dan fasilitasi bantuan stimulan dalam pembangunan daerah tertinggal melalui insrumen P2KPDT di 120 kabupaten, P4DT di 5 pusat pertumbuhan, P2WP di 24 kabupaten perbatasan, P2IPDT di 185 Kabupaten, dan P2SEDT di 151 Kabupaten; (2) DAK SPP di 233 kabupaten, dan PNPM-DTK di 51 Kab. Adapun dana total block grant yang sudah dicairkan untuk 11


P2DTK NAD-Nias (tahun 2006–2010) sebesar Rp236.3 miliar (72 persen) dari total alokasi Rp327.9 miliar, sedangkan untuk P2DTK Nasional pencairan tahun 2007–2010 sebesar Rp757.4 miliar (99 persen) dari total alokasi Rp761.4 miliar; (3) tersusunnya konsep Pembangunan Perdesaan Terpadu (Bedah Desa) dan Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB) sebagai instrumen utama dalam koordinasi lintas sektor yang dikoordinasikan oleh KPDT; (4) tersusunnya Kesepakatan Bersama (MoU) yang diinisiasi oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dengan melibatkan K/L dan swasta dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi masyarakat daerah tertinggal; dan (5) tersedianya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga Komunitas Adat Terpencil meliputi permukiman dan infrastruktur pendukungnya serta pemberian jaminan hidup untuk 2.300 Kepala Keluarga. Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Pencapaian sasaran antara lain ditunjukkan oleh: (1) Kesepakatan Bentuk Lembaga Pengelolaan Terpadu Warisan Budaya Dunia Candi Borobudur dan Kajian Bentuk Pengelolaan Terpadu Kawasan Warisan Budaya Dunia Situs Manusia Purba Sangiran dan Candi Prambanan; (2) revitalisasi 6 museum, yaitu: Museum Negeri Jawa Timur (Surabaya), Museum Negeri Kalimantan Barat (Pontianak), Museum Negeri Jambi (Jambi), Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (Mataram), Museum Negeri Sumatera Utara, dan Museum Negeri Batak TB Silalahi di Balige Sumatera Utara; (3) peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi dengan capaian 33 perpustakaan provinsi memiliki e-library dan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca, dengan capaian 88 mobil perpustakaan keliling, 3 unit perpustakaan terapung, 33 perpustakaan provinsi, 250 perpustakaan kabupaten/kota, dan 2.143 perpustakaan desa; (4) fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya di 5 provinsi dan 20 kabupaten/kota; (5) 13 penelitian di bidang kebudayaan dan 144 penelitian di bidang arkeologi; (6) fasilitasi 20 pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai; (7) fasilitasi 18 event festival film dalam dan luar negeri; (8) pelaksanaan sensor terhadap 40.000 judul film/video/iklan; (9) fasilitasi peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq bagi 3.180 orang pemuda kader dan fasilitasi peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri kreatif bagi 3.180 orang pemuda kader; dan (10) terselenggaranya 44 paket riset dasar, 78 paket riset terapan, dan 130 paket riset insentif. Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Guna meningkatkan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, Pemerintah Indonesia telah mengajukan tiga prakarsa, yaitu: (1) Menyampaikan posisi dasar mengenai lima isu kunci Reformasi DK-PBB kepada fasilitator negosiasi Reformasi DK-PBB; (2) Menyelesaikan draft Keppres mengenai pembentukan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian; dan (3) Menyelenggarakan Focused 12


Group Discussion (FGD) mengenai Peningkatan Peran Peace Keeping Operations (PKOs) Indonesia. Capaian pelaksanaan kerjasama multilateral, dapat dilihat dari ikut sertanya Indonesia secara aktif dalam berbagai pertemuan yang antara lain membahas isu dan agenda: operasi perdamaian dunia dalam pertemuan kelompok kerja di New York; nuklir dan perlucutan senjata nuklir dalam Konferensi PBB ke-22 di Jepang, International Atomic Energy Agency (IAEA), dan pada pertemuan States Parties of Cluster Munitions Coalition (CCM) di Vientiane-Laos; interfaith dialogue dan penguatan peran kawasan Asia dan Timur Tengah; serta counter terrorism di PBB, ASEAN dan expert group meeting di Wina. Indonesia juga telah berhasil menampilkan sikap/posisinya dan diterima dalam sidang-internasional. Pencapaian tersebut dapat dilihat antara lain melalui: (1) Pengiriman Pasukan Penjaga Perdamaian/Peacekeeping Operations; (2) Turut berpartisipasi dalam Konferensi London mengenai Afghanistan pada 30 Januari 2010; dan (3) Berhasil mengajukan resolusi kepada Majelis Umum PBB terkait upaya meningkatkan keamanan internasional dan perdamaian dunia melalui perlucutan senjata. Dalam upaya meningkatkan pelayanan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, Pemerintah Indonesia melakukan penguatan bagi 24 citizen service. Disamping itu, sebagai bentuk nyata pelayanan terhadap TKI/WNI, Pemerintah telah memulangkan 6.287 repatrian dan 28.721 deportan WNI/TKI bermasalah dari negara-negara tujuan penempatan TKI di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Selain itu, telah pula ditandatangani enam perjanjian mengenai perlindungan TKI di luar negeri dengan Republik Korea, Malaysia, Lebanon, Timor Leste dan Turki. Untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai perlindungan WNI di luar negeri, khususnya sejak proses pra hingga pasca penempatan secara menyeluruh dan terpadu, pada tahun 2010 telah diselenggarakan 6 kali sosialisasi dan diseminasi informasi melalui media elektronik (radio) di 15 kota yang merupakan kantong-kantong sumber TKI atau merupakan daerah dimana arus pergerakan WNI ke luar negeri sangat tinggi. Di Bidang Hukum dan HAM, rata-rata pencapaian target pelaksanaan kegiatan di bidang hukum telah mencapai target yang ditentukan. Untuk penanganan penyidikan tipikor telah diselesaikan 148 perkara dari target 145 perkara. Namun untuk penuntutan perkara, dari 145 perkara yang ditargetkan di tahun 2010, hanya dapat diselesaikan sebanyak 48 perkara. Sedangkan penanganan perkara tipikor dan tindak pidana khusus lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari mencapai 2.315 penyidikan perkara dan 1.706 perkara yang telah dilakukan penuntutan. Di bidang penguatan perlindungan HAM, melalui lembaga peradilan telah dilaksanakan penyelenggaraan bantuan hukum baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan militer dan Tata Usaha Negara (TUN). Pelaksanaan kegiatan ini semakin diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum dalam tiga bentuk pelayanan 13


seperti penyelenggaraan prodeo, pelayanan Pos Bantuan operasionalisasi sidang keliling atau pelaksanaan zitting plaatz.

Hukum

dan

Dalam bidang Keamanan, upaya pemerintah menangani tindakan terorisme menunjukkan hasil yang semakin membaik. Pada awal Maret 2010, Polri berhasil menewaskan tokoh penting terorisme internasional. Hasil ini memberikan harapan semakin kondusifnya keamanan dalam negeri dari ancaman terorisme. Hasil lain adalah: penangkapan kelompok jaringan teroris di Aceh yang pemimpinnya diperkirakan berasal dari luar Aceh; penangkapan 12 orang diduga teroris di Pejaten, Menteng dan Bekasi yang diperkirakan terkait dengan kelompok teroris di Aceh; dan penangkapan tokoh teroris di Klaten, Jawa Tengah yang diduga sebagai pemasok dana bagi kelompok-kelompok teror di Indonesia. Untuk melembagakan penanganan penanggulangan terorisme telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Dari sisi pertahanan, dalam rangka membentuk postur minimum essential force serta terwujudnya kemandirian pertahanan melalui Perpres Nomor 42 Tahun 2010, Pemerintah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai institusi yang merumuskan kebijakan pembelian Alutsista TNI dan Alut Polri, serta diselesaikannya Master Plan Industri Pertahanan dan Road Map menuju revitalisasi industri pertahanan dalam negeri. Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian Pada sektor perindustrian, hasil yang dicapai antara lain pengembangan klaster industri pertanian oleochemical melalui fasilitasi kawasan industri berbasis CPO di tiga provinsi (Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau). Selain itu dilakukan pula persiapan awal pembangunan klaster industri berbasis migas kondensat dalam bentuk penyusunan kajian pembangunan refinery di Jawa Timur, koordinasi pengalokasian bahan baku migas dan kondensat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur, penyusunan kajian bahan baku alternatif serta penyusunan business plan industri petrokimia nasional. Untuk sektor perdagangan, perjuangan Indonesia dalam meningkatkan akses pasar di forum multilateral dilakukan melalui kerjasama dan perundingan internasional di forum WTO. Posisi Indonesia juga semakin mantap di dalam kelompok CIVITS (China, India, Vietnam, Indonesia, Turkey, South Africa), sebagai sebuah hotspot investasi baru yang menjadi alternatif BRIC (Brazil, Russia, India, China). Sebagai upaya dari partisipasi aktif di berbagai forum internasional, berbagai perundingan internasional telah dilakukan. Jumlah hasil perundingan Perdagangan Internasional (MRA, MOU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report) telah diperoleh sebanyak 34 buah. Selanjutnya, forum konsultasi publik (sosialisasi) kesepakatan perundingan internasional telah pula dilaksanakan melalui kerjasama dengan Dinas Provinsi dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di beberapa Provinsi. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada TKI, infrastruktur dan aplikasi sistem informasi layanan TKI (SIM-TKI) telah dibangun yang nantinya akan mengintegrasikan 14


sistem informasi terkait layanan TKI di 13 K/L. Sementara itu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) telah merintis pembentukan pusat layanan 24 jam (hotline service/crisis center) sebagai pusat penerimaan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian masalah TKI. Dari target 500.000 TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah, seluruhnya telah mendapat layanan dokumen sesuai standar dan tercatat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dari target tersebut, seluruh TKI telah ditempatkan sesuai job order. Namun, jumlah TKI yang memperoleh layanan pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan jumlah TKI yang mendapat pelatihan mengenai prinsip-prinsip HAM hanya mencapai 200.000 TKI (40 persen). Rendahnya pencapaian ini berkaitan dengan belum selesainya pengadministrasian NIK di tingkat nasional. Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat Pembangunan Agama Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji kepada 221.000 orang jemaah telah dilakukan penerapan sistem manajamen mutu hingga diperoleh sertifikasi ISO 9001:2008. Disamping itu, kehidupan umat beragama semakin harmonis dan kondusif, yang ditandai dengan menurunnya konflik sosial bernuansa keagamaan, berdirinya forum-forum kerukunan, dan berkembangnya kerjasama lintas agama. Berbagai upaya untuk membangun kerukunan intern maupun antarumat beragama telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan antara lain pembangunan forum kerukunan umat beragama di 15 kabupaten/kota, pemberian bantuan operasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di 33 provinsi dan 150 kabupaten/ kota, serta upaya pemulihan pascakonflik melalui pelayanan dan bimbingan konseling bagi masyarakat korban konflik sosial, dan pascakerusuhan. Pariwisata Keberhasilan pembangunan kepariwisataan ditandai dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2010 yang mencapai 7 juta orang, atau meningkat sebesar 7,88 persen dibandingkan kunjungan wisman tahun 2009 yang mencapai 6,32 juta orang. Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) juga mengalami peningkatan dari 229,73 juta pergerakan pada tahun 2009 menjadi 234,38 juta pergerakan. Hal ini berdampak pada meningkatnya total pengeluaran wisnus dari Rp137,91 trilliun menjadi Rp150,49 trilliun. Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak Berbagai kemajuan dalam pembangunan yang responsif gender telah dicapai. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 0,639 pada tahun 2004 menjadi 0,668 pada tahun 2009 (KNPP-BPS, 2010). Selain itu, indeks pemberdayaan gender (IDG) yang mengukur partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan juga mengalami peningkatan 15


dari 0,597 pada tahun 2004 menjadi 0,635 pada tahun 2009 (KNPP-BPS, 2010). Dalam upaya melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pencapaian dalam perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi ditunjukkan antara lain oleh pencapaian di bidang ketenagakerjaan. Data Sakernas menunjukkan penurunan jumlah pekerja anak usia 10-17 tahun dari 1.713,2 ribu pada tahun 2008 menjadi 1.679,1 ribu pada tahun 2009. Sementara itu, dalam memenuhi hak anak untuk mendapatkan identitas dan legalitas kependudukan, cakupan anak balita (0-4 tahun) yang telah memiliki akte kelahiran sekitar 42,82 persen menurut Supas 2005 meningkat menjadi 52,5 persen menurut Susenas 2009. Sedangkan untuk meningkatkan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), pada tahun 2010 telah tersusun RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditetapkan kebijakan terpadu tentang penanganan ABH berbasis restorative justice. Selain itu telah pula ditetapkan Permen PP dan PA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak. Pemuda dan Olahraga Pada tahun 2010, pembangunan pemuda dan olahraga telah menunjukkan hasil yang semakin meningkat, antara lain: (1) meningkatnya character building melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi kepemudaan, (2) meningkatnya upaya perolehan medali di Asian Games Tahun 2010 dari peringkat ke-22 pada Asian Games XVI di Doha tahun 2006 menjadi peringkat ke-15 pada Asian Games XVII tahun 2010 di Guangzhou China dengan perolehan 4 medali emas, 9 medali perak dan 13 medali perunggu.

16


Tabel Capaian Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014

17


18


Tabel 1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Tahun 2010 No 1.

2.

SUBSTANSI INTI STRUKTUR Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; Restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, terutama bidang penguatan keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat lambatnya 2014 OTONOMI DAERAH Penataan Otonomi Daerah melalui: 1) Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah; 2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; dan 3) Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN INDIKATOR Terlaksananya konsolidasi struktural Persentase penyelesaian konsolidasi dan peningkatan kapasitas Kemeneg struktural dan peningkatan kapasitas PAN dan RB, BKN, dan LAN Kemeneg PAN dan RB, BKN, dan LAN Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya

Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

19

CAPAIAN 2010 30%

Persentase Kementerian Negara dan LPNK yang telah tertata kelembagaannya

20%

20%

Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya.

20%

20%

Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan (grand design RBN dan kebijakan pelaksanaannya)

Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007, dalam rangka penghentian/ pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah

TARGET 2010 100%

1 Perpres dan 1 Permen PAN & RB

Jumlah instansi pemerintah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi

11

Jumlah Strategi Dasar Penataan Daerah

1 paket

1 Perpres, 1 Keppres, 1 Permen PAN & RB, 2 Kepmen PAN & RB. 9

Desertada sudah disusun namun belum disepakati oleh DPR RI

Persentase Provinsi, Kab/Kota yang telah memanfaatkan DAK sesuai Juklak

70%

70%

Persentase daerah yang telah Optimal (100%) menyerap DAK

70%

80%


No

SUBSTANSI INTI

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN INDIKATOR Jumlah rekomendasi kebijakan untuk Terwujudnya tertib administrasi dukungan materi sebagai masukan terhadap revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Jumlah Permendagri Tersusunnya kebijakan/ regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diterapkan di daerah Jumlah Surat Edaran Mendagri Peningkatan kualitas belanja daerah Persentase daerah yang proporsi belanja dalam APBD langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah Penetapan APBD secara tepat waktu Persentase jumlah APBD yang disahkan secara tepat waktu. Persentase daerah provinsi, Kab/Kota Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki ber-LKPD dengan status WTP. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Persentase penetapan dan penyampaian Penetapan dan penyampaian Raperda Raperda pertanggung jawaban pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Persentase ketepatan jumlah penyaluran Pengelolaan Dana Transfer jumlah dana transfer ke daerah Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Ketepatan waktu penyelesaian dokumen Sesuai Peraturan Perundangpelaksanaan penyaluran dana transfer ke undangan, Transparan, adil, daerah proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah Tersusunnya UU tentang PEMILU Kepala Persentase revisi terbatas UU No. 32 Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tahun 2004 terkait dengan efisiensi terselenggaranya Pilkada yang efisien pelaksanaan Pilkada 20

TARGET 2010 1 Paket

6 2 SE 30%

CAPAIAN 2010 1 paket (100%)

1 Permendagri tentang Juknis DAK 1 SE 31%

26%

23%

60%

91%

15%

15 daerah

40%

63%

100%

100%

4 hari

100% (4 hari)

100%

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik


No

3.

4.

5.

RPJMN 2010 - 2014 SUBSTANSI INTI

SUMBER DAYA MANUSIA Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011

REGULASI Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, diantaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambatlambatnya 2011 SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

SASARAN

Tersusunnya kebijakan tentang manajemen ke-pegawaian (UU tentang SDM Aparatur Negara) Tersusunnya kebijakan (PP) tentang sistem pengadaan /rekruitmen dan Seleksi PNS Tersusunnya kebijakan (PP) tentang Kebutuhan Pegawai Tersusunnya kebijakan (UU/ PP) tentang remunerasi dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Tersusunnya kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai (SKP) Tersusunnya kebijakan tentang sistem pengelolaan dana pensiun PNS Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan

Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan OSS/PTSP

INDIKATOR Jumlah UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah RUU dan peraturan pelaksanaannya

CAPAIAN 2010

1 RUU

1 RUU

Jumlah PP

1PP

1 RPP

Jumlah PP

1 PP

1 RPP

Jumlah PP

1 PP

1 RPP

Jumlah PP

1 PP

1 RPP

Jumlah PP

1 PP

1 RPP

3.000 perda

3.000 perda

13 SPM 5 SPM

13 SPM 5 SPM (fasilitasi penerapan) 70% (394) OSS

Jumlah perda yang dikaji

Jumlah SPM yang ditetapkan Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah Persentase Pemda yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu)

Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari Jumlah PP tentang peraturan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik tentang Pelayanan Publik 21

TARGET 2010 1 UU

70%

5 PP

2 RPP (Setelah dilakukan harmonisasi, peraturan pelaksanaannya cukup


No

6.

7.


PENEGAKAN HUKUM Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum

DATA KEPENDUDUKAN Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk selambat-lambatnya pada 2011

SASARAN

INDIKATOR

Tersusunnya kebijakan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik

Jumlah Inpres

Penanganan LHKPN

LHKPN yang diumumkan dalam TBN (Jumlah Penyelenggara Negara) Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas Jumlah sidang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Jumlah pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk

Penyelesaian laporan pengaduan hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim serta meningkatnya kemampuan profesionalisme hakim

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.

Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari

Sumber: 1. Laporan monitoring kegiatan pembangunan bidang aparatur negara tahun 2010 (Direktorat Aparatur Negara, Bappenas) 2. Laporan Pemantauan Rencana Kerja Pemerintah 2010 Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

22

TARGET 2010

1

CAPAIAN 2010 dengan 2 PP saja)

21.000

0 (menunggu diselesaikan nya PP pelaksanaan UU no. 25 tahun 2009). 114.570

70

112

15

9

5

6

497 kabupaten/ kota

329 kabupaten/kota

4,2 juta jiwa di 6 kabupaten/kota

masih dalam proses persiapan


Tabel 2. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 2: Pendidikan, Tahun 2010 No. 1.

SUBSTANSI INTI AKSES PENDIDIKAN DASARMENENGAH: Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014 dan APM pendidikan setingkat SMP dari 73% menjadi 76% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA dari 69% menjadi 85%; Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambatlambatnya 2012 dan penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar.

RPJMN 2010 – 2014 SASARAN

Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014 Meningkatnya APM pendidikan setingkat SMP dari 73% di 2009 menjadi 76% di 2014. Meningkatnya APK pendidikan setingkat SMA dari 69% menjadi 85% di 2014. Memantapkan implementasi BOS

Menurunkan harga buku standar di tingkat sekolah dasar melalui pembelian dan pengalihan hak cipta buku teks pelajaran

AKSES PENDIDIKAN TINGGI: Peningkatan APK pendidikan tinggi menjadi 25% di 2014

Meningkatnya APK pendidikan tinggi menjadi 25% di 2014

CAPAIAN 2010**

95,2%a

95,41% b

APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B

74,0% a

75,64% b

APK SMA/SMK/SMLB/ MA/ Paket C

73,0% a

70,53% b

APK pendidikan tinggi

23

TARGET 2010

APM SD/SDLB/MI/ Paket A

Jumlah siswa penerima dana BOS: − SD/SDLB − SMP/SMPLB − MI/Salafiyah Ula/MTs/Salafiyah Wustha Pengalihan Hak Cipta sejumlah judul buku teks pelajaran : − SD / sederajat − SMP/sederajat − SMA/sederajat − SMK/Sederajat Jumlah satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK

Menyediakan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambatlambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar. 2.

INDIKATOR

27.672.820 a 9.660.639 a 6.794.516 a

26.630.889 c 9.387.670 c 6.058.192 d

95 c 47 c 41 c 37 c

179 c 47 c 49 c 30 c

9.352 c

9.352 c

24,8% a

26,34% b


No. 3.

4.

5.

SUBSTANSI INTI METODOLOGI: Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui: Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011; dan Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014 PENGELOLAAN: Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten. KURIKULUM: Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan.


INDIKATOR

Diterapkannya metodologi pendidikan pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia

Kesesuaian Sistem Ujian Akhir Nasional dengan memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum yang telah disempurnakan

Meningkatnya kapasitas kepala sekolah semua jenjang pendidikan sehingga mampu berperan sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul

Meningkatnya kapasitas pengawas sekolah untuk memperkuat perannya sebagai entitas quality assurance

CAPAIAN 2010**

80%

80%

10%

10%

Persentase kepala sekolah dan TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kabupaten kota

15% c (36.102 orang)

15,23% c (36.662 orang)

Persentase kepala sekolah dan pengawas TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala Sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kabupaten kota

15% c (21.913 orang)

14,78% c (21.558 orang)

95 c

110 c

1b 1b 1b 1b

1 1 1 1

Tersusunnya kurikulum sekolah dengan Jumlah PT yang mengembangkan memasukkan pendidikan kewirausahaan pendidikan berbasis entrepreneurship Jumlah model kurikulum yang disusun: − SD/MI − SMP/MTs − SMA/MA − SMK 24

TARGET 2010


No. 6.

SUBSTANSI INTI KUALITAS: Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah, melalui: 1) program remediasi kemampuan mengajar guru; 2) penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar; 3) sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014; 4) membuka luas kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional; 5) mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014; 6) memastikan perbandingan guru:murid di setiap SD & MI sebesar 1:32 dan di setiap SMP & MTs 1:40; dan 7) memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.

RPJMN 2010 – 2014 SASARAN Meningkatnya kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah melalui:Program remediasi kemampuan mengajar guru; Penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar; Sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014;

Membuka luas kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional; Mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014; Memastikan perbandingan guru:murid di setiap SD & MI sebesar 1:32 dan di setiap SMP & MTs 1:40; Memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.

Persentase guru yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme

TARGET 2010 20% e

4e Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi guru per tahun Persentase sertifikasi ISO 9001:2008 29% e − PTN 18% e − PTS 26% e − SMK Jumlah PT mengembangkan Kerjasama 40% e Kelembagaan Dalam dan Luar Negeri Jumlah PT masuk 500 terbaik versi 8b Lembaga Pemeringkatan Independen Internasional Persentase kab/kota yang memiliki perbandingan guru dan murid: 48,0% e − 1:32 untuk SD/MI 47,4% e − 1:40 untuk SMP/MTs Penyusunan dan penerapan Standar Tersusunnya Draft Nasional Pendidikan (SNP) untuk SNP 100% c pendidikan agama dan keagamaan

Keterangan: ** Capaian 2010 yang belum tersedia datanya diestimasi 100% dari target Sumber: (a) : RKP 2010, (b) : Kemdiknas, (c) : Laporan Inpres 1/2010, Kemdiknas, (d) : Kemenag, ( e) : RPJMN 2010-2014

25

INDIKATOR

CAPAIAN 2010** 20%

4

29% 18% 26% 40% e 8b

48,0 % 47,4% Tersusunnya 100% Draft SNP d


Tabel 3. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 3: Kesehatan, Tahun 2010 No. 1.

2.

3.

SUBSTANSI INTI KESEHATAN MASYARAKAT Pelaksanaan upaya kesehatan preventif terpadu yang meliputi: penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan dari 228 (2007) menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup (2014); penurunan tingkat kematian bayi dari 34 (2007) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup (2014); pemberian imunisasi dasar kepada 90% bayi pada tahun 2014 penyediaan akses sumber air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum tahun 2014 SARANA KESEHATAN Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada tahun 2012 dan 5 kota pada tahun 2014 OBAT Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada tahun 2010


INDIKATOR

TARGET 2010

CAPAIAN 2010

Penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan dari 228 (2007) menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup (2014) Penurunan tingkat kematian bayi dari 34 (2007) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup (2014) Pemberian imunisasi dasar kepada 90% bayi pada tahun 2014 Penyediaan akses sumber air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum tahun 2014

AKI

226

228 a)

AKB

34

34 a)

Persentase bayi penerima imunisasi dasar

80

53,8 c)

Persentase jangkauan akses sumber air bersih

62

45,7 c)

Persentase jangkauan sanitasi dasar berkualitas

64

55,5 c)

Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada tahun 2012 dan 5 kota pada tahun 2014

Jumlah kota yang memiliki rumah sakit berakreditasi internasional

1 kota

2 kota *)

Diberlakukannya DOEN dan Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam pengadaan obat generik

Persentase diberlakukannya DOEN dan HET dalam pengadaan obat di seluruh Indonesia

100%

100% e)

26


No. 4.

5.

6.

SUBSTANSI INTI ASURANSI KESEHATAN NASIONAL Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada tahun 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara tahun 2012-2014 KELUARGA BERENCANA Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014 PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan: Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk; Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk; Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5.

Keterangan Sumber data

: :

*) a)


CAPAIAN 2010

INDIKATOR

TARGET 2010

Diterapkannya Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada tahun 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara tahun 2012-2014

Persentase cakupan keluarga miskin yang memiliki jaminan Kesehatan

100%

100% e)

Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta

Peserta KB aktif

26,7 juta

33,7 juta g)

Peserta KB baru

7,2 juta

8,6 juta g)

Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5

Prevalensi Tuberculosis

235

244 h)

2

1,96 e)

0,2

0,2 i)

Annual Parasite Index (API)

Prevalensi HIV

RSCM Jakarta dan RS Sanglah Denpasar dalam proses untuk mendapatkan akreditasi world class SDKI, 2007; b) Riskesdas, 2007; c) Riskesdas 2010; d) Susenas, 2009; e) Kemkes, 2010; f) Kemkes 2009; g) Statistik Rutin BKKBNN, 2010; h) Laporan Global TB WHO, 2009; i) Hasil Estimasi Prevalensi HIV Kemkes 2009

27


Tabel 4. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan, Tahun 2010 NO 1

SUBSTANSI INTI BANTUAN SOSIAL TERPADU: Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program baik yang bersifat insidensial atau kepada kelompok marginal, program keluarga harapan, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan diperluas menjadi program nasional mulai 2011-2012

RPJMN 2010-2014 SASARAN INDIKATOR Terumuskannya kebijakan Persentase penduduk (termasuk seluruh pembiayaan dan jaminan kesehatan penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Jumlah puskesmas yang memberikan dasar bagi penduduk miskin di pelayanan kesehatan dasar bagi puskesmas penduduk miskin Meningkatnya pelayanan kesehatan Persentase RS yang melayani pasien rujukan bagi penduduk miskin di RS penduduk miskin peserta program Jamkesmas Tersalurkannya subsidi pendidikan Jumlah siswa : bagi siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SD/SDLB SMA, SMK, dan mahasiswa SMP/SMPLB SMA SMK PTN/PTS Meningkatnya pembinaan, kesertaan, Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan dan kemandirian ber-KB melalui KS 1) dan rentan lainnya yang 23.500 klinik pemerintah dan swasta mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta Meningkatnya pembinaan dan Jumlah PUS anggota Kelompok Usaha kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan Ekonomi Produktif yang menjadi peserta KS-1 KB mandirie Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 28

TARGET 2010* 59

CAPAIAN 2010* 59,07b

8.481

8.967b

75

75b

2.767.282 966.064 378.783 305.535 65.000 3,75 juta

2.246.800 871.193 248.800 305.950 65.000 3,76 juta

11,9 juta

14,26 juta

22.000 kelompok

1.026.929 keluarga

34

34


NO

2.

RPJMN 2010-2014 SUBSTANSI INTI

PNPM MANDIRI : Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp. 10,3 trilyun pada 2009 menjadi Rp. 12,1 trilyun pada 2010, pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp.3 Milyar per kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin di perdesaan, dan integrasi secara selektif PNPM Pendukung

SASARAN

Terlaksananya pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH) Penyediaan beras untuk seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan jumlah yang memadai dalam satu tahun Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kelurahan/ kecamatan (PNPM Perkotaan) Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kecamatan dan desa/ (PNPM Perdesaan)

INDIKATOR Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok Usaha Ekonomi Produktif Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM) Jumlah RTS penerima Raskin (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)

TARGET 2010* 3

CAPAIAN 2010* 3

816.000

772.830

17.488.007

17.488.007

Keswadayaan Masyarakat (kelurahan)

10.948 Desa/Kel

10.948 Desa/Kel

4.805 kec di 495 kabupaten/kota di 32 provinsi

4.805 kec di 495 kabupaten/kota di 32 provinsi

189 kec

2 kab/9 kec

189 kec di 25 kab di 6 prov 40 kab 80 kec di 15 kab di 4 prov 2 kab/9 kec

120 kab/kota 9 prov, 32 kab

120 kab/kota 9 prov, 34 kab

Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM PNPM Inti

PNPM Penguatan (termasuk di dalam lokasi PNPM Inti) - PNPM Generasi -

PNPM Integrasi SPP- SPPN PNPM Perbatasan

Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab. Nias dan Nias Selatan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan Jumlah fasilitasi Pemda dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPM PISEW

29

33 kab 80 kec


NO


SASARAN

INDIKATOR Jumlah cakupan lokasi garapan PAMSIMAS Cakupan PNPM-LMP

TARGET 2010* 32 kab

Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi & sosial (RISE) Infrastruktur Perdesaan (RIS) Persentase Pemda yang mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM-PISEW (9 provinsi, 34 kabupaten) Infrastruktur air limbah (SANIMAS)

237 kecamatan

CAPAIAN 2010* 109 kab/kota di 15 prov 78 kec di 26 kab di 4 8 prov 237 kecamatan

215 kecamatan 100%

215 kecamatan 100%

Jumlah desa yang terfasilitasi air minum (PAMSIMAS) Jumlah kabupaten tertinggal yang mengembangkan mekanisme pengarusutamaan kegiatan dalam pengembangan kawasan perdesaan, mendapatkan bantuan stimulan dalam pembangunan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan mendapatkan bantuan stimulant untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan (PNPMP2DTK) Jumlah desa wisata (PNPM Pariwisata)

Meningkatnya jumlah desa wisata melalui PNPM bidang pariwisata Meningkatnya akses petani/peternak pada skim kredit bersubsidi, sistem bagi hasil, komersial, bantuan langsung dan penumbuhan kelembagaan keuangan mikro untuk mendukung peningkatan produksi pertanian.

Tersusunnya model pembiayaan bersubsidi Penguatan modal Gapoktan PUAP (Gapoktan) Tersusunnya kebijakan pembiayaan pertanian

30

72 kec

27 kab/kota

38 kawasan

1472 desa

1569 desa

32 Kab

32 Kab

200 desa

200 desa

4

1

10.000

8.587

1

1


NO 3

4

SUBSTANSI INTI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) : Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011

TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN : Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan (KNPK) di bawah koordinasi Wakil Presiden, penggunaan unified database untuk penetapan sasaran program mulai 2009-2010, dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran

RPJMN 2010-2014 SASARAN INDIKATOR Meningkatnya penyaluran KUR Penyediaan penjaminan, sosialisasi dan pendampingan KUR Meningkatnya kapasitas dan Jumlah koperasi dan UMKM yang jangkauan penyediaan menerima bantuan modal/pembiayaan modal/pembiayaan bagi koperasi dan UMKM Meningkatnya kualitas kelembagaan Jumlah pelaksanaan pengembangan koperasi dan pemahaman masyarakat koperasi skala besar, pengelola koperasi, dan aparat pembina mengenai praktek pemasyarakatan perkoperasian dan berkoperasi sesuai prinsip dan jati diri perbaikan diklatluh perkoperasian koperasi Berkembangnya sarana usaha Jumlah dukungan dan fasilitasi sarana pemasaran KUMKM pemasaran melalui koperasi Meningkatnya jumlah koordinasi, Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan dan evaluasi kebijakan perundangan penanggulangan penanggulangan kemiskinan di bidang kemiskinan di bidang pengarusutamaan pengarusutamaan kebijakan dan kebijakan anggaran Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan anggaran Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan dan peraturan perundangannya Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan kelembagaan TKPK

CAPAIAN 2010* 100%

2.600 koperasi/ kelompok

99,46%

5 kebijakan/ 1.000 orang pembina

100%

5.737 KUMKM

80,55%

8 kegiatan

8 kegiatan

4 kegiatan

4 kegiatan

100%

100%

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kelembagaan TKPK

8 kegiatan

8 kegiatan

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan TKPK

6 kegiatan

6 kegiatan

Tingkat (indeks) usulan rekomendasi kebijakan yang menjadi kebijakan formal

31

TARGET 2010* 100%

100%

100%


NO

SUBSTANSI INTI

RPJMN 2010-2014 SASARAN INDIKATOR Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan masyarakat dan kawasan penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perdesaan Tingkat (indeks) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan dan perdesaan Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi Meningkatnya jumlah koordinasi, dan sinkronisasi penguatan sinkronisasi, kajian serta pemantauan kelembagaan penanggulangan dan evaluasi kebijakan kemiskinan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kemitraan penanggulangan kemsikinan Tingkat (indeks) koordinasi dan hasil sinkronisasi pelaksanaan penguatan kelembagaan dan kemitraan Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

32

TARGET 2010* 9 kegiatan

CAPAIAN 2010* 9 kegiatan

10 kegiatan

10 kegiatan

100%

100%

8 kegiatan

8 kegiatan

6 kegiatan

6 kegiatan

100%

100%

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi persiapan LKM dengan K/L maupun masyarakat

7 kegiatan

7 kegiatan

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pemanfaatan TTG

5 kegiatan

5 kegiatan

Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan pelaksanaan LKM dan pengembangan TTG

100%

100,00%

Ringkasan Eksekutif Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 Catatan: *) Data masukan dari sektor-sektor terkait di Bappenas Sumber: a. Kementerian Kesehatan, 2009 b. Kementerian Kesehatan, 2010 c. Profil Kesehatan, 2009 d. Dihitung dari Profil Kesehatan, 2009 e. Angka ini merupakan jumlah keluarga Pra KS dan KS 1 yang aktif berusaha pada kelompok UPPKS. Data UPPKS yang menjadi KB Mandiri tahun 2009-2010 sulit diperoleh mengingat kegiatan ini membutuhkan sinergi antara program kemiskinan lainnya untuk mendukung peningkatan ekonomi keluarga.

33


Tabel 5. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan, Tahun 2010 No 1

2.

SUBSTANSI INTI LAHAN, PENGEMBANGAN KAWASAN DAN TATA RUANG PERTANIAN: Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar

INFRASTRUKTUR: Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya

RPJMN 2010-2014 SASARAN INDIKATOR Penataan regulasi untuk menjamin Jumlah paket rancangan peraturan kepastian hukum atas lahan pertanian perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undangundang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pengembangan areal pertanian baru Luasan (Ha) perluasan areal tanaman seluas 2 juta hektar pangan (sawah dan lahan kering), hortikultura, perkebunan dan kawasan peternakan Penertiban, serta optimasi Luasan (Ha) lahan yang dioptimasi, penggunaan lahan terlantar dikonservasi dan direhabilitasi, direklamasi (Pengembangan rumah kompos) Tersedianya jalan sepanjang 12.500 km Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan untuk Jalan Usaha Tani (JUT) dan jalan yang melayani daerah-daerah sentra produksi, serta tersedianya data bidang tanah petani yang layak disertifikasi produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta Jumlah pelabuhan perikanan dengan kemampuan pemasarannya fokus pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial Pembangunan dan pemeliharaan Tersedianya optimasi pemanfaatan air pengairan yang melayani daerahirigasi melalui perbaikan jaringan irigasi daerah sentra produksi pertanian tingkat usaha tani (JITUT)/Jaringan irigasi demi peningkatan kuantitas dan desa (JIDES) dan pengembangan Tata Air kualitas produksi Mikro (TAM yang berfungsi (ha) Jumlah pengadaan kapal perikanan > 30 GT (kapal) Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat Luas layanan jaringan irigasi yang meningkat (ha) 34

TARGET 2010 1 paket

32.505

25.709

952

968

108.486

CAPAIAN 2010 1 paket

8.856 (sawah) 1.077,5 (lahan kering) 9.434 (optimasi) 235 rumah kompos

483 (JUT) 469 (jalan produksi) 72.600 persil (tanah yg disertifikasi) 816

57.527 (jitut) 44.227 (jides) 6.030 (TAM)

60

46

51

57

115 ribu

115 ribu


No

3


PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN: Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian

SASARAN

TARGET 2010 200 ribu

CAPAIAN 2010 293 ribu

2,32 juta

2,32 juta

10 ribu

8,08 ribu

85 ribu

79,37 ribu

800 ribu

1,108 juta

70

84

230 sumur air tanah 425 sumur air tanah 1.000

97 sumur air tanah

4.000

2.800

1 20 5

45 8

2 9

12 -

- Embung/ situ selesai direhabilitasi Jumlah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara

37 182

21 14

Inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan, dan produk olahan

66

100

INDIKATOR Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi (ha) Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (ha) Luas layanan jaringan rawa yang meningkat (Ha) Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi (Ha) Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara (ha) Jumlah sumur air tanah yang dibangun / ditingkatkan (unit) Jumlah sumur air tanah yang direhabilitasi (unit) Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara (unit) Luas layanan jaringan tata air tambak yang dibangun / ditingkatkan (ha) Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi (ha) Jumlah waduk yang dibangun: - waduk selesai dibangun - embung/ situ selesai dibangun - waduk dalam pelaksanaan Jumlah waduk yang direhabilitasi - waduk selesai direhabilitasi - waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi

Peningkatan inovasi teknologi pertanian untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan untuk 35

188 sumur air tanah 1.021


No

SUBSTANSI INTI yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi

RPJMN 2010-2014 SASARAN INDIKATOR tercapainya swasembada dan Inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya swasembada berkelanjutan pertanian Rekomendasi kebijakan pertanian Diseminasi inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan dan produk olahan Jumlah varietas unggul baru tanaman pangan Jumlah benih sumber yang diperbanyak oleh UPBS Jumlah teknologi penanganan segar produk hortikultura

TARGET 2010 68

CAPAIAN 2010 82

60 32

63 24

5–6

25

6

6

5

6

100 % 1 varietas padi tahan penggerek batang telah di Uji Multi Lokasi di 10 daerah untuk persiapan pelepasan varietas benih unggul tahun 2011. 100 % Aplikasi di desa cicurug, sukabumi 75 % 1 varietas ubi kayu beramilosa tinggi dan pengembangan varietas kentang hitam 100 % 2 Unit fasilitas riset yaitu Dairy Plant

Benih unggul berbasis biologi molekuler

Jumlah varietas benih unggul

1

Pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia

Percontohan produksi pupuk organik di pedesaan

1

Keanekaragaman pangan

Jumlah varietas

2

Terbangunnya fasilitas litbang bioteknologi peternakan modern

Fasilitas Laboratorium dan peralatannya

2

36


No

4


INVESTASI, PEMBIAYAAN, DAN SUBSIDI: Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau

SASARAN

INDIKATOR

Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi. Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk sistem oleh pelaku usaha dan pemerintah

Varietas padi (padi sawah, padi gogo, padi dataran tinggi dan padi hibrida) Varietas kedelai (jenis biji besar, genjah, produksi tinggi dan jenis biji hitam) Varietas gandum tropis dan sorghum SLPTT padi (ribu ha) SLPTT Jagung hibrida (ribu ha) SLPTT kedelai (ribu ha) Laju pertumbuhan produksi tanaman buah Laju pertumbuhan produksi tanaman sayuran dan biofarmaka Capaian luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman tebu untuk mendukung Swasembada Gula Nasional Capaian luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan untuk pengembangan komoditas ekspor tembakau Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan untuk komoditas ekspor - Kopi - Teh - Kakao - Lada Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri - Cengkeh Pengembangan ternak potong (ekor) 37

TARGET 2010

CAPAIAN 2010 dan Kandang Otomatis 1

1

1

1

1

2.500 150 250 0,05

2.394 149 186 3,8

3,5%

3,77%

465

434

205

194

1.291 129 1.655 192

1.268 125 1.652 186

465 21.000

470 820 sapi 150 kerbau


No


SASARAN

Penyediaan pembiayaan yang terjangkau

Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pascapanen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau.

5

PANGAN DAN GIZI: Peningkatan Kualitas Gizi dan Keanekaragaman Pangan Melalui Pola Pangan Harapan

TARGET 2010 1.250 230 28 15%

CAPAIAN 2010 123 200 25 15%

30%

52%

333

333

30.000 4.200 100%

30.636 4.245 100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)

178,18

Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton) Jumlah unit perbenihan ikan yang bersertifikat Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan.

11,06 51 unit

74,84 (padi-BLBU) 13,35 (jagung-BLBU) 19,78 (kedelai-BLBU) 7,36 57

1.750 desa

1.994 desa

750

716

INDIKATOR Pengembangan sapi perah (ekor) Pengembangan kelompok unggas lokal Pengembangan kelompok non unggas Meningkatnya jumlah ekspor hasil pertanian Meningkatnya jumlah surplus neraca perdagangan hasil pertanian Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk Jumlah kelembagaan petani (gapoktan) Jumlah BPP model Laporan Keuangan Belanja Subsidi Lainlain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien Penyediaan anggaran secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menunjang program di bidang pangan, pertanian, dan industri perdesaan sesuai dengan persetujuan

Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan. Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan.

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 38


No

6

SUBSTANSI INTI

ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM: Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim

RPJMN 2010-2014 SASARAN INDIKATOR Desa P2KP (Percepatan Penganekaragaman Meningkatnya pemantapan Konsumsi Pangan). penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan Meningkatnya kualitas penanganan Persentase balita ditimbang berat masalah gizi masyarakat badannya (D/S) Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Meningkatnya populasi dan produksi Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS) hasil olahan ternak ruminansia terkait dengan Dampak Perubahan Iklim terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim) Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat dan cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura (klp) (Dampak Perubahan Iklim)

Sumber : LAKIP Tahun 2010 K/L terkait

39

TARGET 2010 2.000 desa

65% 100

75

CAPAIAN 2010 1.950 desa

49,4% (Riskesdas, 2010) 100

55


Tabel 6. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 6: Infrastruktur, Tahun 2010 No. 1.

2.

3.

SUBSTANSI INTI TANAH DAN TATA RUANG: Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN INDIKATOR Terlaksananya pengaturan dan Neraca Penatagunaan Tanah di daerah penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal. Terlaksananya pengaturan dan Inventarisasi P4T penataanpenguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal. Terlaksananya pengembangan Tersusunnya peraturan perundangperaturan perundang-undangan bidang undangan pengadaan tanah untuk pertanahan dan Hubungan Masyarakat kepentingan umum Serasinya rencana tata ruang dengan Jumlah rencana tata ruang yang telah rencana pembangunan disinkronkan program pembangunannya

JALAN: Penyelesaian pembangunan Lintas Selesainya pembangunan jalan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua sepanjang 19.370 km sepanjang 19.370 km PERHUBUNGAN: Pembangunan jaringan prasarana Terbangunnya terminal dan penyediaan sarana transportasi antarnegara dan antarprovinsi di antar-moda dan antar-pulau yang 15 lokasi per tahun terintegrasi sesuai dengan Sistem Terbangunnya 954,43 km jalur KA Transportasi Nasional dan Cetak Biru baru/jalur ganda Transportasi Multimoda dan Meningkatnya jalan rel 1.849,62 km penurunan tingkat kecelakaan Terlaksananya 71 paket peningkatan transportasi sehingga pada 2014 pelistrikan (diantaranya elektrifikasi lebih kecil dari 50% keadaan saat ini sepanjang 289 km) Tersedianya alur pelayaran yang aman untuk kapal melalui pengerukan 61,7 juta m3 sedimen

Jumlah km jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran) sepanjang 19.370 Km

Lokasi

Panjang km Panjang km Jumlah paket

volume lumpur/ sedimen yang dikeruk (juta m3)

40

TARGET 2010 100 kab/kota

CAPAIAN 2010 98 kab/kota

335.665 bidang

335.665 bidang

1 Paket

1 Paket

33 Provinsi

33 Provinsi

3.660,30

2.530

15

15

68,67

68,67

1.849,62 13

1.849,62 13

6

6,3


No.

4.

SUBSTANSI INTI

PERUMAHAN RAKYAT: Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 twin block berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN INDIKATOR Terbangunnya/ Meningkatnya kapasitas Jumlah lokasi 275 lokasi prasarana dan fasilitas pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan ( non strategis) Tersedianya 186 unit Sarana KA Jumlah unit (Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus) Terbangunnya Bandara Jumlah Paket Kualanamu Dikembangkannya/ direhabilitasinya 205 Jumlah bandar udara paket bandara yang Dikembangkannya 28 paket bandara di Jumlah Bandar udara daerah perbatasan dan rawan bencana Tingkat kecelakaan (orang) Menurunnya tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini Terlaksananya rehabilitasi fasilitas Paket keselamatan sebanyak 5 Paket Paket Tersedianya peralatan/ fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian sebanyak 72 paket Terbangunnya fasilitas telekomunikasi Unit dan sarana bantu navigasi pelayaran di Alur Laut Kepulauan Indonesia Tersedianya 1.423 Paket/unit/set Paket/Unit/set peralatan navigasi penerbangan Terbangunnya 685.000 Rumah Jumlah unit Rumah Sederhana Sehat Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Bersubsidi yang terbangun Rusunami dan 650 twin block berikut Jumlah unit Rusunami yang terbangun fasilitas pendukung kawasan Jumlah twin block yang terbangun permukiman yang dapat menampung Jumlah keluarga yang tertampung oleh 836.000 keluarga yang kurang mampu Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, pada 2012 Rusunami, dan twin block yang terbangun

41

TARGET 2010 55

CAPAIAN 2010 55

22

22

1

1

205

205

4

4

PM

PM

1

1

11

11

15

15

124

124

-

87.001 unit

140 twin block -

500 unit 89 twin block 96.045 keluarga


No. 5.

SUBSTANSI INTI PENGENDALIAN BANJIR: Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum 2012 dan penanganan secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo sebelum 2013

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN INDIKATOR Terlindunginya kawasan seluas 48,66 Panjang sarana/prasarana pengendali ribu hektar dari bahaya banjir dan banjir yang dibangun (216 km) terlindunginya kawasan pantai Panjang sarana/prasarana pengendali sepanjang 80 km dari abrasi pantai serta banjir yang direhabilitasi (386 km) terkendalinya 16 juta m3 lahar gunung Panjang sarana/prasarana pengendali berapi/sedimen banjir yang dioperasikan dan dipelihara (2.000 km) untuk mengamankan kawasan seluas 35,7 ribu hektar Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun (28 buah) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 16 juta m3 Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi (85 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 6 juta m3 Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara (150 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 12 juta m3 Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun (30 km) Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi (50 km) Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara (50 km ) Diselesaikannya dan berfungsinya Banjir Diselesaikannya pembangunan kanal timur Kanal Timur untuk mengurangi daerah paket 22 s/d 29 genangan akibat banjir di Wilayah Terbangunnya prasarana pengendali banjir Jakarta Terkendalinya bahaya banjir di Daerah Terbangunnya prasarana pengendali banjir Aliran Sungai Bengawan Solo DAS Bengawan Solo Terehabilitasinya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo (8 Lokasi) Terpeliharanya waduk di DAS Bengawan 42

TARGET 2010 168 km

CAPAIAN 2010 321,00 km

139 km

171,19 km

700 km

611,00 km

28 buah

13 buah

4 buah

5 buah

10 buah

11 buah

30 km

25,11 km

3 km

10 km

30 km

10,00 km

Paket 22 s/d 29

100%

pompa banjir di 5 lokasi 7 waduk

2 unit pompa di 1 lokasi (Kab. Madiun) 4 waduk dalam pelaksanaan 8 waduk dalam pelaksanaan 100% (kegiatan rutin)

8 waduk 1 Paket


No. 6.

7.


SASARAN

TELEKOMUNIKASI: Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur sebelum 2013 dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat

Meningkatnya layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial

TRANSPORTASI PERKOTAAAN: Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail) selambat-lambatnya 2014

INDIKATOR Solo Persentase (%) Ibukota Provinsi yang terhubung dengan jaringan backbone nasional serat optik

Tersusunnya 100% rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program

Terselenggaranya Transportasi Perkotaan Terselenggaranya Transportasi Ramah lingkungan Terselesaikannya pembangunan angkutan listrik di Jakarta (MRT dan Monorail) *) Sasaran tidak tercapai dikarenakan besar pagu Ditjen KA Kemenhub hanya 30,79 T maka besar pagu untuk MRT dan Monorail baru ditampung sebagian

TARGET 2010

Persentase (%) desa yang dilayani akses telekomunikasi atau sejumlah 33.186 desa (dari total 72.800 desa di Indonesia) Persentase (%) desa yang dilayani akses internet (5.748 desa)

100%

Penyusunan konsep ICT Fund sebagai salah satu pembiayaan Palapa Ring. Status: masih menunggu penetapan tentang pemanfaat-an sebagian dana USO sebagai ICT Fund 27.670 desa (83,4%)

5%

4.269 desa (74,3%)

Jumlah rencana Induk Angkutan Perkotaan, Rencana Induk Sistem Informasi Lalu Lintas Perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan. Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan. Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan Paket Monorail dan Paket MRT

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

2 Paket

1 Paket

Berlanjutnya pembangunan ring timur Palapa Ring yang menghubungkan Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara

Sumber: E-monitoring Ditjen Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum, Renstra Kementerian Perhubungan 2010-2014, RKP 2011, Kementerian Perumahan Rakyat

43

CAPAIAN 2010


Tabel 7. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Tahun 2010 No. 1.

SUBSTANSI INTI KEPASTIAN HUKUM Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya, yang diwujudkan melalui: - Perancangan Peraturan Perundangundangan

-

INDIKATOR

TARGET 2010

20%

-

Harmonisasi Peraturan Perundangundangan

Penyusunan 12 RUU Pembahasan 18 RUU Penyusunan 10 RPP Harmonisasi dan sosialisasi 90 PP - Penyusunan 12 Naskah RUU - Pengkajian 15 kegiatan - Penelitian 7 kegiatan. 44

CAPAIAN 2010

Tercapai 25% yaitu 3 RUU dan 3 RPP, RUU terdiri dari 1. Perubahan UU Desain Industri, 2. RUU perubahan UU Paten, 3. RUU perubahan UU Pengadilan Anak. 1. RPP pelaks UU Merek, 2. RPP Visa Ijin masuk dan Ijin Keimigrasian, 3. RPP Pelaks Hak Cipta Dari 219 permohonan harmonisasi Perat PerUUan yang dapat diselesaikan harmonisasinya adalah 140 peraturan perundang-undangan atau (66%).


No. 2.

3.

SUBSTANSI INTI PENYEDERHANAAN PROSEDUR Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan Perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) LOGISTIK NASIONAL: Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN INDIKATOR Diterapkannya Jumlah provinsi dan kabupaten/ kota yg SPIPISE pada PTSP di 33 provinsi dan 40 telah menerapkan SPIPISE kabupaten/kota

Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok

Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok 4.

SISTEM INFORMASI: Beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor.

Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan pasar dan distribusi (jenis) Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis Persentase rata-rata perbedaan tingkat harga Bahan Pokok antar provinsi Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Jumlah perijinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi yang dijalani secara online Waktu penyelesaian perijinan dan nonperijinan dibidang pembinaan pasar dan distribusi (hari) Jumlah pasar percontohan (unit) Jumlah pembangunan pusat distribusi Jumlah rekomendasi penataan sistem distribusi) Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor; (peraturan) Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik;

Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan impor 45

TARGET 2010 33 provinsi dan 40 kabupaten/ kota

CAPAIAN 2010 100%

6

6

1.920

1.800

1,7

1,8

90%

90%

6

10

6

6

13

12

2

2 2

4

4

2

2


No.

5.

SUBSTANSI INTI Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama Custom Advanced Trade System (CATS) di dry port Cikarang

KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK): Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN (Kegiatan)

Meningkatnya peranan sektor perdagangan di kawasan ekonomi khusus Terlaksananya pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012

6.

KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN: Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan

Peraturan yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja dan memperkuat lembaga HI

INDIKATOR

TARGET 2010

CAPAIAN 2010

Jumlah pengguna perijinan ekspor/ impor online melalui INATRADE (perusahaan) Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan; (kegiatan) Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan; (kegiatan) Jumlah partisipasi sidang-sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri; (kegiatan) Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus (peraturan) Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK (peraturan) Terlaksananya sosialisasi dan promosi dalam rangka pengembangan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1.500

1536

5

5

60

60

17

-

5

-

1

1

1

0

Terlaksananya sosialisasi dan promosi di 6 daerah dan 4 negara dalam rangka pengembangan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*) Naskah akademis

100%

Tersusunnya peraturan kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT & Outsourcing), pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja Peraturan tentang organisasi pekerja/ buruh

46

-

Penyerahan Draft Perubahan UU 13/2003 ke Presiden 1. Tersusun rencana pelaksanaan kegiatan kajian (TOR) tentang organisasi pekerja/ buruh


No.

SUBSTANSI INTI

Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan (Pusat) dengan kebijakan/ peraturan daerah

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN

Tersusunnya peraturan ketenagakerjaan pusat dan daerah yang sinergis

INDIKATOR

Peraturan tentang penyelesaian perselisihan HI

-

Harmonisasi kebijakan jaminan sosial

-

Selarasnya peraturan bidang HI

Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial

Mekanisme perundingan secara bipartit, pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan

Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja

Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB & 47

TARGET 2010

Inventarisasi Perda HI

CAPAIAN 2010 2. Proses pengadaan jasa pengkajian peraturan organisasi pekerja/ buruh 1. Tersusun rencana pelaksanaan kegiatan kajian (TOR) tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial 2. Proses pengadaan jasa pengkajian penyelesai-an perselisihan hubungan industrial Penyampaian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial tenaga kerja kepada Kemkumham untuk diharmonisasi Rekomendasi penyelarasan perda ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial

2 Naskah

Naik 5 %

500

Terbentuk 13.246 LKS (naik 11,95%) 500


No.

SUBSTANSI INTI


Diterapkannya manajemen dan standar K3.

Sumber

INDIKATOR pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi

TARGET 2010

CAPAIAN 2010

Jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen K3

naik 10%

508 perusahaan (naik 15,45%)

persentase kenaikan tenaga pengawas K3 bersertifikat kompetensi

20%

84 pengawas K3 (naik 21,74%)

: 1. RPJMN 2010-2014; 2. Roren Kementerian Perdagangan; 3. Biro Perencanaan, Program, dan Anggaran, BKPM; 4. Biro Perencanaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Catatan : *) monitoring kemajuan/laporan pelaksanaan bulan ke-12 rencana aksi BKPM dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

48


Tabel 8. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 8: Energi, Tahun 2010 No 1.

2.

3.

4.

SUBSTANSI INTI KEBIJAKAN: Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional RESTRUKTURISASI BUMN: Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina selesai selambatlambatnya 2010 dan diikuti oleh BUMN lainnya KAPASITAS ENERGI: Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,01 juta barrel per hari mulai 2014 ENERGI ALTERNATIF: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya,


TARGET 2010

CAPAIAN 2010

PP: 3 RPP: 3 Dokumen Rencana: 7

PP: 4 RPP: 5 Dokumen Rencana: 7

2 BUMN Besar dan Strategis

2 BUMN Besar dan Strategis

3.000 MW

787 MW

67,20%

67,15%

965 ribu barrel per hari

954 ribu barrel per hari

Kapasitas energi alternatif geothermal yang termanfaatkan

1.261 MW

1.189 MW

Total produksi coal bed methane yang digunakan untuk pembangkit listrik

NA

NA

INDIKATOR

Ditetapkannya kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional

Jumlah aturan perundang-undangan

Terlaksananya transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina selesai selambat-lambatnya 2010 dan diikuti oleh BUMN lainnya

Pelaksanaan penetapan target, monitoring dan evaluasi kinerja BUMN

Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,01 juta barrel per hari mulai 2014

Penambahan kapasitas pembangkit listrik per tahun Rasio elektrifikasi

Produksi minyak bumi per hari

Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 Terlaksananya kegiatan produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro, 49


No

5.

6.

SUBSTANSI INTI microhydro, bio-energy, dan nuklir secara bertahap HASIL IKUTAN DAN TURUNAN MINYAK BUMI /GAS: Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya KONVERSI MENUJU PENGGUNAAN GAS: Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010; penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar

RPJMN 2010 – 2014 SASARAN bio-energy, dan nuklir secara bertahap

INDIKATOR

Berkembangnya klaster industri berbasis Lokasi migas

Terlaksananya perluasan program konversi minyak tanah ke gas Terlaksananya pembangunan jaringan gas perkotaan Terlaksananya perluasan penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum di Palembang, Surabaya, dan Denpasar

Sumber Data: Lampiran Pidato Presiden 2010, RKP 2011, dan bahan paparan KESDM

50

TARGET 2010

CAPAIAN 2010

2

2

Cakupan jumlah kepala keluarga penerima program konversi minyak tanah ke gas Lokasi/SR

42 juta KK

47,6 juta KK

3 lokasi/16.000 SR

4 lokasi/ 10.316 SR

Pembangunan SPBG (gas untuk transportasi)

FEED dan DEDC di 1 kota

FEED dan DEDC untuk pengembangan SPBG di Palembang


Tabel 9. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana, Tahun 2010 No 1.

SUBSTANSI INTI PERUBAHAN IKLIM: Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi

RPJMN 2010–2014 SASARAN INDIKATOR Penurunan Emisi GRK sebesar 26% dari Laporan inventarisasi emisi GRK pada baseline tahun 2020 menurun sebesar 26% dari baseline Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan

Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS prioritas* Terjaminnya hutan kota Terjaminnya hutan kemasyarakatan Terjaminnya izin usaha pengelolaan HKm Terjaminnya kemitraan usaha HKm Terjaminnya hutan kemitraan untuk bahan kayu pertukangan Terjaminnya sentra HHBK unggulan terbentuk dan beroperasi Terjaminnya hutan desa Kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan

Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat

Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun

2.

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN: Pengendalian Kerusakan Lingkungan: Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan

Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut;

Menurunnya pencemaran air dan udara limbah dari sumber industri : agroindustri, Usaha Skala Kecil (USK), Manufaktur, Prasarana, dan Jasa, serta Industri Pertambangan Energi dan Migas (melalui Proper), serta peningkatan penyelenggaraan peningkatan pengelolaan sampah (melalui ADIPURA)

51

TARGET 2010 Tersusunnya draft Perpres RAN-GRK, serta draft Perpres Inventarisasi GRK 100.000 ha*

CAPAIAN 2010 Tersusunnya draft Perpres RAN-GRK, dan draft Perpres Inventarisasi GRK 204.211 ha

1000 ha 400.000 ha 100 kelompok 10 unit 50.000 ha

1.175 ha 415.153 ha 107 kelompok 22 unit 50.506 ha

6 lokasi

6 lokasi

100.000 ha Pengelolaan 900 ribu ha

Jumlah perusahaan mengikuti Proper: 680

113.354 ha Pengelolaan 900 ribu ha, dan total luas kawasan konservasi perairan 13,95 juta ha Jumlah perusahaan mengikuti Proper: 705

Jumlah kota peserta ADIPURA dengan kualitas baik: 250

Jumlah kota peserta ADIPURA dengan kualitas baik: 162


No

SUBSTANSI INTI industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun

RPJMN 2010–2014 SASARAN INDIKATOR Meningkatnya sistem pencegahan Terjaminnya hotspot di Pulau pemadaman, penanggulanan dampak Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau kebakaran hutan dan lahan Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009 Terjaminnya kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 20052009 Terjaminnya rencana pengelolaan DAS terpadu di DAS prioritas Terjaminnya baseline data pengelolaan DAS Tersedianya data dan peta lahan kritis di BPDAS Terkelolanya Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) dan Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) serta Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS)

Terselengganya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas

3.

SISTEM PERINGATAN DINI: Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) yang dimulai pada 2010, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013

Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) yang dimulai pada 2010, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013

52

TARGET 2010 20%(58.890 titik)

CAPAIAN 2010 400% (9.841 titik)

10% (6.113,77 ha)

1.535,28 ha

(22 DAS)

22 DAS

(7 DAS)

7 DAS

(7 BPDAS)

7 BPDAS

1.Pengelolaan Gempa 1. Pengelolaan Bumi dan Tsunami Gempa Bumi dan BMKG: Tsunami BMKG: a) Pemeliharaan a) Pemeliharan TEWS 2 paket TEWS 2 paket b) Pemeliharaan b) Pemeliharaan system diseminasi system diseminasi sirine 1 paket sirine 1 paket c) pemasangan c) pemasangan sistem diseminasi sistem diseminasi TEWS di 3 lokasi TEWS di 3 lokasi d) Pembangunan d) Pembangunan CCTV untuk CCTV untuk monitoring monitoring Tsunami 5 unit Tsunami 5 unit e) Peningkatan e) Peningkatan kemampuan Ina kemampuan Ina TEWS 1 paket. TEWS 1 paket. f) Penyempurnaan f) Penyempurnaan fasilitas fasilitas operasional operasional


No

RPJMN 2010–2014 SUBSTANSI INTI

SASARAN

INDIKATOR

TARGET 2010 gempabumi dan tsunami 1 paket g) Tersedianya Handling Inklaring di 1 paket.

CAPAIAN 2010 gempabumi dan tsunami 1 paket g) Tersedianya Handling Inklaring di 1 paket.

2.Pengelolaan 2.Pengelolaan Metorologi Publik Metorologi Publik BMKG BMKG a) Pengadaan a) Pengadaan Tanah untuk Tanah untuk Radar Cuaca di 1 Radar Cuaca di 1 lokasi lokasi b) Pemeliharaan b) Pemeliharaan Radar Cuaca di Radar Cuaca di 12 lokasi 12 lokasi c) Pembangunan c) Pembangunan Radar Cuaca di 1 Radar Cuaca di 1 lokasi lokasi (Pekanbaru) (Pekanbaru) 3. Pengelolaan Iklim 3. Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Agroklimat dan Iklim Maritim Iklim Maritim BMKG BMKG a) Pemasangan a) Pemasangan Automatic Automatic Weather Station Weather Station (AWS) 10 lokasi (AWS) 10 lokasi b) Pemasangan b) Pemasangan Automatic Rain Automatic Rain Gauge (ARG) 10 Gauge (ARG) 10 lokasi lokasi c) Pemasangan c) Pemasangan Penakar Hujan Penakar Hujan Observasi (PH. Observasi (PH. 53


No

4.

RPJMN 2010–2014 SUBSTANSI INTI

PENANGGULANGAN BENCANA: Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: 1) penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 provinsi, dan 2) pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

SASARAN

TARGET 2010 Obs) di 1.000 lokasi. 16 Provinsi

CAPAIAN 2010 Obs) di 1.000 lokasi. 16 Provinsi

5 lokasi

5 provinsi

Terlaksananya koordinasi dan penanganan tanggap darurat di pusat dan daerah.

55 lokasi

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 provinsi)

6 DAOPS

4 lokasi (Wasior, Mentawai dan Barat DI Yogyakarta dan Jawa Tengah) 6 DAOPS

INDIKATOR

Pemenuhan dan pendistribusian logistik dan peralatan kebencanaan.

Terlaksananya Pemenuhan dan pendistribusian logistik dan peralatan kebencanaan

Terlaksananya kesiapsiagaan dengan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana Koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat di pusat dan daerah.

Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB).

Meningkatnya sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan.

Keterangan: *) Target berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010-2014 Sumber: a. Laporan 1 Tahun Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2010 b. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2010 c. Kementerian Kehutanan, 2010 d. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2010

54


Tabel 10. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik, Tahun 2010 No 1.

SUBSTANSI INTI KEBIJAKAN : Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN** INDIKATOR** Terlaksananya kebijakan khusus dalam Jumlah kebijakan khusus yang bidang infrastruktur dan pendukung dirumuskan kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011

55

TARGET 2010* 8 kebijakan khusus

CAPAIAN 2010* Terlaksananya 8 kebijakan khusus yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik, antara lain: 1. Terbangunnya permukiman transmigrasi untuk 4925 KK 2. Tersedianya 37 unit bus perintis, pemberian subsidi operasi 143 rute bus perintis, pembangunan baru dan lanjutan 5 unit kapal penumpang dan perintis, subsidi 58 trayek angkutan laut perintis, pembangunan baru dan lanjutan 30 unit kapal penyeberangan perintis, pembangunan 28 unit bus air,


No

SUBSTANSI INTI

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN**

INDIKATOR**

TARGET 2010*

3.

4.

5.

6.

56

CAPAIAN 2010* pengoperasian 76 lintaskapal penyeberangan perintis dalam provinsi dan 8 lintas antarprovinsi, serta pemberian subsidi operasi angkutan udara perintis untuk 96 rute di 15 provinsi Terbangunnya sarpras kominfo (27.670 desa berdering, 4.269 desa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Terfasilitasinya penyediaan infrastruktur pulau-pulau kecil terluar (30 pulau) Teridentifikasi dan terpetakannya potensi 20 pulaupulau kecil, termasuk 5 pulau kecil terluar Terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan melalui Perpres 12/2010


No

SUBSTANSI INTI


57

INDIKATOR**

TARGET 2010*

CAPAIAN 2010* 7. Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/SDLB (2.246.800), SMP/SMPLB (871.193), SMA (248.800), SMK (305.950), dan mahasiswa (65.000) 8. Terbangunnya 76 puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk; Terselenggaranya pelayanan kesehatan di 101 Puskesmas prioritas di perbatasan dan pulau terluar, Terlaksananya pelayanan pelayanan kesehatan rujukan di 14 RS bergerak di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), Tersedianya tenaga kesehatan


No

2.

SUBSTANSI INTI

KERJASAMA INTERNASIONAL : Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan


Meningkatnya kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumberdaya kelautan yang didukung oleh ketersediaan sarana prasarana pengamanan dan pengawasan yang handal

58

INDIKATOR**

TARGET 2010*

Jumlah negara tetangga yang melakukan kerjasama dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan

10 negara tetangga yang berbatasan (Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura, Australia, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Palau)

CAPAIAN 2010* sebanyak 1.323 orang yang didayagunakan di DTPK, Tersedianya insentif bagi 1.421 residen senior dan tenaga kesehatan melalui pendayagunaan di DTPK, Tersedianya 370 residen senior yang didayagunakan di DTPK. Terwujudnya kerjasama pengamanan wilayah dan sumberdaya kelautan dengan 7 negara tetangga melalui : (a) Operasi dan patroli bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura melalui Malaca Strait Sea Patrol (MSSP); (b) Terwujudnya kerjasama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan Australia dan Malaysia; (c) Terwujudnya peningkatan


No

SUBSTANSI INTI


59

INDIKATOR**

TARGET 2010*

Jumlah pos pengamanan perbatasan (pamtas) yang dibangun di wilayah perbatasan

7 Pos Pamtas

Persentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan

45 %

CAPAIAN 2010* pengendalian illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing dan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya di wilayah setiga terumbu karang di wilayah segitiga terumbu karang (coral triangle)melalui kerjasama CTI (coral triangle initiative) antara Indonesia dengan Filipina, Malaysia, Solomon, Papua New Guinea, dan Timor Leste Terbangun 2 pos pamtas di wilayah Kodam VI/TPR Tanjung Pura dan 5 pos pamtas di wilayah Kodam XVII/Cen Cendrawasih Telah terlaksana Pemberian tunjangan khusus kepada prajurit TNI yang bertugas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar melalui Perpres Nomor 49


No

SUBSTANSI INTI


INDIKATOR**

Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan Bagian Barat dan Timur yang bebas IUU Fishing

3.

KEUTUHAN WILAYAH: Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010-2014

Juumlah NLP (pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat) dan jumlah pulau (pemetaan pulau terluar)

Tersusunnya pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010-2014 disertai dengan upaya percepatan penyelesaian delimitasi batas pada segmen-segmen batas yang belum disepakati.

Jumlah pelaksanaan perundingan batas darat dan laut 60

CAPAIAN 2010* tahun 2010. 3 WPP Barat dan 6 Telah dilakukan WPP Timur pemeriksaan terhadap 2.253 kapal perikanan, sebanyak 183 kapal diindikasikan melakukan pelanggaran. 72 NLP dan 25 1. Tersusunnya: (a) pulau Peta perbatasan RIPNG Skala 1:50.000 sebanyak 37 NLP, dan (b) peta foto dan peta garis pulaupulau kecil terluar sebanyak 48 Nomor Lembar Peta (NLP) 2. Terlaksananya penyusunan kebijakan Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil,Perbatasan dan Wilayah Tertentu di tingkat pusat dan pelaksanaannya di daerah sebanyak 186 SP (satuan pekerjaan) TARGET 2010*

12 perundingan

Terlaksannaya: 17 (tujuh belas) kali perundingan untuk


No

4.

SUBSTANSI INTI

DAERAH TERTINGGAL: Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014


Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal

Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

61

INDIKATOR**

TARGET 2010*

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal

6.6%

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

18.8%

CAPAIAN 2010* membahas segmen-segmen batas RI-Malaysia, 2 (dua) kali perundingan batas ZEE IndonesiaVietnam, 2 (dua) kali perundingan batas ZEE dan LK Indonesia-Palau, 1 (satu) kali penjajagan perundingan delimitasi batas maritim RI– Thailand, serta ratifikasi terhadap Perjanjian tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura melalui UndangUndang No. 4 Tahun 2010 Mengingat belum tersedianya data penunjang tahun 2010, maka capaian kegiatan dalam rangka mendukung substansi inti adalah: a) Koordinasi lintas sektor dan fasilitasi


No

SUBSTANSI INTI

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN** INDIKATOR** Meningkatnya kualitas Indeks pembangunan manusia (IPM) di sumberdaya manusia di daerah daerah tertinggal tertinggal yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM)

62

TARGET 2010* 67.7

CAPAIAN 2010* bantuan stimulant dalam pembangunan daerah tertinggal melalui: 1. P2KPDT di 120 kab 2. P4DT di 5 pusat pertumbuhan 3. P2WP di 24 kab tertinggal, perbatasan 4. P2IPDT di 185 Kab 5. P2SEDT di 151 Kab 6. Pelaksanaan DAK SPP di 233 kab 7. PNPM-DTK di 51 Kab. Dana total block grant yang sudah dicairkan untuk P2DTK NADNias (tahun 2006– 2010) sebesar Rp 236.3M (72%) dari total alokasi Rp 327.9M, sedangkan untuk P2DTK Nasional pencairan tahun 2007-2010 sebesar Rp.757.4M (99%) dari total alokasi Rp. 761.4M. b)Tersusunnya konsep Pembangunan


No

SUBSTANSI INTI


Sumber: * : RKP 2011, RKP 2012, BPS 2008 Data diolah, Direktorat Bappenas ** : RPJMN, hasil penyesuaian

63

INDIKATOR**

TARGET 2010*

CAPAIAN 2010* Perdesaan Terpadu (Bedah Desa) dan Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB) sebagai instrumen utama dalam koordinasi lintas sektor yang dikoordinasikan oleh KPDT c) Tersusunnya Kesepakatan Bersama (MoU) yang diinisiasi oleh KPDT dengan melibatkan K/L dan swasta dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi masyarakat daerah tertinggal. Tersedianya permukiman dan infrastruktur pendukungnya serta pemberian jaminan hidup untuk 2.300 KK Komunitas Adat Terpencil.


Tabel 11. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi, Tahun 2010 No. 1.

SUBSTANSI INTI PERAWATAN: Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan Cagar Budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum Oktober 2011

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN Terlaksananya penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011.

INDIKATOR

Jumlah penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya

TARGET 2010 3 Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya, yang meliputi: • Kesepakatan Bentuk Pengelolaan Terpadu Cagar Budaya Kawasan Warisan Budaya Dunia Candi Borobudur. • Kajian Awal Bentuk Pengelolaan Terpadu Warisan Budaya Dunia Situs Manusia Purba Sangiran

• Kajian Awal Bentuk

Pengelolaan Terpadu Warisan Budaya Dunia Candi Prambanan.

64

CAPAIAN 2010

• Hasil

Kesepakatan Bentuk Lembaga Pengelolaan Terpadu Warisan Budaya Dunia Candi Borobudur • Hasil Kajian Bentuk Pengelolaan Terpadu Kawasan Warisan Budaya Dunia Situs Manusia Purba Sangiran • Hasil Kajian Bentuk Pengelolaan Terpadu Kawasan Warisan Budaya


No.

SUBSTANSI INTI


INDIKATOR

Jumlah museum yang direvitalisasi

Jumlah perpustaka-an provinsi yang memiliki perangkat perpustaka-an digital (e-library) dan jumlah perpustakaan umum yang di-kembangkan .

65

CAPAIAN 2010 Dunia Candi Prambanan Dilaksanakannya Terselesaikannya revitalisasi 4 museum Revitalisasi 6 museum: Museum untuk: Museum Negeri Jatim Negeri Jatim (Surabaya), Museum (Surabaya), Negeri Kalbar Museum Negeri (Pontianak), Museum Kalbar (Pontianak) Negeri Jambi (Jambi), Museum Negeri Museum Negeri NTB Jambi (Jambi) (Mataram). Museum Negeri NTB (Mataram), Museum Negeri Sumatera Utara, dan Museum Negeri Batak TB Silalahi di Balige Sumatera Utara. Peningkatan layanan Terlaksananya peningkatan jasa perpustakaan dan informasi dengan layanan jasa target 33 perpustakaan dan informasi dengan perpustakaan provinsi memiliki capaian 33 e-library dan perpustakaan pengembangan provinsi memiliki e-library dan perpustakaan dan pembudayaan gemar pengembangan membaca, dengan perpustakaan dan target 88 mobil pembudayaan perpustakaan keliling, gemar membaca, 3 unit perpustakaan dengan capaian 88 terapung, 33 mobil perpustakaan perpustakaan provinsi, 250 keliling, 3 unit TARGET 2010


No.

SUBSTANSI INTI


INDIKATOR

TARGET 2010 perpustakaan kabupaten/kota, dan 2.143 perpustakaan desa.

2.

SARANA: Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012

Meningkatnya penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012

Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya. - Propinsi - Kab/Kota

3.

PENCIPTAAN: Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Penelitian, Penciptaan dan Inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas KEBIJAKAN : Peningkatan perhatian dan kesertaan Pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh mayarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya

Meningkatnya litbang bidang kebudayaan dan bidang arkeologi dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan

Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan serta bidang arkeologi.

Meningkatnya apresiasi, kreativitas, dan produktivitas para pelaku seni

Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai

20 pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai yang difasilitasi

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi film nasional

Jumlah fasilitasi festival film dalam dan luar negeri

18 even festival film dalam dan luar negeri

4.

66

Terlaksananya fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya di 5 provinsi dan 20 Kabupaten/kota 13 penelitian di bidang kebudayaan dan 144 penelitian di bidang arkeologi.

CAPAIAN 2010 perpustakaan terapung, 33 perpustakaan provinsi, 250 perpustkaan kabupaten/kota, dan 2.143 perpustakaan desa. Terselesaikan-nya fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya di 5 provinsi dan 20 Kabupaten/kota Terlaksananya 13 penelitian di bidang kebudayaan dan 144 penelitian di bidang arkeologi. Terlaksananya fasilitasi 20 pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai. Terlaksananya fasilitasi 18 even festival film dalam dan luar negeri.


No.

5.

SUBSTANSI INTI

INOVASI TEKNOLOGI : Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN INDIKATOR Jumlah film/video/iklan lulus sensor Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan lembaga sensor film

TARGET 2010 40.000 judul film/video/iklan yang lulus sensor

Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa

Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq

3.180 orang pemuda

Meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif

Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri kreatif

3.180 orang pemuda

Terselenggaranya paket-paket riset dasar, terapan, dan paket riset insentif

Jumlah paket riset dasar, Jumlah paket riset terapan, jumlah paket riset insentif

44 paket riset dasar, 78 paket riset terapan, 130 paket riset insentif

67

CAPAIAN 2010 Terlaksananya 40.000 judul film/video/iklan yang lulus sensor yang di sensor. Terlaksananya 3.180 orang pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq. Terlaksananya 3.180 orang pemuda kader yang difasilitasi dalam dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri kreatif. Semua paket riset terselenggara


Tabel 12. Pencapaian Pembangunan Prioritas Lainnya: Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2010 No. 1.

2.

SUBSTANSI INTI Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme

Pelaksaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN INDIKATOR Terlaksananya penanganan perkara Penyelesaian kasus tindak pidana terorisme yang didukung oleh terorisme efektifitas operasi militer selain perang, operasi intelijen, forum kemitraan polisi dan masyarakat

Terciptanya rasa aman bagi masyarakat

68

TARGET 2010 100%

Jumlah dan cakupan wilayah OMSP

30 % Jumlah dan cakupan

Jumlah forum kemitraan

Terbentuk forum kemitraan yang melibatkan sebanyak 41.000 orang

Pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam menangkal ATHG

45% dari kualitas dan kuantitas ideal

Terlaksananya dukungan operasi penegakan intelijen

30% dari rasio ideal

CAPAIAN 2010 Terduga teroris sebanyak 583 orang telah ditangkap oleh aparat kepolisian, sekitar 388 orang sudah diadili dan dihukum dan 37 orang dipulangkan Terlaksananya OMSP di wilayah perbatasan dan rawan konflik Jumlah petugas Polmas yang berperan dalam pemeliharaan Kamtibnas sebanyak 32.611 orang Terlaksananya pembinaan masyarakat oleh babinsa Terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Pengungkapan jaringan pelatihan kelompok teroris di NAD


No. 3.

4

SUBSTANSI INTI Peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia

Peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN INDIKATOR Meningkatnya partisipasi Indonesia Jumlah prakarsa Indonesia untuk dalam setiap forum PBB dan DK PBB mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB Jumlah koordinasi teknis Meningkatnya kerjasama multilateral untuk menjaga perdamaian dunia Jumlah posisi pemri yang disampaikan dalam isu keamanan internasional, dalam sidang internasional senjata pemusnah massal dan senjata Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang konvesional, kejahatan lintas negara internasional yang dihadiri dan terorisme Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerja sama Terlaksananya penguatan sistem Jumlah citizen service yang diperkuat pelayanan warga (citizen service) Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain Tersedianya database mengenai penyebaran WNI terdaftar di seluruh perwakilan di luar negeri Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan Jumlah WNI/TKI yang direpatriasi Jumlah WNI/TKI yang dideportasi Prosentase pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan dan perlindungan WNI/TKI Jumlah sosialisasi untuk PJTKI tentang pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri Jumlah koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri Jumlah kota yang menjadi program diseminasi perlindungan WNI melalui

Terlaksananya pertemuan dan perundingan dengan negara sahabat terkait dengan perlindungan WNI/BHI Tertanganinya kasus TKI di luar negeri

Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi teknis pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

69

TARGET 2010 4 kali prakarsa

CAPAIAN 2010 3 kali prakarsa a)

19 kali 10 Posisi

8 kali b) 12 b)

7 kali

8 kali b)

0

8 kali b)

24

24 c)

5 Kali

4 Kali c)

Database WNI/BHI di seluruh perwakilan

75%

-

15.766 orang c)

-

6.287 orang c) 28.721 orang c) 90,92% dari 16.064 kasus c)

-

15 c) 3 c)

3 65 c) 65 15

15 a)

a)


No.

5.

SUBSTANSI INTI

Penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN INDIKATOR media elektronik Jumlah tayangan iklan tentang pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri Penanganan penyidikan dan Jumlah penyidikan perkara tindak pidana penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan di Kejagung korupsi dan tindak pidana khusus Jumlah perkara tindak pidana korupsi lainnya yang diselesaikan dalam tahap penuntutan di Kejagung Meningkatnya penyelesaian perkara Tipikor yang cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan di seluruh daerah jajaran Kejaksaan di daerah

6.

Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Pelapor

Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan

7.

Pengembalian asset (asset recovery)

Peningkatan pengembalian aset hasil tipikor

Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor

Meningkatnya kegiatan kerjasama hukum dalam kesepakatan MLA dalam rangka penelusuran dan pengembalian aset negara hasi tindak pidana korupsi 70

CAPAIAN 2010

TARGET 2010 6

N/A

145 perkara

148 perkara

145 perkara

48 perkara

1.700 perkara

Penyidikan : 2.315 perkara

1 RUU

7 kegiatan

Penuntutan : 1.706 perkara UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dianggap belum bisa memberikan perlindungan yang optimal terhadap pelapor utama menyangkut kejahatan yang terorganisir, sehingga baru pada tahun 2011 akan dilakukan harmonisasi dan diharapkan dapat prioritas dalam Prolegnas 2012 Kejaksaan telah melaksanakan kerjasama hukum dalam rangka


No.

8.

SUBSTANSI INTI

Peningkatan kepastian hukum

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN INDIKATOR yang disembunyikan di luar negeri.

Peningkatan pelayanan hukum yang sederhana, cepat, dan murah bagi pencari keadilan 71

TARGET 2010

Jmlh pelatihan bagi Hakim/Hakim Adhoc dan tenaga teknis lainnya mengenai Tipikor, asset recovery dll

N/A

Peraturan Perundang-undangan di bidang yg mendorong pemberantasan korupsi

1 RUU

Jumlah percepatan penyelesaian perkara di tingkat MA

10.000 perkara

CAPAIAN 2010 proses penelusuran dan pengembalian asset negara hasil tindak pidana korupsi di beberapa negara yaitu di Singapura, Belanda , Swiss, Inggris, Hongkong, Cina, Amerika Serikat, Australia dan Kanada 238 orang untuk hakim di tingkat kasasi, tingkat banding dan tingkat pertama. Telah dilakukan sosialisasi RUU tentang Perampasan Asset Tindak Pidana. Pada Tahun 2011 RUU Perampasan Asset menjadi prioritas yang akan dibahas di DPR bersama dengan RUU KUHAP, KUHP dan RUU Pemberantasan Tipikor. 13.891 perkara


No.

SUBSTANSI INTI

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN INDIKATOR Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan

TARGET 2010 Peradilan Umum = 145.000 perkara

Peradilan Agama = 80.000 perkara

72

CAPAIAN 2010 Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum: Tingkat Pertama : • Perkara yang ditangani = 2.742.169 pkr • Putus = 2.703.265 perkara Tingkat Banding : • Perkara yg ditangani =13.488 perkara • Putus = 10.795 perkara Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tingkat Pertama : • Perkara yang ditangani: 377.382 perkara • Putus: 314.407 perkara Tingkat Banding : • Perkara yg ditangani: 935 perkara • Putus : 751 perkara


No.

SUBSTANSI INTI


INDIKATOR

TARGET 2010 Peradilan Militer = 3.000 perkara

Peradilan TUN = 2.000 perkara

CAPAIAN 2010 Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer: Tingkat Pertama : • Perkara yang ditangani: 3.641 perkara • Putus: 3.149 perkara Tingkat Banding : • Perkara yg ditangani: 460 perkara • Putus : 374 perkara Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum: Tingkat Pertama • Perkara yang

ditangani: 1.768 perkara • Putus: 1.17 perkara Tingkat Banding : • Perkara yg ditangani: 460 perkara • Putus : 374 perkara 73


No. 9.

SUBSTANSI INTI Penguatan perlindungan HAM

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN INDIKATOR Peningkatan perlindungan, Peningkatan pelayanan bantuan hukum pemenuhan dan penegakan HAM di kepada masyarakat yang tidak mampu Indonesia

74

TARGET 2010 Penyediaan Bantuan hukum di lingkungan peradilan: - Umum = 26.320 pkr - Agama = 26.320 pkr - Militer dan TUN = 26.320 pkr

Peningkatan penanganan penyidikan dan penuntutan pelanggaran HAM Berat Peningkatan kerjasama dalam/luar negeri dalam rangka pemajuan HAM

5 perkara

Jumlah program pembelajaran HAM

10

6 instrumen HAM Internasional dan 2 Naskah Akademis

CAPAIAN 2010 Penyelesaian perkara prodeo di pengadilan agama sebanyak 4.823 dengan rincian perkara cerai gugat 3.175, perkara cerai talak 510, dan perkara lainlain 1.138 Nihil 8 instrumen HAM dan 6 Naskah Akademis 8 program pelatihan HAM dengan peserta 320 orang orang. Diinformasikan juga terdapat pelatihan HAM yang diselenggarakan bekerjasama dengan lembaga lain sebanyak 7 angkatan dengan peserta sebanyak 280 orang


No. 10.

SUBSTANSI INTI Pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN INDIKATOR Meningkatnya kemampuan produksi Penyusunan payung hukum Revitalisasi industri pertahanan dalam negeri yang industri pertahanan dalam negeri didukung oleh tersedianya kajian pengembangan peralatan pertahanan dan keamanan

TARGET 2010 Tersusunnya payung hukum untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan dalam negeri

•

•

75

Jumlah produksi dan jenis Alutsista yang dipenuhi oleh Industri dalam negeri

Meningkatnya pemenuhan Alutsista TNI melalui industri dalam negeri sebanyak 12,65% dari jumlah akuisisi Alutsista TNI dan 7,1% untuk Alsus Polri

Jumlah model dan/atau prototype alat peralatan pertahanan dan keamanan

Terlaksananya pengembang-an 5 prototype peralatan pertahanan dan keamanan oleh litbang dalam negeri

•

•

CAPAIAN 2010 Tersusunnya Draft RUU tentang Revitalisasi industri pertahanan nasional; Ditetapkannya Perpres No. 42/2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI dan Alsus Polri dari industri dalam negeri (Kapal Cepat Rudal, pesawat patrol/angkut, sistem radar, munisi, peralatan personnel, dll.) Modernisasi Alutsista TNI yang sudah tua oleh Industri dalam negeri (overhaul KRI) Dimulainya mekanisme Pinjaman Dalam Negeri untuk pendanaan


No.

SUBSTANSI INTI


Keterangan: a) b) c)

LAKIP KEMLU 2010 LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 2010 LAKIP Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 2010

76

INDIKATOR

TARGET 2010

CAPAIAN 2010 kebutuhan Alutsista TNI dan Alut Polri oleh industri pertahanan dalam negeri • Inisiasi rencana kerja sama pengembangan prototype pesawat tempur RI-Korsel • Pengembangan prototype UAV, platform KCR tipe40


Tabel 13. Pencapaian Pembangunan Prioritas Lainnya: Bidang Perekonomian, Tahun 2010 No. 1.

2.

3.

SUBSTANSI INTI Pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional

Peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional

Peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN INDIKATOR Terbentuknya Kawasan Industri Provinsi Sumut, Kaltim, dan Riau Berbasis CPO di 3 Provinsi Jumlah Perusahaan Pilot project industri turunan kelapasawit Terbangunnya klaster industri berbasis Kajian pembangunan refinery di Jatim migas kondensat Laporan Koordinasi pengalokasian bahan baku migas dan kondensat di Jawa Timur dan Kaltim Kajian bahan baku alternatifKajian bahan baku alternatif Business Plan Industri Petrokimia Nasional Meningkatnya peran dan kemampuan Jumlah partisipasi dalam perundingan Indonesia di bidang diplomasi perdagangan internasional perdagangan internasional guna Jumlah posisi runding yang disusun pembukaan, peningkatan dan Jumlah penyelenggaraan sidang pengamanan akses pasar internasional di Dalam Negeri Jumlah hasilperundingan Perdagangan Internasional (MRA, MOU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report) Jumlah forum konsultasi tek-nis kesepakatan perundingan internasional Adanya sistem informasi layanan TKI

Tersedianya sistem informasi layanan TKI antarinstansi/ lembaga

77

TARGET 2010* 20% 40 1 1 1

CAPAIAN 2010** 100% dari target 100% dari target 100% dari target 100% dari target 100% dari target

1

100% dari target

1

100% dari target

40

41

40

41

8

17

34

34

6

4

Electronic form; Document mgmt; Job Order mgmt; Recruitment mgmt; Selection mgmt; Security; Interoperability; Placement mgmt; Campaign mgmt; Operasional

Infrastruktur dan aplikasi sistem informasi layanan TKI (SIMTKI) telah terbangun.


No.

4.

SUBSTANSI INTI

Peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri

RPJMN 2010 - 2014 SASARAN INDIKATOR Terlaksananya Pelayanan Advokasi Kemudahan penyampaian pengaduan 24 dan Perlindungan Hukum TKI jam (bebas pulsa)

Tersedianya regulasi yang melindungi TKI

Jumlah pengaduan yang ditangani

100% pengaduan tertangani

Jumlah orang yang berminat bekerja ke luar negeri yang mendapat advokasi Persentase TKI purna bermasalah yang direhabilitasi

50.000

Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya

Amandemen UU 39/2004

Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan TKI

Terintegrasinya pelayanan penempatan calon TKI di daerah

% calon TKI yang terlayani dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kab/Kota

Catatan: *) Sumber : RPJMN 2010-2014 **) Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan

78

TARGET 2010* -

60% TKI bermasalah ditangani Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran Persiapan amandemen UU 39/2004 13 atase

100% calon TKI terlayani

CAPAIAN 2010** 1.921 orang menyampaikan pengaduan 1.858 kasus yang sudah diselesaikan 398 kasus (21,42%) 57.735 99,79%

Hasil Kajian ratifikasi konvensi buruh migran telah selesai disiapkan Kajian akademis revisi UU39/2004 Telah dilaksanakan penempatan atase/staf teknis tenaga kerja di 15 negara 100% calon TKI terlayani dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja provinsi dan Kab/Kota


Tabel 14. Pencapaian Pembangunan Prioritas Lainnya: Bidang Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2010 No. 1.

2.

3.

4.

5.

RPJMN 2010 - 2014 SUBSTANSI INTI Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010

SASARAN Meningkatnya Pelayanan Kesehatan 1 Haji Meningkatnya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah Peningkatan kerukunan umat Meningkatnya dan terpeliharanya beragama melalui pembentukan dan kondisi dan suasana yang aman dan peningkatan efektivitas Forum damai di kalangan umat beragama Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif

Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata

INDIKATOR Jumlah jamaah haji penerima layanan kesehatan haji Jumlah jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji dan umrah Pembangunan Sekretariat Bersama FKUB Kab/Kota (unit) Operasional FKUB (unit) a. Tk Provinsi b. Kab/Kota Pemulihan Paska Konflik (Kegiatan) Jumlah wisatawan mancanegara

Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun Terlaksananya promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif

Jumlah wisatawan nusantara Partisipasi pada bursa pariwisata internasional, pelaksanaan misi penjualan (sales mission), dan pendukungan penyelenggaraan festival (event) Penyelenggaraan perwakilan promosi pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Promotion Representative Officers) di luar negeri (VITO) Penyelenggaraan promosi langsung (direct promotion), dan penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional (event) Jumlah dukungan fasilitas pariwisata (daya tarik)

Meningkatnya kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata 79

TARGET 2010 221.000 221.000 15

CAPAIAN 2010 221.000 221.000 15

33 150 1 6.750.000

33 150 1 7.002.944

230.000.000

234.377.000

72

78

12

12

43

47

7

7


No. 6.

7

RPJMN 2010 - 2014 SUBSTANSI INTI Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di kawasan Asia

Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender (PUG) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya, termasuk perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan

SASARAN Meningkatnya kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di kawasan Asia

INDIKATOR Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi tenaga kerja bidang pariwisata (ribu orang) Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan dan kepariwisataan (orang) Jumlah lulusan pendidikan pariwisata di 4 UPT pendidikan tinggi pariwisata (orang) Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan (K/L dan prov) Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan (K/L dan prov) Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan (K/L dan prov) Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan (K/L dan prov) Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pendidikan

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang kesehatan

Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan 80

TARGET 2010 10

CAPAIAN 2010 10

1.150

1.150

1.241

1.249

2

2

1 K/L 5 Prov

1 K/L 10 Prov

3

3

1K/L 5 Prov

1 K/L 5 Prov

2

2

3 K/L 7 Prov

3 K/L 7 Prov

1

1

1 K/L 5 Prov

1 K/L 5 Prov

5

5

3 K/L 6 Prov

3 K/L 14 Prov


No.


SASARAN

Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang

Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak

8.

Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012

TARGET 2010

CAPAIAN 2010

2

1

1 K/L -

1 K/L -

1

1

1 K/L 5 Prov

1 K/L 5 Prov

2

1

Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (K/L dan prov)

1 K/L 5 Prov

1 K/L 15 Prov

Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak (K/L dan prov) Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana olahraga. Jumlah penyediaan sarana olahraga

1

1

1 K/L 5 Prov

15 K/L 6 Prov

4

4

44

44

520 2

520 2

INDIKATOR perlindungan perempuan dari tindak kekerasan (K/L dan prov) Jumlah kebijakan penerapan sistem data gender Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender (K/L dan prov) Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan (K/L dan prov) Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang

Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi

Jumlah olahragawan andalan nasional Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Asian Games, SEA Games, Olympic Games, Asian Para Games, Para Games, dan Paralympic Games 81


No. 9.

10.

RPJMN 2010 - 2014 SUBSTANSI INTI Peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan

Revitalisasi Gerakan Pramuka

SASARAN Meningkatnya jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup Meningkatnya keberdayaan organisasi pemuda

Berkembangnya kepemimpinan pemuda Berkembangnya kewirausahaan pemuda Pengembangan gerakan kepramukaan

TARGET 2010 5.500

Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan pencanaan program Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi Jumlah pemuda kader kepemimpinan

6.000

6.000

38

38

4.500

4.500

3.175

3.175

1.000

1.000

Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan

82

CAPAIAN 2010

INDIKATOR Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup

5.500

Republik Indonesia. Ringkasan Eksekutif EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN

Recommend Documents