KATA PENGANTAR Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan (Badan P2SDM Kehutanan) Tahun 2014 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan P2SDM Kehutanan selama Tahun 2014. Penyusunan LKj ini sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Badan P2SDM Kehutanan memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, tugas pokok, fungsi dan organisasi; perencanaan kinerja yang meliputi Renstra Badan P2SDM Kehutanan, Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; Akuntabilitas Kinerja berisi Capaian Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2014; Penutup.
Laporan Kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 diharapkan dapat memberi informasi kinerja pelaksanaan pembangunan bidang penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKj Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 diucapkan banyak terima kasih. Semoga LKj ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebaik-baiknya. Jakarta,
Februari 2015
i
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan (Badan P2SDM Kehutanan) merupakan salah satu eselon I Kementerian Kehutanan - saat ini sudah berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - yang mempunyai tugas dalam bidang penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 33/Menhut-II/2012 dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badan P2SDM Kehutanan mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan kehutanan karena terkait dengan upaya membangun SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang kehutanan dan mampu berperanserta dalam proses pembangunan kehutanan. Oleh karena itu program penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan harus mampu memberikan dukungan yang maksimal untuk keberhasilan pembangunan kehutanan di tingkat tapak. Sejalan dengan itu, untuk mewujudkannya Kementerian Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.6/Menhut-II/2011 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.44/MenhutII/2013 tentang Rencana Kerja Tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.6/Menhut-II/2011, pada Tahun 2014 Badan P2SDM Kehutanan menetapkan lima Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu : 1) Terbentuknya 10 Kerjasama Kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat. 2) Pembentukan 100 kelompok masyarakat produktif mandiri. 3) Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 500 orang. 4) Diklat Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya minimal sebanyak 3.000 orang peserta. 5) Pendidikan menengah kehutanan sebanyak 288 orang. Target Tahun 2014 yang telah ditetapkan pada lima Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tersebut di atas seluruhnya tercapai dan bahkan secara kuantitas realisasinya melebihi yang ditargetkan. Hasil pengukuran menunjukan nilai capaian kinerja Badan P2SDM Kehutanan pada Tahun 2014 adalah 120,12%. Hasil pengukuran capaian kinerja anggaran menunjukkan bahwa dari pagu anggaran Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 sebesar Rp. 226.004.594.000, sampai dengan 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp 212.515.279.459, sehingga capaian kinerja anggaran Badan P2SDM Kehutanan sebesar 94,03%. Sedangkan capaian kinerja fisik sebesar iii
98,60%. Hasil pengukuran nilai efektifitas capaian kinerja Badan P2SDM Kehutanan pada Tahun 2014 adalah sebesar 0,89 (rasio efektifitas <1), yang berarti terdapat penurunan capaian kinerja dibandingkan Tahun 2013. Sedangkan hasil pengukuran nilai efisiensi capaian kinerja pada Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 adalah sebesar 1,28. Hal ini berarti Badan P2SDM Kehutanan pada Tahun 2014 telah menggunakan anggaran secara efisien tanpa mempengaruhi target fisik yang telah ditetapkan. Penurunan efektivitas capaian kinerja tersebut di atas disebabkan karena capaian target pada Tahun 2013 jauh lebih besar dibandingkan capaian target pada Tahun 2014. Sebagai contoh capaian target Kerjasama Kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha Tahun 2013 sebanyak 16 kerjasama kemitraan dari target 13 kerjasama atau realisasi sebesar 123,08%, sedangkan capaian kinerja Tahun 2014 sebanyak 10 kerjasama kemitraan dari target 10 kerjasama kemitraan atau realisasi sebesar 100%. Penyerapan anggaran Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 tidak dapat terealisasi 100% disebabkan oleh: 1) Beberapa kegiatan anggarannya bersumber dari dana PNBP dimana pelaksanaannya melalui mekanisme Surat Edaran (SE) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan secara bertahap dan dibatasi maksimal pencairannya sesuai dengan Penerimaan Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan. Selama Tahun 2014 SE terbit sebanyak 10 kali dengan jumlah anggaran yang dapat dicairkan sebesar 96,84% sehingga beberapa kegiatan terhambat dan bahkan tidak dapat dilaksanakan. 2) Keterlambatan penerbitan SE-58/PB/2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang batas maksimal pencairan dana PNBP sebesar 96,84% dari pagu PNBP DIPA masing-masing Satker, sedangkan sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per37/PB/2014 Tanggal 11 November 2014 tentang Pedoman Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014, batas akhir permintaan uang pengajuan tambahan (UP- TUP) Tanggal 5 Desember 2014. Tahun anggaran 2014 merupakan tahun terakhir dari periode Renstra 2010-2014. Hasil pengukuran capaian kinerja Badan P2SDM Kehutanan selama lima tahun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar 121,34%. Kelima IKU untuk lima tahun (2010-2014) yaitu: 1) Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat. 2) Pembentukan 500 kelompok masyarakat produktif mandiri. 3) Sertifikasi Penyuluh Kehutanan sebanyak 1.500 orang. iv
4) Diklat Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang peserta. 5) Pendidikan menengah kehutanan sebanyak 1.440 orang. Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Badan P2SDM Kehutanan, agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang di Tahun 2015, yaitu: 1) Badan P2SDM Kehutanan cq. Pusat yang berada dalam Badan P2SDM Kehutanan akan memprioritas pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja. 2) Mengusulkan agar Sekretariat Jenderal mengupayakan sebagian besar kegiatan Badan P2SDM Kehutanan dibiayai dengan anggaran Rupiah Murni (RM) dan sebagian kecil kegiatan yang bukan IKU dapat dibiayai dengan anggaran PNBP. 3) Mengusulkan agar Sekretariat Jenderal mengupayakan kepastian tatawaktu dan prosentase pencairan dana PNBP.
adanya
Badan P2SDM Kehutanan berkomitmen terus menerus menyempurnakan dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja. Hal ini dikarenakan akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik.
v
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR.................................................................................. i RINGKASAN EKSEKUTIF........................................................................
iii
DAFTAR ISI.............................................................................................
vi
DAFTAR TABEL......................................................................................
viii
DAFTAR GAMBAR...................................................................................
x
DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................
xii
DAFTAR SINGKATAN .............................................................................
xiii
BAB I
PENDAHULUAN......................................................................
1
A. Latar Belakang...................................................................
1
B. Tugas Pokok dan Fungsi....................................................
6
C. Organisasi..........................................................................
11
1. Struktur Organisasi .....................................................
11
BAB II
2. Sumber Daya Manusia .................................................
17
3. Sarana Prasarana ........................................................
19
PERENCANAAN KINERJA........................................................
23
A. Rencana Strategis (Renstra) Badan P2SDMK......................
23
1. Visi, Misi dan Kebijakan Prioritas Kementerian
Kehutanan ................................................................... 23 2. Visi dan Misi Badan P2SDM Kehutanan........................
24
3. Sasaran Strategis Badan P2SDM Kehutanan................. 25 B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan P2SDMK 20102014...................................................................................
26
C. Rencana Kerja (RKT) Badan P2SDMK Tahun 2014 ...........
29
1. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2014......................
29
2. Program dan Kegiatan ..................................................
30
3. Target Rencana Kerja Tahun 2014................................
30
4. DIPA dan Satuan Kerja Unit Badan P2SDM Kehutanan
BAB III
vi
Tahun Anggaran 2014..................................................
36
D. Penetapan Kinerja..............................................................
40
AKUNTABILITAS KINERJA......................................................
41
A. Capaian Kinerja Organisasi ...............................................
41
1. Reviu atas Dokumen Perencanaan ...............................
41
Halaman 2. Reviu terhadap Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kemenhut Pada LAKIP Badan P2SDMK Tahun 2013…………………………………………………………........
42
3. Metode Pengukuran .....................................................
45
a. Pengukuran Kinerja Sasaran ...................................
45
b. Evaluasi Kinerja ......................................................
46
c. Analisis Akuntabilitas Kinerja ..................................
47
4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 ..........
47
a. Pengukuran Capaian Kinerja ...................................
48
b. Efektivitas dan Efisiensi Capaian Kinerja .................
49
c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2014 terhadap Target Renstra.......................
51
5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .........................
53
Capaian Indikator Kinerja 1 : Terbentuknya kerjasama kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat .....................
53
Capaian Indikator Kinerja 2 : Terbentuknya Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri .....................
62
Capaian Indikator Kinerja 3 : Sertifikasi Penyuluh Kehutanan ................................................................... 67 Capaian Indikator Kinerja 4 : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya .....................................................
72
Capaian Indikator Kinerja 5 : Pendidikan Menengah
BAB IV
Kejuruan Kehutanan....................................................
77
B. Pelaksanaan Capaian Kinerja Anggaran ............................
83
PENUTUP................................................................................
85
LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1
Jumlah Jabatan Struktural dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Lingkup Badan P2SDM Kehutanan..........
Tabel 2
Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM Kehutanan di Kantor Pusat berdasarkan Golongan................................................................
Tabel 3
18
Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM Kehutanan di UPT Badan berdasarkan Tingkat Pendidikan................................................
Tabel 6
18
Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM Kehutanan di UPT Badan berdasarkan Golongan................................................................
Tabel 5
17
Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM Kehutanan di Kantor Pusat berdasarkan Tingkat Pendidikan................................................
Tabel 4
17
18
Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor Badan P2SDM Kehutanan pada Masing-Masing Unit Kerja Eselon II lingkup BadanP2SDM Kehutanan ..........................................................
19
Tabel 7
Indikator Kinerja Badan P2SDMK Tahun 2010 – 2014................
26
Tabel 8
Usulan Rencana Kerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014
31
Tabel 9
Pokok-pokok Output Kegiatan Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014...........................................................................................
33
Tabel 10.
Alokasi Anggaran Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014...........
37
Tabel 11
Penetapan Kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014.........
40
Tabel 12
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014................................................................................
Tabel 13
Hasil Pengukuran Efektivitas Pencapaian Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Tahun 2014...
Tabel 14
64
Hasil Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Penyuluh Kehutanan Tahun 2014..............................................................
viii
54
Realisasi Capaian Kinerja Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri pada Tahun 2014..........................................................
Tabel 18
52
Pengukuran Kinerja Badan P2SDM Kehutanan pada Indikator Kinerja Utama Kerjasama Kemitraan Tahun 2014......................
Tabel 17
50
Hasil Pengukuran Kinerja Badan P2SDM Kehutanan s/d Tahun 2014 ..........................................................................................
Tabel 16
49
Hasil Pengukuran Efisiensi Pencapaian Kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014..............................................................
Tabel 15
48
68
Halaman Tabel 19
Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyuluh Kehutanan Tahun 2014.
Tabel 20
Sebaran pelaksanaan sertifikasi Penyuluh Kehutanan Tahun 2010 s/d 2014...........................................................................
Tabel 21
78
Tingkat penerimaan dan kelulusan siswa SMK Kehutanan Tahun 2010-2014 ......................................................................
Tabel 26
78
Sebaran Realisasi Penerimaan Siswa SMK Kehutanan pada Tahun 2014 ...............................................................................
Tabel 25
74
Realisasi Capaian Kinerja Pendidikan Menengah Kehutanan Tahun 2014................................................................................
Tabel 24
73
Rekap Pelaksanaan Diklat Kehutanan Tahun 2014 di Pusat Diklat Kehutanan dan UPT Balai Diklat Kehutanan....................
Tabel 23
70
Realisasi Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Tahun 2014........
Tabel 22
68
81
Realisasi Pencapaian Pelaksanaan Anggaran Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 .............................................................
83
ix
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1
Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.....................................................................
Gambar 2
Struktur
Organisasi
Sekretariat
Badan
Penyuluhan
11
dan
Pengembangan SDM Kehutanan.............................................
12
Gambar 3
Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Kehutanan................
13
Gambar 4
Struktur Organisasi Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan.............................................................................
Gambar 5
Struktur
Organisasi
Pusat
Pendidikan
dan
14
Pelatihan
Kehutanan.................................................................................
15
Gambar 6
Struktur Organisasi Balai Diklat Kehutanan...........................
16
Gambar 7
Struktur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri.................................................................................
Gambar 8
16
Hubungan Visi Misi Kemenhut dan Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2010 – 2014 .............................................................
24
Gambar 9
Sasaran dan Tujuan Pembangunan Kehutanan......................
25
Gambar 10
Perkembangan
Capaian
Pengukuran
Kinerja
Indikator
Kerjasama Kemitraan............................................................. Gambar 11
Penandatangan MoU kerjasama kemitraan pelaku utama dan pelaku
usaha
Tahun
2014
di
Kabupaten
Temanggung
disaksikan oleh Sekretaris Badan P2SDM Kehutanan Gambar 12
54
55
Pertemuan Kelompok Tani Hutan Rakyat Tani Lestari dan PT. Sejahtera Usaha Bersama yang difasilitasi oleh Penyuluh Kehutanan di Kabupaten Mojokerto.....................................
Gambar 13
56
Produksi Arang dan Cuka Kayu Kelompok Usaha Produktif Kelompok Wanita Tani (KWT) Dewi Sri Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat...........................................................
Gambar 14
Perkembangan
Capaian
Pengukuran
Kinerja
Indikator
Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri................................ Gambar 15
63 64
Inokulan Gaharu Serbuk dan Penyulingan Daun Gaharu Hasil KUP Binaan Penyuluh Kehutanan di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung........................
x
65
Halaman Gambar 16
Pelaksanaan uji tertulis sertifikasi Penyuluh Kehutanan di Provinsi Jawa Tengah................................................................
Gambar 17
Perkembangan Capaian Pengukuran Kinerja Indikator Sertifikasi Penyuluh Kehutanan Tahun 2010-2014...............
Gambar 18
69
Pengisian Portofolio Peserta Sertifikasi Penyuluh Kehutanan di Provinsi Jawa Barat .....................................................
Gambar 19
67
71
Pelaksanaan Kegiatan Training of Fasilitator (ToF) Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Pola Baru di Pusat Diklat Kehutanan .........................................................................
Gambar 20
Perkembangan
Capaian
Pengukuran
Kinerja
73
Indikator
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya................................................................. Gambar 21
Praktek Lapang Diklat Calon Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (CKKPH) Tahun 2014...................................................
Gambar 22
75 75
Perkembangan Capaian Pengukuran Kinerja Indikator Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan........................
79
Gambar 23
Kegiatan Praktek Lapangan Siswa SMK Kehutana................
80
Gambar 24
Prosesi Kelulusan Siswa SMK Kehutanan Tahun Kelulusan 2014 ...................................................................................
80
xi
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1.
Dokumen Penetapan Kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014
Lampiran 2.
Dokumen Target Penetapan Kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 Dokumen MoU Kerjasama Kemitraan Hutan Rakyat antara Set. Badan P2SDM Kehutanan Dishutbun Kab. Wonosobo, Set. Bakorluh Jawa Tengah, Dinhut Jawa Tengah dan PT PhoenixWonosobo Tahun 2014
Lampiran 3.
Lampiran 4.
Dokumen MoU Kerjasama Kemitraan Hutan Rakyat antara Set. Badan P2SDM Kehutanan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Temanggung, Bapeluh Temanggung, Set. Bakorluh Jawa Tengah, Dinhut Jawa Tengah dan PT. Albasia Bhumiphala Persada Tahun 2014
Lampiran 5.
Dokumen MoU Kerjasama Kemitraan Hutan Rakyat Set. Badan P2SDMK, Dinhut Prov. Jawa Tengah, Set. Bakorluh Prov. Jawa Tengah, Dishutbun Kab. Batang, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Batang dan PT. Rimba Partikel Indonesia Tahun 2014
Lampiran 6.
Daftar Kelompok Tani Hutan, Perusahaan dan Pendamping Kerjasama Kemitraan Tahun 2010-2013
Penyuluh
Lampiran 7.
Daftar Kelompok Tani Hutan, Perusahaan Pendamping Kerjasama Kemitraan Tahun 2014
Penyuluh
Lampiran 8.
Daftar Kelompok Usaha Produktif (KUP) Tahun 2014
Lampiran 9.
Daftar Penyuluh Kehutanan Bersertifikat per kabupaten/kota
Lampiran 10.
Contoh Sertifikat Kompetensi Penyuluh Kehutanan
Lampiran 11.
Daftar Pelaksanaan Diklat Kehutanan Tahun 2014
Lampiran 12.
Capaian Realisasi Diklat Tahun 2010-2014
Lampiran 13.
Capaian Realisasi Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Tahun 2010-2014
Lampiran 14.
Hasil Monitoring Indikator Kinerja Utama Triwulan I sampai dengan Triwulan IV
xii
dan
DAFTAR SINGKATAN APBN Bakorluh Bapeluh BDK BLU BNSP BPDAS-PS BPKH BUK CPNS DAS HHBK HKm HOK HPH HR HTR IKK IKU KPH KTH KTHR KUP LSP P2SDM PDAS-PS PNBP PP Renstra Renja RSKKNI RHL RKT SDH SDA SDM SKKNI SKPD SMK SPKS UPT UPPK UU
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : Badan Koordinasi Penyuluhan : Badan Pelaksanan Penyuluhan : Balai Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Kehutanan : Badan Layanan Umum : Badan Nasional Sertifikasi Profesi : Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial : Balai Pemantapan Kawasan Hutan : Bina Usaha Kehutanan : Calon Pegawai Negeri Sipil : Daerah Aliran Sungai : Hasil Hutan Bukan Kayu : Hutan Kemasyarakatan : Hari Orang Kerja : Hak Pengelolaan hutan : Hutan Rakyat : Hutan Tanaman Rakyat : Indikator Kinerja Kegiatan : Indikator Kinerja Utama : Kesatuan Pengelolaan Hutan : Kelompok Tani Hutan : Kelompok Tani Hutan Rakyat : Kelompok Usaha Produktif : Lembaga Sertifikasi Profesi : Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia : Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial : Penerimaan Negara Bukan Pajak : Peraturan Pemerintah : Rencana Strategis : Rencana Kerja : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia : Rehabilitasi Hutan dan Lahan : Rencana Kerja Tahunan : Sumber Daya Hutan : Sumber Daya Alam : Sumber Daya Manusia : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia : Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekolah Menengah Kejuruan : Surat Perjanjian Kerjasama : Unit Pelaksana Teknis : Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan : Undang-undang
xiii
xiv
BAB I. PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Berdasarkan
Undang-undang
Nomor
41
Tahun
1999
tentang
Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, bahwa dalam rangka pengurusan hutan secara lestari, diperlukan SDM yang berkualitas melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Salah satu fungsi eselon I Kementerian Kehutanan yang dibentuk adalah Badan Penyuluhan
dan
Kehutanan),
yang
Pengembangan kemudian
SDM
Kehutanan
dijabarkan
dalam
(Badan
P2SDM
Peraturan
Menteri
Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan
jo
Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.33/Menhut-II/2012. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap program dan kegiatan dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan good governance. Badan pemerintahan
P2SDM
Kehutanan
negara
diwajibkan
sebagai untuk
unsur
penyelenggara
mempertanggungjawabkan 1
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan oleh unit kerja. Sesuai dengan kewajiban yang digariskan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan
sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan P2SDM Kehutanan menyusun Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2014. Laporan Kinerja Tahun 2014
Badan P2SDM Kehutanan ini
merupakan hasil capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.6/Menhut-II/2011. Badan
P2SDM
Kehutanan
mempunyai
lima
IKU
yang
harus
dipertanggungjawabkan sebagai bentuk capaian kinerja kepada Menteri Kehutanan. Penyusunan LKj dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban secara administrasi baik fisik maupun keuangan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014. Adapun tujuan dari penyusunan LKj adalah untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 dan sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pemantapan/reviu perencanaan pada waktu yang akan datang. Landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah : 1)
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2)
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2
3)
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4)
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
5)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014;
8)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, Serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099); 9)
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10) Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 11) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/ 2012; 3
12) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan; 13) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2010 tentang Renstra Kementerian Kehutanan jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2013; 14) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kehutanan; 15) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2011 tentang Enam
Kebijakan
Prioritas
Bidang
Kehutanan
dalam
Program
Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II; 16) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kerja Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030; 17) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; 18) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri; 19) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 21) Peraturan Kepala Badan P2SDM Kehutanan Nomor P.03/IX-SET/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan P2SDM Kehutanan Nomor
P.01/IX-SET/2012
tentang
Rencana
Strategis
Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Tahun 2010-2014;
4
22) Surat Pengesahan DIPA BA-029 Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Tahun Anggaran 2014 DIPA Nomor: DIPA-029.08.1.426841/2014 tanggal 5 Desember 2013. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1)
Akuntabilitas
adalah
kewajiban
untuk
memberikan
pertanggungjawaban atau untuk menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/sekretariat
badan
hukum/pimpinan
kolektif
suatu
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 2)
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan
dan
sasaran
yang
telah
ditetapkan
melalui
alat
pertanggungjawaban secara periodik. 3)
Capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan
semula
dengan
mempertimbangkan
faktor,
kualitas,
kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan. 4)
Dampak adalah pengaruh kuat dari suatu kebijakan publik yang mendatangkan akibat/manfaat bagi masyarakat luas.
5)
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan pada satuan kerja.
6)
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.
7)
Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan dalam pengembangan, pelaksanaan program/kegiatan.
8)
Laporan
Kinerja
(LKj)
Instansi
Pemerintah
adalah
media
pertanggungjawaban yang berisi mengenai capaian kinerja instansi pemerintah.
5
9)
Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah,
sesuai
visi
yang
ditetapkan,
agar
tujuan
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. 10) Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 11) Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 12) Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, guna mencapai sasaran tertentu. 13) Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih pendek dari tujuan. 14) Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. 15) Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. 16) Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif.
B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan
P2SDM
Kehutanan
sesuai
dengan
Peraturan
Menteri
Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan jo P.33/Menhut-II/2012, merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I di Kementerian Kehutanan. Badan P2SDM Kehutanan mempunyai
tugas
melaksanakan
tugas
di
bidang
penyuluhan
dan
pengembangan SDM kehutanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan P2SDM Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis, programa, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan; 6
b. Pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyuluhan kehutanan; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan; dan e. Pelaksanaan administrasi Badan P2SDM Kehutanan. Badan
P2SDM
Kehutanan
terdiri
dari
empat
eselon
II
yaitu
Sekretariat Badan, Pusat Punyuluhan Kehutanan, Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan dan Pusat Diklat Kehutanan. Unit Pelaksana Teknis Badan meliputi tujuh Balai Diklat Kehutanan, dan lima Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri. Sekretariat
Badan
P2SDM
Kehutanan
mempunyai
tugas
melaksanakan koordinasi, pembinaan, serta pelayanan administrasi di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Badan P2SDM Kehutanan menyelenggarakan fungsi : a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama; b. Koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan anggaran; c. Koordinasi dan pengelolaan data, informasi, publikasi dan diseminasi hasil penyuluhan serta pengelolaan urusan perpustakaan; dan d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan. Pusat Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pusat Penyuluhan Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan kehutanan, ketenagaan Penyuluh Kehutanan serta pemberdayaan masyarakat;
7
b. Penyiapan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan kehutanan, ketenagaan Penyuluh Kehutanan serta pemberdayaan masyarakat; c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta
programa
penyuluhan
kehutanan,
ketenagaan
Penyuluh
Kehutanan serta pemberdayaan masyarakat; d. Penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan kehutanan, ketenagaan Penyuluh Kehutanan dan pemberdayaan masyarakat. e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan pengembangan SDM kehutanan di luar penyusunan rencana dan program kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan serta penyusunan formasi, pengadaan pegawai dan pengembangan pegawai. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a.
Penyusunan
kebijakan
teknis,
rencana
dan
program
di
bidang
perencanaan pengembangan SDM kehutanan di luar penyusunan rencana dan program kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan
serta
penyusunan
formasi,
pengadaan
pegawai,
dan
pengembangan kepegawaian; b. Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang perencanaan
pengembangan
SDM
kehutanan
diluar
penyusunan
rencana dan program kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan
serta
penyusunan
formasi,
pengadaan
pegawai,
dan
pengembangan kepegawaian; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pengembangan
SDM
kehutanan
diluar
penyusunan
rencana dan program kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi dan 8
pembinaan
serta
penyusunan
formasi,
pengadaan
pegawai,
dan
pengembangan kepegawaian; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur kehutanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana, program, kerja sama dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur dan SDM kehutanan. b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kehutanan meliputi tenaga, sistem, tata cara, serta sarana pendidikan dan pelatihan. c. Pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan kehutanan meliputi tenaga, sistem, tata cara, serta sarana pendidikan dan pelatihan; d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan kehutanan meliputi tenaga, sistem, tata cara, serta sarana pendidikan dan pelatihan; e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/MenhutII/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (BDK) adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan P2SDM Kehutanan. Balai Diklat Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BDK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a.
Penyusunan
rencana,
program
dan
anggaran
pendidikan
dan
pelatihan; b.
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
c.
Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan; 9
d.
Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
e.
Pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan;
f.
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan;
g.
Pelaksanaan pelayanan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan;
h.
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Kehutanan
Negeri
adalah
unit
pelaksana teknis dibidang pendidikan menengah kejuruan formal di lingkungan Kementerian Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada
Kepala
Badan
P2SDM
Kehutanan.
SMK
Kehutanan
mempunyai tugas melaksanakan pendidikan kejuruan kehutanan bagi tamatan
Sekolah
Lanjutan
Tingkat
Pertama
atau
sederajat.
Dalam
melaksanakan tugasnya SMK Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan rencana dan program pendidikan pengajaran; b. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah; c. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pengajaran; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
10
C. Organisasi 1. Struktur Organisasi Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menhut-II/2012, maka struktur organisasi Badan P2SDM Kehutanan sebagaimana disajikan pada Gambar 1.
PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN
PUSAT PERENCANAAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN
Gambar 1. Struktur Organisasi Badan P2SDM Kehutanan
11
Sekretariat Badan P2SDM Kehutanan dipimpin oleh Sekretraris Badan yang membawahi empat bagian, masing-masing bagian membawahi tiga sub bagian. Adapun empat bagian tersebut yaitu: 1) Bagian Program dan Kerjasama; 2) Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan; 3) Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana; dan 4) Bagian Keuangan dan Umum. Struktur organisasi Sekretariat Badan P2SDM Kehutanan disajikan pada Gambar 2.
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Badan P2SDM Kehutanan
12
Pusat Penyuluhan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Pusat yang membawahi 3 (tiga) bidang, yaitu Bidang Pengembangan Penyuluhan Kehutanan, Bidang Ketenagaan Penyuluh Kehutanan dan Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat. Setiap bidang membawahi dua sub bidang. Untuk Sub Bagian Tata Usaha, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah Bidang Pengembangan Penyuluhan Kehutanan. Gambar struktur organisasi Pusat Penyuluhan Kehutanan disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Kehutanan
13
Pusat
Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan dipimpin oleh
Kepala Pusat yang membawahi 3 (tiga) bidang, yaitu Bidang Perencanaan Pengembangan
SDM
Aparatur
Kehutanan,
Bidang
Perencanaan
Pengembangan SDM Non Aparatur Kehutanan dan Bidang Perencanaan Pengembangan
Kompetensi
SDM
Kehutanan.
Masing-masing
bidang
membawahi dua sub bidang. Untuk Sub Bagian Tata Usaha, dalam pelaksanaan
tugas
Pengembangan
SDM
sehari-hari Aparatur.
di
bawah
Gambar
Bidang
struktur
Perencanaan
organisasi
Pusat
Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan disajikan pada Gambar 4.
PUSAT PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN SUBBAGIAN TATA USAHA
BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KEHUTANAN
BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NON APARATUR KEHUTANAN
BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN
SUBBIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KEHUTANAN
SUBBIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NON APARATUR
SUBBIDANG PENGKAJIAN KOMPETENSIS SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN
SUBBIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KEHUTANAN
SUBBIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NON APARATUR KEHUTANAN
SUBBIDANG PENGUJIAN KOMPETENSIS SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN
Gambar 4. Struktur Organisasi Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan
14
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Pusat yang membawahi 3 (tiga) bidang, yaitu Pendidikan
dan
Pelatihan,
Bidang
Bidang Pengembangan
Penyelenggaraan
Pendidikan
dan
Pelatihan serta Bidang Pengelolaan Pendidikan. Masing-masing Bidang membawahi 2 (dua) sub bidang. Untuk Sub Bagian Tata Usaha, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah Bidang Pengembangan Diklat. Gambar struktur organisasi Pusat Diklat Kehutanan disajikan pada Gambar 5.
Gambar 5. Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
15
Balai Diklat Kehutanan terdiri Kepala Balai Diklat yang membawahi tiga
seksi
atau
eselon
IV
yaitu
Sub
Bagian
Tata
Usaha,
Seksi
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan dan Seksi Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan. Struktur organisasi Balai Diklat Kehutanan sebagaimana disajikan pada Gambar 6.
Gambar 6. Struktur Organisasi Balai Diklat Kehutanan
SMK Kehutanan didukung oleh satu eselon IV yang menangani aspek administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan rumah tangga. Struktur organisasi SMK Kehutanan sebagaimana disajikan pada Gambar 7. SMK KEHUTANAN NEGERI
SUBBAGIAN TATA USAHA
Gambar 7. Struktur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri 16
2. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai Badan P2SDM Kehutanan secara keseluruhan adalah 980 orang yang tersebar di unit kerja Pusat dan di UPT sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Tabel 1.
Jumlah Jabatan Struktural dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Lingkup Badan P2SDM Kehutanan
No. 1. 2. 3.
Jabatan
Jumlah
Eselon I Eselon II Eselon III -Pusat -UPT (BDK) Eselon IV -Pusat -UPT (BDK) dan SMK Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
4. 5.
1 4 23 16 7 59 33 26 5
a. Pegawai Satker Pusat Untuk penyelenggaraan kegiatan Badan P2SDM Kehutanan di Pusat didukung personil sebanyak 245 orang dengan jumlah berdasarkan golongan sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM Kehutanan di Kantor Pusat Berdasarkan Golongan No 1 2 3 4
Golongan Golongan Golongan Golongan Golongan Jumlah
IV III II I
Laki-laki
Perempuan
42 81 22 1 146
13 69 17 0 99
Jumlah (orang) 55 150 39 1 245
Berdasarkan tingkat pendidikan sebaran pegawai Badan P2SDM Kehutanan di Satker Pusat sebagaimana disajikan pada Table 3.
17
Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM Kehutanan di Kantor Pusat Berdasarkan Tingkat Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7
Golongan S3 S2 S1/D4 D3 SLTA/D1/D2 SLTP SD Jumlah
Laki-laki
Perempuan
6 49 32 8 44 3 4 146
4 11 47 18 16 1 2 99
Jumlah (orang) 10 60 79 26 60 4 6 245
b. Pegawai UPT Badan P2SDM Kehutanan Untuk penyelenggaraan kegiatan Badan P2SDM Kehutanan di Unit Pelaksana Teknis (Balai Diklat Kehutanan dan SMK Kehutanan Negeri) didukung personil sebanyak 735 orang dengan jumlah berdasarkan golongan sebagaimana disajikan pada Tabel 4. Tabel 4. Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM Kehutanan di UPT Badan Berdasarkan Golongan No 1 2 3 4
Golongan Golongan Golongan Golongan Golongan Jumlah
Laki-laki
IV III II I
Perempuan
72 245 189 30 536
22 117 57 3 199
Jumlah (orang) 89 362 246 33 735
Berdasarkan tingkat pendidikan sebaran pegawai Badan P2SDM Kehutanan di UPT Badan sebagaimana disajikan pada Table 5. Tabel 5. Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM Kehutanan di UPT Badan Berdasarkan Tingkat Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7
Golongan S3 S2 S1/D4 D3 SLTA/D1/D2 SLTP SD Jumlah 18
Laki-laki
Perempuan
7 72 150 16 227 36 27 535
2 29 69 15 77 4 3 199
Jumlah (orang) 9 101 219 31 304 40 30 735
3.
Sarana Prasarana Untuk mendukung kelancaran tugas Badan P2SDM Kehutanan,
dilengkapi
dengan
sarana
prasarana
perkantoran
dan
sarana
transportasi, secara rinci sebagaimana disajikan pada Tabel 6. Tabel 6. Sarana dan Prasarana Kantor Badan P2SDM Kehutanan pada Masing-Masing Unit Kerja Eselon II lingkup BadanP2SDM Kehutanan NO
JENIS SARANA DAN PRASARANA
I.
Sekretariat Badan P2SDM Kehutanan
1 2 3 4
Jeep Sedan Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) Sepeda Motor a. Sekretariat Badan b. Kabupaten/Kota (Penyuluh Kehutanan) Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) Lemari Besi/Metal Lemari Kayu Rak Kayu Brandkas Kardex Besi Lemari Katalog White Board Alat Penghancur Kertas Mesin Absensi LCD Projector/Infokus Meja Kerja Kayu Kursi Besi/Metal Kursi Kayu Sice Meja makan kayu Kursi Fiber Glas/Plastik Partisi Meubel Air Lainnya Jam Elektronik Lemari Es AC Window AC Split Kipas Angin Televisi Sound System Camera Video Dispenser Karpet Gordyn/Kray
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
KONDISI BAIK
RUSAK
2 2 12 324 9 315 2 19 16 9 5 11 5 3 2 4 6 58 1 40 2 1 32 1 2 3 3 1 2 10 6 1 1 6 1 1
-
JUMLAH
2 2 12 324 9 315 2 19 16 9 5 11 5 3 2 4 6 58 1 40 2 1 32 1 2 3 3 1 2 10 6 1 1 6 1 1
19
NO
JENIS SARANA DAN PRASARANA
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 II
DVD Player Voice Recorder Lensa Kamera Alat Pemanas Processing (Water Heater) Layar Film Projector Pesawat Telephone Facsimile Alat Komunikasi Lainnya Cooling Water Circulator TV Monitor Kamera Digital Lemari Kamera P.C Unit Lap Top Note Book Printer (Peralatan Personal Komputer) Scanner (Peralatan Personal Komputer) External Floppy Disk Drive Server Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi Monografi Pusat Penyuluhan Kehutanan
1 2 3
Jeep Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) Sepeda Motor a. Pusat Penyuluhan Kehutanan b. Kabupaten/Kota (Penyuluh Kehutanan) Lori Dorong Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inci) Mesin Fotocopy Folio Lemari Besi/Metal Lemari Kayu Rak Kayu Filing Cabinet Besi Brandkas Kardex Besi Papan Visual/Papan Nama White Board Copy Board/Elektric White Board Peta Alat Penghancur Kertas Globe Mesin Absensi Alat Pemotong Kertas Headmachine Besar Overhead Projector
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20
KONDISI
JUMLAH
BAIK
RUSAK
2 2 1 1 2 5 2 6 2 1 3 1 37 10 5 24 5 1 1 1 1
-
2 2 1 1 2 5 2 6 2 1 3 1 37 10 5 24 5 1 1 1 1
1 11 1818 14 1804 1 2 5 3 1 12 5 9 5 5 15 1 4 1 2 1 1 2 1 1 3
-
1 11 1818 14 1804 1 2 5 3 1 12 5 9 5 5 15 1 4 1 2 1 1 2 1 1 3
-
NO 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 III. 1 2 3 4
JENIS SARANA DAN PRASARANA Panel Pameran Laser Pointer LCD Projector/Infocus Meja Kerja Kayu Kursi Besi/Metal Sice Meja Rapat Meja Komputer Lemari Es Televisi Wireless Megaphone Camera Video Tustel Dispenser Handy Cam Gordyin/Kray DVD Player Disc Record Player Blitzzer Camera Electronic Video Tape Recorder Portable Video Caption Adder Film Projector Slide Projector Lensa Kamera Duplicator DVD Telephone (PABX) Intermediate Telephone/Key Telephone Facsimile Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran) Kamera Digital GPS P.C Unit Lap Top Note Book Personal Komputer Lainnya Printer (Peralatan Personal Komputer) Scanner (Peralatan Personal Komputer) CD Writter Peralatan Personal Komputer Lainnya Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi Software Komputer Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya Sepeda Motor Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)
KONDISI
JUMLAH
BAIK
RUSAK
1 3 2 43 92 6 13 14 2 2 3 1 1 11 1 7 1 2 1 4 1 3 1 1 1 2 1 1 9 2
-
1 3 2 43 92 6 13 14 2 2 3 1 1 11 1 7 1 2 1 4 1 3 1 1 1 2 1 1 9 2
2
-
2
3 5 55 19 15 7 41 7 1 1 1 2
-
3 5 55 19 15 7 41 7 1 1 1 2
7 1 4 1
-
7 1 4 1
21
NO 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 IV. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
JENIS SARANA DAN PRASARANA Mesin Ketik Elektronik/Selektrik Lemari Besi/Metal Lemari Kayu Rak Kayu Filing Cabinet Besi Brandkas Kardex Besi White Board LCD Projector/Infocus Focusing Screen/Layar LCD Projector Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) Televisi Megaphone Dispenser Handy Cam Voice Recorder Facsimile Serial Scanner/Printer Kamera Digital P.C Unit Lap Top Note Book Printer (Peralatan Personal Komputer) Voice Recorder Pusat Diklat Kehutanan Ruang Kelas Ruang Diskusi Ruang Makan Aula Asrama Perpustakaan Media Center Tempat Ibadah Laboratorium Bahasa Inggris dan Komputer Rumah Dinas Sarana Olah Raga Gedung Kantor Kendaraan Roda 6 Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 (Pick Up) PC. Komputer LCD Komputer Camera Digital Voice Recorder Printer
22
KONDISI BAIK 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 6 4 17 11 1 5 3
RUSAK -
10 6 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 16 3 1 125 18 7 2 70
1 2 10
JUMLAH 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 6 4 17 11 1 5 3 10 6 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 16 3 2 125 18 9 2 80
BAB II. PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis (Renstra) Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2010-2014 1. Visi, Misi dan Kebijakan Prioritas Kementerian Kehutanan Mengacu Rencana Strategis Kementerian Kehutanan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/MenhutII/2010 jo. P.15/Menhut-II/2013, pernyataan visi Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 adalah “Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”. Berdasarkan visi tersebut, Kementerian Kehutanan telah menetapkan misi Tahun 2010 – 2014, sebagai berikut: 1) Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan. 2) Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). 3) Memantapkan
penyelenggaraan
perlindungan
dan
konservasi
sumberdaya alam. 4) Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung DAS. 5) Menyediakan teknologi dasar dan terapan. 6) Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan Kementerian Kehutanan. 7) Mewujudkan SDM kehutanan yang profesional. Untuk mencapai visi dan misi pembangunan kehutanan, Kementerian Kehutanan telah menetapkan enam Kebijakan Prioritas Pembangunan Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/MenhutII/2011, yang mencakup: 1) Pemantapan kawasan hutan. 2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). 3) Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan. 4) Konservasi keanekaragaman hayati. 5) Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan. 23
6) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. 2. Visi dan Misi Badan P2SDM Kehutanan Pernyataan Visi Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2010 – 2014 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Nomor P.03/IXSET/2012 tentang Rencana Strategis Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2010 – 2014 adalah “SDM Penyelenggara Pembangunan Kehutanan Kompeten dan Profesional”. Kehutanan
tersebut,
telah
Untuk mewujudkan visi Badan P2SDM ditetapkan
misi:
“Mengisi
Kesenjangan
Kompetensi SDM Kehutanan”. Sejalan visi dan misi Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2010 – 2014, maka tujuan penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang P2SDM Kehutanan adalah “Mewujudkan kebijakan penyuluhan dan Pengembangan SDM kehutanan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan hutan di tingkat tapak”.
Gambaran hubungan keterkaitan visi dam misi Badan
P2SDM Kehutanan Tahun 2010 – 2014 sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Kementerian Kehutanan Tahun 2010 – 2014 sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 8. KEMENHUT Tahun 2010-2014
BADAN P2SDM KEHUTANAN Tahun 2010 - 2014
VISI : “Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”.
VISI: “SDM Penyelenggara Pembangunan Kehutanan Kompeten dan Profesional”
MISI ke-7 “Mewujudkan SDM Kehutanan yang Profesional”
MISI: “Mengisi Kesenjangan Kompetensi SDM Kehutanan”.
Gambar 8. Hubungan Visi Misi Kemenhut dan Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2010 – 2014
24
3. Sasaran Strategis Badan P2SDM Kehutanan Dalam
kaitannya
dengan
implementasi
Kebijakan
Prioritas
Pembangunan Kehutanan, Badan P2SDM Kehutanan mempunyai tanggung jawab
dalam
mengawal
pemberdayaan
masyarakat
sekitar
hutan
(butir ke-6). Konsepsi pembangunan kehutanan berbasis pemberdayaan masyarakat berorientasi pada upaya pelibatan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku utama pembangunan kehutanan dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari sebagaimana ilustrasi pada Gambar 9.
Gambar 9. Sasaran dan Tujuan Pembangunan Kehutanan
Berdasarkan konsepsi tersebut, terdapat rumusan sasaran strategis pembangunan kehutanan Tahun 2010 – 2014 dalam rangka mewujudkan pemberdayaan
masyarakat
sekitar
hutan,
yaitu
“Terbentuknya
50
kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat”. Selanjutnya dalam rangka peningkatan kualitas SDM Kehutanan baik SDM
aparatur
maupun
non
kegiatan
kediklatan
penyelenggaraan sasaran
strategis
“Penyelenggaraan
aparatur
pembangunan pendidikan
dan
yang
diintervensi
kehutanan,
kehutanan pelatihan
terdapat
Tahun
2010
aparatur
melalui rumusan –
2014:
Kementerian
Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang”. 25
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) bidang P2SDM Kehutanan Tahun 2010 – 2014 merupakan ukuran keberhasilan dari kinerja organisasi Badan P2SDM Kehutanan. Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010 – 2014, IKU dan IKK Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2010 – 2014 secara detil disajikan pada Tabel 7. Tabel 7. Indikator Kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2010 – 2014 Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan
Tujuan Dan Outcome/Hasil Tujuan: Peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha melalui upaya penyuluhan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya.
Kegiatan Prioritas Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan
Sasaran (Hasil Outcomes Atau Output Yang Diharapkan) Terselenggaranya pengembangan SDM Kehutanan
Outcome/hasil: Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta kualitas aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya.
26
Peningkatan pelayanan penyuluhan kehutanan
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pelaku utama dan pelaku usaha serta peran penyuluh dalam pembangunan kehutanan
Indikator a. Pemetaan dan Pengembangan Aparatur Kehutanan (Kemenhut dan Daerah) selesai di 33 Provinsi. b. Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan SDM Non Aparatur selesai di 33 provinsi. c. Sertifikasi Penyuluh Kehutanan sebanyak 1500 orang. a. Terbentuknya 500 Kelompok Usaha Produktif Kehutanan. b. Tercukupinya Sarana Prasarana dan Alat Bantu Penyuluhan Kehutanan Sebanyak 60 Unit Percontohan Pemberdayaan Masyarakat dan 1.300 Unit Kendaraan Operasional Penyuluh Kehutanan. c. Tercukupinya Tenaga Penyuluh Kehutanan dalam rangka
Program
Tujuan Dan Outcome/Hasil
Kegiatan Prioritas
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya
Sasaran (Hasil Outcomes Atau Output Yang Diharapkan)
Meningkatnya kualitas dan kapasitas aparatur Kementerian Kehutanan serta SDM Kehutanan lainnya
Indikator
a.
b.
c.
d.
mendukung Pengelolaan Hutan melalui pendayagunaan 3.000 Orang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dan/atau Penyuluh Kehutanan Swasta. Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan, teknis dan administrasi kehutanan minimal sebanyak 15.000 orang peserta. Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 1.440 siswa. Pendidikan pasca sarjana jenjang S2 dan S3 sebanyak 325 orang lulusan. Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sejumlah 5 unit
27
Program
Tujuan Dan Outcome/Hasil
Kegiatan Prioritas Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan P2SDM Kehutanan
Sasaran (Hasil Outcomes Atau Output Yang Diharapkan) Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan P2SDM Kehutanan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan
Indikator a. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 17 satker. b. Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Badan P2SDM Kehutanan dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 17 satker. c. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat. d. Terbentuknya kelembagaan penyuluhan di 6 provinsi dan 100 kabupaten/kota.
Keterangan: Indikator kinerja yang dicetak tebal merupakan IKU Bidang P2SDM Kehutanan Tahun 2010 – 2014.
28
C. Rencana Kerja Tahun 2014 1.
(RKT)
Badan
P2SDM
Kehutanan
Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2014 Arah kebijakan penyelenggaraan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kehutanan dalam mendukung keberhasilan pembangunan kehutanan telah dirumuskan
sesuai
Rencana
Strategis
Badan
P2SDM
Kehutanan
Tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut: 1) Terpenuhinya
kebijakan
mengenai
pemenuhan
kompetensi
SDM
pengelolaan hutan. 2) Terpenuhinya kebijakan dan sistem penyuluhan kehutanan dalam rangka mendukung pengelolaan hutan. 3) Meningkatnya kualitas SDM kehutanan untuk mendukung pengelolaan hutan termasuk di tingkat tapak. 4) Terpenuhinya kebutuhan tenaga penyuluh kehutanan. Sesuai
arah
kebijakan
penyelenggaraan
penyuluhan
dan
pengembangan SDM Kehutanan tersebut, strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut: 1) Penguatan kebijakan dan kelembagaan pengembangan SDM kehutanan. 2) Mendorong kebijakan mengenai standar kompetensi SDM kehutanan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kehutanan. 3) Menetapkan kebijakan sistem pendidikan dan pelatihan kehutanan berbasis kompetensi. 4) Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan kehutanan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kehutanan. 5) Penyelenggaraan
pendidikan
dan
pelatihan
kehutanan
untuk
mendukung pengelolaan hutan di tingkat tapak. 6) Menetapkan kebijakan sistem penyuluhan kehutanan guna mendukung pengelolaan hutan di tingkat tapak. 7) Mendorong kelembagaan penyuluhan dalam mendukung pengelolaan hutan di tingkat tapak. 8) Mengembangkan sistem insentif penyuluhan kehutanan. 29
9) Mendorong pelaku usaha bidang kehutanan dalam pengembangan kapasitas SDM kehutanan. 10) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. 2.
Program dan Kegiatan Sesuai arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Kehutanan, maka rencana tindak Badan P2SDM Kehutanan diformulasikan dalam satu pengembangan program dengan nomenklatur Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan. Program tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam
jenis kegiatan utama
meliputi: 1) Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan; 2) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya; 3) Peningkatan Penyuluhan Kehutanan; 4) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya unit Badan P2SDM Kehutanan. 3.
Target Rencana Kerja Tahun 2014 Rencana
Kerja
(Renja)
Badan
P2SDM
Kehutanan
Tahun
2014
merupakan instrumen dasar untuk kerangka kerja, perkiraan Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan pada Tahun 2014. Substansi Renja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 merupakan jabaran lebih lanjut dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2013 tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014. Dokumen Renja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan/usulan rencana kerja dan anggaran seluruh satuan kerja unit Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014. Pagu
anggaran
Renja
Badan
P2SDM
Kehutanan
Tahun
2014
merupakan pagu indikatif sebagai batas atas belanja dalam penyusunan rancangan/usulan kegiatan sesuai hasil trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kehutanan cq. Badan P2SDM 30
Kehutanan. Pagu indikatif untuk penyelenggaraan Program Penyuluhan dan
Pengembangan
SDM
Kehutanan
Tahun
2014
adalah
sebesar
Rp. 220,72 Milyar atau 4,43% dari alokasi pagu indikatif total Kementerian Kehutanan sebesar 4,98 Trilyun. Dari alokasi pagu indikatif Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Tahun 2014 telah diusulkan Rencana Kerja Badan P2SDM Kehutanan berdasarkan IKU dan IKK sebagaimana disajikan pada Tabel 8. Tabel 8. Usulan Rencana Kerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 No. 1.
2.
3.
4.
Kegiatan dan Indikator Kinerja
Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan a. Pemetaan dan pengembangan aparatur kehutanan di 16 Provinsi b. Pemetaan dan perencanaan pengembangan SDM Non Aparatur di 16 Provinsi c. Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 500 orang Peningkatan pelayanan penyuluhan kehutanan a. Kelompok masyarakat produktif mandiri, sebanyak 100 kelompok b. Tercukupinya sarana dan prasarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan sebanyak 30 unit percontohan pemberdayaan masyarakat c. Tercukupinya tenaga penyuluh kehutanan dalam rangka mendukung pengelolaan hutan melalui pendayagunaan 1.500 orang penyuluh kehutanan swadaya masyarakat dan/atau penyuluh kehutanan swasta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya a. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan administrasi kehutanan minimal sebanyak 3.000 orang peserta b. Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 288 siswa c. Pendidikan pasca sarjana jenjang S2 dan S3 sebanyak 65 orang lulusan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan a. Tata kelola pemerintahan yangbaik di lingkungan Badan P2SDM Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 17 satker b. Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Badan P2SDM Kehutanan dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “:wajar tanpa pengecualian” di 17 satker
Pagu Indikatif (Rp. Juta) 9.943,5 5.257,0 1.500,0 3.106,5 40.704,0 25.466,0 2.700,0
20.538,0 147.516,0
80,016,3 57.500,0 10.000,0 14.560,0 4.847,0 7.790,0
31
No.
Kegiatan dan Indikator Kinerja
c. Terbentuknya 10 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peren serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat d. Terbentuknya kelembagaan penyuluhan di 6 propinsi dan 100 kabupaten/kota *) Jumlah
Pagu Indikatif (Rp. Juta) 1.923,0 220.723,8
Keterangan
*) Tidak dialokasikan pembiayaannya dan pada persetujuan trilateral meeting telah disetujui tidak lagi sebagai IKK.
Berdasarkan
tugas
dan
fungsi,
arah
kebijakan,
strategi,
serta
kemampuan pembiayaan Tahun 2014, maka pokok-pokok output kegiatan sebagai jabaran lebih lanjut usulan Rencana Kerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 disajikan pada Tabel 9.
32
No I.
Kegiatan Utama Peningkatan Penyuluhan Kehutanan
Sasaran Kegiatan Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pelaku utama dan pelaku usaha serta peran penyuluh dalam pembangunan kehutanan
14. 15. 16. 17. 18. 19.
13.
12.
11.
9. 10.
8.
7.
6.
5.
4.
2. 3.
1.
Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan Kelompok Usaha Produktif (KUP) Layanan Perkantoran Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran Gedung/Bangunan Bakti Sarjana Kehutanan (BASARHUT)*)
Percontohan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat kemitraan penyuluhan Kehutanan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan dan Masyarakat Laporan peningkatan kinerja penyuluh kehutanan Kampanye Indonesia Menanam (KIM) dan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) Programa Penyuluhan Kehutanan
Output Laporan pembinaan dan kegiatan penyuluhan kehutanan Materi Penyuluhan Kehutanan Pedoman/Juklak/Juknis Bidang Penyuluhan Kehutanan Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan anggaran Laporan monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan Lomba Wana lestari
Tabel 9. Pokok-Pokok Output Kegiatan Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014
- Unit 69 Kelompok 12 Bulan Layanan 18 Unit 148 M2 120 Orang
1 Laporan
1 Kegiatan
- Laporan
2 Laporan - Orang
62 Unit
2 Kegiatan
- Unit
22 Laporan
3 Dokumen
15 Materi 4 Draft
Volume 6 Laporan
33
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya
III.
34
Kegiatan Utama Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan
No II.
Output 1. Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan SDM Aparatur dan Non Aparatur 2. Penyusunan draft kebijakan pengembangan SDM kehutanan 3. Pengukuran perilaku kerja pegawai dengan metode 360 derajat 4. Perencanaan tenaga kerja sektor kehutanan 5. Bakti sarjana kehutanan (BASARHUT)*) 6. Penyelenggaraan bursa kerja (JOB FAIR) 7. Monitoring dan evaluasi bidang pengembangan SDM kehutanan (aparatur dan non aparatur) 8. Pengkajian kompetensi SDM kehutanan 9. Sertifikasi kompetensi SDM kehutanan 10. Dokumen Penyusunan Perencanaan 11. Layanan perkantoran 12. Peralatan dan fasilitas perkantoran Penyelenggaraan 1. Lulusan Diklat Kepemimpinan, Teknis, dan tugas dan fungsi Fungsional Kehutanan Badan Penyuluhan 2. Karyasiswa Pasca Sarjana (Program S2 dan S3) dan Pengembangan 3. Draft Peraturan Tentang Kediklatan SDM secara efektif 4. Publikasi Kediklatan dan efisien baik di 5. Materi Kediklatan unit pusat maupun 6. Kerjasama Teknik di unit daerah, dan 7. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran menjadi bagian 8. Laporan Kegiatan dan Pembinaan dalam mewujudkan 9. Layanan Perkantoran reformasi birokrasi 10. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan tata kelola di lingkup Kementerian 11. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Kehutanan
Sasaran Kegiatan Terselenggaranya pengembangan SDM Kehutanan
Laporan Laporan Laporan Laporan
149 Orang 9 Draft 1.600 Eksemplar 25 Buku 2 Dokumen 6 Dokumen 15 Laporan 12 Bulan 21 Unit 380 Unit
2 Laporan 500 Orang 4 Laporan 12 Bulan Layanan 14 Unit 826 Orang
1 1 1 2
1 Laporan
1 Laporan
Volume 4 Laporan
Kegiatan Utama Dukungan Manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya unit Badan P2SDM Kehutanan
Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan 8. Gedung/Bangunan 9. Dokumen kemitraan/jejaring kerja
Output 1. Laporan hasil pembinaan penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan 2. Laporan monitoring dan evaluasi 3. Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran 4. Draft peraturan bidang penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan 5. Layanan perkantoran 6. Laporan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian 7. Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran
Volume 7 laporan
650 M2 4 Dokumen
32 Unit
12 Bulan layanan 12 Laporan
7 Laporan 7 Dokumen 3 Draft peraturan
*) Tenaga Bakti Sarjana Kehutanan diusulkan sebagai crash program pemenuhan kebutuhan SDM kehutanan.
Keterangan :
No IV.
35
4.
DIPA dan Satuan Kerja Unit Badan P2SDM Kehutanan Tahun Anggaran 2014 Dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan Program
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Tahun 2014, telah diterbitkan DIPA BA. 29 Unit Badan P2SDM Kehutanan Tahun Anggaran (TA) 2014 berdasarkan pagu definitif sebesar Rp. 232.194.655.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar seratus Sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah). Sumber dana DIPA tersebut terdiri Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 178.874.942.000,- (77,04%), dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 53.319.713.000,- (22,96%). Pagu tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Rencana Kerja Badan P2SDM
Kehutanan Tahun 2014. Kenaikan pagu tersebut
utamanya untuk mendukung pembiayaan crash program Tenaga Bakti Sarjana Kehutanan. Dalam rangka efisiensi/pemotongan anggaran DIPA Unit Badan P2SDM Kehutanan
TA.
2014 sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun
2014, pagu anggaran Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan TA 2014 sebesar Rp. 232.194.655.000,- telah dioptimalisasi utamanya terhadap belanja – belanja perjalanan dinas dan konsyiring. Sesuai DIPA Unit Badan P2SDM Kehutanan TA 2014 hasil APBN-P yang diterbitkan pada Bulan Juli 2014, pagu anggaran unuit Badan P2SDM Kehutanan berubah menjadi Rp. 225.037.846.000,- (dua ratus dua puluh lima milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
Sumber dana DIPA tersebut terdiri dari RM sebesar Rp.
178.868.942.000,- (79,48%) dan PNBP sebesar Rp. 46.168.904.000,(20,52%). Pada Tahun 2014 Semester II terdapat anggaran hibah dari Dinas Pendidikan Provinsi sebesar Rp. 966.748.000 (sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga total pagu anggaran DIPA unit Badan P2SDM Kehutanan TA. 2014 menjadi sebesar Rp. 226.004.594.000 dengan rincian per kegiatan sebagaimana disajikan Tabel 10. 36
Tabel 10. Alokasi Anggaran pada DIPA unit Tahun Anggaran 2014
Badan P2SDM Kehutanan
1.
Peningkatan penyuluhan
25.223.357.000
Pagu Revisi Pengehematan (Rp) 22.073.357.000
2.
Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BP2SDM Kehutanan Kegiatan dekonsentrasi di 33 Provinsi (Pembinaan Penyuluhan Kehutanan, Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan dan Monitoring dan Evaluasi) Total
11.459.280.000
10.009.280.000
151.851.935.000
151.546.683.000
15.955.483.000
14.670.674.000
27.704.600.000
27.704.600.000
232.194.655.000
226.004.594.000
No
3.
4.
5.
Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
Penyelenggaraan program P2SDM Kehutanan dilaksanakan oleh 49 satuan kerja (Pusat, UPT dan satuan kerja pengelola Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Kehutanan). Daftar Satker Pusat dan daerah lingkup Badan P2SDM Kehutanan adalah sebagai berikut: a. Satuan Kerja Pusat, Satker, yaitu: 1. Pusat Penyuluhan Kehutanan; 2. Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan; 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; 4. Sekretariat Badan P2SDM Kehutanan. b. Satuan Kerja UPT (12 Satker), yaitu: 1.
Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bogor;
2.
Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kadipaten;
3.
Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pematangsiantar;
4.
Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pekanbaru;
5.
Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Samarinda;
6.
Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Makassar; 37
7.
Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang;
8.
Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Kadipaten;
9.
Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru;
10. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda; 11. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Makassar; 12. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Manokwari. Terkait pelaksanaan kegiatan kediklatan di wilayah Papua dan Papua Barat yang pada tahun sebelumnya dilakukan oleh BLK Manokwari, maka pada Tahun 2014, pembiayaannya diakomodir di BDK Makassar dengan pertimbangan status BLK Manokwari sebagai UPTD. c. Satuan kerja pengelola kegiatan dekonsentrasi penyuluhan kehutanan (33 Satker), yaitu : 1.
Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
2.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
3.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah;
4.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY;
5.
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
6.
Dinas Kehutanan Provinsi Aceh;
7.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
8.
Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Barat;
9.
Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau;
10.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi;
11.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
12.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Kehutanan dan Perikanan Provinsi Lampung;
13.
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
14.
Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah;
38
15.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
16.
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur;
17.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara;
18.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
19.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
20.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
21.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku;
22.
Dinas Kehutanan Provinsi Bali;
23.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
24.
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
25.
Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua;
26.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Bengkulu;
27.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku Utara;
28.
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten;
29.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung;
30.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo;
31.
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau;
32.
Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;
33.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat; 39
Pada Tahun 2014 terdapat dua Satker Pengelola Dana Dekonsentrasi Dinas
Kehutanan
Provinsi
yang
dipindahkan
ke
Sekretariat
Badan
Koordinasi Penyuluhan/Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yaitu di Provinsi Jawa Barat dan Banten.
D. Penetapan Kinerja Berdasarkan II/2011
tentang
penetapan
Peraturan
Menteri
Indikator
Kinerja
Utama
P2SDM
Kehutanan
kinerja
Badan
Kehutanan
Nomor
P.6/Menhut-
Kementerian Tahun
Kehutanan, 2014
telah
ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Kepala Badan P2SDM Kehutanan pada Bulan Januari Tahun 2014 sebagaimana disajikan pada Tabel 11. Tabel 11. Penetapan Kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 PRORAM
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan
Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta kualitas aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya.
1. Terbentuknya kerjasama kemitraan dalam rangka peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat 2. Terbentuknya kelompok masyarakat produktif mandiri 3. Sertifikasi Penyuluh Kehutanan sebanyak 4. Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya 5. Pendidikan menengah kehutanan
Keterangan:
ANGGARAN (Rp x Juta) 10 dokumen 232.195 *) kerjasama TARGET
100 Kelompok
500 orang 3.000 orang
288 orang
*) Alokasi anggaran pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 merupakan pagu DIPA Unit Badan P2SDM Kehutanan TA. 2014 sebelum revisi/penghematan.
40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Reviu atas Dokumen Perencanaan Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan APBN TA 2014, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka Pelaksanaan APBN TA 2014. Poin utama dalam Instruksi Presiden tersebut adalah: a. K/L melakukan identifikasi secara mandiri (self blocking) terhadap program/kegiatan
di
dalam
Rencana
Kerja
dan
Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAKL) TA 2014, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan. b. Penghematan dan pemotongan dilakukan utamanya terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat/konsinyering, iklan,
pembangunan
gedung
kantor,
pengadaan
kendaraan
operasional, belanja bantuan sosial, sisa dana lelang atau swakelola, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak Dalam rangka efisiensi/pemotongan anggaran DIPA Unit Badan P2SDM Kehutanan TA
2014 sesuai Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 2014, pagu anggaran Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan TA 2014 sebesar Rp. 232.194.655.000,- telah dioptimalisasikan utamanya terhadap belanja – belanja perjalanan dinas dan konsinyering. Sesuai DIPA Unit Badan P2SDM Kehutanan TA 2014 hasil APBN-P yang diterbitkan pada Bulan Juli 2014, pagu anggaran
unit
Badan
P2SDM
Kehutanan
berubah
menjadi
Rp. 225.037.846.000,- terdiri dari sumber dan RM sebesar Rp. 178.868.942.000,- (79,48%) dan PNBP sebesar Rp. 46.168.904.000,(20,52%).
41
2. Reviu terhadap Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kemenhut Pada LAKIP Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2013 Berdasarkan hasil evaluasi oleh tim Inspektorat Jenderal, ditemukan permasalahan menyangkut sistem akuntabilitas kinerja Tahun 2013 dari lingkup Eselon I Badan P2SDM Kehutanan dengan contoh acak empat Satuan Kerja, sebagai berikut: a. Dokumen Renstra Eselon I Badan P2SDM Kehutanan belum sepenuhnya
selaras
dengan
dokumen
Renstra
Kementerian
Kehutanan. Hal ini terlihat adanya indikator kinerja kegiatan berupa terbentuknya kelembagaan penyuluhan di enam provinsi dan 100 kabupaten/kota, belum dimuat dalam dokumen renstra Eselon I. Berdasarkan konfirmasi dengan pihak terkait diketahui bahwa
hal
tersebut
dikarenakan
pembentukan
kelembagaan
penyuluhan di enam provinsi merupakan tanggung jawab dinas provinsi. b. Dokumen renstra Eselon II belum seluruhnya dilakukan reviu secara berkala. c. Dokumen Renstra Eselon II belum seluruhnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan. d. Target
capaian
Indikator
Kinerja
Renstra
Eselon
II
belum
seluruhnya selaras dengan Renstra Badan P2SDM Kehutanan. e. Output pada target PK Eselon II tidak selaras dengan output pada Renstra Badan P2SDM Kehutanan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). f. Pengumpulan data kinerja pada satker lingkup Badan P2SDM Kehutanan belum sepenuhnya dapat diandalkan, yaitu belum terdapat indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja
serta
dilaksanakan.
42
Pengukuran
Capaian
Kinerja
individu
belum
g. Satker lingkup Badan P2SDM Kehutanan belum sepenuhnya membuat pedoman atau standar operational procedur (SOP) pengumpulan data kinerja dan tidak jelas waktu pengumpulannya. h. Informasi
pencapaian
sasaran
yang
bersifat
outcome
belum
dijelaskan dan belum digunakan untuk menilai, serta belum memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan tersebut di atas, Inspektorat Jenderal memberikan rekomendasi sebagai berikut: a. Dokumen
Rencana
Strategis/Rencana
Kerja/Rencana
Kerja
Tahunan/Penetapan Kinerja, supaya: 1) Diselaraskan dengan dokumen Renstra Kementerian Kehutanan 2) Dilakukan reviu secara berkala; 3) Renstra dijadikan acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 4) Renstra diselaraskan dengan capaian indikator kinerjanya. 5) Output pada target PK diselaraskan dengan Renstra dan IKU b. Dokumen Pengukuran Capaian Kinerja, supaya: 1) Melakukan monitoring penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
lingkup
Eselon
I
Badan
P2SDM
Kehutanan
yang
merupakan salah satu sarana untuk mengukur kinerja individu dan melakukan evaluasi pada akhir Tahun 2013; 2) Dibuat pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja dan tata waktunya; 3) Dilakukan
reviu
terhadap
pencapaian
Indikator
Kinerja
Kegiatan (IKK) secara berkala 4) Indikator kinerja unit kerja diselaraskan dengan output dan relevan dengan kondisi yang diukur. c. Dokumen pelaporan kinerja (LAKIP), supaya: 1) Informasi kinerja LAKIP disempurnakan dengan − menyajikan informasi pencapaian IKU 43
− menyajikan
informasi
outcome
yang
diharapkan
dari
pencapaian sasaran. 2) Capaian seluruh kegiatan dievaluasi dan dianalisis secara rinci; 3) Informasi target dan realisasi anggaran Tahun 2013 disajikan secara rinci. d. Memerintahkan tim reformasi birokrasi lingkup Badan P2SDM Kehutanan yang sudah ditetapkan dengan SK Kepala Badan P2SDM Kehutanan Nomor 5 Tahun 2012 untuk berperan serta aktif dalam mengumpulkan bukti dokumen mendukung delapan area
perubahan
yang
akan
dinilai
oleh
Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terhadap hasil penilaian evaluasi dan rekomendasi yang telah diberikan oleh Tim Audit Inspektorat Jenderal Badan P2SDM Kehutanan telah melakukan perbaikan-perbaikan yaitu: a. Sesuai hasil trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan,
dan
Kehutanan kelembagaan
Kementerian
tidak
ditetapkan
penyuluhan
kabupaten/kota”
Kehutanan
sebagai
di
lagi
indikator
enam
Indikator
cq.
Badan
“Terbentuknya
provinsi
Kinerja
P2SDM
dan
100
Kegiatan
(IKK)
Sekretariat Badan P2SDM Kehutanan. b. Dari hasil koordinasi dengan biro perencanaan pada Rapat Evaluasi Triwulan II, Biro perencanan telah menanggapi bahwa tidak
ada
revisi
Renstra
Kemenhut
sehingga
indikator
“Terbentuknya kelembagaan penyuluhan di enam provinsi dan 100 kabupaten/kota” masih tetap tercantum walaupun statusnya tidak lagi sebagai IKK. c. Satker Pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM Kehutanan telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2014 sebagai hasil Pengukuran Capaian Kinerja individu serta telah dilakukan penilaian dan evaluasi pada akhir Tahun 2014.
44
d. Sekretaris Badan telah menyurati Satker Pusat dan UPT berkenaan dengan butir-butir hasil evaluasi dan rekomendasi Tim Audit Inspektorat Jenderal untuk menjadi perbaikan bagi SAKIP tahun mendatang. 3. Metode Pengukuran Metode
Pengukuran
Capaian
Kinerja
menggunakan
formula
sederhana yaitu menentukan persentase capaian kinerja, meliputi kinerja fisik, kinerja keuangan, serta tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan capaian kinerja. a. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian rencana dan/atau keberhasilan pencapaian visi dan misi Badan P2SDM Kehutanan. Hasil dari Pengukuran Capaian Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Dalam
melakukan
Pengukuran
Capaian
Kinerja
digunakan
formulasi Pengukuran Capaian Kinerja sebagai berikut: Realisasi = ------------- x 100% Rencana
Capaian Kinerja
Pengukuran efektivitas capaian kinerja sasaran Tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2014 dengan capaian Tahun 2013. Dari hasil pembandingan tersebut dapat diketahui kemajuan efektivitas pelaksanaan kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2014.
Efektivitas Capaian Kinerja
=
% Capaian kinerja fisik tahun berjalan % Capaian kinerja fisik tahun sebelumnya
45
Rasio yang dihasilkan > 1 berarti terjadi peningkatan efektivitas . Rasio yang dihasilkan = 1 maka efektivitas capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya adalah tetap atau sama dengan
tahun
sebelumnya.
Rasio
yang
dihasilkan
<
1
menunjukkan efektivitas capaian kinerja sasaran yang menurun, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang yang dirumuskan dalam Renja/RKT, guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun periode Renstra. Efisiensi Capaian Kinerja sasaran Tahun 2014 dilakukan melalui pembandingan antara capaian kinerja (fisik) dengan pelaksanaan anggaran Tahun 2014. Dari hasil pembandingan tersebut dapat diketahui Efisiensi Capaian Kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2014.
Efisiensi Capaian = Kinerja
% Capaian kinerja fisik tahun berjalan % Capaian keuangan tahun berjalan
Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien. b. Evaluasi Kinerja Berdasarkan perhitungan Pengukuran Capaian Kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian pada setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai halhal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu
kegiatan.
Evaluasi
dilakukan
dengan
tujuan
untuk
mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi
agar
dapat
dinilai
dan
dipelajari
guna
perbaikan
pelaksanaan program/kegiatan di waktu yang akan datang.
46
Berdasarkan pembatasan terhadap tingkat capaian kinerja yang diarahkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meminimalisir adanya bias dalam penghitungan capaian kinerja sasaran, khusus untuk sasaran yang memiliki tingkat capaian kinerja yang melebihi 150%, diasumsikan pencapaiannya maksimal hanya sebesar 150%. Evaluasi
dilakukan
dengan
melakukan
pengukuran
tingkat
efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Selain itu juga, evaluasi dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan. c. Analisis Akuntabilitas Kinerja Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang
diperoleh
secara
lengkap
dan
akurat,
dan
apabila
memungkinkan dilakukan evaluasi kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. 4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 Kinerja Badan P2SDM Kehutanan didasarkan pada empat komponen pengukuran yaitu: a. Pengukuran Capaian Kinerja; b. Efektivitas Capaian Kinerja; c. Efisiensi Capaian Kinerja; 47
d. Rasio Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2014 dengan Target Renstra; Adapun uraian setiap komponen Pengukuran Capaian Kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Kinerja Pada tahun anggaran 2014, Badan P2SDM Kehutanan sebagai salah
satu
eselon
I
pada
Kementerian
Kehutanan
telah
menetapkan satu sasaran yang akan dicapai dengan lima Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa target semua Indikator Kinerja Utama (IKU) tercapai, bahkan terdapat capaian indikator yang melebihi dari yang ditargetkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan P2SDM Kehutanan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
masing-masing indikator kinerja utama.
Hasil pengukuran rata-rata kinerja Badan P2SDM Kehutanan pada Tahun 2014 adalah sebesar 120.12%. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 12. Tabel 12.
48
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014
PROGRAM
SASARAN
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan
Meningkatnya Kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta kualitas aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya.
INDIKATOR KINERJA Kerjasama kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat Terbentuknya 500 kelompok masyarakat produktif mandiri sertifikasi Penyuluh Kehutanan sebanyak 1.500 orang
TARGET
Realisasi
% Capaian 100,00
10 Dokumen Kerjasama
10 Dokumen Kerjasama
100 Kelompok
100 Kelompok
100,00
500 orang
503 orang
100.60
PROGRAM
SASARAN
Rata-rata
INDIKATOR KINERJA Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang
TARGET
Realisasi
3.000 orang
5.480 orang
Pendidikan menengah Kehutanan sebanyak 1.440 orang
288 orang
474 orang
% Capaian 150,00
150,00
120.12
b. Efektivitas dan Efisiensi Capaian Kinerja 1) Efektivitas Capaian Kinerja Hasil
pengukuran
efektivitas
capaian
kinerja
Badan
P2SDM
Kehutanan Tahun 2014 sebagaimana disajikan pada Tabel 13. Tabel 13. Hasil Pengukuran Efektivitas capaian kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 Sasaran Program
Indikator Kinerja
Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha melalui upaya penyuluhan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya
Terbentuknya kerjasama kemitraan dalam rangka peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat Terbentuknya kelompok masyarakat produktif mandiri Sertifikasi Penyuluh Kehutanan
Satuan
Dokumen Kerjasama
% Target Realisasi Capaian Tahun Tahun Tahun 2014 2014 2014
% Efektivit Capaian as Tahun Capaian 2013 Kinerja
10
10
100,00
123,08
0,81
Orang
100
100
100,00
137
0,73
Kelompok
500
503
100,60
112
0,90
49
Sasaran Program
Indikator Kinerja
% Target Realisasi Capaian Tahun Tahun Tahun 2014 2014 2014
Satuan
Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan Peserta 3.000 SDM Kehutanan lainnya Pendidikan Menengah Siswa 288 Kehutanan Rata-rata Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2014
% Efektivit Capaian as Tahun Capaian 2013 Kinerja
5,480
150,00
150
1,00
474
150,l00
150
1,00 0,89
Berdasarkan Tabel 12 Indikator 1, 2 dan 3 memiliki rasio efektivitas <1, sedangkan indikator 4 dan 5 memiliki nilai =1, rata-rata efektivitas capaian kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 sebesar 0,89. 2) Efisiensi Capaian Kinerja Hasil
pengukuran
Efisiensi
Capaian
Kinerja
Badan
P2SDM
Kehutanan Tahun 2014 sebagaimana disajikan pada Tabel 14. Tabel 14. Hasil Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 Sasaran Program
Indikator Kinerja
Satuan
Target Fisik Tahun 2014
Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha melalui upaya penyuluhan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan
Terbentuknya kerjasama kemitraan dalam rangka peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat Terbentuknya kelompok masyarakat produktif mandiri Sertifikasi Penyuluh Kehutanan
Kerjasama
10
10
100.00
Kelompok
100
100
Orang
500
503
50
Realisa %Capaian si Fisik Kinerja Tahun 2014 (%) 2014
Realisa si anggar an 2014 (%)
Efisiensi Capaian Kinerja
93,10
1,07
100.00
92,26
1,08
100.60
92,13
1,09
Sasaran Program
lainnya
Indikator Kinerja
Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya
Satuan
Peserta
Pendidikan Siswa Menengah Kehutanan Rata-rata Kinerja Badan P2SDM Kehutanan
Target Fisik Tahun 2014
Realisa %Capaian si Fisik Kinerja Tahun 2014 (%) 2014
3,000
5,480
150.00
288
474
150.00 120.12
Realisa si anggar an 2014 (%)
Efisiensi Capaian Kinerja
94,57
1,59
95,23
1,58
94,03
1,28
Tabel 14. menunjukkan bahwa Badan P2SDM Kehutanan pada Tahun 2014 telah berkinerja baik, penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja telah efisien. Hal ini ditunjukkan dengan rasio efisiensi seluruh indikator kinerja utama yang memiliki nilai 1,07 s/d 1,59 dengan rata-rata sebesar 1,28. c. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2014 terhadap Target Renstra Perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2014 dengan target Renstra diperoleh dengan cara membandingkan rata-rata reliasasi setiap Indikator Kinerja Utama Badan P2SDM Kehutanan selama lima tahun dengan target Renstra. Capaian kinerja kumulatif 2010 sampai dengan Tahun 2014 serta hasil pengukuran rasio realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2014 sebagaimana disajikan pada Tabel 15.
51
52
Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta kualitas aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan Lainnya.
Penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan
Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat Terbentuknya 500 kelompok masyarakat produktif mandiri sertifikasi Penyuluh Kehutanan sebanyak 1.500 orang pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang Pendidikan menengah Kehutanan sebanyak 1.440 orang
Indikator Kinerja
kerjasama
kelompok
orang
orang
orang
50
500
1500
15000
1440
Satuan
308
5,190
-
81
18
2010
11
9,231
189
105
2
2011
323
3,036
307
129
10
2012
Progres/Kumulatif Capaian
Rata-rata capaian kinerja Badan P2SDM Kehutanan selama 5 tahun (Renstra 2010-2014)
Outcome/ Output
Program / Kegiatan
Target 20102014
461
4,667
560
137
16
2013
Tabel 15. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Badan P2SDM Kehutanan s/d Tahun 2014
474
5,480
503
100
10
2014
1,877
27,604
1,559
552
56
realisasi sd. 2010-2014
%
121.34
130.35
150.00
103.93
110.40
112.00
2010-2014
5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2014 pada Badan P2SDM Kehutanan dapat dijelaskan sebagai berikut: Capaian Indikator Kinerja 1
Terbentuknya kerjasama kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat Pada penetapan kinerja Tahun 2014 target kinerja kerjasama kemitraan ditetapkan sebanyak 10 dokumen kerjasama dengan capaian kinerja 100%. Realisasi Pengukuran Capaian Kinerja dari Indikator kinerja kerjasama
kemitraan
antara
pelaku
utama
dan
pelaku
usaha
digambarkan sebagaimana disajikan pada Tabel 16. Tabel 16. Pengukuran Capaian Kinerja Badan P2SDM Kehutanan pada Indikator Kinerja Utama Kerjasama Kemitraan Tahun 2014 SASARAN Meningkatnya
INDIKATOR KINERJA Jumlah kerjasama
TARGET
Kapasitas pelaku
kemitraan antara
dokumen
dokumen
utama dan pelaku
pelaku utama dan
Kerjasama
Kerjasama
usaha serta
pelaku usaha dalam
kualitas aparatur
pemberdayaan
Kementerian
masyarakat
10
Realisasi Output 10
% Capaian 100
Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya.
Kerjasama kemitraan dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya pengembangan Hutan Rakyat (HR) melalui kegiatan kemitraan antara industri pengolahan kayu dan Kelompok Tani Hutan (KTH/pelaku utama). Tujuan yang ingin dicapai dalam kerjasama kemitraan ini adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak melalui pembentukan jejaring kerja dan sinergi kegiatan.
53
Perkembangan Capaian Kinerja indikator Kerjasama Kemitraan Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2010 s/d 2014 sebagaimana disajikan pada Gambar 10.
Gambar 10. Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Kerjasama Kemitraan
Kegiatan kerjasama kemitraan ini memiliki nilai efektivitas 0,81 yang berarti terdapat penurunan capaian bila dibandingkan dengan Tahun 2013. Hal ini dikarenakan capaian Tahun 2013 sebanyak 16 kerjasama kemitraan sedangkan Tahun 2014 hanya 10 kerjasama kemitraan. Namun secara keseluruhan realisasi dari kegiatan ini telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan di dalam Renstra, dengan realisasi 56 kerjasama kemitraan dari target 50 kerjasama kemitraan. Untuk nilai efisiensi kegiatan pelaksanaan kerjasama Kemitraan memiliki nilai 1,07 lebih tinggi dari 1 yang berarti dalam capaian output kegiatan, penggunaan anggaran telah efisien. Rekapitulasi Kerjasama Kemitraan antara Perusahaan dengan Kelompok Tani
selama lima tahun (2010-
2014) dapat dilihat pada Lampiran 6 dan Lampiran 7.
54
Gambar 11. Penandatangan MoU kerjasama kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha Tahun 2014 di Kabupaten Temanggung disaksikan oleh Sekretaris Badan P2SDM Kehutanan
Implementasi kerjasama kemitraan hutan rakyat yang telah dicapai pada Tahun 2014 mencakup kegiatan sebagai berikut: 1) Rapat
Persiapan,
Koordinasi
dan
Penandatanganan
Kerjasama
Kemitraan. Rapat koordinasi pusat dan daerah yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka persiapan dan koordasi kerjasama kemitraan pada Tahun 2014. Implementasi dari kegiatan ini adalah terjalinnya 10 kerjasama kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat pada Tahun 2014. Kerjasama kemitraan tersebut berada pada Kabupaten Boyolali sejumlah 4 kerjasama kemitraan, Kabupaten Temanggung sejumlah 2 kerjasama kemitraan,
Kabupaten
wonosobo
sejumlah
2
(dua)
kerjasama
kemitraan dan di Kabupaten Batang sejumlah 2 (dua) kerjasama kemitraan. 2) Rapat Konsolidasi kemitraan hutan rakyat Rapat Konsolidasi kemitraan hutan rakyat dilaksanakan guna meningkatkan sinergitas dan pembagian peran sesuai dengan fungsi institusi dalam pengelolaan hutan rakyat kemitraan. Kegitan ini dilaksanakan dengan melibatkan BP2SDMK, Ditjen BUK, Setjen 55
Kementerian Kehutanan dan Ditjen BPDAS-PS, Dinas Kehutanan Kabupaten Se-Provinsi Jawa Tengah di Provinsi Jawa Tengah. Penyelenggaraan
Rapat
Konsolidasi
Kemitraan
Hutan
Rakyat
bertujuan untuk melakasanakan evaluasi pelaksanaan kemitraan antara petani Hutan Rakyat Kemitraan dan Industri di Jawa Tengah dan membangun sinergitas pengelolaan Hutan Rakyat Kemitraan dan penetapan lokasi model pengintegrasian pengelolaan hutan rakyat kemitraan. 3) Pendampingan Kemitraan oleh Penyuluh Kehutanan Pendampingan
kegiatan
kemitraan
oleh
penyuluh
kehutanan
dilakukan agar mampu memberdayakan dan mensejajarkan posisi tawar antara kelompok tani dengan perusahaan perkayuan. Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan sebagai pendamping kemitraan hutan rakyat adalah: a) Pendampingan oleh penyuluh kehutanan dalam hal teknis, administrasi dan kelembagaan b) Koordinasi dengan perusahaan mitra sehingga diharapkan untuk pelaksanaan
kegiatan
kemitraan
antara
pengusaha
dengan
kelompok tani dapat berjalan terus dan saling menguntungkan. c) Penyuluh memberikan penyuluhan tentang Peta Permasalahan Kegiatan Fisik Kelompok Tani meliputi satu wilayah desa, sehingga penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kelompok berdasarkan skala prioritas penanganan. d) Pembinaan ke Kelompok tani agar memiliki akses kemitraan dalam upaya untuk menumbuh kembangkan kemampuan dan kemandirian Kelompok Tani. e) Pembinaan yang dilakukan oleh Penyuluh Pendamping kemitraan adalah tentang koperasi. f)
Pelatihan bagi kelompok tani oleh penyuluh kehutanan dan perusahaan.
56
g) Pemberian informasi berupa informasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), pengkoperasian, dan akses pasar. h) Sosialisasi peraturan dan bantuan permodalan dari BLU i)
Studi
Banding
Kemitraan
yang
dilakukan
oleh
penyuluh
kehutanan dengan Kelompok Tani Hutan Rakyat. 4) Pembekalan kemitraan Hutan Rakyat Dalam mendorong pelaksanaan kegiatan kemitraan hutan rakyat diperlukan adanya pembekalan tentang kemitraan yang dilakukan sehingga keberhasilan pelaksanaan kegiatan kemitraan hutan rakyat lebih optimal. Penyuluh kehutanan melakukan pendampingan dan pemberdayaan bagi kelompok tani, kelompok tani dan perusahaan dapat
memahami
dan
melaksanakan
hak
dan
kewajiban
sebagaimana dalam perjanjian kerjasama. Pada pembekalan kemitraan ini diharapkan peserta mendapatkan ilmu, pengalaman dan pembelajaran (lesson learned) dari pemateri yang memiliki keahlian. Peserta pembekalan kemitraan adalah penyuluh kehutanan sebagai pendamping kemitraan hutan rakyat, kelompok tani hutan rakyat dan
dinas
kehutanan
kabupaten/Provinsi,
Badan
Pelaksana
Penyuluh dan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah. 5) Monitoring Kemitraan pada 16 lokasi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Dalam rangka mengetahui progres dari kerjasama kemitraan hutan rakyat maka dilakukan monitoring kemitraan pada 16 lokasi kemitraan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Monitoring kemitraan dilakukan agar pelaksanaan kemitraan yang dilaksanakan
telah
sesuai
dengan
rencana,
sehingga
dapat
mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi dengan melakukan penilaian yang dilakukan selama ini sudah tepat untuk mencapai tujuan kegiatan kemitraan.
57
Monitoring kegiatan kemitraan ini bertujuan untuk mengetahui progres dari kerjasama yang ada dan sekaligus untuk menetapkan strategi yang akan ditempuh dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerjasama kemitraan tersebut. Monitorting kemitraan dilakukan secara berjenjang yaitu: a) Pelaporan yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan sebagai pendamping kemitraan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten, Bapelluh, Dinas Kehutanan Provinsi, Sekretariat Bakorluh dan Badan P2SDMK. b) Monitoring kemitraan hutan rakyat oleh tim monitoring yang terdiri
dari
Dinas
Kehutanan
Kabupaten,
Bapelluh,
Dinas
Kehutanan Provinsi, Sekretariat Bakorluh dan Badan P2SDMK. c) Tindak lanjut kegiatan monitoring kemitraan dengan pembinaan dan surat ke daerah. Hasil monitoring kemitraan yang dilakukan pada 16 lokasi kemitraan pada 3 provinsi yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan hasil monitoring sebagai berikut: a) Penjualan
kayu
masih
didominasi
oleh
pengepul/makelar
sehingga keuntungan yang seharusnya menjadi milik kelompok tani malah dinikmati oleh pengepul. Petani mengalami rugi dan tidak mendapatkan keuntungan secara maksimal. Pemenuhan kebutuhan hidup yang biasanya dilakukan dengan tebang butuh dimanfaatkan oleh pedangang pengepul (broker). b) Komitmen perusahaan terhadap SPKS tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan misal penjualan kayu belum bisa dijual langsung ke perusahaan. Broker merajalela dan membeli kayu dengan harga yang murah. c) Perusahaan umumnya hanya membagikan bibit saja kepada kelompok tani, hanya di beberapa wilayah seperti di lumajang perusahaan
sudah
membantu
pembuatan
bibit
(berupa
pemberian bantuan polibag, benih dan pupuk), penyediaan biaya
58
pembuatan bibit dalam bentuk HOK 10 orang 3 (tiga) bulan, dan biaya pemupukan. d) Belum
terwujudnya
pelaksanaan
hak
dan
kewajiban
dari
perusahaan terhadap kelompok tani e) Masih belum terjalin koordinasi antara Dishut Prov, Bakorluh, Dinas Kabupaten
dan perusahaan sesuai dengan pembagian
peran masing-masing f)
Penyuluh pendamping belum optimal melakukan identifikasi permasalahan kemitraan pada kelompok tani hutan rakyat sehingga belum bisa memberikan alternative/solusi pemecahan masalah.
g) Belum
semua
penyuluh
pendamping
kemitraan
mampu
memfasilitasi KTHR dalam mengakses informasi pasar terutama harga kayu. Sebagian besar KTHR mendapatkan informasi harga dari pengepul/makelar/perusahaan. h) Belum
semua
penyuluh
pendamping
kemitraan
mampu
mengakses teknologi atau hasil-hasil penelitian terutama pada permasalahan hama penyakit tanaman sengon (karat furu) sehingga
belum
bisa
memberikan
solusi
dalam
mengatasi
penyakit karat furu. Namun ada beberapa penyuluh memberikan alternative pemecahan dengan menanam sengon secara campuran (heterogen) dengan tanam keras lainnya. i)
Kompetensi penyuluh kehutanan sebagai pendamping kemitraan Hutan Rakyat masih sangat lemah, oleh karena itu perlu peningkatan kompetensi penyuluh melalui kegiatan magang, studi banding maupun pelatihan teknik fasilitasi, teknik komunikasi dan lainnya.
j)
Substansi dari pendampingan kemitraan belum berupa upayaupaya dari penyuluh kehutanan dalam memperkuat kemitraan
k) Masih kurangnya inisiatif dari penyuluh pendamping kemitraan untuk melakukan koordinasi dalam rangka mencari solusi masalah misalnya ke perusahaan, UPT terkait, dinas terkait, lembaga penelitian dan atau lembega pendidikan. 59
l)
Kurangnya penguasaan teknik dan cara berkomunikasi dalam menghubungkan KTHR dengan pihak perusahaan dalam rangka meningkatkan posisi tawar petani.
Outcome yang diperoleh dari kegiatan kerjasama kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat di lapangan antara lain: a) Pemberian Bibit oleh Perusahaan b) Insentif Biaya Pemeliharaan kelompok tani oleh Perusahaan pada kerjasama kemitraan. c) Peningkatan
kapasitas
KTH
pada
kerjasama
kemitraan
oleh
perusahaan d) Penguatan kelembagaan koperasi KTH. e) Akses permodalan dari perusahaan maupun pemerintah f)
Bantuan Mesin Produksi Pengolahan Kayu dan Saprodi
Sedangkan Dampak dari kegiatan kemitraan dari Tahun 2010-2014 yang telah dirasakan yaitu peningkatan pendapatan kelompok tani antara lain Premium Price serta adanya jaminan Kelestarian hutan rakyat di Pulau Jawa. Kegiatan Kerjasama Kemitraan dari Tahun 2010-2014 masih terpusat di wilayah pulau Jawa saja yaitu di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, hal ini dikarenakan salah satu persyaratan dari kelompok tani yang bermitra merupakan kelompok tani dengan kelas kelompok tani madya. Pada Tahun 2014 dilaksanakan evaluasi pelaksanaan kerjasama kemitraan yang telah terjalin dari Tahun 2010-2013 pada 30 kelompok tani dari total 46 kelompok tani yang bermitra. Hasil dari Evaluasi Kerjasama Kemitraan yang telah berjalan sejak Tahun 2010 adalah sebagian besar telah berjalan dengan baik. daerah
bahkan
mendapatkan
penilaian
yang
sangat
Pada beberapa baik
hingga
memuaskan (Wonosobo). Namun pada daerah lainnya seperti Lumajang, Temanggung, dan Purworejo penilaiannya hanya mendapat predikat
60
Cukup. Hal ini dikarenakan proses kemitraan yang baru berjalan sekitar 1-2 Tahun. Rendahnya penilaian kerjasama kemitraan berdasarkan hasil evaluasi terdapat pada tahapan persiapan dan pelaksanaan kerjasama kemitraan. Kurangnya sosialisasi terhadap kelompok tani menjadi faktor yang sering ditemui pada evaluasi kemitraan di beberapa daerah. Disamping itu pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang tidak rutin juga menjadi hambatan terhadap lancarnya kerjasama kemitraan yang terjalin.
Gambar 12. Pertemuan Kelompok Tani Hutan Rakyat Tani Lestari dan PT. Sejahtera Usaha Bersama yang difasilitasi oleh Penyuluh Kehutanan di Kabupaten Mojokerto
Pada tahapan pelaksanaan kerjasama kemitraan, bimbingan teknis terhadap kelompok tani masih minim disamping itu dukungan dari pelaku usaha terhadap pelaku utama juga kurang. Dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan MoU yang telah disepakati antara lain permasalahan penetapan harga jual. Kelompok tani kurang informasi terhadap harga kayu sehingga pada waktu menjual hasil kayu kelompok tani tidak tahu harus menawarkan harga berapa.
61
Pendampingan
kerjasama
kemitraan
yang
dilakukan
penyuluh
kehutanan swadaya masyarakat (PKSM) masih perlu pembinaan dari instansi teknis (Dinas Kehutanan/Bapelluh Kabupaten) karena PKSM yang ditunjuk sebagai pendamping belum tertib dalam pelaporan kegiatan yang dilaksanakan dan dalam pendokumenan kegiatan. Untuk memperoleh kesamaan cara dan teknis dalam melakukan pendampingan kepada kelompok tani, para penyuluh kehutanan yang ditunjuk sebagai pendamping perlu membentuk Forum Kemitraan Penyuluh Kehutanan. Capaian Indikator Kinerja 2
Terbentuknya Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri Indikator kinerja terbentuknya kelompok masyarakat produktif mandiri dicapai melalui kegiatan pendampingan Kelompok Usaha Produktif di 32 provinsi
seluruh
Indonesia
melalui
kegiatan
dana
dekonsentrasi
penyuluhan Kehutanan. Maksud pendampingan KUP yaitu sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan usaha, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Adapun tujuannya adalah untuk memperkuat dan/atau mengembangkan kelembagaaan masyarakat yang terkait dengan pembangunan Kehutanan
sehingga
menjadi kelompok yang lebih produktif dan mandiri serta menciptakan kondisi kemitraan sejajar yang dinamis antara laki-laki dan perempuan sehingga
memiliki
kesamaan
hak,
kewajiban,
kedudukan dalam pembangunan bidang Kehutanan.
62
kesempatan
dan
Gambar 13. Produksi Arang dan Cuka Kayu Kelompok Usaha Produktif Kelompok Wanita Tani (KWT) Dewi Sri Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat
Output kegiatan KUP yang dicapai pada Tahun 2014 yaitu terealisasinya kegiatan pendampingan KUP sebanyak 100 kelompok. Daftar Kelompok Usaha Produktif Tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 8. Capaian Tahun 2014 dibanding capaian Tahun 2013 menurun 37%, dengan rasio efektivitas capaian kinerja 0.73. Namun demikian capaian KUP Tahun 2014 telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada dokumen Renja maupun Penetapan Kinerja Tahun 2014. Berdasarkan penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan KUP Tahun 2014 juga telah efisien dengan nilai efisiensi capaian kinerja sebesar 1.08. Capaian kinerja kelompok masyarakat produktif mandiri (KUP) Tahun 2014 dapat dilihat sebagaimana disajikan pada Tabel 17.
63
Tabel 17. Realisasi Capaian Kinerja Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri pada Tahun 2014 SASARAN Meningkatnya Kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta kualitas aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya.
INDIKATOR KINERJA Jumlah kelompok masyarakat produktif mandiri
TARGET 100 Unit
Realisasi 100 Unit
% Capaian 100
Target Renstra 500 kelompok masyarakat produktif mandiri selama 5 tahun juga telah tercapai. Capaian pelaksanaan KUP Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 552 kelompok atau sebesar 110,4%. Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Kelompok Usaha Produktif Mandiri
lingkup
Badan
P2SDM
Kehutanan
Tahun
2010-2014
sebagaimana disajikan pada Gambar 14.
Gambar 14. Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap capaian kinerja terbentuknya kelompok masyarakat produktif mandiri yaitu: a. Tingginya komitmen penyelenggara penyuluhan terhadap kegiatan penyuluhan Kehutanan di lapangan. 64
b. Dukungan dan partisipasi pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kegiatan kelompok masyarakat semakin meningkat. c.
Akses pasar komoditas Kehutanan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat di sekitar hutan.
KUP tersebar di 33 Provinsi Seluruh Indonesia meskipun sebagian masih terpusat di Pulau Jawa. Pembibitan tanaman Kehutanan, budidaya lebah madu, empon-empon serta HHBK lainnya merupakan jenis-jenis usaha yang digeluti kelompok-kelompok usaha produktif.
Gambar 15. Inokulan Gaharu Serbuk dan Penyulingan Daun Gaharu Hasil KUP Binaan Penyuluh Kehutanan di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pelaksanaan pembangunan
kegiatan
KUP
Kehutanan
sebagai
dinilai
telah
salah
satu
berhasil.
implementasi
Keberhasilan
ini
ditunjukkan oleh beberapa indikator, diantaranya: a. Indikator ekonomi, berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. b. Indikator ekologi yaitu terjaganya sumber daya hutan beserta plasma nutfah yang ada di dalamnya. c.
Indikator
sosial
budaya
yaitu
terjalinnya
interaksi
yang
harmonis/serasi diantara anggota masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan antara masyarakat dengan hutan beserta lingkungan ekosistemnya.
65
Dalam pelaksanaannya kegiatan KUP mengalami beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut: 1) Pelaksana kegiatan fasilitasi KUP dana dekonsentrasi adalah Badan Koordinasi Penyuluhan/Dinas Kehutanan yang merupakan SKPD sehingga pengawasan dan evaluasi masih sangat kurang. 2) Koordinasi antara Badan Kordinasi Penyuluhan sebagai pelaksana kegiatan KUP dengan instansi lain, seperti Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian belum berjalan dengan baik. 3) Lemahnya sistem pelaporan kegiatan dana dekonsentrasi penyuluhan Kehutanan baik dari Satker Pengelola di Provinsi ke Pusat (Badan P2SDM Kehutanan) maupun dari Bapeluh (Pelaksana di Kabupaten ke Satker Pengelola di Provinsi). Sebagai upaya pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan oleh Badan P2SDM Kehutanan adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan pengawasan dan evaluasi kegiatan melalui arahan teknis dana dekonsentrasi. 2) Peningkatan
pembinaan
kepada
Bakorluh
dalam
pelaksanaan
kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi. Outcome
yang
telah
dihasilkan
oleh
pelaksanaan
kegiatan
pendampingan KUP yaitu: a) Tumbuh dan berkembangnya usaha kelompok masyarakat b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan c) Meningkatnya kapasitas masyarakat Sedangkan dampak adanya KUP bagi masyarakat dan penyuluh pendamping
yaitu
meningkatnya
perekonomian
masyarakat,
bertambahnya KUP baru serta meningkatnya kompetensi penyuluh sebagai pendamping kelompok KUP.
66
Capaian Indikator Kinerja 3
Sertifikasi Penyuluh Kehutanan Uji kompetensi sertifikasi profesi Penyuluh Kehutanan dilaksanakan untuk menciptakan Penyuluh Kehutanan yang kompeten dan profesional dalam melakukan penyuluhan bidang Kehutanan. Penyuluh Kehutanan, sebagai salah satu pendukung program pembangunan Kehutanan melalui pemberdayaan masyarakat juga perlu disertifikasi dengan tujuan untuk mengukur dan mengetahui kompetensinya. Sertifikasi juga dapat menjamin bahwa presisi dan akurasi SDM dalam bekerja tetap tinggi.
Gambar 16. Pelaksanaan uji tertulis sertifikasi Penyuluh Kehutanan di Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan
uji
kompetensi
Penyuluh
Kehutanan
Tahun
2014
telah
melampaui target yang ditetapkan yaitu sebanyak 503 orang Penyuluh Kehutanan bersertifikat. Capaian kinerja Sertifikasi Penyuluh Kehutanan Tahun 2014 dapat dilihat sebagaimana disajikan pada Tabel 18.
67
Tabel 18.
Realisasi Capaian Kinerja Sertifikasi Penyuluh Kehutanan Tahun 2014
SASARAN Meningkatnya Kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta kualitas aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya.
INDIKATOR KINERJA Sertifikasi Penyuluh Kehutanan
TARGET 500 Unit
Realisasi 503 Unit
% Capaian 100.6
Terhadap capaian Tahun 2013, capaian realisasi sertifikasi Penyuluh Kehutanan Tahun 2014 juga mengalami penurunan, rasio efektivitas capaian kinerja kegiatan sertifikasi Penyuluh Kehutanan sebesar 0.9%. Seperti halnya Indikator Kinerja pendampingan KUP, Indikator Kinerja Sertifikasi Penyuluh Kehutanan telah memenuhi target yang ditetapkan pada dokumen RKT maupun Penetapan Kinerja Tahun 2014. Sedangkan berdasarkan penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Penyuluh Kehutanan Tahun 2014 telah efisien dengan nilai efisiensi capaian
kinerja
sebesar
1.09.
Adapun
sebaran
pelaksanaan
Uji
Kompetensi yang dilaksanakan pada Tahun 2014 disajikan sebagaimana Tabel 19. Sedangkan Data Penyuluh Kehutanan bersertifikat disetiap Kabupaten Tahun 2014 disajikan pada Lampiran 9. Tabel 19. Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyuluh Kehutanan Tahun 2014 No
Provinsi
1 2
NAD Sumatera Utara
3 4 5 6 7 8 68
Tempat Uji Kompetensi
Dinas Kehutanan Provinsi Aceh Bakorluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Sumatera Barat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sumatera Selatan Bakorluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Bengkulu Bakorluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Lampung Bakorluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Jawa Barat BDK Kadipaten Provinsi Jawa Barat Jawa Tengah Bakorluh Pertanian, Perikanan dan
Hasil Uji (Orang) 13 29 26 28 12 24 99 84
No
Provinsi
9
Jawa Timur
10 11
Bali Nusa Tenggara Barat
12
Sulawesi Selatan Total
Tempat Uji Kompetensi Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur BP DAS Unda Anyar Provinsi Bali Bakorluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat BDK Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur BDK Makassar
Hasil Uji (Orang) 134 19 31
4 503
Berdasarkan data jumlah total Penyuluh Kehutanan Tahun 2014 sebanyak 3.927 orang, dan telah mengikuti sertifikasi sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 1.559 orang. Target Renstra selama 5 tahun pelaksanaan Sertifikasi Penyuluh Kehutanan telah terpenuhi. Capaian sertifikasi Penyuluh Kehutanan sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 1.559 orang atau 3.39% melebihi target. Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sertifikasi Penyuluh Kehutanan Tahun 2010-2014 sebagaimana disajikan pada Gambar 17.
Gambar 17. Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sertifikasi Penyuluh Kehutanan Tahun 2010-2014
69
Sedangkan sebaran pelaksanaan Sertifikasi Penyuluh Kehutanan Tahun 2010 s/d 2014 sebagaimana disajikan pada Tabel 20. Tabel 20
Sebaran pelaksanaan sertifikasi Penyuluh Kehutanan Tahun 2010 s/d 2014
No.
Provinsi
1 2 3 4
NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Bengkulu Riau Lampung Jawa Barat Banten DIY Jawa Tengah Jawa Timur Bali NTB NTT Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Kalimantan Selatan Jumlah
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2011 F -
2012 F -
27 42 9 74 37 -
27 27 7 6 82 16 31
-
-
-
3
189
199
S -
2013 F S 7 26 9 6 12 2 -
F 2 8 14 18
2014 S 11 21 12 10
4 15 3 54 4 15
11 23 74 3 36 66 34 19 25
11 9 1 80 37 10
Total A -
46 44 40 28
13 24
7 16 45 15 39 10 11 -
5 6 40 65 78 9 18 -
2 14 4 17 2 4
12 11 116 266 20 9 409 274 63 51 32 99
16
6
-
-
-
22
13
-
-
-
-
-
16
108*
335
225
185
275
43
1559
Keterangan: F : Fasilitator S : Supervisor A : Advisor * (1 orang dicabut sertifikatnya oleh LSP)
Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja kegiatan sertifikasi penyuluhan Kehutanan adalah sebagai berikut: a. Kerjasama yang harmonis antara Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan dengan Bakorluh/Bapeluh, Dinas Kehutanan serta UPT Kementerian Kehutanan. b. Persiapan terhadap Penyuluh Kehutanan melalui sosialisasi
70
c. Komunikasi yang harmonis antara Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan dengan calon peserta uji kompetensi
Gambar 18. Pengisian Portofolio Peserta Sertifikasi Penyuluh Kehutanan di Provinsi Jawa Barat
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi Penyuluhan Kehutanan yaitu sebagai berikut: 1) Pembangunan organisasi Lembaga Sertifikasi Tingkat I membutuhkan proses yang cukup panjang dan banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu terdapat hal yang cukup mendasar yaitu dalam pengusulan pembentukan LSP Tingkat I ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) perlu melampirkan kelengkapan dokumen yang dalam penyusunan
dokumen
tersebut
juga
membutuhkan
kualifikasi
tertentu. 2) Asesor yang tersedia dari sisi kuantitas belum memadai. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini baru memiliki ± 20 orang asesor yang telah mengikuti diklat asesor BNSP. Namun demikian, melihat jumlah keseluruhan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada, jumlah tersebut masih kurang memadai. 3) Keterbatasan SDM untuk menyusun dokumen sebagai persyaratan pengajuan LSP Tingkat I
71
Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan oleh Badan P2SDM Kehutanan melalui Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan adalah sebagai berikut: 1) Melakukan
persiapan
dalam
pembentukan
Lembaga
Sertifikasi
Profesi (LSP) Tingkat I dengan pembentukan Lembaga Sertifikasi Tingkat I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pembentukan Tim Asesor sebagai kelengkapan persyaratan legal formalnya melalui penetapan SK Kepala Badan P2SDM Kehutanan 2) Untuk mengatasi keterbatasan jumlah asesor, perlu diperbanyak crash program penyelenggaraan diklat pembentukan Asesor. 3) Menyiapkan SDM untuk menyusun dokumen yang diperlukan untuk pembentukan LSP Tingkat I dengan mengikutsertakan dalam diklat Penyusunan Dokumen yang diselenggarakan oleh BNSP. Outcome yang diperoleh dari sertifikasi Penyuluh Kehutanan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya (2011-2013) yaitu meningkatnya kompetensi dan profesionalisme Penyuluh Kehutanan sehingga kegiatan Penyuluhan dapat dilaksanakan secara profesional oleh penyuluh yang kompeten. Sedangkan dampak kegiatan sertifkasi Penyuluh Kehutanan yaitu meningkatnya kinerja kelompok tani hutan yang pada akhirnya pembangunan Kehutanan yang didampingi oleh penyuluh bersertifikat meningkat keberhasilannya. Capaian Indikator Kinerja 4
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya
Kementerian
Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan Lainnya adalah meningkatkan kemampuan aparatur Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya untuk mendukung program pembangunan Kehutanan melalui penyelenggaraan penidikan lanjutan (S2 dan S3), diklat prajabatan, diklat kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional lainnya. 72
Gambar
19.
Pelaksanaan Kegiatan Training of Fasilitator (ToF) Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Pola Baru di Pusat Diklat Kehutanan
Tahun 2014 Output penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya mencapai 5.480 orang dari target 3.000 orang atau 182.67% (atau diatas 150%) dari target yang ditetapkan pada Renja dan Penetapan Kinerja Badan P2SDM Kehutanan. Diklat ini terdiri dari 2.760 orang peserta Diklat Aparatur yang dibiayai APBN (jenis pelaksanaan diklat APBN dapat dilihat pada Lampiran 11) dan 2.720 orang peserta diklat yang dibiayai secara kerjasama. Realisasi capaian
kinerja
Pendidikan
dan
Pelatihan
Aparatur
Kementerian
Kehutanan dan SDM Kehutanan Tahun 2014 sebagaimana disajikan pada Tabel 21. Tabel 21. Realisasi Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Tahun 2014 SASARAN Meningkatnya Kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta kualitas aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya.
INDIKATOR KINERJA Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang
TARGET
Realisasi
3.000 orang 5.480 orang
% Capaian 150
73
Alokasi anggaran Tahun 2014 untuk kegiatan diklat di Pusat Diklat Kehutanan dan 5 Balai Diklat Kehutanan hanya mencukupi untuk pelaksanaan diklat bagi 2.780 orang. Sehingga untuk mencukupi target penetapan kinerja 3.000 orang diperoleh dari pelaksanaan diklat pola kerjasama dan sharing budget dengan mitra terkait yang dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan dan Balai Diklat Kehutanan. Kinerja kegiatan diklat Tahun 2014 memiliki rasio efektivitas sebesar 1. Hal ini dapat diartikan pelaksanaan diklat telah efektif.
Sedangkan
terhadap penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan diklat memiliki nilai rasio efisiensi sebesar 1.59, yang berarti realisasi kegiatan telah efisien. Rekapitulasi pelaksanaan Diklat Kehutanan Tahun 2014 di Pusat Diklat Kehutanan dan UPT Balai Diklat Kehutanan disajikan sebagaimana Tabel 22. Sedangkan Rekapitulasi realisasi Diklat Tahun 2010-2014 pada setiap UPT BDK dapat dilihat pada Lampiran 12. Tabel 22 Rekapitulasi Pelaksanaan Diklat Kehutanan Tahun 2014 di Pusat Diklat Kehutanan dan UPT Balai Diklat Kehutanan No
Unit Kerja
Rencana 1 Tahun (APBN) 826
Realisasi diklat APBN 807
Realisasi diklat kerjasama 712
Jumlah Realisasi Diklat
1
Pusat Diklat
2
BDK Bogor
180
180
120
300
3
BDK Kadipaten
210
210
209
419
4
BDK P.siantar
210
210
117
479
5
BDK Pekanbaru
360
360
868
1,228
6
BDK Samarinda
280
279
488
767
7 8 9
BDK Makassar BDK Kupang BLK Manokwari
390 204 120
390 204 120
206 -
596 204 120
2,780
2,760
2,720
5,480
Jumlah
1,519
Pelaksanaan diklat Kehutanan selama 5 tahun Renstra telah melampaui batas target minimal yang ditetapkan yaitu 15.000 orang. Total jumlah peserta diklat yang telah terselenggara dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 27.604 orang. Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya lingkup Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2010-2014 sebagaimana disajikan pada Gambar 20. 74
Gambar 20. Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya
Faktor yang berpengaruh dalam capaian kinerja pelaksanaan diklat Kehutanan yaitu ketersediaan sarana dan prasarana diklat yang memadai, sumber daya manusia (widyaiswara dan pengelola diklat yang professional anggaran
dan
kompeten),
kediklatan
di
anggaran
biayai
yang
dengan
memadai
rupiah
murni
khususnya sehingga
pelaksanaan diklat dapat terencana dengan baik dan tepat waktu.
Gambar 21. Praktek Lapang Diklat Calon Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (CKKPH) Tahun 2014
75
Outcome yang dihasilkan oleh kegiatan pendidikan dan pelatihan yaitu adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur dan SDM Kehutanan lainnya. Sedangkan Dampak dari kegiatan Diklat Aparatur Kehutanan yang telah dirasakan selama 5 tahun yaitu: a) Meningkatnya kapasitas SDM aparatur Kehutanan dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi alumni peserta diklat; b) Pengelolaan
hutan
yang
kompeten
dan
profesional
termasuk
pengelolaan hutan sampai di tingkat tapak. Adapun Dampak kegiatan diklat non aparatur bagi masyarakat yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berperan serta di dalam pembangunan Kehutanan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan diklat yaitu sebagai berikut: 1) Sebagian
anggaran
kediklatan
yang
bersumber
dari
dana
PNBP
pencairannya tidak jelas waktunya dan besarannya terbatas. Akibatnya Diklat yang dibiayai dengan anggaran PNBP pelaksanaannya menjadi tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Bahkan untuk di Balai-Balai Diklat, anggaran PNBP tersebut tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan satu jenis diklat. Kondisi ini juga menjadi penyebab terjadinya penumpukan pelaksanaan diklat pada akhir tahun anggaran yang mengakibatkan penyelenggara diklat kesulitan dalam mendapatkan calon peserta diklat. 2) Khusus untuk diklat ganis, permasalahan/kendala yang dihadapi yaitu adanya peraturan yang mengatur tentang tenaga teknis (Permenhut Nomor 54 Tahun 2014) yang tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang kediklatan (PP. 12 Tahun 2010). 3) Adanya
kebijakan
dari
Kepemimpinan/prajabatan
LAN yang
tentang
pelaksanaan
menggunakan
pola
baru
Diklat yang
memerlukan anggaran yang lebih besar, mekanisme/waktu lebih panjang serta persyaratan prasarana diklat yang digunakan dalam pelaksanaannya.
76
Solusi yang telah dilakukan oleh Pusat Diklat Kehutanan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan diklat yaitu sebagai berikut: 1) Melaksanakan diklat pola kerjasama, sharing budget. 2) Memaksimalkan potensi sumber daya yang ada (anggaran, SDM dan Sarpras diklat). 3) Mengutamakan diklat-diklat prioritas. 4) Anggaran diklat yang diusulkan untuk Tahun 2015 agar mengikuti kebutuhan anggaran Diklat PIM/prajabatan pola baru. Terkait dengan kebijakan pemerintah Tahun 2015 bahwa pemerintah akan menyediakan kawasan hutan seluas ±12,7 juta Ha yang akan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk HKm, HTR, Hutan Desa dan Hutan Adat, maka Pusat Diklat Kehutanan akan berkontribusi dalam penyiapan SDM pendamping yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk itu perlu disediakan anggaran diklat dengan jumlah yang memadai.
Capaian Indikator Kinerja 5
Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Target Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebanyak 288 orang dan output kinerja yang terealisasi sebanyak 474 orang. Pencapaian realisasi yang jauh melebihi target dikarenakan adanya kebijakan Kepala Badan P2SDM Kehutanan untuk melakukan penambahan kelas pada saat penerimaan siswa
setiap
tahunnya.
Penambahan
kelas
ini
sejalan
dengan
peningkatan permintaan tenaga terampil lulusan dari SMK Kehutanan pada tingkat tapak. Jika dibandingkan dengan Tahun 2013 terdapat peningkatan jumlah siswa yang diterima pada Tahun 2014 sebesar 2.82%. Nilai efektivitas capaian kinerja kegiatan pendidikan menengah kejuruan Kehutanan sebesar 1. Sedangkan nilai efisiensi capaian kinerja kegiatan pendidikan menengah kejuruan Kehutanan sebesar 1.58. Penggunaan anggaran terhadap pencapaian output kegiatan telah efisien. 77
Capaian Kinerja Pendidikan Menengah Kehutanan Tahun 2014 disajikan sebagaimana Tabel 23. Tabel 23. Realisasi Capaian Kinerja Pendidikan Menengah Kehutanan Tahun 2014 SASARAN Meningkatnya Kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta kualitas aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya.
INDIKATOR KINERJA Pendidikan Menengah Kehutanan sebanyak 1.440 orang
TARGET
Realisasi
288 orang
474 orang
% Capaian 150%
Sebaran realisasi penerimaan siswa SMK Kehutanan pada Tahun 2014 dapat dilihat sebagaimana Tabel 24. Tabel 24. Sebaran Realisasi penerimaan siswa SMK Kehutanan pada Tahun 2014 Target Renja 2014
Realisasi Penerimaan Siswa
% Capaian 2014
1 SMK Pekanbaru
64
100
156,25
2 SMK Samarinda
64
94
146,88
3 SMK Makasar
64
98
153,31
4 SMK Manokwari
32
80
250,00
5 SMK Kadipaten
64
102
288
474
159,38 164,58 (> 150%)
No
UPT SMK Kehutanan
Jumlah
Target
Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Tahun 2010 s/d
2014 adalah sebanyak 1.440 orang dan capaian realisasi sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 1.877 orang atau 130.35% dari target yang ditetapkan pada Renstra Badan P2SDM Kehutanan. Capaian Realisasi Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Tahun 2010-2014 pada lima UPT SMK Kehutanan dapat dilihat pada Lampiran 13. Sedangkan perkembangan
Capaian
Kinerja
Indikator
Pendidikan
Menengah
Kejuruan Kehutanan lingkup Badan P2SDM Kehutanan Tahun 20102014 sebagaimana disajikan pada Gambar 22. 78
Gambar 22. Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Tahun 2010-2014
Dengan adanya kewajiban penerapan kurikulum 2013, Badan P2SDM Kehutanan melalui Pusat Diklat Kehutanan selaku Pembina teknis Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan mempersiapkan guru-guru SMK Kehutanan melalui workshop kurikulum 2013, agar para guru dapat memahami kaidah kurikulum 2013 sehingga dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan. Pusdiklat Kehutanan juga telah menyiapkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran produktif Kehutanan. Dengan demikian materi pembelajaran sudah terstandar untuk diterapkan di SMK Kehutanan seluruh Indonesia secara bertahap, dan melakukan peningkatan kompetensi guru serta memaksimalkan potensi sarana yang tersedia.
79
Gambar 23. Kegiatan Praktek Lapangan Siswa SMK Kehutanan
Outcome kegiatan pendidikan menengah Kehutanan yang dicapai yaitu tersedianya tenaga teknis terampil di bidang Kehutanan. Sedangkan dampak dari penyelenggaraan pendidikan menengah Kehutanan yaitu terpenuhinya kebutuhan tenaga teknis terampil di bidang Kehutanan dan terserapnya pangsa pasar SMK Kehutanan serta adanya respon positif dari pemerintah daerah (SMK Kehutanan Samarinda dan SMK Kehutanan Kadipaten) dalam memfasilitasi peningkatan proses belajar mengajar.
Gambar 24. Prosesi Kelulusan Siswa SMK Kehutanan Tahun Kelulusan 2014
80
Berdasarkan tingkat kelulusan siswa Tahun 2013 sampai dengan 2014, SMK Kehutanan telah meluluskan siswa sebanyak 563 orang siswa. Tahun 2013 Badan P2SDM meluluskan 267 orang, lulusan terserap seluruhnya melalui pengadaan CPNS Kementerian Kehutanan, Perum Perhutani, KPH dan HPH. Sedangkan pada Tahun 2014 terdapat 296 orang lulusan siswa SMK Kehutanan yang seluruhnya juga bekerja di Perum Perhutani, BPKH, KPH dan HPH serta pengadaan CPNS Kementerian Kehutanan. Sampai dengan Tahun 2014 Badan P2SDM Kehutanan telah meluluskan 563 orang siswa SMK Kehutanan yang seluruhannya telah terserap menjadi tenaga terampil Kehutanan. Tingkat penerimaan dan kelulusan siswa SMK Kehutanan Tahun 20102014 sebagaimana disajikan pada Tabel 25. Tabel 25. Tingkat penerimaan dan kelulusan siswa SMK Kehutanan Tahun 2010-2014 Tahun
2010 2011 2012 2013
288 288 288 288
Realisasi Penerimaan Siswa (Orang) 308 311 323 461
2014
288
474
296
1,440
1.877
563
Jumlah
Rencana Siswa SMK (Orang)
Jumlah Siswa Lulus (Orang) 267
Peluang Kerja
pengadaan CPNS Kementerian Kehutanan, Perum Perhutani, KPH dan HPH Perum Perhutani, BPKH, KPH dan HPH serta pengadaan CPNS Kementerian Kehutanan
Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan menengah Kehutanan terdapat beberapa permasalahan yang dikelompokan dalam permasalahan teknis dan
permasalahan
administrasi.
Permasalahan
teknis
dalam
penyelenggaraan pendidikan menengah Kehutanan adalah sebagai berikut: 1) Modul materi pembelajaran belum sepenuhnya tersedia. 2) Kompetensi guru belum merata.
81
3) Materi uji kompetensi keahlian (UKK) peserta didik SMK Kehutanan belum sempurna. 4) Penerapan delapan standarisasi penyelenggaraan SMK Kehutanan belum merata. Upaya pemecahan masalah teknis pendidikan menengah Kehutanan adalah sebagai berikut: 1) Akan
diterbitkan
beberapa
modul
materi
pembelajaran
secara
bertahap mulai Tahun 2015. 2) Akan dilaksanakan diklat peningkatan kompetensi guru secara bertahap. 3) Akan dilakukan penyempurnaan materi UKK yang diselaraskan dengan SKKNI secara bertahap. 4) Monitoring dan supervisi ke SMK yang belum terstandar akan
dilaksanakan secara bertahap. Permasalahan
administrasi
dalam
penyelenggaraan
pendidikan
menengah Kehutanan adalah sebagai berikut: 1) Kapasitas asrama dan kelas belum terpenuhi. 2) Peralatan praktek belum terstandar. 3) Penyebaran tenaga pendidik tidak merata. 4) Masih terdapat beberapa siswa yang tidak disiplin. Upaya
pemecahan
masalah
administrasi
pendidikan
menengah
Kehutanan adalah sebagai berikut: 1) Akan diadakan renovasi/pembangunan penambahan asrama dan ruang kelas secara bertahap. 2) Pengadaan peralatan praktek sesuai dengan ketersediaan anggaran secara bertahap. 3) Pemenuhan pengangkatan CPNS formasi guru SMK Kehutanan. 4) Menerapkan peraturan Kepala Badan P2SDM Kehutanan tentang disiplin peserta didik SMK Kehutanan (pemecatan terhadap siswa yang indisipliner) serta meningkatkan pengamanan/pengawasan terhadap anak didik dan guru.
82
B. Capaian Kinerja Anggaran Total Anggaran (pagu) pada Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 adalah
sebesar
Rp.
226,004,594,000,-
realisasi
sampai
dengan
31 Desember Tahun 2014 sebesar Rp. 212,511,279,459 atau 94.03%. Realisasi capaian fisik Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 sebesar 98.60%. Adapun rincian capaian kinerja anggaran setiap satker sebagaimana disajikan pada Tabel 26. Tabel 26. Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 No.
KEGIATAN
PAGU
Realisasi Keuangan
1.
Sekretriat Badan
14,670,674,000
2.
Peningkatan Penyuluhan Kehutanan a. Pusat Penyuluhan Kehutanan b. Dekonsentrasi
49,777,957,000
3
Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan
4
Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Aparatur Kemenhut & SDM Kehutanan Lainnya a. Pusat Diklat Kehutanan
13,658,634,790 45,926,979,463
%
% Realisasi Fisik
93.10
109.27
92.26
96.71
22,073,357,000
19,892,629,384
90.12
98.80
27,704,600,000
26,034,350,079
93.97
95.05
10,009,280,000
9,221,367,660
92.13
94.26
151,546,683,000
143,704,297,546
94.83
98.47
34,230,688,000
31,519,282,602
92.08
98.67
b. UPT BDK
58,812,247,000
56,470,880,064
96.02
98.79
c. UPT SMK Kehutanan
58,503,748,000
55,714,134,880
95.23
98.03
226,004,594,000
212,511,279,459
94.03
98.60
JUMLAH
Penyerapan anggaran Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 tidak dapat terealisasi 100% disebabkan oleh: 1) Beberapa kegiatan anggarannya bersumber dari dana PNBP dimana pelaksanaannya melalui mekanisme Surat Edaran (SE) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan secara bertahap
dan
dibatasi
maksimal
pencairannya
sesuai
dengan
penerimaan Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan. Selama Tahun 2014 SE terbit sebanyak 10 kali dengan jumlah anggaran yang 83
dapat dicairkan sebesar 96,84% sehingga beberapa kegiatan terhambat dan bahkan tidak dapat dilaksanakan. 2) Keterlambatan penerbitan SE-58/PB/2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang batas maksimal pencairan dana PNBP sebesar 96,84% dari pagu PNBP DIPA masing-masing Satker, sedangkan sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per37/PB/2014 Tanggal 11 November 2014 tentang Pedoman Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014, batas akhir permintaan uang pengajuan tambahan (UP- TUP) Tanggal 5 Desember 2014. Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Badan P2SDM Kehutanan, agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang di Tahun 2015, antara lain yaitu: 1) Badan P2SDM Kehutanan cq. Pusat yang berada dalam Badan P2SDM Kehutanan akan memprioritas pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja. 2) Mengusulkan agar Sekretariat Jenderal mengupayakan sebagian besar kegiatan Badan P2SDM Kehutanan dibiayai dengan anggaran Rupiah Murni (RM) dan sebagian kecil kegiatan yang bukan IKU dapat dibiayai dengan anggaran PNBP. 3) Mengusulkan
agar
Sekretariat
Jenderal
mengupayakan
kepastian tatawaktu dan prosentase pencairan dana PNBP.
84
adanya
BAB IV. PENUTUP
Badan P2SDM Kehutanan merupakan perangkat organisasi unit kerja eselon I Kementerian Kehutanan – saat ini telah berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – yang membawahi 4 unit kerja eselon II. Untuk Tahun 2014 Badan P2SDM Kehutanan telah menetapkan 18 indikator kinerja kegiatan yang dikelompokkan kedalam
jenis
lima Indikator
Kinerja Utama dalam satu program dan empat kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM Kehutanan, Peningkatan Pelayanan Penyuluhan Kehutanan, Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya. Kegiatan tersebut sesuai dengan visi dan misi organisasi yang ingin dicapai. Pengukuran capaian kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 memberi kesimpulan bahwa target Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014 tercapai seluruhnya dengan nilai capaian kinerja sebesar 120,12% terhadap target kinerja yang ditetapkan. Rasio efektifitas capaian kinerja Badan P2SDM Kehutanan mempunyai nilai 0,89 dan rasio efisiensi capaian kinerja sebesar 1,28. Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan P2SDM Kehutanan, yang diharapkan akan dapat lebih meningkatkan kinerja capaian sasaran berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan.
85
86
LAMPIRAN
Lampiran 1. Dokumen Penetapan Kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014
Lampiran 2. Dokumen Target Penetapan Kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2014
Lampiran 3. Dokumen MoU Kerjasama Kemitraan Hutan Rakyat antara Set. Badan P2SDMK Dishutbun Kab. Wonosobo, Set. Bakorluh Jawa Tengah, Dinhut Jawa Tengah dan PT Phoenix-Wonosobo Tahun 2014 PERJANJIAN KERJASAMA SEKRETARIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN WONOSOBO DIREKTUR PT. PHOENIX AGUNG PRATAMA NOMOR NOMOR NOMOR NOMOR NOMOR
: : : : :
PKS.2/SET-1/2014 522.313/1029.2 522.313/0326 c 522.4/130.A 004/PAP-DIR/III/2014
TENTANG PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT POLA KEMITRAAN ANTARA INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU DENGAN KELOMPOK TANI Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.
Dr. Ir. AMIR WARDHANA, : M.For,Sc
2.
Ir. BOWO SURYOKO, MM
Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Kementerian Kehutanan RI berkedudukan di Jakarta, Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Senayan, berdasarkan Surat Penugasan Nomor : PT.14/IXSet/2012 tanggal 19 Maret 2012 untuk Menandatangani dan Melaksanakan Perjanjian Kerjasama, bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Kementerian Kehutanan RI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Menteri Supeno I Nomor 2, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522/21 Tanggal 30 April 2012 Tentang Penunjukan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah Untuk Menandatangani dan Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengembangan Hutan Rakyat Pola Kemitraan Antara Industri Pengolahan Kayu dengan Kelompok Tani, bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
3.
Ir. SUGENG MSc
RIYANTO, : Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Ungaran, Komplek Perkantoran Taru Budaya Jalan Gatot Subroto Nomor 1, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522/21 Tanggal 30 April 2012 Tentang Penunjukan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah Untuk Menandatangani dan Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengembangan Hutan Rakyat Pola Kemitraan Antara Industri Pengolahan Kayu dengan Kelompok Tani, bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.
4.
Ir. ABDUL MUNIR, M.Si
: Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo, berkedudukan di Wonosobo, Jalan Mayor Jenderal Bambang Sugeng Nomor 159, berdasarkan Surat Perintah Bupati Wonosobo Nomor 879/1612/BKD/2011 Tanggal 1 Oktober 2011 Tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.
5.
MADE SUPAYANA, SE
: Direktur PT. Phoenix Agung Pratama, berkedudukan di Wonosobo, Jl. Lingkar Utara Km.01 Andongsili, Mojotengah, berdasarkan Akte Notaris Perubahan Kedua Nomor 79 tanggal 25 Januari 2010, bertindak untuk dan atas nama PT. Phoenix Agung Pratama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA
Berdasarkan : 1.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 3.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Pengembangan Hutan Rakyat Pola Kemitraan antara Industri Pengolahan Kayu dengan Kelompok Tani, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK melalui pembentukan jejaring kerja dan sinergi kegiatan.
(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mendukung terselenggaranya pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan kemitraan antara industri dan kelompok tani. BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 2 (1) Obyek Perjanjian Kerjasama adalah Pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah : a. Koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kegiatan PARA PIHAK untuk meningkatkan partisipasi kelompok tani dalam kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani; b. Memfasilitasi proses percepatan pembangunan Hutan Rakyat Kemitraan antara industri pengolahan kayu dan kelompok tani; c. Melaksanakan bimbingan teknis dan penyuluhan kehutanan; d. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi; e. Meningkatkan luasan tutupan lahan dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3 (1)
Hak a. PIHAK KESATU berhak untuk : Mendapat laporan dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA. b. PIHAK KEDUA berhak untuk : Mendapat laporan dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEEMPAT. c.
PIHAK KETIGA berhak untuk : Mendapat laporan dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEEMPAT.
d. PIHAK KEEMPAT berhak untuk : Mendapat laporan dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KELIMA. e. PIHAK KELIMA berhak untuk : 1. Mendapatkan saran, pendapat dan arahan dalam pelaksanaan pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT;
2. Mendapatkan pemenuhan bahan baku industri dan fasilitas lainnya dari hasil kegiatan pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan berdasarkan kesepakatan dengan kelompok tani. (2) Kewajiban a. PIHAK KESATU berkewajiban untuk : 1. Memberikan saran dan arahan dalam penguatan kapasitas kelompok tani dan penyuluh kehutanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani; 2. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan kegiatan dalam pembangunan dan/atau pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan yang berkaitan dengan pola kemitraan antara lain: proses perencanaan lokasi, pelaksanaan pembuatan bibit tanaman, penanaman, pemeliharaan, serta pasca panen sesuai dengan kemampuan dan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Bersama PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan. b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk : 1. Memberikan saran dan pendapat serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani; 2. Memfasilitasi kegiatan aneka usaha kehutanan dalam mendukung pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan serta mendorong pengembangan usaha industri pengolahan kayu hasil hutan rakyat; 3. Bersama PIHAK KESATU, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan; 4. Menyampaikan laporan tahunan dan / atau apabila sewaktu-waktu diperlukan atas pelaksanaan kerjasama pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan kepada PIHAK KESATU. c.
PIHAK KETIGA berkewajiban untuk : 1. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan dalam rangka mendukung pengembangan hutan rakyat kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani. 2. Bersama PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan; 3. Menyampaikan laporan tahunan dan / atau apabila sewaktu-waktu diperlukan atas pelaksanaan kerjasama pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan kepada PIHAK KESATU.
d. PIHAK KEEMPAT berkewajiban untuk : 1. Memberikan saran dan pendapat serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani;
2. Bersama PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan; 3. Menyampaikan laporan tahunan dan / atau apabila sewaktu-waktu diperlukan atas pelaksanaan kerjasama pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA. e. PIHAK KELIMA berkewajiban untuk : 1. Memberikan fasilitasi sarana prasarana, pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama masyarakat pemilik hutan rakyat; 2. Membentuk Penyuluh Swasta untuk mendampingi kelompok tani dalam pembangunan hutan rakyat kemitraan; 3. Menyusun dan membuat perjanjian kerjasama dengan kelompok tani hutan rakyat / unit manajemen hutan rakyat sesuai dengan skema kemitraan yang disepakati oleh kedua belah pihak; 4. Bersama PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan; 5. Menyampaikan laporan tahunan dan / atau apabila sewaktu-waktu diperlukan atas pelaksanaan kerjasama pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan kepada PIHAK KEEMPAT. BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 4 Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5 Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan peran dan tanggungjawab masing-masing. BAB VI FORCE MAJEUR Pasal 6 (1)
Apabila terjadi peristiwa-peristiwa diluar dugaan atau diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya yang merupakan Force Majeure, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat dan terhalangnya Pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya, maka Pihak yang mengalami Force Majeure diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa itu untuk mendapatkan pertimbangan Pihak lain.
(2)
Peristiwa-peristiwa yang dianggap force majeure dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan dan bencana alam yang dinyatakan oleh Instansi yang berwenang.
(3)
Apabila terjadi force majeure, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama ini, selama belum tercapai kesepakatan mengenai Perjanjian Kerjasama yang baru tersebut maka ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku. BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 7
(1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. BAB VIII PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA Pasal 8 Perjanjian Kerjasama ini berakhir karena : a. kesepakatan PARA PIHAK; b. tujuan kesepakatan telah tercapai; c. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar perjanjian; d. muncul ketentuan perundang-undangan baru yang mengakibatkan kesepakatan ini tidak bisa dilaksanakan; e. obyek kesepakatan ini hilang; f. jangka waktu kesepakatan yang telah ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; g. terdapat perubahan substansi yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama tidak dapat dilaksanakan; h. dibuat kesepakatan yang baru untuk menggantikan kesepakatan yang lama.
Lampiran 4. Dokumen MoU Kerjasama Kemitraan Hutan Rakyat antara Set. Badan P2SDMK, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Temanggung, Bapeluh Temanggung, Set. Bakorluh Jawa Tengah, Dinhut Jawa Tengah dan PT. Albasia Bhumiphala Persada Tahun 2014 PERJANJIAN KERJASAMA SEKRETARIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TEMANGGUNG KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN TEMANGGUNG DIREKTUR PT. ALBASIA BHUMIPHALA PERSADA NOMOR NOMOR NOMOR NOMOR NOMOR NOMOR
: : : : : :
PKS.1/SET-1/2014 522.313/1028.2 522.313/0326 b 5221/247/2014 522.1/161/III/2014 0015/ABP-SDH/PKS/III/2014 TENTANG
PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT POLA KEMITRAAN ANTARA INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU DENGAN KELOMPOK TANI Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.
Dr. Ir. AMIR WARDHANA, : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan M.For,Sc Sumber Daya Manusia Kehutanan Kementerian Kehutanan RI berkedudukan di Jakarta, Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Senayan, berdasarkan Surat Penugasan Nomor : PT.14/IXSet/2012 tanggal 19 Maret 2012 untuk Menandatangani dan Melaksanakan Perjanjian Kerjasama, bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Kementerian Kehutanan RI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2.
Ir. BOWO SURYOKO, MM
: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Menteri Supeno I Nomor 2, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522/21 Tanggal 30 April 2012 Tentang Penunjukan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah Untuk Menandatangani dan Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengembangan Hutan Rakyat Pola Kemitraan Antara Industri Pengolahan Kayu dengan Kelompok Tani, bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
3.
Ir. SUGENG RIYANTO, MSc
: Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Ungaran, Komplek Perkantoran Taru Budaya Jalan Gatot Subroto Nomor 1, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522/21 Tanggal 30 April 2012 Tentang Penunjukan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah Untuk Menandatangani dan Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengembangan Hutan Rakyat Pola Kemitraan Antara Industri Pengolahan Kayu dengan Kelompok Tani, bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.
4.
Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, : Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan MM Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Suyoto Nomor 7, berdasarkan Surat Penunjukan Bupati Temanggung Nomor 522/265 Tanggal 28 Maret 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Dan Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan Antara Industri Dengan Kelompok Tani Melalui Bimbingan Teknis Dan Penyuluhan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.
5.
Ir. MA. AGUS PRASODJO
: Kepala
Badan
Pelaksana
Penyuluhan
Kabupaten
Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Suyoto Nomor 7, berdasarkan Surat Penunjukan Bupati Temanggung Nomor 522/265 Tanggal 28 Maret 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Dan Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan Antara Industri Dengan Kelompok Tani Melalui Bimbingan Teknis Dan Penyuluhan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA. 6.
TANTY WIDYASTUTI, BA
:
Direktur PT. Albasia Bhumiphala Persada, berkedudukan di Temanggung, Jalan Raya Kedu Km 3, berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2008, bertindak untuk dan atas nama PT. Albasia Bhumiphala Persada, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEENAM.
Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Pengembangan Hutan Rakyat Pola Kemitraan antara Industri Pengolahan Kayu dengan Kelompok Tani, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK melalui pembentukan jejaring kerja dan sinergi kegiatan. (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mendukung terselenggaranya pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan kemitraan antara industri dan kelompok tani. BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 2 (1) Obyek Perjanjian Kerjasama adalah Pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah : a. Koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kegiatan PARA PIHAK untuk meningkatkan partisipasi kelompok tani dalam kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani; b. Memfasilitasi proses percepatan pembangunan Hutan Rakyat Kemitraan antara industri pengolahan kayu dan kelompok tani; c. Melaksanakan bimbingan teknis dan penyuluhan kehutanan;
d. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi; e. Meningkatkan luasan tutupan lahan dan upaya masyarakat.
peningkatan
pendapatan
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3 (1)
Hak a. PIHAK KESATU berhak untuk : Mendapat laporan dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA. b. PIHAK KEDUA berhak untuk : Mendapat laporan dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA. c.
PIHAK KETIGA berhak untuk : Mendapat laporan dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA.
d. PIHAK KEEMPAT berhak untuk : Mendapat laporan dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEENAM. e. PIHAK KELIMA berhak untuk : Mendapat laporan dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEENAM. f.
PIHAK KEENAM berhak untuk : 1. Mendapatkan saran, pendapat dan arahan dalam pelaksanaan pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA; 2. Mendapatkan pemenuhan bahan baku industri dan fasilitas lainnya dari hasil kegiatan pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan berdasarkan kesepakatan dengan kelompok tani.
(2) Kewajiban a. PIHAK KESATU berkewajiban untuk : 1. Memberikan saran dan arahan dalam penguatan kapasitas kelompok tani dan penyuluh kehutanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani;
2. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan kegiatan dalam pembangunan dan/atau pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan yang berkaitan dengan pola kemitraan antara lain: proses perencanaan lokasi, pelaksanaan pembuatan bibit tanaman, penanaman, pemeliharaan, serta pasca panen sesuai dengan kemampuan dan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Bersama PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan. b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk : 1. Memberikan saran dan pendapat serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani; 2. Memfasilitasi kegiatan aneka usaha kehutanan dalam mendukung pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan serta mendorong pengembangan usaha industri pengolahan kayu hasil hutan rakyat; 3. Bersama PIHAK KESATU, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan; 4. Menyampaikan laporan tahunan dan / atau apabila sewaktu-waktu diperlukan atas pelaksanaan kerjasama pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan kepada PIHAK KESATU. c.
PIHAK KETIGA berkewajiban untuk : 1. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan dalam rangka mendukung pengembangan hutan rakyat kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani. 2. Bersama PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan; 3. Menyampaikan laporan tahunan dan / atau apabila sewaktu-waktu diperlukan atas pelaksanaan kerjasama pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan kepada PIHAK KESATU.
d. PIHAK KEEMPAT berkewajiban untuk : 1. Memberikan saran dan pendapat serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani; 2. Bersama PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KELIMA melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan; 3. Menyampaikan laporan tahunan dan / atau apabila sewaktu-waktu diperlukan atas pelaksanaan kerjasama pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA. e. PIHAK KELIMA berkewajiban untuk : 1. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan dalam rangka mendukung pengembangan hutan rakyat kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani;
2. Bersama PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan; 3. Menyampaikan laporan tahunan dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan atas pelaksanaan kerjasama pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA. f.
PIHAK KEENAM berkewajiban untuk : 1. Memberikan fasilitasi sarana prasarana, pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama masyarakat pemilik hutan rakyat; 2. Membentuk Penyuluh Swasta untuk mendampingi kelompok tani dalam pembangunan hutan rakyat kemitraan; 3. Menyusun dan membuat perjanjian kerjasama dengan kelompok tani hutan rakyat / unit manajemen hutan rakyat sesuai dengan skema kemitraan yang disepakati oleh kedua belah pihak; 4. Bersama PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan; 5. Menyampaikan laporan tahunan dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan atas pelaksanaan kerjasama pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan kepada PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA. BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 4
Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5 Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan peran dan tanggungjawab masing-masing.
(1)
BAB VI FORCE MAJEUR Pasal 6 Apabila terjadi peristiwa-peristiwa diluar dugaan atau diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya yang merupakan Force Majeure, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat dan terhalangnya Pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya, maka Pihak yang mengalami Force Majeure diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa itu untuk mendapatkan pertimbangan Pihak lain.
(2) (3)
Peristiwa-peristiwa yang dianggap force majeure dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan dan bencana alam yang dinyatakan oleh Instansi yang berwenang. Apabila terjadi force majeure, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama ini, selama belum tercapai kesepakatan mengenai Perjanjian Kerjasama yang baru tersebut maka ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku. BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 7
(1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. BAB VIII PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA Pasal 8 Perjanjian Kerjasama ini berakhir karena : a. kesepakatan PARA PIHAK; b. tujuan kesepakatan telah tercapai; c. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar perjanjian; d. muncul ketentuan perundang-undangan baru yang mengakibatkan kesepakatan ini tidak bisa dilaksanakan; e. obyek kesepakatan ini hilang; f. jangka waktu kesepakatan yang telah ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; g. terdapat perubahan substansi yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama tidak dapat dilaksanakan; h. dibuat kesepakatan yang baru untuk menggantikan kesepakatan yang lama.
Lampiran 6. Dokumen MoU Kerjasama Kemitraan Hutan Rakyat Set. Badan P2SDMK, Dinhut Prov. Jawa Tengah, Set. Bakorluh Prov. Jawa Tengah, Dishutbun Kab. Batang, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Batang dan PT. Rimba Partikel Indonesia Tahun 2014 PERJANJIAN KERJASAMA SEKRETARIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BATANG KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BATANG DIREKTUR PT. RIMBA PARTIKEL INDONESIA NOMOR NOMOR NOMOR NOMOR NOMOR NOMOR
: : : : : :
019.5/251.5 522.313/1027.2 522.313/0326 a PKS. 3/SET-1/2014 522/196.1/2014 036/LK/RPI/IX/2014
TENTANG PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT POLA KEMITRAAN ANTARA INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU DENGAN KELOMPOK TANI Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.
Dr. Ir. AMIR WARDHANA, M.For,Sc
:
Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Kementerian Kehutanan RI berkedudukan di Jakarta, Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Senayan, berdasarkan Surat Penugasan Nomor : PT.14/IXSet/2012 tanggal 19 Maret 2012 untuk Menandatangani dan Melaksanakan Perjanjian Kerjasama, bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Kementerian Kehutanan RI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2.
Ir. BOWO SURYOKO, MM
: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Menteri Supeno I Nomor 2, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522/21 Tanggal 30 April 2012 Tentang Penunjukan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah Untuk Menandatangani dan Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengembangan Hutan Rakyat Pola Kemitraan Antara Industri Pengolahan Kayu dengan Kelompok Tani, bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
3.
Ir. SUGENG RIYANTO, MSc
: Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Ungaran, Komplek Perkantoran Taru Budaya Jalan Gatot Subroto Nomor 1, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522/21 Tanggal 30 April 2012 Tentang Penunjukan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah Untuk Menandatangani dan Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengembangan Hutan Rakyat Pola Kemitraan Antara Industri Pengolahan Kayu dengan Kelompok Tani, bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.
4.
Ir. WONDI RUKI TRINANTO
: Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Batang, berkedudukan di Batang, Jalan DR. Sutomo Nomor 18, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.
5.
Drs. MURDIYONO, MM
: Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang, berkedudukan di Batang, Jalan Tentara Pelajar Nomor 2, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA.
6.
AGUS DJUNARKO
: Direktur PT. Rimba Partikel Indonesia, berkedudukan di Kendal, Ds. Mororejo Kec. Kaliwungu, bertindak untuk dan atas nama PT. Rimba Partikel Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEENAM.
Berdasarkan : 1.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Pengembangan Hutan Rakyat Pola Kemitraan antara Industri Pengolahan Kayu dengan Kelompok Tani, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK melalui pembentukan jejaring kerja dan sinergi kegiatan. (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mendukung terselenggaranya pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan kemitraan antara industri dan kelompok tani. BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 2 (1) Obyek Perjanjian Kerjasama adalah Pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah : a. Koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kegiatan PARA PIHAK untuk meningkatkan partisipasi kelompok tani dalam kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani; b. Memfasilitasi proses percepatan pembangunan Hutan Rakyat Kemitraan antara industri pengolahan kayu dan kelompok tani; c. Melaksanakan bimbingan teknis dan penyuluhan kehutanan; d. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi; e. Meningkatkan luasan tutupan lahan dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3 (1)
Hak a. PIHAK KESATU berhak untuk : Mendapat laporan dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA. b. PIHAK KEDUA berhak untuk : Mendapat laporan dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA.
c.
PIHAK KETIGA berhak untuk : Mendapat laporan dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA.
d. PIHAK KEEMPAT berhak untuk : Mendapat laporan dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEENAM. e. PIHAK KELIMA berhak untuk : Mendapat laporan dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEENAM. f.
PIHAK KEENAM berhak untuk : 1. Mendapatkan saran, pendapat dan arahan dalam pelaksanaan pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA; 2. Mendapatkan pemenuhan bahan baku industri dan fasilitas lainnya dari hasil kegiatan pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan berdasarkan kesepakatan dengan kelompok tani.
(2) Kewajiban a. PIHAK KESATU berkewajiban untuk : 1. Memberikan saran dan arahan dalam penguatan kapasitas kelompok tani dan penyuluh kehutanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani; 2. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan kegiatan dalam pembangunan dan/atau pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan yang berkaitan dengan pola kemitraan antara lain: proses perencanaan lokasi, pelaksanaan pembuatan bibit tanaman, penanaman, pemeliharaan, serta pasca panen sesuai dengan kemampuan dan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Bersama PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan. b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk : 1. Memberikan saran dan pendapat serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani; 2. Memfasilitasi kegiatan aneka usaha kehutanan dalam mendukung pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan serta mendorong pengembangan usaha industri pengolahan kayu hasil hutan rakyat; 3. Bersama PIHAK KESATU, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan;
4. Menyampaikan laporan tahunan dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan atas pelaksanaan kerjasama pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan kepada PIHAK KESATU. c.
PIHAK KETIGA berkewajiban untuk : 1. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan dalam rangka mendukung pengembangan hutan rakyat kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani. 2. Bersama PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan; 3. Menyampaikan laporan tahunan dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan atas pelaksanaan kerjasama pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan kepada PIHAK KESATU.
d. PIHAK KEEMPAT berkewajiban untuk : 1. Memberikan saran dan pendapat serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani; 2. Bersama PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KELIMA melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan; 3. Menyampaikan laporan tahunan dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan atas pelaksanaan kerjasama pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA. e. PIHAK KELIMA berkewajiban untuk : 1. Memberikan saran dan pendapat serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani; 2. Bersama PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan; 3. Menyampaikan laporan tahunan dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan atas pelaksanaan kerjasama pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA. f.
PIHAK KEENAM berkewajiban untuk : 1. Memberikan fasilitasi sarana prasarana, pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama masyarakat pemilik hutan rakyat; 2. Membentuk Penyuluh Swasta untuk mendampingi kelompok tani dalam pembangunan hutan rakyat kemitraan; 3. Menyusun dan membuat perjanjian kerjasama dengan kelompok tani hutan rakyat / unit manajemen hutan rakyat sesuai dengan skema kemitraan yang disepakati oleh kedua belah pihak; 4. Bersama PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan;
5.
Menyampaikan laporan tahunan dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan atas pelaksanaan kerjasama pengembangan Hutan Rakyat Kemitraan kepada PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA.
BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 4 Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5 Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan peran dan tanggungjawab masing-masing. BAB VI FORCE MAJEUR Pasal 6 (1)
(2) (3)
Apabila terjadi peristiwa-peristiwa diluar dugaan atau diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya yang merupakan Force Majeure, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat dan terhalangnya Pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya, maka Pihak yang mengalami Force Majeure diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa itu untuk mendapatkan pertimbangan Pihak lain. Peristiwa-peristiwa yang dianggap force majeure dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan dan bencana alam yang dinyatakan oleh Instansi yang berwenang. Apabila terjadi force majeure, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama ini, selama belum tercapai kesepakatan mengenai Perjanjian Kerjasama yang baru tersebut maka ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku.
BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 7 (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. BAB VIII PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA Pasal 8 Perjanjian Kerjasama ini berakhir karena : a. kesepakatan PARA PIHAK; b. tujuan kesepakatan telah tercapai; c. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar perjanjian; d. muncul ketentuan perundang-undangan baru yang mengakibatkan kesepakatan ini tidak bisa dilaksanakan; e. obyek kesepakatan ini hilang; f. jangka waktu kesepakatan yang telah ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; g. terdapat perubahan substansi yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama tidak dapat dilaksanakan; h. dibuat kesepakatan yang baru untuk menggantikan kesepakatan yang lama.
Lampiran 6. Kerjasama Kemitraan antara Perusahaan dengan Kelompok Tani Tahun 2010-2013 NO
PELAKU USAHA
1
PT. Albasia Bumiphala Persada
2
PT. Sekawan Sumber Sejahtera
3
PT. Makmur Alam Lestari
4
UD Abioso
5
PT. Indotama Omicon Kahar
6
PT. Jawa Furni Lestari
7
CV Putera Mandiri
8
CV Putera Mandiri
9
CV. Cipta Wijaya Mandiri
10
PT. Makmur Alam Sentosa
11
PT. Sejahtera Usaha Bersama
12
PT. Sejahtera Usaha Bersama
13
PT. Sejahtera Usaha Bersama
PELAKU UTAMA
PENYULUH PENDAMPING
Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Wonosobo di Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo Kelompok Tani Hutan Manggala Tani di Desa Gunung Gempol Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Koperasi Graha Mandiri Sentosa di Jl. Bawang-Tersono Km.0,5 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang
Suparman,SP, MP. NIP. 197004131998031000
KTHR Asosiasi Tunas Sari Mulyo di Desa Ngargosari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Purwo Lestari di Desa Tlogo Sono Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Gapoktanhut Jati Mustika Hutan Rakyat Blora di Desa Plantungan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Kelompok Tani Hutan Rakyat Mulya Tani di Desa Karangmulya, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal Kelompok Tani Hutan Rakyat Sumber Tani di Desa Penakir Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang Kelompok Tani Hutan Wana Lestari di Desa Wonosekar, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak
Djoko Sunarto,S.TP NIP. 196911151998031007
Koperasi Umbul Lestari di Watu Agung RT 2 RW 1 Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang Kelompok Tani Lestari di Desa Bleberan, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto Kelompok Tani Ngudi Utomo di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar Kelompok Tani Tani Makmur di Desa Purwodadi, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang
FX. Waliyanto, STP NIP. 196210141994021000
Sunarto, S.TP NIP. 196110071989011000 Siswo, S.P. NIP. 196905171998031000
Dwi Rusmini, S.Hut NIP. 198306062011012008 Partin NIP. 197006091998031000 Slamet Kismanto NIP. 195811241986031000 Budiyanto, SP NIP. 196305031994021000 Budi Sulistiawan, SP NIP. 19821016 2006041007
Eko Ermawanto, SP NIP. 196312221997031000 Hadi Sugito, SP NIP. 196808091998031000 Sukirno, SP NIP. 195801131989021000
NO
PELAKU USAHA
PELAKU UTAMA
PENYULUH PENDAMPING
14
PT. Sejahtera Usaha Bersama
Kelompok Tani Sumber Makmur di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang
M. Sunarjo NIP. 196106151989031000
15
PT. Sejahtera Usaha Bersama
• KTHR Ngampungan Sejahtera, Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng. • KTHR Sengon Barokah, Desa Pakel, Kecamatan Bareng.
Pekik Eko Darmono, SP NIP.197304081998031000
• KTHR Sengon Mulyo, Desa Karangan, Kecamatan Bareng. • KTHR Maju Jaya, Desa Jenisgelaran, Kecamatan Bareng. 16
PT. Sejahtera Usaha Bersama
17
PT. Sejahtera Usaha Bersama
18
PT. Sejahtera Usaha Bersama
19
PT. Sejahtera Usaha Bersama
20
PT.Wana Cahaya Nugraha
21
PT.Wana Cahaya Nugraha
22
PT. Galaxy Surya Panelindo
23
PT. Dharma Satya Nusantara
24
PT. Semeru Makmur Kayunusa
25
PT. Kutai Timber Indonesia
• Kelompok Tani Sumber Rejeki di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang • Kelompok Tani Sengon Lestari di Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang Kelompok Tani Sumber Makmur di Desa Tlegu Sari, Kecamatan Bangsal Sari Kabupaten Jember Kelompok Tani Ngronggot Jaya di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk
Suyono, SP NIP. 195806071991021000
Kelompok Tani Gerbang Lestari di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Kelompok Tani Wana Lestari di Desa Dadapan Kecamatan Guci Alit Kabupaten Lumajang Kelompok Tani Mulyo rejo di Desa Tunjung Kecamatan Guci Alit Kabupaten Lumajang Kelompok Tani Rimba Mulya di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Kelompok Tani Sumber Makmur di Desa Sumber Jati Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Kelompok Tani Tani Mulya di Desa Tegal Randu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Koperasi Alas Mandiri di Desa Kerto Suko Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo
Suryadi SP NIP. 196012311990121000
Sunarwadi NIP. 195807181981031000 Setyaji NIP. 196301141994031000
Rudi Hartono, SP Agus Setyono, SP Rahmad Abidin, S. Hut Candra Romdiyah Ir. Bonjol Suharsono Suprapto NIP. 196904131998031000
NO
PELAKU USAHA
PELAKU UTAMA
PENYULUH PENDAMPING
26
PT. Sejahtera Usaha Bersama
Kelompok Tani Sumber Rejeki di Desa Sumber Anyar Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi
Wahyono,SP NIP. 196108051989031000
27
PT. Sejahtera Usaha Bersama
Sudarnoto NIP. 195903061990021000
28
PT. Sejahtera Usaha Bersama
29
PT. Sejahtera Usaha Bersama
30
PT. Serayu Makmur Kayuindo
31
PT. Bahana Bumiphala Persada Batang
Kelompok Tani Tani Sejahtera di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Kelompok Tani Wana Mukti di Desa Karang Harjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi Kelompok Tani Sari Pertiwi di Desa Baru Rejo Kecamatan Silir Agung Kabupaten Banyuwangi Kelompok Tani Penghijauan Sri Mulya di Desa Karang Sambung, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon Gapoktan Alas Madani Desa Pasekaran, Kec. Batang, Kab. Batang
32
PT. Bahana Bumiphala Persada Batang
APHR Wana Makmur , Ds. Jati, Kec. Bener, Kab. Purworejo
Lidya Ernawati, S.Hut NIP. 198002122009022003
33
PT. Bahana Bumiphala Persada Batang
APHR Manunggal Rasa Desa Karangrejo, Kecamatan Loano, Kab. Purworejo
Abdul Aziz, STP NIP. 197303051998031009
34
PT. Sejahtera Usaha Bersama Mojokerto
Kelompok Tani Bulu Resik, Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto
Arif Darmawan, SST NIP. 197108051998031010
35
PT. Wana Cahaya Nugraha IV Garahan Jember
Kelompok Tani Suluh Tani, Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
Sartono, SP NIP. 197003071998031008
36
PT. Duta Mas Jember
Kelompok Tani Makmur, Desa Sumberjambe, Kabupaten Jember
Sariadi, SP NIP, 196111091986011004
37
PT. Muroco Jember
FMU Dharmaning Lestari, Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember
Djakiyah NIP. 195802141996012001
38
PT. Wahana Cahaya Nugraha II Lumajang
FMU Wana Asri, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
Edi Faizin, SE NIP. 195512121981031018
Samianto NIP. 195802011992031000 Hadi Irwanto, S.Hut NIP. 197305102006041000 Dede Dharsono NIP. 195901051981031000 Wiwin Yuliari, SP NIP. 196811171998042001
NO
PELAKU USAHA
PELAKU UTAMA
PENYULUH PENDAMPING
39
PT. Dharma Satya Nusantara Lumajang
Kelompok Tani Mulya Asri, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang
Puji Kriswanto, SP NIP. 196110071989011001
40
PT. Galaxy Surya Panelindo Lumajang
Kelompok Tani Rimba Wilis, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang
Dwi Ari Setyo Nugroho, SP (PKSM)
41
PT. Galaxy Surya Panelindo Lumajang
Kelompok Tani Wonoanyar, Desa Seloanyar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang
Abdul Rochman, S.Hut (PKSM)
42
PT. Mustika Buana Sejahtera
Kelompok Tani Wana Tani, Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang
Ahmad Esa Faimus (PKSM)
43
CV. Rimba Raya
Kelompok Tani Sri Wedari, Desa Tongas Kulon, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo
Utomo NIP. 196810151998031006
44
PT. Sejahtera Usaha Bersama Banyuwangi
Kelompok Tani Penghijauan Subur Makmur, Desa Macan Putih, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi
Djuwahir NIP.195811101986011002
45
PT. Sejahtera Usaha Bersama Banyuwangi
Kelompok Tani Penghijauan Durian, Desa Sumberagung, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi
Totok Susiyono NIP, 195806061989031005
46
PT. Sejahtera Usaha Bersama Banyuwangi
Kelompok Tani Penghijauan Bumi Makmur, Desa Sumberagung, Kecamatan Pasanggrahan, Kabupaten Banyuwangi
Fakhruddin, S.Hut NIP. 197405082000031003
Lampiran 7. Daftar Kelompok Tani Hutan, Perusahaan dan Penyuluh Pendamping Kerjasama Kemitraan Tahun 2014 NO.
NAMA/NIP
1.
Turut, S.TP 19661213 199803 1 002
KELOMPOK TANI
Gapoktan Sumber Rejeki di Desa
PERUSAHAAN MITRA UD. Abioso
Kaligentong, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali
2.
Mardiman, S.TP 19590118 198902 1 001
Gapoktan Rukun Tani di Desa
UD. Abioso
Gladagsari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali
3.
Maryanto, SP 19610110 198903 1 012
APHR Rimba Merabu di Desa
UD. Abioso
Kembangkuning, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali
4.
Kukuh Subiyanto, SP 19720220199803 1 002
APHR Ngudi Utomo di Desa
UD. Abioso
Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali
5.
6.
Muh. Nurdin Hamzah S.ST 19770905 200501 1 005
APHR Wonoboyo di DesaWonoboyo,
Andjar Siswono, S.Hut 19810511200903 1 006
KTHR Wonosemon di Wonosemon,
Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten
PT. Albasia Bhumiphala Persada
Temanggung Kecamatan Reban, Kabupaten
PT. Rimba Partikel Indonesia
Batang
7.
Pungkas Priyanto, S.ST 19701028 199903 1 003
Kelompok Tani Wonokamulyan di Wonokamulyan, Kecamatan Blado,
PT. Rimba Partikel Indonesia
Kabupaten Batang
8.
Rokhmat 1956802 198102 1 005
Gapoktan Slukatan di Desa Slukatan,Kecamatan Mojotengah,
PT. Phoenix Agung Pratama
Kabupaten Wonosobo
9.
Purniati, A.Md 19820327 201001 2 017
Gapoktan Kembar Jaya di Desa Mojosari Kecamatan Mojotengah,
PT. Phoenix Agung Pratama
Kabupaten Wonosobo
10.
Inneke Widyastuti, SP 19820707 200501 2 010
APHR Candiroto I di Desa Plosogaden, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung
T. Albasia Bhumiphala Persada
BENGKULU Rejang Lebong
JAMBI
Bintan
KEPULAUAN RIAU
RIAU
Desa Tanjung Beringin Kec. Curup Utara
Ds. Pandan Sejahtera, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi
24. KUP Jaya Sentosa
25. Paksi Jaya
Ds. Senamat Ulu, Kec. Bathin III Ulu, Kab. Bungo, Jambi
23. KUP Bungo Ulu Simpang Duo
Desa Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan
Ds. Tj. Beludu, Kec. Kelayang
22. Mandiri
Ds. Beringin Jaya, Kec. Singingi Hilir
21. Maju Tani
Jorong Piruko Utara Nagari Sitiung
20. Mekar Jaya
19. Sumber Rezeki
Jorong IV Suraboyo Kec. Lubuk Basung
18. Usaha Bersama
Dharmasraya
Jorong Padang Mardani Nagari Mangopoh Kec. Lubuk Basung
17. Indosar
Jorong Apar Nagari Sungan Naniang Kec. Bukit Barisan
14. KWT Lereng Saiyo
Agam
Jorong Bawah Nagari Situjuah Lading Laweh Kec. Situjuah Limo Nagari
13. Tuah Sakato Nagari Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti Orong Sijangek Nagari Simpuruik Kec. Sungai Tarab
Jorong Siamang Bunyi Nagari Kubang Kec. Guguak
12. Mandiri
15. Agribisnis 16. Mardhatillah
Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Baling Kec. Harau
11. KWT Usaha Subur
Solok Tanah Datar
Jorong Tigo Alur Nagari Batu Baling Kec. Harau
10. KWT Tunas Harapan
Limapuluh Kota
Kampong Gantiang Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kec. Bayang Pesisir Selatan
Jorong Datar Nagari Tabek Patah Kec. Salimpaung, Kab. Tanah Datar
Jorong Lakuang Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh Kab. Lima Puluh Kota
Jorong IX Penyenggerahan Nagari PD Mentinggi Kecamatan Rao Kab. Pasaman
Desa Panduhapen Kec. Kerajaan Kab. Fak-fak Barat
Desa Nabongal Kec. Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara
9.
KWT Jeruk Manis
Kelompok Tani Sinar Pagi Sejahtera Kelompok Tani Sutera Alam
7.
8.
Kelompok Tani Maju Bersama
6.
KUP Labo Olih
Kampung Penosan Sepakat, Kecamatan Blangjerango,
Gampong Beuah Kemukiman Beuah, Kec. Delima
Menasah Gampong Suka Damai Kemukiman Saree, Kec. Lembah Seulawah
ALAMAT
Pesisir Selatan
SUMBAR
KUP Halim Lestari
KTH Leuser Mentalu
5.
3.
Gayo Lues
Buket Kurma
Puloek Rayeuk
NAMA KUP/ KELOMPOK
4.
2.
Pidie
SUMUT
1.
NAD Aceh Besar
PROVINSI / KABUPATEN
Lampiran 8. Daftar Kelompok Usaha Produktif (KUP) Tahun 2014
Ahmad Subarnas
Zainuddin Ruse
Zulbani
Meri Yenti., S.Hut., M.Si
Meri Yenti., S.Hut., M.Si
Ridha Saufani,A.Md Sunardi
Hari Kurniawan, S.Hut
Purwidiati Nivina R., A.Md
H. Yon Efri
Mimitra Delita Putri,S.Hut
Mimitra Delita Putri,S.Hut
Muhammad Abdi, S.Pt
Sunardi
Irwan
Agustina, A.Md
Fridolin Hutabarat, S.Hut
Janaluddin
Slamet Indarjo, S.Hut
Syahrul, SP
Muharni, S.Hut
NAMA PENYULUH PENDAMPING
Lebah Madu
Kerajinan anyaman rotan
Pembibitan surian
Maryono
Muhammad Raffi, S.Hut
Marizal, S.ST
Budidaya Inokulasi Gaharu Kasman Henri
Kerajinan Bambu
Pembibitan Gaharu
Budidaya Jamur Tiram
Budidaya Jamur Tiram
Budidaya Jamur Tiram
Budidaya Jamur Tiram Budidaya Jamur Tiram
Budidaya Aren
Budidaya Aren
Budidaya Jamur Tiram
Budidaya Jamur Tiram
Budidaya Jamur Tiram
Budidaya jamur tiram
Sutera Alam
Budidaya Aren
Budidaya Gaharu
Budidaya Lebah Madu
Budidaya Gaharu
Budidaya Anggrek
Persemaian
Persemaian
KEGIATAN
TAHUN
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014 2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
FASILITASI
27. Barokah
28. Gaharu Harapan III
Bangka Tengah
30. Sido Muncul
31. Sinar Harapan II
32. Marga Mukti
33. KTH Betung Jaya
34. KTH Hijau Sejatera
35. Sri Rejeki
36. Nyalindung
37. Mekar Indah
38. Tirta Lingga
39. Saayana
40. Rimba Lestari
41. Mekar Sarumpi
Lampung Utara
Tanggamus
Lampung Selatan
Lampung Selatan
Lampung Selatan
Tanggamus
BANTEN Lebak
Pandeglang
JAWA BARAT Ciamis
Sukabumi
Bogor
Majalengka
42. Bangun Karyo
43. Tani Lestari III
44. Bakau Mulyo 2
45. Sumber makmur
46. Rukun Sejahtera
Rembang
Pati
Pemalang
Magelang
Kebumen
JAWA TENGAH
29. Sido Makmur
Lampung Selatan
LAMPUNG
26. Jamur Mulia
BANGKA BELITUNG Bangka Tengah
NAMA KUP/ KELOMPOK
SUMATERA SELATAN OKU
PROVINSI / KABUPATEN
Blok Aglik Desa Lembu Purwo Kec Mirit
Desa kaliurang kec srumbung
Desa Pesantren, Kec. Ulujami
Desa Medani, Kec. Cluwak
Desa Watupecah, Kec. Kragan
Dusun Mulyasari blok salasa RT 02/01 Desa Payung Kec Rajagaluh
Ds. Karacak, Kec. Leuwiliang
Ds. Nyalindung, Kec. Nyalindung
Ds. Sanding Taman, Kec. Panjalu
Desa Kertajaya Kec. Sumur
Ds. Luhur Jaya, Kec. Cipanas
Desa Sedayu, Kec Semaka
Desa Kecapi Kec. Kalianda
Desa Karang Jaya Kec. Merbau Mataram
Desa Marga Jaya Kec. Serasih
Pekon Karang Agung Kec Semaka
Margorejo, Kec Kotabumi Utara
Desa Purwodadi, Kec Tanjung Sari, Lampung Selatan
Desa Lubuk Pabrik, Kec. Lubuk Tengah
Desa Bruas, Kec Simpang Katis
Desa Batu Winagun Kec. Lubuk Raja
ALAMAT
Tanaman untuk KSDA HE seperti kembang sepatu, ketapang dan nyamplung
Tanaman kehutanan, buahbuahan dan pakan ternak
HR dan empon-empon
Pengolahan HHBK
Pengembangan Usaha Albazia, Cengkeh, dan Pala
Budidaya Ulat Sutera
AUK Jamur Kayu
Budidaya Anggrek
Agroforestry
Home Industry HHBK
Budidaya Lebah Madu
Budidaya Lebah Madu
Budidaya Lebah Madu
Pembibitan sengon
Jamur Tiram
Lebah Madu
Pembuatan teh gaharu
Pembibitan tanaman hutan
Budidaya Jamur Tiram
KEGIATAN
Yamto
Yoyok Setyabudi
Supriyanto
Gunawan
A.
Sumanto, SP
Sirod Somantri, SP
Demus Silaen
Entis Sutisna
Amin Budiman, SP
Firmanto, S.Hut, M.Si
Sudir
Riyanto, S.Hut
Syamsi
Fahmi Dimiati, S.Hut
Mulyana, SP
Supriadi
Sulastri, SP
Ervansyah
Nirwanto
Ahmad sumarwan
Kasduan., S.Hut
NAMA PENYULUH PENDAMPING
TAHUN
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
FASILITASI
47. Redi Mulyo
48. Merapi Asri
49. Rekso Bantolo
50. KWT Sedyo Rukun
51. Tuk Mudal
52. KWT Usaha Makmur
53. Petak 136
54. Sarimulyo
55. Margo mulyo
56. Wahyu Mulya
57. SARI ASIH
Magelang
Magelang
DIY Sleman
Kulon progo
Bantul
Gunung Kidul
JAWA TIMUR Pacitan
Lumajang
Ponorogo
Lamongan
NAMA KUP/ KELOMPOK
Kebumen
PROVINSI / KABUPATEN
Desa Kuripan kec Babat
Rt 03 rw 1 ds krajan desa Ngrayun Kec. Ngrayun
Desa Burno Kec. Senduro
Ds. Wawaran Desa Sidomulyo Kec. Kebon aguung
Desa Karang Duwet, Kec Paliyan
Dusun blabak, desa triwidadi, kec pajangan
Dusun tuk mudal, desa sidoharjo, kec samigaluh
Dusun Jaligampeng, desa gayamharjo
Desa Madukoro, Kec. Kajoran
Desa Ngargomulyo, Kec Dukun
Blok Sabrang Desa Krakal Kec Aliyan
ALAMAT
Siti Rohimah, A.Md
Mawardi
Murni
Marjana
Rima
Prakasita Nastiti, S.Hut
Sutarman
NAMA PENYULUH PENDAMPING
Pengembangan Tanaman Imam wijayanto dibawah tegakan hutan (Jahe)
Aneka usaha home industri (keripik singkong, talas)
Pembangkit listrik energi Nurhayati, SP alternatif, industri kecil, kerajinan home indutri, Hutan rakyat
Usaha madu, prod 250-300 lt Sri wahyuni karyawati / panen
Budidaya lebah madu
Budidaya garut di bawah tegakan dan pengolahannya
Meubelair
Budidaya garut di bawah tegakan dan pengolahannya
Jati, sengon,gmelina, kaliandra, durian, rumput teras, empon2 (jahe)
KEGIATAN
TAHUN
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
FASILITASI 2014
60. MDK Pangpang Lestari
61. Lumbung Indah
62. Lebah Madu
63. Dongo Baru (Blok Sakan)
64. Madu Lestari
Banyuwangi
BALI Karang Asem
Tabanan
NTB Lombok Timur
Bima
Manggarai
69. Panahan Permai
70. Madu Alam
71. Tunas Mekar
72. Tiram 19
73. Rukun Jaya
74. Mahwoowoondo
75. Totofozen
KALTENG Katingan
Palangkaraya
KALSEL Tanah Laut
Banjar Baru
Tanah Laut
SULUT Tomohon
Tomohon
KT. Sejahtera Bersama KT Sejauh Bersatu
68. KUP Silva Jaya
67.
66.
KALTIM Kutai Kertanegara
Sintang
Sanggau
KALBAR*
65. Melati
59. KWT Az Zahra
Situbondo
NTT
58. PERENG ASRI
NAMA KUP/ KELOMPOK
Lamongan
PROVINSI / KABUPATEN
Kel. Taratara Satu, Kec. Tomohon Barat
Desa Tanjung, Kec. Bajuin
Kota Banjarbaru Kec. Banjarbaru Selatan
Desa Sumber Mulia, Kec. Pelaihari
Kel. Banturung Kec. Bukit Batu
Nina Indriana., S.Hut
Marlena., S.Hut
Akbar Abdillah, A.Md
Ivonne BR Panggabean, S.Hut
Deni Gatot, A.Md
Chandra Irawan, S.Hut Misran
VitalisRa, SP
Aren dan kayu-kayuan
Aren dan kayu-kayuan
Jafray W.P Moningka
Pembibitan karet dan mahoni Ade Suharmana
Jamur Tiram
Lebah madu
Budidaya Lebah Madu
persemaian bibit tanaman kehutanan endemik Kalimantan
Silvofishery
Pembibitan Pembangunan Kebun Entres Karet
Desa Batu Panahan Kec. Marikit
Dewi Rina Destini, S.Hut
Bettyningsih Linggartanti, S.Hut
Joko Mulyo Ichtiarso, S.Hut
Kemiri dan pengemasan madu Lahu Achiaruddin Effendi alam
Budidaya lebah madu
Budidaya Lebah Madu
Pembibitan kehutanan
Kerajinan dan HHBK
kerajinan
Desa Sejuah Kecamatan Kembayan Jl. Datar Asam, Ds Loa Duri Ilir RT.10 Kec. Loa Janan
NAMA PENYULUH PENDAMPING
Pengembangan Tanaman Imam wijayanto dibawah tegakan hutan (Jahe)
KEGIATAN
Desa Tertung Mau, Kec. Kayan Hilir
Poci Likang Kec. Ruteng
Desa Kawinda Toi, kec. Tambora
Desa Sapit kec. Suela
Desa Wringinputih, Kec. Muncar
Dusun Randuagung – Desa Wonorejo – Kec. Banyuputih
Desa Gendongkulon kec Babat
ALAMAT
TAHUN
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
FASILITASI 2014
83. Cinta lingkungan
84. KTH Jelia Berseri
85. KTH Sari Madu
86. Sipatuo
87. Siamasei
88. Giri wana lestari
89. Uwe magari
90. Buttu Lamoro
91. Sipammase Mase
Sigi
Parigi moutong
Parigi moutong
SULBAR Mamuju
Polewali mandar
SULTRA Konawe selatan
Buton
SULSEL Enrekang
Luwu Timur
MALUKU
82. Rimba lestari
SULTENG Poso
Desa Watang Panua, Kec. Angkona
Desa Karrang, Kec. Cendana
Kel laompo kec batauga
Desa amotowo, kec landono
Tuttula kec tapango
Tadui kec mamuju
Desa Sausu Tambu Kec. Sausu
Desa Dologao Kec. Parigi Selatan
Desa simoro kec gumbasa
Desa Ke’I kec pamona timur
Kec. Batumoito, Kab. Boalemo
Desa Purworejo, Kec. Modayag
81. KUP Aren Lestari
79. KUP Gaharu
Bolaang Mongondow Timur
Desa Buyat, Kec. Kota Bunan
Kelurahan Dulamayo Selatan, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo
78. Moonow 2
Bolaang Mongondow Timur
Desa Pangu Dua, Kec. Ratahan Timur
ALAMAT
80. KUP Gotong Royong
77. Bunga Tani
GORONTALO
76. Sumber Rejeki
Minahasa tenggara
NAMA KUP/ KELOMPOK
Minahasa tenggara
PROVINSI / KABUPATEN Irene Christine Mandang, S.Hut
NAMA PENYULUH PENDAMPING
Moh arwin rasyid
Uniar
Utoyo
Reni afriyani
Markus Pairunan
Badron Mirna duma’ari Daulat simangunsong Adolpina lengke Markus Pairunan
Iwan Mokoginta, S.Hut
Hutan Rakyat, budidaya ikan air tawar dan budidaya tanaman jagung
Kurniaty, S.hut
Pembuatan gula aren, Harny Baba, A.Md pengambilan rotan dan penggembalaan sapi, penanaman areal kosong tidak produktif
Pembibitan jati lokal
Budiday lebah madu
Pembuatan gula aren/ nira
Pembibitan eboni, mahoni
Budidaya lebah madu
Budidaya lebah madu
Budidaya lebah madu dan tanaman kehutanan
Budidaya lebah madu dan tanaman kehutanan
Pembibitan kabon, nangka, nantu, pengembangan pohon aren dan agroforestry
Agroforestry (Mahoni, Jati, Cokelat, Cengkeh, Sereh dan Nanas)
Gaharu
Budidaya aren serta penjualan Rizal Burase, S.Hut gula aren
Pembuatan gula batu, gula aren, AUK, HR Pembuatan alcohol, AUK
KEGIATAN
TAHUN
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
FASILITASI 2014
100 Sohar
* Data belum diterima dari daerah
99
Raja Ampat
Sorong Selatan
Batu Lima
97. KTH Taranoate
Kota Ternate
98
96. KTH Ake Guraci
Kota Ternate
PAPUA BARAT
TAHUN
2014
FASILITASI 2014
Kampung Yanbeser Distrik Waigeo Barat Kampung Baria, Distrik Konda (HL. P.Gam)
Kel. Kulaba Kec. Pulau Ternate
Bode Watem
Yuliati R Tahalele, S.Hut
Pengembangan HHBK (Damar) Fredriks Ariks
Pengembangan Ekowisata
Budidaya Jamur Tiram
2014 2014
2014
2014
2014 Yuliati R Tahalele, S.Hut
Rudi Ambeau, S.Hut
Jeremias Putinela, S.hut
NAMA PENYULUH PENDAMPING
95. Budidaya Jamur Tiram
KEGIATAN
2014 Kel. Marikurubu Kec. Ternate Tengah
Ds. Rumahtiga Kec. Teluk Ambon
Ds. Wakal Kec. Leihitu
ALAMAT
94.
93. Pembibitan Anugrah
MALUKU UTARA*
92. Waisahi
Kota Ambon
NAMA KUP/ KELOMPOK
Maluku Tengah
PROVINSI / KABUPATEN
Lampiran 9. DATA PENYULUH KEHUTANAN BERSERTIFIKAT TAHUN 2014 No
Provinsi
1.
BALI
Kabupaten
Fasilitator
Kab. Tabanan
1
Kab. Buleleng
Jumlah Per Prov.
Total
2
3
3
1
1
1
Jumlah Penyuluh Supervisor Advisor
Kab. Jembrana
2
2
2
Kab. Badung
3
3
3
Kab. Bangli
3
1
4
4
Kab. Karangasem
1
5
6
6
19
19
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
Total 2.
BENGKULU
Kab. Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan
1
Kab. Seluma Kab. Bengkulu Tengah
2
Kab. Bengkulu Utara
4
1
Total 3.
JAWA BARAT Kab. Bandung
3
3
Kab. Cirebon
1
1
Kab. Majalengka
3
2
Kab. Subang Kab. Sukabumi
6
Kab. Bogor
1 3
8
2
2
7
7
1
1
6
6
1
1
5
5
4
2
6
6
2
4
6
6
Kab. Sumedang
3
3
1
7
7
Kab. Cianjur
5
4
3
12
12
Kab. Purwakarta
4
7
1
12
12
Kab. Tasikmalaya
4
12
1
17
17
2
2
2
2
3
3
1
Kab. Karawang
1
Kab. Pangandaran
1
DKI jakarta Total Kab. Aceh Besar Kab. Bener Meriah
1
1
1
1
2
2
1
1
1
99
99
1
1
1
1
2
2
Kab. Aceh Tamiang
1
1
1
Kab. Aceh
1
1
1
Kab. Aceh Utara
3
3
3
3
4
4
1
1
1
Kab. Bireuen
1
Kab. Aceh Tengah Total SUMATERA UTARA
8
Kab. Kuningan
TNG Halimun Salak
5.
2
5 12
Kab. Garut
TNG Gede Pangrango
ACEH
2
1
Kab. Ciamis
4.
2
5 12
Bakorluh PPK Prov. Sumatera Utara BBKSDA Sumatera Utara BBTN Gunung Lauser
1
13
13
1
1
1
2
2
2
3
4
4
No
Provinsi
Kabupaten
Fasilitator
Jumlah Penyuluh Supervisor Advisor 1
1
1
Kab. Lawas Utara
1
1
1
Kab. Serdang Bedagai
3
3
3
1
2
2
1
1
1
4
4
4
1
1
1
3
3
2
2
2
1
2
2
1
Kab. Padang Lawas Kab. Pakpak Bharat Kab. Tapanuli Utara
1
Kab. Toba Samosir
2
BTN Batang Gadis Kab. Langkat
1
Kab. Samosir
2
Total SUMATERA BARAT
2
3
3
2
4
6
6
Kab. Sijunjung
4
4
4
3
3
3
Kab. Pasaman
1
1
2
2
Kab. Padang Pariaman
1
1
2
2
1
1
1
2
3
3
1
1
1
1
1
26
26
1
Kab. Padang Panjang Kab. Damasraya
1
Total BKSDA Sumatera Selatan Kab. Lahat
9
Kab. Muara Enim
4
Kab. Musi Rawas
3
Kab. Ogan Komering Ulu Timur
2
1
1
1
2
11
11
4
4
7
7
4
2
2
Kab. Ogan Komering Ulu
1
1
1
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
1
1
1
Kab. Ogan Komering Ulu Timur
1
1
1
28
28
4
4
1
2
2
1
1
1
3
3
1
1
8
8
1
1
1
1
2
2
1
1
24
24
3
3
5
5
Total LAMPUNG
Kab. Lampung Barat
4
Kab. Lampung Selatan
1
Kab. Lampung Utara Kab. Pesawaran
3
Kab. Pringsewu
1
Kab. Tanggamus
5
Kab. Lampung Tengah
1
2
Kab. Lampung Utara
1
1
Kab. Pringsewu
1
Kab. Pesisir Barat
1
1
Total 9.
JAWA TENGAH
29
1
Kab. Solok
8.
2
29
Kab. Lima Puluh Kota
BTN Siberut
SUMATERA SELATAN
2
BKSDA Prov. Sumbar
Kab. Pasaman Barat
7.
Total
BKPP Kab. Samosir
Kab. Simalungun
6.
Jumlah Per Prov.
Kab. Temanggung
3
Kab. Boyolali
1
3
1
No
Provinsi
Kabupaten Kab. Pekalongan
Fasilitator
Total
2
3
3
2
2
2
Kab. Cilacap
6
6
6
1
5
5
Kab. Purbalingga
4
4
4
4
Kab. Jepara
1
1
1
Kab. Klaten
1
1
1
3
3
1
1
Kab. Banjarnegara
2
Kab. Blora
1
Kab. Grobogan
3
1
6
9
9
Kab. Purworejo
9
9
9
Kab. Wonogiri
8
9
9
Kab.Pati
5
5
5
Kab.Purworejo
3
3
3
Kab.Wonosobo
3
1
7
10
10
Kab. Wonogiri
1
1
1
Kab. Sukoharjo
1
1
1
Kab. Semarang
1
1
1
1
1
1
1
84
84
15
15
Kab. Pemalang
1
Set-bakorluh Prov. Jateng
1
Total 10.
Jumlah Per Prov.
Kab. Batang
Kab.Tegal
1
Jumlah Penyuluh Supervisor Advisor
JAWA TIMUR Kab. Ngawi
1
7
7
Kab. Madiun
3
3
3
Kab. Trenggalek
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
7
7
Kab. Temanggung
1
Kab. Bangkalan
1
Kab. Cilacap
1
Kab. Magelang
1
Kab. Malang
1
5
Kab. Situbondo Kab. Tulungagung
10
1
1 1
1
1
1
11
11
Kab. Trenggalek
1
6
7
7
Kab. Tuban
4
1
5
5
BTN Alas Purwo
1
1
2
2
BTN Baluran
1
1
1
4
4
4
2
3
3
8
8
Kab. Jember Kab. Pasuruan
1
Kab. Lumajang
8
Kab. Nganjuk
4
4
4
Kab. Blitar
5
5
5
Kab. Jombang
1
Kab. Magetan Kab. Mojokerto Kab. Pacitan Kab. Sumenep
6
4
4
10
3 4
14
14
2
1
3
3
7
7
1
1
1 1
No
Provinsi
Kabupaten Kab. Wonosobo
Fasilitator
Jumlah Penyuluh Supervisor Advisor
1
NTB
Total
1
1
Kab. Ponorogo
4
4
4
Kab. Lamongan
4
4
4
2
8
8
5
5
Kab. Banyuwangi
6
Kab. Sampang
5
Total 11.
Jumlah Per Prov.
Kab. Lombok Barat
134
134
2
2
2
Kab. Lombok Tengah
2
9
11
11
Kab. Sumbawa Barat
1
1
2
2
5
5
1
1
4
4
1
1
5
5
Kab. Lombok Timur
4
Kab. Sumbawa
1
Kab. Bima
1
Kab. Kota Bima
1
Kab. Lombok Utara
2
1
3
2
1
Total
31
31
1
1
1
Kab. Sinjai
1
1
1
Kab. Maros
1
1
1
Kab. Gowa
1
1
1
4
4
503
503
12. SUL. SELATAN Kab. Tanatoraja
Total
172
288
43
Lampiran 10. Contoh Sertifikat Kompetensi Penyuluh Kehutanan Tahun 2014
Perpetaan bagi Penyuluh
Pengukuran dan Pemetaan Sederhana denganInformasi GPS Sistem Geografis Bagi
7
8
SVLK bagi Pendamping Lapangan
TOF Verifikasi Legalitas Kayu Bagi Fasilitator/Pendamping Hutan Hak dan REHABILITASI LAHAN DAN
12
14
15
Pembuatan Rancangan Agroforestry
Perencanaan Partisipatif
Pemandu Wisata Alam
Perubahan Iklim dan REDD Bagi Penyuluh Kehutanan Penyusunan Rencana KPHP
Pembibitan Tanaman Hutan
Pendampingan Kelompok Tani Hutan
Teknik Fasilitasi RHL
KSDA HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (PHKA) Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Teknis Kehutanan Bagi KRPH Taman
18
19
20
21
23
24
25
26
Pencegahan Karhut
Penegakan Hukum Polisi Kehutanan Lanjutan Pengendalian Karhut
29
30
31
Penanganan Pasca Karhut
ADMINISTRASI
Assesor Kompetensi
33
f.
34
32
PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN Pengendalian Karhut Tk. Dasar
e
28
27
Nasional
Metodologi Penyuluhan
17
22
PERHUTANAN SOSIAL (PDAS-PS) Komunikasi Penyuluh
16
c.
13
Pengenalan Jenis Rotan
Diklat Pengembangan Kolaborasi di KPH PUHH Bagi Polhut
11
b.
10
9
Operator Perencanaan KPH Bagi Sistem Informasi Geografis Operator PEMANFAATAN HUTAN
Penggunaan GPS dan Aplikasinya
6
5
PERENCANAAN HUTAN
DIKLAT TEKNIS
C.
Aplikasi GPS untuk survey dan pemetaan GIS Berbasis Ponsel
Diklat Kepemimpinan Tk. IV
3
4
Diklat Kepemimpinan Tk. III
2
a.
DIKLAT KEPEMIMPINAN
Diklat Kepemimpinan Tk. II
1
PRA JABATAN
B.
DIKLAT APARATUR
I
Jenis Diklat
A.
No.
6
15
15
15
15
6
15
5
5
15
15
15
15
6
9
7
15
6
15
7
6
6
15
5
97
93
91
Lama Diklat (hr)
20
366
-
-
-
-
-
-
30
-
30
-
60
-
-
-
-
-
-
-
11
234
-
-
-
-
-
-
30
-
30
-
49
-
-
-
-
-
-
-
-
49
60
-
32
-
-
30
-
62
-
-
-
-
-
-
-
-
375
24
22
7
53
-
606
9
128
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
11
3
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
142
6
8
3
17
-
201
Pusdiklat Rl Pr
Lk
35
-
-
30
-
65
-
-
-
-
-
-
-
-
521
30
45
10
85
-
826
Rc
20
362
-
-
-
-
-
-
30
-
30
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
60
35
-
-
30
-
65
-
-
-
-
-
-
-
-
517
30
30
10
70
-
-
807
Jml
-
0
-
-
-
-
-
-
-
30
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30
-
-
-
30
-
-
-
30
90
-
-
-
-
-
150
Rc
-
0
-
-
-
-
-
-
-
30
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
27
-
-
-
26
-
-
-
26
83
-
-
-
-
-
136
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
-
-
-
4
-
-
-
4
7
-
-
-
-
-
14
BDK Bogor Rl Lk Pr
-
0
-
-
-
-
-
-
-
30
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30
-
-
-
30
-
-
-
30
90
-
-
-
-
-
-
150
Jml
Lampiran 11. Daftar Pelaksanaan Diklat Kehutanan Tahun 2014
-
-
0
-
-
-
30
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30
-
60
150
-
-
-
-
0
-
-
-
29
-
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
22
-
-
46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
25
-
48
123
-
-
-
-
-
123
-
0
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
8
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
5
-
12
27
-
-
-
-
-
27
-
0
-
-
-
30
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30
-
60
150
-
-
-
-
-
-
150
BDK Kadipaten Rl Lk Pr Jml -
150
Rc
0
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
30
-
-
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30
60
120
-
-
-
-
-
120
Rc
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
-
-
-
-
18
-
-
-
-
45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
23
53
98
-
-
-
-
-
98
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
12
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
7
22
-
-
-
-
-
22
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
30
-
-
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30
60
120
-
-
-
-
-
-
120
BDK P. Siantar Rl Lk Pr Jml
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
30
60
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30
-
-
-
60
120
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
22
52
-
-
-
-
-
-
-
28
-
23
-
-
-
51
103
-
-
-
-
-
131
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
8
-
-
-
-
-
-
-
2
-
7
-
-
-
9
17
-
-
-
-
-
19
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
30
60
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30
-
-
-
60
120
-
-
-
-
-
-
150
BDK Pekanbaru Rl Lk Pr Jml
150
Rc
-
60
-
31
30
-
-
61
-
-
-
-
-
29
-
30
-
-
-
-
-
59
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
40
220
-
-
-
-
-
-
39
-
30
27
-
-
57
-
-
-
-
-
24
-
21
-
-
-
-
-
45
-
-
-
-
-
-
-
-
32
-
-
-
-
32
173
-
-
-
-
-
173
-
18
-
1
3
-
-
4
-
-
-
-
-
5
-
8
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
8
43
-
-
-
-
-
43
-
57
-
31
30
-
-
61
-
-
-
-
-
29
-
29
-
-
-
-
-
58
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
40
216
-
-
-
-
-
-
216
BDK Samarinda Rl Lk Pr Jml
220
Rc
-
120
30
-
-
-
30
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
20
20
-
60
270
-
-
-
-
-
300
Rc
-
95
28
-
-
-
27
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
15
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
18
14
-
50
215
-
-
-
-
-
245
-
25
2
-
-
-
3
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
15
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
2
6
-
10
55
-
-
-
-
-
55
-
120
30
-
-
-
30
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
20
20
-
60
270
-
-
-
-
-
-
300
BDK Makassar Rl Lk Pr Jml
-
54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
24
-
-
48
24
-
-
-
-
-
-
24
126
-
-
-
-
-
126
Rc
-
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
24
-
-
41
19
-
-
-
-
-
-
19
89
-
-
-
-
-
89
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
7
5
-
-
-
-
-
-
5
37
-
-
-
-
-
37
-
54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
24
-
-
48
24
-
-
-
-
-
-
24
126
-
-
-
-
-
-
126
BDK Kupang Rl Lk Pr Jml
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
30
30
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
30
30
-
-
-
-
-
30
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
30
30
-
-
-
-
-
-
30
BLK Manokwari Rl Lk Pr Jml
30
Rc
20
600
30
31
30
30
30
151
30
30
60
30
60
29
30
30
30
30
30
30
30
329
35
24
24
30
30
143
44
30
40
60
110
50
30
364
1,647
30
45
10
85
-
2,072
Rc
11
397
28
30
27
29
27
141
30
30
60
27
49
24
30
21
18
24
22
15
22
252
32
17
24
30
27
130
37
28
32
49
101
39
23
309
1,289
24
22
7
53
-
1,631
9
196
2
1
3
1
3
10
-
-
-
3
11
5
-
8
12
6
8
15
8
76
3
7
-
-
3
13
7
2
8
11
9
11
7
55
350
6
8
3
17
-
418
Jumlah Rl Pr Lk
Jml
20
593
30
31
30
30
30
151
30
30
60
30
60
29
30
29
30
30
30
30
30
328
35
24
24
30
30
143
44
30
40
60
110
50
30
364
1,639
30
30
10
70
-
2,049
Diklat BASARHUT
Diklat Bagi Calon Assesor Uji Kompetensi Keahlian Kehutanan Diklat Pelayanan PrimaSMK Kediklatan
Diklat LAN ECSCS PREPARATION CLASS Manajemen Barang Milik Negara
Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Teknik Komunikasi dan Presentasi
ToF Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV
ToF Diklat Prajabatan Pola Baru
Teknik Pembuatan Video Dokumentasi dan Animasi DIKLAT FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
Diklat Penjenjangan Fungsional PEH Ahli JenjangKEHUTANAN Madya PENYULUH
Alih Tingkat Penyuluh Kehutanan Tk. Terampil ke Tk.Penyuluh Ahli Penjenjangan Kehutanan Ahli
36
37
39
41
42
43
44
45
a.
46
47
Teknik Budidaya Lebah Madu Pola 50 JPL Pembibitan Teknik
Tehnik Budidaya Cendana bagi Masyarakat Bokashi Pembuatan
Pemanfaatan dan Pengolahan Madu Hutan Pengelolaan Hutan Mangrove
4
6
8
Kader Konservasi
PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN Metode dan Teknik Fasilitasi bagi
Manggala MasyarakatAgni Peduli Api
11
d.
12
13
15
dan Lahan JUMLAH DIKLAT
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Masyarakat Teknik Berbasis Pencegahan Kebakaran Hutan
Dasar-dasar Lingkungan bagi Guru
14
KSDA HAYATI DAN EKOSISTENYA
c.
10
9
7
5
3
Diklat Bagi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Budidaya Merbau
Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
Tingkat DIKLAT Muda NON APARATUR/MASYARAKAT PEMANFAATAN HUTAN
Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Madya Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang
Ahli Jenjang Madya WIDYAISWARA
Alih Tingkat Polhut Terampil ke Polhut Ahli Diklat Penjenjangan Fungsional Polhut
Ahli POLISI KEHUTANAN
2
b.
1
a.
II.
54
53
d.
52
51
c.
50
49
48
b.
D.
40
Jenjang Muda Penyuluh Kehutanan Tk. Pembentukan Terampil Pembentukan Penyuluh Kehutanan Tk.
Bahasa Inggris Bagi Pejabat Struktural
35
38
Jenis Diklat
No.
15
5
8
15
6
15
7
7
15
10
15
6
7
16
15
18
15
18
16
10
15
15
8
6
9
15
6
7
6
6
6
15
Lama Diklat (hr)
826
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0
20
20
40
30
-
30
30
30
60
-
120
30
30
220
-
36
30
-
-
-
40
30
60
120
30
Rc
606
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0
13
15
28
30
-
30
17
25
50
-
92
28
28
178
-
24
23
-
-
-
31
23
41
57
24
6
201
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0
7
5
12
-
-
0
13
5
10
-
28
2
2
42
-
12
7
-
-
-
5
7
19
63
Pusdiklat Rl Pr
Lk
807
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0
20
20
40
30
-
30
30
30
60
-
120
30
30
220
-
36
30
-
-
-
36
30
60
120
30
Jml
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
30
-
0
30
-
-
-
-
30
30
-
-
-
30
30
-
0
60
Rc
164
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
-
-
28
-
0
28
-
-
-
-
30
30
-
-
-
23
23
-
0
53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
-
0
2
-
-
-
-
-
0
-
-
-
7
7
-
0
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BDK Bogor Rl Lk Pr -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
30
-
0
30
-
-
-
-
30
30
-
-
-
30
30
-
0
60
Jml -
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
210
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30
60
-
0
178
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
27
55
-
0
55
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
5
-
0
5
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
210
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30
60
-
0
60
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
BDK Kadipaten Rl Lk Pr Jml -
60
Rc -
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
210
-
30
-
-
30
-
30
30
-
-
-
-
-
-
30
30
-
0
90
Rc
177
-
30
-
-
30
-
19
19
-
-
-
-
-
-
30
30
-
0
79
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
-
-
-
-
-
-
11
11
-
-
-
-
-
-
0
-
0
11
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
210
-
30
-
-
30
-
30
30
-
-
-
-
-
-
30
30
-
0
90
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
BDK P. Siantar Rl Lk Pr Jml
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
360
30
60
-
30
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
60
30
30
210
-
-
-
-
30
30
-
-
-
-
0
-
0
341
30
60
-
30
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
60
30
30
210
-
-
-
-
28
28
-
-
-
-
0
-
0
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0
-
-
-
-
2
2
-
-
-
-
0
-
0
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
360
30
60
-
30
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
60
30
30
210
-
-
-
-
30
30
-
-
-
-
0
-
0
30
BDK Pekanbaru Rl Lk Pr Jml
30
Rc
-
-
-
-
-
280
-
-
30
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30
-
0
60
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
-
-
-
29
-
235
-
-
29
-
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
33
-
0
62
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
-
-
-
16
-
23
-
-
-
-
-
44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
0
1
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
-
-
-
13
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
279
-
-
29
-
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
34
-
0
63
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
-
-
-
29
-
28
BDK Samarinda Rl Lk Pr Jml
31
Rc -
-
-
-
-
390
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
60
90
-
0
90
-
-
-
-
-
0
30
-
-
-
30
-
0
30
-
-
-
30
60
30
Rc
335
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
60
90
-
0
90
-
-
-
-
-
0
30
-
-
-
30
-
0
30
-
-
-
27
49
19
-
-
-
-
-
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
-
-
-
3
11
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
390
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
60
90
-
0
90
-
-
-
-
-
0
30
-
-
-
30
-
0
30
-
-
-
30
60
30
BDK Makassar Rl Lk Pr Jml -
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
24
30
-
-
-
78
-
0
78
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
24
-
-
-
30
Rc
154
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
20
26
-
-
-
65
-
0
65
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
15
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
4
4
-
-
-
13
-
0
13
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
9
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
24
30
-
-
-
78
-
0
78
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
24
-
-
-
30
BDK Kupang Rl Lk Pr Jml
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
30
-
30
30
-
-
-
-
-
30
-
60
-
0
113
-
-
-
-
-
27
-
27
30
-
-
-
-
-
26
-
56
-
0
83
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
3
-
3
-
-
-
-
-
-
4
-
4
-
0
7
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
30
-
30
30
-
-
-
-
-
30
-
60
-
0
90
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
0
0
BLK Manokwari Rl Lk Pr Jml
90
Rc
2,780
30
90
30
30
180
30
30
60
30
24
24
30
30
60
30
210
438
30
30
708
20
20
40
30
60
90
60
30
60
30
180
30
30
340
24
36
30
59
90
61
40
30
60
120
30
Rc
2,303
30
90
29
30
179
27
19
46
30
19
20
26
28
58
26
210
417
30
30
672
13
15
28
30
58
88
47
25
50
23
145
28
28
289
15
24
23
43
63
42
31
23
41
57
24
457
-
-
-
-
-
3
11
14
-
5
4
4
2
2
4
4
25
-
-
39
7
5
12
-
2
2
13
5
10
7
35
2
2
51
9
12
7
16
27
16
5
7
19
63
6
Jumlah Rl Pr
Lk
2,760
30
90
29
30
179
30
30
60
30
24
24
30
30
60
30
214
442
30
30
711
20
20
40
30
60
90
60
30
60
30
180
30
30
340
24
36
30
59
90
58
36
30
60
120
30
Jml
9
8
Jumlah Diklat
BDK Kupang
5,421
330
560
450
430
BDK Makassar
6
BLK Manokwari BDK Samarinda
524
BDK Kadipaten
5
7
390
600
520
1,617
2011
5,190
336
542
413
409
517
387
600
454
1,532
9,366
916
850
725
1,247
1,270
1,233
1,070
985
1,070
9,231
915
826
723
1,227
1,260
1,214
1,058
980
1,028
Realisasi Rencana Realisasi
2010
Rencana
BDK Bogor
Pusat Diklat Kehutanan BDK Pematang Siantar BDK Pekanbaru
UNIT KERJA
4
3
2
1
No.
3,232
282
280
218
360
270
295
319
296
721
3,036
277
280
218
360
270
295
319
296
721
Rencana Realisasi
2012
Lampiran 12. Capaian Realisasi Diklat Tahun 2010-2014 2013
4,846
444
510
348
406
660
460
510
660
848
4,667
435
503
348
406
659
449
508
649
710
Rencana Realisasi
2014
Σ 2010−2013
2780
204
280
120
390
210
180
360
210
826
5,480
204
767
120
596
419
300
1,228
327
1,519
22,865
2,176
2,480
1,861
2,833
2,934
2,558
2,859
2,671
5,082
27,604
2,167
2,918
1,822
2,998
3,125
2,645
3,713
2,706
5,510
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
64 60 60 64 60 308
SMK Pekanbaru
SMK Samarinda
SMK Makassar
SMK Manokwari
Jumlah Penerimaan
2010
SMK Kadipaten
Nama SMK Kehutanan
311
60
63
60
64
64
2011
323
66
64
64
64
65
2012
461
78
96
96
95
96
2013
474
80
98
94
100
102
2014
Realisasi Capaian (Siswa)
1877
344
385
374
383
391
Σ 2010−2013
Lampiran 13. Capaian Realisasi Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Tahun 2010-2014
Lampiran14
Penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
15000
1440
pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang
Pendidikan menengah kehutanan sebanyak 1.440 orang orang
orang
orang
kelompok
500 1500
kerjasama
Satuan
50
Target 20102014
sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 1.500 orang
Meningkatnya Terbentuknya 50 kerjasama kapasitas pelaku kemitraan melalui peningkatan utama dan pelaku peran serta pelaku utama dan usaha serta pelaku usaha dalam kualitas aparatur pemberdayaan masyarakat Kemenhut dan SDM Kehutanan Terbentuknya 500 kelompok Lainnya. masyarakat produktif mandiri
Outcome/ Output
308
5,190
-
81
18
2010 2
311
9,231
189
105
2011
323
3,036
307
129
10
2012
461
4,667
560
137
16
2013
Progres/Kumulatif Capaian
1,403
22,124
1,056
452
46
∑ 20102013
Progres Capaian Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014 sampai dengan Triwulan II Semester I Tahun 2014 2014
288
3,000
500
100
10
288
669
110
10
5
Keterangan
470 -SMK Kehutanan Kadipaten 102 Siswa - SMK Kehutanan Samarinda 96 Siswa - SMK Kehutanan Manokwari 80 Siswa - SMK Kehutanan Pekanbaru 96 Siswa - SMK Kehutanan Makassar 96 Siswa
773 - BDK Samarinda 187 Orang - BDK Pematang Siantar 60 Orang - BDK Kupang 48 Orang - BDK Pekanbaru 120 Orang - BDK Bogor 60 Orang - Pusdiklat 208 Orang '- BDK Makassar 50 Orang
145 Sertifikasi Penyuluh Kehutanan telah diselenggarakan dan diikuti oleh 165 peserta Penyuluh Kehutanan di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Jawa Barat sedangkan jumlah Penyuluh Kehutanan yang lulus dan berkompeten sebanyak 101 Orang : - Sumatera Utara (29 Orang) - Aceh (13 Orang) - Sumatera Selatan (28 Orang) - Bengkulu (12 Orang) - Lampung (22 Orang) - Jawa Barat (39 orang) - Jawa Timur (2 Orang)
20
9 Telah tercapai 9 MoU kemitraan yang terdiri dari: - Kab. Boyolali (4 MoU) - Kab. Temanggung (1 MoU) - Kab. Batang (2 MoU) - Kab. Wonosobo (2 MoU)
Target Realisasi Target Triwulan II, (sd. Triwulan 2014 Semester I II Semester I)
Outcome/ Output
Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta kualitas aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan Lainnya.
Program / Kegiatan
Penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan
50
500
1500
15000
1440
Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat
Terbentuknya 500 kelompok masyarakat produktif mandiri
sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 1.500 orang
pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang
Pendidikan menengah kehutanan sebanyak 1.440 orang
Indikator Kinerja
Target 20102014
orang
orang
orang
kelompok
kerjasama
Satuan
308
5,190
-
81
18
2010
2
311
9,231
189
105
2011
323
3,036
307
129
10
2012
461
4,667
560
137
16
2013
Progres/Kumulatif Capaian
1,403
22,124
1,056
452
46
∑ 20102013
Progres Capaian Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014 sampai dengan Triwulan III Semester II Tahun 2014
288
3,000
500
100
10
Target 2014
288
3,000
500
100
10
Target Triwulan IV Semester II
478
4,579
498
73
10
Realisasi (sd. Bulan November 2014)
2014 Keterangan
165.97 -SMK Kehutanan Kadipaten 102 Siswa - SMK Kehutanan Samarinda 96 Siswa - SMK Kehutanan Manokwari 80 Siswa - SMK Kehutanan Pekanbaru 96 Siswa - SMK Kehutanan Makassar 98 Siswa
152.63 - Pusdiklat 2.269 Orang - BDK Pematang Siantar 60 Orang - BDK Kupang 78 Orang - BDK Pekanbaru 514 Orang - BDK Bogor 118 Orang - BDK Samarinda 208 Orang - BDK Makassar 120 Orang - BDK Kadipaten 60 Orang - BDK Manokwari 30 Orang
99.60 Sertifikasi Penyuluh Kehutanan telah diselenggarakan dan diikuti oleh 294 peserta Penyuluh Kehutanan di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat dan Jawa Tengah sedangkan jumlah Penyuluh Kehutanan yang lulus dan berkompeten sebanyak 266 Orang : - Sumatera Utara (29 Orang) - Aceh (13 Orang) - Sumatera Selatan (28 Orang) - Bengkulu (12 Orang) - Lampung (22 Orang) - Jawa Barat (80 orang) - Jawa Timur (2 Orang) - Jawa Tengah (80 Orang)
73.00 63 KUP dilaksanakan oleh Satker Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Kehutanan sedangkan 10 KUP dilaksanakan di Pusat oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan
100.00 Telah tercapai 10 MoU kemitraan yang terdiri dari: - Kab. Boyolali (4 MoU) - Kab. Temanggung (2 MoU) - Kab. Batang (2 MoU) - Kab. Wonosobo (2 MoU)
% Realisasi sd. November 2014
Outcome/ Output
Penyuluhan dan Meningkatnya pengembangan kapasitas pelaku SDM kehutanan utama dan pelaku usaha serta kualitas aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan Lainnya.
Program / Kegiatan 50
500
1500
15000
1440
Terbentuknya 500 kelompok masyarakat produktif mandiri
sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 1.500 orang
pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang
Pendidikan menengah kehutanan sebanyak 1.440 orang
Target 20102014
Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat
Indikator Kinerja
18
81
-
5,190
308
kelompok
orang
orang
orang
2010
kerjasama
Satuan
2
311
9,231
189
105
2011
323
3,036
307
129
10
2012
461
4,667
560
137
16
2013
Progres/Kumulatif Capaian
1,403
22,124
1,056
452
46
∑ 20102013
Progres Capaian Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014 sampai dengan Triwulan IV Semester II Tahun 2014
288
3,000
500
100
10
Target 2014
474
5,480
503
100
10
Realisasi 2014
2014
164.58
182.67
100.60
100.00
100.00
% Realisasi 2014
