Ringkasan Eksekutif... ii Akronim dan Singkatan... vii

DAFTAR ISI Ringkasan Eksekutif ............................................................................................................. ii Akronim dan Singkatan ....................................................................................................... vii 1

KATA PENGANTAR DAN LATAR BELAKANG ....................................................... 1-1 1.1 1.2 1.3 1.4

2

TEMA TEKNIS DAN PERTIMBANGAN LINTAS SEKTORAL ................................... 2-1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

3

Pendahuluan ....................................................................................................................... 1-1 Latar Belakang .................................................................................................................... 1-1 Mengkaitkan RKT 2013 dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku ................. 1-2 Model Logika dan Kerangka Penilaian Kinerja ................................................................... 1-4

Peningkatan pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender ....................................... 2-1 Mempromosikan Pengelolaan Lingkungan yang Baik........................................................ 2-3 Anti-korupsi ......................................................................................................................... 2-3 Manajemen Pengetahuan ................................................................................................... 2-4 Strategi Keterlibatan Mitra tingkat Nasional ....................................................................... 2-4 Strategi Berkelanjutan tingkat Hasil .................................................................................... 2-6

RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN HASIL UNTUK TAHUN 2013 .................. 3-1 3.1 Pendahuluan ....................................................................................................................... 3-1 3.2 Prioritas dan Pendekatan Acuan RKT 2013 ....................................................................... 3-1 3.2 Kemajuan Sampai Saat Ini dan Kegiatan Perencanaan untuk Tahun 2013 ..................... 3-5

4

STRATEGI MITIGASI RISIKO ................................................................................... 4-1

5

JADWAL KEGIATAN (JANUARI S/D DESEMBER 2013) ......................................... 5-1

6

RINGKASAN ANGGARAN AWP 2013 ...................................................................... 6-1

List of Tables Table 1.1 BASICS Kerangka Logika .................................................................................. 1-5 Tabel 3.1: Daftar Produk Manajemen Pengetahuan tahun 2013 dan “Lembaga Pemilik” (Penanggung Jawab) yang diusulkan ....................................................................... 3-67 Table 4.1: Daftar Risiko Investasi (Februari 2012) ............................................................. 4-1 Table 5.1: Diagram Gantt BASICS untuk periode Januari- Desember 2013 ....................... 5-1

List of Annexes A: Daftar Barang-barang untuk Persetujuan (LMFA #7) B: Kerangka Kerja Penilaian Kinerja (PMF) C: Strategi Berkelanjutan Berdasarkan Hasil D: Bagan Organisasi BASICS E: Bagan Manajemen Proyek BASICS F: Kegiatan BRI-SIS yang terlaksana di tahun 2012 G: Lokakarya Nasional mengenai Perencanaan dan Anggaran yang responsive gender – Rangkuman Rekomendasi Kunci dan Kegiatan Tindak-lanjut yang didukung oleh BASICS (di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota)

BASICS Annual Work Plan 2013

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Rencana Kerja Tahunan BASICS 2013 (untuk periode Januari - Desember 2013) mengusulkan serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas terintegrasi untuk mempercepat dan mengembangkan pencapaian tiga Keluaran Pengembangan Menengah proyek di antara tiga kelompok pemangku kepentingan: 1. Kelompok 1 – Delapan pemerintah kabupaten dan dua pemerintah kota menyusun dan melaksanakan rencana dan anggaran penyediaan layanan dasar berbasis MDGs/SPM yang lebih responsif, kesetaraan gender dan lingkungan yang berkelanjutan. 2. Kelompok 2 - Kedua pemerintah provinsi dan pemerintah pusat memberikan dukungan yang terus meningkat dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam proses perencanaan dan penganggaran penyediaan layanan dasar berbasis MDGs/SPM yang lebih berkesetaraan gender, lingkungan berkelanjutan.Pada tahun 2013 akan lebih banyak difokuskan pada kedua wilayah ini, Pemerintah Pusat dan Daerah. Fokus tersebut secara tepat menangani tujuan Proyek untuk mereplikasi dan menyebarluaskan pembelajaran dan praktek cerdas yang dikembangkan oleh Proyek kepada kabupaten, kota dan provinsi lainnya. “Peningkatan” ini dapat membantu memaksimalkan dampak dan efektifitas biaya investasi CIDA dan Kemdagri di BASICS. Uji coba praktek cerdas dan inovasi di luar provinsi Sulawesi Utara dan Tenggara juga dapat mendukung keinginan pemerintah Kanada memperluas jangkauan profil dan geografis inisiatif bantuan Kanada di Indonesia. 3. Kelompok 3 - Masyarakat Sipil memberikan masukan yang terus diperbaharui terhadap proses perencanaan dan anggaran pemerintah untuk penyediaan layanan dasar berbasis MDGs/SPM, dan menyediakan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota. Setelah tiga tahun penuh program pengembangan kapasitas inti mengenai perencanaan dan penganggaran terpadu (Komponen 1) dan 2 tahun pelaksanaan Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidkan yang didanai BRI, para mitra setempat – eksekutif, legislatif, dan masyarakat sipil ditingkat kabupaten/kota –pengetahuan dan kemampuan mereka telah sangat meningkat dalam merencanakan, menyusun anggaran dan menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang ditargetkan berbasis MDG/SPM. Dinas pemerintah utama yang sekarang jauh lebih efektif dalam perencanaan, penyusunan anggaran dan memperioritaskan berdasarkan pada data basis MDG/SPM danpengetahuan anggota dewan lokal telah sangat meningkat tentang tantangan utama kesehatan dan pendidikan, prioritas yang mendasari anggaran berbasis MDG/SPM, bagaimana menyusun peraturan setempat berbasis SPM dan bagaimana untuk menjalankan peran pengendalian mereka pada anggaran secara lebih efektif. Sejumlah OMS daerah dan setempat sudah dapat memberikan input dan saran yang lebih baik untuk mendukung perencanaan dan anggaran berbasis MDG/SPM, dan perhatian terhadap perencanaan dan penyusunan anggaran yang responsif gender telah membaik secara nyata di sebagian besar kabupaten yang berpartisipasi dalam proyek BASICS. Secara bersamaan, dan yang lebih penting, mitra pemerintah provinsi pada saat ini menjalankan secara lebih aktif perannya dalam memberikan pelayanan bimbingan, petunjuk dan koordinasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas perencanaan dan penyusunan anggaran pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pada tingkat nasional, kolaborasi yang konstruktif antara Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidkan dan


ii

Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan berbagai donor telah bertambah dan meningkat secara nyata. Membangun di atas momentum yang kuat ini, RKT BASICS 2013 mengusulkan integrasi lengkap, pengembangan inisiatif yang saling memperkuat guna mendukung perencanaan dan penyusunan penyediaan pelayanan masyarakat berbasis MDG/SPM. Karena proyek sekarang telah memiliki banyakinformasi teknisyang penting, pembelajaran dan praktek perbaikan, RKT 2013 juga mengusulkan kegiatan untuk mendukung replikasi dan penyebarluasan praktek cerdas inovatif yang dikembangkan sejak kegiatan proyek dimulai di dua provinsi dan 10 kabupaten dan kota mitra BASICS. AWP 2013 mencerminkan peningkatan pemahaman proyek atas kebutuhan pokok pengembangan kapasitas mitra proyek, pentingnya inisiatif yang tepat waktu untuk mendukung langsung pemerintah dalam pencapaian perencanaan dan penganggaran, dan kemampuan BASICS memberi nilai pada kerangka kerja dan prosedur yang ada. Rencana Kerja tersebut didasarkan pada beberapa keputusan strategis yang diambil untuk meningkatkan fokus, koherensi serta dampak proyek. Hal yang utama disini adalah keputusan untuk: 







Memfokuskan sumber daya proyek pada upaya pengembangan kapasitas yang terintegrasi dan sesuai target untuk mendukung pencapaian SPM kesehatan dan pendidikan dan MDGs yang terkait; Menekankan prioritas pemerintah Indonesia pada Strategi Peningkatan Pelayanan Sektor Kesehatan dan Pendidikan multi tahun dan penggunaan komponen BASICS Responsive Initiative (BRI) untuk mendukung pencapaian SPM utama; Meningkatkan penekanan pada peningkatan peran pemangku kepentingan pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil di tingkat provinsi untuk mengembangkan, menerapkan dan memantau PERDA yang membutuhkan perencanaan dan penganggaran pelayanan kesehatan dan pendidikan berbasis MDGs/SPM; bekerjasama dengan mitra provinsi dan pusat guna menyebarluaskan dan menerapkan pembelajaran, praktek cerdas dan inovasi yang berguna untuk membantu mempercepat pencapaian MDG dan SPM di Sulawesi Utara dan Tenggara dan, dan ketika disetujui CIDA dan Kemendagri, melalui inisiatif percontohan terpilih di lain jurisdiksi (non-BASIS) di Indonesia.

BASICS telah merevisi dan mempertajam beberapa dari strateginya dalam mendukung Rencana Kerja Tahunan 2013. Termasuk:    

Memperbarui daftar produk manajemen pengetahuan yang ditargetkan untuk diproduksi dan diserahkan/disebarluaskan; Strategi Pelibatan Mitra tingkat Nasional termasuk usulan kerjasama dengan proyek USAID-KINERJA dan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan AUSAID dan beberapa proyek yang relevan didanai AUSAID; Strategi keberlanjutan untuk Hasil 100, 200 dan 300; dan Strategi Operasional untuk BRI selama 2013.

Dalam segala hal, strategi ini telah disempurnakan untuk memfasilitasimemfokuskan upaya terpadu dalam mendukung pencapaian dan replikasi hasil utama dan inovasi proyek di antara kelompok pemangku kepentingan utama – dengan penekanan khusus pada tingkat provinsi dan nasional.


iii

Panduan Prioritas Utama RKT 2013 Usulan kegiatan untuk 2013 telah dirancang secara cermat dalam kolaborasi dengan pemangku kepentingan proyek utama guna mendukung pencapaian Hasil Jangka Pendek dan Menengah yang digariskan dalam Model Logika proyek. Tema lintas sektor Proyek yang terdiri dari kesetaraan gender, pengelolaan lingkungan yang baik, dan anti korupsi (akuntabilitas dan keterbukaan) secara seksama telah dipertimbangkan dan dibangun ke dalam semua kegiatan yang direncanakan. Berikut adalah prioritas yang telah diidentifikasi untuk: 1. Minimalkan pengaktifan kegiatan “baru”, guna memungkinkan proyek untuk berfokus pada replikasi, kualitas yang terukur dan pelembagaan 2. Meningkatkan penekanan bantuan teknis dan keterlibatan pada tingkat provinsi dan nasional 3. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan mitra Pemerintah Indonesia pada tingkat nasional untuk mempercepat dalam berbagi hasil yang dicapai, penyempurnaan, penyebarluasan dan replikasi inovasi yang berhasil 4. Meningkatkan kolaborasi dengan mitra Pemerintah Indonesia pada tingkat provinsi untuk replikasi dan operasionalisasi strategi inovasi dan praktek 5. Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten pilihan untuk mendukung penyebaran dan penerapan peraturan daerah (perda) yang membutuhkan perencanaan dan penyusunan anggaran berbasis SPM 6. Upaya terpadu untuk memperkuat permintaan warga atas pelayanan bekualitas berbasis SPM 7. Melanjutkan dan mengintensifkan kegiatan berbagi pengetahuan dan pelibatan donor, proyek dan badan pelatihan pemerintah yang relevan termasuk DIKLAT dan asosiasi seperti ASDEKSI 8. Menampilkan dan menyebarluaskan “produk” BASICS pilihan kepada provinsi nonBASICS dalam kolaborasi dengan Kemendagri untuk mendukung upaya perbaikan pelayanan Pemerintah Indonesia yang lebih luas dan membantu memaksimalkan hasil investasi dan profil dari investasi CIDA di BASICS. Bidang Fokus Berbasis Hasil untuk 2013 Hasil Jangka Pendek 110: Penguatan kapasitas pejabat eksekutif dan anggota legislatif kabupaten/kota untuk merencanakan dan menganggarkan penyediaan pelayanan masyarakat berbasis MDG/SPM secara partisipatif, responsif gender dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan 

Replikasi penerapan perbaikan database di Sulawesi Utara dan Tenggara untuk mendukung pencapaian kesehatan dan pendiidikan SPM pilihan;



Memfasilitasi pelaksanaan yang efektif dari peraturan yang baru disetujui (perda) mengenai pelayanan kesehatan dan pendidkan dan mengembangkan secara tepat pelaksanaan perencanaan lokal;



Memperkuat peran staf pengawas untuk mendukung tenaga pelayanan garis depan di Sulawesi Tenggara;


iv



Menguji dan merampungkan pedoman dan modul pelatihan untuk analisis anggaran DPRD guna mendukung integrasi SPM yang lebih efektif;



Menyiapkan, menguji dan menyebarluaskan panduan dan pedoman untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan perdaberfokus SPM;



Mendukung kabupaten/kota menerapkan Strategi Peningkatan Pelayanan BRI;



Replikasi praktik terbaik dalam perencanaan dan penyusunan anggaran yang responsif gender dan meningkatkan penekanan peran mitra provinsi dan nasional dalam penerapannya;



Menindaklanjuti rekomendasi utama yang dihasilkan oleh Loknas PPRG.

Hasil Jangka Pendek 210: Penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan pusat untuk mendukung dan mengawasi perencanaan dan penyusunan anggaran penyediaan pelayanan masyarakat berbasis MDG/SPM di kabupaten/kota yang berkesetaraan gender dan lingkungan yang berkelanjutan 

Sistem informasi pelayanan umum terpadu dinas kesehatan dan pendiidikan kabupaten/kota dan provinsi, termasuk penggunaan aplikasi GIS dan Google Earth;



Penguatan mitra keuangan provinsi dan nasional dalam menganalisis anggaran kabupaten / kota;



Memberikan bantuan teknis kepada Komite Koordinasi Provinsi (PCC) dan SubKomite BRI;



Mendukung persiapan perda dalam pengarusutamaan gender dan replikasi dan penyebarluasan pembelajaran dalam perencanaan dan penyusunan anggaran yang responsif gender;



Memperkuat pencapaian MDG/SPM kesehatan dan pendidikan dasar tingkat provinsi melalui penerapan perangkat biaya satuan untuk proses perencanaan yang lebih rasional;



Mendukung penyusunan kertas posisi/makalah, templat, panduan, indikator SPM dan rangkuman praktek terbaik – melalui media cetak dan elektronik – untuk memfasilitasi perencanaan, penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat berbasis MDG/SPM yang efektif dan efisien.

Hasil Jangka Pendek 310: Memperkuat kapasitas/ kemampuan OMS untuk bekerjasama secara efektif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan yang didasarkan pada penyediaan layanan dasar berbasis MDGs/SPM. 

Memfasilitasi kemitraan OMS tingkat provinsi dengan OMS tingkat kabupaten/kota untuk melacak dan menganalisis alokasi dan pencairan APBD;



Menguji coba perangkat survei keluhan yang dikembangkan kerjasamanya dengan proyek KINERJA yang didanai USAID;


GIZ

dalam

v



Meningkatkan permintaan pelayanan berbasis SPM, memberikan pelatihan dan pembinaan kepada wartawan dan perwakilan OMS mengenai jurnalisme warga yang bekualitas, dalam kerjasamnya dengan proyek KINERJA yang didanai USAID.

Hasil Jangka Pendek 320: Penguatan kapasitas pemangku kepentingan masyarakat sipil lokal pilihan sebagai penyedia pengembangan kapasitas setempat, yang mampu memberikan pelayanan teknis responsif gender, yang sifatnya peka lingkungan 

Memfasilitasi peserta OMS dalam program peningkatan kapasitas magang;



Mengontrak OMS tingkat provinsi untuk memberikan pelayanan teknis dan pendampingan di berbagai bidang seperti analisis APBD, jurnalisme warga, dll.;



Memfasilitasi hubungan formal antara OMS setempat sebagai penyedia pelayanan dan program pemerintah daerah guna meningkatkan keterlibatan OMS dalam peningkatan SPM penyelenggaraan pelayanan.

Prioritas Manajemen Pengetahuan Utama untuk RKT 2013  



Meningkatkan kekerapan dan dampak dari interaksi dengan mitra teknis di Kemendagri termasuk Direktorat Fasilitasi Kepala Kabupaten/Kota dan DPRD; Meningkatkan tingkat interaksi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan dan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga pendonor yang relevan melalui upaya jejaring dan manajemen pengetahuan; Mengintensifkan kerjasama dan berbagi informasi dengan lembaga donor, proyek dan lembaga yang melakukan prakarsa yang relevan dengan tujuan inti BASICS. Ini termasuk USAID-KINERJA, GIZ-DeCGG, AUSAID-AIDP, The Asian Foundation, World Bank dan BaKTI.

Meningkatkan penekanan pada manajemen pengetahuan, berbagi informasi dan penyebarluasan pengetahuan. Mengidentifikasi "wadah institusional (pemilik) produk manajemen pengetahuan dan bekerjasama secara sangat partisipatif dengan pemilik untuk memastikan penyebarluasan dan pemanfaatan produk. Singkatnya, RKT 2013 melanjutkan tren peningkatan investasi dan perhatian terhadap mitra provinsi dan nasional dalam rangka membantu penyempurnaan, skalabilitas menyebar luaskan dan mereplikasi praktek terbaik dan inovasi yang dikembangkan dengan pemangku kepentingan BASICS. Kegiatan telah dirancang guna memfasilitasi intensifikasi dan pelembagaan praktek yang berhasil untuk mengkatalisasi pengembangan berkelanjutan jangka panjang. Usaha tersebut akan membantu percepatan pencapaian pengembangan hasil yang direncanakan bagi proyek di tiga jenjang yurisdiksi: kabupaten/kota, provinsi dan nasional.


vi

AKRONIM DAN SINGKATAN ACCESS ADB ADEKSI AIPD AIPMNH AKD

AKLN AMP ANC APBD APBN ASSD AusAID AWP Badan Diklat

BaKTI BAPPEDA BAPPENAS BASICS BBLR BDCC Biro Keuangan Biro Organisasi BPP BPPKB BLUD BPS BRI BRI-SIS Bupati BKKKes CD CD Project CEA

Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme Asian Development Bank Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (the All-Indonesia Association of City Legislatures) Australia Indonesia Partnership for Development (Project) Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health Administrasi Keuangan Daerah (Directorate-General responsible for the development of local government financial systems, under the Ministry of Home Affairs) Administrasi Kerjasama Luar Negeri (Administration of Foreign Cooperation, a Directorate within the Ministry of Home Affairs) Audit Maternal Perinatal (perinatal maternal audit) antenatal care Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (Provincial or District/City Annual Budget) Anggaran Penerimaan dan Belanja Nasional (National Annual Budget) Advisory Services Support for Decentralization (GTZ-supported national level project) Australian Agency for International Development Annual Work Plan Badan Pendidikan dan Latihan – the GoI body responsible for inservice training (one in each department and at national, provincial and district/city levels) Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (Eastern Indonesia Knowledge Exchange) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provincial or District/City Development Planning Agency Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, National Development Planning Agency BASICS Better Approaches to Service Provision through Increased Capacities in Sulawesi bayi berat badan lahir rendah (low birth weight baby) BASICS District Coordinating Committee Finance Bureau (under a Provincial, District or City Secretariat) Organization Bureau (under a Provincial, District or City Secretariat) Badan Pemberdayaan Perempuan (Women’s Empowerment Agency) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Women’s Empowerment and Family Planning Agency) Badan Layanan Umum Daerah (Local Public Services Body) Badan Pusat Statistik (National Statistics Agency) BASICS Responsive Initiative BRI-supported Service Improvement Strategy efforts District Head (Government Executive position) Bantuan Keuangan Khusus Kesehatan ( Special Fund Support for Health) Capacity development Short form for the Sulawesi Capacity Development Project (JICAfunded) Canadian Executing Agency


vii

CEDAW CIDA CSO DBMS DSC DeCGG Dewan Dewan Pendidikan DF DIPA DP&F Advisor DPRD DSF EGSLP

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women Canadian International Development Agency Civil Society Organization database management system (MSS-based) District Steering Committee (for BASICS) Decentralization as Contribution to Good Governance, a GIZ-funded project Council Local Education Council (appointed officials at District or City level) District Facilitator Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (activity budgeting document used at central level) District Planning & Finance Advisor/BRI Coordinator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Local Legislative Assembly, can be at the Provincial, District or City level) Decentralization Support Facility (funded by the World Bank)

EM

Environmental Governance and Sustainable Livelihoods Project (CIDA-funded) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Evaluation of Local Government Performance – and MOHA assessment tool) Environmental Management

FGD

Focus Group Discussion

GDI GE GEM GFP GIS GIZ GM GOI GPS GRP&B GSI

Gender Development Index Gender Equality Gender Empowerment Measurement Gender Focal Point geographic information system German Agency for Technical Cooperation, formerly GTZ Gender mainstreaming Government of Indonesia global positioning system gender responsive planning and budgeting (PPRG in Indonesian) Gerakan Sayang Ibu (MOH’s “Love and Care for Mothers” program)

IBEP ILGR IT ITO

Indonesia Basic Education Project (national, AUSAID-funded) Initiatives for Local Governance Reform project (World Bank-funded) Information Technology Intermediate Outcome

JICA JiKTI

Japanese International Cooperation Agency Jaringan Peneliti Kawasan Indonesia Timur (Eastern Indonesia Researcher Network) Petunjuk Teknis (technical guidelines)

EKPPD

JukNis Kemendagri Kesbangpol

Kementerian Dalam Negeri (Ministry of Home Affairs) National Unity and Politics Bureau, under the Pemberdayaan Masyarakat Desa agency which supervises local CSO/NGO activities.


viii

Kesehatan KII KM Komite KPK KTSP

LAN LGSP LKPJ LM LMFA LOA LOE LOGICA

Health – referring the agency representing the Ministry of Health at the Province, District or City level Key Informant Interview Knowledge Management Committee Komisi Pemberantasan Korupsi (National Corruption Elimination Commission) Kurikulum Terpadu Satuan Pendidikan (Locally-relevant School Curriculum) Lembaga Administrasi Negara (official national administrative training institution) Local Governance Support Project (USAID-funded) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Local Government Accountability Report) Logic Model List of Materials for Approval (typically part of an Annual Work Plan) Letters of Agreement Level of Effort Ausaid-funded project in Aceh with initiatives similar to BASICS

MCH MGMP

mother child health Musyawarah Guru Mata Pelajaran (Forum of middle and high school teachers)

MOE&C MDG MI MMD MOF MOH MOHA

M&E

Ministry of Education and Culture Millennium Development Goals Madrasah Ibtidaiyah (Islamic primary school, equivalent to SD) Musyawarah Masyarakat Desa (The village communitydeliberations) Ministry of Finance Ministry of Health Ministry of Home Affairs (or Kemendagri in its abbreviated Indonesian form) Minimum Service Standards Mid Term Review (of BASICS, which was commissioned by CIDA in 2011) Madrasah Tsanawiyah (Islamic middle school, equivalent to SMP) Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection Musyawarah Rencana Pembangunan (Development Plan Discussion – from village to national levels) Monitoring and Evaluation

OTDA

Directorate General of Regional Autonomy, MOHA

Pendidikan

Education – referring to the agency representing the Department of National Education at the Province, District or City level short for peraturan daerah, or a local law/regulations Planning and Budgeting Pro-poor Planning and Budgeting Program (ADB TA 2006-08) Provincial Coordinating Committee (for BASICS) Public Expenditure Analysis and Capacity Enhancement (program funded by CIDA and other donors) Project Implementation Plan

MSS MTR MTs MOWE&CP Musrenbang

Perda P&B P3B PCC PEACH PIP


ix

PKBM PKK PMD PMF PMI PNPM PONED PONEK

PPP/DPRD Advisor PPRG PSC PSF PSKMP

PUSKESDES PUSKESMAS PUSTU PUG PWS

RENJA RENSTRA RBM RKPD RKUD RPJMD RSUD RPP SCBD SDF SEKDA SETDA SIPS SK SKB SKPD SMD

Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (Non-formal Community Education Centre) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Family Empowerment & Prosperity Movement of the Government of Indonesia Pemberdayaan Masyarakat Desa (Empowerment of Village Population), which was formerly BANGDES Performance Measurement Framework Palang Merah Indonesia (Indonesian Red Cross) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (national village empowerment program) Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (basic neonatal emergency service) Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (comprehensive neonatal emergency service) Pro-poor Planning & DPRD Capacity Development Advisor perencanaan dan penganggaran responsif gender (gender responsive planning and budgeting) Project Steering Committee PNPM Support Facility, funded by the World Bank Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan di Universitas Hasanuddin (Development Policy & Management Study Centre at Hasanuddin University) Pusat Kesehatan Desa (village health centre) Pusat Kesehatan Masyarakat, a local primary health care facility Pusat Kesehatan Pembantu (sub-clinic part of the puskesmas network) pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) Pemantauan Wilayah Setempat (local area monitoring, for maternal health) Rencana Kerja (annual work plan for a line agency) Rencana Strategis (5-year plan for a line agency) Results Based Management Rencana Kerja Perangkat Daerah (refers to a workplan for an SKPD) Rekening Kas Umum Daerah (Local Gov’t General Revenue Account) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5-year development plan for province, district or city) Rumah Sakit Umum Daerah, or Regional Public Hospital Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( Implementation Lesson Plan) Sustainable Capacity Building for Decentralization (AsDB-funded) Senior District Facilitator (for the BASICS Project) Sekretaris Daerah (Provincial, District or City Secretary) Sekretariat Daerah (Provincial, District of City Secretariat) Support to Indonesia’s Islands of Integrity Program for Sulawesi Project (funded by CIDA with Cowater International as the CEA) Surat Keputusan (government decree) Surat Keterangan Bersama (joint ministerial decree) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Local Government Agency (refers to any government working unit from province down to sub-district level) Survey Mawas Diri (IntrospectiveSurvey)


x

SM3T

SMWE SOP Sulawesi Tenggara SP2TP Sultra Sulawesi Utara Sulut TA TIK TORs UKBM UPPKS

UNHALU UNHAS UNDP UNSRAT UO USAID

Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (GOI program deploying recent graduates as teachers to hard-to-service areas State Ministry for Women’s Empowerment standard operating procedures Southeast Sulawesi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (Puskesmas data and reporting system) Short form for Sulawesi Tenggara North Sulawesi Short form for Sulawesi Utara Technical Assistance teknologi informasi technology) Terms of Reference

komunikasi

(information

communication

Unit Kesehatan Basis Masyarakat (community health unit) Unit Pelatatihan dan Pendidikan Klinik Sekunder (Secondary Clinic Training and Education Unit – provincial body under the Ministry of Health) Universitas Haluleo (Haluleo University, Kendari) Universitas Hasanuddin (Hasanuddin University, Makassar) United Nations Development Program Universitas Dr Sam Ratulangi (Ratulangi University, Manado) Ultimate Outcome United States Agency for International Development

Visi-Misi

Vision and Mission statement developed by Provincial, District or City Head Administrator to guide 5-year development plans in the respective area

Wakil Bupati Walikota WED

Vice-Bupati (Vice District Head) Mayor (of a city) Women’s Empowerment Division


xi

1 KATA PENGANTAR DAN LATAR BELAKANG 1.1 Pendahuluan Rencana Kerja Tahunan ini, yang mencakup periode 01 Januari – 31 Desember 2013, adalah Rencana Kerja Tahunan (RKT) kelima yang disiapkan untuk Proyek Better Approaches to Service Provision through Increased Capacities in Sulawesi (BASICS). RKT ini bertujuan untuk membangun dan memperluas kemajuan yang dibuat dalam proyek hingga saat ini dan tetap terus membangun fondasi untuk hasil yang berkelanjutan.

1.2 Latar Belakang Proyek BASICS (senilai $19.4 juta selama enam tahun) didanai oleh Canadian International Development Agency (CIDA). Proyek ini dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Pemerintah Indonesia. Canadian Executing Agency (CEA), Cowater International Inc., yang memenangkan kontrak pelaksanaan melalui proses yang kompetitif. Cowater menyediakan layanan teknis dan manajemen proyek untuk BASICS. Rencana Pelaksanaan Proyek (PIP) untuk BASICS, memberikan lingkupan prinsip dan tujuan bagi proyek untuk periode 2009 – 2014, disahkan oleh Komite Pengarah Proyek (PSC) pada 6 Mei 2009. PIP ini merupakan bagian integral dari Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Kanada dan Pemerintah Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam PIP, BASICS bertujuan membantu Indonesia meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat terdesentralisasi secara setara dan peka gender. Tujuan Proyek adalah untuk memperkuat dan mengkaitkan proses perencanaan dan penyusunan anggaran secara partisipatif, berpihak pada kaum miskin, setara gender dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan menuju penyediaan pelayanan masyarakat yang lebih baik di kabupaten/kota pilihan di Sulawesi. BASICS mengartikan kalimat singkat “perencanaan dan penganggaran” meliputi semua tahapan proses penyelenggaraan termasuk manajemen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Menurut Model Logika Proyek BASICS, yang menyediakan dasar bagi perencanaan proyek, hasil jangka menengah untuk Proyek adalah: 1. Pemerintah kabupaten/kota mengembangkan dan melaksanakan perencanaan dan penyusunan anggaran Pelayanan Dasar berbasis TPM/SPM ke arah yang lebih responsif, setara gender, berwawasan lingkungan berkelanjutan. 2. Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat memberikan dukungan dan pengawasan pada pemerintah kabupaten/kota dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran bagi Pelayanan Dasar berbasis TPM/SPM yang setara gender, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. 3. Masyarakat Sipil memberikan masukan yang lebih baik pada proses perencanaan dan penyusunan anggaran pemerintah untuk penyediaan Pelayanan Dasar berbasis TPM/SPM dan menyediakan pelayanan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota.


1-1

Kegiatan BASICS dilaksanakan bersama tiga kelompok pemangku kepentingan utama:  instansi dan unit eksekutif pemerintah,  badan legislatif (legislatif kabupaten dan kota), dan  masyarakat sipil. Kegiatan proyek fokus pada tiga jenjang yurisdiksi:  Kabupaten dan kota,  Provinsi, dan  Pemerintah pusat.

Provinsi, Kabupaten dan Kota yang terpilih : Selama 2008, provinsi Sulawesi Tenggara dan Utara dipilih untuk berpartisipasi dalam Proyek melalui proses kompetitif dilakukan bersama oleh CIDA dan Kemdagri. Suatu proses kompetitif serupa, menggunakan kriteria yang telah ditentukan, dilakukan oleh CIDA dan Kemendagri di tahun 2009 guna memilih delapan kabupaten dan dua kota untuk berpartisipasi dalam Proyek. Kriteria tersebut termasuk komitmen pemerintah untuk mencapai MDG dan Standar Pelayan Minimum serta menyediakan anggaran dana pendamping guna mendukung inisiatif proyek. Kabupaten dan kota yang terpilih mencakup: Sulawesi Tenggara:  Kota Bau-Bau  Kabupaten Buton Utara  Kabupaten Kolaka Utara  Kabupaten Konawe Selatan  Kabupaten Wakatobi Sulawesi Utara:  Kota Bitung  Kabupaten Minahasa  Kabupaten Minahasa Utara  Kabupaten Kepulauan Sangihe  Kabupaten Kepulauan Sitaro

1.3 Mengkaitkan RKT 2013 dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku RKT 2013 menampilkan strategi proyek, pendekatan dan rangkaian kegiatan untuk operasi tahun kelima yang mempertahankan lingkup strategi dan prinsip fokus pengembangan kapasitas digariskan dalam Rencana Pelaksanaan Proyek (PIP) BASICS. Kegiatan tersebut telah diidentifikasi dan disepakati pada serangkaian konsultasi antara Tim BASICS dan pemangku kepentingan utama tingkat kabupaten, kota, provinsi dan nasional. Kegiatan di tahun 2013 akan meningkatkan perangkat, keterampilan dan kesempatan guna memungkinkan pejabat eksekutif, anggota dewan terpilih dan pelaku masyarakat sipil untuk merencanakan dan menganggarkan yang lebih baik demi perbaikan pelayanan masyarakat secara lebih efektif sementara secara konsisten memenuhi tonggak penting dalam pengembangan siklus perencanaan dan penyusunan anggaran pemerintah daerah. Yang penting, capaian yang dihasilkan akan berkontribusi kepada pelayanan terdesentralisasi yang lebih efektif dan kemajuan MDG dengan mengkaitkan proses SPM di kalangan dan di antara wakil eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil dan dengan berusaha melembagakan


1-2

praktek cerdas dan inovasi yang sudah terbukti kedalam program nasional yang diamanatkan seperti program Desa Siaga Aktif1 dan Kejar Paket2. Rencana Kerja untuk tahun 2013 meliputi kegiatan yang secara signifikan meningkatkan tingkat integrasi dan saling melengkapi diantara dua komponen Proyek, 1: inisiatif Perencanaan Pelayanan Masyarakat Inti dan Pengembangan Kapasitas Penyusunan Anggaran, dan 2: Inisiatif responsif BASICS (BRI) melalui Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan. Hal ini telah dikaji secara cermat dengan mitra kabupaten/kota, provinsi dan nasional peserta untuk mendukung pemenuhan terhadap undang-undang dan peraturan utama Pemerintah Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri guna meningkatkan penyelenggaran pelayanan masyarakat. Terutama di antaranya adalah:            

         



UU 33/2004 tentang Perimbangan Kuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemerintah; UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; PP No.58/2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; PP 65/2005, Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP 38/2007, Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; PP 41/2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah dan Tata Kerja; PP 6 /2008 tentang Pengelolaan Kinerja Pemerintah Daerah; PP 8/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan; PP 15/2008 tentang Pengarusutamaan Gender; PP 23/2011 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19/2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi UU 2/2012 tentang Pembebasan Lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum PP 96/2012 tentang pelaksanaan Undang -undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik PP 44/2012, dana darurat PP 33/2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif PP 2/2012 tentang hibah daerah PP 71/2012 tentang penyelenggaraan tanah bagi pembangunan untuk umum Perpres 59/2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Permendagri 71/2012, pedoman pendidikan wawasan bangsa Permendagri 69/2012, perubahan atas permendagri 62/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota Permendagri 39/2012 tentang perubahan atas Permendagri 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Social yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Permendagri 37/2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013

1

adalah seperangkat program terpadu, didanai oleh beberapa kementerian, untuk mendorong kesiapansiagaan masyarakat dan meningkatkan keterlibatan dalam program pemerintah. 2 Program Kejar Paket A, B dan C adalah program keaksaraan non-formal, yang seringkali kehabisan tempat untuk dipakai sebagai pusat keaksaraan masyarakat, guna membantu warga yang putus sekolah dan buta huruf mendapatkan keterampilan keaksaraan dasar.


1-3



Permendagri 32/2012 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan DaerahTahun 2013

Selain itu, Proyek ini dipandu oleh peraturan lain yang relevan dan memo internal dari Kemdagri dan kementerian dan badan relevan lainnya yang berkaitan dengan tujuan dan maksud Proyek BASICS.

1.4 Model Logika dan Kerangka Penilaian Kinerja Model Logika BASICS (30 September 2010) menetapkan tujuan pengembangan yang menyeluruh dan hasil utama yang diinginkan proyek. Hasil Jangka Pendek Proyek dimaksudkan untuk berkontribusi terhadap Hasil Jangka Menengah, dengan tetap mengakui berbagai faktor penyebab lain (eksternal) yang mungkin dapat berperan dengan signifikan, positif maupun negatif, dalam pencapaian hasil. Keluaran Proyek juga ditampilkan di dalam Logika Model dan adalah laporan kegiatan atau pelayanan jasa yang sudah diselesaikan. Paket Kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian Keluaran yang ditargetkan dijelaskan secara rinci di Bagian 3 sementara Bagian 5 menyajikan jadwal pelaksanaan kegiatan di bagan Gantt RKT 2013. Kerangka Penilaian Kinerja BASICS (atau PMF), yang didasarkan pada Model Logika, menyediakan indikator hasil dari berbagai tingkat hasil yang ditargetkan, mengidentifikasi target kualitatif dan kuantitatif bagi masing masing hasil untuk periode proyek dan menjelaskan sumber data dan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menilai kinerja proyek. Dalam menanggapi rekomendasi Kajian Jangka Menengah CIDA untuk proyek BASICS yang dilakukan pada pertengahan 2011, PMF tersebut telah diperbarui dan disempurnakan untuk lebih mencerminkan arah dan hasil proyek. Versi November 2012 dari PMF, yang diperbarui, ditampilkan di Lampiran B. Untuk memastikan bahwa upaya pengembangan kapasitas BASICS mendorong hasil pembangunan berkelanjutan yang memiliki tujuan dan terus meningkat, maka desain perangkat kegiatan di dalam RKT mengacu Strategi Berkelanjutan berdasarkan Hasil yang disajikan pada Lampiran C. Strategi berkelanjutan ini akan diperbarui setiap tahun, dan merupakan titk awal penting dari semua perencanaan kegiatan BASICS.


1-4

Table 1.1 BASICS Kerangka Logika BASICS Kerangka Logika(versi 30 September 2010) Hasil Akhir Meningkatkan kapasitas pemerintah dan OMS dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, proses dan sistim secara efektif, layanan yang telah didesentralisasikan. Hasil Jangka Menengah (Hasil yang diharapkan pada saat akhir proyek BASICS) 100 Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan dan melaksanakan rencana-rencana dan penyusunan anggaran yang lebih mengarah pada penyediaan layanan dasar berbasis MDGs/SPM yang lebih responsive, kesetaraan gender, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

200 Pemerintah Provinsi dan nasional menyediakan dukungan dan pengawasan yang lebih baik pada Pemerintah Kabupaten Kota dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk kesetaraan gender, lingkungan yang berkelanjutan yang berdasarkan pada penyediaan layanan dasar berbasis MDGs dan SPM.

300 OMS menyediakan masukan yang lebih baik terhadap proses perencanaan dan penganggaran pemerintah untuk layanan dasar berbasis MDGs/SPM, dan menyediakan bantuan teknis pada pemerintah Kabupaten/Kota.

Hasil Jangka Pendek 110 Memperkuat kapasitas/kemampuan aparatur Pemerintah dan anggota legislatif di Kabupaten/Kota untuk merencanakan dan menganggarkan penyediaan dan pengelolaan layanan dasar yang partisipatif dan berbasis MDGs/SPM yang peka gender dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

210 Memperkuat kapasitas/kemampuan Pemerintah nasional dan provinsi untuk mendukung dan mengawasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan penyediaan layanan dasar berbasis MDGs/SPM untuk kesetaraan gender dan lingkungan yang berkelanjutan.

310 Memperkuat kapasitas/ kemampuan OMS untuk bekerjasama secara efektif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses perencanaan dan penganggaran yang peka gender dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan yang didasarkan pada penyediaan layanan dasar berbasis MDGs/SPM.

320 Memperkuat kemampuan/ kapasitas dari para pihak masyarakat sipil yang terpilih sebagai penyedia local untuk memberikan pelayanan teknis dalam bidang responsive gender dan peka lingkungan.

Keluaran-keluaran (Kegiatan yang terselesaikan) 111 Rencana pengembangan kapasitas untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berbasis MDGs/SPM telah dikembangkan, dilaksanakan dan dipantau.


211 Bantuan teknis disiapkan untuk memperkuat pemerintah provinsi dalam pengelolaan dan monitoring data.

311 Bantuan teknis dalam bidang responsif gender dan peka lingkungan diberikan kepada lembaga OMS terkait guna meningkatkan kemampuan mereka dalam keikutsertaan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

321 Memberikan bantuan teknis kepada OMS, termasuk organisasi perempuan, untuk memungkinkan mereka memberikan layanan teknis kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

1-5

Keluaran-keluaran (Kegiatan yang terselesaikan) 112 Bantuan teknis dalam bidang peka gender diberikan kepada anggota legislatif yang terpilih.

212 Dukungan untuk memperkuat kapasitas/ kemampuan pemerintah provinsi dan nasional untuk menyebarkan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan terkait.

113 Berhasil melaksanakan peningkatan langkah awal (inisiatif) dalam bidang responsif gender dan layanan yang berdasarkan MDGs/SPM.

213 Dukungan diberikan kepada pemerintah provinsi dan nasional untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kerangka SPM.

312 Mekanisme keikutsertaan OMS dimatangkan dan/atau diperkuat.

114 Bantuan teknis diberikan kepada unit-unit pemberdayaan perempuan dan mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang peka gender. 115 Pedoman perlindungan lingkungan dipergunakan secara tepat untuk kegiatankegiatan proyek. Kegiatan (Paket-paket Kegiatan untuk keseluruhan proyek) 111 Bekerjasama dengan beberapa unit pemerintahan yang terpilih, mengembangkan dan melaksanakan langkah awal (inisiatif) pengembangan kapasitas yang peka gender untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan MDGs/SPM


211 Memberikan bantuan teknis kepada provinsi untuk memperkuat pengelolaan dan pengumpulan data. 212 Dukungan diberikan kepada pemerintah nasional dan provinsi untuk memperkuat kapasitas/ kemampuan dalam menyebarkan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan terkait.

311 Menyediakan bantuan teknis dalam bidang responsif gender dan peka lingkungan kepada para OMS guna meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerjasama secara efektif dengan pemerintah Kabupaten/Kota .

321 Menyediakan bantuan teknis kepada lembaga masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan, untuk memungkinkan mereka memberikan layanan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

1-6

Kegiatan (Paket-paket Kegiatan untuk keseluruhan proyek) 112 Menyediakan bantuan teknis yang sensitif gender kepada anggota legislatif yang terpilih.

213 Dukungan diberikan kepada pemerintah nasional/provinsi untuk menyelaraskan pelaksanaan kerangka kerja SPM.

312 Membentuk atau memperkuat mekanisme lembaga masyarakat sipil.

113 Mengembangkan dan berhasil melaksanakan peningkatan langkah awal (inisiatif) dalam bidang responsif gender dan layanan berbasis MDGs/SPM. 114 Memberikan bantuan teknis kepada unit-unit pemberdayaan perempuan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang peka gender. 115 Menerapkan pedoman perlindungan lingkungan untuk kegiatan-kegiatan Proyek. Masukan: Bantuan teknis, alat-alat untuk perencanaan dan penganggaran, alat-alat untuk mengarusutamakan kesetaraan gender, alat-alat untuk manajemen lingkungan, dana IRB.


1-7

2 TEMA TEKNIS DAN PERTIMBANGAN LINTAS SEKTORAL 2.1 Peningkatan pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender BASICS terus membuat kemajuan yang baik dalam mengedepankan pentingnya pengembangan perencanaan dan penyusunan anggaran responsif gender untuk mendukung pencapaian kesehatan dan pendidikan terkait SPM dan MDG. BASICS menggunakan tiga strategi utama untuk mendukung pencapaian responsif gender dari SPM dan MDG kesehatan dan pendidikan. Termasuk: 1. Penerapan beberapa pertimbangan dalam kesetaraan gender (akses, partisipasi, kontrol/pengaruh,manfaat) diseluruh insiatif pengembangan kapasitas proyek, dan praktek manajemen proyek. Termasuk pertimbangan kesetaraan gender dalam memilih rancangan dan pelaksanaan dari semua kegiatan Komponen 1 (pengembangan kapasitas inti), termasuk semua insiatif BRI. Ini juga mencakup praktek manajemen proyek seperti misalnya, deskripsi tugas, penyusunan kerangka acuan kegiatan dan paket kompensasi. 2. Fokus dukungan pengembangan kapasitas kepada dinas Pemberdayaan Perempuan (BPPKB) provinsi dan beberapa dinas terpilh kabupaten, Kelompok Kerja Gender provinsi dan kabupaten/kota, dan Focal Point Gender yang berkedudukan di dalam dinas mitra utama. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi BPPKB yang dipilih untuk dukungan terfokus meliputi: i.

ii. iii.

indikasi dukungan yang jelas dari BupatiatauWalikotadan DPRD/K untuk meningkatkan peran BPPKB dalam memajukan perencanaan dan penyusunan anggaran responsif gender, termasuk komitmen untuk menyediakan anggaran yang memadai guna mendukung upaya penting pengarusutamaan; kepemimpinan yang kuat dari masing-masing dinas BPPKB; minat yang jelas sudah terbukti untuk meningkatkan responsivitas gender pada perencanaan dan penyusunan anggaran daerah di antara dinas utama seperti BAPPEDA, dandinas-dinas Kesehatan serta Pendidikan.

3. Melaksanakan kolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenmdagri, BAPPENAS dan pendonor utama misalnya UN Women, TAF dan GIZ, untuk memperkuat kebijakan, prosedur dan program pada tingkat nasional guna memperkuat perencanaan dan penyusunan anggaran pelayanan masyarakat yang responsif gender. Status terkini upaya pengarusutamaan gender Tiga strategi yang diuraikan di atas menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh BASICS untuk mengarusutamakan gender diberbagai bidang kegiatan di bawah komponen 100, 200 dan 300. Bidang kegiatan tersebut meliputi:  Mempromosikan dan persyaratan untuk data terpilah jenis kelamin sebagai input

wajib untuk semua upaya perencanaan dan penyusunan anggaran termasuk yang terpenting, semua penyelenggaran kegiatan BRI;  upaya pengembangan kapasitas yang intensif (Komponen 1 dan BRI) untuk meningkatkan program bagi ibu hamil guna membantu mengurangi tingkat kematian ibu;


2-1

 melakukan penelitian dan studi yang berfokus pada beberapa cerukpelayanan yang









diketahui secara tidak proporsional mempengaruhi atau kurang melayani perempuan, anak perempuan atau anak laki-laki; upaya pendidikan BRI untuk membantu mengurangi tingkat putus sekolah dikalangan anak laki-laki remaja dini, dan mendukung inisiatif keaksaraan non-formal yang sesuai untuk kelompok sulit dilayani ini; pelatihan analisis pada pengembangan anggaran kesehatan dan pendidikan dari perspektif responsif gender untuk eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan masyarakat sipil utama; upaya khusus untuk memperkuat kapasitas dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (BPPKB) untuk lebih memungkinkan memenuhi mandatmereka guna memastikan bahwa gender diarusutamakan dalam semua pengembangan rencana dan anggaran, dan memfasilitasi, mengkoordinasi dan mengedepankan inisiatif kesetaraaan gender; dan melakukan seleksi sejumlah usaha kolaborasi strategis dengan mitra utama tingkat nasional untuk menginformasikan peraturan dan pedoman penting seperti Strategi Nasional untuk Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender dan peraturan tahunan Kemendagri (permendagri) yang memberikan petunjuk untuk menyusun anggaran pembangunan daerah tahunan (APBD).

Kegiatan paling penting yang diselenggarakan proyek selama tahun lalu ini adalah LoknasPerencanaan dan Penganggaran Responsif Gender(PPRG)yang berlangsung pada September 2012, diselenggarakan dalam kolaborasi dengan Kemendagri, MOWE&CP, UN Women dan TAF. Lokakarya ini melibatkan perwakilan ekesekutif, legislatif dan masyarakat sipil dari provinsi dan kabupaten/kota mitra peserta BASICS bersama dengan wakil dari Aceh, Yogyakarta, Sumba Barat dan provinsi lainnya. Lokakarya yang dihadiri dengan sangat penuh minat ini membantu untuk mendokumentasikan inovasi dalam perencanaan dan penyusunan anggaran yang responsif gender dari MDG dan SPM dan mengidentifikasi peluang untuk memberikan masukan konkret kedalam peraturan utama tingkat nasional kewajiban menyusunan anggaran yang responsif gender. Lokakarya nasional juga berguna dalam membangun momentum dan solidaritas pada serangkaian rekomendasi konkrit untuk mempercepat implementasi perencanaan dan penyusunan anggaran responsif gender multi pihak. Rekomendasi tersebut telah secara signifikan menginformasikan kegiatan prengarusutamaan gender yang direncanakan di bawah Komponen 100, 200 dan 300 dari RKT 2013 BASICS. Rekomendasi utama yang dihasilkan oleh Loknas PPRGdapat ditemukan dalam Lampiran G, bersama dengan ringkasan kegiatan tindak lanjut yang telah dilakukan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan dukungan dari BASICS. Lampiran ini juga mencakup ringkasan singkat dari perkembangan positif yang muncul sebagai hasil dari kegiatan pengarustamaan gender proyek di tahun 2012. Fokus Pengarusutamaan Gender untuk Tahun 2013 Sejalan dengan kecenderungan umum diseluruh proyek, BASICS akan terus lebih mengalihkan perhatian dan sumberdayanya untuk usaha kolaboratif pada tingkat nasional. Ini akan mencakup peningkatan kolaborasi dengan MOWE&CP, Kemendagri, BAPPENAS, UN Women, TAF dan mitra lainnya untuk menginformasikan perkembangan dan pelaksanaan pembahasan kebijakan tentang perencanaan dan penyusunan anggaran yang rsetara gender dan responsif gender pada tingkat nasional. Upaya untuk menyampaikan pesan-pesan penting dan memberikan pengaruh positif pada pembahasan semacam ini terbukti akan terus mengalami tantangan sejalan dengan seringnya pergantian pada pejabat di tingkat senior dalam Kemendagri, Kemeneg PP & PA dan BAPPENAS. Untuk memitigasi tantangan tersebut, BASICS akan terus bekerjasama secara erat dengan organisasi dan lembaga donor terkait dan relevan dan berbagai direktorat dalam Kemdagri dan Kemeneg BASICS Annual Work Plan 2013

2-2

PP & PA. BASICS akan terus mendokumentasi dan berbagi pengalaman yang berhasil dan pengembangan dan pengujian model di tingkat kabupaten/kota dan propinsi untuk menginformasikan kebijakan, pedoman teknis dan bahan pelatihan yang dikembangkan oleh mitra pemerintah nasional.

2.2 Mempromosikan Pengelolaan Lingkungan yang Baik Untuk memastikan bahwa semua kegiatan BASICS patuh pada pendekatan proyek “tidak merusak”, BASICS telah mengembangkan satu set praktis, namun cukup ketat “Pedoman Manajemen Lingkungan yang Baik”, berdasarkan peraturan lingkungan Pemerintah Indonesia terkini dan memenuhi standard Dinas Penilaian Lingkungan Kanada (Canadian Assessment Environmental Agency = CEAA). Pedoman tersebut telah dirancang untuk memastikan bahwa semua inisiatif BASICS melindungi lingkungan alam. Dua anggota Komite Koordinator Kabupaten dan masing-masing Sub-komite BRI telah berorientasi pada Pedoman Pengelolaan Lingkungan yang Baik. Selain itu, anggota dari semua 10 Komite Koordinator Kabupaten telah menerima orientasi mengenai pedoman tersebut. Dua Subkomite BRI provinsi akan menggunakan pedoman itu sebagai dasar untuk menilai potensi dampak lingkungan dari inisiatif Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan untuk tahun 2013.

2.3 Anti-korupsi BASICS secara proaktif terus menerapkan prosedur dan norma manajemen keuangan yang ketat untuk memastikan bahwa peluang untuk korupsi dan/atau perilaku tidak etis tidak menyusup ke dalam insiatif dukungan BASICS. BASICS akan secara terus konsisten menerapkan prosedur keuangan dan administratif standar BASICS. Baik untuk Komponen 1 (pengembangan kapasitas inti) dan Komponen 2 (BRI) aliran kegiatan. Manajemen proyek akan terus memperbarui prosedur keuangan bila dan ketika diperlukan untuk meningkatkan keseluruhan keandalan dan integritas akuntabilitas keuangan Proyek Audit internal sudah dilakukan pada tahun 2011. Para auditor menyarankan manajemen proyek untuk memeriksa bagaimana beberapa staf lapangan menangani prosedur pengelolaan keuangan. Semua Fasilitator Kabupaten (DF) dan Asisten Keuangan (FA) terkait diperiksa mengenai permasalahanyang ditandai oleh auditor. Investigasi yang dilakukan oleh team manajemen BASICS menunjukan bahwa ada kekurangan sehubungan dengan penerapan yang longgar dari beberapa prosedur standard dan/atau pelaporan yang tidak jelas. Tindakan perbaikan sudah diambil dan beberapa prosedur dan standard operasi diperkuat. Tindak lanjut diperlukan hanya untuk dua anggota staf, dengan tindakan disiplin diperlukan hanya untuk satu anggota staf. Ini ditangani tanpa ada pemberhentian perorangan dan semua menunjukkan bahwa sampai saat ini semua permasalahan tersebut telah diselesaikan. Tim manajemen keuangan BASICS melakukan audit di tempat dari waktu ke waktu dengan semua temuan dan rekomendasi ditangani secara segera. Seperangkat prosedur operasi standard (SOP) administrasi dan keuangan yang komprehensif dikembangkan untuk memandu dan mendukung manajemen BRI akan terus diterapkan dan diperbarui bila dipandang perlu. Kepatuhan yang ketat pada prinsip panduan pengadaan jasa dan barang proyek dan terkait prosedur yang dipakai dikeseluruhan kegiatan proyek di semua yurisdiksi peserta. Untuk memenuhi peraturan terakhir Kementerian Keuangan mengenai pelaporan inisiatif pengembangan yang danai donor, dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) baik untuk pengadaan barang/asset maupun jasa oleh proyek akan disusun dan diserahkan kepada Kemendagri, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.


2-3

2.4 Manajemen Pengetahuan Setelah lebih dari 3.5 tahun pengalaman melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas dengan berbagai pemangku kepentingan kabupaten, kota dam provinsi, BASICS telah mengumpulkan banyak pengalaman yang signifikan – pembelajaran, praktek terbaik dan inovasi – dimana proyek telah mulai berbagi dengan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini memberikan kesempatan penting untuk menguji dan menyempurnakan strategi, pendekatan, modul pelatihan dan perangkat manajemen proyek untuk mendukung penyediaan perencanaan, penyusunan anggaran dan jasa SPM/MDG/responsif gender kesehatan dan pendidikan. Selama 2 tahun terakhir, proyek telah menghasilkan sejumlah inovasi, praktek dan pembelajaran yang sekarang sedang “dikemas” dan berbagi dengan yurisdiksi dan pendonor lainnya guna mendukung peluang untuk replikasi, pengujian lebih lanjut dan penyempurnaan. Serangkaian pertemuan informal, kegiatan berbagi pengetahuan (pertukaran pengetahuan) telah dilakukan dengan proyek USAID KINERJA, inisatif GIZ DeCGS dan AUSAID. Lokakarya nasional mengenai responsif gender Perencanaan dan Penyusunan Anggaran berbasis SPM diselenggarakan pada September 2012 merupakan forum penting untuk berbagi pengalaman dan praktek yang didapat di bawah proyek BASICS bersama dengan yang dihasilkan oleh donor dan proyek lain Sebagai bagian dari “pameran produk pengetahuan” yang diselenggarakan bersama-sama dengan lokakarya nasional, sejumlah besar produk pengetahuan ditampilkan – beberapa diantaranya terbukti dapat cocok untuk disempurnakan dan disebarluaskan pada tingkat nasional, dan lainnya yang fokus pada strategi dan pendekatan untuk membantu mengatasi tantangan teknis yang lebih “lokal”. Banyak dari inovasi terakhirtelah dihasilkan oleh mitra BASICS yang menerapkan Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidkan yang didanai BRI. Sebuah kompilasi awal dari inovasi dan pembelajaran yang dihasilkan BRI diterbitkan pada September 2012 dengan rencana untuk melanjutkan dan secara luas menyebarkan pembelajaran dari BRI selama 2013 dan 2014. BASICS berencana untuk menjadi tuan rumah anjangkarya (peer learning) dari perwakilan dan mitra pemerintah dari AUSAID dan beberapa proyek yang didanai AUSAID termasuk AIPD, LOGICA dan Kemitraan Australia dan Indonesia untuk Kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir. Anjangkarya dapat menyediakan pemangku kepentingan BASICS dan AUSAID dengan kesempatan penting untuk berbagi dan bertukar pengetahuan yang bermanfaat, pendekatan, praktek dan produk. Atas permintaan dari AKLN/Kemendagri, BASICS akan bekerja dengan Kemendagri untuk mengumpulkan dan menerbitkan serangkaian praktek terbaik dan inovasi yang dihasilkan oleh proyek BASICS dan mitranya. Usaha kolaborasi ini akan dilakukan untuk mendukung perayaan Hari Otonomi yang direncanakan pada April 2013. Sebuah daftar produk dan inovasi yang akan disempurnakan dan didokumentasikan lebih lanjut, lalu disebarluaskan selama periode 2013-2014 telah diidentifikasi oleh Tim Teknis BASICS dan dilaporkan di bagian 470 pada Bab 3 dari laporan ini.

2.5 Strategi Keterlibatan Mitra tingkat Nasional Strategi Keterlibatan Mitra tingkat Nasional dirancang dalam kolaborasi dengan Kemendagri dan mitra-mitra tingkat nasional di awal 2012 dan secara resmi disetujui oleh Komite Pengarah Proyek pada Mei 2012. Untuk mendukung kegiatan pelaksanaan keterlibatan tingkat nasional, Sdri Elizabeth Noya,yang sebelumnya Koordinator Provinsi BASICS di Sulawesi Utara, di pekerjakan sebagai penghubung BASICS Jakarta pada pertengahan Mei. Selain itu, Mr. Bill Duggan, Direktur Proyek, pindah ke Jakarta pada awal Agustus 2012. Kantor sementara BASICS dibuka pada Agustus-September 2012 dengan kantor permanen


2-4

BASICS Jakarta didirikan dalam kerjasama dengan proyek SIPS yang didanai CIDA (juga dilaksanakan oleh Cowater International Inc.) pada Oktober 2012. Dengan adanya sumber daya manusia untuk kegiatan jejaringan dan keterlibatan tingkat nasional telah terbukti sangat membantu proyek dalam mempercepat manajemen pengetahuan, kegiatan penyebarluasan dan pertukaran informasi dengan Kemendagri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP & PA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdiknas), USAID-KINERJA, AUSAID, The Asia Foundation (TAF), UN Women dan mitra lainnya yang berbasis di Jakarta. Secara khusus, mobilisasi kantor BASICS Jakarta dan pelaksanaan dari kegiatan pendahuluan yang ditata dalam Keterlibatan Tingkat Nasional, Manajemen Pengetahuan, dan Strategi Keberlanjutan tingkat Hasil memfasilitasi kemajuan dan hasil berikut selama akhir pertengahan 2012 : 



  

Persiapan intensif untuk Lokakarya Nasional tentang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender untuk mempercepat pencapaian SPM; keberhasilan pelaksanaan Lokakarya; dan kegiatan tindak lanjut yang cepat dan konsisten dengan mitra pelaksana utama. Peningkatan frekwensi pertemuan dan komunikasi secara signifikan dengan berbagai pejabat senior Kemendagri menyebabkan kegiatan perencanaan yang lebih responsif, meningktan rasa kepemilikan dari Kemendagri; permintaan untuk berkolaborasi inisiatif penyebarluasan pengetahuan; dan pengurangan waktuuntuk memproses berbagai kegiatan administratif. Berbagi dan pertukaran infromasi teratur dengan proyek yang relevan seperti misalnya USAID KINERJA, GIZ DeCGG dan Proyek Penyusunan Anggaran yang lebih baik TAF di Sulawesi. Peningkatan kesempatan untuk berbagi dan penyebarluasan dengan produk, inovasi dan pembelajaran pemangku kepentingan yang dihasilkan oleh proyek BASICS. Peningkatan kesanggupan untuk menghadiri lebih banyak lokakarya, seminar dan briefing yang relevan di Jakarta untuk meningkatkan pengetahuan teknis dan kesempatan kolaborasi konstruktif.

BASICS berniat untuk terus mengintensifkan upaya pelibatan tingkat nasional selama 2013. Kegiatan pelibatan dan kolaborasi akan mencakup:  

 

Kolaborasi dengan FKDHL/Kemdagriuntuk merampungkan dan menguji coba Pedoman Analisis LKPJ yang pada saat ini sedang dikembangkan oleh BASICS. Sebagai bagian dari perayaan Hari Otonomi Daerah 2013, BASICS akan berkolaborasi dengan AKLN/Kemendagri dan berbagai mitra OTDA/Kemendagri untuk menyusun volume praktek terbaik, inovasi dan pembelajaran untuk mendukung SPM kesehatan dan pendidikan. Memformalkan pertukaran informasi dengan AUSAID dan beberapa inisiatif yang didanai AUSAID (dan mitra pemerintah daerah) melalui anjangkarya peer learning dijadwalkan untuk Maret/April 2012 dan kegiatan tindak lanjut terkait. upaya kolaboratif dengan proyek KINERJA didanai USAID untuk mereplikasi dua pendekatan yang oleh KINERJA dan mitra telah dikembangkan dan dirancang untuk meningkatkan “sisi permintaan” inisiatif oleh pelaku masyarakat sipil guna mempercepat pencapaian SPM, ini akan mencakup: 1) Partisipasi dari OMS mitra BASICS terpilih dalam lokakarya daerah pada jurnalisme warga yang akan diadakan oleh KINERJA di Makassar pada bulan Mei 2013, berpotensi diikuti dengan dikontraknya penyedia layanan KINERJA yang akan memberikan pembinaan dan bimbingan kepada sejumlah mitra OMS BASICS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan


2-5

2) Pelatihan, dan penerapan pendekatan survei keluhan yang dikembangkan oleh KINERJA3 dengan bantuan teknis dari penyedia layanan KINERJA Konsil LSM. Ini akan mencakup pelaksanaan survei keluhan difokuskan pada pelayanan kesehatan di Kota Bitung, sebuah survei yang difokuskan pada pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Konawe Selatan, penyediaan tambahan ahli tehnik yang akan mengadakan latihan kerja selama pelaksanaan survei di satu puskesmasdan satu sekolah terkait program. 





Kolaborasi dengan Kemendagri, Kemeneg PP & PA dan pendonor yang berminat untuk memberikan masukan guna meningkatkan penekanan pada penyusunan anggaran yang di dalam peraturan tahunanKemdagri (permendagri), yang berisi petunjuk untuk persiapan ABPD; Memfasilitasi kolaborasi antara Kemendagri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengidentifikasi target SPM yang paling cocok untuk kabupaten kepulauan yang secara umum memiliki populasi kecil tersebar luas diseluruh rangkaian pulau yang terisolasi. Mengidentifikasi peluang dorongan permintaan dan mulai usaha kolaboratif dengan Diklat Kemendagri dan/atau perwakilan Diklat provinsi (Kemdagri) Sulawesi Utara dan Tenggara. Lembaga tersebut mewakili entitas berkelanjutan yang berpotensi dapat mereplikasi dan menyebarluaskan inovasi dan melatih kabupaten dan kota lainnya mengenai inovasi dan praktek cerdas yang dikembangkan oleh BASICS.

2.6 Strategi Berkelanjutan tingkat Hasil Seperti yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, Strategi Hasil keberlanjutan 100, 200 dan 300 telah dengan secara seksama disempurnakan dan diperbarui oleh tim proyek untuk menyediakan peta jalan ringkas guna mendukung pengembangan perubahan yang berkelanjutan. Usaha ini semuanya semakin lebih penting pada tahapan proyek saat ini karena banyak inovasi dan praktek cerdas yang dihasilkan oleh proyek sedang diadopsi oleh mitra pemerintah daerah dan dipertimbangkan untuk penerapan yang lebih luas oleh Kemdagri dan beberapa mitra donor. Sementara upaya telah dilakukan untuk strategi keberlanjutansupaya seringkas mungkin, strategi yang diperbarui condong untuk agak lebih rinci daripada tahun-tahun sebelumnya karena berbagai manajemen pengetahuan, kolaborasi tingkat nasional dan upaya penyerahan telah diwujudkan dan oleh karena itu dapat dijabarkan dengan lebih spesifik, langkah-langkah yang berurutan. Strategi berkelanjutan yang diperbarui disajikan di Lampiran C, dan mencerminkan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2013 ditemukan pada Bagian 3.3.

3

Berdasarkan pada penyempurnaan dari hasil survei keluhan sebelumnya oleh Kemenpan and GIZ.


2-6

3 RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN HASIL UNTUKTAHUN 2013 3.1 Pendahuluan Bagian ini memberikan ringkasan dari hasil kuantitatif dan kualitatif untuk sampai saat ini dan menjelaskan kegiatan paket 100, 200, 300 dan 400(Manajemen Proyek) dan usulan sub kegiatan terkait untuk tahun 2013. Ringkasan singkat dari kemajuan sampai saat ini berisi mengenai keberlanjutan dan dasar pemikiran dibalik serangkaian kegiatan pengembangan yang diusulkan pada Rencana Kerja. Konteks tambahan tersebut dapat memberikan pembaca pemahaman yang lebih baik mengenai momentum proyek dan langkah-langkah bertahap yang diambil untuk meningkatkan perencanaan dan penyusunan anggaran berbasis MDG/SPM. Informasi rinci mengenai status pencapaian masing-masing hasil yang ditargetkan (tingkat hasil dan keluaran) terdapat di Laporan Kemajuan Tengah Tahunan untuk tahun 2012, yang akan tersedia diawal April 2013. Serangkaian paket kegiatan dan sub-kegiatan terkait yang diusulkan untuk 2013 telah dirancang secara cermat dalam kolaborasi dengan pemangku utama kepentingan proyek untuk mendukung pencapaian Hasil Jangka Pendek dan Hasil Jangka Menengah yang dijabarkan dalam Model Logika proyek. Seperti pada rencana kerja sebelumnya, sistem penomoran mengikuti sistem penomoran Model Logika. Ringkasan kegiatan dan jadwal pengembangan kapasitas dapat ditemukan di bagan Gantt di Bagian 5.0. Tindakan untuk menangani tema lintas sektor dan pertimbangannya seperti misalnya Kesetaraan Gender (GE), Manajemen Lingkungan, Anti Korupsi (AC) dan Pengelolaan Lingkungan (EM), Pelibatan Mitra Nasional dan Keberlanjutan Tingkat Hasil, telah dimasukan kedalam subkegiatan secara tepat dan sejauh dapat dipraktekan. Kapasitas pengembangan, sifatnya adalah bertahap, terpadu dan beraneka ragam dengan kemajuan yang berkelanjutan dalam kapasitas yang pada umumnya memerlukan pembinaan, pendampingan yang terus menerus dan pelembagaan dukungan administratif dan norma-norma keuangan serta prosedur. Sepertinya, berbagai upaya pengembangan kapasitas yang dijelaskan tersebut sebagian besar, hanya merupakan “proses pengembangan kapasitas” formal (lokakarya, seminar, acara pelatihan dll). Akan tetapi sebagian besar dari upaya pengengembangan kapasitas dukungan BASICS mencakup perencanaan bersama, pembinaan di tempat, kolaborasi menganalisis permasalahan, kerja lapangan, berbagi informasi dan dukungan teknis serta pemberian rekomendasi untuk membantu mengembangkan dan merutinkan kerangka administratif, hukum dan keuangan guna mewujudkan peningkatan kapasitas. Karena kebutuhan untuk bekerja pada berbagai tingkat pemerintahan, dan dengan multi kelompok pemangku kepentingan, beberapa subkegiatan saling tumpang tindih sesuai dengan keperluan dan saling melengkapi satu sama lain. Dengan demikian, kegiatan Komponen 100 tertentu juga akan mencakup pemangku kepentingan tingkat provinsi dan/atau nasional dan dapat mencakup mitra masyarakat sipil untuk memastikan proses terjadi dengan kemajuan yang bersamaan.

3.2 Prioritas dan Pendekatan Acuan RKT 2013 Prioritas dan pendekatan berikut merangkum terobosan utama kegiatan BASICS dibawah tingkat hasil 100, 200 dan 300 dan ditujukan untuk memberi gambaran keseluruhan arah proyek untuk tahun mendatang. Beberapa inisiatif yang disebut di bagian ini muncul lagi di beberapa tempat yang relevan pada Bagian 3.3 dari RKT.


3-1

Meminimalkan pengaktifan kegiatan “baru”:  kecuali dalam hal ketika kegiatan pengembangan kapasitas sebelumnya telah terbukti tidak efektif dan tidak efisien (terlalu mahal dan terlalu rumit)4dan pendekatan baru diperlukan; dan/atau 

kecuali untuk kegiatan yang diminta oleh mitra pemerintah Indonesia yang jelas-jelas memiliki potensi untuk melengkapi dan memperluas hasil proyek hingga saat ini.

Meningkatkan penekanan pada Bantuan Teknis dan keterlibatab pada tingkat provinsi dan nasional:  Dalam rangka mempercepat upaya untuk skalabilitas dan replikasi berbagai pendekatan dan inovasi yang dihasilkan oleh proyek,dan mendukung penerapan strategi keberlanjutan proyek untuk perolehan tingkat hasil, BASICS akan terus meningkatkan tingkat investasi dan pelibatan mitra provinsi dan nasional.  Ini akan mencakup kerja sama yang erat dengan Pemerintah Sulawesi Utara untuk mengimplementasikan alokasi dana khusus guna mempercepat pencapaian SPM kesehatan, aplikasi secara luas perangkat kalkulasi biaya satuan pelayanan kesehatan dan replikasi sistem database berbasis SPM bagi indikator kesehatan terpilih.  Pada tingkat nasional, BASICS akan berusaha secara intensif dengan Kemendagri, Kemeneg PP & PA dan mitra lainnya untuk mendukung pengembangan dan penyebar luasan peraturan, perangkat dan produk manajemen pengetahuan untuk membantu mempercepat pencapaian SPM kesehatan dan pendidikan. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan mitra Pemerintah Indonesia tingkat nasional untuk mempercepat proses saling berbagi, penyempurnaan, penyebarluasan dan replikasi dari inovasi yang berhasil: 

termasuk tetapi tidak terbatas pada upaya dengan Kemendagri, Kemenkes, Kemendiknas dan Kemeneg PP & PA untuk melakukan upaya seperti misalnya: -

penyusunan sebuah buku mengenai inovasi dan praktek cerdas guna mempercepat pencapaian SPM kesehatan dan pendidikan untuk pendistribusian oleh Kemdagri pada Hari perayaan Otonomi Daerah (Hari OTDA);

-

penyediaan masukan untuk meningkatkan penekanan pada responsif gender penyusunan anggaran dalam peraturan tahunan (permendagri) dikeluarkan oleh Kemdagri, yang memberikan petunjuk tentang penyusunan APBD;

-

kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (KEUDA), Kemendagri untuk mempersiapkan perangkat analisis berbasis MS EXCEL pivot function untuk menilai sampai sejauh mana ABPD mendukung SPM kesehatan dan pendidikan secara responsif gender;

-

kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Otonaomi Daerah (Ditjen OTDA), Kemendagri (mitra provinsi) dalam mempersiapkan tempat untuk peraturan daerah (Perbup or Perwal) yang menentukan target bertahap pencapaian SPM kesehatan dan pendidikan;

-

kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen OTDA), Kemendagri (dan mitra provinsi) untuk menyusun sebuah panduan pelaporan dan mengevaluasi pencapaian SPM kesehatan dan pendidikan; dan

4

Sebagai contoh perangkat Survei Kepuasan Warga yang dikembangkan dan diuiji coba oleh proyek selama 2011-2012 dirancang untuk menilai hasil kegiatan yang dicapai dibawah Hasil 300.Sementara perangkat ini menghasilkan informasi berguna itu terbukti menjadi relatif mahal dan memakan waktu itu dipakai dan tidak mungkin diadopsi oleh pemerintahan daerah.


3-2

-

kolaborasi dengan Kemendagri dan Kemenag PP & PA untuk mengidentifikasi indikator standar pelayanan mimimal pelayanan pendidikan dasar yang cocok bagi kabupaten kepulauan terpencil dan sangat luas;

-

kolaborasi dengan Kemendiknas, Kemendagri dan mitra pemerintah daerah terpilih untuk mempersiapkan perangkat kalkulasi biaya satuan pelayanan pendidikan dasar guna mendukung penyusunan APBD 2014 di kabupaten terpilih; dan

-

melakukan pembicaraan dengan bagian pendidikan dan pelatihan (Diklat) dari Kemendagri, Kemendiknas dan Kemenkes untuk menilai peluang replikasi pelatihan yang diberikan oleh BASICS seperti aplikasi instrumen biaya satuan untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar terpilih atau analisis APBD berbasis SPM.

Meningkatkan kolaborasi dengan mitra Pemerintah Indonesia pada tingkat provinsi untuk mereplikasi dan operasionalisasi sejumlah inovasi dan praktek strategis termasuk: 

mengimplementasikan dana khusus provinsi (Bantuan Keuangan Khusus untuk Percepatan Pencapaian SPM Kesehatan, atau BKKKes) untuk membantu percepatan pencapaian SPM kesehatan terpilih pada kabupaten/kota yang ditargetkan di Sulawesi Utara;



applikasi perangkat kalkulasi biaya satuan untuk pelayanan kesehatan berbasis SPM di semua 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara;



penyelesaian dan penerapan aplikasi database pelayanan pendidikan terpadu untuk mendukung perencanaan berbasis SPM, pelaporan, monitoring dan evaluasi di kabupaten terpilih di Sulawesi Utara dan Tenggara; dan melakukan diskusi dengan perwakilan Diklat Kemendagri, Kemendiknas dan Kemenkes untuk menilai peluang bagi kolaborasi untuk menghasilkan dan memberikan materi pelatihan.

Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten terpilih untuk mendukung penyebaran dan penerapan peraturan daerah (perda) yang membutuhkan perencanaan dan penyusunan anggaran berbasis SPM: 

mendukung penyelesaian dan pelaksanaan dari peraturan yang saat ini sedang dikembangkan di Sitaro, Wakatobi, Minahasa dan Konawe Selatan.

upaya terpadu untuk memperkuat permintaan pelayanan berbasis SPM yang berkualitas melalui:    

meneruskan pembinaan teknis lanjutan bagi OMS yang melakukan analisis APBD dan acara multi pemangku kepentingan untuk berbagi hasil; upaya kolaboratif dengan USAID-KINERJA untuk menguji coba versi yang disempurnakan dari perangkat survei keluhan yang dikembangkan oleh KEMENPAN di dua kabupaten peserta BASICS; pemberian pemaparan, pelatihan dan pembinaan jurnalisme warga; dan peningkatan penekanan pada pemanfaatan dari pendekatan dan acara multi pemangku kepentingan.


3-3

Melanjutkan dan mengintensifkan upaya manajemen pengetahuan termasuk: 

 



penyelesaian dan penyebarluasan Panduan Responsif Gender Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Kesehatan dan Pendidkan berbasis SPM (Panduan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis SPM, MDGs dan Responsif Gender Urusan Pendidikan dan Kesehatan) yang sedang disiapkan oleh Penasihat Gender BASICS bekerjasama dengan mitra di kementerian; menyelesaikan, uji lapangan, menyempurnakan dan menyebarluaskan Pedoman Umum Analisis APBD Multi Pihak yang sedang disusun oleh proyek ; bantuan teknis kepada direktorat FKDH dari Kemendagri, untuk membantu menyusun pedoman guna mendukung analisis dari laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Pedoman Analysis Laporan Keterangan Pertanggungjawab Pemerintah Daerah) mempersiapkan dan mendistribusikan, melalui perangkat keras dan lunak, serangkaian ringkasan lembaran fakta praktek cerdas dan inovasi dihasilkan oleh proyek untuk mempercepat pencapaian SPM.

Melanjutkan dan mengintensifkan kegiatan berbagi pengetahuan dan keterlibatan lembaga donor , proyek dan badan pelatihan Pemerintah Indonesia termasuk:  

GIZ, AUSAID, USAID-KINERJA dan The Asia Foundation; Diklat Kemendagri, Diklat Kemenkes, Diklat Kemendiknas, Diklat provinsi yang relevan.

Menyebarluaskan “produk” BASICS terpilih kepada Provinsi non BASICS dalam kolaborasi dengan Kemendagri: Untuk mendukung BASICS pada Strategi Pelibatan tingkat Nasional, Strategi Manajemen Pengetahuan dan Strategi Hasil yang Berkelanjutan, dan dalam menanggapi permintaan dari Kemendagri, BASICS akan berkolaborasi dengan Kemendagri untuk memperkenalkan sebagian kecil produk manajemen pengetahuan BASICS di provinsi selain Sulawesi Utara dan Tenggara, hal ini kemungkinan mencakup Pedoman Analisis APBD untuk DPRD, Pedoman Analisis Laporan LKPJ, Buku Saku Praktik Cerdas BASICS untuk Mempercepat Pencapaian SPM dan mungkin satu atau dua produk lagi. Kegiatan ini akan dirancang dan dilaksanakan untuk memastikan bahwa:  adalah merupakan usaha kolaboratif tetapi dipimpin oleh mitra Kemendagri;  manfaat berbagi pengetahuan yang signifikan didapat dengan biaya yang pantas;  idealnya memungkinkan untuk perbandingan pendekatan, sebagai contoh, dalam suatu kabupaten atau kota yang ada pelaksanaan proyek AUSAID-AIPD atau USAID-KINERJA; dan  memperluas pengaruh positif program CIDA di Indonesia.


3-4

3.2 Kemajuan Sampai Saat Ini dan Kegiatan Perencanaan untuk Tahun 2013 Hasil Akhir:

Indikator

Sejumlah kebijakan baru, prosedur dan reformasiyang relevan dengan tujuan BASICS disetujui, dilaksanakan.

Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat sipil dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, proses dan sistem untuk memberikan layanan desentralisasi yang efektif

Data dasar Tidak ada

Target yang ditetapkan Periode Tahun Proyek 2013

Pencapaian Target Proyek Tercapai (Ya/Tdk)

Kumulatif s/d 30 Juni 2012

Tidak 15 – 20

6

1

Kemajuan Terhadap/Pencapaian Hasil yang Direncanakan: Sejak Juni 2012, sejumlah besar kebijakan, prosedur dan reformasi baru yang mendukung perencanaan dan penyusunan anggaran MDG/SPM/responsif gender telah dikembangkan, disetujui dan dilaksanakan di dua provinsi dan 10 kabupaten/kota dimana proyek bekerja. Peraturan dan reformasi ini membentuk basis hukum dan administratif yang sangat penting untuk BASICS dapat melanjutkan kegiatan RKT 2013 dengan mitra proyek secara berkelanjutan. Data untuk indikator ini masih sedang diproses sebagai bagian dari proses penyusunan Laporan Tahunan 2012. Laporan rinci mengenai pencapaian hasil Akhir proyek akan diberikan di laporan Kemajuan Tahunan untuk 2012, yang akan tersedia pada awal April 2013. Hasil Jangka Menengah 100:

Indikator

100.1 sejumlah kabupaten/kota memiliki rencana dan anggaran yang mencerminkan target TPM/SPM. 100.2 sejumlah kabupaten/kota melaksanakan rencana dan anggaran yang men-cerminkan target TPM/SPM. 100.3 Persepsi terhadap kualitas layanan publik pada bidang Kesehatan dan Pendidikan

100.4 Persentase dari target


Pemerintah Kabupaten/kota dapat menyusun dan melaksanakan rencana dan anggaran yang mengarah kepada layanan sosial yang lebih responsif terhadap masalah kesetaraan gender, berwawasan kelestarian lingkungan yang berbasis TPM/SPM

Data dasar


Pencapaian Target Kumulatif Proyek s/d 30 Juni Tercapai 2012 (Ya/Tdk) Ya

0

10

10

10

10

10

0

Buruk hingga sedang

80% dari responden positif

0

80% target

Baik sekali, telah peka terhadap masalah gender 50%

Ya

10

Ya

64% satisfied 12% very satisfied Gender sensitive (78%) 29%

3-5

Indikator

TPM/SPM yang tercapai

Data dasar


berasal dari BRI-SISs

Pencapaian Target Kumulatif Proyek s/d 30 Juni Tercapai 2012 (Ya/Tdk) Tidak

Kemajuan Terhadap/Pencapaian Hasil yang Direncanakan5: Sejak proyek diaktifkan, mitra kabupaten/kota telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan dan melaksanakan perencanaan dan anggaran untuk mendukung penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berbasis MDG/SPM dan responsif gender. Kemajuan utama yang dibuat meliputi berikut: 

Semua peserta kabupaten sekarang telah memiliki database kesehatan dan pendidikan yang berbasis indikator SPM (terpilih), dengan data terpilah kelamin. Beberapa kabupaten, seperti Sangihe, Minahasa Utara, Wakatobi dan Baubau telah mengembangkan lebih lanjut databasenya untuk memfasilitasi pemantauan yang lebih baik dari hasil, proyeksi target masa depan, dan mengidentifikasi disparitas berbasis gender. Di Sulawesi Utara, dengan menggunakan pendanaan dari Organisasi Kesehatan Dunia, pemerintah provinsi telah mereplikasi model database Kesehatan berbasis SPM yang dikembangkan bersama dengan BASICS di 10 “nonBASICS’ kabupaten/kota.



Perangkat untuk mengkalkulasi biaya satuan penyedian pelayanan kesehatan berbasis SPM untuk perempuan dan anak telah dikembangkan dan diuji coba di Sulawesi Utara. Pendekatan ini akan direplikasi diseluruh 15 kabupaten/kota sebagai bagian dari proses perencanaan MUSRENBANG yang akan merupakan basis bagi perencanaan pelayanan kesehatan untuk tahun 2014.



Dana alokasi khusus, berdasarkan pendekatan dan prinsip BRI yang telah ditetapkan oleh pemerintah Sulawesi Utara untuk mempercepat pencapaian MDG/SPM kesehatan diprioritaskan dengan menggabungkan beberapa inovasi yang dihasilkan BASICS mencakup:



o sistem database kesehatan berbasis SPM, o perangkat kalkulasi biaya satuan,dan o pendekatan BRI menargetkan pelayanan SPM yang terprioritaskan. Dokumen perencanaan dan penyusunan anggaran utama (RENSTRA, RKPD) dibanyak kabupaten/kota mitra BASICS telah menggabungkan indikator target spesifik MDG/SPM sebagai tujuan program.



Perencanaan berbasis SPM sekarang sudah mapan dan secara resmi disyaratkan di banyak kabupaten/kota peserta mitra BASICS . Dibanyak kabupaten peserta mengembangkan (atau telah mengembangkan) perda yang mengabadikan pelayanan kesehatan dan pendidikan berbasis MDG/SPM sebagai dasar untuk perencanaan dan penyusunan angaran.



Dibeberapa daerah, anggota DPRD kini mampu menerapkan analisis akar masalah dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan program kesehatan/pendidikan.



Disemua 10 kabupaten/kota peserta dengan secara antusias telah meraih kesempatanuntuk merancang dan melaksanakan strategi peningkatan pelayanan

5

Rincian pencapaian kemajuan Hasil Jangka Menengah 100 yang diperbarui sekarang sedang diselesaikan sebagai bagian dari proses penyusunan Laporan Tahunan 2012. Kemajuan dalam pencapaian berbagai Kerangka Penilaian Kinerja hasil indikator (per 31 Desember 2012) akan dilaporkan bersama dengan penilaian keseluruhan dari status pencapaian tingkat hasil .


3-6

(SPP) kesehatan dan pendidikan 3 tahun yang didukung oleh komponen BRI. Hal ini telah memungkinkan banyak mitra dinas kesehatan dan pendidikan untuk menganalisa berbagai perencanaan, penyusunan anggaran, pengembangan sumber daya manusia dan tantangan penyelenggaraan pelayanan secara lebih ketat dan menyebabkan banyak perubahan positif yang dilembagakan melalui SOP, peraturan daerah (perbup, perwal, SK). 

Kemampuan lokal untuk mendorong perencanaan dan penganggaran responsif gender secara signifikan telah diperkuat disebagian besar kabupaten/kota dengan Baubau, Konawe Selatan dan Kolaka Utara yang menonjol. Kelompok Pengarusutamaan Gender (Pokja Gender) telah diperkuat disemua kabupaten/kota dengan melatih focal point gender tentang penyusunan anggaran responsif gender.



Alokasi anggaran untuk program bagi ibu hamil telah ditingkatkan dibeberapa kabupaten/kota peserta termasuk Bitung dan Konawe Selatan.



Kemajuan juga dapat dilihat pada pengarusutamaan gender, sebagai contoh: DPRD di kabupaten/kota Minahasa Utara memprakarsai peningkatan alokasi anggaran untuk Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender; dan BPPKB telah menyusun RENSTRA (yang pertama di antara semua BPPKB di provinsi). Juga di Sulawesi Tenggara, pemerintah provinsi baru baru ini menerima penghargaan nasional (ABE) untuk pengarusutamaan gender dan dana DEKON untuk mendukung pengarusutamaan gender di semua 12 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara berdasarkan atas karya pengarusutamaan gender yang luar biasa telah dilakukan oleh BPPKB Sultra bekerjasama dengan BASICS.



Di kedua provinsi, jajaran dinas provinsi termasuk BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan BPPKB memainkan peran yang lebih efektif dalam memberikan bantuan teknis dan pengawasan kepada kabupaten dan kota untuk mendukung pencapaian tujuan MDG, SPM dan pengarusutamaan gender.

Banyak dari kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang ada saat proyek dimulai sekarang telah dijembatani. Pemahaman luas mengenai MDG, SPM dan perencanaan dan penyusunan anggaran responsif gender kini telah terbentuk di antara pemangku kepentingan eksekutif dan legislatif. Perangkat, SOP, database, perangkat biaya, modul pelatihan dan peraturan daerah telah dikembangkan untuk pencapaian SPM. Tenaga di sekolah dan di pusat kesehatan garis depan telah menerima berbagai jenis pelatihan teknis untuk memungkinkan mereka untuk lebih baik menjalankan tugas pokoknya (tupoksi) secara kompeten. Semua upaya tersebut telah menyiapkan tahapan percepatan pencapaian SPM dan MDG kesehatan dan pendidkan, yang diperlukan pada saat ini adalah:    

perhatian serius untuk memprioritaskan target SPM/MDG dalam perencanaan dan anggaran; upaya terpadu, kolaboratif di antara instansi utama; penerapan peraturan daerah yang mensyaratkan perencanaan dan penyusunan anggaran yang MDG, SPM dan responsif gender; dan peningkatan (mengetahui dengan baik) permitaan dari masyrakat sipil untuk menilai kualitas, pelayanan berbasis SPM.

RKT BASICS 2013 telah dirancang untuk mengatasi tantangan tersebut.


3-7

Hasil Langsung 110:

Indikator

110.1 sejumlah pejabat eksekutif (L/P) yang telah meningkat pengetahuan/ketrampilan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran. 110.2 Sejumlah pejabat legislatif (L/P) telah meningkat pengetahuan/ketrampilan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran.

Kemampuan pejabat pemerintah dan anggota Legislativekabupaten/kota telah meningkat dalam menyusun rencana dan anggaran untuk layanan sosial yang partisipatif, responsif gender dan berwawasan pelestarian lingkungan yang berbasis TPM/SPM

Data Dasar

Target yang ditetapkan Periode Tahun 2013 Proyek

0

300 (200L, 100P)

300 (200L,100P)

0

200 (150L, 50P)

200 (150L, 50P)

Pencapaian Target Kumulatif s/d Proyek 30 Juni 2012 Tercapai (Ya/Tdk) 2,981 (1,502L, 1,479P) ya

ya

209 (151L, 58P)

Kemajuan Terhadap/Pencapaian Hasil yang Direncanakan: Kemajuan dalam pencapaian Hasil Jangka Pendek 110 saat ini sedang disusun secara rinci dimasing-masing 10 kabupaten/kota, dua provinsi dan kantor pusat BASICS. Ini akan dilaporkan pada Laporan Tahunan 2012 yang akan datang. Seperti yang dapat dilihat, proyek ini telah mencapai target untuk secara signifikan meingkatkan pengetahuan dan keterampilan pemangku kepentingan eksekutif dan legislatif dalam merencanakan dan menyusun anggaran berbasis SPM/MDG dan responsive gender. Sementara masih tetap ada banyak tantangan, yang jelas bahwa ribuan pejabat eksekutif kabupaten/kota telah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka mengenai SPM kesehatan dan pendidikan, indikator terkait dan berbagai tantangan teknis, administratif, sumber daya manusia dan keuangan yang menghalangi pencapaian dari SPM dan MDG. Demikian pula, ratusan anggota DPRD saat ini telah meningkat keterampilan dan pengetahuannya sehingga memungkinkan mereka untuk menilai sejauh mana anggaran daerah itu MDG/SPM dan responsif gender, dan untuk merancang undang-undang memerlukan hal yang sama.

Pencapaian yang Diharapkan pada tahun 2013: Banyak dari tantangan yang masih dihadapi terkait pemangku kepentingan eksekutif dan legislatif adalah terkait penerapan konsistensi dan terkoordinaskannya prinsip, prioritas dan pengetahuan yang oleh proyek telah diberikan. BASICS akan terus mengedepankan konsisten, penerapan keberlanjutan dari prinsip ini selama 2013. Ini akan memerlukan kerja sama erat dengan ketiga kelompok pemangku kepentingan utama – eksekutif – legislatif –


3-8

masyarakat sipil dan akan mendukung kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi kolaborasi konstruktif antar pemangku kepentingan. Untuk tujuan ini, serangkaian kegiatan dan subkegiatan berikut diusulkan untuk masing-masing hasil:

Keluaran 111:

Program pengembangan kapasitas yang responsif Gender bekerja sama dengan unit kerja pemerintah yang terseleksi yang mendukung perencanaan dan penganggaran yang berbasis TPM/SPM telah dilaksanakan

Indikator

Data Dasar

111.1 sejumlah rencana pengembangan kapasitas yang responsif gender disusun bekerjasama dengan unit kerja pemerintah yang terseleksi 111.2 Proporsi (%) pengembangan kapasitas telah dilaksanakan

Target yang ditetapkan Periode Tahun 2013 Proyek

Pencapaian Target Kumulatif Proyek s/d 30 Juni Tercapai 2012 (Ya/Tdk) ya

10 (100%)

satu kali kegiatan

0

90%

Kesehatan 70% Pendidikan 50%

0

400

200

ya

5,633 (2,844L, 2,789P)

0

--

100

ya

2,505 (1,324L, 1,181P)

0

--

100

ya

3,128 (1,524L, 1,604P)

Bermanfaat, relevan, tepat waktu, sensitif gender

bermanfaat 90%, relevan, tepat waktu, sensitive gender 98%, kualitas keseluruhan 90%

0

111.3 Sejumlah pejabat eksekutif (L/P) menerima bantuan teknis - sejumlah pejabat tingkat Kab/kota (L/P) menerima bantuan teknis - sejumlah pejabat tingkat kecamatan (L/P) menerima bantuan teknis 111.4 Persepsi terhadap kualitas TA yang diberikan kepada pejabat pemerintah

Tidak ada

10

tidak

ya

6

Kesehatan 42% Pendidikan 33%

bermanfaat, 78% relevan, tepat waktu, sensitive gender 98%

Kegiatan 111: Bekerjasama dengan unit Pemerintah terpilih, membangun dan menerapkan inisiatif pengembangan kapasitas responsif gender untuk mendukung perencanaan dan penganggaran berbasis MDGs/SPM 6

Sesuai dengan PMF yang diperbarui (November 2012) : Penilaian responsivitas gender dari Kerangka Pengembangan Kapasitas berdasarkan pertimbangan kriteria sebagai berikut: 1) kegiatan CD yang secara khusus mencakup target perempuan dan llaki-laki dalam proporsi perwakilan; 2) kegiatan CD akan memungkin masing-masing dinas Pemerintah Indonesia meningkatkan kapasitas mereka untuk menutup kesenjangan pelayanan berbasis gender (mis. kesehatan ibu, lakilaki putus sekolah) untuk 40% sampel dari CDFoleh Penasihat Kesetaraan Gender BASICS. Empat dari 10 CDF yang disusun dikaji oleh Penasehat Gender Kesetaraan BASICS (Baubau, Butur, Minut and Sangihe). Keempat CDFsudah dianggap responsif gender, tetapi beberapa CDF membutuhkan perhatian lebih untuk perwakilan yang proporsional dari perempuan bagi kegiatan CD jenis tertentu (mis. Partisipasi perempuan lebih besar untuk posisi yang terutama dipegang oleh perempuan). Penargetan pelatihan teknis peka gender diakomodasi dengan baik di CDF..


3-9

Kemajuan Terhadap/Pencapaian dari Hasil yang Direncanakan: BASICS terus berupaya bekerjasama dengan mitra pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan daftar kegiatan pengembangan kapasitas terpadu. Kegiatan ini sejalan dengan, dan langsung mendukung prioritas pengembangan kapasitas diringkas dalam Kerangka Pengembangan Kapasitas (CDF) yang disiapkan oleh masing-masing kabupaten/kota selama tahun 2011. Mitra lokal menerapkan CDF pada berbagai tingkatan. Kebanyakan mitra secara bertahap mengatasi kesenjangan kapasitas melalui serangkaian kegiatan BASICS 111, inisiatiff BRI dan pendanaan sumber lain. Sebagaimana yang diindikasikan di tabel atas, BASICS telah melampaui target untuk jumlah tenaga kabupaten/kota dilatih/dibimbing secara berlipat ganda, termasuk penyediaan pelatihan teknis jenis tertentu diberikan kepada pejabat garis depan (satuan kerja pelayanan kami). Diantara kemajuan lain, upaya pengembangan kapasitas telah membantu memfasilitasi perbaikan sebagai berikut: 

Ribuan tenaga kesehatan dan pendidikan garis depan telah menerima pelatihan teknis untuk meningkatkan penyelenggaran pelayanan kesehatan (perawatan perinatal, kebidanan darurat, pemantauan kehamilan berisiko tinggi) dan pelayanan pendidikan (pengembangan kurikulum lokal yang relevan, program non formal keaksaraan);



Banyak komite sekolah telah mengetahui lebih baik dan lebih kompeten dalam mengelola sekolah mereka;



Petugas nutrisi lebih kompeten dalam memonitor perkembangan dan tingkat nutrisi bayi;



Puluhan bidan telah menyelesaikan pelatihan lanjutan kebidanan untuk melengkapi mereka dalam menangani kebidanan darurat secara lebih efektif;



Perencana dari berbagai dinas utama di delapan kabupaten/kota yang berpartisipasi telah meningkat kemampuannya dalam menyiapkan rencana kerja tahunan(RKPD) yang MDG, SPM dan responsif gender.

Sub kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2013: 111.3.1

Replikasi Aplikasi Database yang Ditingkatkan untuk Pencapaian dari SPM Kesehatan dan Pendidikan terpilih

mendukung

Kegiatan yang sangat strategis dan ambisius ini akan diselenggarakan melalui serangkaian kegiatan yang saling terkait dan akan dilakukan di Sulawesi Utara dan Tenggara. Mitra provinsi akan memberikan bantuan teknis dan dukungan. 

Di Sulawesi Utara, sistem database untuk pelayanan kesehatan ditingkatkan melaui penambahan perangkat lunak untuk mendukung data indikator SPM dari semua satuan unit pelayanan kesehatan Aplikasi database ini, yang akan mendukung perencanaaan dan berbasis SPM, akan diujicobakan di Minahasa Utara, kemudian kabupaten dan kota lain di Sulawesi Utara.



Di Sulawesi Tenggara, proyek akan mengembangkan dan mereplikasi suatu model hibrida untuk database SPM pendidikan dasar dengan memasukkan poin- poin yang kuat dari database yang dikembangkan di Baubau, Sangihe dan Wakatobi. Ini termasuk aplikasi komputer yang dikembangkan di Sangihe, pendekatan teknik proyeksi target dikembangkan oleh Wakatobi; dan kerangka pelaporan data berbasis sekolah yang dikembangkan di Baubau.


terpilih akan pengumpulan (puskesmas). pemonitoring direplikasi di

3-10



Serangkaian lokakarya akan diadakan di Manado dan Kendari untuk mendukung kegiatan replikasi ini.



Lokakarya juga akan diadakan di Sangihe untuk mengidentifikasi dan merumuskan target SPM kesehatan.

111.3.2Bantuan Teknis dalam meningkatkan proses dan kualitas serta peka gender perencanaan dan penyusunan anggaran di kabupaten/kota 

Bantuan teknis untuk memfasilitasi pelaksanaan yang efektif dari perda yang baru disetujui mengenai pelayanan kesehatan dan pendidikan di Wakatobi dengan kedua dinas Kesehatan dan Pendidikan. Kegiatan ini, yang dijadwalkan pada Maret 2013, akan melibatkan dinas kesehatan kabupaten, rumah sakit setempat, puskesmas dan pustu (puskesmas pembantu). Untuk pendidikan, kegiatan akan melibatkan dinas Pendidikan kabupaten, pejabat dari kantor dinas Kementerian Agama daerah, dan kepala sekolah dari sekolah dasar sampai sekolah menengah umum.



Bantuan teknis untuk memfasilitasi pelaksanaan yang efektif dari Peraturan Bupati (Perbup)terkait kemitraan antara bidan dan dukun bayi tradisional bekerjasama dengan dinas Kesehatan di Sangihe. Penguatan yang dilakukan akan melibatkan dinas Kesehatan, rumah sakit, puskemas dan pustu. Untuk Pendidikan, akan ada penguatan program Sangihe Mengajar dimana guru lokal non-PNS akan sebagian dibiaya oleh komponen BRI untuk mengajar di tempat terpencil, minim pelayanan bagian dari kabupaten.

111.3.3Penguatan kapasitas Tim Anggaran Kota Baubau (sinergi dengan 212.1b.1) 

Berkoordinasi dengan kegiatan di bawah sub-kegiatan 212.1.1 di Kendari pada Maret sampai Juli. Tim anggaran Baubau akan berpartisipasi dengan mitra provinsi untuk meningkatkan analisis APBD berdasarkan SPM, MDG utama dan pertimbangan kesetaraan gender dan prioritas.

111.3.4Memperkuat peran petugas pengawas dalam mendukung tenaga pelayanan publik garis depan di Sulawesi Tenggara 

Selama bulan Februari dan Maret, seminar eksekutif akan diselenggarakan untuk pejabat kesehatan dan pendidikan (Kepala dinas/kepala seksi dari dinas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan perempuan dan Agama) dimasing-masing kabupaten/kota mitra proyek tentang peran pengawas eksekutif dalam penguatan penyedia layanan garis depan (mis. bidan, penilik sekolah). Seminar ini akan ditindaklanjuti dengan pembinaan rutin oleh staf lapangan dan penasehat BASICS dan seminar berikutnya diadakan untuk menilai peningkatan kinerja antar lembaga/dinas dan pejabat kab/kota yang berpartisipasi.

Keluaran 112:

Indikator

112.1 Sejumlah

Bantuan teknis yang Sensitif Gender diberikan kepada beberapa anggota Legislatif yang terpilih Data Dasar

0


Target yang Ditetapkan Periode Tahun Proyek 2013

220

150

Pencapaian Target Kumulatif s/d Proyek 30 Juni 2012 Tercapai (Ya/Tdk) 357

3-11

Indikator

Legislator (L, P) menerima Bantuan Teknis 112.2 Persepsi terhadap kualitas TA yang diberikan kepada Legislator

Data Dasar


Pencapaian Target Kumulatif s/d Proyek 30 Juni 2012 Tercapai (Ya/Tdk) (278 m, 79f) ya

Tidak Ada

Positif, relevan,tepat, tepat waktu, sensitif gender

Positif 90%, relevan, tepat, sensitif gender 100%

tidak

Positif, 82% relevan, tepat, sensitif gender 100%

Kemajuan Terhadap/Pencapaian dari Hasil yang Direncanakan: Kegiatan pengembangan kapasitas selama 2012 difokuskan pada pengembangan Perda yang spesifik, peraturan daerah yang relevan membutuhkan perencanaan dan penyusunan anggaran berbasis MDG/SPM. Upaya dimulai dengan lokakarya pelatihan skala besar yang diadakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang diikuti oleh anggota DPRD dan anggota Setwan dari Minahasa Utara, Konawe Selatan, Wakatobi, Sitaro, Buton Utara dan Minahasa. Tiga perwakilan dari dinas pemerintah provinsi dan tiga dari instansi pemerintah pusat juga menghadiri pelatihan tersebut. Tonggak penting yang dicapai selama 2012 termasuk yang berikut: 

Bekerja sama dengan penasehat dan pelatih BASICS, Kabupaten Minahasa mengembangkan dan memberlakukan sebuah peraturan (perda) yang mensyaratkan perencanaan dan penyusunan anggaran berbasis MDG/SPM.



Kabupaten Sitaro berkolaborasi dengan BASICS untuk merancang perda yang memerlukan perencanaan dan penyusunan anggaran pelayanan pendidikan dasar berbasis MDG/SPM. Konsultasi dengan Kemendagri dan Kemendiknas telah diselenggarakan dan konsultasi publik sedang berlangsung. Peraturan tersebut akan disetujui Maret 2013.



Kabupaten Wakatobi bekerjasama dengan konsultan BASICS untuk merancang dua perda: satu yang mengenai pelayanan kesehatan dan satu mengenai pelayanan pendidikan dasar berbasis MDG/SPM.



Kolaka Utara telah mulai mempersiapkan sebuah perda tentang pelayanan kesehatan berbasis MDG/SPM dan Konawe Selatan mulai mengerjakan dua Perda: satu terkait pelayanan kesehatan dan satu untuk pelayanan pendidikan dasar. BASICS menyediakan bantuan teknis untuk mendukung upaya Kolaka Utara ini.



Pelatihan juga diadakan untuk 11 anggota dewan tambahan (10 laki-laki, 1 perempuan) dalam suatu acara pelatihan fokus pada peningkatan pemahaman anggota dewan mengenai penyelenggaraan pelayanan dasar. Selain itu, sebuah sesi pelatihan yang secara khusus fokus pada penguatan Sekretariat DPRD (Setwan) diadakan terdiri dari sejumlah 41 peserta (32 laki-laki, 9 Perempuan).



BASICS juga melakukan pelatihan multi pihak yang membantu anggota dewan dalam menganalisis anggaran tahunan APBD. Pelatihan fokus pada upaya untuk memastikan prioritas alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program yang membantu pencapaian SPM pada pendidikan dan kesehatan.

Ditambah lagi dengan kegiatan pengembangan kapasitas yang dilakukan ditahun tahun sebelumnya, kegiatan pelatihan dan pembinaan anggota DPRD dan pejabat sekretariat DPRD selama 2012, telah secara signifikan meningkatkan kompetensi dari banyak puluhan anggota DPRD untuk menganalisis fokus MDG dan SPM, responsivitas gender dari


3-12

anggaran daerah, dan untuk merancang peraturan yang mensyaratkan anggaran berbasis MDG/SPM. Serangkaian kegiatan di dalam Kegiatan 112 yang diuraikan di bawah telah dikembangkan untuk membantu mengkonsolidasi dan memperluas perolehan yang didapat dalam hal ini, inisiatif sehingga fokus pada pengujian dan penyelesaian panduan dan modul untuk analisis APBD, analisis laporan LPKD yang disampaikan oleh Bupati/Walikota dan pelaksanaan pertemuan multi pihak untuk perda yang baru saja disahkan

Kegiatan 112: Menyediakan dukungan teknis peka gender untuk anggota dewan pilihan Sub kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian Keluaran 112: 112.1.1 Pengujian Analisis Anggaran DPRD dan Pelatihan Sekretariat DPRD, Pedoman dan Modul di Non-BASICS kabupaten dan Kota Dalam rangka menguji keberhasilan dan penerapan yang lebih luas analisis perangkat APBD oleh BASICS, perangkat tersebut perlu diterapkan dan dievaluasi oleh sebuah “kelompok pengendali” – yaitu kabupaten/kota yang belum memperoleh manfaat dari inisiatif pembangunan kapasitas yang signifikan telah dirasakan oleh kabupaten/kota “BASICS”. Jika perangkat analisis tersebut “lulus dari ujian” di dalam wilayah pengendali, ini akan layak untuk penyebarluasan dan penerapan di daerah lain di Indonesia. Pendekatan ini secara metode adalah baik dan menanggapi desakan dari Kemendagri dan CIDA untuk dicoba, bilamana praktis dan terjangkau, untuk berbagi inovasi BASICS dari yurisdiksi di luar Sulawesi. Beberapa langkah akan diambil untuk melengkapi serangkaian sub-kegiatan ini. 

Langkah pertama adalah untuk mengidentifikasi calon pelatih di Sulawesi Utara dan Tenggara dari lembaga lokal seperti kantor Diklat, universitas dan lembaga pelatihan lain.



Di bulan Februari sampai April, akan ada pelatihan untuk pelatih diadakan di Manado, Kendari dan Jakarta. Pelatihan pelatih akan fokus pada analis anggaran dan buku petunjuk pelatihan Setwan. Akan ada uji coba pelatihan dari masing-masing modul yang berbeda selama bulan Mei sampai Agustus 2013. Modul pelatihan dan pedoman tersebut akan disempurnakan dan disusun menjadi produk manajemen pengetahuan untuk dibagi dan disebarluaskan. Idealnya kedua “produk” pelatihan akan diadopsi oleh mitra berkelanjutan Pemerintah Indonesia dengan panduan analisis APBD untuk DPRD yang diadopsi oleh Diklat Kemendagri atau Direktorat FKDHL dari OTDA/Kemendagri, dan panduan pelatihan Setwan diadopsi untuk digunakan oleh ASDEKSI.

 

112.1.2 Bantuan Teknis untuk mendukung pelaksanaan dari perda yang fokus pada Perencanaan dan Penyusunan Anggaran berbasis MDG/SPM 

Setelah mengidentifikasi kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dari masing-masing Perda, rencana implementasi lokal yang cocok akan dikembangkan di Sitaro, Minahasa Utara dan Wakatobi. Rencana pelaksanaan ini akan didukung ditiga kabupaten oleh petugas lapangan BASICS antara Maret dan Agustus 2013. Penekanan akan diberikan pada pengembangan pendekatan terpadu (yaitu multi pihak) yang akan memerlukan partisipasi eksekutif dan pelaku masyarakat sipil.


3-13



Pembelajaran selama proses pelaksanaan perda akan diambil dan didokumentasikan dalam sebuah lokakarya multipihak yang akan diadakan di Minahasa Utara, Sitaro dan Wakatobi. Produk manajemen pengetahuan merangkum pembelajaran akan dikembangkan dan disebarluaskan pada tingkat provinsi dan pusat oleh OMS mitra dan direktorat FKDHL Kemendagri.

112.1.3 Berkolaborasi dengan Direktorat FKDHL/OTDA dalam penyusunan Buku Petunjuk untuk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah (LKPJ)7 Laporan LKPJ bertujuan untuk memungkinkan anggota DPRD mengevaluasi kinerja dari pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan anggaran (APBD) dari instansi pemerintah. BASICS bekerja sama dengan FKDHL/OTDA mengembangkan panduan untuk membantu anggota dewan menganalisis laporan LKPJ terkait dalam hal perhatian pemerintah setempat untuk pencapaian dari standard pelayanan minimum.  Bersama dengan Direktorat FKDHL, serangkaian rancangan pedoman akan dibahas dan dikembangkan bersama di Jakarta. Hal ini direncanakan untuk bulan Januari sampai Juni. 

Pedoman ini akan diuji di Sulawesi Utara dan Tenggara diikuti oleh proses pengenalan dan penyebarluasan di empat daerah berbeda di kabupaten atau kota non-BASICS (lokasi yang pasti akan diidentifikasi berkonsultasi dengan FKDHL dan CIDA sesuai dengan prinsip yang dijabarkan di bagian 3.2).

112.1.4 Menyiapkan pedoman untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaanSPM berfokus Perda 

Bersama dengan Kemendagri, FGD akan diadakan untuk menghasilkan rancangan pedoman dan mengumpulkan pembelajaran dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah yang mengamanatkan pencapaian SPM dan MDG. Inisiatif bersama ini,yang direncanakan untuk periode Januari sampai Maret,akan diadakan di Jakarta, Kendari and Manado.



Tergantung pada persetujuan dari CIDA, Kemendagri dan AUSAID, rencana pada saat ini adalah untuk menguji coba pedoman penyusunan dan pelaksanaan perda di kabupaten yang didanai AIPD dan merevisi pedoman tersebut untuk menghasilkan produk manajemen pengetahuan pada bulan Juni sampai Agustus 2013.

112.1.5 Persiapan Pedoman untuk Mendukung Pelaksanaan Tupoksi dari Sekretariat DPRD 

BASICS akan berkolaborasi dengan FKDH/Kemendagri dan ASDEKSI untuk mempersiapkan dan mendiskusikan versi draft pedoman.



Selama paruh kedua tahun 2013, pedomannya akan diuji di lapangan dan direvisi dengan versi final "diterbitkan" pada akhir tahun. BASICS akan bekerja dengan ASDEKSI untuk menyebarluaskan pedoman.

7

LKPJ adalah merupakan laporan yang disiapkan Bupatiatau Walikotadiserahkan kepada DPRD. Laporan itu merangkum bagaimana pemerintah daerah (cabang eksekutif) telah melaksanakan RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) dan anggaran daerah (APBD). Ini juga termasuk catatan dan temuan dari pemeriksaan rekening daerah oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah, atau Inspektorat keuangan Kabupaten/Kota).


3-14

112.1.6 Bantuan Teknis untuk Mendukung Persiapan Perda di Minahasa dan Konsel



BASICS akan memberikan coaching berkelanjutan dan bantuan teknis untuk mendukung penyusunan perda di Minahasa (difokuskan pada pelayanan kesehatan) dan Konawe Selatan (dua perda, difokuskan pada pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar). Bantuan akan mencakup dukungan pengantar kepada komite koordinasi proses persiapan perda, memberikan komentar pada rancangan perda, memberi bantuan dalam mengatur dan melaksanakan konsultasi publik, menyediakan dukungan logistik yang diperlukan untuk konsultasi dengan Kemendagri, Kemkes atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, dan memberikan komentar dan rekomendasi untuk meningkatkan draft kedua dari perda.

112.1.7 Peningkatan Kapasitas Implementasi Legislasi

Sekretariat

DPRD

Mendukung

Peran

dalam



Sebuah workshop yang akan diselenggarakan di Kabupaten Wakatobi selama kuartal 1 untuk mendukung finalisasi dua perda (pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar) sedang dipersiapkan bersamaan dengan lokakarya kedua yang diselenggarakan untuk merencanakan dan membahas bagaimana Setwan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan perda.



BASICS akan memfasilitasi serangkaian diskusi di Sitaro, Minahasa dan Konawe Selatan untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan anggota Sekretariat DPRD untuk lebih memungkinkan mereka untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pendidikan terkait perda.

Keluaran 113:

Indikator

113.1 Persentase kegiatan Strategi Perbaikan Layanan BRI telah berhasil dilaksanakan

Program perbaikan layanan sosial yang responsif gender dan berbasis TPM/SPM telah dilaksanakan dengan berhasil Data Dasar

0

80%

80%

Tidak ada

100% selaras dengan target SPM yang ditetapkan di daerah setempat

Selaras dengan target SPM yang ditetapkan di daerah setempat

Tidak ada

70%

100%

113.2 Selarasnya Program SIS dengan SPM

113.3 Persentase Strategi Perbaikan Layanan Kesehatan dan Pendidikan yang responsif gender

Targets Yang Ditetapkan Periode Tahun Proyek 2013


Pencapaian Target Kumulatifs/d Proyek 30 Juni Tercapai 2012 (Ya/Tdk) ya

ya

ya

Penyesuaian Indikator, akan dilaporkan dalam APR 2012 Semua telah diselaraskan dengan target SPM yang ditetapkan di daerah setempat

100%

3-15

Kegiatan 113: Pengembangan dan Keberhasilan Penerapan Inisiatif PeningkatanPelayanan Responsif Gender dan Berbasis MDGs/SPM Kemajuan Terhadap/Pencapaian dari Hasil yang Direncanakan: Strategi Peningkatan Pelayanan (SPP) kesehatan dan pendidikan yang didanai BRI telah diterapkan selama dua tahun, dengan rencana kerja SPP-BRI dikembangkan dan disetujui secara tahunan selama 2011 dan 2012. Sementara itu banyak dari SPP cenderung terlalu luas dan terlalu ambisius selama 2011, peningkatan signifikan dalam SPP dicapai selama 2012. Kebanyakan SIS sekarang fokus pada sejumlah Indikator SPM leverage yang tinggi jumlah yang lebih kecil dan lebih dapat dikelola. SIS telah lebih menekankan pada pengembangan pendekatan yang ditingkatkan dan inovatif, memfasilitasi peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan anggota dewan dan masyarakat sipil. Kegiatan yang didanai BRI menyediakan sebuah laboratorium penting bagi percobaan dan inovasi dalam perencanaan, penyusunan anggaran dan penyelengaraan layanan kesehatan dan pendidikan. Besarnya investasi BRI tidak cukup untuk memungkinkan kabupaten peserta secara penuh menutup kesenjangan pencapaian SPM – dan memang tidak pernah dibayangkan BRI untuk dapat melakukannya – kegiatan SPP telah memberikan efek katalisator penting pada perencanaan, penyusunan anggaran dan penyediaan pelayanan masyarakat dengan banyak inovasi teknis, praktek cerdas, database yang bermanfaat dan perbaikan prosedur yang dihasilkan oleh BRI. Komponen BRI telah memicu sejumlah perubahan positif dalam perencanaan, penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Sebuah laporan komprehensif mengenai hasil dari kegiatan BRI sampai saat ini akan dimasukan kedalam laporan Kemajuan Tahunan 2012 yang mendatang, tetapi hasil pilihan yang dihasilkan oleh BRI sampai saat ini adalah sebagai berikut:

Aplikasi Prinsip dan Pendekatan BRI dalam Dana Alokasi Khusus di Sulawesi Utara untuk Mempercepat Pencapaian SPM Kesehatan Terpilih: Dana alokasi khusus, yang dikenal sebagai program BKKKes, memberikan komitmen multitahun untuk mendanai program khusus berfokus SPM. Termasuk rencana kerja tahunan, anggaran tahunan dan kajian kemajuan tahunan. BKKKes yang akan dikelola oleh pemerintah provinsi, adalah replikasi efektif dari mekanisme BRI. Program ini menyediakan pendanaan langsung kepada tiga kabupaten yang menghadapi tantangan besar dalam pencapaian SPM dan MDG kesehatan. Ini adalah perkembangan positif untuk komponen BRI, secara tidak langsung mengakui kualitas dari mekanisme BRI. Keberlanjutan dari program BKKKes adalah diperkuat oleh dua hal: 1. Prinsip dan prosedur BRI yang telah dimasukan kedalam PerGub atau peraturan gubernur;dan 2. Penerapan pendekatan multi pihak yang dikembangkan oleh BASICS menjamin adanya mekanisme yang melibatkan eksekutif, legislativf dan masyarakat sipil dalam mengawasi proses, pemantauan pencapaian SPM target dan melobi untuk alokasi dana lanjutan sesuai Pergub. Pengakuan perlunya memelihara database berbasis SPM:  Sebagian besar kabupaten dan kota mitra BASICS telah menggunakan dana BRI untuk mengembangkan, mempertahankan dan menggunakan database kesehatan dan pendidikan berbasis SPM- peka gender. Database ini memberikan “landasan” untuk perencanaan dan penyusunan anggaran pelayanan masyarakat rasional.


3-16

Hampir semua kabupaten/kota mitra BASICS telah mulai mengatur anggaran pengembangan dan pengelolaan database sebagai pengeluaran rutin ABPD. Generasi dari inovasi lokal dan praktek cerdas untuk mendukung pencapaian SPM:  BRI telah menyediakan sumber daya dan lingkungan inovatif yang diperlukan untuk mengembangkan, menguji dan menerapkan berbagai inovasi teknis dan administratif untuk mendukung perencanaan, penyusunan anggaran dan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan berbasis SPM yang efektif dan efisien. Puluhan praktek cerdas dan inovasi lokal yang sesuai (atau perbaikan atas praktek yang ada) telah dihasilkan diantara adalah: o kemitraan bidan - dukun bayi tradisional; o penguatan kader kesehatan desa untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk betugas bersama petugas kesehatan lokal dalam memantau dan membantu ibu hamil yang berisiko tinggi; o bank darah lokal sebagai antisipasi kebutuhan darah bagi persalian ibu melahirkan , o program subsidi pelayanan rujukan awal bagi keluarga pendamping untuk mencegah kematian ibu bersalin; o pendekatan PRA untuk pengumpulan data kesehatan dan gizi di tingkat desa; o bidan setempat dikontrak untuk menjembatani kelangkaan petugas garis depan; o program ekstensi kesehatan pendidikan perinatal melalui basis radio; o program Sangihe Mengajar yang memobilisasi lulusan universitas baru sebagai guru untuk lokasi pulau terpencil yang minim pelayanan; o mengembangkan pendekatan kurikulum dan pengajaran yang relevan secara lokal yang sesuai dengan penduduk Bajo yang sukar untuk dilayani; o program penyelamatan putus sekolah seperti Sumikola di Minahasa Utara dan program pendidikan non-formal yang dimotori masyarakat dan keaksaraan didukung PKBM (Pusat kegiatan Belajar Masyarakat) yang direvitalisasi ; o

penguatan Dewan Pendidikansetempat pendidikan yang lebih berkualitas; dan

o

puluhan kegiatan penting pelatihan teknis telah membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kritis para bidan, juru rawat, guru, kepala sekolah dan petugas garis depan kesehatan dan pendidikan.

untuk

mendukung

program

Mempraktekkan strategi pendekatan yang berhasil untuk meningkatkan penyediaan pelayanan dasar : Pendekatan SIS BRI di dalamnya telah memberikan peluang penting untuk menunjukkan efektifitas dan efisiensi dari operasional strategis, penyediaan layanan dasar berdasarkan bukti yang ada dalam SIS/SPP yaitu: 1) berdasarkan serangkaian data berbasis SPM yang lengkap dan dapat diandalkan; 2) berfokus pada pencapaian dari sejumlah kecil SPM yang diprioritaskan secara lokal; 3) menggunakan pendekatan secara bertahap untuk memfasilitasi pencapaian SPM yang berpengaruh tinggi; 4) melengkapi inisiatif SPM lain yang difokuskan, direncanakan dan dianggarkan untuk/oleh pemerintah daerah; dan 5) mengedepankan pendekatan multi-dinas, multi-pihak untuk menutupi kesenjangan SPM. Komponen BRI dan kecenderungan kurangnya pencairan dana


3-17

Selama dua tahun pertama dari pelaksanaan (2011 dan 2012), mitra pemerintah yang menerapkan komponen BRI telah menyelesaikan lebih dari 80% kegiatan yang direncanakan (dengan beberapa kabupaten menyelesaikan kegiatan tambahan di luar pelengkap melebihi rencana kerja semula mereka). Namun, anggaran yang diproyeksikan untuk komponen BRI pencairannya kurang setiap tahun. Alasan untuk kurangnya pengeluaran adalah sebagai berikut: 1. Sebagian besar kegiatan yang didanai BRI telah difokuskan pada pendekatan yang ditingkatkan untuk pelatihan guna memperkuat keterampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan dan pendidikan garis depan, dan pada pengembangan dan uji coba pendekatan dan inovasi baru. Kegiatan inovasi yang difokuskan secara relatif lebih murah bila dibanding dengan inisiatif pembangunan infrastruktur atau pengadaan skala besar – namun fokus pada inovasi ini adalah sejalan dengan semangat komponen BRI dan tujuannya. Sehingga pencairannya jauh terukur daripada mendanai banyak prasarana dan pengadaan. 2. Mitra pemerintah daerah secara cepat menyadari bahwa salah satu dari “keunggulan komparatif” adalah kemampuan untuk menyediakan dana untuk uji coba dan pengembangan sumber daya manusia termasuk kegiatan yang pendaanannya biasanya sangat sulit didapat melalui jalur pendanaan Pemerintah Indonesia. Hal ini menyebabkan pada putusan yang diambil oleh Komite Koordinasi Provinsi BASICS bahwa BRI akan berhenti mendanai kegiatan pengadaan barang dan pembangunan infrastruktur. Walaupun ini adalah “perkembangan yang baik”, cenderung mengurangi keseluruhan tingkat dari permintaan pencairan sejak mitra pemerintah daerah telah memanfaatkan saluran pendanaan lainnya (tradisional) untuk membiayai kegiatan infrastruktur dan pengadaan. 3. Selain itu, Kajian Jangka Menengah CIDA untuk BRI merekomendasikan mitra pemerintah mengurangi ruang lingkup kegiatan BRI dengan merampingkan SPP BRI untuk memfokuskan hanya pada sejumlah kecil indikator SPM. Sementara pendekatan ini adalah sangat baik dalam hal mendorong dan untuk lebih strategis, pendekatan bertahap untuk mencapai SPM, menyebabkan pengurangan sejumlah kegiatan di sebagian besar kabupaten, pada akhirnya mengurangi dana yang diperlukan . 4. Lebih dari 50% pelaksanaan kegiatan BRI yang telah dilaksanakan kurang dari rancangan anggaran yang disetujui dari awal untuk masing-masing kegiatan. Kecenderungan melebihi anggaran (dan kemudian kurang dari anggaran) dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, antara lain: a. De facto over estimasi biaya sering terjadi dalam sistem penyusunan anggaran di Indonesia (yang sering lebih jauh lebih tinggi dari yang dibutuhkan8) untuk berbagai kegiatan yang diterapkan oleh banyak pejabat pemerintah Indonesia yang belum tentu memperhitungkan pertimbangan efisiensi yang dapat diterapkan. Ini termasuk potensi penghematan di harga hotel, tiket pesawat terbang, biaya makan, sewa ruang rapat dll. Adalah sangat sulit untuk merubah “asumsi penyusunan anggaran” dari mitra pemerintah lokal dalam waktu yang singkat, jadi mitra BRI cenderung untuk over-budget dalam hal menyusun anggaran setiap tahun. Karena praktek akuntansi BASICS didasarkan pada biaya aktual dan wajar –yang semuanya harus didukung dengan tanda terima yang benar – kegiatan BRI hampir selalu selesai dengan jumlah sangat rendah dari yang diperkirakan. b. jumlah peserta dalam acara pelatihan sering kurang dari proyeksi awal yang menghasilkan penghematan; dan 8

Jadi, misalnya, di banyak bagian di Indonesia, ruangan sekolah dapat dibangun sekitar 60% dari biaya satuan yang biasanya dipakai dalam usulan dan anggaran untuk kegiatan konstruksi semacam itu.


3-18

c. Waktu yang diperlukan untuk pelatihan seringkali lebih pendek dari yang diproyeksikan (dua hari daripada tiga) yang juga menyebabkan pengurangan dalam biaya dari jumlah yang dianggarkan. 5. Selama 2011 dan 2012, ada sejumlah besar penyediaan yang harus diselesaikan. Di kedua tahun, pengadaan ditunda ke tahun depan karena kurangnya mekanisme yang jelas untuk pengalihan aset kepada pemerintah kabupaten/kota peserta. Selama 2011 dan 2012, BASICS menyelesaikan kegiatan pengadaan BRI untuk rencana kerja tahun sebelumnya selama bulan pertama dan kedua pada tahun berikutnya. Hal ini mengurangi tingkat pengeluaran dikedua tahun. Jeda ini dalam kegiatan pengadaan sekarang telah diatasi karena dua perkembangkan: 1) mekanisme dan prosedur untuk penyerahan aset sekarang telah ada; dan 2) tidak akan ada pembelian aset yang didanai BRI pada tahun 2013 kecuali untuk pengadaan akhir yang direncanakan pada rencana kerja 2012. 6. Program BRI dikerjakan dan diselenggarakan oleh mitra proyek Indonesia. Dalam beberapa kasus, di sejumlah kabupaten dan kota, mitra proyek telah menunda atau meminta untuk dibatalkan beberapa kegiatan BRI karena berbagai alasan, termasuk 1) para mitra terlalu sibuk untuk menyesuaikan kegiatan tambahan kedalam jadwal mereka; 2) diputuskan bahwa kegiatan tersebut tidak dibutuhkan lagi; atau 3) karena permintaan pada saat saat terakhir dari pejabat senior pemerintah, peserta tidak dapat hadir pada waktu yang dijadwalkan untuk pelaksanaan kegiatan. 7. Akhirnya, karena penundaan terkait dengan pencarian mekanisme hibah pendanaan yang layak untuk BRI, kegiatan BRI tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2010. Penundaan ini mengurangi jumlah tahun yang tersedia untuk program BRI dan karenanya telah mengurangi jumlah kumulatif dana BRI yang dikeluarkan sampai sekarang.

Perlu diketahui bahwa bila proyek berubah arah ke strategi yang diusulkan dalam Usulan perpanjangan BASICS, dimana pemerintah provinsi akan memainkan peran yang jauh lebih menonjol dalam menggunakan sumber daya BRI untuk mendanai kegiatan dana alokasi khusus SPM yang ditargetkan pada beberapa (dan baru) kabupaten dan kota, tingkat pencairan anggaran BRI (dan dampak geografis) bisa jauh meningkat. Strategi BRI 2013 

Seperti yang diuraikan pada Sub-kegiatan 113.1.1 di bawah, BRI pada tahun 2013 akan dituntun oleh empat prinsip: o o o o

menekanan dukungan pada percobaan,inovasi dan konsolidasi; meningkatkan inovasi yang sesuai dan saling melengkapi dengan program pokok Pemerintah Indonesia; melembagakan/regularisasi inovasi dan praketk cerdas termasuk menjamin keberlanjutan pendanaan untuk praktek dan perangkat yang baru diadopsi; dan mengurangi penekanan pada pengadaan peralatan, bahan dan barang lainnya yang diperlukan untuk program kesehatan dan pendidikan untuk lebih mendukung peningkatan investasi dalam penguatan kemampuan teknis dan administratif, pengetahuan dan sistem.

Prinsip prinsip ini adalah merupakan konsekuensi dari keputusan yang dibuat oleh Komite Koordinasi Provinsi dan masing-masing Sub-komite BRI. Ini tidak menandakan adanya penyimpangan dari strategi BRI yang disajikan di Rencana Kerja Tahunan 2012, melainkan


3-19

sedikit reorientasi pendekatannya untuk memaksimalkan dampak dari upaya BRI dan keberlanjutan perubahan yang difasilitasi. Sebuah daftar lengkap dari kegiatan BRI yang dilakukan selama tahun 2012 ditampilkan pada Lampiran F.

Sub- kegiatan yang direncanakan untuk Keluaran 113: 113.1.1 Pelaksanaan Strategi Peningkatan Pelayanan BRI oleh Kabupaten/Kota Sebuah proses partisipatif yang ketat, bertahap digunakan untuk mengembangkan rencana kerja SPPtahun 2013. Dua putaran pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Sub-komite BRI-SC Provinsi bekerjasama dengan masing-masing Komite Koordinasi Kabupaten (DCC) untuk menilai kemajuan dan hasildari BRI. Temuan dan rekomendasi dari hasil monitoring ini kemudian dipertimbangkan dan diterapkan oleh DCC dan komite pengarah BRIguna merancang rencana kerja BRI SIS, yang secara resmi disahkan oleh masing-masing Komite Koordinasi Provinsi pada Desember 2012. SPP 2013 melanjutkan kecenderungan dalam mempersempit kegiatan untuk fokus pada sejumlah kecil program pokok pemerintah, seperti program Desa Siaga Aktif dan Kejar Paket A dan B. Ringkasan kegiatan yang direncanakan di dalam 10 SIS Kesehatan dan 10 SIS Pendidikan untuk 2013 disajikan di bawah ini: Sulawesi Tenggara Program danIndikator Kegiatan SPM Kota Baubau – Pendidikan Program Pendidikan Non 1. Pembelajaran lajutan Paket A, B dan Buta aksara Formal 2. Pengadaan Buku Pembelajaran Lanjutan Paket A, B dan Buta Aksara 3. Pengadaan Surat Keterangan Melek Aksara Indikator Pendidikan SPM: 4. Bimbingan Konseling Kesulitan Belajar A-7, A-8 dan 14 5. Training Peningkatan Mutu Pembelajaran Lanjutan Bagi Tutor 6. Training Revisi Dokumen Kurikulum 7. Peningkatan Kualitas Tutor dan Penilik melalui studi lapangan 8. Training Peningkatan Kapasitas PKBM 9. Workshop Pengembangan dan Inoivasi Pembelajaran PKBM 10. Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi PKBM dan Diknas Program Peningkatan 1. Pelatihan supervisi manajerial pengawas Sumber Daya Aparatur 2. Workshop Evaluasi Diri Sekolah Bagi Pengawas SD dan SMP dan Penilik Indikator Pendidikan SPM: A-14

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1. Workshop Penyusunan Draft Kelurahan Siaga Sehat Cerdas 2. Penyusunan Draft 3. Sosialisasi Draft

Indikator Pendidikan SPM: B-5

Kota Baubau – Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Indikator Kesehatan SPM: 18

1. Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembentukan "Desa Siaga Sehat Cerdas" 2. Sosialisasi Pembentukan "Desa Siaga Sehat Cerdas" 3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) "Desa Siaga Sehat Cerdas" tiap Bulan 4. Rapat Evaluasi tiap 6 Bulan "DesaSiaga Sehat Cerdas" 5. Penguatan Kelembagaan "Desa Siaga Sehat Cerdas" 6. Penyusunan Piagam Warga


3-20

Program danIndikator SPM Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak : Indikator Kesehatan SPM: 1, 2, 3, dan 18

Kegiatan 7. 1. 2. 3. 4. 5.

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Piagam Warga. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Gerakan Sayang Ibu (GSI) Penguatan Kelembagaan Gerakan sayang Ibu (GSI) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI). Workshop Pembentukan Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi. 6. Rapat Koordinasi Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi. 7. Dasolin bagi keluarga Bumil Resti yang di rujuk.

Kab.Konawe Selatan –Pendidikan Program Pendidikan Non1. Revitalisasi PKBM Formal 2. Pendampingan Kewirausahaan Bagi Anak Putus Sekolah 3. Pembuatan Media Sosialisasi dan Kampanye Pentingnya Wajib Indikator Pendidikan SPM: Belajar B-5

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan Indikator Pendidikan SPM: A-14

Program peningkatan tata kelola pendidikan Indikator Pendidikan SPM: A-5, A-6

1. 2. 3. 4.

Pelatihan supervisi manajerial Pelatihan penelitian tindakan sekolah Pelatihan supervisi akademik Pelatihan analisis hasil supervisi

1. Rembug Warga Desa (desa cerdas) 2. Pembentukan Perda Tatakelola Pendidikan 3. Sosialisasi dan Advokasi Penerapan Peraturan Bupati tentang SOP Distribusi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Kab. Konawe Selatan –Kesehatan Program Peningkatan 1. Rembug Warga Desa (desa sehat) Keselamatan Ibu Melahir2. Penguatan dan pembinaan dana sehat kan dan Anak 3. Pemeriksaan/ Identifikasi golongan darah masyarakat Indikator Kesehatan SPM: 4. Pembuatan Peta Desa Sehat 1, 2, 3, 18

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Pendampingan Desa Dalam rangka Penguatan Sistim Kegawatdaruratan 2. Pembentukan Perda Desa Siaga Indikator Kesehatan SPM: 3. Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui UKBM 18 4. Penguatan RSUD menjadi RSUD PONEK Kab. Buton Utara - Pendidikan Program Peningkatan 1. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (pedagogi/ Teknik Mutu Pendidik dan mendidik/ mengajar) Tenaga Kependidikan 2. Pembinaan & Pelatihan KKG 3. Pembinaan dan pelatihan MGMP Indikator Pendidikan SPM: 4. Monitoring dan Evaluasi implementasi KTSP tingkat satuan A-7. A-8 dan 14 B-7 pendidikan 5. Pelatihan supervisi manajerial 6. Pelatihan tindakan sekolah 7. Pelatihan Supervisi akademik 8. Pelatihan Analisis Hasil Supervisi Program Pendidikan Non 1. Pendampingan Desa Cerdas Formal 2. Pelatihan Kewirausahaan/ Pengembangan keterampilan atau kecakapan hidup (life skill) Indikator Pendidikan SPM: 3. Pelaksanaan BIMTEK Pengelola PKBM B-5 4. Monitoring dan evaluasi Program Manajemen 1. Pelatihan penguatan tupoksi Komite Sekolah Pelayanan Pendidikan Indikator Pendidikan SPM: A-14


3-21

Program danIndikator Kegiatan SPM Kab. Buton Utara – Kesehatan Program Standarisasi 1. Penyusunan Perda Jaminan Rujukan (Pelayanan Prima) Pelayanan Kesehatan 2. Penyusunan Perda Kampo Waraka Indikator Kesehatan SPM: 18

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Indikator Kesehatan SPM: 18

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1. Pembentukan Tim Pengelola (termasuk tim verifikasi) Jaminan Biaya Rujukan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan dan Ibu Nifas 2. Pemberian biaya rujukan bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas dengan risiko tinggi 1. Pemberian Insentif Dukun 2. Pemberian biaya pendampingan Bumil dan Bumil Risti bagi bidan

Indikator Kesehatan SPM: 1, 2 , 3 dan 18

Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan masyarakat

1. Lokakarya Finalisasi Konsep Kampo Waraka 2. Pendampingan Kampo Waraka 3. Revitalisasi posyandu

Indikator Kesehatan SPM: 18

Kab. Wakatobi – Pendidikan Program Peningkatan 1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru pada Sekolah Alternatif Mutu Pendidik dan Masyarakat Bajo Tenaga Kependidikan 2. Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru SD/MI dan SMP/MTs Indikator Kesehatan SPM: 3. Pembuatan Film Dokumenter Pendidikan Berkarakter Kepulauan A-7 dan A-8 Program Pendidikan Nonformal

1. Pelatihan Life Skill pada Warga Belajar Sekolah Alternatif 2. Lokalatih Tutor Paket A dan B 3. Pelatihan Life Skill untuk orang tua Warga Belajar

Indikator Kesehatan SPM:

B-5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Indikator Kesehatan SPM: B-7 danB-8

1. Penyusunan instrumen/program/aplikasi pendataan pendidikan non formal 2. Pelatihan P3K dan Pembinaan Dokter Kecil Bagi Guru Pembina Siswa

Kab. Wakatobi – Kesehatan Program Kemitraan 1. Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) peningkatan pelayanan 2. Pelatihan Life Skill Safe (LSS) kesehatan (kemitraan 3. Monitoring dan evaluasi Kemitraan Bidan dan dukun di tingkat bidan dan dukun) Desa. Indikator Kesehatan SPM: 1, 2, 3 dan 18

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat (desa sehatcerdas)

1. 2. 3. 4. 5.

Rembuk Warga (Potapaki) Survey Mawas Diri Musyawarah Masyarakat Desa Pelatihan Perencanaan Kesehatan Masyarakat Desa Penyusunan Perdes Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan Indikator Kesehatan SPM: 6. Pelatihan Manajemen Risiko Bencana dan epidemi Penyakit bagi 1, 2, 3 dan 18 Kader Kesehatan Desa 7. Pembuatan Film Dokumenter Kesehatan Kab. Kolaka Utara – Pendidikan Program Peningkatan 1. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit SD/MI Mutu Pendidik dan 2. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit SMP/MTs Tenaga Kependidikan 3. Pembinaan dan Pelatihan KKG (kelompok Kerja Guru) 4. Pembinaan dan Pelatihan MGMP (Musyawarah Guru Mata


3-22

Program danIndikator SPM

Kegiatan

Indikator Pendidikan SPM: A-7 dan A-8

Program Pendidikan Non formal

Pelajaran) 1. Pelatihan Tutor kesetaraan dan Keaksaraan



1. Pengelolaan website Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara 2. Sarasehan Pengawas dan Dewan Pendidikan Se-Kabupaten Kolaka Utara Indikator Pendidikan SPM: 3. Penetapan Regulasi Mata Pelajaran Muatan Lokal A-7 dan A-14 4. Pendidikan dan Pelatihan Peran Komite sekolah. 5. Monitoring dan Evaluasi ke Sekolah-sekolah secara berkala Kab. Kolaka Utara – Kesehatan Program Promosi 1. Penyusunan Sistem Inovasi Manajemen Pelayanan KIA di Kesehatan dan Puskesmas dan Publikasi dan Praktek inovasi pelayanan KIA di Pemberdayaan Polindes dan Puskesmas masyarakat (desa sehat2. Pendampingan Bagi Kader Dasa Wisma Dalam Rangka cerdas Penjaringan Ibu Hamil, Bayi dan Balita Indikator Kesehatan SPM: 1,2,3,18

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Indikator Kesehatan SPM: 1, 2, 3 dan 18

1. Penyusunan Regulasi/PERDA KESEHATAN Tentang Sistem Kesehatan Daerah (SKD) 2. Pendampingan Penyusunan Integrasi kegiatan SPM/MDGs/Gender kedalam Dokumen Peganggaran BOK dan RKA Puskesmas 3. Sosialisasi dan publikasi Produk SOP pelayanan KIA di Puskesmas 4. Kajian Evaluasi Impact Project Basic Terhadap Intervensi Program di Kabupaten Kolaka Utara

Sulawesi Utara Program dan Indikator SPM

Kegiatan

Kab. Sangihe – Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Program Sangihe Mengajar

Indikator Pendidikan SPM: A-5, A-6 dan B-5


1. Pelembagaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Indikator Pedidikan SPM: A-5, A-6 dan B-5

Kab. Sangihe – Kesehatan Program Kemitraan 1. Pelatihan PONED peningkatan pelayanan 2. Pelatihan Ante Natal Care bagi perawat kesehatan 3. Pertemuan Audit Maternal Perinatal Indikator Kesehatan SPM: 1, 2 dan 3

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

1. Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita

Indikator Kesehatan SPM: 1, 2 dan 3


3-23

Program dan Indikator SPM Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan 1. Promosi Kesehatan Ibu dan Anak 2. Workshop Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 3. Kelas Ibu Hamil

Indikator Kesehatan SPM: 1, 2 dan3

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1. Pelatihan Penyegaran Kader Posyandu


Kab. Minahasa – Pendidikan Program for Capacity 1. Pembentukan FORDIKSA (Forum Pendidikan Desa) Building of Educators and 2. Pelaksanaan Festival Pendidikan untuk Pemberian Penghargaan Education Staff kepada Desa yang mendapat predikat “Zero DO Dikdas” Indikator Pendidikan SPM: A-14

Program for Managing Education Services

1. Pelatihan Keterampilan Pengolahan Data Profil Pendidikan

Indikator Pendidikan SPM: A-14

Kab. Minahasa – Kesehatan Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1. Orientasi Kompetensi Kebidanan


Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

2. Perawatan Kesehatan Masyarakat


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3. Program Desa Siaga

Indikator Kesehatan SPM: 1, 2, 3 dan 18

Kota Bitung – Pendidikan Program Managemen Pelayanan Pendidikan Indikator Pendidikan SPM: B-7 dan B- 14

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

1. Kegiatan Lokakarya Kepala sekolah dalam rangka penanganan anak putus sekolah 2. Kegiatan Lokakarya penguatan kelembagaan Tim Pengembang Pendidikan Kecamatan 3. Kegiatan KIE bagi keluarga anak putus sekolah oleh Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) 4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 1. Penyediaan beasiswa kepada anak-anak yang akan kembali bersekolah

Indikator Pendidikan SPM: B-7 dan B- 14

Kota Bitung – Kesehatan


3-24

Program dan Indikator SPM Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan 1. Pertemuan koordinasi terkait dengan penatalaksanaan Ibu hamil dengan malaria, TB dan HIV-AIDS

Indikator Kesehatan SPM: 2 dan 3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Lokakarya pembentukan Voluntary Counseling and Testing dan konseling HIV /AIDS Ibu Maternal bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Indikator Kesehatan SPM: 2 dan 3

Kab. Sitaro – Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Indikator Pendidikan SPM: A-5 dan A-6

Program Managemen Pelayanan Pendidikan

1. Pemberdayaan & Koordinasi dukungan Program Sarjana Mengajar di daerah Terpencil, terluar (SM3T) 2. Pengadaan Dokumen Pedoman satuan biaya pendidikan berbasis daerah rawan bencana, kepulauan dan terpencil 3. Pembentukan Badan Koordinasi Pemberdayaan, Penempatan, Penyaluran Tenaga Pendidik Non PNS, (Sarjana Mengajar, Tenaga Guru Sukarela dan sejenisnya) 4. Peningkatan Layanan Kampung Peduli Pendidikan khas Kepulauan 1. Peningkatan sistem & kapasitas teknis dalam pemanfaatan data pendidikan lintas sektor


Kab. Sitaro – Kesehatan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Indikator Kesehatan SPM: 1, 2, 3 dan 18

Program Penguatan Kapasitas Sistem dan Kelembagaan Indikator Kesehatan SPM: 1, 2, 3 dan 18

1. Perekrutan Tenaga Bidan Kontrak khusus di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan (lanjutan 2012) 2. Pelatihan konseling ibu hamil dengan resiko 3. Pembuatan Modul Pelayanan KIA, KB pada kondisi bencana 4. Forum Komunikasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) berbasis adat dan daerah kepulauan 1. Internalisasi disiplin, etika tenaga kesehatan dalam respons pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 2. Dana Pendampingan Rujukan Ibu Hamil Resiko Tinggi (yang tidak dicover jampersal dan jakesmas/jamkesda) 3. Koordinasi dan Evaluasi Tim Puskesmas PONED

Kab. Minahasa Utara – Pendidikan Program Wajib Belajar 1. Program SUMIKOLA Retrieval (kembali ke sekolah) Pendidikan Dasar 2. Penghargaan SUMIKOLA Sembilan Tahun Indikator Pendidikan SPM: A-14, B-5

Program Pendidikan non Formal

1. Pengelolaan PKBM kepulauan 2. Kelompok pembelajaran bermakna

Indikator Pendidikan SPM: A-14, B-5

Kab. Minahasa Utara – Kesehatan Program Peningkatan 1. Pelatihan PONED Keselamatan Ibu 2. Kelas ibu hami Melahirkan 3. Pertemuan AMP 4. Pelatihan Manajemen Data PWS KIA bagi Bidan Desa


3-25

Program dan Indikator SPM Indikator Kesehatan SPM: 1, 2, 3 dan 18

Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan 5. Pelatihan Kader BKB/Kesehatan untuk Peningkatan peserta KB ibu pasca persalinan 6. Pelaksanaan Desa SIAGA P4K 1. Pengadaan media penyuluhan Bumil, PUS, suami dan keluarga 2. Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Indikator Kesehatan SPM: 1, 2, 3 dan 18

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Indikator Kesehatan SPM: 1, 2, 3 dan 18

1. Monitoring dan evaluasi program kesehatan 2. Pengelolaan Data SPM-Bidang Kesehatan tingkat Puskesmas 3. Validasi data SPM kabupaten

113.1.2 Monitoring Strategi Peningkatan Pelayanan 

BASICS akan terus menerapkan kerangka monitoring dan evaluasi yang telah membantu BRI dengan baik selama dua tahun pertama program ini dijalankan. Dipimpin oleh Sub-komite Provinsi BRI, pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dilakukan dengan pemangku kepentingan dua kali setahun. Sekali di Juni-Juli sebagai masukan pada pelaksanaan “refleksi BRI”; dan sekali di September-Oktober untuk memberikan hasil data, temuan dan rekomendasi yang lengkap untuk menginformasikan rencana kerja BRI 2014 atau, jika proyek tidak diperpanjang, untuk membantu mendokumentasikan pembelajaran penting dan praktek cerdas serta memberikan rekomendasi guna membantu memaksimalkan keberlanjutan intervensi BRI yang terbukti efektif dan terjangkau (biaya rendah).

113.1.3 Penyusunan Rencana Kerja 2014 untuk Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan BRI 

Jika usulan saat ini untuk memperpanjang proyek mendapat persetujuan dari CIDA dan Komite Pengarah Proyek, kegaiatan perencanaan BRI 2014 akan dimulai pada pertengahan 2013 setelah penyelanggaraan hasil monitoring pertengahan tahun BRI. Sekali lagi, tergantung pada persetujuan dari usulan perpanjangan, BASICS akan berusaha dengan CIDA, Kemendagri, anggota PSC lainnya dan kedua Komite Koordinasi Provinsi untuk mengidentifikasi fokus dan jangkauan kegiatan BRI selama 2014. Bilamana usulan perpanjangan tidak disetujui, BASICS akan memusatkan perhatiannya paling banyak untuk mendokumentasikan praktek terbaik dan pembelajaran dan memaksimalkan keberlanjutan dari praktek yang ditingkatkan melalui pelembagaan inovasi dan praktek terbukti membantu percepatan pencapaian SPM.

Keluaran 114:

Indikator

Bantuan Teknis diberikan kepada unit kerja pemberdayaan perempuan untuk mendukung perencanaan dan penyusunan anggaran yang responsif gender Data


Target Yang Ditetapkan

Pencapaian

3-26

114.1 Sejumlah unit kerja BPPKB menerima bantuan teknis 114.2 Persepsi terhadap kualitas bantuan teknisyang diberikan

Dasar

Periode Proyek

Tahun 2013

Target ProyekTer capai (Ya/Tdk)

Kumulatif s/d 30 Juni 2012

0

10

10

Ya

10

Tidak ada

Positif, relevan, tepat

90%

Ya Tdk Tdk

Positif 92%, relevan 51%, tepat 81%

Kemajuan Terhadap/Pencapaian dari Keluaran 114: Semua kabupaten dan kota telah memiliki Surat Keputusan untuk mendukung pembentukan Kelompok Kerja Gender. Banyak dari BPPKB sekarang sedang menganalisa bagaimana mereka dapat melakukan secara kolaboratif pengarusutamaan gender dengan satuan kerja pemerintah, DPRD dan OMS. Di antara DPRD, beberapa kemajuan positif terbukti dengan adanya angota dewan menghadiri diskusi pengarusutamaan gender di Baubau,Minahasa Utara dan Sangihe. Kabupaten Sangihe telah mengembangkan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender untuk mengarusutamaan permasalahan gender di kesehatan dan pendidikan dan di lima kabupaten/kota peserta telah menyusun Profil Gender lokal. BPPKB di Konawe Selatan juga telah menyusun dokumen RENSTRAnya (Rencana Strategis lima tahun), RENSTRA pertama yang disusun oleh BPPKB kabupaten/kota di provinsi. Sampai saat ini, perangkat pengarusutamaan gender dan prosedur terkait tampaknya berfungsi secara lebih efektif di Baubau, dimana komitmen dari (sekarang mantan) Walikota dan Kepala BAPPEDA telah sangat konsisten. Beberapa hasil lain terkait penguatan perangkat pengarusutamaan gender dan prosedur disajikan sebelumnya di Bagian 2.1. di dalam ringkasan tindakan yang diambil setelah Loknas PPPRG. Persepsi pemangku kepentingan mengenai relevansi dan kesesuaian dari TA yang diberikan dapat berubah pada laporan Kemajuan Tahunan pada saat data kuesioner kualitatif dikompilasi dan dianalisa. BASICS mengharapkan perbaikan lebih lanjut dalam pencapaian indikator 114.2 karena momentum dan antusiasme yang diperoleh selama dan sesudah lokakarya nasional tentang perencanaan dan penyusunan anggaran responsif gender. Kegiatan 114: Menyelenggarakan bantuan teknis kepada satuan kerja pemberdayaan perempuan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran responsif gender Upaya untuk memperkuat kapasitas pengarusutamaan gender pada kabupaten/kota selama 2013 akan dilaksanakan melalui strategi tiga prinsip; 1. Replikasi praktek responsif gender yang baik dari perencanaan dan penyusunan anggaran sudah dikembangkan dan diuji coba oleh kabupaten mitra BASICS. 2. Tindak lanjut rekomendasi (penting) yang dihasilkan oleh Loknas PRRG di September 2012. 3. Peningkatan penekanan pada peran mitra provinsi (terutama BPPKB dan BAPPEDA) dan mitra tingkat nasional (terutama Kemeneg PP & PA dan Kemendagri) untuk mempromosikan penerapan perencanaan dan penyusunan anggaran responsif genderyang lebih luas dan lebih effektif. Sub-kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian Keluaran 114: 114.1.1 Menindak lanjuti rekomendasi dan pembelajaran dari Lokakarya Nasional tentang Responsif Gender Perencanaan dan Penyusunan Anggaran (GRP&B) BASICS Annual Work Plan 2013

3-27









Dalam kolaborasi dengan BPPKB Sulawesi Tenggara, BASICS akan memberikan dukungan untuk memperkuat kelompok kerja (pokja) pengarusutamaan di Kolaka Utara guna mengedepankan perencanaan dan penganggaran responsif gender diantara dinas utama, termasuk BAPPEDA, Kesehatan dan Pendidikan. Kolaka Utara telah dipilih sebagai mitra lokal telah memperlihatkan keseriusan dan komitmen yang konsisten untuk memperkuat perencanaan dan penyusunan anggaran responsif gender. Lokakarya dua hari akan menyertakan BAPPEDA, BPPKB, dinas Kesehatan, Pendidikan dan Biro Keuangan ditambah anggota DPRD, perwakilan OMS dan beberapa dinas berminat yang lain. Pembinaan lanjutan tentang penggunaan GAP, GBS untuk melengkapi Rencana Kerja Anggaran (RKA) akan disediakan oleh BASICS dan mitra BPPKB Sulawesi Tenggara. Dalam kolaborasi dengan BPPKB Sulawesi Tenggara, proyek akan membantu memonitor pelaksanaan Rencana Aksi Pengarus Utamaan Gender Kolaka Utara dengan penekanan khusus pada perencanaan, penganggaran responsive gender dan penyediaan layanan. Mitra di Baubau juga telah memperlihatkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan erencanaan dan penganggaran responsif gender layanan kesehatan dan pendidikan. Baubau dicalonkan untuk penghargaan pengarusutamaan gender (APE), dan hampir menang. Sebagai walikota yang baru saja dipilih, adalah sangat penting memberikan pembinaan dan bantuan teknis untuk menjaga hasil dan momentum yang diperoleh sampai saat ini. Karena itu, anggota Pokja dari dinas utama Baubau akan menerima pelatihan lanjutan pada perencanaan dan penyusunan anggaran berbasis MDG/SPM bersamaan dengan forum publik untuk memungkin mereka membina dan membimbing rekan-rekannya. Sebuah rencana aksi dan tindak lanjut terkait akan dilakukan untuk mendukung replikasi dan melembagakan praktek yang terbaik perencanaan dan penganggaran responsif gender . Dua Puluh Titik Fokus Gender akan menerima pelatihan tentang pembinaan (de facto melatih pelatih) untuk memungkinkan mereka lebih baik mempromosikan responsif gender perencanaan dan penyusunan anggaran pelayanan kesehatan dan pendidikan berbasis MDG/SPM. Kerangka Acuan Kegiatan tersebut akan mencakup 10 Focal Point Gender dari Baubau, lima perwakilan OMS dan enamFocal Point Gender tingkat provinsi Pembelajaran dari pelaksanaan responsif gender perencanaan dan penyusunan anggaran di Baubau, dan dari pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) di Konawe Selatan akan didokumentasikan. Temuan tersebut akan digunakan bersama dengan pemangku kepentingan proyek di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional dan para donor yang berminat.

114.1.2 Replikasi Uji Coba Perencanaan & Penyusunan Anggaran Responsif Gender (PPRG) untuk Mendukung Pencapaian SPM dan MDG (disinergikan dengan Sub-kegiatan 213.2b.2) 

Salah satu rekomendasi dari Loknas PPRG mencatat bahwa adalah perlu meningkatkan kapasitas perencana untuk dapat mampu memperkuat praktek PPRG. Karena alasan ini, proyek akan memberikan pelatihan lanjutan, pendampingan dan monitoring untuk pejabat pemerintah daerah terpilih dari BAPPEDA, BPPKB, dinas Kesehatan dan Pendidikan sebab mereka memerankan peran strategis dalam Pokja pengarusutamaan gender dengan mandat untuk membantu dan memfasilitasi dinas teknis dalan pengarusutamaan gender dan PPRG. Pelatihan dan pembinaan akan diberikan kepada masing-masing 30 orang di Baubau, Konsel dan Minahasa Utara . Pelatihan akan membantu anggota Pokja memperkuat kemampuan mereka untuk memandu dinas lain menyusun GAP, GBS dan KAK sensitif gender untuk RKA. Tiga kabupaten ini telah dipilih karena mereka telah menunjukkan komitmen tinggi dan


3-28

kemajuan yang baik terkait pengarusutamaan gender. Tindak lanjut pembinaan dan panduan teknis akan diberikan oleh penasehat BASICS bekerjasama dengan masing-masing mitra BAPPEDA dan BPPKB.

Keluaran 115:

Indikator

115.1 Seberapa jauh penerapan pada kegiatan proyek oleh BAPPEDA Kab/Kota, Dinas Kesehatan dan Pendidikan.

Panduan perlindungan lingkungan hidup diterapkan sesuai kegiatan proyek Data Dasar

Perhatian sangat sedikit


sesuai, cukup untuk kegiatan yang terkait

100%

Pencapaian Target Kumulatif ProyekTerc s/d apai 30 June 2012 (Ya/Tdk)

ya

Sesuai kebutuhan saat ini, aplikasi langsung belum diperlukan

Kemajuan Terhadap Pencapaian Keluaran 115: BASICS terus mempromosikan dan menyebarluaskan Pedoman Pengelolaan Lingkungan yang Baik (GEM – Good Environmental Management) yang dikembangkan oleh proyek. Pedoman tersebut telah dimasukan ke dalam pedoman prosedur operasional standard BRI. Baik Komite Kordinasi Provinsi maupun Sub-komite BRI telah diorientasikan kepada pedoman GEM, dan pedoman tersebut telah didistribusikan kepada semua 10 Komite Koordinasi Kabupaten (DCC). Sampai hari ini, sangat sedikit infrastruktur yang telah dibangun dengan dana BASICS dan pengadaan asset seperti perahu, sepeda motor dan bis sekolah sudah sangat terbatas. Dalam hal pembangunan gedung, atau kendaraan yang dibeli dengan dana komponen BRI BASICS, pedoman GEM BASICS telah dipatuhi dengan baik.. Kegiatan 115: Menerapkan pedoman perlindungan lingkungan ke dalam kegiatan proyek Sub-kegiatan yang direncanakan untuk mendukung Keluaran 115: 115.1.1 

Orientasi dan penerapan Pedoman Pengelolaan Lingkungan yang Baik dengan pemangku kepentingan kebupaten/kota terpilih

Tim BASICS termasuk Koordinator BRI, Koordinator Provinsi dan Fasilitator Kabupaten akan terus berupaya dengan masing-masing Sub-Komite BRI dan Komite Koordinasi Kabupaten untuk memberikan bimbingan dan saran pada berbagai kegiatan perencanaan dan kajian BRI. Semua usulan kegiatan BRI yang bisa berdampak buruk pada lingkungan alam akan dikaji secara seksama oleh masing-masing DCC dan BRI-SC dan rekomendasi yang diberikan berdasarkan pada Pedoman Pengelolaan Lingkungan yang Baik BASICS. Bilamana perlu, saran teknis akan diupayakan dari BASICS yang akan dilakukan oleh Penasehat LG/EM.


3-29

115.1.2 

Terus menerapkan Pedoman Pengelolaan Lingkungan yang Baik BASICS pada tingkat Provinsi dengan PCC dan BRI-SC

Kegiatan ini akan melibatkan promosi dan pedoman rutin oleh Koordinator BRI, PC dan DF melalui kegiatan perencanaan dan kajian, khusunya inisiatif BRI. BASICS akan memastikan bahwa kegiatan pendanaan BRI melibatkan pengadaan barang atau konstruksi yang secara potensial memiliki dampak pada lingkungan alam dinilai dan disaring secara benar sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Lingkungan yang Baik9.

Hasil Jangka Menengah 200:

Pemerintah Provinsi dan Pusat memberikan dukungan dan pengawasan yang lebih baik kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi atas proses pelaksanaan layanan sosial berbasis TPM/SPM yang setara gender dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

Indikator

Data Dasar

200.1 sejumlah pemerintah Kabupaten/kota melaporkan bahwa dukungan & supervisi dari instansi Provinsi/Pusat telah membantu meningkatkanproses rencana & anggaran mereka. 200.2 a) Kualitas dukungan & supervisi yang diberikan oleh mitra Pemerintah Pusat dan Provinsi 200.2 b) Mengembangkan mekanisme keuangan untuk memacu dan memberikan penghargaan pencapaian dalam menutup kesenjangan SPM/TPM 200.2 c) Mengembangkan dan mempromosikan teknik pembiayaan SPM yang didukung oleh tingkat Provinsi. 200.2 d) Disebarluaskan praktik-praktik baik dari badan pemerintahan binaan BASICS kepada nonBASICS 200.3 a) Sejumlahprosedur atau kebijakan dikembangkan dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah provinsi dalam mendukung proses peningkatan perencanaan dan penganggaran untuk


0

10

10

Sedang

relevan, terkomunikasi dengan baik, tepat waktu, konsisten, sangat berguna

Baik, relevan, terkomunikasi dengan baik, tepat waktu, konsisten

Tidak ada

2 pemerintah provinsi; 1-2 Kementerian Nasional

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Pencapaian Target Kumulatif ProyekTe s/d rcapai 30 Juni (Ya/Tdk) 2012

ya

tidak

10

baik, relevan, terkomunika si dengan baik, tepat waktu

5 mekanisme

Indikator baru, akan dilaporkan dalam APR 2012

Akan dilaporkan dalam APR 2012

1 Pemerintah Provinsi

2 teknik



2 Pemerintah provinsi, 1-2 Kementerian Nasional

1 Pemerintah Provinsi, 1 Kementerian Nasional



8

6

Indikator diperbahar ui, akan dilaporkan dalam APR 2012


9

Namun dalam prakteknya , BASICS tidak lagi melakukan pengadaan barang


3-30

Indikator

penyediaan layanan SPM/TPM/responsif gender. 200.3 b) Sejumlahprosedur atau kebijakan dikembangkan dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dalam mendukung proses peningkatan perencanaan dan penganggaran untuk penyediaan layanan SPM/TPM/responsif gender.

Data Dasar

Tidak ada


5

3

Pencapaian Target Kumulatif ProyekTe s/d rcapai 30 Juni (Ya/Tdk) 2012

Indicator baru, akan dilaporkan dalam APR 2012


Kemajuan dalam Pencapaian Hasil Jangka Menengah 200: Terutama sejak peluncuran komponen BRI, BASICS telah membuat kemajuan yang berarti dalam membantu mitra pemerintah provinsi dan pusat untuk memberikan dukungan dan pengawasan lebih baik kepada pemerintah kabupaten/kota untuk lebih responsif gender dalam perencanaan dan penyusunan pelayanan kesehatan dan pendidikan berbasis MDG’s/SPM. Kemajuan yang paling jelas berada di tingkat provinsi. Di antara kemajuan yang dihasilkan, beberapa berikut ini telah dibuat: tetapi karena jaringan kemitraan pada tingkat nasional telah berkembang melalui cara formal dan informal, dan upaya pelibatan tingkat nasional BASICS telah dipercepat, potensi kuat sekarang ada pada tingkat nasional jugaseperti memberikan bantuan teknis dan pengawasan kepada mitra pemerintah kab/kota dalam memfasilitasi pencapaian MDG’s/SPM yang selama ini kurang dipahami dan diprioritaskan.

Peningkatan secara besar dukungan, TA dan pengawasan diberikan kepada mitra provinsi : Ketika BASICS dimulai, menyusul suatu dekade perubahan cepat desentralisasi,peran dan insentif untuk mitra provinsi tetapi karena jaringan kemitraan pada tingkat nasional telah berkembang melalui cara formal dan informal, dan upaya pelibatan tingkat nasional BASICS telah dipercepat, potensi kuat sekarang ada pada tingkat nasional juga seperti memberikan bantuan teknis dan pengawasan kepada mitra pemerintah kab/kota dalam memfasilitasi pencapaian MDG’s/SPM yang secara umum kurang dipahami dan diprioritaskan. Penggabungan dari : o reformasi peraturan (mis. PP 19/2010 and PP 23/2011); o usaha intensif yang dilakukan BASICS guna mendorong peran penting (dan perlunya)pemerintah provinsi dalam mendukung keberhasilan pencapaian dari tujuan SPM dan MDG; dan o “laboratorium” konkret sehingga Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang diberikan dapat memungkinkan proyek mendukung mitra provinsi untuk menyediakan pedoman teknis, pembinaan dan bantuan monitoring yang sangat dibutuhkan. Hal ini telah memungkinkan mitra provinsi di Sulawesi Utara membantu menguji, menyempurnakan dan mereplikasikan beberapa perangkat penting, praktek dan instruksi. Untuk membantu mempercepat pencapaian kesehatan dan pendidikan terkait SPM dan MDG pada “kabupaten/kota BASICS” dan 10 kabupaten/kota lain di Sulut. Demikian pula, di Sulawesi Tenggara, BASICS telah memberikan masukan BASICS Annual Work Plan 2013

3-31

penting dan momentum untuk membantu pemerintah provinsi mengeluarkan beberapa peraturan penting tentang perencanaan dan penyusunan anggaran berbasis SPM. Contoh-contoh spesifik dijabarkan di bawah di dalam Hasil Jangka Pendek 210. Pada tingkat nasional, upaya terpadu untuk meningkatkan pelibatan, kerjasama dan sinergi dengan mitra tingkat nasional telah memungkinkan proyek untuk memulai melakukan berbagai upaya bersama guna mendukung responsif gender, perencanaan dan penyusunan anggaran berbasis SPM. Kemajuan penting meliputi:  Panduan untuk Responsif Gender Perencanaan dan Penyusunan Anggaran berbasis SPM: Sebagai bagian dari Loknas PPRG, BASICS menyiapkan dan mendistribusikan sebuah versi rancangan Panduan untuk Responsif Gender Perencanaan dan Penyusunan Anggaran berbasis SPM. BASICS juga berbagi dengan beberapa pengkaji sejawat (Kemendagri, Kemeneg PP& PA, Kepala BAPPEDA daerah) meminta komentar dan saran guna memperbaiki dokumen tersebut. BASICS berharap untuk menyelesaikan dan mendistribusikan versi revisi pada awal Maret 2013.  BASICS saat ini sedang berupaya dengan Kemendagri dan Kemendiknas dalam mempertimbangkan bagaimana beberapa indikator SPM pendidikan dasar dapat disempurnakan agar lebih sesuai dengan keadaan geografis yang dihadapi oleh banyak kabupaten pulau terpencil. Upaya ini memiliki potensi secara positif untuk mempengaruhi perencanaan, penyusunan anggaran dan akhirnya pencapaian dari SPM pendidikan dasar.  BASICS saat ini sedang bekerjasama dengan Kemendagri untuk menyusun buku saku praktek cerdas, yang dihasilkan oleh BASICS dan mitranya, yang dapat mempercepat pencapaian SPM kesehatan dan pendidikan dasar.

Pada akhir 2012, dalam rangka mendukung informasi yang lebih spesifik dan bermanfaat terkait pencapaian Hasil Jangka Menengah 200, dan khususnya, untuk membedakan antara hasil yang dicapai mitra nasional dengan provinsi, perbaikan dibuat untuk berbagai indikator Hasil 200. Sejumlah indikator dipertajam dan ada sedikit indikator baru ditambah untuk memfasilitasi hasil terpisah di tingkat nasional dan tingkat provinsi. BASICS akan memberikan laporan kemajuan terhadap pencapaian semua indikator Hasil 200 di dalam Laporan Tahunan 2012 yang akan datang.

Hasil Langsung 210:

Indikator

210.1 sejumlah mitra provinsi dan pusat (L/P) yang telah meningkat

Pemerintah pusat dan provinsi yang lebih kuat dalam memberikan dukungan dan supervisi terhadap kabupaten/kota Provinsi dalam memberikan layanan sosial berbasis TPM/SPM Data Dasar

0


55 (40L, 15P)

10


Kumulatif s/d 30 Juni 2012 10

166

10

Perlu diperhatikan bahwa sebelum November 2012, ketika PMF diperbarui, jumlah mitra tingkat provinsi dan nasional dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sudah diagregasikan. Indikator 210.1 yang diperbarui (ditampilkan di atas) memberikan angka terpisah untuk tingkat provinsi dan nasional.


3-32

Indikator

Data Dasar

pengetahuan/ketrampilan dalam memberi dukungan dan supervisi

210.2 Meningkatnya frekuensi bantuan teknis provinsi kepada kabupaten/kota untuk menyelaraskan rencana kesehatan dan pendidikan dan anggaran dengan SPM/TPM


Tingkat Provinsi 20 (12L, 8P) Tingkat Nasional

jarang

Sering hinggainte raksi berkala


Kumulatif s/d 30 Juni 2012 (85L, 81P)

ya

Sering hinggabe rkala

ya

berkala, Frekuensi Meningkat

Kemajuan dalam Pencapaian Hasil Jangka Pendek 210: Meskipun target untuk indikator 210.1 dinaikan (pertama target agregat di bulan Januari 2011, dan lalu target tingkat provinsi – nasional terpisah di bulan November 2012), BASICS telah melampaui target-target itu. Laporan Tahunan 2012 akan memberikan update lengkap mengenai kemajuan dalam pencapaian dua indikator hasil untuk Hasil Jangka Pendek 210. Pencapaian yang lebih ini disebabkan pada: 1) banyaknya mitra tingkat provinsi berpartisipasi dalam kegiatan BASICS karena komponen BRI; 2) tiga lokakarya nasional yang telah diadakan oleh proyek, membantu untuk meningkatkan pengetahuan dari sejumlah pemangku kepentingan tingkat nasional; dan 3) strategi pelibatan tingkat nasional,yang telah menjadi katalisator pelibatan lebih banyak lagi mitra tingkat nasional dalam proyek. Demikian pula, komponen BRI telah menyediakan wadah yang sangat berguna untuk meningkatkan frekwensi dari bantuan teknis (TA) provinsi yang diberikan kepada kabupaten dan kota untuk percepatan pencapaian SPM dan MDG. Sebagai contoh, kegiatan monitoring dan evaluasi Sub-komite BRI selama tahun 2012 memberikan suatu kesempatan yang penting bagi 51 (18l, 33p) pejabat tingkat nasional untuk memberikan umpan balik dan bimbingan kepada mitra kabupaten/kota. Peningkatan kapasitas dari pejabat provinsi tercermin dalam peningkatan Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang lebih strategis dan efisien setiap tahunnya. Keputusan untuk berhenti menggunakan dana BRI guna mendukung kegiatan konstruksi dan pengadaan selama 2013 adalah sebuah bukti lebih lanjut pergeseran penekanan dari “rutin” ke kegiatan yang mempercepat (katalitik) pengembangan kapasitas. Mungkin contoh yang paling nyata dari penguatan kapasitas pemerintah provinsi untuk mendukung dan mengawasi perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus untuk Mempercepat Pencapaian SPM dan MDG Kesehatan. Mitra provinsi di Sulawesi Utara telah berusaha secara intensif dengan BASICS untuk mengembangkan dan meluncurkan dana alokasi khusus. Inovasi terobosan ini, yang akan didukung oleh Peraturan Gubernur (Pergub), memiliki potensi untuk memberikan momentum yang signifikan kepada upaya provinsi guna mempercepat pencapaian dari SPM kesehatan pada tiga kabupaten “non-BASICS” yang dipilih oleh pemerintah Sulawesi Utara.

.


3-33

Keluaran 211:

Bantuan Teknis diberikan untuk memperkuat manajemen dan monitoring data provinsi

Indikator

211.1 sejumlah instansi menerima Bantuan Teknis (TA) 211.2 Persepsi kualitas bantuan teknisyang diberikan

Data Dasar

Target Yang Ditetapkan Periode Tahun Proyek 2013

0

12 – 15

8

Tidak ada

Positif, disampaikan dengan baik, relevan/ sesuai, sensitif gender

Positif, relevan, sesuai, sensitif gender

0

5 – 10

4

211.3 sejumlah prosedur, peraturan dan/atau kebijakan

Pencapaian Target Kumulatif Proyek s/d Tercapai 30 Juni 2012 (Ya/Tdk) ya

ya

ya

2611

Positif, relevan, sesuai, sensitif gender

5

Kemajuan dalam Pencapaian Hasil 211: Sejak tahun 2010, BASICS telah melakukan upaya dengan berbagai mitra tingkat provinsi untuk meningkatkan dan memperkuat data manajemen dan monitoring SPM. BASICS sudah mencapai semua tiga hasil indikator yang ditetapkan untuk Hasil 211 dan perbaikan nyata dalam memonitor pencapaian SPM kesehatan dan pendidikan yang terlihat jelas di kedua provinsi. Dinas provinsi yang berkolaborasi dengan proyek sampai saat ini meliputi: • • • • • • • • • • • •

Kesehatan (Dinas Kesehatan) Pendidikan (Dinas Pendidikan) BAPPEDA Biro Organisasi di Sekretariat Provinsi (Biro Organisasi) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara (BPS) Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara Biro Kesejahteraan Masyarakat, Sulut Biro Keuangan di Sekretariat Provinsi (Biro Keuangan) Kantor Kementerian Agama Daerah (Kantor Kementerian Agama) Dinas Pelayanan Sosial (Dinas Sosial) BAPEDALDA (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah)

11

Meskipun beberapa organisasi ini terlibat dalam pelatihan, semua yang terlibat dalam pelatihan dihitung dalam laporan tahunan 2011 sehingga jumlahnya tidak meningkat dari laporan tersebut.


3-34

Bekerjasama dengan BAPPEDA provinsi, WHO dan BASICS, dinas Kesehatan Sulawesi Utara telah mereplikasi database berbasis SPM untuk indikator kesehatan terpilih. BASICS telah memberikan masukan dan bantuan teknis kepada mitra di pemerintahan untuk menginformasikan perkembangan dari prosedur, peraturan dan/atau kebijakan yang secara langsung mendukung peningkatan manajemen data dan monitoring. Sejak 30 Juni 2012, proyek telah mendukung pengembangan dan penerapan peraturan/kebijakan/prosedur yang berikut ini untuk memperkuat manajemen dan monitoring data SPM provinsi:

1

Prosedur Operasional Standar untuk data Pendidikan di Kabupaten Sangihe melalui bantuan dan masukan dari pemerintah provinsi

2

SK. Kadis DIKPORA No. 800/DPPO/VII/2011 ttg pembentukan tim Peneliti SOP data SPM pendidikan Minahasa Utara

3

SK. Kadis Kesehatan No. 02b tahun 2011 ttg Prosedur Operasional Standar Sistem Pengelolaan Data SPM Bidang Pendidikan;

4

Draf Peraturan BupatiKonawe Selatan, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengelolaan Data Pendidikan KabupatenKonawe Selatan.

5

Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2011 tentang Sistem Data dan Pelaporan SPM Pendidikan Wakatobi

6

Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2011 tentang sistem data dan pelaporan SPM Kesehatan Kabupaten Wakatobi.

7

SK Bupati Wakatobi No. 13.c Tahun 2011 tentang Tim Penyusun Statistik Gender Kabupaten Wakatobi

8

Peraturan Walikota Baubau, Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengelolaan Data Kesehatan Kota Baubau.

9

Peraturan Walikota Baubau, Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Penjaringan Data Pendidikan Kota Baubau.

Seperti di banyak belahan dunia, tetapi bahkan mungkin lebih dari di Indonesia, inovasi administratif dan keuangan akan tidak berkelanjutan kecuali secara nyata didukung oleh paying hukum (peraturan yang relevan), prosedur pendukung (SOP), petunjuk teknis dan pelaksanaan (juknis, juklak), dan pendanaan yang tepat. Untuk alasan ini, upaya proyek untk tujuan ini adalah bagian terpenting untuk mengedepankan perubahan yang berkelanjutan. Selama 2013, insiatif proyek untuk mendukung pencapaian Hasil 211 akan fokus terutama pada penyempurnaan dan replikasi perangkat serta aplikasi yang dikembangkan sampai saat ini. Inisiatif ini secara singkat dijelaskan di bawah.

Kegiatan 211: Menyediakan TA untuk memperkuat manajemen dan monitoring data SPM provinsi Sub- kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2013 guna mendukung pencapaian keluaran yang diinginkan: 211.1.1 Pelatihan Manajemen Berbasis Penilaian Kinerja BASICS

Hasil

(PMF)

menggunakan

Kerangka

Sebagian besar mitra langsung BASICS bisa mendapat manfaat yang lebih banyak dari paparan perencanaan, monitoring dan manajemen berbasis hasil. Baik BAPPEDA dan seksi sektoral pada tingkat provinsi dan kabupaten dan kota terlibat dalam perencanaan dan monitoring kegiatan mereka, termasuk yang terkait pada penyediaan pelayanan masyarakat


3-35

berbasis SPM. Mereka diminta untuk melaporkan perkembangan pencapaian tujuan MDG/SPM ini dimasing-masing tingkat kabupaten dan kota maupun secara kumulatif pada tingkat provinsi. Pemahaman dari Manajemen Berbasis Hasil, data yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi ini dan proses analisis data untuk memperoleh hasil tersebut adalah sebuah alat yang bernilai bagi perencana pendidikan, kesehatan dan Bappeda untuk dimiliki. Hal ini terutama relevan pada tingkat provinsi dimana dinas provinsi dimandatkan untuk memberikan informasi ini setiaptahun. Untuk tujuan ini, BASICS akan mengadakan acara pelatihan RBM dua hari dengan mitra tingkat provinsi dan kabupaten/kota utama untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan terkait penerapan dari prinsip RBM. Pelatihan ini akan diberikan oleh Deputi Direktur Proyek BASICS bersama ahli database yang diambil dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Kegiatan ini awalnya direncanakan untuk 2012 tetapi benturan jadwal yang dihadapi oleh perencana BAPPEDA mengharuskan pelatihan ini ditunda sampai Januari 2013. Dalam persiapan untuk menyusun pelaporan Rencana Kerja Tahunan 2012, seperangkat data disiapkan dan dianalisa untuk menangani indikator 41 dalam BASICS PMF. Seperangkat data tersebut sangat dikenal oleh mitra BASICS karena melibatkan acara pelatihan dan informasi yang mereka sendiri terlibat dalam pengumpulannya. Data ini ditata dalam suatu MS Access database yang datanya dianalisis dan hasilnya disajikan dalam laporan. Sesudah penyusunan Laporan Tahunan BASICS 2012, BASICS akan menyajikan kumpulan data, metode analisis dan hasil kepada para mitra dari BAPPEDA, dinas Kesehatan dan Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Dua lokakarya sehari akan dilaksanakan di Kendari dan Manado pada awal Januari 2013.

211.1.2 Bantuan Teknis di tingkat Provinsi pada jaringan sistem informasi pelayanan kesehatan dan pendidikan publik untuk memperkuat pelayanan publik di kabupaten berbasis SPM dan MDG (menggunakan GIS) Pengembangan alat BASICS GIS dan Google Earth diluncurkan pada tahun 2012. Ini menarik banyak perhatian semua sektor dan dengan masing-masing kelompok target: legilatif, eksekutif dan masyarakat sipil (termasuk media). Teknologi tersebut dengan secara signifikan telah meningkat dan sekarang Google Earth dapat diunduh secara gratis, dapat bekerja secara off-line (diakomodasi oleh perangkat lunak lainnya), tidak memerlukan pelatihan untuk mengoperasikannya dan oleh karena itu dapat digunakan oleh hampir semua orang, di mana saja. Hal ini sudah menjadi bukti alat tersebut sangat baik untuk menyampaikan informasi terkait pelayanan pendidikan kepada pembuat keputusan dengan cepat dan jelas. Penyerapan dari alat ini adalah tinggi dengan pengguna baru seperti BAPPEDA Sulawesi Utara, BAPPEDA Baubau, LPMP (bagian dari kementerian pendidikan nasional) Kendari dan lainnya. Pada akhir tahun 2012, LPMP memperkenalkan perangkat ini pada konferensi pendidikan nasional, dan diterima dengan saat baik. Data yang tersedia untuk pendidikan (profil Pendidikan) dan kesehatan (profil Kesehatan) di masing-masing bagian kesehatan dan pendidikan di kabupaten dan kota yang sekarang dimandatkan oleh pemerintah untuk disiapkan setiap tahun atau sanksi akan diberlakukan. Tabel ini dengan mudah dapat dianalisis menjadi status informasi SPM dan MDG atau masukan sumber daya spesifik yang dibutuhkan untuk mencapai masing-masing SPM. Tabel analisis hasil akhir kemudian dapat dengan mudah diunduh ke dalam suatu program sistem informasi geografis (GIS – geographis information system) dan representasi spasial pada kabupaten, kecamatan atau dalam beberapa hal, bahkan di tingkat desa, dapat dihasilkan. Spesialis GIS yang mempersiapkan representasi spasial ini lalu dapat mengolahnya menjadi sebuah Google Earth file yang dinamakan KML dan dikirim kembali


3-36

kepada mitra lokal yang ingin menyajikan informasi ini. Dengan satu klik, mitra lokal dapat menghasilkan overlay Google Earth pada layar yang menampilkan berbagai jenis informasi. Tujuan proyek ini adalah agar perangkat ini digunakan oleh eksekutif, OMS dan lokal media dalam penyajiannya kepada pembuat keputusan (anggota legislatif) dan kepada publik untuk membantu mereka dalam memahami status dari penyediaan pelayanan (SPM) dan kebutuhan untuk alokasi APBD tertentu untuk mencapai target SPM tertentu. Mendukung sub-kegiatan ini, dan mengkaitkannya dalam cara yang fungsional, BASICS akan melakukan sebuah inisiatif untuk mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik dari dinas kesehatan dan pendidikan kabupaten/kota dan provinsi. Inisiatif ini akan membangun dan memperluas sistem database kesehatan berbasis SPM yang dikembangkan di Kabupaten Minahasa Utara. Inisiatif ini didasarkan pada pengembangan database, verifikasi dan pengembangan program yang dilakukan antara 2010 dan 2012. Ini merupakan langkah lain untuk menyederhanakan penyediaan informasi yang diperlukan untuk memfasilitasi keputusan yang benar secara tepat waktu. Aplikasi database – yang akan jauh lebih canggih dan berguna daripada program database yang dikembangkan dari 2010 sampai 2012 – akan dikembangkan oleh konsultan perangkat lunak yang bekerja dengan mitra Minahasa Utara. Ini akan menyediakan konektivitas dan hampir secara realtime berbagi data kesehatan SPM dari satuan kerja pelayanan puskemas kepada kantor dinas kabupaten dan sampai ke kantor dinas kesehatan provinsi. Setelah membuat dan berjalan dengan baik di Minahasa Utara, proyek bermaksud untuk bekerja sama dengan Dinas kesehatan Sulut untuk mereplikasi aplikasi data SPM di 14 kabupaten/kota tersisa. Data ini akan ditambah dengan data satuan biaya dan akan berperan dalam mengidentifikasi alokasi BKKK setiap tahun. Proyek bertujuan untuk mengembangkan dan mereplikasi aplikasi database serupa, tetapi untuk data pendidikan dasar di Sulawesi Tenggara. Aplikasi database akan menggabungkan kekuatan relatif tiga database pendidikan berbasis SPM terpisah yang dikembangkan di kabupaten peserta:   

perangkat lunak database yang dikembangkan untuk database pendidikan dasar Kabupaten Sangihe; pendekatan kalkulasi proyeksi target yang dikembangkan di Kabupaten Wakatobi; dan prosedur laporan satuan kerja pelayanan (sekolah) yang dikembangkan di Kota Baubau.

Setelah dikembangkan, diuji dan siap untuk direplikasi, proyek akan bekerja sama dengan dinas pendidikan kesehatan untuk mendukung aplikasi database tersebut disemua 12 yurisdiksi di Sulawesi Tenggara. Keluaran 212:

TA diberikan untuk memperkuat kapasitaspemerintah provinsi dan pusat dalam menyebarkan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan berbasis SPM, penganggaran dan penyediaan jasa kesehatan dan pendidikan

Indikator

212.1 a) Sejumlah instansi pemerintah tingkat provinsi menerima bantuan teknis

Data Dasar

0



10

8

Pencapaian Target Kumulatif Proyek s/d Tercapai 30 Juni 2012 (Ya/Tdk)

ya

22

3-37

Indikator

212.1 b) sejumlah instansi pemerintah tingkat nasional menerima bantuan teknis 212.2 Persepsi terhadap kualitasbantuan teknis

Data Dasar


0

2

2

Tidak ada

Positif, disampaikan dengan baik, relevan/sesuai gender-sensitif

Positif, disampaikan dengan baik, relevan/sesuai gender-sensitif

Pencapaian Target Kumulatif Proyek s/d Tercapai 30 Juni 2012 (Ya/Tdk) ya (akan dipresetasikan 0 dalam APR)

ya

Relevan, sesuai, tepat waktu, gendersensitif

Kemajuan Terhadap/Pencapaian dari Hasil yang Direncanakan: BASICS telah mencapai, atau melebihi indikator hasil yang ditetapkan untuk Keluaran 212. Hampir puluhan dinas provinsi telah menerima TA dari BASICS dan beberapa kementerian (Kemdagri, Kemeneg PP & PA, Kemdiknas, antara lain) telah menerima manfaat dari bantuan teknis dan/atau input yang diberikan oleh BASICS. Secara signifikan, ketika proyek telah mengembangkan dan mendokumentasikan lebih banyak inovasi, praktek cerdas dan temuan berbasis fakta, proyek telah mampu mendukung mitra provinsi dan nasional dalam upaya mereka untuk menyebarluaskan peraturan dan kebijakan terkait perencanaan, penganggaran dan penyediaan berbasis SPM urusan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Laporan Tahunan 2012 akan memberikan update yang lengkap tentang pencapaian dari keluaran ini; daftar dari beberapa peraturan dan kebijakan utama tingkat provinsi yang oleh proyek telah memberikan bantuan teknis termasuk: •

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 48/2011 mengenai Integrasi Rencana untuk Mencapai SPM;

•

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara 22/2011 mengenai Implementasi Layanan Kesehatan untuk Wanita, Bayi dan Balita; and

•

Instruksi Gubernur Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Sulawesi Tenggara;

Pada tahun 2013, upaya BASICS untuk mendukung Keluaran 212 akan terus menyertakan penyediaan bantuan teknis pada tingkat provinsi, tetapi juga, secara meningkat, fokus pada penyediaan saran dan input untuk mendukung pengembangan perangkat, peraturan dan kebijakan yang diperlukan mitra tingkat nasional yang berusaha untuk mempercepat perencanaan, penganggaran berbasis SPM urusan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sub- kegiatan untuk mendukung pencapaian Keluaran 212: 212.1a.1

Studi untuk Mengembangkan Indikator Determinan Kemiskinan yang sesuai dengan Sulawesi Utara

Berdasarkan permintaan BAPPEDA Sulawesi Utara, proyek akan memberikan bantuan teknis terbatas untuk membantu menyelenggarakan studi, yang akan mengembangkan indikator multi variabel determinan kemiskinan. Studi tersebut akan dilakukan dalam bekerjasama dengan BAPPEDA, BPS, Universitas Sam Ratulangi dan dinas Pemprov Sulut lainnya. Setelah dikembangkan, determinan ini akan digunakan untuk membantu


3-38

meningkatkan perencanaan dan penganggaran program pengentasan kemiskinan, termasuk program kesehatan dan pendidikan berbasis SPM tertentu. Kegiatan ini akan dilakukan di Sulawesi Utara antara Januari dan Maret 2013. 212.1b.1 Penguatan Mitra Keuangan Provinsi dan Pusat untuk Menganalisis APBD Kabupaten/Kota Kegiatan pelatihan yang tercatat di bawah ini dan akan dikembangkan dan diuji lebih lanjut teknik yang diperkenalkan kepada mitra pemerintah provinsi dengan tujuan membantu menyempurnakan aplikasi sederhana yang akan mendukung analisis APBD berbasis SPM dalam bentuk elektronik yang mudah dikelola, membuat lebih mudah untuk melihat kesenjangan dalam pendanaan program APBD. Aplikasi ini dapat memungkinkan OMS dan pemangku kepentingan eksekutif untuk melakukan analisis APBD dengan cepat dan mudah, memungkinkan mereka memberikan masukan dan umpan balik kepada anggota dewan daerah dan pembuat keputusan lainnya. 

BASICS akan bekerjasama dengan mitra di Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemdagri, atau KEUDA, untuk memperkuat kapasitas untuk menganalisis APBD dari perspektif SPM. Ini akan mencakup serangkaian lokakarya dan sesi pembinaan yang akan dilakukan di Jakarta, Kendari dan Manado. Akan mencakup pemangku kepentingan nasional dan provinsi.



Pada tingkat nasional, sebuah lokakarya pembinaan dan sesi tindak lanjut informal akan diselenggarakan bersama KEUDA/Kemendagri. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2013.



Sebuah sesi pembinaan dan mentoring tindak lanjut akan dilakukan dengan Biro Keuangan dan Biro Ortala mengenai analisis APBD di Kendari pada Maret dan April. Pelatih akan diambil dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta ditambah Biro keuangan Provinsi dan Biro Ortala Provinsi, BAPPEDA, bagian Kesehatan, Pendidikan dan BPPKB di Provinsi. Pelatihan akan terjadi pada bulan April dan Mei. Bila pelatihan dianggap berhasil, untuk memungkinkan pengujian dan uji hasil di dalam sebuah wilayah kendali/control area, pelatihan akan diselenggarakan dibeberapa kabupaten dan kota non-BASICS di Banten dan Sumatera Barat. Mekanisme cost sharing/berbagi biaya yang dapat diterima untuk pelaksanaan kegiatan iniakan dinegosiasikan dengan Kemendagri .



Terakhir, pada bulan Oktober sampai Desember, akan ada acara pembinaan yang terfokus pada peningkatan pelatihan analisis APBD yang diberikan oleh KEUDA/Kemendagri dan BPK.

212.1b.2 TA untuk Mendukung Penyusunan Peraturan Pengarusutamaan Gender Pemerintah Sulawesi Tenggara Membangun momentum pengarusutamaan gender yang sangat baik yang terjadi sejak BASICS mulai bekerja di Sulawesi Tenggara, BASICS akan berusaha dengan mitra provinsi dan nasional terpilih untuk mengembangkan sebuah perda mengenai pengarusutamaan gender. Langkah-langkah utama akan meliputi:   

membentuk tim perancang perda; penyusunan naskah akademis untuk menginformasikan persiapan perda; pembahasan dan konsultasi oleh tim perancang perda;


3-39



kajian dan komentar, termasuk konsultasi publik untuk membantu penyelesaian perda.

TA akan diberikan kepada Penasihat Gender proyek, dan pelatih gender lokal yang telah membantu proyek selama beberapa tahun. Keluaran 213:

Indikator

213.1a) Efektifitasbantuan teknis yang diberikan kepada mitra Provinsi. 213.1b) Efektifitasbantuan teknis yang diberikan kepada mitra pusat 213.2 a) sejumlah mitra provinsi (L/P) menerima bantuan teknis untuk mendukung layanan berbasis SPM. 213.2 b) sejumlah mitra nasional (L/P) menerima bantuan teknis untuk mendukung layanan berbasis SPM.

TA diberikan kepada provinsi dan pemerintah pusat dalam mempromosikan innovasi untuk mendukung pelaksanaan penyediaan layanan berbasisSPM Data Dasar

Tidak ada

Tidak ada

0

Targets yang ditetapkan Periode Tahun Proyek 2013

Relevan, sesuai, tepat waktu, gendersensitif Relevan, sesuai, tepat waktu, gendersensitif 120 (90L, 30P) Tingkat Provinsi

0

30 (20L, 10P) Tingkat National

Relevan, sesuai, tepat waktu, gendersensitif Relevan, sesuai, tepat waktu, gendersensitif 100 (80L, 20P)

20 (15L, 5P)

Pencapaian Target Kumulatif Proyek s/d Tercapai 30 Juni 2012 (Ya/Tdk) Indikator baru, akan Relevan, sesuai, dilaporkan gender sensitif di dalam APR tingkat provinsi 2012 Indikator baru, akan Relevan, sesuai, dilaporkan gender sensitifdi dalam APR tingkat provinsi 2012 264 Indikator (147L, 117P) baru, akan *sebelumnya dilaporkan merupakan dalam APR indikator 2012 gabungan Indikator baru, akan dilaporkan dalam APR 2012

264 (147L, 117P) *sebelumnya merupakan indikator gabungan

Kemajuan dalam Pencapaian Keluaran ini: Awalnya karena komponen BASICS BRImemerlukan kerjasama yang erat dengan berbagai mitra provinsi, dan baru-baru ini karena adanya peningkatan kegiatan pelibatan nasional, BASICS telah memberikan sejumlah besar bantuan teknis dan/atau masukan untuk membantu mitra pemerintah provinsi dan pusat mengedepankan inovasi guna mempercepat pencapaian SPM. Ini memungkinkan proyek mencapai hasil indikator yang sebelumnya diidentifikasikan untuk Keluaran 213 yang menyediakan informasi agregat untuk bantuan teknis yang diberikan kepada mitra provinsi dan nasional. Indikator terpisah telah ditambah untuk dua kelompok pemangku kepentingan dalam versi PMF yang diperbarui. BASICS akan memberikan data kemajuan untuk indikator baru tersebut pada Laporan Tahunan 2012. Bantuan teknis utama dan/atau masukan yang diberikan kepada mitra provinsi dan nasional sampai saat ini adalah sebagai berikut :

Tingkat provinsi:


3-40



Bantuan yang ekstensif dan intensif kepada dua Komite Koordinasi Provinsi BASICS, dan dua Sub-Komite Provinsi BRI terutama, untuk mendukung, memonitor dan mengevaluasi Strategi Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang didanai BRI .



Pengembangan dan peluncuran BKKK dana alokasi khusus provinsi Sulawesi Utara untuk membantu mempercepat pencapaian SPM kesehatan terpilih di kabupaten/kota terpilih.



Replikasi sistem database kesehatan berbasis SPM di Sulawesi Utara ;



TA/bantuan teknis untuk mendukung pengembangan peraturan dan instruksi yang membutuhkan perencanaan dan penganggaran pelayanan urusan kesehatan dan pendidikan berbasis MDG dan SPM di Sulawesi Utara dan Tenggara.

Sebagai contoh dari intensitas dan luasnya kolaborasi terkait BRI, tabel di bawah memberikan ringkasan kegiatan BRI yang melibatkan rekan provinsi dan dilaksanakan selama 2012: No

Kegiatan

1.

Pelatihan dan Lokakarya dalam mengelola Program BRI

2

Kajian Kegiatan ToR oleh Sub Komite BRI dan BASICS Asistensi dan bantuan teknis dalam sector kesehatan dan pendidikan Rapat Koordinasi antaraBASICS dan Sub Komite BRI Monitoring tengah tahunan pelaksanaan Strategi Peningkatan Pelayanan BRI

3.

4

5.

6

Menyusun Rencana Kerja Tahunan BRI 2013

7.

Evaluasi akhir tahun Strategi Peningkatan Layanan BRI Rapat PCC untukmenyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja Tahunan BRI 2013

8.

Keluaran Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara  34 draft ToR BRI selesai  28 draft ToR BRI selesai  Meningkatkan pengetahuan  Meningkatkan pengetahuan dengan pemahaman Manajemen dengan pemahaman Manajemen Berbasis Hasil Berbasis Hasil  Meningkatkan Koordinasi dan  Meningkatkan Koordinasi dan Bantuan Teknis dari Pemerintah Bantuan Teknis dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, melalui Provinsi Sulawesi Utara, melalui Sub-komite BRI sampai 5 Sub-komite BRI sampai 5 pemerintah Kabupaten/Kota di pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Sulawesi tenggara • Mengkaji dan menyetujui79 ToRs  Mengkaji dan menyetujui119 Kegiatanuntuk dilaksanakan ToRs Kegiatanuntuk dilaksanakan  Masukan teknis dalam menerapkan kegiatan BRI  Masukan untuk nilai tambah dan praktik cerdas  Masukan untuk pengarusutamaan gender dalam perencanaan kegiatan BRI Sub Komite BRI dan BASICS memiliki koordinasi yang baik dan dukungan timbal balik untuk mempercepat kualitas hasil BRI di kabupaten/kota dan harmonisasi dokumen perencanaan di kabupaten/kota dan provinsi.  Suatu latihan refleksi untuk meningkatkan kualitas dan strategi kegiatan dari dokumen Rencana Kerja Tahunan BRI SPP.  Klarifikasi arah dan strategi untuk memperkuat aspek keberlanjutan BRI, khususnya di tingkat masyarakat, dan dokumen pembelajaran yang dipetik dari hasil pemantauan.  Diskusi dilakukan di instansi teknis, antar-unit koordinasi melalui DCC dan dukungan asistensi dan supervisi dari Sub Komite BRI.  Proses ini menghasilkan Rencana Kerja Tahunan BRI 2013 yang komprehensif, focus dan sinergi dengan pemerintah ditingkat kabupaten/kota/provinsi. Masukan-masukan yang diterima mengenai kinerja pengelolaan BASICS, Praktik Cerdas dan pembelajaran Disetujui dan disahkan, Rencana Kerja Tahunan BRI 2013 dan Amandemen Dokumen SPP BRI 2011-2013

Pada tingkat nasional:


3-41

• Pelaksanaan tiga lokakarya nasional besar yang difokuskan pada inovasi, praktik cerdas dan pembelajaran untuk mendukung perencanaan dan penganggaran urusan kesehatan dan pendidikan berbasis MDG/SPM. • Temuan dan masukan diberikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung upaya menyempurnakan indikator SPM sehingga lebih realistis dan sesuai untuk kabupaten pulau terpencil, berpenduduk jarang,.

Sub- kegiatan untuk mendukung pencapaian Keluaran 213: Pada tahun-tahun awal proyek, kebanyakan dari kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian Keluaran 213 yang dipusatkan pada pelaksanaan komponen BRI. Sekarang proyek tersebut telah mengumpulkan sejumlah pengalaman dan data cukup banyak yang berguna, dan secara signifikan mengintensifkan kegiatan pelibatan tingkat nasional, sebagai peluang penting untuk adanya kerjasama tingkat nasional. Dengan demikian, selama 2013, sementara TA untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan BRI akan terus berlanjut, beberapa upaya kolaboratif penting akan dilaksanakan dengan mitra tingkat nasional. Upaya ini dijelaskan di bawah. 213.2a.1 Koordinasi, Bantuan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BRI oleh Komite Koordinasi Provinsi dan BRI Sub-Komite BASICS akan memberikan bantuan teknis untuk mendukung dua PCC provinsi dan SubKomite BRI untuk melakukan kegiatan berikut: •

BASICS akan berusaha dengan PCC dan Sub-KOmite BRI untuk mengembangkan lebih lanjut sinergi antara komponen proyek BRI dan komponen Pengembangan Kapasitas.

•

KAK Kegiatan BRI akan dikaji oleh masing-masing Sub-komite BRI secara berkesinambungan.

•

Pertemuan berkala Sub-komite BRI akan diadakan pada Maret, Juni dan September untuk membahas kegiatan BRI dan sinkronisasi kegiatan tersebut dengan program provinsi. Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari BAPPEDA, Kesehatan, Pendidikan, BPPKB, Biro Ortala, Biro Keuangan dan dua ahli (satu untuk kesehatan dan satu untuk pendidikan).

•

Antara Januari dan Oktober akan ada kajian bulanan kegiatan BRI oleh Kelompok Kerja Kesehatan didukung oleh konsultan ahli dan masing-masing fasilitator kabupaten dengan kedua pemerintah provinsi. Kajian serupa akan dilakukan oleh Kelompok Kerja Pendidikan. Ini akan mencakup monitoring pertengahan tahun BRI dan proses refleksi.

•

Bantuan teknis yang sedang berjalan difokuskan pada kegiatan BRI akan diberikan sepanjang tahun kepada kedua bagian kesehatan dan pendidikan untuk memastikan kegiatan BRI mencapai tujuan yang ditetapkan.

•

Antara Oktober dan Desember, Sub-komite BRI akan melakukan evaluasi kegiatan BRI 2013 di semua 10 kabupaten dan kota. Temuan dan pembelajaran utama akan didokumentasikan. Temuan ini akan digunakan untuk menginformasikan program BKKK Sulawesi Utara, dan bila proyek diperpanjang akan menjadi strategi dan kegiatan baru BRI.

•

Di bulan November, sebuah pertemuan akan diadakan di kendari dan Manado dengan para donor yang berminat, mitra pemerintah nasional, provinsi dan kabupaten/kota terpilih, DPRD dan perwakilan masyarakat sipil terpilih untuk


3-42

membahas inovasi dan praketk cerdas yang dihasilkan BRI yang berpotensi dapat direplikasi untuk mempercepat pencapaian SPM.

213.2a.2 Penguatan provinsi Sulawesi Utara untuk Mencapai SPM dan MDG Kesehatan Kabupaten/Kota Inisiatif akan dilaksanakan melalui serangkaian upaya, termasuk: 

Bekerjasama dengan para mitra dari BAPPEDA dan dinas Kesehatan Sulawesi Utara, BASICS akan memfasilitasi lokakarya di Manado untuk mengorientasikan perencana Dinas Kesehatan dari semua 15 kabupaten/kota pada penggunaan perangkat kalkulasi biaya satuan untuk SPM indikator kesehatan terpilih. Lokakarya tersebut akan memberikan pelatihan dan petunjuk untuk memfasilitasi penerapan perangkat biaya satuan guna mendukung penuyusunan rencana strategis tahunan dinas Kesehatan (RENSTRA) dan rencana pembangunan tahunan kabupaten/kota (RKPD).



Serangkaian konsultasi akan difasilitasi antara Kementerian Kesehatan, dan BAPPEDA dan Dinas Kesehatan Sulawesi Utara mengenai Dana Alokasi Khusus untuk Mempercepat Pencapaian Kesehatan terkait MDG dan SPM (BKKK) dan perangkat biaya satuan untuk SPM kesehatan terpilih. Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk menyiapkan Nota Kesepahaman (MOU) antara Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dan semua 15 pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Antara lain, MOU tersebut akan menetapkan:



o

tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan SPM kesehatan dan MDGs;

o

tanggung jawab pemerintah provinsi untuk memberikan alokasi khusus tambahan untuk mempercepat pencapaian SPM kesehatan dan MDG; dan

o

tanggung jawab Kementetian Kesehatan untuk menutup defisit dana yang tersisa.

Setelah proses MOU berhasil difasilitasi, proyek akan mendukung pelaksanaan lokakarya tentang peran Pemerintah Sulawesi Utara dalam mempercepat pencapaian SPM kesehatan pada tingkat kabupaten/kota. Lokakarya ini akan mencakup: o

orientasi mekanisme alokasi khusus,

o

orientasi Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai BKKK; dan

o

penandatanganan resmi MOU antara Pemerintah Sulawesi Utara dan 15 dinas Kesehatan kabupaten/kota.

213.2a.3

Penguatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pencapaian SPM dan TPM Pendidikan Dasar (disinergikan dengan Sub-kegiatan 213.2b.4)



Membangun dari hasil Sub-kegiatan111.3.1: Replikasi Aplikasi dari Database yang ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian SPM Kesehatan dan Pendidikan terpilih, sebuah lokakarya akan diadakan untuk mengorientasikan perwakilan Dinas Pendidikan dari semua 12 kabupaten/kota pada penerapan perangkat biaya satuan untuk menghitung biaya satuan pelayanan pendidikan dasar. Kegiatan ini melibatkan


3-43

mitra Dinas Pendidikan tingkat Provinsi, bertujuan untuk mempercepat pencapaian SPM pendidikan dasar di Sulawesi Tenggara. 

Lokakarya kedua untuk semua 12 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara yang akan fokus pada identifikasi penambahan (secara tahunan) target SPM pendidikan dasar. Kegiatan ini akan menggunakan format baku untuk mengidentifikasi target SPM pendidikan dasar yang diumumkan secara resmi oleh Kemendagri yang akan didukung oleh RKT 2013 Sub-kegiatan 213.2b.4 Bantuan Teknis untuk Penyusunan Format Baku Peraturan Daerah/Petunjuk Penetapan Target SPM Kesehatan dan Pendidikan (Penetapan sasaran SPM). BASICS akan memberikan tindak lanjut pembinaan dan bantuan teknis untuk memdukung formalisasi (melalui SK atau perbup/perwal) target SPM pendidikan dasar disetidaknya tiga dari lima kabupaten/kota peserta BASICS di Sultra.

213.2b.1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKT 2013 BASICS oleh Mitra PSC tingkat Nasional 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKT 2013 BASICS akan dilakukan oleh mitra pemerintah pusat terpilih. Kegiatan ini, yang akan dipimpin oleh Kemendagri, secara ideal akan melibatkan wakil dari Kemendagri (AKLN, UPD1, UPD2 dan FKSH), Setneg, Kemenkes dan Kemdiknas dan akan dilakukan pada bulan September. Di dalam persiapan untuk kegiatan monev, diharapkan Kemendagri akan melakukan serangkaian pertemuan untuk mengumpulkan tim monev, mengembangkan.dan menyelesaikan perangkat monev, dan mengembangkan agenda dan jadwal monev. BASICS akan memberikan dukungan kesekretariatan dan logistik untuk kegiatan monev.



Laporan monev akan disusun oleh tim monev dan hasil awal dan rekomendasi dibahas dalam pertemuan pasca monev. Versi terakhir Laporan Monev akan dipresentasikan oleh Kemendagri pada Pertemuan Komite Teknik BASICS yang dijadwalkan sementara pada November 2013.

213.2b.2 Replikasi dan Penyebarluasan pembelajaran Responsif Gender Perencanaan dan Penganggaran (disinergikan dengan with Sub-Kegiatan 114.1.2) Serangkaian upaya pengembangan kapasitas akan disinergikan dengan Sub-kegiatan 114.1.2. ini akan mencakup: 

Pelatihan lanjutan, pendampingan dan monitoring untuk pejabat pemerintah daerah dari BAPPEDA, BPPKB, dinas Pendidikan dan Kesehatan karena mereka memainkan peran strategis dalam Pokja pengarusutamaan gender dan memiliki mandat untuk membantu dan memfasilitasi dinas teknis dalam pengarusutamaan gender dan PPRG. Pelatihan, yang akan fokus pada penggunaan GAP, GBS dan responsif gender RKA (rencana anggaran tahunan) dan KAK, akan diberikan kepada 30 peserta di Sulawesi Utara dan 30 peserta di Sulawesi Tenggara. Seperti biasa, pelatihan akan terkait secara erat pada pencapaian MDG dan SPM kesehatan dan pendidikan. Peserta akan mencakup peserta dari provinsi serta dari kabupaten/kota peserta. Pelatihan tersebut akan dipimpin oleh Penasehat Gender BASICS,dibantu oleh pelatih gender lokal. Pelatih gender BASICS dan Fasilitator Kabupaten akan memberikan tindak lanjut pembinaan dan bantuan teknis kepada 60 peserta.



Inisiatif ini akan mencakup refleksi pada pembelajaran dalam mengedepankan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Kegiatan ini akan diselenggarakan


3-44

secara partisipatif melibatkan sejumlah kecil mitra provinsi dan kabupaten/kota. Kelompok Fokus diskusi, yang akan mencakup sekitar 10 orang masing-masing di Kendari dan Manado, yang akan diadakan pada November – Desember 2013. Narasumber utama akan mencakup wakil Focal Point Gender dari BAPPEDA, BPPKB, dinas Kesehatan dan Pendidikan ditambah beberapa OMS. Proses tersebut akan dipimpin oleh Penasehat Gender BASICS kerjasama dengan pelatih gender daerah proyek.

213.2b.3 Penyusunan Makalah Advokasi Peningkatan Penekanan pada Penganggaran Responsif Gender dalam Persiapan Panduan Tahunan APBD Insiatif ini akan merespon pada salah satu rekomendasi utama yang dihasilkan oleh Loknas PPRG pada September 2012. Secara khusus, akan mendukung rancangan makalah (atau kertas kerja) advokasi untuk penekanan lebih pada penganggaran responsif gender dalam peraturan Kemdagri tahunan (permendagri) yang menyediakan petunjuk kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk penyusunan APBD. Setelah siap, makalah akan disajikan dan diserahkan kepada KEUDA/Kemendagri. Inisiatif ini akan dipimpin oleh Penasehat Gender BASICS dengan bantuan dari penyedia layanan gender. Ini akan mencakup beberapa langkah penting, seperti yang dijabarkan di bawah. 

Kajian singkat dari peraturan mengenai perencanaan dan penganggaran responsif gender akan dilakukan untuk mengidentifikasi fokus permasalahan utama makalah. Ini akan dilakukan bekerjasama dengan mitra Kemendagri dan KPPPA terpilih.



Selain itu, Penasehat Gender BASICS akan merevisi Panduan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis SPM, MDGs dan Responsif Gender Urusan Pendidikan dan Kesehatan untuk merefleksikan masukan dari Loknas PPRG dan beberapa sejawat yang mengkaji panduan tersebut.



BASICS akan berkolaborasi dengan The Asia Foundation, UN Women, UPD1/Kemdagri dan Kemeneg PP & PA untuk mendesak KEUDA/Kemdagri mengadopsi rekomendasi yang terkandung dalam makalah untuk dimasukan ke dalam permendagri yang memandu persiapan APBD. BASICS akan memberikan dukungan teknis kepada mitra provinsi dan kabupaten/kota (Focal Point Gender, OMS, akademis) untuk memungkinkan mereka memberi umpan balik pada rancangan permendagri.



Dengan asumsi bahwa rekomendasi yang diberikan oleh BASICS dan mitranya diterima dan terakomodir didalam permendagri, BASICS dan KEUDA/Kemendagri akan memfasilitasi lokakarya di Kendari dan Manado untuk mengorientasi perencana dari dinas provinsi pada profil utama permendagri.

213.2b.4 Bantuan Teknis untuk Mempersiapkan Format Baku Peraturan Daerah/Petunjuk yang menetapkan target SPM Kesehatan dan Pendidikan (penetapan sasaran SPM) Dalam rangka pencapaian SPM kesehatan dan pendidikan, pemerintah daerah perlu secara resmi menetapkan target tahunan tambahan untuk membantu mereka mencapai SPM masing-masing. Proses penting ini, dikenal sebagai penetapan SPM, masih belum dilakukan disebagian besar kabupaten/kota diseluruh negeri. Penyusunan Format Baku yang sesuai akan sangat membantu untuk memfasilitasi perencanaan dan penganggaran inkremental berbasis SPM yang lebih rasional. Untuk tujuan ini, Perencana Kabupaten dan Penasihat Keuangan proyek akan memimpin upaya berikut:


3-45



BASICS akan berkonsultasi dengan mitra kabupaten/kota di Sulawesi Utara danTenggara, termasuk BAPPEDA, Biro Ortala, Biro Keuangan, Kesehatan, Pendidikan, rumah sakit daerah, BPPKB, dan kantor wilayah Kementerian Agama untuk menyusun rancangan pertama SK/Perbup/Perwal guna mendukung spesifikasi target SPM kesehatan dan pendidikan dasar.



Selama Maret-April, konsultasi publik akan diselenggarakan di Kendari dan Manado dengan kelompok pemangku kepentingan yang sama ditambah wakil dari masyarakat sipil dan rancangan pertama akan disempurnakan.



Selama Mei-Juni, putaran kedua konsultasi publik akan diadakan di Kendari dan Manado dan rancangan kedua akan disusun.



Lokakarya untuk membahas dan menyelesaikan Format Baku akan diadakan di Jakarta dengan perwakilan dari Kemendagri (OTDA, BANGDA, KEUDA), Kemenkes, Kemdiknas, Kemeneg PP & PA, dan Kementerian Agama. Rancangan akhir kemudian akan dibawa mitra Kemendagri untuk dipertimbangkan sebagai Permendagri atau bentuk lain yang sesuai.

213.2b.5 Bantuan Teknis untuk Menyusun Panduan Pelaporan dan Evaluasi SPM Kesehatan dan Pendidikan Atas permintaan UPD1/Kemendagri, BASICS akan bekerja dengan berbagai mitra provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun panduan dan Format Baku pelaporan dan evaluasi pencapaian SPM kesehatan dan pendidikan. Inisiatif ini akan dilakukan melalui serangkaian langkah, seperti yang dijabarkan di bawah: • Lokakarya akan diadakan dengan pemangku-kepentingan provinsi dan kabupaten/kota terpilih di Kendari dan Manado untuk memberikan masukan bagi penyusunan panduan tersebut. • Ini akan diikuti dengan dua putaran konsultasi di Kendari dan Manado dengan dinas yang relevan dari tingkat kabupaten/kota. • Terakhir, sebuah lokakarya akan diadakan di Jakarta dengan Kemendagri (OTDA, BANGDA, KEUDA), Kemenkes, Kemdiknas, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyelesaikan panduan. Panduan tersebut kemudian akan diformalkan oleh Kemendagri melalui perangkat hukum yang tepat.

213.2b.6 Penyusunan Indikator SPM Pendidikan Dasar yang sesuai untuk Kabupaten dan Kecamatan Terpencil dan Berpenduduk Jarang Kabupaten kepulauan utama dan kecamatan di Indonesia menghadapi tantangan unik dari segi kesulitan aksesibilitas, geografis yang menantang, komunitas yang sangat tersebar luas dan sumber daya manusia terbatas. Hal ini menyebabkan perencanaan untuk dan pencapaian indikator SPM tertentu sangat sulit dan kadang kadang hampir tidak mungkin karena keterbatasan dana, transportasi dan sumber daya manusia. Hal ini terutama terjadi pada beberapa indikator SPM pendidikan dasar dan untuk alasan ini, sejumlah pulau kabupaten (Sangihe, Sitaro, Wakatobi) dan kabupaten yang di dalamnya terdiri dari kecamatan di kepulauan telah meminta proyek bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempertimbangkan bagaimana caraagar beberapa


3-46

indikator SPM yang sesuai untuk daerah kepulauan dapat diidentifikasi12. Saran ini telah diterima dengan baik oleh Kementerian. Oleh karena itu, BASICS akan memfasilitasi proses berikut : 

BASICS akan bekerjasama dengan Kemendagri (OTDA, BANGDA, KEUDA) serta Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, Kemeneg PP & PA, perwakilan dari dinas Pendidikan Sulawesi Utara dan Tenggara, perwakilan dari Sangihe, Sitaro dan Wakatobi (Pendidikan dan Biro Ortala) untuk mengadakan konsultasi di Jakarta. Pertemuan teknis ini akan menyiapkan masukan untuk diserahkan kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah13, badan pemerintah pusat yang memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai berbagai permasalahan otonomi daerah, termasuk SPM.

213.2b.7 Pembuatan buku praktek cerdas dan inovasi yang mendukung penyediaan pelayanan berbasis MDG/SPM sebagai bagian dari perayaan Hari OTDA 

BASICS akan berkolaborasi dengan AKLN,UPD 1, UPD 2 dan FKDHL untuk mengkompilasi satu buku praktek cerdas dan inovasi yang dihasilkan oleh mitra BASICS yang dapat berperan dalam mempercepat pencapaian penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan berbasis MDG/SPM.



BASICS akan mendukung pembentukan dan berfungsinya komite kerja yang bertugas mengumpulkan, mengedit dan menyelesaikan pengumpulan praktek cerdas dan inovasi guna menghasilkan buku yang tercetak dan digital untuk presentasi dan distribusi pada perayaan Hari Otda (Hari Otonomi) yang direncanakan pada akhir April 2013. Acara tersebut akan melibatkan pemangku kepentingan eksekutif dari berbagai bagian Kemdagri, perwakilan dari 33 provinsi, mitra pemerintah BASICS terpilih dari Sulawesi Utara dan Tenggara, perwakilan kabupaten/kota terpilih dan berbagai donor. Acara tersebut akan diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Kemendagri dengan BASICS memberikan dukungan teknis dan administratif untuk penyusunan buku saku serta dukungan dana yang terbatas untuk membiayai beberapa pemangku kepentingan yang hadir pada acara tersebut.

213.2b.8 Persiapan Biaya Satuan Instrumen untuk MSS Pendidikan Dasar  Atas permintaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BASICS akan berkolaborasi dengan mitra KemDikBud untuk mempersiapkan instrumen biaya satuan untuk memudahkan perhitungan biaya penyediaan MSS berbasis pelayanan pendidikan dasar. BASICS akan bekerja dengan KemDikBud mitra untuk mengembangkan rencana aksi untuk penyusunan instrumen biaya unit, kemudian berkolaborasi untuk menyusun instrumen. Sebuah lokakarya yang melibatkan berbagai mitra lokal akan diselenggarakan di Kendari untuk meminta masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki instrumen sebelum versi final selesai di Jakarta.

12

Masukan ini adalah salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari Lokakarya Nasional mengenai Inovasi untuk Mendukung Pencapaian SPM Kesehatan dan Pendidikan, yang diadakan BASICS di Solo, Jawa Tengah pada Oktober 2011. 13 The Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, atau DPOD, ditugaskan untuk memberikan rekomendasi dan masukan mengenai permasalahan otonomi daerah, termasuk penetapan Standar Pelayanan Minimum, kepada Presiden Indonesia.


3-47

Hasil jangka menengah 300

Masyarakat Sipil memberikan input yang lebih baik kepada pemerintah Provinsi mengenai proses pelayanan sosial yang berbasis TPM/SPM,dan pelayanan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota Targetyang ditetapkan Periode Tahun Proyek 2013

Indikator

Data dasar

300.1 Kualitas informasi, hasil temuan dan/ataurekomendasiuntuk mendukung prosesperencanaan& penganggaran.

Sering tidak dapat diandalkan, analisis lemah, konteks terbatas, tidak peka gender

sesuai, akurat, relevan, gender sensitif

sesuai, relevan, gender sensitif

Hampir tidak ada

20

5

Beberapa contoh tersedia, tetapi umumnya tidak memuaskan

Puas hingga sangat puas

puas

Sangat sedikit dan hanya di ibukota provinsi atau kota

8 OMS, 6-8 konsultan perorangan lokal

8 OMSs, 6 konsultan perorangan lokal

300.2 sejumlah proses input Perencanaan/ Penganggaran (alat, panduan, kajian, survei, modul pelatihan, pelatihan/ orientasi/kegiatan fasilitasi) yang diberikan oleh lembaga masyarakat sipil kepada pemerintah kabupaten/kota 300.3 Tingkat kepuasan pemerintah kabupaten/kota,terhadap bantuan teknis dari lembaga masyarakat sipil

300.4 sejumlah lembaga masyarakat sipil yang didukung oleh Proyek menyediakan layanan teknis secara berkelanjutan

Pencapaian Target Kumulatif ProyekTe s/d 30 Juni rcapai 2012 (Ya/tdk)

tdk ya ya

relevan, gender sensitif

ya 14

ya

puas

1 OMS (YDRI)

1 OMS 6 konsultan perorangan (umumnya gender)

Kemajuan terhadap Pencapaian Hasil yang ditargetkan: Secara umum, dapat dikatakan bahwa BASICS telah mencapai bagian pertama dari Hasil Jangka Menengah 300, yaitu, setelah tiga tahun upaya penembangan kapasitas yang beragam, banyak dari mitra proyek masyarakat sipil sekarang dapat memberikan masukan yang ditingkatkan pada proses perencanaan dan penganggaran pemerintah bagi penyediaan pelayanan masyarakat berbasis MDG/SPM. Ini termasuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk sejumlah OMS setempat, beberapa staf pengajar universitas dan awak media terpilih. Contoh dari perbaikan kapasitas pelaku masyarakat sipil untuk secara efektif terlibat dengan pemerintah daerah termasuk perbaikan dalam kemampuan mereka untuk:


3-48

• menganalisa dan memberikan masukan pada APBD dalam hal responsivitas terhadap kesehatan dan pendidikan terkait MDG dan SPM, dan responsivitas gender secara keseluruhan; • memberikan masukan yang bermanfaat untuk mendukung penyusunan peraturan daerah (perda) yang mensyaratkan SPM dan perencanaan dan penganggaran responsif gender urusan pelayanan kesehatan dan pendidikan; Selain itu, berbagai mitra masyarakat sipil telah mengembangkan dan memanfaatkan berbagai perangkat untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas dari keterlibatan dengan pemangku kepentingan legislatif dan eksekutif. Ini termasuk: 

suatu metode untuk analisis dipimpin OMS dari realisasi APBD untuk menilai sejauh mana anggaran pembangunan daerah mendukung perencanaan dan penganggaran responsif gender urusan kesehatan dan pendidikan berbasis MDG/SPM;



forum multi pihak dimana temuan dan rekomendasi dari analisis APBD dipimpin OMS dan survei kepuasan warga dibahas dengan DPRD dan pemangku kepentingan eksekutif;



metode penilaian desa partispatif untuk menilai kesehatan ibu tingkat desa dan status malnutrisi dan kumpulan data berbasis SPM untuk mendukung perencanaan pelayanan kesehatan; dan



dalam kolaborasi dengan BASICS, beberapa OMS tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah belajar untuk menggunakan fungsi MS EXCEL ‘pivot table’ untuk menganalisis realisasi APBD secara cepat dan mudah, dan untuk menggunakan aplikasi Google Earth GIS untuk mengkomunikasikan informasi utama dan umpan balik kepada eksekutif dan DPRD pembuat keputusan.

Analisa OMS atas APBD dilakukan pada kabupaten dan kota mitra telah diterima dengan baik oleh DPRD dan pemangku kepentingan eksekutif dan telah membantu memperkuat kualitas komunikasi dan interaksi antara tiga kelompok pemangku kepentingan. Kegiatan ini telah terbukti cukup efektif untuk meningkatkan suara publik dalam menuntut kualitas yang lebih baik, pelayanan kesehatan dan pendidikan berbasis MDG.SPM. Sementara banyak OMS terus meningkatkan keterampilan analisis APBD mereka, tantangan berkelanjutan terus ada, sampai saat ini, semua kegiatan analisis APBD telah didanai oleh BASICS. Tidak ada pemerintah daerah mitra memilih untuk mendanai analisis APBD berikutnya. Akan tetapi, dorongan signifikan analisis DPRD yang diberikan pada “sisi permintaan” dari persamaan SPM adalah penting dan untuk alasan ini BASICS berniat terus memperkuat OMS terpilih untuk menerapkan perangkat ini. Survei kepuasan warga (CSS - Customer Satisfaction Survey) yang dilakukan oleh OMS bekerjasama dengan mitra pemerintah daerah di empat kabupaten/kota peserta telah terbukti “bermanfaat”. Mereka telah menghasilkan beberapa temuan dan rekomendasi bermanfaat, dan telah memperkuat komunikasi di antara tiga kelompok pemangku kepentingan, tetapi mengenai tingkat kepuasan warga secara khusus tidak terlalu bermanfaat, warga pada umumnya melaporkan bahwa mereka puas dengan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diberikan, namun pada ujungnya memberikan daftar panjang keluhan mengenai layanan yang tidak memadai. Dengan biaya 100 juta IDR (tidak termasuk biaya bantuan teknis BASICS dan manajemen terkait) pendekatan CSS telah dianggap terlalu mahal mengingat kualitas dan manfaat dari informasi yang dihasilkan. Cara yang lebih sederhana, lebih murah untuk mendapatkan umpan balik yang terbuka mengenai tantangan penyediaan pelayanan dengan demikian diperlukan. Kesimpulan ini memperkuat fakta bahwa semua pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan CSS menghargai hasil temuan dan rekomendasi, namun sampai saat ini tidak ada yang


3-49

memilih untuk mendanai survei tersebut di masa depan. Untuk alasan ini, di 2013, proyek telah memilih untuk menguji coba dengan biaya lebih rendah, lebih ramping perangkat survei keluhan bekerjasama dengan proyek KINERJA yang didanai USAID. Meskipun upaya terbaik proyek yang melibatkan penerapan incremental dari beberapa strategi pengembangan kapasitas, bagian kedua Hasil 300 – “masyarakat sipil menyediakan layanan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota” – belum dicapai, dan tampaknya sangat tidak mungkin dicapai selama periode proyek. Keterbatasan ini dijelaskan oleh beberapa faktor, di antaranya: • Pertama, dan mungkin yang paling penting, dengan pengecualian dari beberapa contoh yang melibatkan staf pengajar universitas terpilih, tidak peduli seberapa tingginya keahlian dan komitmen dari penyedia layanan masyarakat sipil, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) di wilayah proyek tampaknya tidak mau (atau mungkin, tidak mampu) menggunakan dana mereka untuk memperkerjakan penyedia layanan teknis masyarakat sipil. Jadi, bahkan dalam kasus di mana penyedia layanan masyarakat sipil yang berkualifikasi ada, permintaan untuk layanan tersebut tetap kurang. Sementara tantangan sisi penyediaan dapat diatasi dengan difokuskan, upaya pengembangan kapasitas secara bertahap naik, tantangan sisi permintaan adalah lebih sulit untuk dipengaruhi. Ini adalah ironis karena mitra pemerintah melaporkan bahwa mereka puas dengan kualitas pelayanan teknis yang diberikan oleh mitra OMS – setidaknya ketika layanan tersebut dibayar oleh donor dan pihak lain. • Seperti yang telah dilaporkan sebelumnya, sebagian besar OMS tingkat kabupaten/kota telah memiliki kapasitas manajemen administratif dan keuangan yang terbatas dan dengan demikian, prognosis mereka untuk fungsi keberlanjutan adalah patut dipertanyakan. Sebagian sangat kekurangan dalam segi prosedur standar operasi dasar, peralatan dasar kantor, strategi pengembangan sumber daya manusia, strategi pengembangan usaha, kapasitas manajemen keuangan, dan bahkan modal usaha minimal. • Selain universitas lokal (beberapa adalah badan pemerintah de facto), sebagian besar OMS daerah memiliki konstituen sangat kecil dan terbatas. Hal ini membatasi tingkat pengaruh mereka dan, sekali lagi, prognosis untuk mempertahankan organisasi. Untuk alasan yang diuraikan di atas, meskipun komitmen dan minat dari mitra, semakin jelas bahwa antara 2010 dan 2011 sebagian besar mitra OMS kabupaten/kota, tidak memiliki kelengkapan yang diperlukan untuk menjadi penyedia layanan teknis yang berkelanjutan. Untuk alasan ini, proyek telah mengubah strategi selama 2012, sebaliknya bertujuan untuk memperkuat jumlah yang lebih kecil OMS/LSM tingkat provinsi dan sejumlah (sangat kecil) OMS paling menjanjikan berbasis pada tingkat kabupaten/kota. Untuk Rencana Kerja Tahunan 2012 diharapkan BASICS bisa memilih sejumlah OMS yang paling menjanjikan dari jumlah yang lebih besar OMS yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kapasitas selama 2011 dan 2011. Dengan demikian, BASICS akan berusaha menegosiasikan “standing offers” dengan jumlah kecil OMS14 yang lebih mapan di tingkat provinsi yang akan memberikan pembinaan dan bimbingan kepada sejumlah kecil OMS kabupaten/kota yang paling menjanjikan. Adalah diharapkan bahwa jumlah OMS tingkat provinsi terseleksi ini akan mengembangkan jaringan OMS yang lebih baik di 14

OMS dengan standing offer dapat diundang untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan untuk mendukung Rencana Kerja BASICS, sesuai kebutuhan. Standing offer OMS tingkat provinsi akan bersaing dalam penawaran diskalakan untuk pekerjaan. Pengaturan ini akan menggunakan tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan OMS terpilih, sehingga mengurangi panjangnya prosedur pengadaan jasa.


3-50

kabupaten dan kota, dan dengan staf universitas, asosiasi profesi dan media. Seleksi dari OMS yang terpilih tergantung pada “asset” tersebut.

Pada akhirnya jumlah OMS tingkat provinsi di Manado dan Kendari yang mampu untuk memenuhi prasyarat ini adalah sangat terbatas. Setelah melalui banyak tantangan, dua OMS dari Sulawesi Utara dan dua OMS dari Sulawesi Tenggara dikontrak untuk memberikan pelayanan pengembangan kapasitas OMS. KOPEL, OMS mapan yang berbasis di Makassar juga dipekerjakan untuk memberikan bantuan teknis, pembinaan dan pendampingan kepada empat OMS tingkat provinsi dan OMS kabupten/kota terpilih berpartisipasi dalam analisis APBD dan penyusunan perda berbasis SPM. Pendekatan pengembangan kapasitas ini telah mendukung beberapa perbaikan pada OMS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan pekerjaan yang dilakukan oleh KOPEL secara khusus adalah sangat penting. OMS tingkat provinsi yang terlibat dengan upaya penyusunan perda pada beberapa kabupaten peserta memperoleh keahlian yang berharga selama 2012. Keahlian dalam menyusun Perda berbasis SPM/MDG merupakan penawaran layanan lain yang bisa diklaim oleh OMS provinsi. Memenuhi tujuan dari strategi penguatan OMS, beberapa OMS provinsi di subkontrakkan untuk bekerja dengan OMS kabupaten/kota selama 2012. BASICS akan terus menerapkan strategi ini selama 2013, akan mempertimbangkan kumpulan yang sedikit lebih besar dari sekitar 15 OMS lokal yang menjanjikan (dari antara sejumlah kecil OMS kabupaten/kota ”terpilih”) dengan harapan bahwa kapasitas teknis dan administratif dari provinsi dan kabupaten/kota yang terpilih akan meningkat secara substansial. Berdasarkan pada pengalaman yang diperoleh sejak upaya proyek pengembangan kapasitas masyarakat sipil dimulai di akhir tahun 2009, BASICS telah menyimpulkan bahwa “keunggulan komparatif” ditunjukkan oleh mitra OMS proyek yang menjanjikan tampaknya terletak pada penguatan sisi permintaan dari permintaan SPM- penyampaian persamaan. Dengan demikian, selama 2013, penguatan kegiatan masyarakat sipil akan berkonsentrasi pada sejumlah kecil inisiatif untuk meningkatkan kemampuan dari sejumlah mitra masyarakat sipil untuk menyuarakan dan meningkatkan permintaan lokal terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar responsif gender berbasis SPM. Hasil Langsung 310

Indikator

310.1 sejumlah OMS dengan pengetahuan/ketrampilan 15 secara rutin terlibat

Penguatan kemampuan masyarakat sipil agar secara efektif terlibat dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menyediakan layanan sosial yang responsif gender dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan berbasis TPM/SPM

Data dasar

5 - 10

16

Target yang Ditetapkan Periode Proyek Tahun 2013

Dari 20 OMS paling sedikit 5 diantaranya OMS perempuan/

6, paling sedikit 1 OMS perempuan/ kesetaraan

Pencapaian Target Kumulatif Proyek s/d 30 Juni Tercapai 2012 (Ya/Tdk) 79 ya

15

Pelibatan “rutin” berarti minimal dua kegiatan atau pertemuan substansial per tahun. Strategi OMS baru untuk 2012 dan seterusnya akan lebih berfokus pada OMS provinsi yang bekerja dengan OMS kabupaten/kota di mana keduanya akan berhubungan dengan pemerintah kabupaten/kota. 16 Ini termasuk Dewan Pendidikan, yang adalah sering “difasilitasi” oleh pemerintah daerah dan organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia dll


3-51

Indikator

Data dasar

dengan pemerintah kabupaten/kota

310.2 Kualitas keterlibatan OMS dengan instansi pemerintah

Rendah hingga tidak ada


kesetaraan gender

gender

Baik hingga sangat baik, relevan/sesuai, produktif,sensitif gender

Efektif, sensitif Gender

Pencapaian Target Kumulatif Proyek s/d 30 Juni Tercapai 2012 (Ya/Tdk)

ya

f efektifdan sensitifgender

Kemajuan Terhadap/Pencapaian dari Hasil yang Direncanakan : Sebagaimana diuraikan di atas, BASICS telah membuat kemajuan yang baik dalam memperkuat kapasitas puluhan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dengan pemerintah daerah secara efektif, ini sudah termasuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan OMS, konsultan perorangan, dosen universitas, jurnalis media dan anggota organisasi profesi. Sejak 30 Juni 2012, proyek telah memperkuat keterampilan dan pengetahuan dari 79 OMS yang secara teratur terlibat dengan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk pelayanan masyarakat berbasis MDG/SPM yang responsif gender dan ramah lingkungan. Contoh dari jenis keterampilan, perangkat dan pengetahuan yang diterapkan di bawah daftar Hasil Jangka Pendek 300. Untuk memperluas dan memperkuat kemajuan yang dibuat sampai saat ini, proyek akan melakukan sejumlah kecil inisiatif pengembangan kapasitas yang difokuskan selama 2013, seperti yang dijabarkan di bawah.

Keluaran 311:

Indikator

311.1 sejumlah lembaga masyarakat sipil menerima Bantuan Teknis (TA) 311.2 Persepsi terhadap kualitas TA yang diberikan

Bantuan Teknis yang responsif Gender dan sensitif terhadap masalah lingkungan hidup diberikan kepada lembaga masyarakat sipil yang relevan guna meningkatkan kemampuan mereka agar dapat secara efektif terlibat dengan pemerintah kabupaten/kota

Data dasar


0

Dari 60 OMS, paling sedikit diantaranya ada 8 OMS perempuan/ kesetaraan gender

15

Tidak ada

Sangat baik, praktikal, Sensitif Gender

Sangat baik, praktikal, Sensitif

Pencapaian Target Kumulatif Proyek s/d 30 Juni Tercapai 2012 (Ya/Tdk) Ya

tidak ya

240 (22 organisasi kesetaraan 17 gender)

Baik dan sensitif gender

17

Perlu dicatat bahwa meskipun secara sadar Tim BASICS berusaha mengurangi jumlah OMS yang menerima Bantuan Teknis (TA), jumlah OMS tetap meningkat terutama karena banyak inisiatif BRI juga memberikan TA dan pelatihan kepada lusinan organisasi akar rumput seperti PKK, Kader Desa, dll. Strategi OMS yang baru mulai 2012 akan memusatkan upaya BASICS kepada OMS tingkat provinsi. Meskipun jumlah OMS akan menurun selama dua tahun ke depan, OMS yang akan terlibat dengan BASICS akan merupakan OMS yang memiliki peluang lebih besar untuk bertahan.


3-52

Indikator

Data dasar



Gender

Activity 311: Menyediakan Bantuan Teknis responsif gender dan peka lingkungan kepada OMS untuk meningkatkan kemampuan mereka secara efektif terlibat dengan pemerintah kabupaten/kota

Kemajuan Terhadap/Pencapaian dari Hasil yang Direncanakan pada tahun 2012: Seperti pada tabel di atas menunjukkan, BASICS telah jauh melampaui target untuk jumlah organisasi masyarakat sipil yang menerima TA. Meskiupun demikian, sejak 2012, proyek telah melakukan upaya bersama untuk mengurangi kuantitas mitra masyarakat sipil yang bekerjasama dengan proyek agar dapat melakukan lebih penekanan pada peningkatan berkelanjutan kualitas dari sejumlah OMS terpilih tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang paling menjanjikan. Berdasarkan pada umpan balik sampai saat ini. Ruang masih ada untuk peningkatan kualitas TA yang diberikan kepada organisasi masyarakat sipil. Evaluasi rinci dari kualitas TA yang diberikan kepada OMS tercakup di kuesioner kualitatif dan wawancara pada akhir dari setiap tahun program. Umpan balik terbaru yang lengkap mengenai kemajuan terhadap pencapaian Hasil 311 akan disajikan di Laporan Kemajuan Tahunan untuk 2012 yang akan datang.

Sub-kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian dari keluaran ini selama tahun 2013: 311.1.1 Penelusuran dan Analisis Lanjut dari Alokasi dan Pencairan APBD 

Dengan bantuan dari OMS KOPEL yang berbasis di Makassar dan OMS setempat terpilih, penelurusan dan monitoring APBD akan berlanjut di Baubau, Sangihe, Minut, Kondel dan Butur. KOPEL juga akan dibantu oleh OMS tingkat provinsi yang dipekerjakan untuk membimbing OMS kabupaten/kota terpilih. Kegiatan analisis APBD, yang akan mencakup pembahasan tindak lanjut dengan pemangku kepentingan eksekutif dan DPRD, direncanakan untuk bulan Februari dan Maret.



Penelurusan dan monitoring ini pada dasarnya akan dikelola melalui OMS provinsi yang telah dikontrak oleh BASICS dengan dukungan dari OMS lokal yang bekerja sama erat dengan mereka, sering dalam peran sub-kontraktor. Dalam beberapa kasus, perpindahan dan arus pengetahuan dan keahlian, yang diasumsikan datang terutama dari OMS provinsi ke OMS lokal, ternyata adalah kebalikannya dengan beberapa OMS lokal menunjukkan tingkat “kearifan lokal“ yang tinggi sehingga berkemampuan yang lebih kuat untuk mempengaruhi perubahan dalam APBD yang dibutuhkan. Penyilangan ini dengan OMS tingkat provinsi menawarkan pengembangan lebih baik secara administratif, analistis dan kemampuan menulis, dan OMS lokal menawarkan keahlian “pengetahuan lokal” adalah sebetulnya salah satu tujuan dari strategi kemitraan BASICS yang memasangkan LSM regional dengan yang lokal dalam suatu hubungan pembinaan-pendampingan. Pengaturan ini dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan keterampilan yang berguna


3-53

untuk kedua mitra dan meningkatkan kapasitas opersionalnya. Perbaikan manajemen keterampilan dan sistem dari OMS tingkat provinsi bertindak sebagai contoh penting kepada OMS kabupaten, yang sebagian besar memiliki prosedur organisasi dan manajemen yang lemah. Jika upaya bersama ini membantu untuk memperkuat kapasitas dan sinergi di antara kedua entitas, ada kemungkinan besar bahwa dua-duanya akan mempunyai masa depan yang berkelanjutan sebagai penyedia layanan kepada pemerintah daerah. 

Kekuatan, kelemahan dan keberhasilan dalam kegiatan kemitraan OMS akan dimonitor secara intensif dan dilaporkan dalam Laporan Kemajuan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan.

Keluaran 312:

Indikator

312.1 sejumlah mekanisme telah dibentuk dan atau diperkuat 312.2 Kualitas mekanisme yang dibentuk

Mekanisme keterlibatan masyarakat sipil telah disusun dan atau diperkuat Data dasar



Tidak ada

15

4

ya

17

Tidak ada

bermanfaat/ produktif, sesuai, multi-stakeholder

Sangat bermanfaat, produktif, sesuai, multi-stakeholder

ya tidak tidak

Sangat bermanfaat

Kegiatan 312: Menetapkan atau memperkuat mekanisme pelibatan masyarakat sipil. Kemajuan Terhadap/Pencapaian Hasil yang Ditargetkan: Contoh dari mekanisme pelibatan yang dikembangkan dan/atau dimediasi oleh OMS lokal diberikan sebelumnya di bawah Hasil 300. Beberapa mekanisme ini telah terbukti cukup efektif dalam hal meemfasilitasi diskusi multi pihak terkait kinerja pemerintah dan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diberikan. Ini telah membantu untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan rasa saling menghormati di antara pemangku kepentingan masyarakat sipil dan pemerintah (eksekutif dan legislatif). Hampir semua mekanisme pelibatan telah memberikan publik suara lebih keras dan dengan demikian meningkatkan permintaan untuk pelayanan yang secara resmi mereka berhak untuknya. Contoh dari mekanisme pelibatan yang bermanfaat telah dilakukan oleh OMS selama 2012 meliputi berikut ini: •

pertemuan teratur forum OMS di Sangihe untuk membahas permasalahan pelayanan kesehatan dan pendidikan, dengan perwakilan eksekutif dan DPRD yang secara teratur diundang;

•

forum publik untuk membahas naskah akademis perda kabupaten Sitaro yang sedang dikembangkan pada pelayanan pendidikan dasar berbasis SPM;


3-54

•

forum multi pihak dan pembahasan kelompok fokus di Konawe Selatan guna memberikan masukan bagi penyusunan Perda tentang pelayanan kesehatan berbasis SPM;

•

lokakarya untuk mendukung pengembangan RENSTRA oleh OMS Sangihe atas permintaan sebuah dinas pemerintah setempat;

•

tindak lanjut studi anggaran dilakukan oleh OMS di Buton Utara.

Pertemuan OMS teratur di Sangihe terus menunjukkan bahwa ada nilai di dalam proses forum OMS di sejumlah kabupaten. Kegiatan lanjutan forum Sangihe adalah refleksi keterpencilan dari kabupaten kepulauan dan kebutuhan akibatnya untuk berbagai OMS bekerjasama dengan pemerintah lokal. Tidak ada dana yang dialokasikan untuk kegiatan forum OMS pada 2013 tetapi DF di Sangihe dapat terus memberikan ‘pembinaan’ terbatas di forum OMS mereka jika diperlukan. Sementara target numeris untuk penetapan dan/atau penguatan dari mekanisme keterlibatan telah dicapai, hasil data BASICS menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan mekanisme produktifitas-penerapan dan keterbukaan tersebut. Laporan Tahunan 2012 yang akan datang akan memberikan data lengkap dan pembahasan mengenai kemajuan dalam pencapaian Keluaran 312. Sub-kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian Keluaran 312: Selama 2013, BASICS akan berusaha untuk menguji coba dua mekanisme keterlibatan yang dirancang untuk membantu meningkatkan kesadaran publik dari dan permintaan untuk kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan berbasis SPM.

312.1.1 Menguji coba Perangkat Survei Keluhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Karena keterbatasan dari perangkat survei kepuasan warga yang dikembangkan dan diuji oleh proyek, BASICS telah memutuskan untuk menguji coba perangkat yang lebih langsung guna mengumpulkan umpan balik warga mengenai kualitas dari pelayanan kesehatan dan pendidikan. BASICS akan bekerja sama dengan proyek KINERJA yang didanai USAID untuk menguji coba perangkat survei keluhan yang dikembangkan oleh GIZ dan Kementerian Pendayagunaan Aparatus Negara (KEMENPAN) yang kemudian direvisi dan berhasil diterapkan di daerah proyek mereka. Perangkat survei keluhan akan diujicobakan dengan cara yang berikut : 

BASICS akan bekerja dengan KINERJA dan satu penyedia jasa KINERJA yang berpengalaman, LSM Konsil yang berbasis di Jakarta, untuk menyelenggarakan dua keluhan survei: satu difokuskan pada kesehatan di Bitung, Sulawesi Utara; dan satu difokuskan pada pendidikan dasar di Konawe, Sulawesi Tenggara.



Di setiap lokasi, penyedia pelayanan KINERJA akan bekerja dengan perwakilan dua OMS tingkat provinsi yang dikontrak oleh BASICS ditambah perwakilan OMS Bitung/Konsel terpilih untuk melatih mereka bagaimana cara merancang dan menyelenggarakan survei keluhan terfokus SPM.



BASICS akan menanggung biaya yang berhubungan dengan layanan dari LSM Konsil untuk menyelenggarakan pelatihan. Kinerja akan mendukung pelatihan ini melalui penambahan ahli teknis dan akan menyelenggarakan pelatihan kerja selama


3-55

pelaksanaan survei di satu puskesmas (Bitung) dan satu sekolah yang terkait program. 

Di Kedua Lokasi, tim survei keluhan akan menyusun rencana kerja untuk survei dan mengkaji rencana kerja dengan DPRD dan perwakilan eksekutif masing masing. Untuk memperkuat integritas teknis dari survei, mitra dinas kesehatan dan pendidikan akan diundang untuk mengkaji dan memberi komentar pada mekanisme survei keluhan. Laporan dan hasil survei akan disiapkan bersama legislatif dan pemangku kepentingan di acara multi pihak di masing-masing lokasi.



Kekuatan, kelemahan, efektifitas biaya dan “dampak” dari perangkat survei keluhan akan dinilai dan laporan akhir mengenai pro dan kontra relatif dari pendekatan yang disiapkan. Jika perangkat tersebut dianggap bermanfaat dan hemat biaya (yaitu memberi manfaat yang signifikan berdasarkan tingkat investasi yang dibutuhkan), BASICS akan mendorong pemerintah daerah yang berpartisipasi untuk mempertimbangkan penganggaran untuk survei di masa depan menggunakan dana APBD.

312.1.2

Pelatihan Jurnalisme Warga Pelayanan yang Berkualitas

untuk

Meningkatkan

Permintaan

Bagi

Pengalaman BASICS telah menunjukkan bahwa salah satu kekuatan dari pelaku masyarakat sipil tampaknya pada kemampuan mereka untuk meningkatkan permintaan penyelenggaraan yang berkualitas, hemat biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan berbasis SPM. Ini terbukti pada pengalaman positif yang didokumentasikan dengan analisis APBD yang dipimpina oleh OMS, survei keluhan warga dan forum multi pihak. Untuk meningkatkan lebih lanjut kemampuan pelaku masyarakat sipil meningkatkan sisi permintaan untuk menyediakan pelayanaan kesehatan dan pendidikan, BASICS akan memberikan pelatihan dan pendampingan jurnalisme warga ke sejumlah jurnalis dan perwakilan OMS yang terpilih di Sulawesi Utara dan Tenggara. Pelatihan dan pembinaan ini akan diberikan bekerjasama dengan proyek KINERJA yang didanai USAID seperti yang diuraikan dibawah: • Lokakarya pelatihan jurnalisme warga akan diadakan pada Maret – April untuk meningkatkan kesadaran warga akan tuntutan memperoleh kualitas perencanaan dan penganggaran pelayanan berbasis SPM yang responsif gender. Dua lokakarya yang akan diadakan akan dipimpin oleh penyedia layanan KINERJA yang dikontrak oleh BASICS di Manado dan Kendari. Pelatihan akan terdiri dari 10-12 jurnalis warga dari Sulawesi Tenggara dan 10-12 jurnalis warga dari Sulawesi Utara • Enam sampai delapan peserta pelatihan jurnalis warga akan disponsori untuk berpartisipasi dalam lokakarya daerah pada jurnalisme warga oleh KINERJA yang dilaksanakan di Makassar selama Mei 2013. BASICS akan menanggung semua biaya terkait. Peserta diperkirakan kembali ke Sulut dan Sultra untuk berbagi pembelajaran, bahan pelatihan, dll. • Dua atau tiga lokakarya kecil lanjutan akan diadakan di Manado dan Kendari. Lokakarya ini akan dipimpin oleh proyek KINERJA penyedia layanan Jurnalis warga yang dikontrak oleh BASICS. Lokakarya akan melibatkan 10-12 peserta pelatihan jurnalis warga di Kendari dan 10-12 peserta pelatihan di Manado. Pembinaan lanjutan akan diberikan melalui media internet sampai Oktober 2013 • Evaluasi singkat darikekuatan,kelemahan dan dampak dari pelatihan jurnalis warga akan dilakukan dan laporan singkat akan dikompilasi oleh penyedia layanan.


3-56

Menguatnya kemampuan beberapa pemangku kepentingan masyarakat sipil sebagai penyedia jasa lokal dalam hal pengembangan kapasitas yang memberikan bantuan teknis responsif gender dan sensitif terhadap pelestarian lingkungan hidup

Hasil Langsung 320

Indikator

Data dasar

320.1 sejumlah pemangku kepentingan masyarakat sipil dengan pengetahuan dan ketrampilan yang meningkat telah dapat memberikan layanan kepada instansi pemerintah 320.2 Penilaian Pemerintah atas kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi masyarakat sipil



Hanya beberapa di tingkat provinsi saka

15 orgs. yang terdiri dari 15 perorangan dengan paling sedikit 20% kelompok perempuan atauorgns yg fokus pada Kesetaraan Gender

4 organisasi dan 7 perorangan(3 orang terfokus pada kesetaraan gender)

Tidak ada

bermanfaat/relev an, bernilai tambah, didesign dan dibawakan dengan baik

Baik, sensitif gender

Ya

Ya

12 perorangan (4orang terfokus pada kesetaraan gender)

baik, sensitif gender

Kemajuan Terhadap/Pencapaian dari Hasil yang Direncanakan: Sebagaimana dijelaskan dalam komentar yang dibuat di bawah Hasil Jangka Menengah 300, BASICS telah membuat kemajuan yang baik dalam memperkuat keterampilan dan pengetahuan sejumlah besar OMS, sejumlah kecil OMS tingkat provinsi, beberapa konsultan perorangan/penyedia layanan dan satu OMS daerah. Informasi yang lebih rinci akan diberikan di dalam Laporan Tahunan 2012.

Keluaran 321:

TA diberikan kepada lembaga masyarakat sipil, termasuk Organisasi perempuan/kesetaraan gender, agar mampu memberikan layanan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota

Indikator

321.1 sejumlah lembaga masyarakat sipil menerima Bantuan Teknis (TA) untuk membantu mereka menjadi penyedia jasa teknis yang berkelanjutan.

Data dasar

0



40 orgs dan 20 perorangan dengan paling sedikit 20% orgns perempuan atau yg terfokus pada kesetaran

10 orgs (paling sedikit 2 diantaranya adalah orgn.perempuan atau yang terfokus pada kesetaraan gender)

Target Proyek Tercapai (Ya/Tdk)

ya

Pencapaian Kumulatif s/d 30 Juni 2012

191 (16 organisasiperempuan/ kesetaraan gender)

3-57

Indikator

Data dasar


Target Proyek Tercapai (Ya/Tdk)

Pencapaian Kumulatif s/d 30 Juni 2012

gender

321.2 Persepsi terhadap kualitas TA yang diberikan

Tidak ada

Very good, practical, welldelivered technically sound

Very good

ya

Baik (dari konsultan lokal)

Sub- kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian Keluaran 321: Pada tahun 2013, sejumlah kecil inisiatif akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penyediaan layanan dari jumlah kecil OMS tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini mencakup upaya berikut:

321.1.1 Masa Pendampingan untuk OMS Provinsi Terpilih 

BASICS mengakui bahwa sebagian besar OMS setempat telah beroperasi dalam kekosongan tanpa mengalami bimbingan bagaimana OMS yang baik beroperasi. Suatu “program magang” akan ditawarkan kepada 2-3 wakil OMS yang berkomitmen tinggi dan berkemampuan. Mewakili organisasi mereka, mereka akan berpartisipasi dalam program magang yang diberikan oleh KOPEL di Makassar antara Maret dan Juni 2013. Selama “magang”, yang akan fokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan teknis, manajerial dan administratif, wakil OMS akan bekerja pada permasalahan kritis di kabupaten/kota mereka sendiri sama seperti yang selama ini ditangani oleh KOPEL. KOPEL bukan bentuk perusahaan, tetapi beroperasi secara baik sesuai dengan keadaan setempat.

321.1.2 Pemberian Kontrak kepada OMS tingkat Provinsi untuk Memberi Pelayanan Teknis dan Pendampingan 

Untuk meningkatkan kapasitas lebih lanjut, proyek akan terus menawarkan kontrak untuk layanan teknis kepada empat OMS tingkat provinsi (dua di setiap provinsi). OMS ini akan terlibat dalam menyelenggarakan kegiatan seperti survei keluhan berbasis SPM yang akan dilakukan di Bitung dan Konawe Selatan; upaya analisis APBD di beberapa kabupaten; dan, potensi untuk pelatihan jurnalisme warga.

321.1.3 Menghubungkan OMS setempat dengan Peluang Penyediaan Layanan Lokal •

18

BASICS akan membantu memfasilitasi hubungan formal dari beberapa OMS setempat, dalam kapasitas penyedia layanan, dengan program pemerintah setempat seperti Sangihe Mengajar, pemulihan kembali putus sekolah program Sumikola di Minahasa Utara, dan program Desa Siaga Aktif di Konawe Selatan. Demikian pula, di Bitung, menyusul peraturan walikota baru untuk mengurangi terjadinya putus sekolah18, proyek akan mendorong OMS lokal berkualitas mendapatkan kontrak menyediakan layanan teknis untuk program yang memiliki anggaran lebih dari satu

Melalui Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah.


3-58

miliar rupiah. Ini bisa menjadi suatu cara baru bagi OMS yang terlibat dalam peningkatan SPM penyelenggaraan pelayanan dan memperkuat kapasitas mereka, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi kepada stabilitas dan keberlanjutan mereka. Keterlibatan OMS di dalam tiga program yang disebutkan akan, jika berhasil, juga memastikan keberlanjutan program itu. •

Selain itu, program BRI 2013 akan berkontribusi untuk mendorong OMS memainkan perannya dalam penyelenggaraan inisiatif BRI. Diharapkan pendekatan multi pihak ini akan menyakinkan beberapa dinas pemerintah daerah untuk mempertimbangkan memperkerjakan OMS setempat yang kompeten (termasuk organisasi profesi, konsultan dan staf universitas setempat) untuk memberikan layanan teknis yang diperlukan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan secara lebih efektif dan efisien.

•

Juga akan ada sebuah lokakarya tentang bagaimana caranya menulis laporan, makalah dan naskah akademis untuk proses PERDA. Selain itu Akan ada pelatihan pelatih dimana OMS binaan akan membawa pembelajaran itu kembali ke provinsi mereka dan berbagi modul dengan OMS lain. Beberapa pelatihan dan pengawasan dari acara lanjutan ini akan dilakukan oleh sebuah perusahaan bernama Driya Media, berlokasi di Bandung.

Kegiatan Manajemen Proyek (400) Kegiatan 410: Memperkerjakan dan mengelola staf lokal dan professional dan konsultan Kemajuan sampai saat ini: •

Direktur Proyek pindah ke Jakarta pada bulan Agustus 2012 membuka sebuah kantor di Wisma Metropolitan Gedung I. Perpindahan ini mencerminkan terjadinya pergeseran penekanan program untuk meningkatkan sinergi dengan donor lain dan penyebarluasan serta replikasi melalui mitra nasional yang terkait. Petugas Penghubung Jakarta telah ditetapkan. Sdri Elizabeth Noya, mantan Koordinator Provinsi untuk BASICS di Sulawesi Utara, mulai bekerja di Jakarta pada Mei 2012 untuk mendukung upaya pelibatan tingkat nasional.

•

Seperti yang tercantum dalam SAR 2012, dua pertemuan Tim BASICS diadakan pada semester pertama tahun ini. Pertemuan penasehat semua BASICS juga diadakan di September setelah lokakarya nasional perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Sub- kegiatan dan Pencapaian yang Diharapkan untuk Tahun 2013 411

Untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan utama proyek memahami, secara konkrit, hasil proyek yang diinginkan , ringkasan, pedoman praktis rangkaian hasil proyek dan strategi keberlanjutan yang terkait, akan disediakan untuk anggota PCC dan DCC.

412

Revisi database penilaian kinerja hasil BASICS akan diuji dan diperbaiki di awal tahun 2013 untuk mendukung penyusunan Laporan Kemajuan Tahunan 2012. Perubahan yang signifikan telah dibuat pada database ini setelah perubahan terhadap PMF.

413

Menyelesaikan perbaikan atau pemeliharaan kecil pada kantor proyek di Jakarta, Makassar, Kendari, Manado dan di 10 peserta kabupaten dan kota.


3-59

414

Memperbarui Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur BASICS bila perlu dan tetap mempertahankan dan meningkatkan sistem manajemen keuangan dan administratif untuk memaksimalkan efisiensi dan efektifitas. Ini termasuk pelatihan yang sedang berjalan, pembinaan dan peningkatan keterampilan bagi staf yang bekerja di Sulawesi Utara dan Tenggara. Cowater akan melatih staf baru BASICS terkait SOP BASICS, proses manajemen administratif dan keuangan Cowater di kantor proyek.

415

Secara ketat menerapkan sistem pengkajian kinerja staf dan konsultan. Prinsip dan praktek kesetaraan gender dan anti korupsi (kejujuran) akan terus dimasukan dalam kriteria pengkajian kinerja. Mengidentifikasi kesenjangan kapasitas yang memerlukan perhatian termasuk menghasilkan dan menerapkan strategi untuk menutupi setiap celah atau kelemahan.

416

Melanjutkan pelatihan dan dukungan dari kedua sub-komite provinsi BRI dan Kelompok Kerja Kesehatan dan Pendidikan di dalam komite masing-masing dengan penekanan khusus pada tema yang berikut:  mempromosikan pengembangan proses inovasi dan keberlanjutan untuk mendukung peningkatan perencanaan, penganggaran dan manajemen pelayanan kesehatan dan pendidikan; 

menekankan pentingnya mitra pemerintah kabupaten/kota mengembangkan fokus, program yang koheren untuk mendukung pencapaian MDG dan SPM terprioritaskan;



mendukung dan memperkuat peran dari BRI-SC dalam meningkatkan kualitas, efektifitas dan keberlanjutan intervensi BASICS melalui transfer pengetahuan, koordinasi yang ditingkatkan dan monitoring berbasis MDG/SPM yang ditingkatkan.

417

Proyek akan terus mempekerjakan dan menggunakan konsultan dan pelatih jangka pendek (mis. Pelatih Gender, Pelatih Analisis APBD, Ahli Perencanaan & Penganggaran, Konsultan Penyusunan Perda) untuk mempercepat dan mengoptimalkan upaya pembangunan kapasitas. Sumber daya teknis tambahan ini akan digunakan secara hemat dan strategis untuk mendukung pemangku kepentingan yang produktif dan masing-masing inisiatif.

418

Rencana kerja tahunan ini mengusulkan perekrutan Petugas Manajemen Informasi untuk memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan pelibatan tingkat nasional dan manajemen pengetahuan di Jakarta. Posisi penuh waktu ini diharapkan akan disetujui dan dioperasionalkan pada awal Maret 2013. Deskripsi pekerjaan dan permintaan persetujuan untuk posisi ini telah disampaikan kepada CIDA.

419

Untuk mendukung peningkatan penekanan proyek pada manajemen pengetahuan, pengemasan dan penyebarluasan inovasi dan praktek cerdas yang dihasilkan oleh proyek, dan pembentukan aliansi pelatihan strategis, BASICS telah mengusulkan perekrutan seorang Ahli Manajenen Pengetahuan. BASICS mengusulkan untuk menggunakan ahli ini untuk 160 hari selama tahun 2013. Tanggungjawab utama akan termasuk bekerja sama dengan Direktur Proyek, Penghubung di Jakarta dan Koordinator BRI untuk membantu mempersiapkan dan mengemas “produk pengetahuan” dalam bentuk cetak dan elektronik, dan membantu untuk menjalin aliansi strategis dengan badan pelatihan Pemerintah Indonesia mitra utama di kementerian dan di tingkat provinsi.

420

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor


3-60

Kemajuan hingga kini: •

Sebagian besar pengadaan proyek, termasuk sewa dan perabotan kantor, telah selesai pada 2012. Staf Cowater BASICS di Jakarta berbagi kantor dengan staf Cowater SIPS sehingga lebih efisien dalam dalam pembiayaan pembukaan kantor ini.

•

Beragam pengadaan seperti peralatan medis, computer, printer, sebuah ambulan, sebuah bus sekolah dan barang-barang lainnya dibeli pada 2012 melalui program BRI. Daftar lengkap pengadaan barang BRI tersedia berdasarkan permintaan. Semua barang-barang itu telah dimasukan dalam dokumen BAST tahun 2012 yang disiapkan oleh BASICS dan mitra pemerintah. Semua dokumen BAST tahun 2012 yang merangkum semua layanan yang diberi dan barang yang dibeli oleh proyek diserahkan kepada Kemendagri pada Desember 2012.

Sub-kegiatan dan pencapaian yang Diharapkan pada tahun 2013: 421

Daftar barang untuk pengadaan selama 2013 diperkirakan tidak terlalu banyak dikarenakan semua kantor sekarang sudah dilengkapi dan berjalan lancar. Beberapa pengadaan mungkin diperlukan untuk mengatasi perbaikan tak terduga dan penggantian peralatan. Pembelian ini akan ditangani berdasarkan kasus per kasus dan BASICS akan mengusahakan persetujuan untuk pengadaan barang tersebut bila barang-barang tersebut diperlukan. Salah satu prinsip yang memandu rancangan Progran BRI 2013 adalah bahwa ‘tidak akan ada pengadaan lanjutan barang dan asset menggunakan pendanaan BRI di kabupaten/kota peserta”. Prinsip ini disetujui oleh dua Komite Koordinasi Provinsi BASICS logikanya bahwa kekuatan terbesar BRI dan “keunggulan komparatif” BRI adalah kemampuannya untuk mendanai inisiatif inovatif dalam meningkatkan dan mempercepat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Banyak jalur anggaran lain Pemerintah Indonesia dapat ditarik untuk mendanai pembelian berbagai barang yang dibutuhkan untuk penyelenggaran pelayanan tersebut. Dengan demikian, pengadaan barang untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan akan didapat melalui jalur pendanaan APBDdan APBN dinas kesehatan dan pendidikan.

422

BASICS akan terus menerapkan standar praktek dan standarpengadaan CIDA untuk menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan nilai kualitas biaya.

430

Koordinasi Pertemuan PSC dan menindak lanjuti keputusan

Kemajuan hingga kini: 

Seperti yang dicantumkan di SAR, proyek menyelesaikan pertemuan pra-teknis, teknis dan PSC pada 14 Mei 2012. Pada pertemuan PSC rekomendasi untuk menyetujui Rencana Kerja Tahunan 2012 diterima dan Berita Acara ditandatangani oleh Jared Brading dari CIDA dan diparaf oleh Kapus AKLN menunggu tanda tangan Ibu Sekjen Kemdagri. Versi ringkasan Rencana Kerja Tahunan 2012, dirancang untuk memfasilitasi persetujuan dari Laporan BAST BASICS untuk 2012, telah


3-61

disepakati oleh CIDA dan Kemendagri. Dokumen ini, yang oleh Kemendagri ingin melampirkan Berita Acara, kemudian ditandatangani oleh CIDA dan juga Kepala BAPPEDA Sulawesi Utara dan Tenggara (dalam kapasitas mereka sebagai perwakilan dari pemerintah provinsi masing-masing pada Komite Pengarah BASICS). Adalah niat dari Kemendagri untuk mengumpulkan tanda tangan dari Direktur Ditjen OTDA Direktorat UPD1, UPD2 dan FKDH, dan kemudian menyerahkan Berita Acara dengan lampiran ringkasan Rencana Kerja tahunan untuk disetujui oleh Sekjen Kemendagri. Meskipun ini merupakan permintaan rutin dari Tim BASICS, tampaknya bahwa proses ini belum selesai. Karena penandatangan Berita Acara akan diperlukan sebagai dokumen dasar untuk Tim Pengarah Proyek berikutnya, penyelesaian persetujuan formal Berita Acara dari hasil 14 Mei 2012 Tim Pengarah Proyek mungkin memerlukan pembahasan antara CIDA dan Kemendagri. •

Proyek menyusun dan menyerahkan dokumen “Berita Acara Serah Terima” (BAST) yang sekarang diperlukan oleh Kementerian Keuangan. Prosedur ini dan serangkaian dokumen terkait memakan banyak waktu pada Triwulan pertama dari tahun 2012. Dalam kerjasama dengan CIDA, BASICS melakukan semua yang bisa dilakukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Seiring dengan berjalan waktu, mudah-mudahan proses pelaporan dan verifikasi BAST akan lebih jelas dan kurang memakan waktu.

Sub- kegiatan dan Pencapaian yang Diharapkan untuk tahun 2013: 431

Sebagai pendahuluan Pertemuan Tim Teknis BASICS, Tim BASICS akan memfasilitasi pertemuan pasca Monev (monitoring dan evaluasi) untuk membahas temuan Tim Monev Kemdagri yang mengunjungi daerah proyek pada Desember 2012.

432

BASICS berharap untuk memfasilitasi Pertemuan Tim Teknis pada Triwulan pertama tahun 2013. BASICS akan bertindak sebagai sekretariat untuk pertemuan itu dan memfasilitasi penyelesaian Laporan Tim Teknis untuk penyerahan kepada PSC.

433

BASICS akan memfasilitasi pelaksanaan pertemuan PSC pada Triwulan I dari 2012 untuk mendapakan persetujuan bagi rancangan RKT 2013 dan rekomendasi utama lainnya. Bertindak sebagai sekretariat dan memfasilitasi penyelesaian Berita Acara (perjanjian PSC) dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan.

440

Menyusun dan menyerahkan rencana kerja dan anggaran, dan laporan kemajuan dan keuangan


Rencana Kerja Tahunan untuk 2012 disusun dan diserahkan kepada CIDA untuk persetujuan. Setelah revisi kecil, rancangan RKT disetujui oleh CIDA pada 20 Februari 2012. RKT 2012 secara resmi disetujui pada Pertemuan PSC 14 Mei 2012.



Laporan Kemajuan Tahunan BASICS untuk tahun 2012 (1 Januari – 31 Desember 2012) dan Laporan Semi Tahunan 2012 (01 Januari – 30 Juni 2012) diserahkan kepada CIDA, disetujui dan didistribusikan kepada anggota PSC dan pemangku kepentingan proyek lain dalam Bahasa Inggris dan Indonesia..



Sebagaimana disyaratkan, BASICS mengkompilasi dan menyerahkan laporan kemajuan triwulanan (Laporan PHLN BASICS Triwulan) kepada Kemendagri sepanjang tahun.



Laporan keuangan triwulanan disusun dan diserahkan kepada CIDA secara tepat waktu.



Kegiatan untuk memfasilitasi persiapan RKT 2013 dimulai akhir Februari 2012 dengan pembahasan bersama Kemendagri dan pemangku kepentingan PSC lainnya. Sejumlah


3-62

kegiatan yang diminta oleh AKLN/Kemendagri, UPD1/OTDA dan FKHD/OTDA telah dimasukan ke dalam RKT 2013. Kegiatan ini diuraikan di bawah kegiatan 200 pada bagian paket kerja di Bagian 3 dari Rencan Kerja ini. Pada Agustus 2012, sebuah daftar kegiatan pengembangan kapasitas indikatif yang diusulkan untuk 2013 dikirim ke semua mitra pemerintah kabupaten/kota bersama dengan permintaan untuk dana penunjang guna mendukung kegiatan proyek. Konsultasi terkait diadakan dengan pemangku kepentingan lokal pada September dan Oktober 2012. 

Kemajuan dalam pelaksanaan 20 Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang didanai BRI dimonitor oleh Sub-Komite Provinsi BRI antara bulan Agustus dan September. Berdasarkan pada temuan terkait, upaya perencanaan BRI 2013 dimulai pada akhir Agustus, proses berlanjuta dan diperpanjang dari akhir Agustus sampai akhir November, termasuk beberapa lokakarya, pertemuan dan pembahasan yang mencakup anggota DCC kabupaten/kota, anggota Sub-Komite BRI, Direktur Proyek BRI, Wakil Direktur Proyek, Koordinator BRI dan seorang ahli Pendidikan dan Kesehatan. Pertemuan Komite Koordinasi Provinsi BASICS (PCC) diadakan di Kendari dan Manado untuk mendapatkan persetujuan formal PCC untuk Strategi Peningkatan Pelayanan Rencana Kerja dan Anggaran untuk 2012 yang didanai BRI.

Sub- kegiatan dan Pencapaian yang Diharapkan untuk tahun 2013: 441

Laporan Kemajuan Tahunan untuk tahun 2013 (1 Januari – 31 desember 2012) akan disusun dan diserahkan kepada CIDA, Kemdagri dan anggota PSC pada Triwulan I 2013. Laporan Kemajuan Pertengahan Tahun. (1 Januari – 30 Juni 2013) akan disusun dan diserahkan pada Triwulan III 2012.

442

Dengan asumsi usulan perpanjangan proyek disetujui sebelum akhir Triwulan II, Tim BASICS akan memfasilitasi pembahasan pendahuluan RKT 2014 dengan Kemdagri pada bulan Mei 2013. Sekali lagi mengasumsi perpanjangan dari proyek. Kegiatan persiapan RKT 2014 dengan provinsi dan kabupaten/kota peserta akan dimulai pada Juli 2013 dengan tujuan proyek untuk menyerahkan rancangan RKT 2014 kepada CIDA dan Kemdagri pada November 2013. Namun bila usulan perpanjangan tidak disetujui, Tim BASICS akan bekerja sama dengan CIDA dan Kemendagri untuk memulai mengembangkan dan melaksanakan sebuah rencana untuk menutup kegiatan lapangan pada Triwulan IV dari 2013, dengan penyelesaian akhir administratif dan keuangan proyek dijadwalkan pada Triwulan I 2014.

443

BASICS akan menyusun dan menyerahkan laporan keuangan dan faktur bulanan kepada CIDA.

444

Demikian pula BASICS akan terus menyusun dan menyerahkan Laporan PHLN BASICS triwulanan kepada kepada Kemendagri secara rutin.

445

Dalam konsultasi dengan CIDA, BASICS akan menyusun dan menyerahkan laporan BAST jika dan ketika diperlukan. Sedapat mungkin, dan sebagaimana diarahkan oleh CIDA, BASICS akan memfasilitasi kegiatan verifikasi BAST yang dilakukan oleh mitra Kemendagri.

Kegiatan 450

Memonitor perkembangan desentralisasi pada level nasional dan level provinsi terkait pengembangan kapasitas, kerangka peraturan hukum,


3-63

TPM, SPM, program pengentasan kemiskinan, manajemen lingkungan dan pengarus-utamaan gender Kemajuan hingga kini: 

Tim BASICS tetap melanjutkan membina hubungan dengan instansi pemerintah dan program/proyek di tingkat nasional, termasuk KEMENDAGRI, KEMENKEU, BAPPENAS dan KEMENDIKBUD, KEMENKES, dan Kementerian PP&PA. Tim Proyek juga secara rutin berhubungan dengan GIZ-DeCGG, USAID-KINERJA, AUSAID-AIPD, AUSAID-ACCESS, PEACH, proyek SIPS yang di danai CIDA, The Asia Foundation dan BaKTI.Selain itu, beberapa anggota tim BASICS menghadiri lokakarya tingkat nasional dan tingkat provinsi serta menghadiri beberapa acara yang terkait pada masalah TPM, SPM, layanan kesehatan dan pendidikan, anggaran yang responsif gender dan tema lain yang terkait. Dengan berpindahnya Direktur Proyek di Jakarta serta adanya Staff Penghubung yang ditempatkan di Jakarta maka kualitas, dampak dan penghematan biaya dari kegiatan koordinasi dan kerjasama ini sudah jauh lebih baik.



Wakil Direktur Proyek BASICS menjadi wakil BASICS pada Forum Kawasan Timur Indonesia dalam hal praktik Cerdas yang diadakan oleh BaKTI.



Proyek juga merancang dan melaksanakan dan Lokakaya nasional yang cukup sukses terkait PPRG yang melibatkan berbagai donors dan kementerian. Lokakarya ini diadakan di Jakarta dari tanggal 26 hingga 28 September 2012.



Anggota Tim BASICS juge bertemu dan menyelenggarakan diskusi dengan misi penjajakan refomasi tata pemerintahan AUSAID pada September 2012.

Sub-kegiatan untuk tahun 2013: 451

Tim BASICS akan tetap meningkatkan frekuensi dan dampak interaksi dengan mitra teknis di KEMENDAGRI (terutama dengan UPD 1 (direktorat yang menangani layanan kesehatan dan pengarus-utamaa gender), UPD 2 (direktorat yang menangani layanan pendidikan) dan Direktorat Pembinaan Kepala Daerah dan DPRD). Secara khusus, akan diutamakan pada upaya kerjasama guna menentukan inovasi dan produk pengetahuan yang potensial mana saja yang dapat mendukung pencapaian TPM dan SPM dan diterapkan di seluruh Indonesia. Selain itu addition, proyek akan meningkatkan intensitas interaksi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah lainnya baik di pusat dan di daerah serta donor lainnya. Petugas Penghubung yang ditempatkan di Jakarta dan Direktur Proyek akan memfasilitasi upaya membina jejaring dan manajeman pengetahuan.

452

BASICS akan terus melakukan kerjasama dan berbagi informasi yang lebih intensif dengan para donor, proyek dan lembaga lain yang bergerak di bidang yang relevan dengan tujuan inti BASICS. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah: USAIDKINERJA, GIZ-DeCGG, AUSAID-AIDP, The Asia Foundation, World Bank dan UNICEF (mengenai layanan pendidikan dan kesehatan) dan BaKTI.

453

Produk manajemen pengetahuan BASICS sudah dibukukan dengan baik (pedoman pelatihan, brosur praktik cerdas, kajian, rangkuman proses inovatif dan instrument dan video). Proyek akan secara aktif berpartisipasu dalam Forum Kawasan Timur


3-64

Indonesia BaKTI pada paruh kedua tahun 2013, yang nantinya akan mempresentasikan beberapa inovasi dan hasil Forum, serta memamerkan beberapa “produk” di pameran.

460

Memonitor Hasil Proyek


Proyek Monitoring KEMENDAGRI (monev): BASICS telah bekerjasama dengan KEMENDAGRI untuk memfasilitasi pelaksanaan misi monitoring proyek oleh Tim KEMENDAGRI di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara pada December 2012. KEMENDAGRI telah memberikan komitmen untuk menyiapkan suatu laporan monev yang merangkum temuan-temuan utama dan rekomendasi. Tim BASICS telah meminta KEMENDAGRI untuk menjadi tuan rumah rapat pasca monev dalam KW1 tahun 2013 untuk membahas laporan Monev KEMENDAGRI.



Penyempurnaan pada PMF:Hasil Tinjauan Tengah Waktu (Mid Term Review) dari proyek BASICS merekomendasi penyempurnaan dan/atau pengoperasian beberapa indikator dalam BASICS Performance Measurement Framework atau Kerangka Penilaian Kinerja (PMF). Tim BASICS bekerjasama dengan CIDA untuk menyempurnakan dan meng-update indikator PMF untuk lebih praktis 19. PMF yang sudah diupdate disetujui CIDA pada bulan November 2012 dan termasuk dalam lampiran dokumen ini. Indikator PMF yang sudah diupdate dan digunakan untuk menilai kemajuan proyek akan menjadi dasar dalam menyiapkan Laporan Kemajuan Proyek tahun 2012.



Monitoring BRI:sebagaimana disebutkan di atas, BASICS bekerjasama dengan Sub-Komite BRI tingkat Provinsi dan anggota Komite Koordinasi Kabupaten (DCC) melakukan monitoring atas pelaksanaan 20 Strategi Perbaikan Layanan Kesehatan dan Pendidikan yang dibiayai BRI. Temuan dan rekomendasi Tim monitoring BRIdisampaikan kepada kantor dinas ybs dan digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan BRI selama KW3 dan KW4 2012. Temuan juga digunakan unuk memperbaiki sebagai masukan dalam persiapan rencana kerja SIS BRI thaun 2013.

Sub-kegiatan dan Hasil Yang diharapkan dicapai untuk tahun 2013: 461

TimBASICS akan memberikan orientasi pemangku kepentingan utama poyek (KEMENDAGRI, anggota PCC dan DCC, dan anggoat BRI SC,) terkait PMFBASICS yang sudah dimutakhirkan.

462

BASICS akan terus berupaya melakukan penguatan sub-komite BRI dan memfasilitasi pelaksanaan monitoring rutin terhadap pelaksanaan dan hasil strategi peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang didanai BRI. Hal ini akan mendukung peningkatan kualitas dan dampak dari kegiitan BRI.

463

BASICS akan bekerja sama dengan KEMENDAGRI dan Setneg untuk mengorganisir dan melaksanakan monitoring kemajuan proyek di Sulut dan dalam bulan September 2013.

19

Meskipun perubahan pada PMF dimaksudkan agar perangkat PMF lebih bermanfaat dalam merencanakan dan menilai dampak proyek, namun setiap perubahan memiliki implikasi terhadap: 1) penilaian yang akurat terhadap perubahan sejak awal proyek karena masalah terkait kesulitan menilai suatu “target yang bergerak”; 2) perubahan Database Penilaian Hasil BASIC dan revisi instrumen penilaian hasil yang terkait didukung oleh kegiatan pelatihan satff; 3) nomenklatur dan sistem kode yang digunakan oleh BASICS dalam renana kerja tahunan, matrix pelaksanaan kegiatan dan akunting.


3-65

470

Inisiatif Manajemen Pengetahuan

Sebagai salah satu komponen penting dari strategi keberlanjutan proyek, Manajemen Pengetahuan (KM) diperlakukan sebagai tema lintas sektor sejak awal proyek. Namun, dengan menyadari bahwa KM semakin memiliki peranan penting dalam memfasiltasi dan menyebarkan hasil-hasil pembangunan, dan agar memastikan bahwa strategi Manajemen Pengetahuan proyek dilaksanakan secara tepat waktu dan ketat, maka kegiatan KM utama telah dimasukkan dalam bagian Manajemen Proyek dari rencana kerja tahunan. Dengan mengikuti tren selama dua tahun terakhir, proyek akan terus mengutamakan Manajemen Pengetahuan, kegiatan berbagi dan penyebaran pengetahuan selama 2013. Untuk mendukung kegiatan KM yang lebih intensif, dan untuk memfasilitasi upaya proyek dalam mengembangkan dan bekerjasama dengan “instansi tuan rumah” di kalangan pemerintah untuk berbagai inovasi, praktik cerdas dan produk KM BASICS, maka BASICS telah mengusulkan untuk merekrut Tenaga Ahli Manajemen Pengetahuan/Pelatihan. Tenaga ahli ini dipandang penting bagi keberhasilan secara umum strategi Manajemen Pengetahuan dan strategi keberlanjutan. Meskipun Tim Babcock dapat memberikan masukan dan dukungan editorial dari Kanada,namun hanya terbatas dan, jika tidak ada Tenaga Ahli Manajemen Pengetahun/Pelatihan yang berbasis di Indonesia, maka beban kerja akan bertumpu pada Direktur Proyek, sehingga akan berakibat pada kurangnya penyebaran pengetahuan dan hilangnya kesempatan untuk replikasi di tempat lain. Lokakarya Nasional PPRG yang diadakan pada September 2012 telah memberikan kesempatan bagi BASICS untuk mengumpulkan sejumlah draf produk Manajemen Pengetahuan, dan banyak yang telah direvisi dan dirampungkan. Produk yang ditampilkan di Loknas PPRGbervariasi mulai dari produk dari Dinas (Pemerintah RI) yang difasilitasi oleh BASICS, dokumen instruksi formal hingga Peraturan Gubernur dan produk dari Penasehat BASICS berupa perangkat, kajian, praktik cerdas dan inovasi. Tabel pada halaman berikut merangkum produk Manajemen Pengetahuan yang utama yang menjadi fokus proyek dalam tahun 2013. Sebagaimana dapat dilihat, tabel ini menyajikan judul tentatif untuk produk pengetahuan, tema umum, usulan “pemilik” atau instansi penanggung jawab bagi produk dimaksud, bimbingan teknis dari Tim BASICS, dan status persiapannya. BASICS akan bekerja untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan instansi yang diusulkan, atau dengan suatu instansi alternatif atau dengan pihak lain, jika ternyata terdapat instansi atau pihak lain yang lebih tepat sebagai “pemilik”. Proyek akan bekerja dengan para pemilik penanggung jawab untuk mengidentifikasi bagaimana dan kapan produk pengetahuan dapat “diserahkan” dan bagaimana si pemilik akan menyebarkan dan memanfaatkan produk tersebut.


3-66

Tabel 3.1: Daftar Produk Manajemen Pengetahuan tahun 2013 dan “Lembaga Pemilik” (Penanggung Jawab) yang diusulkan

No

Judul Tentatif

Tema Umum

1

Pendekatan BRI: Inovasi untuk mempercepat Pencapaian SPM

Inovasi, penyelenggaraan layanan kesehatan dan pendidikan

2

Instrumen untuk menghitung Unit Cost dari beberapa Layanan Kesehatan berbasis SPM

Anggaran Pelayanan Kesehatan

3

Instrumen untuk menghitung Unit Cost dari beberapa Layanan Pendidikan Dasar berbasis SPM

Anggaran Pelayanan Pendidikan Dasar

4

Aplikasi Data base Kesehatan berbasis SPM

Sistem database

5

Aplikasi Database Kesehatan Dasar berbasis SPM

Sistem database

6

Dana Alokasi Khusus tingkat Provinsiuntuk mempercepat pencapai bbrp SPM Kesehatan

Dana khusus utk mempercepat pencapaian SPM


Deskripsi /Manfaat

Penjelasan bagaimana BRI membantu inovasi perencanaan dan anggaran untuk memberikan pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan Alat utk menghitung unit cost brp layanan kesehatan dan menghitung kekurangan dana Alat untuk menghitung unit cost berapa layanan pendidikandan menghitung kekurangan dana Data base Kesehatan berbasis SPMdidukung oleh aplikasi komputer yang mendukung monitoring, laporan dan perencanaan Data base Kesehatan berbasis SPM didukung oleh aplikasi komputer yang mendukung monitoring, laporan dan perencanaan Dana Provinsi, dengan pendekatan BRI, untuk mempercepat pencapaian beberapa SPM kesehatan

“Pemilik” Penanggung Jawab yang diusulkan OTDA/KEMENDAGRI, mungkin DIKLAT/KEMENDAGRI

Pimpinan Teknis TIM BASICS

Keterangan/ Status

Koordinator BRI

Sebagian Konsep/draft sudah siap

Penasehat Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Penasehat Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Penasehat Perencanaan dan Keuangan Kabupaten

Draf yang kedua sudah lengkap berkualitas baik sudah siap

OTDA/KEMENDAGRI, dan/atau KEMENDIKBUD, Dinas Kesehatan of Sulut dan Sultra

Penasehat Perencanaan dan Keuangan Kabupaten

Telah diperbaiki sistem database “hybrid “database dan aplikasi komputer masih dikembangkan

OTDA/KEMENDAGRI dan/atau KEMENKES, Dinas Kesehatan of North Sulawesi


Petunjuk Pelaksanaan dan draf SK Gubernur disusun sbg dasar menyiapkan produk ini

OTDA/KEMENDAGRI dan/atau KEMENKES, Dinas Kesehatan Sulut dan Sultra OTDA/KEMENDAGRI dan atau Kemdikbud

OTDA/KEMENDAGRI, dan/atau KEMENKES, Dinas Kesehatan Sulut dan Sultra

Akan dikembangkan setelah instrumen selesai

Sistem Database sudah lengkap, aplikasi komputer dalam tahap akhir pengembangan

3-67

No

Judul Tentatif

Tema Umum

7

Waraka: Memanfaatkan PRA untuk mengumpulkan bbrp data Kesehatan dan kondisi gizi tertentu di tingkat desa

Pengumpulan data berbasis SPM

Metode PRA guna mengumpulkan bbrp data kesehatan dan kondisi gizi tertentu guna mendukung perencanaan

8

Panduan Menganalisis APBD berbasis TPM/SPM yang Responsif Gender oleh Multi-pemangku kepentingan

Analisis realisasi APBD

9

Panduan Analisis Kinerja Pemerintah Daerah melalui Laporan Kinerja Pertanggungan Jawab Pemda (LKPJ)

Analisis kinerja Pemerintah daerah

Sebagai panduan bagi anggota eksekutif, legislatif dan OMS melakukan analisis seberapa responsif APBD terhadap masalah kesehatan dan TPM/SPM kesehatan serta terhadap masalah gender Sebagai panduan bagi anggota DPRD dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah yang disajikan dalam LKPJ yang disiapkan oleh Bupati atau Walikota Petunjuk praktis yang membantu SETWAN daerah mendukung legislatif daerah memperbaiki anggaran berbasis SPM Petunjuk Praktis dan tips yang mendukung persiapan dan pelaksanaan Perda yang fokus pada SPM dan

10 Petunjuk praktis untuk membantu SETWAN mendukung Anggaran yang berbasis SPM

Tugas dan pekerjaan SETWAN

11 Petunjuk praktis dan Pembelajaran yang mendukung Persiapan dan Pelaksanaan PERDA yang fokus pada SPM

PerDa berbasis SPM


Deskripsi /Manfaat

“Pemilik” Penanggung Jawab yang diusulkan OTDA/KEMENDAGRI dan/atau KEMENKES, Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara


Keterangan/ Status

Fasilitator Kabupaten Buton Utara, dengan Penasehat Pengembangan kapasitas Tata Pemerintah Daerah (LGCD) Penasehat Penguatan DPRD, Penasehat LGCD, Penasehat Keterlibatan OMS

Draft pertama sudah baik hanya memerlukan pemolesan sedikit dan tata letak yang professional.

FKDH/OTDA di KEMENDAGRI

Penasehat Penguatan DPRD, Penasehat LGCD

Activity being led by FKDH/OTDA with BASICS providing TA

FKDH/OTDA, ASDEKSI

Penasehat Penguatan DPRD

Akan disiapkan

FKDH/OTDA, ASDEKSI

Penasehat Penguatan DPRD

Akan disiapkan

KEUDA/KEMENDAGRI, ASDEKSI, ORNOP dan OMS

Draft lengkap sudah seharusnya siap untuk dikaji oleh sejawat dan ujicoba April-Mei 2013

3-68

No

Judul Tentatif

Tema Umum

12 Mencapai SPM untuk Mencapai TPM: Nexus antara Kesehatan- dan TPM dan SPM yang terkait Kesehatan Dasar

Pencapaian TPM/SPM Kesehatan dan kesehatan dasar

13 Panduan untuk Perencanaan dan Penganggaran Layanan Kesehatan berbasis SPM yang gender responsif

Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan berbasis SPM yang gender responsif Pencapaian SPM Kesehatan dan SPM Kesehatan Dasar

14 Buku saku Praktik Cerdas Mempercepat Pencapaian SPM Kesehatan dan SPM Kesehatan Dasar

15 Praktik Cerdas dan Inovasi utk mendukung SPM Kesehatan dan SPM Kesehatan Dasar, dan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender


Praktik Cerdas dan Inovasi yang mendukung pencapaian SPM kesehatan and SPM kesehatan dasar, dan PPRG

Deskripsi /Manfaat

berdasarkan pengalaman dengan mitra BASICS Hubungan dan saling melengkapi antara kesehatan- dan TPM/SPM Kesehatan dan kesehatan dasar. Panduan untuk Perencanaan dan Penganggaran Layanan Kesehatan berbasis SPM yang gender responsif Buku saku praktik cerdas dan inovasi yang diciptakan oleh BASICS utk didistribusikan pada peringatan tahunan Hari Otonomi Daerah pada April 2013 Serial brosur singkat Praktik Cerdas dan Inovasi

“Pemilik” Penanggung Jawab yang diusulkan


Keterangan/ Status

OTDA/KEMENDAGRI, BAPPENAS

Penasehat LGCD

Akan disiapkan

KEMENTERIAN PP&PA, OTDA/KEMENDAGRI

Penasehat Gender

Draft ke 9 sedang direvisi dengan masukan dari mitra setara

OTDA/KEMENDAGRI


OTDA/KEMENDAGRI, DIKLAT/KEMENDAGRI, KEMENTERIAN PP&PA, KEMENKES, KEMENDIKBUD

Berbagai Penasehat di bawah supervisi Direktur Proyek

Sedang disiapkan draft pertama dengan KEMENDAGRI. Buku saku akan dibagi kepda semau provinsi dan kabupaten/kota seluruh nusantara 10 brosur sudah diproduksi dan akan ada bbrp lagi akan selesai. Jika disetujui, Tenaga Ahli Manajemen Pengetahuan /Pelatihan akan bertanggung jawab memimpin produksi brosur.

3-69

Sub-Kegiatan dan Pencapaian Yang diharapkan untuk 2013: 471

Setelah berkonsultasi dengan tim penasehat, Direktur Proyek dan Tenaga Ahli untuk Manajemen Pengetahuan dan Pelatihan (jika disetujui) akan mengkaji dan menyempurnakan Strategi Manajemen Pengetahuan dan menyusun daftar usulan produk pengetahuan untuk tahun 2013.

472

Menetapkan dan merekrut konsultan profesional untuk membantu dalam copywriting, membuat ilustrasi untuk beberapa produk manajemen pengetahuan yang terpilih.

473

Melanjutkan kegiatan penjajakan guna mengidentifikasi (mencari), bertemu dan melakukan konfirmasi mitra kerja “rumah lembaga” (institutional homes) dan “pialang pengetahuan” (“knowledge broker”) yang dapat berperan sebagai “pemilik” produk pengetahuan dan/atau penyebar produk pengetahuan tertentu. Aka nada perjanjian formal dengan lembaga-lembaga mitra tersebut.

474

Bekerja dengan para “pemilik” produk Manajemen Pengetahuan” dan "bursa pengetahuan" (“knowledge brokers”) untuk bersama-sama mengkaji, menyempurnakan, menguji coba, dan menyelesaikan beberapa produk Manajemen Pengetahuan tertentu. Mendukung kegiatan penyebaran dan penerapan produk tersebut jika memungkinkan.

475

Melanjutkan kegiatan lebih intensif untuk berbagi dan bertukar pengetahuan dengan donor dan proyek lainnya, seperti berikut, namun tidak tdak terbatas pada kegiatan ini: o

Menjadi tuan rumah bagi delegasi AUSAID ke Sulawesi Utara dan Tenggara untuk berbagi dan bertukar pembelajaran mengenai pencapaian SPM di bidang Kesehatan dan Pendidikan dan dengan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku-kepentingan.

Usulan Kunjungan Lapangan oleh Tenaga Penasehat Asal Kanada Proyek BASICS saat ini sudah mencapai tahap matang dalam siklus proyek dan secara relative sudah efektif berhasil menangani sebagian besar masalah-masalah terkait desain program dan strategi yang dihadapi pada saat fase awal implementasi. Mengingat bahwa focus dan strategi Komponen 1 kegiatan pengembangan kapasitas dan strategi Perbaikan Layanan Kesehatan dan Pendidikan BRI telah diujicoba di lapangan, dan telah dikaji-ulang lebih lanjut20serta disempurnakan, dan mengingat bahwa praktik manajemen lingkungan hidup yang baik dari proyek BASICS sudah ditentukan dan dioperasikan, maka kebutuhan untuk pengawasan strategis dari Technical Advisor Local Governance/Environment, sudah berkurang. Serupa dengan hal itu, karena, terutama pada saat Tinjauan Tengah Waktu (MTR:Mid Term Review), proyek BASICS sudah menetapkan suatu pendekatan yang praktis dan berimbang untuk meningkatkan kapasitas perencanaan, penganggaran dan manajemen layanan sosial/publik yang responsif gender dan BASICS sudah menetapkan suatu pendekatan yang pragmatis untuk melaksanakan peraturan dan prosedur yang dimandatkan terkait pengarusutamaan gender di beberapa kabupaten dan kota yang memiliki prospek baik dan menjanjikan, maka jasa tenaga Local Governance/GE Specialist sudah dikurangi. Dengan demikian, proyek BSICS telah menggeser peran inti dan perhatian dari kedua penasehat tersebut kepada bantuan teknis dan untuk monitoring kualitas yang lebih spesifik sebagaimana diusulkan dalam AWP tahun 2013. 20

Efektifitas, efisiensi, dan keberlanjutan kegiatan proyek telah ditinjau oleh: Tim MTR CIDA; Kemendagri dan Setneg; Komite Koordinasi Provinsi; dan oleh Tim Cowater BASICS secara terus menerus.


3-70

Sub-Kegiatan dan Pencapaian Yang diharapkan untuk 2013: 471

Setelah berkonsultasi dengan tim penasehat, Direktur Proyek dan Tenaga Ahli untuk Manajemen Pengetahuan /Pelatihan (jika disetujui) akan mengkaji dan menyempurnakan Strategi Manajemen Pengetahuan dan menyusun daftar usulan produk pengetahuan untuk tahun 2013.

472

Menetapkan dan merekrut konsultan profesional untuk membantu dalam copywriting, membuat ilustrasi untuk beberapa produk manajemen pengetahuan yang terpilih.

473

Melanjutkan kegiatan penjajakan guna mengidentifikasi (mencari), bertemu dan melakukan konfirmasi mitra kerja “rumah lembaga” (institutional homes) dan “pialang pengetahuan” (“knowledge broker”) yang dapat berperan sebagai “pemilik” produk pengetahuan dan/atau penyebar produk pengetahuan tertentu. Aka nada perjanjian formal dengan lembaga-lembaga mitra tersebut.

474

Bekerja dengan para “pemilik” produk Manajemen Pengetahuan” dan mitra “pialang pengetahuan” (“knowledge brokers”) untuk bersama-sama mengkaji, menyempurnakan, menguji coba, dan menyelesaikan beberapa produk Manajemen Pengetahuan tertentu. Mendukung kegiatan penyebaran dan penerapan produk tersebut jika memungkinkan.

475

Melanjutkan kegiatan lebih intensif untuk berbagi dan bertukar pengetahuan dengan donor dan proyek lainnya, seperti berikut, namun tidak tdak terbatas pada kegiatan ini: o Menjadi tuan bagi delegesi AUSAID ke Sulawesi Utara dan Tenggara utnuk berbagi dan bertukar pembelajaran mengenai pencapaian SPM di bidang Kesehatan dan Pendidikan dan dengan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku-kepentingan

Usulan Kunjungan Lapangan oleh Tenaga Penasehat Asal Kanada Proyek BASICS saat ini sudah pada tahap yang cukup matang dalam siklus proyek dan secara relatif sudah efektif berhasil menangani sebagian besar masalah-masalah terkait desain program dan strategi yang dihadapi pada saat fase awal implementasi. Mengingat bahwa fokus dan strategi Komponen 1 kegiatan pengembangan kapasitas dan strategi Perbaikan Layanan Kesehatan dan Pendidikan BRI telah diujicoba di lapangan, dan telah dikaji-ulang lebih lanjut21serta disempurnakan, dan mengingat bahwa praktik manajemen lingkungan hidup yang baik dari proyek BASICS sudah ditentukan dan dioperasikan, maka kebutuhan untuk pengawasan strategis dari Technical Advisor Local Governance/Environment, sudah berkurang. Serupa dengan hal itu, karena, terutama pada saat Tinjauan Paruh Waktu (MTR:Mid Term Review), proyek BASICS sudah menetapkan suatu pendekatan yang praktis dan berimbang untuk meningkatkan kapasitas perencanaan, penganggaran dan manajemen pelayanan dasar yang responsif gender dan BASICS sudah menetapkan suatu pendekatan yang pragmatis untuk melaksanakan peraturan dan prosedur yang dimandatkan terkait pengarusutamaan gender di beberapa kabupaten dan kota yang memiliki prospek baik dan menjanjikan, maka jasa tenaga Local Governance/GE Specialist sudah dikurangi. Dengan demikian, proyek BSICS telah menggeser peran inti dan perhatian

21

Efektifitas, efisiensi, dan keberlanjutan kegiatan proyek telah ditinjau oleh: Tim MTR CIDA; Kemendagri dan Setneg; Komite Koordinasi Provinsi; dan oleh Tim Cowater BASICS secara terus menerus.


3-71

dari kedua penasehat tersebut kepada bantuan teknis dan untuk monitoring kualitas yang lebih spesifik sebagaimana diusulkan dalam AWP tahun 2013. Tim Babcock, Technical Advisor Local Governance/Environment: Fokus utama dari masukan Tim Babcock adalah memberikan masukan teknis yang mendukung dan memperkuat kegiatan manajemen pengetahuan proyek, untuk itu sebanyak 30 hari kerja telah dianggarkan dalam RKT tahun 2013. Tugas-tugas Mr. Babcock akan lebih banyak dilakukan via korepspondensi internet dan berupa jasa advis, dengan kemungkinan 1 atau 2 kali kunjungan lapangan singkat (jika diperlukan) yang akan “menumpang” pada kunjungan lapangan proyek SIPS atau proyek SILE. Dengan demikian, Mr. Babcock akan bekerjasama dengan Tenaga Ahli Manajemen Pengetahuan/Pelatihan yang akan ditunjuk, untuk memberikan masukan dengan melakukan editing dan penyelesaian produk manajemen pengetahuan. Selain itu, Mr. Babcock akan terus mengkaji dan memberi masukan pada beberapa dokumen utama proyek termasuk Laporan Tahunan 2012.

Joanne Prindiville,Local Governance/GE Specialist: Sebanyak 20 hari kerja jasa konsultasi telah diusulkan untuk Joanne Prindiville dalam tahun 2013. Tugas-tugas Ms. Prindiville akan dipusatkan pada kegiatan monitoring lapangan sewaktu-waktu dan memberikan bantuan untuk memastikan kualitas proyek. Beliau juga akan mengkaji dan memberikan masukan mengenai produk manajemen pengetahuan terkait perencanaan dan anggaran yang responsive gender dan pengarus-utamaan gender. Sama halnya dengan Mr. Babcock, jasa bantuan dan advis Ms. Prindiville akan lebih banyak melalui internet dan Skype – atau lebih banyak akan berhubungan langsung dengan Penasehat Masalah Gender asal Indonesia, Ibu Sri Mastuti. Direncanakan kunjungan lapangan 1 kali untuk mengkaji kemajuan dari pelaksanaan strategi gender dan untuk memberikan rencana aksi yang meningkatkan efektifitas strategi.


3-72

4 STRATEGI MITIGASI RISIKO BASICS terus memonitor potensi risiko yang mempengaruhi stabilitas proyek dan dapat mempengaruhi hasil serta melakukan konfirmasi atas strategi pelaksanaan untuk mengatasi atau mengurangi potensi risiko. Daftar Risiko Investasi berikut ini menyajikan berbagai risiko saat ini per Februari 2012yang terkait dengan pencapaian hasil yang diharapkan BASICS. Table 4.1: Daftar Risiko Investasi(Februari 2012) Tingkat risiko Tinggi (H) LM Risiko Sedang Result Mitigasi (M) Level* Rendah (L) Risiko Operasional Kabupaten Sitaro akan Sedang Bekerja untuk mengubah potensi Hasil mengadakan pilkada tinggi Langsung risiko ini menjadi peluang Bupati dalam tahun dengan memberi-kan orientasi (IMO) 2013.Hal ini berpotensi adanya pergantian kepemimpinan yang dapat menghambat atau menghalangi pelaksanaan proyek.

Kemungkinan terjadi pergantian/mutasi PNS yang terlibat dalam kegiatan BASICS yang dapat berdampak negatif pada kegiatan pembelajaran, mempengaruhi kelanggengan, mempengaruhi laju kemajuan, dan berdampak pada pemanfaatan kekuatan para “pelopor” di bidang nya.

Sedang

Hasil Langsung (IMO)

Pelaksanaan BRI akan meningkatkan secara signifikan jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tiap kabupaten dan kota. Selama waktu tertentu, para penerima manfaat utama dan pemangku kepentingan akan menjadi kewalahan dengan level upaya yang dibutuhkan maupun kualitas yang berpotensi membebani.

SedangTinggi



kepada pemimpin yang terpilih sedini mungkin dan menggali minat mereka dan mendorong agar mereka memberi dukungan untuk mencapai tujuan BASICS. Kerja secara proaktif dengan SEKDA & kepala instansi teknis dapat juga meminimalisir kemungkinan dan/atau dampak dari gangguan. Sementara bekerja dengan para “pelopor” memang adalah penting, namun proyek harus membangun dan membina kerjasama dengan tim yang terdiri dari individu yang berkomitmen untuk membangun ketahanan dan toleransi menghadapi gangguan dalam implementasi strategi. Gangguan dapat diminimalisir dengan menempatkan perhatian pada penguatan sistem dan prosedur yang secara rutin diperbaiki seperti database kesehatan dan pendidikan berbasis SPM. BASICS telah mendorong kabupaten/kota dalam menyusun usulan kegiatan SPP BRI untuk fokus hanya pada 1-3 indikator SPM dalam rangka mengurangi jumlah kegiatan dan lebih fokus untuk secara intensif lebih dalam memperkenalkan praktekpraktek inovatif.Pada beberapa

Penanggung Risiko**

Tim Bantuan Teknis BASICS dan Tim Lapangan.

Direktur& Wakil Direktur Proyek BASICS

Direktur& Wakil Direktur Proyek BASICS, Koordinator BRI, Koordinator Provinsi

kasus dimana tampaknya mitra lokaltidak mempunyai cukup waktu, sumber daya manusia atau komitmen untuk menerapkan BRI-SIS tertentu secara memuaskan, tim BASICS akan bekerja dengan

4-1

Risiko

Tingkat risiko Tinggi (H) Sedang (M) Rendah (L)

LM Result Level*

Pengeluaran biaya yang kurang dari perkiraan karena estimasinya melebihi kemampuan dari mitra kerja kabupaten/kota dalam mengambil beban kerja tambahan, terutama dengan kegiatan BRI-SIS.

Sedang Tinggi


Ekspektasi atau harapan (terkait peran dan pengaruh, akses pada sumber keuangan) dari LSM dan masyarakat sipil yang lebih tinggi atau berbeda daripada yang bisa dipenuhi oleh Proyek.

Sedang tinggi



Mitigasi

PCC bersangkutan untuk menunda atau mengurangi kegiatan. BASICS telah merencanakan pencairan dana BRI yang lebih realistis untuk tahun ini belajar dari pengalaman implementasi BRI tahun lalu. Juga menambah penekanan pada kualitas dan dampak dari pelaksanaan kegiatan BRI. Pada beberapa kasus di mana beberapa kabupaten dapat melaksanakan kegiatan “extra” di luar kegiatan BRI secara tepat dengan kualitas baik, maka BASICS akan mempertimbangkan untuk membiayai kegiatan tersebut guna membantu meningkatkan jumlah pencairan dana. Dalam proposal perpanjangan proyek kepada CIDA, sudah dimasukkan pula usulan untuk realokasi dana BRI yang lebih banyak untuk bantuan teknis. Termasuk meningkatkan keterlibatan dan membangun kapasitas konsultan lokal yang lebih menjanjikan, asosiasi professional dan universitas yang ada di daerah tersebut.Pergeserandarifokus utamadari upaya untukmemperkuatkemampuan penyediaanlayanan1-2 OMStingkat provinsidan mengajak mereka bekerja sama dan mengawasi beberapa OMS tingkat kabupaten/kota.Memberikan sedikit dukunganuntukbeberapa forum OMSKesehatan dan Pendidikanyangberfungsi dengan baik. Mempekerjakan12organisasi regionalyang suksesuntuk melatih danmentorsejumlah kecilOMSlokal yang palingmenjanjikan. Melanjutkanketerlibatandan peningkatan kapasitaskonsultan lokalyang menjanjikan, asosiasi professionaldanuniversitas di

Penanggung Risiko**

Koordinator BRI, Koordinator Provinsi, Fasilitator Kabupaten

Direktur& Wakil Direktur Proyek BASICS.

4-2

Risiko


LM Result Level*

Terlepas dari kenyataanbahwaBASI CSKanadaCEAlangsungmenang anipelaksanaankomp onenBRI, beberapa peluang untukpenyalahgunaan ataualokasinonrutindanaBRIolehmitr a lokalmasih bisaterjadi dalambeberapa kasus(misalnya menerima uangdari vendor, menambahkan jumlahpeserta dalam daftar hadir).

Tinggi


Terdapat perbedaan waktu antara siklus perencanaan dan penyusunan anggaran dari Pemerintah Indonesia dan siklus Proyek yang dapat menghambat pencairan dana penunjang bagi mitra kerja proyek dalam perencanaan dan anggaran.

Rendah


Risiko Keberlanjutan Kurangnya keterlibatanmitra kerja dari pemerintah pusat dalam memaksimalkan pencapaian sasaran proyek, memanfaatkan

Tinggi


Hasil Langsung

Mitigasi

daerah. Tim BASICS akanterus memperkuatSOP keuangandanadministrasiuntuk pedoman pelaksanaanBRI. Selanjutnya, audit internalsecara mendadakjuga akan dilakukanuntuk mempertahankankewaspadaanyudikatif dan semuatemuan dan pembelajaranditindaklanjutidengan ketat. PeranDCCsdanPCCsdalam membantumemonitor dan mengelolabaik aspek teknis maupunkeuangan/administrasi pelaksanaanBRIjuga akanlebih ditekankan. BASICSakan bekerjadenganPCCsuntuk memasukkankriteria yang berkaitan dengan"Pemerintahan yang bersih dan transparan" ke dalam kriteriaalokasidanaBRI. Meskipun kalender tahunan untuk perencanaan dan penyusunan anggaran BASICS tidak dapat sepenuhnya sejalan dengan kalender sistem pemerintah Indonesia, BASICS akan tetap bekerja untuk menyelaraskan kegiatan pengembangan kapasitas dengan jadwal utama perencanaan/anggaran pemerintah Indonesia. BASICS juga akan memberikan deskripsi indikatif kepada mitra kerja provinsi dan Kabupaten/kota mengenai kegiatan selama FebruariMaret (tingkat pusat) dan Juli (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) untuk memfasilitasi agar dana penunjang dapat dimasukkan dalam dokumen APBD. Direktur Proyek telah pindah ke Jakarta dan Kantor Jakarta telah dibuka. Selain itu, BASICS telah merekrut seorang Liaison Officer, yang ditempatkan di Jakarta, yang berperan penting dalam

Penanggung Risiko**

Direktur Proyek BASICS, Anggota Tim Teknis.

Wakil Direktur Proyek BASICS, Penasehat Perencanaan & Keuangan Kabupaten

4-3

Risiko


LM Result Level*

pembelajaran dari proyek, danmenerapkan ulang/penyebaran pelajaran yang baik/praktik terbaik akan sangat membatasi dampak/pengaruh hasil proyek dan pengembalian investasi.

Risiko Keuangan Inflasi (atau deflasi) dapat secara negative mempengaruhi tersedianya dana untuk kegiatan BRI.

Krisis ekonomi internasional memaksa berbagai jejang pemerintah Indonesia mengurangi investasi pada layanan dasar.

Mitigasi

Penanggung Risiko**

mendukung manajemen pengetahuandan tujuan keberlanjutan BASICS. Dengan adanya LO ini telah meningkatkan frekuensi pertemuan dengan mitra pemerintah dan para pengambil-keputusan dari Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, BAPPENAS, KemenPP&PA yang memiliki minat dan komitmen serta proyek dan donor lain yang terkait. BASICS juga akan terus bekerja secara intensif dengan mitra utama di provinsi (terutama BAPPEDA) guna membantu meningkatkan ”inovasi dan penyebaran secara ‘bottom-up’” kepada instansi pusat dan donor. Dengan melaksanakan Strategi yang Melibatkan Masyarakat secara Nasional dan Manajemen Pengetahuan, BASICS akan terus menunjukkan bagaimana intervensi dapat memberikan kontribusi pada sasaran kebijakan dan program nasional. Sedang

Hasil Langung (IMO)

Menyediakan Informasi yang tepat waktu disampaikan kepada Komite BRI untuk penyesuaian target sesuai tersedianya dana dan indeks biaya hidup dan nilai kurs tukar dollar Kanada dan Rupiah. Melanjutkan penekanangenerasidariinovasi berfokus MSS dan mutu kegiatanBRI(bukan kuantitas).

Penasehat Perencanaan & Keuangan Kabupaten

Sedang

Hasil Langung (IMO)

Bekerja dengan mitra kabupaten/kota untuk menggambarkan potensi efisiensi dan efektifitas yang mungkin dicapai dengan memperbaiki proses perencanaan dan anggaran. Menggunakan temuantemuan analisa APBD untuk mendorong penggunaan yang lebih strategisdana pelayanan kesehatan dan

Tim Teknis BASICS


4-4

Risiko


LM Result Level*

Mitigasi

Penanggung Risiko**

pendidikan dari Pemerintah Indonesia. Risiko Pembangunan

Sering munculnya kebijakan, undangundang dan peraturan baru dari berbagai level pemerintahan yang mengakibatkan kebingungan dan kelelahan di tingkat daerah.

Rendah Sedang

Hasil Langung (IMO)

Kesenjangan komunikasi antara berbagai instansi pemerintah yang menghambat proses perencanaan dan penganggaran layanan dasar yang terintegrasi dan efisien.

sedang

Hasil jangka menenga h

Langkanya OMS pada level kabupaten/kota yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai mengenai layanan kesehatan dan pendidikan dapat mempersulit upaya Proyek membina kader yang mampu menjadi penyedia layanan teknis bagi pemerintah daerah.

sedang

Hasil Langung (IMO)

Bekerjasama dengan KEMENDAGRI, BAPPEDA, SKPD dan mitra kerja lain dalam menginterpretasi dan menerapkan kebijakan dan peraturan. Dan pada saat diminta, membantu pemerintahdaerah dalam menyiapkanringkasanteknis dansuratedaran. Konsultasi dengan KEMENDAGRI, kementerian dan proyek lain untuk mengklarifikasi dan mempriori-taskan peraturan dan kebijakan yang penting mempengaruhi efektifitas perencanaan dan penyusunan anggaran. Mendukung dan mendorong koordinasi dan pertemuan perencanaan guna meningkatkan komunikasi dan pemahaman antar instansi kunci pemerintah Indonesia dan DPRD di berbagai level. Bekerjasama dengan BAPPEDA dan SEKDA Provinsi dan Kabupaten/kota untuk memperkuat kapasitas koordinasi dan komunikasi dengan penekanan khusus pada penguatan kapasitas komite anggaran provinsi (Tim Anggaran).

Wakil Direktur Proyek BASICS, Penasehat Perencanaan dan Keuangan Kabupaten dan Koordinator BRI

Mengurangi jumlah OMS yang menerima dukunganpeningkatan kapasitas dari Proyek. Membantu 1 – 2 OMS tingkat regional dan beberapa di tingkat Provinsi untuk membimbing sejumlah organisasi lokal yang“paling menjanjikan”.

Penasehat BASICS untuk keterlibatan masyarakat sipil

Risiko Reputasi (terhadap Pemerintah Indonesia/CIDA) Tidak ada yang teridentifikasi hingga saat ini Risiko Keselamatan dan Keamanan (untuk personil Proyek) Sedang Hasil Konflik Internasional Terutama ketika terdapat


Wakil Direktur Proyek BASICS, Tim teknis BASICS,Koordinator Provinsi, Fasilitator Kabupaten

Proyek Direktur,

4-5

Risiko


Langsung (IMO)

menimbulkan demonstrasi setempat dan peristiwa yang terkait masalah keamanan yang dapat berpengaruh negatif terhadap personil BASICS yang ditempatkan di Indonesia.

Beberapa daerah penerima bantuan BASICS cukup rentan dengan bencana alam seperti banjir bandang, letusan gunung berapi atau gempa bumi. Hal ini terutama terjadi di Sulawesi Utara.Ketika bencana alam terjadi sangat berpotensi menyebabkan kerugian yang signifikan terutama kerugian materi/properti danjiwa/hidup danjuga bisaseriusmengham batpelaksanaan kegiatanyang direncanakan.

LM Result Level*

Sedang tinggi

Hasil Langsung (IMO), Output

Mitigasi

ketegangan internasional, memonitor situasi keamanan setempat dengan donor internasional dan proyekproyek yang aktif di Sulawesi dan menjaga komunikasi erat dengan Kedutaan Kanada dan perusahaan jasa keamanan agar memberikan layanan keamanan untuk kantor BASICS di Makassar. Implementasi strategi menangani risiko dan memutakhirkan rencana darurat secara rutin. Hampir mustahil untuk mengurangi bencana alam. Sebaliknya proyek hanya bisa menilai berbagai jenis tingkat resiko dari setiap bencana alam, melakukan langkahlangkah untuk mengurangi resiko dan pemindahan (misalnya lokasi perumahan bagi tim BASICS) dan siapuntuk mengatur kembalidan/atau menjadwal ulangkegiatanproyekyang lebih ditekankan pada prioritas dan kebutuhan lokal.

*Singkatan:Hasil Akhir/Ultimate Outcome (UO); Hasil Jangka Menengah/Intermediate Langsung/Immediate Outcome (IMO); Output (O); Keseluruhan Proyek/Whole Proyek (PR)

Penanggung Risiko**

Manajer Administrasi Kantor &Logistik

Proyek Direktur, Koordinator Provinsi

Outcome

(ITO);

Hasil

**Catatan: CIDA mendefinisikan “Penanggung Risiko” adalah: “orang yang melakukan proses koordinasi, mitigasi dan pengumpulan informasi mengenai risiko yang spesifik dan bukan orang yang menjalankan pengawasan; atau bukan orang atau entitas (lembaga) yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang”. Dalam kaitan dengan BASICS, maka penanggung risiko adalah orang dalam tim BASICS yang bertanggung jawab memonitor risiko, evaluasi tingkat risiko selama kurun waktu beberapa tahun, dan memastikan bahwa strategi mitigasi dilaksanakan bila diperlukan.


4-6

5

JADWAL KEGIATAN (JANUARIS/D DESEMBER 2013)

Table 5.1: Diagram Gantt BASICS untuk periode Januari- Desember 2013


5-1


5-2


5-3


5-4


5-5


5-6

6

RINGKASAN ANGGARAN AWP 2013

Komponen

%

100 Pejabat Pemerintah & Legislator Kab/Kota

42.0%

200 Pejabat Pemerintah Provinsi dan Nasional

36.0%

Anggaran 2013

1,572,689 1,348,019 300 Masyarakat Sipil

15.0% 561,675

400 Staf Pendukung Proyek - Monitoring

1.0% 37,445

- Administrasi - Indonesia

4.9%

- Administrasi - Kanada

1.0%

- Pengadaan

0.15%

181,608 37,445 5,617 Total Anggaran Proyek


100%

3,744,498

6-1

Lampiran A: Daftar Barang-barang untuk Persetujuan (LMFA #7) List of Materials for Approval - Cowater International Inc. - Number 7 Project Title Country Project Purchase Order Contracting Officer Del. Ref. Number Amount of Delegation Fiscal Year Total Disbursed to Date Firms's Name Date Total Value of This LMFA Total Value of Previous LMFAs Total Value of all LFMAs

BASICS Indonesia 7051000/7054062

MODE:

$ 27,842 2013 (Indonesian FY: Jan -- Dec) TBC Cowater International Inc. 26-Feb-13 $27,842 $332,038 $359,880

SOURCE:

Note: $CDN to IDR exchange rate = 8,849 IDR used for calculations Item Purchase No. Order Group

Contract Clause

Description Quantity

Est. Unit Cost IDR

1 2 3

Laptop (Jkt office) Laptop (Mdo office, Wakatobi,Bitung) LCD Projector (field offs)

Local Office Field Exp Local Office Field Exp Local Office Field Exp

APPLE MacBook Air MD231ZA/A SONY VAIO SV-S13125CV InFocus InFocus IN 26

1 3 9

12,727,000 11,219,000 7,700,000

4

Scanner (Jkt & Kendari)

Local Office Field Exp

FUJITSU ScanSnap S1500;

2

6,169,900

5

Printer (Konsel, Kolut, Wakatobi, Kendari)


HP Deskjet Ultra Ink Advantage 2520hc All-in-One

4

1,399,000

6 7

Local Office Field Exp Local Office Field Exp

Chairs, desk, filing cabinet, bookshelves, meeting tables Sony FELLOWES Fusion 180; Guillotine Trimmers

13 5

8

Office furniture (field offs) Voice recorder (Jakarta, Kendari, Manado & field offs) Paper cutter (Jakarta, Kendari and Manado)

3

980,000

9 10

UPS (Kendari) AC (Makassar & Bau-Bau)

Local Office Field Exp Local Office Field Exp

1 2

4,100,000 3,100,000

11

Emergency lamp (Kendari, Manado)


ICA 2600VA Panasonic 1/2 PK SANYO NLH786

2

300,000

12

Fax machine (Jakarta)


PANASONIC KX-FP701; A4, Plain Paper, Copier Function

1

1,563,000

Cell phone


Blackberry Smartphone (for Provincial Coordinator Sulut)

1

3,716,580

13


5,000,000 1,250,000

TOTAL Contingency 10% TOTAL OF THIS LMFA

CEA Approval:

CIDA Project Officer Approval:


A-1

Dasar Pemikiran untuk LMFA # 7, AWP 2013 No.

Jumlah

Keterangan

1.

1 unit

Laptop APPLE MacBook Air MD231ZA

2.

3 unit

Laptop SONY VAIO SVS13125CV

3.

9 unit

InFocus IN 26 multimedia proyektor

Dasar Pemikiran Dibutuhkan untuk staff baru (Information Management Officer) di kantor Jakarta. Komputer merk Apple dipilih untuk pembuatan grafik dan layout produk Knowledge Management.  1 unit untuk Jakarta Liaison: laptop tidak diminta dalam LMFA 2012; saat ini Jakarta Liaison masih menggunakan laptop dari kantor Manado. 

1 unit untuk DF Wakatobi: laptop yang digunakan saat ini sudah rusak/tidak difungsikan (motherboard butuh perbaikan; harga beli laptop baru lebih murah daripada biaya perbaikan).



1 laptop untuk Assisten Keuangan Bitung: laptop saat ini telah dicuri dan asuransi tidak mengcover penggantian disebabkan laptop tersebut dicuri pada saat berada di luar kantor BASICS.Laporan Polisidilampirkan bersama dengan laporan pengadaan (procurement tender report).

Direkomendasikan untuk pengadaan 9 multimedia proyektor untuk kab/kota di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara untuk mengurangi biaya sewa yang sangat tinggi. Selain itu, proyektor tidak selalu tersedia ketika dibutuhkan untuk lokakarya, sehingga mengurangi efektivitas pelatihan dan/atau penjadwalan ulang kegiatan pelatihan.

4.

1 unit

ICA 2600VA (UPS)

UPS akan digunakan di Kantor Kendari untuk mendukung pengoperasian mesin fotokopidan computer desktop ketika listrik padam.

5

1 unit

Blackberry Bold smart phone

Penggantian handphone untuk Koordinator Provinsi Sulut, handphone yang lama telah digunakan selama 3.5 tahun dan telah beberapa kali diperbaiki tetapi tetap tidak dapat berfungsi dengan baik.


A-2

Lampiran B: Kerangka Kerja Penilaian Kinerja (PMF) BASICS - versi 20 November 2012 INDIKATOR

TARGET/ SASARAN

DATA DASAR22

SUMBER DATA

METODE PENGUMPULAN DATA

FREKUENSI

PENANGGUNG JAWAB

HASIL AKHIR (HASIL UTAMA) Meningkatnya kapasitas pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, proses dan sistem untuk desentraliasasi layanan publik secara efektif. Pemerintah Nasional, Sejumlah kebijakan baru, Provinsi dan prosedur dan reformasi yang Tidak ada 15 – 20 Kabupaten/Kota yang relevan dengan tujuan 23 BASICS terpilih telah disetujui dan dilaksanakan HASIL JANGKA MENENGAH 100 Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan dan melaksanakan rencana dan anggaran yang 24 penyediaan layanan dasar yang berbasis TPM/SPM . 100.1 Sejumlah 0 10 Rencana Tahunan Kabupaten/Kota telah memiliki Kabupaten/Kota Rencana dan Anggaran yang (RKPD), & Anggaran mencerminkan sasaran Tahunan TPM/SPM. Kabupaten/Kota (KUA/PPAS, APBD)

Tinjauan Tengah Periode dan Evaluasi Akhir Proyek

TengahPeriode, Akhir Proyek dan setelahnya

CIDA

lebih responsif, adil gender, lingkungan berkelanjutan atas Mempelajari dan menelaah dokumen Keluaran Musrenbang Tahunan Kabupaten/Kota. (RKPD), dan dokumen Anggaran Tahunan Kabupaten/Kota (KUA, PPAS, & APBD), Wawancara dengan Masyarakat Sipil utama,

tahunan

Penasihat Perencanaan dan Keuangan Kabupaten (DP&FA), Koordinator Provinsi (PC) dan Fasilitator kabupaten/kota (DF)

Evaluasi atas hasil temuan-temuan Audit Kinerja Pemerintah daerah 100.2 Sejumlah

0

10

Laporan Realisasi

Mempelajari dan

tahunan

Penasihat Perencanaan

22

Informasi dan target data dasar akan dikonfirmasikan dan dikonsultasikan dengan mitra provinsi dan kabupaten/kota. Untuk tujuan PMF ini, “relevan dengan tujuan BASICS ” dioperasionalkan sebagai kebijakan, prosedur dan/atau reformasi yang secara langsung mendukung perencanaan yang lebih efektif , penganggaran dan penerapan TPM/SPM layanan pendidikan dan kesehatan yang responsif gender 24 Agar dicatat bahwa masalah pengentasan kemiskinan akan tercakup dan dipadukan dalam kerangka kerja TPM dan SPM. 23


B-1

INDIKATOR

DATA DASAR22

TARGET/ SASARAN

Kabupaten/Kota telah melaksanakan rencana dan anggaran yang mencerminkan sasaran TPM/SPM.

SUMBER DATA

APBD Kabupaten/Kota , Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Kabupaten/Kota


FREKUENSI

menelaah dokumen Laporan Realisasi APBD dan Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ),

PENANGGUNG JAWAB dan Keuangan Kabupaten (DP&FA), Koordinator Provinsi (PC) dan Fasilitator kabupaten/kota (DF)

Wawancara dengan Masyarakat Sipil Utama/DPRD, Evaluasi atas hasil temuan-temuan Audit Kinerja Pemerintah daerah 25

100.3 Persepsi atas kualitas penyediaan layanan Kesehatan dan Pendidikan 100.4 Tingkat persentase dari sasaran-sasaran TPM/SPM 26 yang terpilih, telah tercapai .

Sangat kurang

80% responden berpendapat positif

Penduduk/Masyarakat Umum setempat

Survei Kepuasan Layanan, Diskusi Kelompok Terfokus (FGDs)

tahunan

Deputy Project Director (DPD), PCs and DFs

0

60-80% target dari BRI-SISs

Laporan Pemerintah (KementrianKementrian Teknis dan KEMDAGRI), dan Laporan Pemantauan BRI

Menelaah dokumen, hasil-hasil pemantauan BRI

tahunan mulai 2010

DPD dan DP&FA, Koordinator BRI, PC dan DF

HASIL LANGSUNG 110 Meningkatnya kapasitas pejabat pemerintah Kabupaten/Kota dan anggota legislatif Kabupaten/Kota dalam hal menyusun rencana dan anggaran untuk menyediakan 25

Database pengukuran kinerja yang digunakan BASICS dan kuesioner digunakan untuk menilai pencapaian target hasil mencakup jumlah kriteria dan sub-indikator untuk memaksimalkan ketepatan dan kesesuaian cara hasil penilaian. Kriteria dan sub-indikator ini dapat ditemukan pada kuesioner (melalui metode CSS/CRC) dan FGD termasuk : kemudahan dalam mengakses layanan yang dibutuhkan; apakah peralatan yang dibutuhkan tersedia dan berfungsi baik; apakah tenaga medis yang kompeten/berkualitas tersedia untuk memberikan layanan yang dibutuhkan; apakah standar atau prosedur yang dibutuhkan sudah lengkap; apakah obat-obatan (jika ada) yang dibutuhkan tersedia; apakah fasilitas kesehatan bersih dan terpelihara dengan baik; apakah tata letak fasilitas kesehatan nyaman/bersahabat baik untuk ibu/anak perempuan maupun bapak/anak laki-laki; keseluruhan tingkat kepuasan layanan kesehatan terpenuhi. Kriteria yang digunakan untuk menilai layanan pendidikan (melalui metode CSS/CRC) dan FGD yaitu : apakah kehadiran guru dikelas konsisten; apakah guru yang mengajar berkualitas dan berkompeten; apakah kurikulum setempat relevan; apakah tata letak kelas nyaman dan lengkap dengan perabot dasar yang dibutuhkan; apakah peralatan/alat mengajar tersedia dan berfungsi baik; apakah tata letak di sekolah nyaman/bersahabat untuk anak laki-laki/perempuan ; keseluruhan tingkat kepuasan layanan pendidikan terpenuhi. Kriteria kualitas kesehatan dan pendidikan ini diperhitungkan dan dinilai oleh penerima manfaat proyek yang ikut serta dalam CSS/CRC dan/atau FGD yang dilakukan BASICS dan kemudian nilai total akhir dari 1-15 total dimasukkan untuk tingkat kepuasan responden di kab/kota yang dijadikan contoh. Kemudian rata-rata nilai dikalkulasikan. 26 Dalam rangka PMF ini, BASICS menetapkan definisi dari kata “terpilih” sebagai suatu target indikator TPM atau SPM yang menjadi sasaran dari masing-masing kabupaten/kota dalam Strategi Perbaikan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan (SPP).


B-2

INDIKATOR

DATA DASAR22

TARGET/ SASARAN

SUMBER DATA


FREKUENSI

PENANGGUNG JAWAB

layanan dasar yang berbasis TPM/SPM dan dengan cara partisipatif, berorientasi pada kesetaraan gender serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. 110.1 Sejumlah anggota Laporan Proyek, Pejabat Menelaah dokumen , tahunan DPD, DP&FA, LGCD eksekutif (L/P) telah meningkat Pemerintah FGDs Specialist, Koordinator 300 pengetahuan/keterampilannya 27 0 BRI, PC dan DF ( 200L, 100P) dalam hal perencanaan dan penganggaran 0 Laporan Proyek, Menelaah dokumen , tahunan Penasihat 110.2 Sejumlah anggota Laporan dan Dokumen FGD Pengembangan legislatif (L/P) telah meningkat 200 DPRD, Pejabat Kapasitas DPRD (DPRD pengetahuan/keterampilannya28 ( 150L, 50P) Pemerintah, Anggota CD Advisor), PC dan DF dalam hal menelaah dokumen Legislatif perencanaan dan penganggaran. OUTPUT 111: Tersusunnya dan dilaksanakannyaRencana Pengembangan Kapasitas tiga tahunan yang responsif terhadap kesetaraan gender,untuk perencanaan 29 dan penganggaran berbasis TPM/SPM bekerjasama dengan unit pemerintahan yang telah dipilih . 111.1 Sejumlah rencana 0 10 (100%) Rencana Menelaah dokumen Satu kali (awal Penasihat kesetaraan pengembangan kapasitas tahun 2011) Gender Pengembangan 30 berwawasan gender (CDFs) Kapasitas telah disusun bersama beberapa unit pemerintah kabupaten/kota31

27

BASICS menghitung peningkatan pengetahuan dan keterampilan menggunakan pendekatan berikut . Berdasarkan pengamatan oleh tim BASICS dan wawancara dengan kepala SKPD, telah dihitung bahwa 60% dari anggota eksekutif (L/P) yang aktif/konsisten ikut dalam kegiatan BASICS (sesuai indikator PMF 111.3) secara signifikan mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Angka ini dapat dilihat pada indikator 110.1. Sementara 20% peserta mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan “cukup” dan 20% sisanya mengalami peningkatan yang kurang berarti dapat dapat diabaikan, kedua kategori terakhir tidak termasuk dalam perhitungan pencapaian indikator 110.1. 28 BASICS menggunakan pendekatan yang sama dalam menghitung pencapaian Indikator 110.2 sebagaimana di gunakan dalam menghitung pencapaian of Indikator 110.1, kecuali perhitungan itu berdasarkan 60% dari pejabat DPRD yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kapasitas BASICS yang dilaporkan pada Indikator 112.1. 29 Di antaranya, beberapa instansi pemerintah termasuk: Perencanaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Walikota/Bupati dan Administrator-Administrator termasuk Keuangan dan Organisasi. 30 Penilaian Kerangka kerja Pengembangan Kapasitas (PK) yang responsive terhadap masalah gender didasarkan atas pertimbangan kriteria sbb: 1) Kegiatan PK/CD secara khusus memasukkan target untuk perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang seimbang; 2) Kegiatan PK akan memungkinkan instansi pemerintah yang terkait untuk meningkatkan kemampuannya dalam memperkecil kesenjangan yang ada dalam pelayanan berbasis gender (misalnya kesehatan ibu, angka putus sekolah laki-laki) untuk 40% sampel dari Fasilitator Pengembangan Kapasitas (CDF) yang diambil oleh Penasihat Kesetaraan Gender BASICS. 31 “Dikembangkan dengan kolaborasi” berarti proses persiapan fasilitator CDFs di fasilitasi oleh BASICS, tetapi CDFs dikembangkan berdasarkan dan mencerminkan informasi dan keputusan yang diaabil oleh mitra kerja pemerintah daerah dari BAPPEDA, Dinas-dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Pemberdayaan Perempuan.


B-3

TARGET/ SASARAN

SUMBER DATA


DATA DASAR22

111.2 Proporsi (%) dari rencana pengembangan kapasitas yang 32 telah dilaksanakan

0

90%

Laporan Proyek, database proyek, laporan pengembangan masyarakat Kab/kota

Menelaah dokumen, FGD, survei cepat

tahunan

PC dan DF

111.3 Sejumlah anggota Eksekutif (L/P) yang menerima bantuan teknis

0

400

Laporan kegiatan dan database

Menelaah dokumen

semi-tahunan

DPD, PC dan DF

Tidak ada

Berguna, relevan, tepat waktu, sensitif gender

Unit pemerintah kab/kota yang terkait

Survei cepat, FGDs, umpan balik dari kuesioner pre/post intervensi

tahunan

DPD, PC dan DF

33

111.4 Persepsi dari kualitas bantuan teknis yang diberikan kepada anggota eksekutif

OUTPUT 112: Bantuan teknis yang peka gender 112.1 Sejumlah Legislator (L/P) menerima Bantuan teknis

112.2 Persepsi dari kualitas35 bantuan teknis yang diberikan kepada legislator

0

Tidak ada

34

FREKUENSI

PENANGGUNG JAWAB

INDIKATOR

diberikan kepada anggota legislatif yang terpilih 220

Laporan Kegiatan dan Database

Menelaah dokumen

semi-tahunan

Penasihat Pengembangan Kapasitas DPRD, PC dan DF

Positif, relevan tepat, peka terhadap masalah Gender

Anggota DPRD (Legislator), Sekretariat Legislatif, Unit Pemerintahan yang terpilih

Survei cepat, FGD, Umpan Balik dari anggota DPRD dan Setwan

tahunan

DPD, Penasihat Pengembangan Kapasitas DPRD, PC dan DF

Penilaian BASICS terhadap proporsi pelaksanaan CDFs adalah berdasarkan umpan –balik dari wawancara Bupati/Kepala Dinas yang membantu mempersiapkannya dan saat ini menggunakan CDF (dalam berbagai kategori). Ini termasuk umpan balik dari Bupati/Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Kesehatan dan Pendidikan. 33 Sekali lagi, kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas bantuan teknis yang diberikan kepada pejabat pemerintah dimasukkan dalam kuesioner dan sub-indikator pada PMF (atau pada Kuesioner Penilaian Hasil) yang digunakan oleh Fasilitator Kabupaten untuk mengukur pencapaian hasil. Kriteria untuk menilai kualitas Bantuan Teknis kepada pejabat pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran layanan sosial berbasis TPM/SPM dengan pendekatan yang responsive terhadap gender dan ramah lingkungan yang berkelanjutan termasuk: relevansi /manfaat bagi tugas utama dan fungsi yang dijalankan untuk merencanakan dan menganggarkan layanan publik; apakah Bantuan Teknisdirancang dan dijalankan dengan pendekatan yang sensitifterhadap masalah gender; apakah dilaksanakan dengan tepat waktu (sesuai/sinkron dengan siklus perencanaan/anggaran tahunan); kualitas secara keseluruhan– apakah telah dirancang dengan baik dan dijalankan dengan baik oleh pelatih /konsultan yang kompeten? 34 Untuk tujuan BASICS, bantuan teknis dapat mencakup:pendampingan, penyampaian saran-saran, pemecahan masalah dan transfer keahlian dan pengetahuan teknis atau/ administratif. 35 Serupa dengan pendekatan yang digunakan dalam mengukur pencapaian Indikator 111.4, kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas Bantuan Teknis yang diberikan kepada anggota legislatif dimasukkan sebagai pertanyaan dalam Kuesioner dan sub-indikatornya dimasukkan pula dalam Kuesioner Penilaian PMF (atau Hasil) yang digunakan oleh Fasilitator Kabupaten untuk mengukur pencapaian hasil. Kriteria untuk menilai kualitas Bantuan Teknis kepada pejabat pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran layanan sosial berbasis TPM/SPM dengan pendekatan yang responsive terhadap gender dan ramah lingkungan yang berkelanjutan termasuk: relevansi /manfaat bagi tugas utama dan fungsi yang dijalankan untuk merencanakan dan menganggarkan layanan publik; apakah Bantuan Teknisdirancang dan dijalankan dengan pendekatan yang sensitif terhadap masalah gender; apakah dilaksanakan dengan tepat waktu (sesuai/sinkron dengan siklus perencanaan/anggaran tahunan); kualitas secara keseluruhan– apakah telah dirancang dengan baik dan dijalankan dengan baik oleh pelatih /konsultan yang kompeten? 32


B-4

INDIKATOR

TARGET/ SASARAN

DATA DASAR22

SUMBER DATA


FREKUENSI

PENANGGUNG JAWAB

OUTPUT 113: Inisiatif-inisiatif peningkatan layanan dasar yang berbasis Kesetaraan gender dan TPM/SPM telah sukses dilaksanakan. 113.1 Sejumlah Rencana Kerja atas Strategi Peningkatan Layanan yang responsif gender telah dibiayai oleh BRI

0

113.2 Penyelarasan InisiatifInisiatif Strategi Peningkatan Layanan terhadap SPM

Tidak ada

113.3 Persentase dari Strategi Peningkatan Layanan Kesehatan dan Pendidikan yang responsif gender36.

Tidak ada

20

100% sasaran SPM yang ditetapkan secara lokal 70%

Laporan Komite Koordinasi Provinsi (PCC)

Menelaah dokumen

tahunan

Koordinator BRI, DPD, PC dan DF

Laporan Perkembangan SPM Instansi Pemerintah

Review dokumen, Monitoring Komite Koordinasi Provinsi (PCC), Monitoring BASICS

tahunan

Koordinator BRI, DP&FA, PC dan DF

Dokumen strategi peningkatan layanan kesehatan, Rencana Kerja Tahunan, Kerangka Acuan kegiatan stragegi peningkatan layanan.

Review strategi peningkatan layanan dan materi-materi yang terkait oleh Penasihat gender BASICS dan/atau pelatih gender.

tahunan

Penasihat kesetaraan Gender (GE Advisor), Pelatih kesetaraan Gender

Output 114: Bantuan teknis diberikan kepada Instansi Pemberdayaan Perempuan untuk mendukung Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender. 114.1 Sejumlah unit/instansi menerima bantuan teknis

0

114.2 Persepsi dari kualitas37 bantuan teknis telah diberikan

Tidak ada

10

Laporan kegiatan dan database

Menelaah dokumen

tahunan

Penasihat Kesetaraan gender, PC dan DF

Positif, relevan, tepat

Mitra instansi pemerintah

Survei cepat, FGDs, Masukan Umpan Balik, penilaian diri

tahunan

Penasihat Kesetaraan gender, PC dan DF

Output 115: Petunjuk Perlindungan Lingkungan telah diterapkan pada kegiatan proyek.

36

Penilaian SPP Kesehatan dan Pendidikan yang responsive gender berdasarkan kriteria sbb: 1) Strategi Perbaikan Pelayanan (SIS) mencakup program dan / atau kegiatan yang secara spesifik menjembatani kesenjangan layanan kesehatan dan pendidikan (e.g. layanan kesehatan ibu hamil yang di bawah standar, masalah anak putus sekolah dan /atau masalah buta huruf bagi anak laki/perempuan yang ada di daerah tertentu; dan 2) lemahnya perhatian pada data yang dipilah berdasarkan gender untuk sampel 30% (3 dari 10) dari Strategi Perbaikan Pelayanan di bidang Kesehatan, dan Pendidikan sebagaimana dinilai oleh Penasihat Kesetaraan Gender BASICS. 37 Kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas bantuan teknisyang diberikan kepada unit BPPKB yang terpilih mencakup: relevansi pelatihan yang mengembangkan kemampuan BPPKB untuk meningkatkan perencanaan dan anggaran layanan kesehatan dan pendidikan yang responsive gender; relevansi Bantuan Tehnis/pelatihan yang diberikan kepada undang-undang/regulasi yang terkait perencanaan dan anggaran layanan kesehatan dan pendidikan yang responsif gender; apakah Bantuan Teknis/pelatihan telah dirancang dengan baik dan disampaikan dengan baik oleh pelatih/konsultan yang kompeten; penilaian secara umum terhadap kualitas Bantuan Teknisyang diberikan.


B-5

INDIKATOR

DATA DASAR22

115.1 Sejauhmana Pengaplikasian pada kegiatan proyek oleh BAPPEDA Kab/Kota, Dinas Kesehatan dan Pendidikan

Perhatian yang sangat terbatas

TARGET/ SASARAN Tepat, cukup relevan dengan kegiatan

SUMBER DATA

Rencana-Rencana Kerja SIS.


Menelaah dokumen

FREKUENSI

secara terus menerus

PENANGGUNG JAWAB Koordinator BRI, DPD, PC dan DF.

HASIL JANGKA MENENGAH 200 Pemerintah Nasional dan Provinsi menyediakan dukungan dan pengawasan yang meningkat38 terhadap pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses perencanaan dan penganggaran yang setara gender, lingkungan yang berkelanjutan atas penyediaan layanan dasar yang berbasis TPM/SPM. 200.1 Sejumlah Pemerintah 0 10 Pemerintah Survei terhadap SKPDtahunan DPD, DP & FA, Spesialis 39 LGCD, PC dan DF. Kabupaten/Kota melaporkan SKPD terpilih di Kabupaten/ Kota kabupaten/kota, FGD bahwa dukungan dan pengawasan dari instansi Pemerintah Nasional/Provinsi telah meningkatkan kualitas rencana-rencana dan anggarananggaran Pemerintah Kab./Kota. 200.2 a) Kualitas dukungan dan pengawasan dari mitra kerja pemerintah provinsi dan nasional.

Sedang/medium

200.3 a) Sejumlah perbaikan alat-alat, prosedur atau kebijakan dikembangkan dan

Tidak ada

Relevan, terkomunikasi dengan baik, tepat waktu, konsisten 8

Pemerintah Kabupaten & Kota

Survei SKPD pada kabupaten/kota, FGDs

tahunan

DPD, DP&FA, Spesialis LGCD, Jakarta Liaison, PC dan DF.

Mitra Pemerintah Provinsi

Wawancara dengan mitra pemerintah provinsi , laporan

semi-tahunan

DPD, DP&FA, Spesialis LGCD, Penasihat Pengembangan

Sebagaimana di perkirakan, peran dan tanggung jawab instansi pemerintah di tingkat pusat dan provinsi dalam memberikan “dukungan dan pengawasan” kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses perencanaan dan anggaran, meskipun saling menguatkan, namun tidak selalu harus sama. BASICS telah secara cermat mengkaji seluruh ketentuan pokok yang relevan termasuk: UU No. 32/2004; PP 19/2010; PP 23/2011; PP 7/2008; PP. 65/2005, Permendagri No. 6/2007; Permendagri No. 79/2007; Permendiknas no. 15/2010; Permenkes no. 741/2008, Inpres No.3/2010 and Kep MenKes no. 828/2008. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab instansi tingkat pusat (K/L Indonesian) terutama mencakup standar pelayanan publik, memonitor pencapaian layanan publik yang dicapai, konfirmasi atas jumlah dana di tingkat nasional, persiapan payung hukum /regulasi, petunjuk teknisdan arahan, memberikan masukan teknisdan pengawasan. Meskipun akan ada perubahan, namun dengan adanya kecenderungan memberikan otoritas langsung kepada kepala daerah provinsi dan kepada kantor dinas provinsi dalam menyusun rencana dan anggaran pembangunan dan penyediaan layanan sosial, namun peran dan tanggung jawab utama dari unit kerja kantor dinas di provinsi secara prinsip terpusatkan pada mengkaji rencana dan anggaran kabupaten dan kota; memantau akuntabilitas pengeluaran anggaran; pemberian bantuan tehnis, pembinaan dan pembimbingan,dan pemantauan pencapaian TPM dan SPM. 39 BASICS melakukan survei dengan meminta pendapat pejabar senior di setiap Bappeda kab/kota, Dinas Kesehatan dan Pendidikan untuk mendapat data ini. 38


B-6

INDIKATOR

DATA DASAR22

TARGET/ SASARAN

SUMBER DATA


FREKUENSI

PENANGGUNG JAWAB

Kapasitas DPRD, PC. dilaksanakan oleh pemerintah kegiatan dan laporan kemajuan BASICS provinsi untuk mendukung peningkatan perencanaan dan penganggaran proses untuk penyediaan pelayanan sosial TSM/SPM/responsif gender. semi-tahunan 200.3 b)Sejumlah perbaikan Hampir tidak Mitra Pemerintah Wawancara dengan DP&FA, Spesialis LGCD, 5 ada nasional alat-alat, prosedur atau mitra pemerintah Penasihat kebijakan dikembangkan dan nasional, laporan Pengembangan dilaksanakan oleh pemerintah kegiatan dan laporan Kapasitas DPRD, Jakarta kemajuan BASICS Liaison. Nasional untuk mendukung peningkatan perencanaan dan penganggaran proses untuk penyediaan pelayanan sosial TSM/SPM/responsif gender. HASIL LANGSUNG 210 Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam mendukung dan mengawasi Kabupaten/Kota dalam hal perencanaan dan penganggaran yang adil gender, berwawasan lingkunganberkelanjutan atas layanan dasar yang berbasis TPM/SPM 210.1 Sejumlah mitra kerja (L/P) di tingkat nasional dan provinsi 40 telah meningkat pengetahuan / ketrampilannya dalam mendukung dan mengawasi 210.2 Frekwensi bantuan teknis provinsi ke kabupaten/kota meningkat untuk menyelaraskan rencana dan aggaran pendidikan dan kesehatan dengan TSM/SPM.

0

Jarang

55 (40m, 15f)41 Tingkat Provinsi 20 (12m, 8f) Tingkat National Jarang hingga reguler interaksi

Pemerintah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemerintah/Mitra Provinsi dan Kabupaten (BAPPEDA, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan)

Wawancara dengan Kemdagri, PerwakilanPerwakilan PCC dan DCC, Laporan Bantuan teknis Wawancara dan Survei cepat dengan Kepala pemerintahan di tingkat provinsi dan mitra kerja di kabupaten/kota

Semi- Tahunan (semester) tahunan

DPD, Spesialis LGCD, DP & FA, PC.

DPD, Spesialis LGCD, DP & FA, PC.

40

BASICS menghitung peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dengan menggunakan pendekatan sbb: Berdasarkan observasi oleh anggota tim BASICS dan wawancara dengan kepala dinas, dihitung 60% dari total jumlah pejabat yang aktif/konsisten berpartisipasi dalam BASICS telah secara signifikan meningkat ketrampilan dan pengetahuan nya yang terkait. Sementara sebanyak 20% peserta sudah meningkat pengetahuan dan ketrampilannya secara memadai “sedang” dan 20% selebihnya mengalami peningkatan yang berikisar dari tingkat minim hingga tidak terlihat adanya perbaikan, kedua kelompok ini tidak dimasukkan dalam perhitungan pencapaian hasil Indikator 210.1. 41 Walaupun target ini mengalami kenaikan pada Januari 2011, target ini jelas masih terlalu rendah karena perbaikan data BASICS dan inisiatif telah menarik partisipasi yang mendadak sangat tinggi dari sejumlah besar pejabat eksekutif provinsi yang memberikan bimbingan teknis, masukan dan pembinaan kepada Kab/Kota. BASICS akan mengkaji dan memperbarui target ini selama KW1 2011.


B-7

INDIKATOR

DATA DASAR22

TARGET/ SASARAN

SUMBER DATA


FREKUENSI

PENANGGUNG JAWAB

OUTPUT 211: Bantuan teknis untuk meningkatkan manajemen dan monitoring data Nasional dan Provinsi 0 12 – 15 211.1 a) Sejumlah BAPPEDA Laporan kegiatan dan Menelaah dokumen semi-tahunan DPD, Spesialis LGCD, database (semester) Provinsi, Organization Bureau DP&FA, Koordinator BRI, (Birortala), dinas Kesehatan dan PC pendidikan menerima bantuan teknis 0 3 211.1 b) Sejumlah mitra di Laporan Kegiatan Menelaah dokumen semi-tahunan Spesialis LGCD, DP&FA, (semester) tingkat nasional menerima proyek dan database Penasihat bantuan teknis untuk kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas DPRD, Jakarta Liaison yang dilakukan dengan MOHA, MOH, MOE&C, MWE&CP atau BAPPENAS Belum ada Positif, 211.2 a) Mitra kerja tingkat Mitra kerja Pemerintah Wawancara dan survei tahunan PD, JL, DPD, spesialis tersampaikan Provinsi - Persepsi atas kualitas Provinsi (BAPPEDA, cepat dengan mitra kerja LGCD, DP&FA, 42 dengan baik, bantuan teknis yang diberikan tingkat Provinsi Koordinator BRI, PC Setda, Dinas Kesehatan relevan/ tepat, dan Pendidikan) gender-sensitif Belum ada Positif, 211.2 b) Mitra Kerja tingkat MOHA, MOH, MOE&C, Wawancara dan survei tahunan Spesialis LGCD, DP&FA, tersampaikan Nasional – Persepsi atas MWE&CP atau cepat dengan mitra kerja Penasihat 43 dengan baik, BAPPENAS tingkat Nasional kualitas bantuan teknis yang pengembangan kapasitas relevan/ tepat, diberikan DPRD, Jakarta Liaison gender-sensitif OUTPUT 212: Bantuan teknis diberikan untuk meningkatkan Kapasitas Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam mensosialiasi peraturan dan kebijakan yang 44 berkaitan dengan perencanaan berbasis SPM, penganggaran dan kebutuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan. 0 10 212.1 a) Sejumlah instansi Laporan kegiatan dan Menelaah dokumen semi-tahunan DPD, JL, Spesialis LGCD, pemerintah provinsi menerima database untuk DP&FA, Koordinator BRI, 42

BASICS menilai kualitas TA yang diberikan kepada mitra di provinsi dalam memperkuat pengelolaan data SPM dan monitoring dengan melakukan survei dan wawancara dengan mitra penting di provinsi terkait relevansi, kegunaan/kepraktisan dan peka gender pada TA yang diberikan, kualitas penyampaian TA ( terorganisir dengan baik, ramah penggunaan). Kesan secara keseluruhan juga dinilai. 43 BASICS menilai kualitas TA yang diberikan kepada mitra di pusat dalam memperkuat pengelolaan data SPM dan monitoring dengan melakukan survei dan wawancara dengan mitra penting di pusat terkait relevansi, kegunaan/kehandalan dan peka gender pada TA yang diberikan, kualitas penyampaian TA ( terorganisir dengan baik, ramah penggunaan). Kesan secara keseluruhan juga dinilai. 44 BASICS mengartikan “diseminasi peraturan dan kebijakan” sebagai kemampuan mitra utama provinsi (e.g. BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Pendidikan, BPPKB) dan mitra kerja di tingkat pusat (e.g. UPD1, UPD2 dandirektorat FKDHL di Kemendagri) untuk menyusun, menyebarkan dan menyampaikan penjelasan, petunjuk teknis(juknis) atau presentasi yang jelas, mudah dimengerti guna mendukung komunikasi yang efektif mengenai regulasi dan kebijakan yang mengatur proses perencanaan dan anggaran untuk pelayanan sosial yang setara gender, ramah lingkungan secara berkelanjutan dan berbasis TPM/SPM.


B-8

INDIKATOR

DATA DASAR22

TARGET/ SASARAN

bantuan teknis

SUMBER DATA


kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan Setda, BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Pendidikan, BPPKB, etc.

PENANGGUNG JAWAB

FREKUENSI

(semester)

PC

212.1 b) Sejumlah instansi pemerintah nasional menerima bantuan teknis

0

2

Laporan kegiatan dan database untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan MOHA, MOH, MOE&C, MWE&CP atau BAPPENAS

Menelaah dokumen

semi-tahunan (semester)

DPD, JL, Spesialis LGCD, DP&FA, Koordinator BRI, PC

212.2 a) Mitra kerja tingkat 45 Provinsi-persepsi atas kualitas bantuan teknis yang diberikan

Belum ada

Positif, Tersampaikan dengan baik, relevan/ tepat, gender-sensitif

Mitra kerja Pemerintah Provinsi (BAPPEDA, SETDA, Dinas Kesehatan, Pendidikan, BPPKB)

Wawancara dan survei cepat dengan mitra kerja tingkat nasional dan provinsi

tahunan

DPD, Penasihat Kesetaraan Gender, JL, Spesialis LGCD, DP&FA, Penasihat Pengembangan Kapasitas DPRD, Koordinator BRI,PC

212.2 b) Mitra kerja tingkat Nasional-persepsi atas kualitas bantuan teknis yang diberikan

Belum ada

Positif, Tersampaikan dengan baik, relevan/ tepat, gender-sensitif

Mitra kerja Pemerintah Nasional (MOHA, MOH, MOE&C, MOWE & CP, BAPPENAS)

Wawancara dan survei cepat dengan mitra kerja tingkat nasional dan provinsi

tahunan

DPD, Penasihat Kesetaraan Gender, JL, Spesialis LGCD, DP&FA, Penasihat Pengembangan Kapasitas DPRD, Koordinator BRI,PC OUTPUT 213:Bantuan teknis diberikan kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk mensosialisasikan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kebutuhan pelayanan berbasis SPM. 46 Belum ada relevan, tepat, 213.1 a) Efektivitas dari Mitra Kerja Pemerintah Survei berkala, tahunan DPD, JL, Spesialis LGCD, tepat waktu, bantuan teknis yang diberikan tingkat Provinsi, Laporan wawancara dengan DP&FA, Koordinator BRI, sensitif gender kepada mitra tingkat provinsi Proyek narasumber utama Penasihat Kesetaraan

45

BASICS menilai kualitas TA yang diberikan kepada mitra di provinsi dan pusat dalam menyebarluaskan regulasi dan kebijakan terkait penganggaran dan perencanaan berbasis SPM dan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan dengan melakukan survei dan wawancara dengan mitra penting di pusat terkait relevansi, kehandalan, peka gender dan kualitas keseluruhan TA yang diberikan.


B-9

INDIKATOR

DATA DASAR22

TARGET/ SASARAN

SUMBER DATA


FREKUENSI

PENANGGUNG JAWAB Gender, PC

47

Belum ada

relevan, tepat, tepat waktu, sensitif gender

Mitra Kerja Pemerintah tingkat nasional, Laporan Proyek

Survei berkala, wawancara dengan narasumber utama

tahunan

DPD, JL, Spesialis LGCD, DP&FA, Koordinator BRI, Penasihat Kesetaraan Gender

213.2 a) Sejumlah mitra kerja tingkat Provinsi (L/P) menerima bantuan teknis untuk mendukung kebutuhan pelayanan berbasis SPM.

0

120 (90 L, 30 P) Tingkat Provinsi

Laporan Kegiatan dan database

Menelaah dokumen


DPD, Spesialis LGCD, DP&FA, Koordinator BRI, Penasihat Kesetaraan Gender, PC

213.2 b) Sejumlah mitra kerja tingkat Nasional (L/P) menerima bantuan teknis untuk mendukung kebutuhan pelayanan berbasis SPM.

0

30 (20 L, 10 P) Tingkat nasional

Laporan Kegiatan dan database

Menelaah dokumen


DPD, Spesialis LGCD, DP&FA, Koordinator BRI, JL, Penasihat Kesetaraan Gender

213.1 b) Efektivitas dari bantuan teknis yang diberikan kepada mitra tingkat Nasional

HASIL JANGKA MENENGAH 300 48

Masyarakat sipil memberikan Masukan yang meningkat dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah terkait penyediaan layanan dasar yang berbasis TPM/SPM dan memberikan layanan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. 49 Sering tidak 300.1 Kualitas informasi, Dapat Mitra Kerja Pemerintah Wawancara and Survei tahunan Penasihat Keterlibatan dapat OMS, PCs/DFs temuan dan/atau rekomendasi diandalkan, Provinsi dan cepat dengan Mitra diandalkan, 46

BASICS menilai efektivitas dari bantuan teknis (TA) yang diberikan kepada mitra di provinsi dalam mendukung pelaksanaan layanan pendidikan dan kesehatan dengan melakukan survei dan wawancara kepada mitra di provinsi terkait relevansi, kehandalan, ketepatan dan peka gender pada TA yang diberikan . 47 BASICS menilai efektivitas dari bantuan teknis (TA) yang diberikan kepada mitra di pusat dalam mendukung pelaksanaan layanan pendidikan dan kesehatan dengan melakukan survei dan wawancara kepada mitra di pusat terkait relevansi, kehandalan, ketepatan dan peka gender pada TA yang diberikan . 48 Terkait BASICS, yang dimaksud “Masyarakat sipil” termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga non-pemerintah, kelompok perempuan/kesetaraan gender, asosiasi profesi, universitas dan sektor swasta. 49 Untuk Indikator 300.1, BASICS menetapkan target sub-kriteria yaitu : “ dapat dipercaya” dimana jika individu atau OMS lain yang berkualitas mengumpulkan informasi yang sama atau menjawab pertanyaan yang sama, informasi yang dihasilkan akan menjadi sama . Ini berarti konsisten dengan informasi yang diberikan individu dan OMS yang ada. “ Akurat” berarti informasi yang diberikan adalah benar dan detail sesuai kebutuhan, “relevan” berarti informasi berkaitan langsung dengan pertanyaan atau isu yang menjadi fokus perhatian dari eksekutif atau legislatif yaitu informasi yang membantu dalam memenuhi tupoksi mereka , sensitive gender berarti bahwa informasi yang diberikan mempertimbangkan kebutuhan praktis dan strategis dari perempuan/anak permpuan dan laki-laki/anak laki-laki isu yang dihadapi atau masalah yang sedang dibahas.


B-10

TARGET/ SASARAN

SUMBER DATA


DATA DASAR22

yang diberikan untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran

analisis lemah, konteks terbatas, buta gender Hampir tidak ada

akurat, relevan, peka gender

Kabupaten/Kota, Laporan Proyek

Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota, Menelaah dokumen

20

Mitra kerja pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, proyek, OMS

Wawancara dan Survei cepat dengan mitra kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota, Menelaah dokumen

semi-tahunan

Penasihat Keterlibatan OMS, PCs/DFs

Ada beberapa contoh, tetapi umumnya tidak memuaskan Sangat sedikit dan hanya di kota-kota atau ibukota provinsi

Puas hingga sangat puas

Mitra Kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, (SKPD, DPRD)

Survei opini secara cepat, FGDs

tahunan


Mitra kerja pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, proyek, OMS

Wawancara dan survei cepat dengan mitra kerja Provinsi dan Kabupaten/ Kota, menelaah dokumen

semi-tahunan


300.2 Sejumlah masukan (alatalat, panduan, kajian, survei, modul pelatihan/orientasi/kegiatan memfasilitasi) atas proses perencanaan dan penganggaran yang diberikan oleh organisasi masyarakat sipil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 300.3 Tingkat Kepuasan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Bantuan teknis organisasi masyarakat sipil 300.4: sejumlah lembaga masyarakat sipil didukung oleh proyek menyediakan layanan 50 teknis secara berkelanjutan .

8 OMS, 6-8 local konsultan individu

FREKUENSI

PENANGGUNG JAWAB

INDIKATOR

HASIL LANGSUNG 310 Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Sipil untuk secara efektif terlibat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk penyediaan layanan dasar yang berbasis TPM/SPM yang responsif gender & lingkungan berkelanjutan. 5 - 1052 310.1 Sejumlah OMS yang 20 di antaranya Mitra Kerja Pemerintah Wawancara dan Survei semi-tahunan Penasihat Keterlibatan memiliki paling sedikit ada Kabupaten/Kota, (SKPD, cepat dengan Mitra OMS, PCs/DFs, Tenaga pengetahuan/ketrampilan secara 5 fokus pada DPRD) Kerja Provinsi dan Ahli Teknis 51 regular berhubungan/berkolabor perempuan/ Kabupaten/Kota, asi dengan Pemerintah Kesetaraan Menelaah dokumen , Kabupaten/Kota gender Evaluasi Pelatihan OMS Buruk 310.2 Kualitas Baik sampai Mitra pemerintah di Wawancara dan survei Tahunan Penasihat Keterlibatan 50

Indikator ini mengukur jumlah lembaga OMS yang memberikan layanan tekniskepada pemerintah daerah secara terus menerus dan dibayar unuk itu, atau paling tidak biaya operasionalnya dibayarkan oleh pemerintah daerah. 51 Keterlibatan secara “Rutin” didefinisikan sebagai keterlibatan yang setidaknya terdapat dua program substanstif atau rapat per tahun. 52 Ini termasuk Dewan Pendidikan, yang sering “difasilitasi” oleh pemerintah daerah dan orgaisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia, IDI, dll.


B-11

INDIKATOR

DATA DASAR22

TARGET/ SASARAN

SUMBER DATA


FREKUENSI

PENANGGUNG JAWAB

53

hubungan/kolaborasi OMS dengan Mitra kerja pemerintah

sangat baik, Kab/Kota (SKPD terkait cepat dengan mitra OMS, PCs/DFs relevan/ dpt dan DPRD) Kab/Kota, review dipakai, produktif dokumen peka gender OUTPUT 311: Bantuan teknis yang peka terhadap masalah Gender & lingkungan yang relevan dengan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kemampuannya secara efektif terlibat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. 0 60, yg setidaknya Implementasi proyek Analisis dokumen semi-tahunan Penasihat Keterlibatan 311.1 Jumlah entitas 8 adalah OMS dan laporan kemajuan OMS, PCs/DFs masyarakat sipil menerima TA perempuan/ Kesetaraan Gender Belum ada Sangat baik, Mitra OMS Evaluasi data tahunan Penasihat Keterlibatan 311.2 Persepsi terhadap Peka gender pengembangan OMS, PCs/DFs kualitas TA yg diberikan54 kapasitas, interviews/FGDs, survei OUTPUT 312: Mekanisme keterlibatan

55

masyarakat sipil dibangun dan/atau diperkuat.

312.1 # Sejumlah mekanisme telah terbangun dan/atau diperkuat

Hampir tidak ada

15

56

Hampir tidak ada untuk dinilai

bermanfaat/ productif, dapat diterapkan, multipihak

312.2 Kualitas yang disusun

mekanisme

Mitra Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat Sipil, Laporan Proyek Mitra Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat Sipil, Laporan Proyek

Menelaah dokumen , Wawancara dan penilaian pasca pelaksanaan Menelaah dokumen , Wawancara dan penilaian pasca pelaksanaan

tahunan


tahunan


HASIL LANGSUNG 320 Meningkatkan Kapasitas beberapa pemangku kepentingan organisasi masyarakat sipil yang terpilih, sebagai penyedia pengembangan kapasitas lokal, mampu menyediakan bantuan teknis yang peka gender dan berwawasan pada lingkungan yang berkelanjutan 53

BASICS menilai efektifitas dari Bantuan Teknis yang diberikan kepada organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kemampuan mereka bekerjasama secara efektif dengan pemerintah kabupaten/kota melalui survey dan wawancara mitra kerja masyarakat sipil mengenai kualitas secara keseluruhan, kepraktisan dari Bantuan Teknisyang gender -responsif yang diberikan 54 BASICS menilai efektifitas dari Bantuan Teknis yang diberikan kepada organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kemampuan mereka bekerjasama secara efektif dengan pemerintah kabupaten/kota melalui survey dan wawancara mitra kerja masyarakat sipil mengenai kualitas secara keseluruhan, kepraktisan dari Bantuan Teknisyang gender -responsif yang diberikan. 34 Contoh dari “mekanisme keterlibatan” mencakup: suatu forum atau kelompok kerja multi pemangku kepentingan, atau suatu prosedur kerjasama telah terbangun atau sedang dilaksanakan. 56 BASICS menilai kualitas mekanisme keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang telah ditentukan dan/atau yang diperkuat guna mendukung kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal perencanaan dan anggaran layanan sosial berbasis TPM/SPM yang responsif gender dan ramah lingkungan yang berkelanjutan dengan melakukan survey dan wawancara para mitra kerja utama pemerintah dan OMS yang terkait, mengenai manfaat dan produktivitas dari mekanisme tersebut dan apakah mekanisme ini dapat diterapkan untuk melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan.


B-12

INDIKATOR

DATA DASAR22

TARGET/ SASARAN

SUMBER DATA


FREKUENSI

PENANGGUNG JAWAB

Beberapa – di tingkat provinsi saja

tahunan 15 organisasi & OMS termasuk Survei cepat OMS, Penasehat universitas, konsultan konsultan lokal, SKPD Pengembangan kapasitas 15 perorangan lokal, SKPD, DPRD dan DPRD OMS, PCs/DFs dengan paling sedikit 20% perempuan atau yang fokus pada kesetaraan gender 320.2 Penilaian pemerintah Hampir tidak berguna/relevan, Wawancara dan Survei tahunan Mitra kerja pemerintah Penasehat terhadap kualitas layanan teknis ada untuk tambah nilai, cepat dengan Mitra kerja provinsi dan Pengembangan kapasitas yang diberikan oleh organisasi dinilai dirancang dgn Provinsi dan OMS, PCs/DFs Kabupaten/Kota, dan/atau individu masyarakat baik, disampaikan (SKPD-SKPD, DPRD) Kabupaten/Kota, sipil. dgn baik Menelaah dokumen OUTPUT 321: Bantuan teknis yang diberikan oleh organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi perempuan /kesetaraan gender, agar mampu memberikan layanan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. 0 10 lembaga and Laporan proyek, Menelaah dokumen semi-tahunan Penasehat 321.1 Jumlah lembaga 10 perorangan database, laporan OMS Pengembangan kapasitas masyarakat sipil menerima TA dgn setidaknya OMS, PCs/DFs yang membantu mereka 20% perempuan menjadi penyedia layanan atau berfokus teknis berkelanjutan Kesetaraan Gender 57 58 Belum ada Sangat baik, OMS dan lembaga Wawancara, FGD dan tahunan Penasehat 321.2 Persepsi kualitas TA praktis, masyarakat lainnya Survei cepat Pengembangan kapasitas yg disediakan disampaikan dgn OMS, PCs/DFs baik, secara teknis baik 320.1 Sejumlah Pemangku Kepentingan Masyarakat Sipil yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang telah meningkat, mampu memberikan layanan kepada instansi-instansi pemerintah

57

Perlu diperhatikan bahwa target ini telah direvisi (diturunkan) pada Maret 2012 agar lebih mencerminkan target yang realistis berdasarkan pengalaman proyek dan pemutahiran data (2012) strategi untuk memperkuat para penyedia jasa layanan tehnis, dengan memanfaatkan 1-2 OMS lokal dan 3-4 OMS tingkat ibu kota provinsi yang memberikan jasa layanan tehnis, sekaligus memperkuat sejumlah OMS yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk tingkat kabupaten/kota. Hal ini merupakan perubahan besar dari upaya proyek pada masa awal proyek yang menargetkan untuk melibatkan dan memperkuat lebih banyak (beberapa lusin) OMS lokal yang memberikan layanan jasa teknis. 58 BASICS menilai kualitas bantuan teknis yang diberikan kepada organisasi masyarakat sipil, termasuk OMS perempuan/kesetaraan gender, agar mereka dapat memberikan pelayanan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota melalui survey dan wawancara mitra kerja masyarakat sipil mengenai kualitas secara keseluruhan, kepraktisan dan keunggulan teknis dari TA yang diberikan .


B-13

Lampiran C: Strategi Berkelanjutan Berdasarkan Hasil Proyek BASICS telah dirancang untuk memfasilitasi pencapaian tiga Hasil Outcome Jangka Menengah pada akhir Proyek seperti yang telah diuraikan dalam Model Logika: 1. Delapan pemerintah kabupaten dan dua pemerintah kota yang ikutserta dalam program BASICS dapat menyusun dan melaksanakan rencana dan anggaran layanan publik yang berbasis TPM/SPM dan lebih responsif, setara gender, serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. 2. Dua pemerintah provinsi dan pemerintah pusat telah meningkatkan dukungan serta pengawasannya kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran layanan sosial yang berbasis TPM/SPM dan lebih responsif, bersetara gender, serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. 3. Organisasi masyarakat sipil memberi masukan yang lebih baik kepada pemerintah dalam proses perencanaan dan penganggaran bagi layanan dasar berbasis TPM/SPM, serta menyediakan layanan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota. Strategi Berkelanjutan terlampir menyediakan “road map” bagaimana proyek merencanakan dan mengimplementasikan daftar Komponen 1 (Pengembangan Kapasitas Inti Perencanaan dan Penganggaran)dan Komponen 2 BRIuntuk mendukung pencapaian berkelanjutan dari ketiga hasil jangka menengah. Strategi berkelanjutan sebagai uji kasus untuk perencanaan upaya pengembangan kapasitas terintegrasi Proyek dan membantu untuk memastikan bahwa proyek selalu membuat tujuan untuk memfasilitasi semua upaya perubahan pembangunan berkelanjutan di garis depan. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa strategi ini disempurnakan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu berdasarkan pembelajaran, pergeseran dalam prioritas operasi mitra utama karena perubahan dalam kepemimpinan, atau pergeseran disebabkan oleh perubahan kebijakan.


C-1

Rencana Keberlanjutan BASICS berdasarkan Keluaran (AWP 2013) Keluaran Menengah BASICS:

100: Kabupaten/kota mengembangkan dan melaksanakan rencana dan anggaran yang mengarah penyediaan pada layanan dasar berbasis MDGs/SPM yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender, lingkungan berkelanjutan

Keluaran Langsung BASICS mendukung pencapaian Keluaran Menengah 100

110:Penguatan kapasitas pejabat eksekutif dan anggota legislatif kabupaten/kota untuk merencanakan dan menganggarkan penyediaan layanan dasar berbasis MDGs/SPM secara partisipatif, responsif gender dan lingkungan berkelanjutan.

Pendukung Keluaran untuk Pencapaian Hasil Jangka Pendek 110 dan Hasil Jangka Menengah 100:       

Menguatnya dan terlaksananya PerDa yang terkait dengan perencanaan dan anggaran pendidikan dan kesehatan yang berbasis SPM untuk para perencana; Membaiknya proses dan kualitas perencanaan dan anggaran kabupaten/kota dengan hasil sesuai pembahasan di forum multi- pemangku-kepentingan; Penerapan praktik cerdas terkait APBD kabupaten/kota; Persiapan ‘Peraturan Bupati’ mengenai komitmen bidan dan perawat; Menguatnya kemampuan tim penyusun anggaran perencanaan dan anggaran Yang berbasis SPM, bantuan teknis yang gender dan ramah lingkungan yang diberikan kepada anggota DPRD tertentu; Inisiatif Perbaikan Layanan berbasis TPM/SPM yang responsif gender, ramah lingkungan telah berhasil dilaksanakan.

Output 114: Bantuan teknis diberikan kepada badan pemberdayaan perempuan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran responsif gender. Output 115: Pedoman perlindungan lingkungan diterapkan sesuai dengan kegiatan proyek. Indikator konkrit atas pencapaian Hasil Jangka Menengah 100 oleh pemangku-kepentingan utama: Susunan daftar indikasi bahwa para pemangku-kepentingan utama telah mencapai Hasil Jangka Menengah: 

Database yang berbasis TPM/SPM akurat dan dapat dipercaya dengan pemetaan geospatial yang memberikan data penting dalam memperbaiki perencanaan;



Instrumen untuk menentukan biaya per unit SPM untuk beberapa indikator kesehatan dan pendidikan yang memberikan informasi penting untuk perbaikan anggaran;



Perangkat perencanaan dan anggaran berbasis TPM/SPM yang responsif gender untuk pelathan dan aplikasi;



PERDA, , peraturan-peraturan, panduan-panduan, Standard Operating Procedures (SOPs) dan materi-materi pelatihan untuk digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi (eksekutif dan legislatif) untuk peningkatan implementasi MSS dan pelayanan.



Analisis of anggaran belanja daerah berbasis TPM/SPM yang responsif gender menggnakan proses partisipasi multi-pihak dan multi-sektor yang melibatkan wakil dari


C-2

Keluaran Menengah BASICS:




pemerintah kabupaten/kota dan anggota DPRD serta wakil dari OMS (termasuk media lokal) 

Target SPM Kesehatan dan Pendidikan yang diprioritaskan telah meningkat dan tercapai secara signifikan.



Layanan Kesehatan dan Pendidikan berbasis SPM yang responsif gender dan ramah lingkungan yang diprioritaskan telah meningkat guna membantu mencapai TPM.



RKPD telah secara jelas bertujuan mencapai SPM/TPM bidang Kesehatan dan Pendidikan yang prioritas dan telah responsif gender.



Dokumen anggaran yang inti (APBD, KUA PPAS, P-APBD) telah secara jelas mendukung pencapaian SPM/TPM bidang Kesehatan dan Pendidikan yang prioritas dan telah responsif gender.



Terdapat peningkatan alokasi anggaran di dalam APBD/APBDP untuk program yang langsung mendukung pencapaian SPM/TPM.



Beberapa inisiatif yang mendukung pencapaian SPM/TPM melalui dokumen pemerintah dan telah diterapkan, seperti: o o o o o o o o o o

Instruksi Bupati/Walikota mengenai distribusi tenaga pengajar dan pendidikan Instruksi Bupati/Walikota mengenai distribusi tenaga kesehatan Instruksi Bupati/Walikota mengenai jaminan kesehatan bagi Ibu Hamil berisiko tinggi Instruksi Bupati/Walikota mengenai pencapaian SPM/TPM pendukung aplikasi data untuk dokumen perncanaan dan anggaran kabupaten Instruksi Bupati/Walikota mengenai sistem standar prosedur tetap untuk Kegawatdaruratan Ibu Hamil-Ibu Melahirkan Instruksi Bupati/Walikota mengenai SOP/ProTap persiapan sistem tenaga kerja di PUSKESMAS dan jejaringnya Instruksi Bupati/Walikota mengenai SOP/ProTap persiapan dalam merujuk komplikasi kebidanan Instruksi Bupati/Walikota mengenai persiapan sistem kesehaan yang mendukung SPM kesehatan Instruksi Bupati/Walikota mengenai manajemen tenaga kesehatan dan staff akademik yang dikontrak Dan kegiatan lain yang bersifat serupa.

Indikator konkrit atas pemangku kepentingan memiliki kapasitas pengetahuan, keterampilan, sikap) yang diperlukan untuk mencapi hasil langsung 100:  Susun daftar pengetahuan, ketrampilan sikap/komitmen yang sudah dimiliki oleh para pemangkukepentingan inti dan telah dilaksanakan guna mendukung Hasil 100: o Komitmen yang mendukung program dan alokasi anggaran untuk pendidikan informal yang mengurangi buta aksara o Komitmen yang mendukung program dan alokasi anggaran untuk mendorong kembali


C-3





anak putus sekolah agar ke sekolah



o

Komitmen yang mendukung program dan alokasi anggaran untuk menangani biaya bagi keluarga miskin terkait rujukan ibu hamil

o

Komitmen yang mendukung program dan alokasi anggaran untuk mengurangi kematian ibu hamil, kematian bayi dan anak di desa melalui program ‘desa siaga aktif’.

Beberapa pengetahuan teknis dan ketrampilan dari bidang kesehatan dan pendidikan dapat diterapkan sbb: o

Penerapan KTSP (dokumen yang memuat visi, misi, struktur dan kurikulum sekolah)

o

Penerapan KTSP dokumen kedua yang memuat silabus, RPP dan penilaian sekolah

o

Implementasi program PKBM

o

Implementasi PONED

o

Implementasi AMP (Audit Maternal Perinatal) guna memeriksa kasus kematian ibu dan bayi



Pejabat inti kantor dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Agama dan BAPPEDA telah memiliki dan menerapkan pengetahuan, ketrampilan dan komitmen yang dibutuhkan untuk perencanaan dan anggaran bidang kesehatan dan pendidikan berbasis SPM/TPM yang responsif gender (misalnya memahami dan menerapkan: perencanaan berbasis SPM, anggaran berbasis SPM, responsif gender, layanan kesehatan dan pendidikan yang diprioritaskan).



Dinas Kesehatan dan Pendidikan telah membentuk sistem dan manajemen database berbasis SPM dan menggunakan serta memelihara sistem ini untuk menyusun rencana dan anggaran guna mencapai SPM yang diprioritaskan.



Perangkat dan pendekatan pembiayaan SPM telah digunakan untuk mengembangkan strategi penyusunan anggaran kesehatan dan pendidikan yang realistik.



Kegiatan Forum SKPD terkait SPM kesehatan dan pendidikan mencerminkan fokus yang kuat pada SPM dan TPM yang iprioritaskan, telah responsif gender dan dilaksanakan dengan pendekatan yang partisipatif dengan melibatkan multi-pihak.



Tim anggaran Kabupaten/kota memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip untuk menyusun layanan dan anggaran kesehatan dan pendidikan yang meningkatkan pencapaian SPM kesehatan dan pendidikan yang diprioritaskan.



Anggota DPRD sudah mengenal dan memahami SPM dan TPM yang diprioritaskan di daerah mereka.



Anggota DPRD dapat menganalisis APBD dan P-APBD untu memastikan pencapaian target


C-4





dari layanan Kesehatan dan pendidikan yang diprioritaskan dengan pendekatan yang responsif gender. 

Kantor Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pendidikan, Kantor Agama dan BAPPEDA mengumpulkan dan memelihara serta menganalisis data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin sebagai suatu praktik standar.



Kantor Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pendidikan, Kantor Agama dan BAPPEDA menadopsi dan menerapkan paling sedikit beberapa aspek dari Pedoman Praktik Ramah Lingkungan BASICS guna mendukung pendekatan yang berorientasi pada sikap “tidakberbahaya” bagi lingkungan.



Pimpinan Kantor Dinas dan anggota DPRD telah meningkat kemampuan mengidentifkasi dan menerapkan praktik terbaik yang relevan, sumber informasi dan bantuan teknis guna mendukung perencanaan dan penyusunan anggaran berbasis SPM/TPM yang lebih berkualitas. o

Beberapa contoh praktik terbaik, berikut ini adalah indikator konkrit dari ketrampilan yang dimiliki oleh para pemangku-kepentingan :  Kab. Buton Utara: Mengelola Kampung Waraka (Desa Sehat)  Kab. Konawe Selatan: Mengelola Desa Siaga Aktif melalui kemitraan denga bidan dan dukun, sistem pengelolaan bank darah masyarakat  Baubau: Manajemen profesional PKBM  Kab. Kolaka Utara: Kesehatan Ibu dan Anak melalui sistem kesehatan daerah  Kab. Minahasa Utara: menerapkan Pengelolaan Data Kesehatan  Kabupaten Sangihe: menerapkan Pengelolaan Data Pendidikan  Kab. Sangihe, Sitaro, Buton Utara, Baubau: mengatasi masalah distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan yang tidak merata.  Kabupaten/Kota telah berhasil mengikuti proses penyusunan PERDA yang menghasilkan PERDA yang terfokus pada SPM /TPM.



Pejabat inti Kantor Dinas dan anggota DPRD berfungsi lebih transparan dan lebih akuntabel termasuk mengedepankan hak publik untuk memperoleh informasi dan lebih terbuka dalam berbagi informasi dengan media lokal.



BPPKB, BAPPEDA dan penanggung jawab kelompok gender lebih percaya diri dan berperan aktif dalam sosialisasi berbasis SPM/TPM, fasilitasi dan advokasi PUG dan PPRG kepada SKPD, DPRD dan masyarakat.

Kegiatan Pengembangan kapasitas apa saja yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kemampuan yang dibutuhkan (pengetahuan, ketrampilan, sikap /komitmen) telah dimiliki oleh para key pemangku-kepentingan inti?


C-5





 Upaya Pengembangan Kapasitas mana saja yang masih harus dilaksanakan dan kepada pemangku-kepentingan yang mana ? o

Pengembangan kapasitas terkait aspek sistem, prosedur, data dan ketrampilan individual/teknis perlu dilakukan oleh para pemangku-kepentingan dari SKPD dan anggota DPRD juga OMS.

 Beberapa contoh fokus kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan BRI 2013: o Baubau (pendidikan) : memperkuat kerjasama antara PKBM dan Dispora o Baubau (kesehatan) : menggalakkan “gerakan sayang ibu” o Konsel (pendidikan) : menangani masalah distribuso tenaga pengajar o Konsel (kesehatan) : anggaran kesehatan dan penguatan manajamen kegawatdaruratan o Wakatobi (pendidikan) : manajemen sekolah SPM berbasis sekolah o Wakatobi (kesehatan) : implementasi kemitraan bidan dan dukun o Kolaka Utara (pendidikan): penguatan manjamen berbasis sekolah o Kolaka Utara (kesehatan) : sistem kesehatan kabupaten mendukung SPM berbasis kesehatan o Minut (kesehatan) : menerapkan “desa siaga” aktif o Minut (pendidikan) : dukungan terhadap Gerakan “sumikola” (gerakan kembali ke sekolah) support o Sitaro (pendidikan) : mengembangkan model layanan transportasi sekolah o Sitaro (kesehatan): mengatasi masalah pemerataan distribusi tenaga kesehatan melalui bidan kontrak o Sangihe (pendidikan): mengatasi masalah pemerataan distribusi tenaga pendidikan o Sangihe (kesehatan): mengatasi masalah pemerataan distribusi tenaga kesehatan o Butur (pendidikan) : memperkuat partisipasi masyarakat dalam menangani buta aksara o Butur (kesehatan) : mendukung pengembangan WARAKA 

Melanjutkan kerjasama namun dengan target tinggi dengan sejumlah Pemda kabupaten/kota di Sulawesi Utara dan Tenggara untuk terus melakukan uji coba, menguji, menyempurnakan dan mengevaluasi pendekatan inovatif untuk layanan kesehatan dan pendidikan guna menyiapkan proses dan dukungan replikasi.



Aplikasi perangkat penghitungan biaya unit pendidikan dasar guna mendukung perencanaan dan anggaran layanan pendidikan dasar di Kota Baubau.



Monitoring dan dukungan untuk terus melanjutkan implementasi PerDa berbasis TPM/SPM di Minut (Kesehatan), Konsel (Kesehatan), Sitaro (Pendidikan) dan Wakatobi (Pendidikan dan Kesehatan). Bekerjasama dengan FKDHL/Kemendagri, dokumen pembelajaran dan praktik terbaik yang terkait.



Fokus utama pada upaya kolaborasi antara mitra provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung replikasi praktik cerdas dan inovasi di kecamatan lain, di kabupaten dan kota lain atau di provinsi guna menjembatani kesenjangan pencapaian TPM/SPM.



Pembinaan lanjutan mengenai pengumpulan, manajemen, dan analisis data kesehatan dan


C-6





pendidikan berbasis SPM. 

Bupati/Walikota menyiapkan RENSTRA yang terarah ke pencapaian SPM kesehatan dan pendidikan yang diprioritaskan.



Bantuan teknis guna membantu kantor dinas instansi di kabupaten/kota untuk mempersiapkan RKPD yang langsung mendukung pencapaian SPM kesehatan dan pendidikan yang diprioritaskan .



Pembinaan lanjutan mengenai analisis APBD bagi anggota DPRD agar mereka dapat memastikan anggaran daerah telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung pencapaian SPM kesehatan dan pendidikan yang diprioritaskan



Bantuan teknis lanjutan kepada beberapa DPRD dan kepada beberapa kantor dinas yang memfasilitasi persiapan perda dan SK untuk mendukung perencanaan dan anggaran kesehatan dan pendidikan berbasis SPM yang diprioritaskan.



Memfasiltasi bantuan teknis kepada Tim Anggaran dari beberapa kabupaten/kota terpilih agar meneka dapat menganalisis usulan anggaran kesehatan dan pendidikan dan membuat rancangan anggaran ke dalam draft APBD dan dipresentasikan di hadapan Gubernur sebagai wakil Provinsi yang cukup mendukung pencapaian SPM kesehatan dan pendidikanyang diprioritaskan.



Bantuan teknis kepada BPPKB, Pokja Gender dan penanggung-jawab Gender pada sejumah kabupaten/kota yang terpilih agar mereka dapat memasukkan pertimbangan PUG ke dalam perencanaan dan anggaran layanan kesehatan dan pendidikan yang berbasis SPM.



Orientasi lebih lanjut dan pembinaan mengenai penerapan “Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baik BASICS” untuk anggota Komite Koordinasi Kabupaten di kabupaten/kota mitra proyek.

Kegiatan pengembangan inovasi apa – yang merupakan pengembangan produk pengetahuan, prosedur, praktik terbaik, peraturan, dll yang perlu terus dikembangkan, diujicobakan dan dirampungkan untuk mendukung pencapaian Hasil 100?  Produk pengetahuan apa saja yang akan dikembangkan dan dikembangkan bersama siapa? o Buku/Petunjuk Praktis: manajemen aktif untuk ‘desa siaga’ dalam menangani masalah kematian ibu dan bayi. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan o Buku/Panduan : manajemen tenaga kesehatan kontrak dengan dana dari sumber yang sah di luar APBD dan APBN, bersama Dinas Kesehatan, BKD dan Kementerian Kesehatan o Buku/Petunjuk Praktis: Pengalaman praktis melalui WARAKA menangani masalah ibu hamil dan Asuransi Masyarakat untuk Bumil risiko tinggi yang kurang mampu. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Butur, BAPPEDA dan Kementerian Kesehatan o Buku/Petunjuk Praktis: Model manajemen PKBM untuk mengurangi tingkat buta aksara. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga and Kementerian Pendidikan Nasional.


C-7





o Buku/Panduan: menangani masalah anak putus sekolah. Bekerjasam dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga and Kementerian Pendidikan Nasional o Buku/Panduan: proses dan aplikasi manajemen data SPM/TPM di Kab. Wakatobi, Minahasa Utara, Sangihe dan Butur. Mitra kerjasama: Bappeda dan Sekretariat Daerah (Biro Organisasi dan Tata Laksana dan Kemendagri). Juga, di antaranya, produk pengetahun utama yang akan dikembangkan dan dikemas termasuk:  Contoh PerDa yang memandatkan perencanaan dan anggaran berbasis TPM/SPM/responsif gender dan kerangka kerja untuk aplikasi monitoring dari Perda yang terkait;  Peraturan pemerintah, petunjuk teknis dan kerangka kerja monitoring untuk mendukung manajemen dana alokasi khusus berbasis TPM/SPM (BKKKes);  Pedoman dan modul training untuk memfasilitasi analisis APBD dan biaya berbasis TPM/SPM/responsif gender oleh pemangku-kepentingan dari kalangan eksekutif, legislative dan OMS;  Petunjuk teknis untuk menginformasikan dan mendukung perencanaan dan anggaran yang responsif gender;  Berbagai perangkat ProTap (database berbasis SPM, instrumen perhitungan biaya per unit SPM kesehatan dan pendidikan;  Paket pelatihan yang dirancang untuk memperkenalkan kepada pemangku-kepentingan proyek yang utama (tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota) beberapa inovasi yang dipilih dan bagaimana menggunakannya di daerah masing-masing pada konteks yang berbeda.  Prosedur, praktik, ProTap, peraturan apa yang akan dikembangkan dan bekerjasama dengan siapa? o

o o o

o

o

Pengujian, penyempuranaan dan aplikasi instrumen perhitungan biaya per unit SPM kesehatan dan pendidikan yang diprioritaskan untuk mendukung anggaran yang rasional untuk layanan kesehatan dan pendidikan yang berbasis SPM. Panduan sederhana yang menggambarkan perpaduan (secara komplementer dan saling terkait) dari beberapa indikator TPM kesehatan dan indikator SPM pendidikan. Mengembangkan dan mengujicobakan versi Program Kemitraan Bidan-Dukun yang sesuai daerah setempat Pedoman praktis bagi anggota DPRD melakukan analisis APBD agar memastikan alokasi anggaran mendukung pencapaian SPM kesehatan dan pendidikan dengan pola kesetaraan gender. Bekerjasama dengan mitra Pemerintah Sulawesi Utara untuk membantu mengembangkan dan mengujicobakan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kesehatan – BKKKes) (Urusan Bersama) guna menjembatani kekurangan dana yang dapat menghambat layanan SPM kesehatan yang diprioritaskan. Modul Pelatihan mengenai perencanaan dan anggaran layanan kesehatan dan


C-8





o o o o o o

o

pendidikan berbasis SPM yang responsif gender. Metode pengumpulan data Kesehatan dan pendidikan menggunakan metodologi PRA melalui OMS Sistem data SPM yang mendukung perhitungan biaya per unit untuk kesehatan perempuan dan anak Mengemas pendekatan BRI guna mencapai TPM melalui SPM Pro Tap guna mengelola asset hibah di daerah Inovasi lain, prosedur, praktik, ProTap atau peraturan yang sedang disusun oleh BASICS Menyebarkan dan membina produk dan manajemen produk pengetahuan kepada Provinsi (BPPKB, Diklat, PSG- di Universitas, OMS Perempuan) dan di tingkat Nasional (KPPPA, Kemdagri, Bappenas, donor lain). Menghimpun pengalaman dan pembelajaran di kabupaten sebagai mekanisme pembinaan pengembangan kapasitas dan pendekatan pengarus-utamaaan gender, Perencanaan dan anggaran responsif gender (PPRG) pada tingkat Provinsi dan Nasional (KPP dan PA).

Upaya pembinaan/promosi apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa inovasi diujikan disebarkan dan diadopsi atau dilembagakan oleh pihak yang mengambil tanggung jawab untuk hasil pencapaian yang berkelanjutan dari Hasil 100? Upaya advokasi, promosi dan “social marketing” yang mana akan diperlukan? Perencanaan Layanan Kesehatan dan pendidikan:  Replikasi Kesehatan berbasis SPM (model Minut) dan Pendidikan (model percampuran Baubau/Sangihe/Wakatobi) database di kabupaten/kota yang tersisa di BASICS agar menjadi himpunan massa yang penting. 

Pelatihan perencanaan dan anggaran berbasis TPM/SPM yang responsif gender bagi perencana dan penanggung jawab di BAPPEDA, dinas Kesehatan, RSUD, Dinas pendidikan dan wakil daerah dari Kementerian Agama dengan menampilkan kemajuan dan strategi di Kota Baubau.



Pelatihan beberapa anggota DPRD mengenai analisis anggaran berbasis TPM/SPM/responsif gender bekerjasama dengan Kemendagri (OTDA dan Diklat), BAPPENAS dan universitas daerah sebagai kegiatan diseminasi



Bantuan teknis bagi pemangku-kepentingan eksekutif legislative dalam memfasiiltasi dan memonitor implementasi PerDa berbasis TPM/SPM yang mengatur perencanaan dan anggaran penyelenggaraan layanan kesehatan dan pendidikan (Minut, Sitaro dan Wakatobi). Beberapa ada yang bukan kabupaten/kota BASICS.



Himpunan pembelajaran dalam mengembangkan dan melaksanakan Perda berbasis TPM/SPM, dan pelatihan (bekerjasama dengan Diklat/Kemendagri, Diklat/BAPPENAS, ASDEKSI dan universitas daerah) guna mendukung perumusan Perda yang serupa di wilayah lain melalui lembaga.


C-9







Pelatihan anggaran yang berbasis TPM/SPM/Responsif gender bagi pejabat SETWAN bekerjasama dengan FKDHL/KEMENDAGRI dan ASDEKSI di mana Pelatihan akan dibagi bersama kabupaten dan kota lain melalui organisasi tersebut di atas

Implementasi Strategi Perbaikan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan akan mengutamakan berikut:  Implementasi dan monitoring 10 Strategi Perbaikan Pelayanan Pendidikan. 

Implementasi dan monitoring 10 Strategi Perbaikan Pelayanan Kesehatan.



Aplikasi alat, instrument dan peraturan yang dihasilkan dengan bantuan BRI di beberapa kecamatan yang bermasalahnuntuk menjembatani kesenjangan TPM dan SPM yang menjadi prioritas



Advokasi regulasi dan dokumen perencanaan dan anggaran berdasarkan inovasi, praktik cerdas dan pembelajaran dari inisiatif BRI.



Harmonisasi inovasi kesehatan dan pendidikan BRI untuk memberi nilai tambah dan efisiensi pada program tingkat nasional seperti Desa Siaga Aktif, Kejar Paket A dan B, Wajib Belajar 9 Tahun, dan Sarjana Mengajar di Daerah Terpencil, Terdepan dan Terluar.



Melanjutkan Aplikasi menerapkan Panduan BASICS untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 59 yang baik dengan mitra provinsi dan kabupaten/kota .



Perencanaan dan persiapan proposal dan rencanan kerja BRI dan replikasi model BRI untuk menjembatani kesenjangan TPM dan SPM di Kabupaten/Kota yang bukan peserta BASICS. Sekali lagi perjanjian PCC dan PSC yang masih pending, Kegiatan BRI di Sulawesi Tenggara akan sebagian besar ditujukan untuk replikasi Dana Alokasi Khusus yang terinspirasi oleh BRI untu mempercepat pencapaian TPM dan SPM terkait Kesehatan di kabupaten/kota BASICS maupun di non BASICS di Sulawesi Tenggara.



Mengidentifikasi, kemudian bekerja dengan mitra yang cocok untuk mengembangkan, menguji, memperbaiki dan menyebarkan modul produk Pelatihan.



Berhubungan dengan KEMENDAGRI dan KemenKeu guna mendukung pengembangan dan ujicoba instrumen Urusan Bersama yang membantu membiayai program kesehatan berbasis SPM di Sulawesi Utara.



Bekerjasama dengan UNICEF, Kabupaten Takalar dan beberapa kabupaten/kota BASICS guna mengembangkan, menguji coba dan menyempurnakan Program Kemitraan BidanDukun yang sesuai di daerahnya.



Kegiatan advokasi/promosi lainnya dikembangkan pada satu dari 10 kabupaten/kota BASICS dan mencoba serta menguji di wilayah BASICS lainnya sebelum dikemas.



Membangun rasa memiliki terhadap manajemen produk dan produk pengetahuan dengan

59

Although the project does not intend to fund any construction or equipment acquisition activities under the BRI component during 2013, project management will continue to ensure promotion of the Good Environmental Management Guidelines as and when needed.


C-10





melibatkan pihak yang diharapkan akan menyebarkan dan memastikan penggunaan produk ini (KPP and PA, Kemdagri, BPPKB Provinsi dan kabupaten/kota). 

Mendorong replikasi kegiatan BASICS dengan anggaran dari APBD.

Organisasi Mitra Utama dan Pemangku-kepentingan yang diajak kerjasama: Pemangku-kepentingan yang mana dan organisasi mana yang akan menerima manfaat dan memelihara serta mengembangkan hasil insiatif BASICS? 

Kantor Bupati/Walikota (SEKDA, Biro Ortala, Biro Keuangan), BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD, Kantor Dinas Agama, BPPKB di kabupaten/kota.



LAN, Diklat, penyedia jasa yang diperkuat (tertentu; staff pengajar universitas, konsultan reinal/local organisasi profesi, OrNop/OMS lokal)



Media lokal dan regional yang dipilih.



KEMENDAGRI, Kemenkes, KemendikBud dan Kementerian PP&PA



Donor dan proyek yang relevan.



Unit Pelayana Teknis, seperti: Puskesmas, Sekolah dan PKBM

Organisasi atau kelompok yang mengambil tanggung jawab: Instansi, SKPD, organisasi, kelompok atau perorangan yang mana yang akan mengambil tanggung jawab untuk mencapai berbagai aspek Hasil 100? 

Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BAPPEDA, Biro Ortala, Biro Keuangan, BPPKB di kabupaten/kota



Ketua DPRD, Ketua Komisi DPRD, Sekwan



LAN, Diklat, penyedia jasa yang diperkuat (tertentu; staff pengajar universitas, konsultan regional/lokal organisasi profesi, OrNop/OMS lokal)



Media lokal dan regional yang dipilih

Pertimbangan penting lainnya:  Rincian Strategi dan perencanan manajemen pengetahuan dan inovasi perlu disusun dan dilaksanakan segera untuk mendukung upaya keberlanjutan.  Sistem yang tepat waktu, praktis dan ekfektif dalam “menangkap” dan mendokumetasikan praktik cerdas pembelajaran dan prosedur yang diperbaiki perlu disusun dan dilaksanakan untuk mendukung upaya keberlanjutan. Kader yang mempunyai kompetensi menulis dan “mengemas“ diperlukan untuk menyusun, menyempurnakan dan memperbaiki produk pengetahuan dan inovasi lain.


C-11


200: Pemerintah provinsi dan nasional memberi dukungan peningkatan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam proses perencanaan dan penganggaran penyediaan layanan dasar berbasis MDGs/SPM yang berkesetaraan gender dan lingkungan yang berkelanjutan.


210: Penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan nasional untuk mendukung dan mengawasi kabupaten/kota dalam perencanaan dan penganggaran penyediaan layanan dasar berbasis MDGs/SPM yang berkesetaraan gender dan lingkungan yang berkelanjutan.

Output yang mendukung pencapaian Keluaran Langsung 210 dan Keluaran Menengah 200: Output 211: Bantuan teknis disediakan untuk memperkuat manajemen data dan monitoring provinsiserta usulan anggaran MDGs/SPM kesehatan dan pendidikan kabupaten/kota . Output 212: Bantuan teknis disediakan untuk memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan nasional dalam menyebarluaskan peraturan dan kebijakan yang relevan. Berikut adalah salah satu usulan inisiatif 2013: 212.1.5. Pendampingan Tim Anggaran Propinsi dalam rangka penguatan kapasitas APBD Kabupaten/Kota: Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Sulawesi Tenggara; Output 213: Bantuan teknis diberikan kepada pemerintah provinsi dan nasional untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kerangka SPM Kesehatan dan Pendidikan guna pencapaian MDGs di kabupaten/kotadan provinsi. Indikator konkrit yang menunjukkan bahwa pemangku-kepentingan inti telah memiliki kemampuan (pengetahuan ketrampilan, sikap) yang dibutuhkan untuk mencapai Hasil Jangka Pendek 200: •

Susun daftar pengetahuan, ketrampilan sikap/komitmen yang sudah dimiliki oleh para pemangku-kepentingan inti dan telah dilaksanakan guna mendukung Hasil 200:

Pemangku-kepentingan tingkat pusat (penekanan di sini adalah kemampuan kapasitas inti yang diperlukan guna melakukan supervisi dan pembinaan secara efektif pada mitra provinsi): 

Beberapa pejabat instansi pemerintah pusat yang merupakan mitra BASICS (KEMENDAGRI, KemenKes, KemedikBud, KemenPP&PA, KemeKeu) memiliki pengetahuan yang kuat, mutakhir mengenai regulasi, petunjuk teknis dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan perencanaan dan anggaran pelayanan sosial berbasis TPM/SPM. Pengetahuan relevan yang tinggi ini diakui dan dinilai oleh pemangku-kepentingan provinsi.



Sejumlah pejabat mitra BASICS di tingkat pusat telah memiliki ketrampilan dan sikap(pendekatan belajar bersama, pendekatan pemecahan masalah, berorientasi pada solusi, kemampuan mendengar yang baik, kemampuan membujuk) yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan mitra kerja di tingkat provinsi (BAPPEDA, Kesehatan, Pendidikan, Biro Keuangan, Biro Ortala, BPPKB) dalam memfasilitasi layanan sosial berbasis TPM/SPM yang berkesetaraan gender, ramah lingkungan berkelanjutan di hampir sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi. Ketrampilan dan sikap yang konstruktif ini diakui dan dihargai oleh pemangku-kepentingan provinsi.


C-12





Tingkat Provinsi (terutama di sini adalah mengenai kemampuan inti yang diperlukan untuk mengawasi dan membinamitra kabupaten/kota secara efektif): 

Beberapa pejabat instansi provinsi yang merupakan mitra BASICS (BAPPEDA, Kesehatan, Pendidikan, Biro Keuangan, Biro Ortala, BPPKB) memiliki pengetahuan yang memadai, mutakhir mengenai regulasi, petunjuk teknis dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan perencanaan dan anggaran pelayanan sosial berbasis TPM/SPM. Hal ini termasuk namuntidak terbatas pada anggota Komite Koordinasi Kabupaten. Penguasaan atas pengetahuan relevan yang penting ini diakui dan dinilai oleh pemangku-kepentingan kabupaten/kota.



Sejumlah pejabat mitra BASICS di tingkat provinsi telah memiliki ketrampilan dan sikap (pendekatan belajar bersama, pendekatan pemecahan masalah, berorientasi pada solusi, kemampuan mendengar yang baik, kemampuan membujuk) yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan mitra kerja di tingkat kabupaten kota (BAPPEDA, Kesehatan, Pendidikan, Biro Keuangan, Biro Ortala, BPPKB) dalam memfasilitasi layanan sosial berbasis TPM/SPM yang berkesetaraan gender, ramah lingkungan berkelanjutan di hampir sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi. Ketrampilan dan sikap yang konstruktif ini diakui dan dihargai oleh pemangku-kepentingan provinsi kabupaten/kota.

Kegiatan pengembangan kapasitas apa yang diperlukan guna memastikan bahwa kapasitas yang dibutuhkan (pengetahuan, ketrampilan, sikap/komitmen) telah dimiliki oleh para pemangku-kepentingan utama? Upaya pengembangan kapasitas apa yang masih diperlukan dan dengan pemangku-kepentingan yang mana? Pemangku-kepentingan tingkat nasional atau Provinsi terkait Insiatif BRI.   

Rapat rutin membahas tantangan dan pembelajaran dari BRI Melakukan pertemuan rapat refleksi dengan SKBRI dan DCC untuk memetik pembelajaran dari BRI Dokumentasi dari pembelajaran BRI sebagai cara memepercepat pencapaian SPM dan TPM. 60

Pemangku-kepentingan tingkat pusat/nasional :

60

Bahkan, mitra kerja BASICS tingkat nasional telah meningkat pengetahuan, keterampilan dan sikapnya dengan berbagai cara, tetapi tidak terbatas pada:kursus pelatihan Pemerintah Indonesia; partisipasi dalam lokakarya, seminars dan pelatihan lainnya dan kegiatan pelatihan; interaksi dengan kemeterian lain dan dengan proyek program tertentu lainnya. Untuk alasan ini, sementara BASICS berusaha memberikan kontribusi pada hasil pengembangan kapasitas, penilaian aktual dan sumbungsih hasil kapasitas karena intervensi BASICS akan terbukti sulit diukur secara kuantitatif.


C-13





Kerangka inovasi akan memperkuat Strategi yang sekarang mengenai Keterlibatan, Keberlanjutan, Manajemen Pengetahuan pada tingkat nasional dan akan dinilai: 

Siapa yang akan menjadi pemilik inovasi dimaksud;



Regulasi apa yang dibutuhkan untuk mendukung pelembagaan inovasi dimaksud;



Bagaimana pelembagaan dan replikasi akan difasilitasi, termasuk melalui lembaga pelatihan di pusat dan provinsi (LAN, DIKLAT, lembaga non-pemerintah);



Sumber apa yang dibutuhkan (keuangan dan manusia);



Hasil apa yang diharapkan dari replikasi dan pelembagaan inovasi; dan



Bagaimana inovasi akan mendukung perbaikan yang terus menerus dari proses perencanaan, anggaran, monitoring dan evaluasi.



Bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk mendukung replikasi paket terpadu dari berbagai praktik untuk mempercepat pencapaianSPM Kesehatanyang diprioritaskan terkait SPM kesehatan ibu dan anak (database berbasis SPM, instrumen biaya per unit, pemetaan spasial dan monitoring penyelenggaran pelayanan, perdauntuk perencanaan dan anggaran layanan kesehatan berbasis SPM) di kabupaten/kota di Sulawesi Utara dan Tenggara. (Komponen 200)



Bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk mendukung replikasipaket terpadu dari praktik untuk mempercepat pencapaian SPM pendidikan dasar yang diprioritaskan (database berbasis SPM, instrumen biaya per, peataan spasial dan monitoring penyediaan layanan, perda untuk perencanaan dan anggaran layanan pendidikan berbasis SPM) di kabupaten/kota Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara – mencapai suatu ‘himpunan yang penting” dari proyek ini. (Komponen 100/200)



Bekerjasama dengan Ditjen KEUDA/KEMENDAGRI dan mitra provinsi di Sulawesi Tenggara, mendukung implementasi Pedoman Anallisis APBD yang berbasis TPM/SPM/Responsif gender berdasarkan konteks 5 regulasi provinsi yang terkait.



Bekerjasama dengan mitra dari Ditjen BANGDA dan Ditjen OTDA, KEMENDAGRI dengan Provinsi Sulawesi Utara (termasuk Diklat Provinsi), melakukan replikasi penerapan instrumen perhitungan biaya unit layanan kesehatan berbasis SPM di semua kabupaten/kota di Provinsi yang belum



Bekerjasama dengan KeuDa/KEMENDAGRI dan atau DIKLAT/KEMENDAGRI, menyebarkan Panduan Analsiis APBD berbasis TPM/SPM/Responsif gender kepada dua Provinsi non-BASICS Provinsi melalui dua Lokakarya Pelatihan di dua Provinsi.



Bekerjasama dengan FKDHL/KEMENDAGRI dan ASDEKSI, memberikan paket Pelatihan


C-14





mengenai Anggaran berbasis TPM/SPM/Responsif gender kepada anggota DPRD dan 61 SETWAN pada Provinsi non-BASICS yang menghadapi tantangan besar dalam mencapai TPM/SPM kesehatan dan pendidikan. 

Merancang dan mendukung rapat-rapat (rapat komite teknis, rapat masalah khusus dan rapat Pokja) dan kegiatan lapangan (kunjungan lapangan, dan kunjungan monitoring) sehingga para mitra tingkat pusat dapat bekerjasama (KEMENDAGRI, Kesehatan, Pendidikan, KemeKeu) secara erat, memfasiltasi pertukaran informasi dan dialog.



Bekerja dengan kementerian tertentu untuk meningkatkan pendekatan “solusi dan pembinaan” agar memberikan supervisi dan dukungan kepada pemangku-kepentingan provinsi.

Tingkat Provinsi Kabupaten/kota):

(diutamakan

di

sini

dukungann

Provinsi

kepada

pemerinmtah



Melanjutkan bekerjasama dengan KEMENDAGRI dalam menyiapkan, menyelesaikan dan menyebarkan panduan teknis dan paket Pelatihan untuk mendukung perencanaan dan anggaran layanan kesehatan dan pendidikan berbasis TPM/SPM/responsif gender yang diprioritaskan, dan jika perlu, bantuan teknis kepada KEMENDAGRI dalam memfasilitasi 62 replikasi paket terpadu dari inovasi untuk mendukung pencapaian SPM dan TPM.



Memperkuat kerjasama dan antara Badan Diklat provinsi dan BPK provinsi dalam meningkatkan analisis dan evaluasi kinerja anggaran pemerintah daerah yang berbasis TPM/SPM/responsif gender.



Bekerjasama dengan mitra provinsi, replikasi pendekatan BRI di Kabupaten dam Kota nonBASICS: di Sulawesi Utara sebagai dukungan Alokasi Khusus untuk mendukung Pencapaian SPM dan TPM terkait Kesehatan; dan di Sulawesi Tenggara sebagai dukungan pada program Bahteramas di provinsi yang berusaha untuk meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan.



Melanjutkan dukungan dan pelaksanaan beberapa inisiatif pengembangan kapasitas yang strategis terfokus pad TPM/SPM. Perhatian terutama akan dipusatkan pada membantu mitra provinsi menjalankan kerangka kerja perencanaan dan anggaran yang berbasis SPM dan TPM, khususnya melalui pemberian rekomendasi, dukungan dan pengarahan memperbaiki kualitas APBD dan RKPD dari berapa instansi (BAPPEDA, Kesehatan, RSUD, Pendidikan).

61

Kemungkinan memperluas kegiatan proyek BASICS di luar provinsi Sulawesi Utara dan Tenggara perlu dipelajari lebih lanjut oleh CIDA dan Kemendagri. Ide untuk melakukan perluasan sudah dicantumkan dalam dokumen ini dan akan dimulai diskusi mengenai kemungkinannya. 62 Sebagai contoh suatu “paket terpadu” dapat berupa bantuan teknis yang mendukung: 1) persiapan database berbasis SPM; 2) penerapan instrument perhitungan biaya SPM per unit untuk SPM layanan kesehatan dan pendidikan; 3) persapan perda dan atau SK yang menjadi dasar hokum bagi perencanaan dan anggaran berbasis; dan 4) Dana Alokasi khusus provinsi untuk mendukung pencapaian SPM/TPM.


C-15







Melanjutkan dan mengintensifkan pengembangan kapasitas dan upaya komunikasi dengan Tim Anggaran and Tim Penilaian APBD.



Melanjutkan dan mengintensifkan upaya memperkuat pengetahuan dan ketrampilan beberapa mitra provinsi dalam hal perencanaan dan anggaran berbasis TPM/SPM. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada anggota PCC dan Sub-komite BRI.

Kegiatan pengembangan inovasi apa – yakni pengembangan produk, prosedur, praktik cerdas, regulasi, dll.- yang perlu dikembangkan, diujicoba dan dirampungkan untuk mendukung pencapaian Hasil 200? 

Memperkuat kemampuan Ditjen KEUDA/KEMENDAGRI dan Dinas Provinsi dan kerangka kerja dalam mengkaji dan menganalisis APBD dari perspectif TPM/SPM/Responsif gender.



Bekerja dengan KEMENDAGRI (OTDA, FKDHL, Diklat) dan Kementerian Kesehatan (termasuk Diklat Kemkes) untuk mempromosikan “kemasan”, promosi dan replikasi Paket SPM Kesehatan BASICS (Database SPM/Instrumen Biaya Unit SPM/Dana Alokasi Khusus/Payung hukum).



Bekerjasama dengan FKDHL/OTDA dan Diklat/KEMENDAGRI untuk menyiapkan, menguji dan menyelesaikan Panduan bagi DPRD Melakukan Analisis LKPJ.



Bekerjasama dengan UPD1 and UPD2/OTDA KEMENDAGRI untuk menyiapkan suatu Format Baku untuk PerDa (SK atau peraturan bupati/walikota) yang menentukan target SPM Kesehatan dan pendidikan secara bertahap.



Bekerja dengan mitra dari KEMENDAGRI, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung penyusunan Panduan Evaluasi dan Laporan Pencapaian SPM Pendidikan dan Kesehatan.



Kolaborasi dengan UPD1/OTDA KEMENDAGRI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menetapkan standard pelayanan minimum bagi pendidikan yang cocok untuk daerah kepulauan yang tersebar, berpenduduk jarang.



Memperkuat kemampuan instansi provinsi untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam mencapai layanan wajib kesehatan dan pendidikan .



Dokumentasi atas praktik cerdas dan pembelajaran dari kegiatan BRI untuk selanjutnya dipromosikan dan direplikasi termasuk praktik yang akan secara langsung mendukung pencapaian Dana Alokasi Khusus Sulawesi Utara untu mencapai TPM/SPM terkait Kesehatan, dan di Sulawesi Tenggara, program provinsi BAHTERAMAS.



Bantuan Teknis kepada pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan Tenggara untuk mendukung penyusunan dan penggunaan data spasial bidang kesehatan (model Minut) dan bidang pendidikan (model Baubau) untuk tujuan perencanaan dan monitoring TPM/SPM.


C-16







Bantuan teknis kepada pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan Tenggara untuk mendukung integrasi sistem informasi publik/data yang sudah ada untuk bidang kesehatan (Sulawesi Utara dan Kabupaten Minut) dan bidang pendidikan (Sulawesi Utara dan Kabupaten Sangihe, Sulawesi Selatan dan Kota Baubau) guna mendukung perencanaan dan monitoring yang lebih terkoordinir dalam mencapai TPM/SPM.



Bekerjasama dengan mitra tingkat pusat, termasuk KEMENDAGRI dan Kementerian PP, untuk menyelesaikan panduan atau manual teknis utuk mendukung perencanaan dan anggaran berbasis TPM/SPM.



Bekerjasama dengan mitra donor lain dan Kementerian PP&PA, memberikan masukan teknis dan advis untuk meningkatkan perhatian pada anggaran yang responsif gender dalam surat edaran KEMENDAGRI atau permendagri yang mengatur syarat-syarat persiapan APBD 2014.



Bekerjasama dengan mitra provinsi, melaksanakan upaya pembinaan untuk mendukung persiapan penyusunan regulasi dan implementasi dari panduan perencanaan dan anggaran berbasis TPM/SPM/responsif gender di beberapa kabupaten/kota tertentu.



Koordinasi, bantuan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan BRI dalam kerjasama dengan Sub-komite BRI di provinsi dan wakil-wakil dari KEMENDAGRI, dan dengan demikian dapat menentukan praktik cerdas/terbaik dan upaya kolaborasi yang mana yang akan didokumentasikan, diperbaiki dan mempromosikan inovasi yang paling menjanjikan dengan dinas di provinsi termasuk Diklat Provinsi.

Produk pengetahuan utama akan dikembangkan dengan para pemangku-kepentingan utama di Provinsi dan di tingkat pusat (nasiona) untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan di kabupaten/kota terkait, melalui penerapan SPM agar mencapai TPM, kesetaraan gender dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.  Membuat model praktik manajemen dan pembelajaran BRI sebagai suatu strategi mempercepat pencapaian SPM dan TPM. Prosedur, praktik, ProTap, regulasi akan disusun bersama pemangku-kepentingan utama di Provinsi/Pusat untuk mengembangkan bidang kesehatan dan pendidikan di kabupaten/kota melalui penerapan SPM agar mencapaiTPM, kesetaraan gender dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.  Panduan dan Instrumenuntuk mendukung Perhitungan Biaya yang akurat bagi beberapa Layanan Kesehatan tertentu yang berbasis SPM.  Panduan untuk mempersiapkan Rencana Aksi Gender  Panduan yang menjelaskan hubungan antara TPM dan Program dan Indikator SPM yang terkait.  Membantu membuat draft Surat Edaran Gubernuryang menjadi pedoman dalam


C-17





memastikan bahwa APBD mengacu dan mendukung program berbasis TPM/SPM. Kegiatan promosi/advokasi apayang perlu dilaksanakan agar memastikan bahwa inovasi dimaksud diujicoba, disebarkan dan diadopsi atau dilembagakan oleh pihak2 yang mengambil tanggung jawab atas pencapaian Hasil 200 yang berkelanjutan 200? Upaya advokasi inti, promosi dan “social marketing” yang mana akan diperlukan?  Melanjutkan berhubungan dengan Direktorat Jenderal Kesehatan Ibu dan Anak, Kemenkes untuk mengembangkan, merampungkan dan menyebarkan dan/atau replikasi praktik cerdas dan inovasi untuk mempercepat pencapaian beberapa SPM Kesehatan yang tertentu.  Bekerjasama dengan Penasehat Senior Menteri Kesehatan dalam bidang Pembiayaan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk memperkuat mekanisme dana alokasi khusus BKKKes di Sulawesi Utara dan menjajaki peluang memberikan dukungan teknis untuk mempromosikan replikasi mekanisme tersebut di daerah lain di Indonesia.  Bekerja secara intensif dengan KEMENDAGRI dan Direktorat Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan indikator SPM yang sudah direvisi agar lebih sesuai dengan daerah kepulauan yang terpencil dan yang berpenduduk jarang.  Bekerja untuk merevitalisasi PokJa antar Donor untuk Pembiayaan SPM melalui rapat rutin dan meningkatkan pertukaran laporan, produk dan pembelajaran.  Meningkatkan interaksi dan sinergi antar KEMENDAGRI, KEMENKES, KEMENDIKBUD dan KEMENKEU untuk memperbaiki kualitas dan keberlanjutan produk manajemen pengetahuan dan inovasi terkait serta praktik cerdas.

 Sebagai bagian dari Strategi manajemen Pengetahuan proyek, menjajagi peluang untuk berkolaborasi dengan Badan Pendidikan dan Latihan/Kemendagri (Diklat) dan atau Lembaga Administrasi Negara (LAN) guna mengembangkan, menyempurnakan dan mengadopsi produk pengetahuan (panduan, Modul Pelatihan). Mitra Organisasi Utama dan Pemangku-kepentingan yang diajak kerjasama: Pemangku-kepentingan dan organisasi mana yang memperoleh manfaat dan memelihara dan mengembangkan hasil dari inisiatif ini? 

Tingkat Nasional/Pusat: KEMENDAGRI, Kemenkes, KEMENDIKBUD, KEMENPP&PA, Diklat, LAN, DeCGG-GIZ, KINERJA-USAID, AusAID, AIPD, Acces



Tingkat Provinsi: Kesehatan, Pendidikan, BAPPEDA, Biro Ortala, Pemberdayaan Perempuan, DPRD (Provinsi), Diklat

Organisasi atau Grup yang akan mengambil tanggung jawab:


C-18





 Unit Kerja Instansi, SKPD, organisasi, grup atau perorangan mana yang akan mengambil tanggung jawab pencapaian berbagai aspek Hasil 200? Tingkat Pusat/Nasional:  Kemendagri: Koordinator/ Diseminator melalui ratifikasi menjadi produk hokum Kemendagri mengenai praktik/pendekatan/proses yang baik dalam melakukan kajian ulang terhadap rancangan APBD kabupaten/kota, dan penerapan SPM kesehatan dan pendidikan di kabupaten/kota agar mencapai TPM, kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan hidup;  Kemenkes: Pengkaji/Disseminator melalui ratifikasi ke dalam produk hokum KemenKes mengenai substansi praktik/pendekatan /pelaksanaan proses SPM kesehatan agar mencapai agar mencapai TPM, kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan hidup;  Kemendikbud: Pengkaji/Diseminator melalui ratifikasi ke dalam produk hokum Kemendikbud mengenai substansi praktik/pendekatan /pelaksanaan proses SPM pendidikan agar mencapai TPM pendidikan, kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan hidup;  Badan Diklat (Kemendagri, Kemenkes, Kemendikbud): Diseminator melalui ratifikasi kedalam bahan pelatihan mengenai praktik/pendekatan/proses draft APBD Kabupaten/kota dan SPM kesehatan dan pendidikan agar mencapai TPM, kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan hidup; Tingkat Provinsi: 

Dinas Kesehatan Provinsi: Pengkaji/Disseminator melalui ratifikasi ke dalam produk hukum Dinas Kesehatan Provinsi mengenai substansi praktik/pendekatan /pelaksanaan proses SPM kesehatan agar mencapai agar mencapai TPM, kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan hidup;



Dinas Pendidikan Provinsi: Pengkaji/Diseminator melalui ratifikasi ke dalam produk hukum Dinas Pendidikan Provinsi mengenai substansi praktik/pendekatan /pelaksanaan proses SPM pendidikan agar mencapai TPM pendidikan, kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan hidup;



BAPPEDA Provinsi: Koordinator/ Diseminator melalui ratifikasi menjadi produk hukum BAPPEDA Provinsi mengenai praktik/pendekatan/proses yang baik dalam melakukan kajian ulang terhadap rancangan APBD kabupaten/kota, dan penerapan SPM kesehatan dan pendidikan di kabupaten/kota agar mencapai TPM, kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan hidup;



Biro Ortala: Koordinator/ Diseminator melalui ratifikasi menjadi produk hukum Pemerintah Provinsi mengenai praktik/pendekatan/proses yang baik dalam melakukan kajian ulang terhadap rancangan APBD kabupaten/kota, dan penerapan SPM kesehatan dan pendidikan di kabupaten/kota agar mencapai TPM, kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan hidup;



Badan

Pemberdayaan

Perempuan


dan

Perlindungan

Anak

(BPPPA)

Provinsi:

C-19







Pengkaji/Diseminator melalui ratifikasi ke dalam produk hukum BPPPA mengenai substansi kesetaraan gender dalam praktik/pendekatan /pelaksanaan proses SPM kesehatan dan pendidikan agar mencapai TPM, kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan hidup; Badan Diklat Provinsi: Diseminator melalui ratifikasi ke dalam bahan Pelatihan mengenai praktik/pendekatan/proses draft APBD Kabupaten/kota dan SPM kesehatan dan pendidikan agar mencapai TPM, kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan hidup;

Pertimbangan penting lain: 

BASICS memerlukan upaya konkrit untuk dapat mengundang Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan KEMENDAGRI paling sedikit satu kali dalam satu tahun fiskal untuk berkunjung ke kabupaten/kota dan provinsi yang menjadi mittra BASICS agar mendapatkan masukan yang konstruktif mengenai praktik/prosedur/pendekatan yang baik yang telah dikembangkan oleh BASICS dalam rangka melaksanakan SPM kesehatan dan pendidikan untuk mencapai TPM, kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan hidup;



Memerlukan upaya keras untuk dapat mengundang pejabat Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan& Kebudayaan and KEMENDAGRI agar dapat bertemu dengan mitra BASICS dalam kegiatan-kegiatan BASICS. Hal ini diangkat karena pejabat2 ini akan didaftarkan sebagai “pengkaji” “REVIEWERS” dokumen praktik/ proses/pendekatan agar dapat melaksanakan SPM kesehatan dan pendidikan untuk mencapai TPM,kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan hidup;



Pejabat yang menjadi target dianggap sebagai “MARKETERS” (tenaga penjualan) di tingkat nasional dalam dokumen/praktik baik/proses/pendekatan agar dapat melaksanakan SPM kesehatan dan pendidikan untuk mencapai TPM, kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan hidup; Tujuannya “Marketer” ini adalah untuk menjadi narasumber dalam Pelatihan/lokakarya, dll.


C-20


Keluaran langsung BASICS mendukung pencapaianKeluaran Menengah 310:

300:Masyarakat Sipil memberi masukan bermutu untuk perencanaan dan proses penganggaran Pemerintah untuk penyediaan layanan dasar berbasis MDGs/SPM, dan memberikan layanan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. 310: Memperkuat kapasitas Masyarakat Sipil untuk terlibat secara efektif dengan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan dan penganggaran penyediaan layanan social berbasis MDGs/SPM yang berkesetaraan gender dan lingkungan yang berkelanjutan. 320: Memperkuat kapasitas pemangku kepentinganmasyarakat sipil tertentu sebagai penyedia pengembangan kapasitas lokal yang mampu memberikan layanan teknis yang responsif gender dan sensitif lingkungan.

Output mendukung pencapaian Keluaran Langsung 310 dan 320 serta Keluaran Menengah 300: Output 311: Kapasitas OMS dikembangkan. Output 312: Forum berbagi informasidan mekanisme konsultasi OMS didirikan/diperkuat. Output 321: Kapasitas OMS, GE/organisasi perempuan, penyedia layanan lokal dikembangkan dan layanannya disebarluaskan. Indikasi konkrit mengenai pencapaian Hasil Jangka Menengah 300 oleh pemangkukepentingan utama: Susun daftar tanda/indikasi konkrit bahwa pemangku-kepentingan utama telah mencapai Hasil jangka Menengah: 

Terdapat sejumlah OMS Provinsi dan afiliasi OMS di Kabupaten/kota yang mampu melakukan analisis anggaran termasuk analisis pendapatan, pengeluaran dan keuangan selain melakukan penelusuran kinerja anggaran (atau paling tidak menggunakan informasi penelusuran yang diberikan pada mereka oleh OMS provinsi tau OMS regional) sebagai salah satu cara memonitor pelaksana anggaran



Terdapat sejumlah OMS Provinsi dan afiliasi OMS di Kabupaten/kota yang mampu melakukan survey kepuasan warga (CSS) sebagai salah satu alat untuk memantau kualitas layanan publik.



Terdapat sejumlah dokumen (kebijakan, kajian, teks akademik) yang diusulkan oleh OMS yang digunakan oleh pihak ekesekutif dan legislatif untuk memperbaiki perencanaan dan anggaran, terutama dalam mencapai TPM melalui implementasi SPM sektor kesehatan dan pendidikan.



Terdapat sejumlah OMS yang terlibat dalam rapat partisipatif yang diadakan oleh pihak eksekutif (seperti Musrenbang, Forum SKPD, dan diskusi KUA-PPAS dan RAPBD) selain hearing DPRD (hearing dan konsultasi publik), terutama diskusi perencanaan dan anggaran untuk mencapai sasaran TPM melalui implementasi SPM sektor kesehatan dan pendidikan.



Layanan/bantuan teknis telah diberikan oleh OMS secara rutin kepada lembaga eksekutif dan legislatif.

Indikator konkrit bahwa pemangku-kepentingan utama memiliki kemampuan (pengetahuan, ketrampilan, sikap) yang dibutuhkan untuk mencapai Hasil Jangka Pendek 300: Susun daftar pengetahuan, ketrampilan, sikap/komitment yang kritis yang telah dimiliki oleh


C-21




parapemangku-kepentingan utama dan telah diterapkan dalam mendukung pencapaian Hasil 300: 

OMS telah membentuk kerjasama dengan pihak eksekutif, legislative dan media dalam mempromosikan pencapaian TPM melalui implementasi SPM, terutama sektor kesehatan dan pendidikan.



Analisis anggaran yang dilakukan oleh OMS, penelusuran anggaran dan survei kepuasan warga merupakan perangkat yang digunakan untuk mendorong alokasi anggaran secara strategis, realistis, dan efektif dlam memperbaiki kualitas layanan publik, terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan.



Dengan dukungan OMS, anggota DPRD memahami dan dapat melakukan analisis anggaran agar memastikan alokasi anggaran dapat mendukung pencapaian SPM/TPM.



Pendekatan multi-pihak digunakan dalam Musrenbang dan Forum SKPD, mempromosikan program kerja yang lebih strategis, realistis, dan efektif untuk mencapai TPM melalui implementasi SPM.



DPRD sering mengadakan konsultasi publik untuk membantu mengkaji APBD.



Adanya keterbukaan akuntabilitas dan pendekatan partisipatif dari para eksekutif dan anggota DPRD telah mendorong pencapaian SPM/TPM. Asumsi yang mungkin dapat diambil adalah bahwa upaya BASICS dalam mengembangkan kapasitas OMS dalam bidang ini paling tidak sudah memberi kontribusi bagi pencapaian ini.

Kegiatan pengembangan kapasitas apa yang diperlukan guna memastikan bahwa kapasitas yang dibutuhkan (pengetahuan, ketrampilan, sikap/komitmen) telah dimiliki oleh para pemangku-kepentingan utama? Upaya pengembangan kapasitas apa yang masih diperlukan dan dengan pemangku-kepentingan yang mana? 

Kerja yang ilustratif dan berorientasi pada hasil akan terus diupayakan dan dilaksanakan secara kolaboratif oleh pemerintah kabupaten/kota (eksekutif dan legislatif) dengan beberapa pelaku OMS regional untuk melaksanakan analisis terhadap pengeluaran APBD yang berbasis TPM/SPM responsif gender dan Survei Kepuasan Warga yang fokus pada SPM berdasarkan dukungan teknis berkualitas tinggi yang diberikan kepadapemerintah kabupaten/kota oleh OMS regional dan OMS provinsi.



Beberapa inisiatif dilakukan untuk mendorong sisi permintaan terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berbasis SPM yang memiliki kualitas yang lebih baik mencakup: o Memperkuat jejaring OMS regional/provinsi yang melakukan analisis APBD dan anggara belanja dengan menelusuri kegiatan via situs web (website) yang dibangun bersama, Pelatihan journalis Warga, dan memperkuat hubungan media- masyarakat


C-22




sipil. 

Bekerja dengan jejaring OMS provinsi dan koalisi untuk memberikan input kepada pelaku tingkat nasional (termasuk Kesbangpol di KEMENDAGRI) mengenai revisi UU OMS agar aktifmelakukan lobi untuk meningkatkan peluang bagi OMS memberikan layanan teknis yang mendukung perencanaan dan anggaran layanan dasar yang responsif.



Kemampuan analisis anggaran dipusatkan pada analisis pendapatan, pengeluaran dan keuangan, sehingga analisis anggaran akan lebih komprehensif. Analisis pendapatan penting dalam menganalisis otonomi fiskal daerah, sementara analisis pengeluaran juga penting dalam menganalisis efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran, dan analisis keuangan penting dalam menganalisis kemampuan daerah mengelola assetnya. Pengembangan kapasitas ini dapat terjadi di tingkat kabupaten/kota, provinsi atau regional dengan analisis dilakukan pada anggaran kabupaten / kota dan pengeluaran. Sebagai contoh, analisis detail dapat terjadi pada tingkat provinsi atau regional dan diteruskan ke OMS pada tingkat Kabupaten /Kota untuk digunakan dalam penyediaan layanan publik dan kemudian diteruskan kepada lembaga eksekutif dan legislatif. Dengan demkian kemampuan yang dikembangkan adalah pada tingkat K/K yaitu kemampuan untuk memahami dan mempromosikan perubahan yang positif yang diperlukan dalam anggaran untuk mencapai pelayanan dasar yang berbasis SPM pada bidang kesehatan dan pendidikan.



Kemampuan advokasi anggaran melalui keterampilab buget tracking (penelusuran anggaran), suatu ketrampilan menganalisis sejak perencanaan hingga pelaksanaan anggaran, serta bagaimana mengembangkan ketrampilan melobi untuk mengangkat masalah perubahan yang positif dalam persiapan anggaran dan implementasi.



Kemampuan untuk mengelola kolaborasi multi-pihak, terutama dalam memfasilitasi Forum OMS atau Forum Multi-Pihak yang merupakan salah satu target dari program BASICS untuk OMS.



Kemampuan advokasi dan negosiasi, terutama dalam mendorong agenda publik (yang secara sah diwakilkan oleh para OMS) kepada SKPD maupun ke DPRD. Ketrampilan ini termasuk kemampuan melakukan presentasi, negosiasi, dan membangun aliansi antar OMS. Hal ini juga termasuk membina hubungan dengan media.



Kemampuan warga memonitor melalui Survei Kepuasan Warga guna memperbaiki kualitas dari umpan-balik kepada legislatif dan pemerintah mengenai kualitas layanan dasar publik masyarkat yang berbasis SPM.

Kegiatan pengembangan inovasi apa – yakni pengembangan produk, prosedur, praktik cerdas, regulasi, dll.- yang perlu dikembangkan, diujicoba dan dirampungkan untuk mendukung pencapaian Hasil 200? Produk pengetahuan apa yang akan dikembangkan dan dengan siapa? Prosedur, praktik,


C-23




ProTap, regulasiapa yang akan dikembangkan dengan siapa? 

Analisis APBD lanjutan dan penelusuran anggaran dipimpin oleh OMS provinsi bekerjasama dengan pemangku-kepentingan eksekutif dan legislatif.



Forum rutin pertemuan multi pihak yang dipimpin oleh OMS (di 2-3 kabupaten saja) untuk memaparkan temuan dan rekomendasi dari analisis APBD, survei kepuasan warga dan kegiatan dari sisi-permintaan untuk layanan kesehatan dan pendidikan berbasis TPM/SPM. Jika memungkinkan, membentuk forum multi pihak yang paling diapresiasi oleh masyarakat melalui pemilihan oleh warga.



Magang “apprenticeship” untuk beberapa wakil OMS yang terpilih di tingkat provinsi dari Sulawesi Utara dan Tenggara dengan KOPEL (Makassar) untuk meningkatkan ketrampilana dan mengembangkan pengetahuan organisasi dan menyediakan layanan teknis dan advokasi.



Ujicoba, perbaikan dan implementasi panduan analsisi anggaran berdasarkan pencapaian SPM/TPM dan responsif gender.



Metodologi yang terbukti berhasil dalam melaksanakan Survei Kepuasan Warga (CSS). Mencatat perbaikan dan implementasi dari panduan survei kepuasan warga (CSS) berdasarkan pencapaian SPM/TPM yang responsif gender.



Metodologi yang sudah diujicoba dan terbukti dalam peningkatan dan implementasi budget tracking (penelusuran anggaran) berdasarkan pencapaian SPM/TPM dan responsif gender.



Ujicoba, perbaikan dan implementasi panduan untuk memfasilitasi multi-pihak, sebagai ketrampilan dasar bagi OMS dan pemerintah eksekutif dan legislatif dalam memfasilitasi forum multi-pihak .



Mendesain dan membentuk program pilot untuk implementasi CSS dan penelusuran anggaran.



Bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Provinsi untuk mengawasi Dewan Pendidikan di kabupaten/kota agar meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah.



Modul Pelatihan analisis anggaran, survei kepuasan warga dan penelusuran anggaran berdasarkan pencapaian SPM/TPM yang responsif gender.



Menyebarkan hasil analisis APBD, hasil survei kepuasan warga dan penelusuran anggaran dari dokumen kebijakan, artikel untuk media, selain bentuk publikasi lainnya.

Kegiatan promosi/advokasi apa yang perlu dilaksanakan agar memastikan bahwa inovasi dimaksud diujicoba, disebarkan dan diadopsi atau dilembagakan oleh pihak-pihak yang mengambil tanggung jawab atas pencapaian Hasil yang berkelanjutan 300?


C-24

300:Masyarakat Sipil memberi masukan bermutu untuk perencanaan dan proses penganggaran Pemerintah untuk penyediaan layanan dasar berbasis MDGs/SPM, dan memberikan layanan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.


310: Memperkuat kapasitas Masyarakat Sipil untuk terlibat secara efektif dengan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan dan penganggaran penyediaan layanan social berbasis MDGs/SPM yang berkesetaraan gender dan lingkungan yang berkelanjutan.


320: Memperkuat kapasitas pemangku kepentinganmasyarakat sipil tertentu sebagai penyedia pengembangan kapasitas lokal yang mampu memberikan layanan teknis yang responsif gender dan sensitif lingkungan.

Kegiatan advokasi, promosi dan “social marketing” apa yang diperlukan? 

Tentukan dan perkuat OMS Provinsi yang terkait dengan OMS kabupaten/kota selain terkait dengan lembaga professional, organisasi keagamaan, universitas, individu dan konsultan.



Mengembangkan dan memperkuat kapasitas OMS provinsi atau regional untuk menganalisis anggaran, pengeluaran kabupaten dan kota agar mengembangkan ketrampilan menyederhanakan anggaran ini agar lebih mudah dibaca dan dianalisis dan mempromosikan publikasi dari anggaran tahunan dan analisis dalam bentuk yang dapat diakses oleh publik berdasarkan azas transparansi.



Mendorong pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) untuk lebih terbuka, transparan, akuntable dan partisipatif dalam menyiapkan perencanaan dan anggaran daerah.



Bekerja dengan Jejaring Pendidikan, suatu jejaring OrNop pada tingkat nasional yang peduli dengan masalah pendidikan.



Bekerja dengan Media terutama untuk menyebarkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh OMS



Bekerja dengan FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) yang peduli pada kajian anggaran.

Mitra Organisasi Utama dan Pemangku-kepentingan yang diajak bekerjasama: Pemangku-kepentingan yang mana dan organisasi mana yang akan menerima manfaat dan memelihara serta mengembangkan hasil insiatif BASICS? 

OMS pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi selain OMS di tingkat regional. Lebih banyak OMS Provinsi yang memiliki afiliasi dengan OMS di kabupaten/kota.



Pemerintah Daerah: Kantor Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Bappeda dan BPPKB.



Anggota DPRD dan Sekwan



LAN, Diklat, konsultan dari universitas, organisasi profesi, dan OrNop/OMS lokal.



Media lokal dan regional.



Kementerian Kesehatan,



Donors proyek lain yang relevan seperti ACCESS,



Jejaring OrNop/OMS: FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), PATTIRO (Pusat Telaah Regional), FPPM (Forum Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat), dll.

Dalam

Negeri,


Bappenas,

Kementerian

Pendidikan,

Kementerian

C-25




Organisasi atau Grupyang akan mengambil tanggung jawab: Unit kerja, SKPD, organisasi, grup atau individu mana yang akan mengambil tanggung jawab dalam mencapai berbagai aspek Hasil 300? 

OMS di kabupaten/kota, provinsi, regional dan tingkat nasional/pusat.



Pemerintah Daerah: Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Bappeda dan BPPKB.



Anggota DPRD dan Sekwan



LAN, Diklat, konsultan dari universitas, organisasi profesi, dan OrNop/OMS lokal..



Media lokal dan regional.

Pertimbangan penting lain:  Selain itu, untuk memperkuat kemampuan OMS di kabupaten/kota dalam mengelola anggaran kegiatan, BASICS akan memberikan kesempatan kepada OMS untuk mengelola sendiri secara internal dengan cara bekerja berdasarkan kontrak di mana Kantor Proyek BASICS akan mensyaratkan proposal profesional, laporan, tagihan dan pengelolaan aliran dana dari OMS ini.


C-26

Lampiran D: Bagan Organisasi BASICS (tidak ada perubahan)

PSC

GoI, MoHA & CIDA

BASICS Technical Committee

BASICS Provincial Coordinator (North Sulawesi)

Provincial Coordinating Committee North Sulawesi

BASICS District/City Facilitators

PSC Secretariat – BASICS Project

BRI Subcommittee

District/City Coordinating Committee

BRI Subcommittee

Provincial Coordinating Committee Southeast Sulawesi

District/City Coordinating Committee

BASICS Provincial Coordinator (Southeast Sulawesi)

BASICS District/City Facilitators

Government Coordination BASICS Project Coordination Coordination/Information Sharing


D-1

Lampiran E: Bagan Manajemen Proyek BASICS (diperbaharui Juli 2012)


E-1

Lampiran F: Kegiatan BRI-SIS yang terlaksana di tahun 2012 Sulawesi Tenggara No

Programdan Kegiatan yang Terlaksana

Keluaran (Output)

Baubau –Sektor Pendidikan

1

Pemuktahiran (updating) data anak putus sekolah usia 7-12, 13-15 tahun dan 15-24 tahun

2

Pengadaan GPS (Global Positioning Sistem) dan Laptop untuk pengelolaan data Pembelajaran anak putus sekolah paket A dan B serta Buta Aksara

3

Telah tersusun instrumen, terbentuknya tim pemuktahiran data serta terkelolanya data anak putus sekolah dan buta aksara di 34 kelurahan atau 7 kecamatan Kota Baubau. Tersedianya 2 unit GPS dan 4 buah Laptop untuk melakukan pemetaan posisi sekolah di Kota Baubau serta pengelolaan data pendidikan. Berjalannya proses pembelajaran paket A, B dan Buta Aksara di 14 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) untuk 100 anak putus sekolah dan buta aksara di Kota Baubau. Warga belajar Usia 13 – 15 tahun memahami dasar penggunaan komputer yang berguna sesuai dengan kebutuhannya.

4

Pembelajaran ketrampilan komputer bagi anak putus sekolah usia 13 – 15 tahun

5

Pengadaan buku rapor

Tersedianya buku rapor bagi warga belajar paket A, B dan Buta Aksara di 14 PKBM Kota Baubau.

6

Training Penyusunan Dokumen KTSP Pembelajaran Paket A, B dan Buta Aksara

7

Training mutu kompetensi pengelola PKBM dan Tutor

30 orang pengelola PKBM, 3 orang Penilik Pendidikan Luar Sekolah Dispora Kota Baubau serta 10 orang Tutor Kesetaraan Paket A dan B dari 14 PKBM di Kota Baubau memiliki pengetahuan untuk penyusunan Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 30 orang pengelola PKBM terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari 14 PKBM di Kota Baubau semakin terampil dalam menyusun rumusan pengelolaan PKBM yang digunakan.

8

Pelatihan analisis dan pemetaan minat bakat anak putus sekolah dan buta aksara Monitoring, Evaluasi dan koordinasi Dinas Pendidikan dan PKBM

Meningkatnya ketrampilan Tutor dan Pengelola PKBM dalam melakukan pemetaan minat dan bakat warga belajar. Diketahuinya progres pembelajaran di PKBM dan adanya rekomendasi untuk peningkatan kinerja PKBM serta masukan bagi perencanaan Dispora Kota Baubau.

11

Workshop Pengelolaan secara profesional

PKBM

Meningkatnya pengetahuan pengurus di 14 PKBM dalam pengelolaan PKBM secara profesional.

12

Refleksi dan Inovasi Pembelajaran PKBM

Adanya catatan dan temuan menarik dalam proses pembelajaran warga belajar dan dapat dijadikan rekomendasi perbaikan pembelajaran dan perencanaan Dispora Kota Baubau.

10

Baubau–Sektor Kesehatan 1

Penguatan bidan tentang Protap pelayanan bumil, bulin dan bufas serta perawatan bayi dan kode etik kebidanan.


103 perempuan terdiri dari bidan dan tenaga kesehatan terlatih tentang Protap Pelayanan Ibu Hamil, ibu melahirkan dan Ibu Nifas serta perawatan bayi baru lahir serta kode etik kebidanan dan mekanisme pelaporan.

F-1

No 2

Programdan Kegiatan yang Terlaksana Monitoring dan evaluasi Protap bagi bumil, bulin dan bufas

3

Workshop kemitraan bidan dan dukun di Kecamatan Bungi

4

Rapat konsultasi dan evaluasi protap serta kode etik kebidanan (I) dan (II)

5

Rapat koordinasi kemitraan bidan dan dukun di Kecamatan Bungi (I) dan (II)

6

Pengadaan alat pendeteksi golongan darah

7

Sosialisasi dan inventarisasi ambulans dan pendonor darah serta pentingnya GSI di 7 kecamatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan GSI di 7 Kecamatan (I) dan (II)

8

Keluaran (Output) Diketahuinya dan adanya bimbingan dari Dinas Kesehatan tentang implementasi protap kebidanan dan progres pelaksanaan protap bagi 17 puskesmas Kota Baubau. Adanya kesepahaman dan kesepakatan tugas bidan dan tugas dukun bayi dalam pelayanan ibu hamil dan melahirkan di Kecamatan Bungi, sebagai salah satu pilot percontohan. Adanya bimbingan dari Dinas Kesehatan dan rekomendasi pelaksanaan Protap kebidanan bagi 103 orang bidan dan bikor serta adanya penyelesaian masalah-masalah lapangan dalam pelaksanaan Protap kebidanan di 17 puskesmas serta adanya motivasi peningkatan kinerja Protap kebidanan. Adanya bimbingan dari Kepala Puskesmas dan diketahuinya progres pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun bayi di kecamatan Bungi serta adanya kesepakatan peningkatan kinerja kemitraan bidan dan dukun bayi Tersedianya alat pendeteksi golongan darah bagi ibu hamil dan pendonornya di 17 Puskesmas Kota Baubau Dipahaminya dan terbentuknya Lembaga GSI (Gerakan Sayang Ibu) di 7 Kecamatan Kota Baubau

Adanya bimbingan oleh Tim GSI Kota Baubau dan diketahuinya progres pelaksanaan GSI di 7 Kecamatan dan Kelurahan serta adanya kesepakatan peningkatan kinerja GSI Kecamatan dan Kelurahan Adanya data-data ibu hamil resiko tinggi di 17 Wilayah Puskesmas se Kota Baubau

9

Inventarisasi Bumil Resti

10

Pemeriksaan Golongan Darah Bumil Resti dan Pendonornya

Diketahuinya golongan darah bagi ibu hamil resti dan pendonornyadi 7 Kecamatan Kota Baubau

11

Penyusunan SOP Pelayanan Dasolin Bagi Ibu Melahirkan Resti dan Tidak Mampu yang dirujuk Pelayanan Dasolin Bagi Ibu Hamil resiko tinggi yang tidak mampu yang dirujuk Studi banding kemitraan bidan dan dukun di Kabupaten Takalar

Adanya SOP Pelayanan Dasolin

12

13

Konawe Selatan –Sektor Pendidikan 1 Lokakarya Review KTSP (bagi guru SD/MI dan SMP/MTs 2 Sosialisasi keaksaraan fungsional


Terbayarnya Dasolin bagi keluarga ibu melahirkan resti yang tidak mampu di rujuk di Rumah Sakit Kota Baubau 5 orang (2 pr) dari Dinkes dan Bappeda semakin paham tentang praktek dan manfaat kemitraan bidan dan dukun dari pengalaman di Kabupaten Takalar untuk kemudian diterapkan di Puskesmas terpilih Kota baubau KTSP 400 sekolah SD/SMP direvisi Terlaksananya sosialisasi pada calon tutor keaksaraan fungsional

F-2

No 3

Programdan Kegiatan yang Terlaksana Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional

4

Pelatihan Kewirausahaan Anak Putus Sekolah

5

Lokakarya implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 menteri tentang distribusi guru

6

Penyusunan SOP distribusi tenaga pendidik dan kependidikan di Konawe Selatan Pengadaan alat pengolah data

8

bagi

Konawe Selatan –Sektor Kesehatan 1 Pertemuan lintas sektor dalam rangka penguatan kelembagaan UKBM di tingkat kecamatan. 2 Penguatan dan Pembinaan Pengelolaan Dana Sehat 3 Penguatan dan pembinaan pengelolaan sistem kegawatdaruratan maternal-neonatal di desa 4 Pelatihan manajemen pengelolaan darah di RSUD Kabupaten dan Puskesmas bekerjasama dengan PMI 5

6 7 8

Keluaran (Output) Meningkatnya kompetensi keaksaraanfungsional

calon

tutor

Meningkatnya kompetensi 20 orang anak putus sekolah Terlaksananya kegiatan lokakarya yang menyepakati tentang rencana SK Bupati tentang penataan dan distribusi guru Tersusunnya SOP penataan dan distribusi guru dan tenaga kependidikan Tersedianya alat pengolah data dalam bentuk laptop dan printer Tersosialisasikannya tentang pengelolaan dana sehat dan bank darah di 11 kecamatan 11 desa di 11 kecamatan telah memiliki dana sehat Meningktanya awarness tentang sistim kegawatdaruratan maternal neonatal di 11 desa/11 kecamatan Meningkatnya kompetensi 24 tenaga kesehatan puskesmas dan RSUD dalam pengambilan dan pengelolaan darah masyarakat

Pemeriksaan/Identifikasi golongan darah warga sebagai calon donor darah Ibu Bersalin Pembuatan Kartu Golongan Darah

Teridentifikasinya 70% golongan darah masyarakat di 11 desa/11 kecamatan

Pembuatan peta Bumil Resiko Tinggi Pembuatan peta golongan darah Calon Donor Darah

Tersedianya peta bumil risti di 11 desa/11 kecamatan

9

Penyusunan standar operasional pengelolaan dana sehat 10 Penyusunan standar operasional sistem kegawatdaruratan Maternal-Neonatal Desa Siaga 11 Penyediaan Perangkat Pengelola Data dan Infomasi Kesehatan (Komputer dan Printer) Buton Utara –Sektor Pendidikan 1 Pemetaan potensi pengembangan PKBM dan kewirausahaan Anak Putus Sekolah 2 Lokakarya Pengembangan Model Layanan Pendidikan Kewirausahaan Anak Putus Sekolah


Tersedianya 20.000 kartu golongan darah, yang telah dan siap digunakan masyarakat

Tersedianya kecamatan

peta

golongan

darah

di

11

desa/11

Tersedianya dokumen SOP pengelolaan dana sehat Tersedianya dokumen SOP sistim kegawatdaruratan maternal neonatal Tersedia 4 buah laptop, 5 buah komputer, 5 buah printer, 1 buah infokus, dan 1 buah eksternal hardisk

Tersedianya data anak putus sekolah dan potensi pengembangan PKBM di 3 Kecamatan Kambowa dan Kecamatan Kulisusu. Adanya model pengembangan PKBM untuk pendidikan anak putus sekolah

F-3

No 3

4

Programdan Kegiatan yang Terlaksana Pendampingan program

Lokakarya Pemutakhiran Pendidikan

Data

Keluaran (Output) Adanya data kualitatif yang saling melengkapi dengan data kuantitatif tentang kondisi pendidikan dimasingmasing desa Tersedianya data mutahir pendidikan tahun 2011/2012

Buton Utara –Sektor Kesehatan 1

Studi Banding Kemitraan Bidan, Dukun di Kab. Takalar

2

Pelatihan Kemitraan Bidan, Dukun dan Kader Posyandu

3

Lokakarya monitoring dan evaluasi tingkat desa dan kecamatan

4

Pemberian insentif dukun

5

Penyusunan SOP Kemitraan bidan, dukun dan kader

Adanya draft Peraturan Bupati Kabupaten Buton Utara tentang Kemitraan bidan, dukun dan kader

6

Sosialisasi pengembangan rumah tunggu

7

Pengadaan Laptop untuk kelengkapan pengelolaan data KIA Pelatihan Audit Maternal Perinatal (AMP)

Warga desa di Kecamatan Kambowa dan Kulisusu yang terdiri atas aparat desa, aparat kecamatan, bidan, dukun, kader posyandu, PKK-Dasawisma, tokoh masyarakat, ibu hamil/ibu bayi/balita dan suaminya serta petugas puskesmas/pustu paham atas pentingnya rumah tunggu dan menyepakati adanya rumah tunggu bagi ibu hamil yang akan bersalin Tersedianya dua buah laptop yang digunakan untuk mengelola sistem data kesehatan ibu dan anak

8

Berbagi pembelajaran tentang kemitraan bidan dan dukun di Kabupaten Takalar bagi staf Bappeda, DPRD, Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Koordinator Bidan Kabupaten Buton Utara Terbangunnya komitmen antara bidan, dukun, kader agar seluruh pelayanan persalianan masyarakat oleh tenaga kesehatan di 2 kecamatan (Kulisusu dan Kambowa) Adanya rekomendasi bagi upaya peningkatan koordinasi antar pihak urusan kesehatan di desa dan kecamatan, khususnya terkait dengan Kesehatan Ibu dan Anak di 2 kecamatan dan 7 desa Kampo Waraka Jumlah cakupan persalinan ibu oleh tenaga kesehatan di 2 kecamatan Kabupaten Buton Utara semakin meningkat

Adanya temuan dan rekomendasi untuk intervensi dan pembelajaran atas kasus kematian ibu dan bayi di 10 Puskesmas Kabupaten Buton Utara

9

Penyusunan SOP Jaminan rujukan bumil, bulin, bufas dgn risiko tinggi dari keluarga miskin

Adanya draft Peraturan Bupati Kabupaten Buton Utara tentang jaminan rujukan bumil, bulin, bufas dgn risiko tinggi dari keluarga miskin

10

Pendampingan bumil, bumil risti oleh bidan desa, dukun dan kader posyandu

Adanya laporan atau catatan perkembangan bumil resti disetiap desa dan meningkatkan koordinasi dokter-bidan, bidan-bidan dengan dukungan dukun dan kader

11

Pelatihan ASI ekslusif dan MP ASI (Makanan Penunjang Air Susu Ibu)

30 orang bidan dan satu orang perawat laki-laki semakin meningkat pengetahuannya dalam melakukan penyuluhan bagi masyarakat tentang pemberian MP-ASI (Makanan Penunjang Air Susu Ibu)

12

Pemberian biaya rujukan bagi bumil (ibu hamil), bulin (ibu bersalin), bufas (ibu nifas) dengan risiko tinggi dari keluarga miskin

10 anggota keluarga ambil bagian dalam pengambilan keputusan bagi keluarga ibu hamil resti untuk dirujuk ke rumah sakit provinsi. Kecepatan pengambilan keputusan untuk dirujuk tersebut menyelamatkan ibu dan bayi dalam persalinan


F-4

Programdan Kegiatan yang Terlaksana Wakatobi – Pendidikan No

Keluaran (Output)

1. 2.

Pelatihan KTSP Dok I lanjutan Pelatihan KTSP Dok II Berkarakter

Kepala Sekolah dapat Menyusun KTSP Dok I Guru memahami penyusunan KTSP Dok II berkarakter kepulauan

3.

Pelatihan MBS bagi Kepala Sekolah dan Komite Sekolah

Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dapat bekerjasama dalam pembinaan Sekolah

4.

Pelatihan Penggunaan alat Belajar bagi guru

Guru dapat menggunakan alat belajar secara tepat

5.

Pelatihan Tutor PKBM

Tersedianya Tutor PKBM yang dapat melaksanakan tugas pengajaran

6.

Pengadaan Prasarana pendidikan alternatif

Pendidikan Alternatif dapat berjalan secara maksimal

Wakatobi - Kesehatan 1. Studi banding kemitraan bidan dan dukun di kabupaten takalar

2.

Magang petugas penunjang medis ke UTTD PMI Prov. Sultra

3.

Pelayanan Gugus Pulau

4.

Pendataan kesehatan

5.

Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi kesehatan

6.

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Gizi

7.

Pelatihan Asfiksia

8.

Pengadaan kesehatan

dan

analisis

untuk

biaya

Peserta terdiri dari Kepala Puskesmas, Bidan, Dinas Kesehatan, Bappeda dan DPRD Kabupaten Wakatobi mengetahui dan memahami kebijakan daerah terkait kemitraan bidan dan dukun 5 orang petugas kesehatan dari kabupaten Wakatobi terampil menggunakan alat transfusi darah Terlayaninya masyarakat sangat terpencil dan sulit dijangkau di Wakatobi dalam pelayanan kesehatan secara maksimal Terdatanya sistem pembiayaan kesehatan Adanya kesepakatan dan komitmen dari peserta untuk melakukan Sosialisasi Informasi dan Edukasi tentang Program P4K dan Pentingnya penggunaan fasilitas kesehatan kepada masyarakat di daerahnya masingmasing Petugas Gizi memahami peran dan fungsinya secara Profesional Terlatihnya bidan yang berkompeten dalam penanganan Asfiksia sesuai standar sebanyak 20 orang.

promosi

Kolaka Utara – Pendidikan 1 Pendidikan dan Pelatihan Metode Pembelajaran Guru SD/MI

Tersedianya poster/bilboard yang berisi pesan-pesan kesehatan, khususnya tentang pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan (19 Puskesmas Kabupaten Wakatobi.

Terlatihnya 70 orang guru SD/MI dalam menggunakan metode belajar mengajar yang lebih baik dan menarik;

2

Pendidikan dan Pelatihan Metode Pembelajarana Guru SMP/MTs

Terlatihnya 70 orang guru SMP/MTs dalam menggunakan metode belajar mengajar yang lebih baik dan menarik;

3

Pendidikan dan Pelatihan Penerapan KTSP Guru SD/MI




Meningkatnya keterampilan 40 Orang guru SD/MI dalam menyusun kurikulum mata pelajaran di sekolah F-5

No


Keluaran (Output) 

4

Pendidikan dan Pelatihan Penerapan KTSP Guru SMP/MTs

5

Pendidikan dan Pelatihan Pembelajaran dengan Pendekatan CTL berbasis TIK Guru SD/MI

6

Pendidikan dan Pelatihan Pembelajaran dengan Pendekatan CTL berbasis TIK Guru SMP/MTs

7

Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Guru SD/MI

8

Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Guru SMP/MTs

9

Pelatihan Tutor kesetaraan dan Keaksaraan

10

Pelatihan Peran Komite Sekolah

11

Sarasehan Guru SD-SMP tingkat Kabupaten Kolaka Utara


Kurikulum 5 mata pelajaran sekolah yang telah disusun oleh Guru SD/MI yang telah terlatih  Diterapkannya dokumen KTSP yang telah dibuat dalam penyusunan Kurikulum sekolah.  Meningkatnya keterampilan 35 Orang guru SMP/MTs dalam menyusun kurikulum mata pelajaran di sekolah  Kurikulum 5 mata pelajaran sekolah yang telah disusun oleh Guru SMP/MTs yang telah terlatih  Diterapkannya dokumen KTSP yang telah dibuat dalam penyusunan Kurikulum sekolah. Terlatihnya 40 Orang guru SD/MI dalam Pendekatan CTL berbasis TIK; Guru-guru dipilih berdasarkan sekolahsekolah yang memiliki anak putus sekolah yang tinggi atau wilayah yang memiliki anan tidak sekolah yang cukup tinggi Terlatihnya 35 Orang guru SMP/MTs dalam Pendekatan CTL berbasis TIK; Guru-guru dipilih berdasarkan sekolahsekolah yang memiliki anak putus sekolah yang tinggi atau wilayah yang memiliki anan tidak sekolah yang cukup tinggi  Meningkatnya keterampilan 40 Orang guru SD/MI dalam Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Guru SD/MI Guru SD/MI.  Seluruh Guru peserta sudah bisa menciptakan lima bentuk lima proses belajar yang penting, yaitu mengaitkan (relating), mengalami (experiencing), menerapkan (applying), bekerjasama (cooperating) dan mentransfer (transferring).  Meningkatnya keterampilan 35 Orang guru SMP/MTS dalam Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Guru SMP/MTS/SMPLB Guru SMP/MTS.  Seluruh Guru peserta sudah bisa menciptakan lima bentuk lima proses belajar yang penting, yaitu mengaitkan (relating), mengalami (experiencing), menerapkan (applying), bekerjasama (cooperating) dan mentransfer (transferring).  Meningkatnya keterampilan 30 Orang Tutor dalam Pelatihan Tutor kesetaraan dan Keaksaraan.  Seluruh Peserta Pelatihan Tutor Kesetaraan dan Keaksaraan di harapkan semakin memiliki keterampilan dalam melakukan prose belajar keaksaraan  Meningkatnya Pengetahuan 30 Orang Para Komite dan dewan Sekolah dalam Pendidikan dan Pelatihan Peran Komite Sekolah.  Seluruh Peserta Pendidikan dan Pelatihan Peran Komite Sekolah di harapkan semakin memiliki keterampilan dalam melakukan Pendampingan dan monitoring terhadap lembaga pendidikan di kab. Kolaka utara.  Menurunnya angka putus sekolah di tempat-tempat guru telah mengembangkan metode belajarmengajar yang lebih baik. Hal ini menunjukan metode belajar-mengajar dapat mempengaruhi minat anak untuk tetap bersekolah.  Selain itu, kontribusi peningkatan kualitas mengajar F-6

No


Keluaran (Output) diharapkan akan menjadi pemicu bagi anak yang tidak bersekolah untuk bersekolah dan itu dapat ditunjukan dengan angka partisipasi murni meningkat

12

Monitoring dan Sekolah-sekolah

Evaluasi

Kolaka Utara – Kesehatan 1 Pertemuan Desa Pembentukan Rumah (Singgah)

ke

untuk Tunggu

2

Pelatihan Mitra Kesehatan Bagi Kelompok Dasa Wisma kesehatan/Kader Kesehatan di Desa

3

Pelatihan KIE Bagi Kelompok Dasa Wisma / Kader Kesehatan di Desa

4

Pengadaan Peralatan Bidan KIT bagi Bidan di Desa

5

Pelatihan Kompetensi Kebidanan PONED,PONEK)

6

Penyusunan Regulasi tentang Sistem Kesehatan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimum Kesehatan

7

Penyusunan SOP Sistem Ketenagaan di Puskesmas dan Jaringannya, Rujukan Komlikasi kebidanan dan Pendataan KIA


Dasar (APN,

 

Peningkatan tingkat kelulusan siswa SD dan SMP Seluruh Guru menerapkan konsep-konsep pengajaran yang telah diperoleh selama ini, dari pelatihan-pelatihan yang telah kami lakukan

Untuk meningkatkan pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak (KIA) di unit pelayanan (Puskesmas) melalui peningkatan manajemen pelayanan dalam upaya penanganan ibu hamil yang berisiko tinggi, dan pelayanan anak balita.  Partisipasi aktif dari kelompok dasa wisma kesehatan setiap bulan, periode (Juni-Des 2012) dengan melakukan pendataan sasaran dan penyebaran informasi tentang jadwal kunjungan pemeriksaan kehamilan kesasaran ibu hamil di masing – masing Desa yang di fokuskan pada wilayah pilot Project.  Terselenggaranya pendeteksian dini kepada ibu hamil yang berisiko tinggi di masing – masing unit pelayanan Puskesmas dan jaringannya yang di fokuskan pada wilayah Pilot project Untuk meningkatkan peran serta kelompok masyarakat (Dasa Wisma Kesehatan) dengan upaya membangun prinsip kemandirian, kemitraan dan berkeadilan melalui peningkatan kapasitas mereka dalam melakukan kegiatan penjaringan dan pelayanan sasaran ibu hamil di Desa masing-masing sebagai Kader Kesehatan dan perpanjangan informasi dari unit pelayanan (Puskesmas). Untuk meningkatkan kinerja petugas kesehatan dilapangan, terkait dengan menyiapkan peralatan penunjang pertolongan persalinan, peralatan untuk pengelolaan data bumil, bulin dan bufas, dan peralatan untuk pemetaan wilayah cakupan KIA di Desa.  Terselenggaranya pelatihan Asuhan Persalinan Normal ( APN) oleh bidan desa di masing- masing wilayah yang masih tinggi angka prevalensi kejadian Ibu RISTI kerja Puskesmas.  Tercapainya target SPM untuk cakupan persalinan normal sebanyak 95 % pada tahun 2012 dikabupaten Kolaka Utara.  Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang berbasis Unit Pelayanan, sebagai indikator Standarisasi Pelayanan Kesehatan Daerah secara berkesinambungan.  Tersusunnya standarisasi pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di Unit Pelayanan, sebagai komitment pelaksanaan Manajemen Pelayanan Kesehatan dengan kualitas yang lebih baik.  Unit Pelayanan mampu merumuskan konsep Standar Pelayanan dan SOP yang akan di terapkan di Unit Pelayanan  Unit Pelayanan melakukan kegiatan pelayanannya dengan menerapkan konsep-konsep Standar F-7

No

Programdan Kegiatan yang Terlaksana berbasis desa

Keluaran (Output) Pelayanan dan SOP di unit layanan dan staff unit pelayanan  Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan peserta, setelah mengikuti workshop, pengolahan data SPM/MDG’s dengan menggunakan aplikasi SIG dilingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas.  Tersedianya data informasi yang akurat dan relevan serta memberikan sajian data yang mutakhir berbasis SPM/MDG’s di lingkup Dinas Kesehatan dan Puskemas.

8

Pelatihan Sistem Manajemen Data SPM dengan Metode Aplikasi GIS

9

Pengadaan GPS merk Garmin seri Montana 650

Menyediakan peralatan penunjang yang dapat dipergunakan oleh Petugas Kesehatan di Lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam pengolahan data berbasis GIS

10

Studi Banding ke Kab. Takalar tentang Penerapan Kemitraan Bidan dan Dukun

Berbagi pembelajaran tentang kemitraan bidan dan dukun di Kabupaten Takalar bagi staf Bappeda, DPRD, Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Koordinator Bidan Kabupaten Kolaka Utara

11

Kajian kinerja manajemen pelayanan minimal ( dasar ) di Puskesmas dan Jaringannya



 12

Pengadaan PC (Laptop) bagi Pengelola Data SPM di Puskesmas dann RSUD, DINKES


Tersedianya data tentang gambaran kinerja petugas yang melaksanakan petugas sesuai prosedur, pengelolaan waktu, kesediaan petugas menyelesaikan tugas (SOP) di setiap Puskesmas Tersedianya data tentang gambaran kualitas kinerja pelayanan berdasarkan 14 indikator SPM Kesehatan.

Menyediakan peralatan penunjang untuk pengolahan data infomasi kesehatan di lingkup DInkes Kolaka Utara

F-8

Sulawesi Utara No

Kegiatan yang Terlaksana

Sangihe – Pendidikan 1 Sangihe Mengajar

2

16 guru non PNS (Pegawai Negeri Sipil) direkrut, dilatih dan ditempatkan di 15 SD dan 1 SMP di daerah terpencil dan pulau-pulau

Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Pendidikan dan Pendataan Lapangan

Sangihe – Kesehatan 1 Pertemuan Audit Perinatal (AMP)

Keluaran (Output)

Maternal

Revisi aplikasi dan pendataan SPM Dikdas, pengadaan 1 unit laptop, update data 221 SD/MI dan 58 SMP/MTs dan peningkatan kualitas tenaga pengelola data sebanyak 38 orang Terbahasnya penyebab kasus kematian ibu dan kasus kematian bayi di Sangihe; Peserta paham dan mahir dalam menelusuri ibu hamil resiko tinggi dengan menggunakan metode skor Puji Rochyati; strategi puskesmas untuk menekan kematian ibu Perawat Pustu dan Poskesdes sejumlah 32 orang (1 laki-laki) bertambah pengetahuan dan keterampilannya atas tugas-tugas bidan dalam melakukan pemeriksaan kehamilan, mendeteksi faktor resiko bumil dan melakukan rujukan Iklan Layanan Masyarakat--dengan topik promosi kesehatan ibu dan anak menjadi rutin menjadi pembicaraan dan pembahasan oleh Dinkes, Media dan organisasi masyarakat sipil yang didukung BASICS. Respon positif dari masyarakat juga positif, hal itu dapat didengar dalam dialog Interaktif 2 kali sebulan dengan topik kesehatan ibu dan anak 3 dokter, 3 bidan, dan 3 perawat perempuan terampil dan memiliki sertifikat PONED

2

Pelatihan ANC bagi perawat

3

Promosi KIA melalui radio

4

Pelatihan PONED

5

Pelatihan kader Keluarga Balita

48 laki-laki dan 296 perempuan

6

Pertemuan validasi data SPM

7

Pengadaan sarana pendataan di Puskesmas

49 orang (45 perempuan) dari unsur Kepala Puskesmas, Bidan dan Petugas SP2TP terampil dalam mengambil data SPM Kesehatan, data bumil dan bumil resti serta berkontribusi dalam menyusun profil kesehatan Kab. Sangihe 18 laptop dan printer untuk 17 Puskesmas dan Dinkes

Minahasa – Pendidikan 1 Pelatihan Mata Pelajaran bagi guru kelas (SD) untuk magang di SMP 2 Pelatihan dan Penyusunan PTK bagi guru SMP Minahasa – Kesehatan 1 Peningkatan Kompetensi Kebidanan 2 Perawatan Kesehatan Masyarakat 3

4

Desa Siaga (Pelatihan Petugas, Kader, Pokjanal, SMD, MMD, Media KIE) Pelatihan Software Kartini


25 orang guru SD mengikuti kegiatan ini.

20 orang guru SD mengikuti kegiatan ini.

Terlatihnya 45 orang Bidan dari 137 Org Terlatihnya 50 Org Perawat dari 245 Org 4 Desa Siaga Aktif sebagai pilot project telah dibentuk di Kabupaten Minahasa 40 orang Bidan dan tenaga menggunakan software Kartini

kesehatan

paham

F-9

No 5

Kegiatan yang Terlaksana Pengadaan Laptop

Bitung – Pendidikan 1 Pelatihan KTSP

2

Lokakarya Pengembangan Program Retrieval Bitung – Kesehatan 1 Pelatihan Program Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar (PONED) 2

3

4

5

Lokakarya Perencanaan Kesehatan Ibu dan Anak di Kelurahan Pelatihan Kader BKB tentang pelayanan Anak Balita Pengadaan dan Distribusi Dopler, Tensimeter Digital dan Senter Kepala Pengadaan LCD projector dan Notebook

Sitaro – Pendidikan 1 Pendampingan Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil 2 Penyediaan dan Pengoperasian sarana Transportasi 3 Workshop Validasi dan Verifikasi Data Pendidikan Dasar 4 Pengadaan Dokumen Studi Kelayakan Angkutan Sekolah dan SOP 5 Penyediaan dan Pengopeasian Hardware Pengolahan data berbasis TIK 6 Pengadaan Dokumen Laporan Pemantauan dan Pengukuran Hasil Pengoperasian Angkutan Sekolah Sitaro – Kesehatan 1 Perekrutan Bidan Kontrak

2 3 4 5

Pengadaan unit Fasilitas Media Penyuluhan : LCD, Laptop Pengadaan Materi Promosi KIA Workshop ANC Pelatihan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED)


Keluaran (Output) Tersedianya 21 unit laptop untuk puskesmas-puskemas di Kabupaten Minahasa dalam rangka menunjang pengelolaan data kesehatan 51 peserta yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah meningkat kapasitasnya dalam penyusunan KTSP sesuai dengan Standar isi, proses dan kompetensi kelulusan Rekomendasi program penanggulangan anak usia sekolah putus sekolah 125 orang dokter, perawat, bidan yang bertugas di bidang KIA, meningkat kemampuannya khususnya terkait dengan tindakan emergensi dan persiapan rujukan. 200 orang petugas kelurahan, kepala lingkungan, meningkat kemampuannya dalam membuat perencanaan KIA. 500 orang Kader BKB memperoleh peningkatan kapasitas terkait dengan pelayanan anak balita. Terbentuk 33 kelompok BKB Paripurna di Kelurahan. 125 set Doppler, 125 set lampu kepala dan 125 set tensimeter digital terdistribusi kepada tenaga kesehatan di Kota Bitung Tersedianya 2 (satu) set LCD dan Laptop yang dapat dipergunakan sebagai media promosi, penyuluhan dan pelatihan untuk mendukung kegiatan-kegiatan BRI. Terselenggaranya workshop yang melatih 53 orang peserta SM3T untuk melakukan retrival Tersedianya 1 buah bus sekolahyang akan melayani Wilayah Siau Terselenggaranya workshop yang melatih dalam penggunaan program aplikasi Tersedianya 1 buah Dokumen Studi Kelayakan dan 1 buah dokumen SOP Angkutan sekolah Tersedianya 2 unit Monitor Display Data, 1 unit PC tablet dan 1 unit PC Desktop (Motherboard) Tersedianya 1 buah Dokumen Pengoperasionalan Angkutan Sekolah

Pembelajaran

9 bidan telah di rekrut dan ditempatkan di Lokasi terpencil dan sangat terpencil (Pulau Biaro, Pulau Pahepa, Pulau Ruang, Desa Batu bulan, Apelawo, Deahe, Bulangan) 1 buah LCD dan 1buah laptop digunkan dalam proses penyuluhan kesehatan 100 kalender kehamilan didistribusikan* 30 bidan terlatih dalam peningkatan layanan ANC 12 orang yang berasal dari 4 Puskesmas PONED meningkat keahliannya dan memiliki sertifikat

F-10

No 6


Keluaran (Output)

Workshop Multipihak Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak*

Terselengaranya workshop multipihak yang akan dihadiri 63 orang mewakili DPRD, Pejabat Ekseskutif, Organisasi Profesi

Minahasa Utara – Pendidikan 1 Identifikasi siswa putus sekolah di wilayah pesisir dan kepulauan 2 Verifikasi data siswa putus sekolah di daerah pesisir dan kepulauan 3 Kunjungan berkala ‘Rumah ke Rumah’ 4

Apel Akbar: Ikrar Minahasa Utara

Sumikola

5

Penyediaan Kelengkapan Belajar Siswa DO

Pemantauan sekolah berkala siswa Retrieval formal 7 Fasilitasi kesepakatan kerjasama antara Pengelola Paket B dengan Dikpora Minut 8 Pemantauan berkala lembaga pengelola paket B untuk program Retrieval formal Minahasa Utara – Kesehatan 1 Pelatihan PONED

 

Telah teridentifikasi anak putus sekolah berdasarkan nama dan alamat. Dari 300 anak putus sekolah Berhasil mengembalikan 144 siswa ke jalur formal dan 206 siswa melalui jalur non formal (Paket A, Paket B)

Adanya komitmen dari DPRD, Bupati Kab. Minut serta elemen lain dalam urusan pendidikan (Dispora, Pengawas sekolah, guru, perusahaan, murid dan masyarakat) untuk menangani anak putus sekolah untuk kembali ke sekolah Tersedinya seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa drop out tidak mampu yang akan kembali ke sekolah di 5 kecamatan pesisir dan kepulauan Kabupaten Minahasa Utara

6

2

Pelatihan Manajemen BBLR

3

Pertemuan Audit Maternal Perinatal Tingkat Kabupaten

4

Pertemuan Advokasi Desa Siaga Tingkat Kecamatan Penyegaran dan Orientasi Kader dan Toma Survei Mawas Diri Desa Musyawarah Masyarakat Desa Operasional Desa Siaga Koordinasi, Informasi dan Edukasi tentang Kesehatan Ibu dan Anak Monitoring dan evaluasi program kesehatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita Pendampingan Penerapan Aplikasi SPM – Bidang

5 6 7 8 9 10 11 12


Bantuan dari pihak swasta berupa beasiswa pendidikan bagi 308 siswa hampir putus sekolah (preventif)

Meningkatnya kapasitas dokter, perawat, bidan dari 4 Puskesmas Kabupaten Minahasa Utara dalam melaksanakan PONED. Tenaga kesehatan semakin paham dan trampil dalam melakukan tatalaksana BBLR, asuhan pra rujukan dan pasca perawatan pada BBLR, memantau tumbuh kembang BBLR, melakukan pencatatan dan pelaporan penanganan BBLR di tingkat masyarakat. Peserta paham dan terampil dalam menganalisis penyebab masalah kematian ibu dan neonatal serta berhasil mengidentifikasi serta menyusun rencana tindak lanjut dalam mengatasi penyebab masalah. Menguatnya dukungan dari pemangku kepentingan di desa dan kecamatan; meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Kkader dan Tokoh Masyarakat dalam pengembangan Desa siaga; Meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam Gerakan pelaksanaan Desa siaga aktif melalui pengorganisasian masyarakat.

F-11

No 13 14 15


Keluaran (Output)

Kesehatandi Puskesmas Validasi Data SPM Tingkat Puskesmas Validasi Data SPM Tingkat Kabupaten Pelatihan manajemen data PWS KIA bagi Bidan Desa

Tersusunnya aplikasi pengelolaan data kesehatan berbasis data base dan perhitungan unit cost kesehatan


F-12

Lampiran G: Lokakarya Nasional mengenai Perencanaan dan Anggaran yang responsive gender – Rangkuman Rekomendasi Kunci dan Kegiatan Tindak-lanjut yang didukung oleh BASICS (di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota) Rekomendasi untuk tindak lanjut pada tingkat Nasional

Rekomendasi Umum:  Menyelenggarakan rapat antar kementerian yang paling aktif menggerakkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) untuk membahas dan menanggapi rekomendasi dari hasil Lokakarya Nasional. Rapat pertemuan akan difasilitasi oleh BASICS, UN Women, dan TAF.  Pembahasan dan penyempurnaan konsep pedoman perencanaan dan anggaran yang responsif gender untuk kabupaten, kota dan kementerian yang mempromosikan pencapaian SPM yang responsif yang akan mempercepat pencapaian TPM.  Meningkatkan kerjasama dan sinergi antar kementerian dan antar proyek guna memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui pelatihan bagi pelatih dan para penanggung jawab; memberikan bantuan teknis; serta monitoring dan evaluasi gabungan.  Upaya bersama antar kementerian untuk menyelaraskan berbagai ketentuan yang mengatur perencanaan dan anggaran yang responsif gender dan meningkatkan kerjasama dalam menyiapkan pedoman yang mendukung dan mempercepat GBP&B.

Yang terkait Kementerian Dalam Negeri:  Bekerja dengan Kemendag dan kementerian lain yang terkait untuk mendorong agar persyaratan target dan indicator yang responsive gender dicantumkan dalam Permendagri yang akan menjadi acuan dalam menyiapkan APBD yang secara proaktif mendukung agar kerangka SPM yang responsive gender dimasukkan ke dalam perencanaan dan anggaran dan dimasukkan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) yang sedangkan disiapkan oleh BAPPENAS.  Merekomendasikan agar disusun kurikulum pelatihan yang dikaitkan dengan GBP&B dan dilaksanakan oleh direktorat Diklat Kemendag.  Meningkatkan upaya pembinaan untuk memperkuat integrasi dokumen anggaran gender (GBS) dan pola analisis gender (GAP) ke dalam dokumen perencanaan tahunan (RKA) yang terfokus pada penapaian SPM dan TPM.


G-1

Yang terkait Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA):  Menyusun suatu perangkat instrumen yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap implementasi perencanaan dan anggaran yang responsif gender di tingkat pusat, provinsi dan distrik/kota.  Membuat suatu perangkat alat yang dapat meningkatkan dan mempercepat pemahaman terhadap perencanaan dan anggaran yang responsif gender di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.  Mendorong Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (biasa dikenal dengan sebutan BPPKB) agar mendukung pelaksanaan PP 38/2007 (tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota) guna mempercepat pengarusutamaan gender dan perencanaan dan anggaran yang responsif gender.  Menyediakan dana DEKON untuk pengembangan kapasitas meningkatkan perencanaan dan anggaran yang responsif gender. Yang terkait Kesehatan:

Kementerian/Instansi

Teknis

termasuk

bidang

yang

Pendidikan

akan

dan

 Kementerian/Instansi Teknis menyusun peraturan yang responsif gender untuk memandu manajemen DAK (Dana Alokasi Khusus) dan dana ABPN.  Memasukkan indikator responsif gender manajemen dana DAK.

dalam Juklak dan Juknis untuk

Bappenas:  Meningkatkan efektifitas Perencanaan dan Anggaran yang Responsif gender melalui mentoring, monitoring dan evaluasi. Kementerian Keuangan:  Melembagakan penghargaan dan sanksi berdasarkan APBD yang responsive gender.

Rekomendasi Tindak Lanjut di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota:  Mendorong dan memberikan bantuan teknis untuk menyusun undangundang/peraturan (PerBup/PerWal) yang didukung oleh Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis guna mempercepat akselerasi pelaksanaan perencanaan dan anggaran yang responsif gender (GRP&B).  Memperkuat Pokja Pengarus-utamaan Gender dan penanggunga jawab masalah gender di tingkat kabupaten/kota yang akan mempercepat Perencanaan dan Anggaran yang responsif gender (GRP&B).


G-2

 Memperkuat peran inspektorat setempat dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPRG.  Meningkatkan kapasitas BAPPEDA mendukung dan melaksanakan:

(provinsi

dan

kabupaten/kota)

dalam

o

Pembinaan dalam melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

o

Membantu SKPD lainnya dalam mempersiapkan dokumen perencanaan dan anggaran yang responsif gender.

 Mendorong anggota legislative untuk bekerja sama dalam memperkuat fungsi pengawasan anggaran dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.  Meningkatkan kapasitas perencana di semua SKPD agar mendorong perencanaan dan anggaran yang responsive gender.  Dukungan teknis untuk forum multi-pihak agar dapat meningkatkan minat dan kesadaran publik, para legislator, dan perencana di SKPD dalam hal Perencanaan dan Anggaran yang responsif gender.  Memperkuat peran hubungan masyarakat dalam menyebarkan/diseminasi hasil dari pelaksanaan SPM yang responsif gender  Memperkuat kapasitas OMS untuk: o Lebih aktif terlibat dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender; o Membantu memonitor perencanaan dan penganggaran yang responsive gender; o Memperkuat jejaring dengan OMS lain untuk membina PPRG. Tindak Lanjut dan Aksi yang diambil setelah Loknas Tingkat Nasional Petunjuk Teknis untuk Strategi Nasional Penganggaran yang Responsif Gender: Sejak pertengahan 2012, dengan pola yang lebih intensif, setelah mengikuti Loknas PPRG, BASICS telah bekerjasama dengan TAF, UN Women, KEMENDAG, MOWE&CP dan BAPPENAS untuk mempromosikan agar kerangka kerja berbasis SPM dimasukkan dalam petunjuk pelaksanaan, yang akan disusun atau juklak Perencanaan dan Penganggaran yang berbasis gender untuk Strategi Nasional Penganggaran yang Responsif Gender. BASICS dan donors lain saat ini bekerja sama secara erat dengan KEMENDAG dan Kementerian PP&PA untuk memberikan masukan pada proses penyusunan rancangan permendagri yang akan memberi arahan dalam menyiapkan ABPD 2014 yang perlu dipastikan bahwa peraturan ini lebih menitikanberatkan dan kekhususan pada penganggaran yang responsif gender.


G-3

Tingkat Provinsi: Beberapa kegiatan penting dan konkrit yang merupakan tindak lanjut dari Loknas telah dilaksanakan bekerjasama dengan mitra provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini mencakup: 1. Para mitra provinsi dari BPPKB bekerjasama untuk memberikan sosialisasi bagi SKPD provinsi dan kabupaten/kota mengenai Surat Edaran Gubernur tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender melalui Penerapan Gender Analysis Pathway dan Dokumen Anggaran Gender di tingkat Provinsi , dan Surat Edaran Gubernur tentang Percepatan Pengarus-utamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender melalui penerapan Gender Analysis Pathway dan Dokumen Anggaran Gender di tingkat Kabupaten/Kota. 2. Atas permintaan Komite Koordinasi BASICS tingkat Provinsi di Sultra dan Sulsel, seluruh Rencana Kerja Strategi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan BRI untuk tahun 2013 sudah mencakup Gender Analysis Pathway dan Dokumen Anggaran Gender– yang merupakan contoh pertama kali perangkat analysis gender yang berpengaruh ini digunakan di kedua provinsi tersebut. 3. BPPKB tingkat provinsi memberikan bimbingan kepada Pokja PUG di kedua provinsi, bersamaan dengan bimbingan dan mentoring kepada beberapa penanggung-jawab kunci termasuk para perencana di beberapa SKPD provinsi. 4. BPPKB Sultra melaksanakan sosialisasi di Kabupaten Kolaka Utara, Konawe Selatan dan Bombana untuk memperkuat penerapan prinsip dan praktik Perencanaan dan Penganggaran yang berbasis gender.

Wakil Pemprov Sultra menerima APE award dari Presiden Yudhoyono

Perlu dicatat pula bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara menerima penghargaan bergengsi Anugerah Pacahita Ekapaksi pada tanggal 18 Desember 2012 dari President Yudhoyono atas prestasi memajukan pengarus-utamaan gender di provinsi tersebut. Tingkat Kabupaten/Kota: Beberapa Kabupaten/kota yang berpartisipasi dalam proyek BASICS telah mengambil langkah konkrit setelah mengikuti PPRG. Beberapa contoh tindak lanjut yang dilakukan mencakup: BKBPP Baubau berhasil melakukan lobby untuk memperoleh tambahan dana dalam APBD 2013 bagi program yang peka gender dan ramah terhadap perempuan termasuk:


G-4



Rp 16 juta untuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasana dalam Rumah Tangga;



Rp 24 juta untuk sosialisasi program nasional Sayang Ibu, termasuk kompetisi di tingkat Kecamatan;



Rp 20 juta untuk program pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup ibu rumah tangga;



Rp 17 juta untuk para perempuan yang menjalankan usaha kecil;



Rp 13 juta untuk memperkuat P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak; dan



Rp 20 juta untuk membantu meningkatkan kapasitas para penanggung jawab yang bekerja diberbagai Kantor Dinas.

Sejalan dengan Baubau, Kabupaten Konwawe Selatan mendapat angggaran sebesar Rp 56 juta dalam APBD 2013 untuk Pokja Pengarusutamaan Gender di tingkat Kabupaten, sedangkan Kabupaten Kolaka Utara, mendapat Rp 76 juta dianggarkan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Hampir pada semua kasus tersebut di atas, jumlah anggaran untuk masalah gender sebelumnya adalah nol, sehingga ini menunjukkan bahwa telah ada peningkatan kesadaran pemerintah dan dukungan keuangan untuk program pemerintah yang mempengaruhi kualitas kehidupan perempuan dan anak-anak.

Perkembangan lebih lanjut dari Pengarusutamaan Gender dala Kegiatan 2012 Meningkatkan kepekaaan gender dari para anggota DPRD: Pelatihan Analisis APBD dan LKPJ bagi anggota DPRD tetap dilaksanakan dengan fokus pada program kesehatan bagi ibu hamil karena program-program ini sering kali sangat kurang mendapat alokasi anggaran meskipun angka kematian ibu adalah tinggi di daerah tersebut. Sebagai akibat dari meningkatnya kesadaran terhadap kebutuhan dibandingkan dengan perencanaan dan anggaran yang kurang, sekarang banyak anggota DPRD yang mengembalikan rancangan APBD kepada pemerintah untuk diperbaiki. Meningkatkan kepekaan gender dari Kantor Dinas pemerintah: Menindaklanjuti Surat Edaran pemerintah provinsi mengenai anggaran yang responsif Gender, BAPPEDA Sulut saat ini memanfaatkan Musrenbang Provinsi tahunan untuk melakukan sosialisasi mengenai petunjuk untuk perencanaan responsive gender. Sebagaimana disebutkan di atas, semua Kabupaten/kota di Sulawesi Utara dan Tenggara menyampaikan dokumen GBS (Gender Budget Statement) dan GAP (Gender Analysis Pathway) yang mendukung rencana kerja tahun 2013 untuk perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan yang dididanai oleh BRI. Ini adalah pertama kali bagi mitra kerja Kabupaten/kota manapun yang dapat menyiapkan analisis GBS atau GAP. Selain itu, BAPPEDA Kota Baubau, dan Bappeda Kabupaten Konawe Selatan dan Kolaka Utara telah menunjukkan komitmen yang semakin besar dalam menerapkan konsep pengarus utamaan gender pada perencanaan lokal, secara rutin memutakhirkan dan menganalisis data yang terpilah berdasarkan gender sebagai bahan dalam menyusun rencana dan anggaran layanan kesehatan dan pendidikan.


G-5

Melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Kegiatan Pengarus-utamaan Gender BASICS BASICS telah menunjuk beberapa OMS di Sulawesi Utara seperti Swara Parangpuan, dan di Sulawesi Tenggara ALPEN (Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara) untuk membina beberapa OMS lokal yang memiliki komitmen tinggi. Swara Parangpuan dan ALPEN bekerja untuk meningkatkan kemampuan dari beberapa OMS di Kabupaten/kota yang terpilih dalam melaksanakan survei kepuasan warga yang berbasis SPM dan melakukan analisis APBD guna menilai seberapa jauh anggaran daerah telah responsif terhadap TPM, SPM dan kesetaraan gender. Karena kuatnya pengetahuan dan ketrampilan kedua organisasi tersebut, maka kedua OMS itu telah meningkatkan secara siginifikan perangkat kepekaan gender dan pengetahuan serta ketrampilan untuk semua OMS daerah yang berpartisipasi. Selain itu, BASICS terus berupaya memperluas keterlibatan organisasi perempuan dalam kegiatan proyek. Ini melibatkan wakil dari PKK setempat dan organisasi keagamaan setempat dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan yang didanai BRI. Organisasi ini, yang memiliki kemampuan yang sangat beragam dari Kabupaten ke Kabupaten, biasanya telah memiliki jejaring akar-rumput yang cukup baik dan oleh karena itu dapat berperan sangat positif apabila prioritas pelayanan dasar telah ditetapkan. BASICS akan melibatkan organisasi ini apabila kemampuan mereka sudah cukup berkembang untuk memberikan kontribusi pada kegiatan proyek. Perangkat instrument survei kepuasan warga yang digunakan untuk menilai kepuasan dan potensi untuk memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan berbasis SPM di beberapa kabupaten/kota yang berpartisipasi juga merupakan kriteria kesetaraan gender yang terintegrasi. Pengarus-utamaan Gender Inisiatif Responsif BASICS Tahun 2012 difokuskan pada upaya memasukkan isu gender dalam semua kegiatan BRI, yang karena sifat dan jangkauan luasnya kegiatan BRI ini, akan tetap secara langsung mempengaruhi banyak orang. Prosedur Tetap BRI mencakup suatu checklist kesetaraan gender yang memandu persiapan strategi peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan 3-tahun, rencana kerja tahunan strategi peningkatan pelayanan (SPP) dan berbagai kerangka acuan (atau proposal kegiatan) yang menjadi bagian dari SPP. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan sebelumnya, semua SPP untuk tahun 2013 mencakup dokumen laporan Anggaran Gender (Gender Budget Statement) dan Analisis GAP untuk beberapa kegiatan utama. Selain itu, semua kegiatan BRI SIS telah dikembangkan dengan menggunakan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin (yang merupakan suatu proses yang sudah lama dibutuhkan dan sekarang sudah menjadi kegiatan rutin pada sebagian besar Kabupaten/kota dengan bantuan BASICS). BASICS akan terus mengutamakan pengarus-utamaan gender pada semua kegiatan BRI dalam tahun 2013.

Status Pengembangan Kapasitas dari Aparatur Pemerintah dalam Pengarus-utamaan Gender Tingkat Provinsi: Bantuan yang terkoordinasi dan terintegrasi dari BASICS, BPPKB Sulawesi Tenggara telah menjadi lebih aktif dan percaya diri. Mereka sekarang lebih mampu memberikan bimbingan teknis dan pengawasan kepada Kantor-kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten/kota. Meningkatnya kemampuan ini telah diakui oleh pemerintah pusat dengan BASICS Annual Work Plan 2013

G-6

diberikannya dana DEKON guna mendukung pengarus-utamaan gender (yang diberikan hanya kepada 10 dari 34 provinsi) dan pemberian Anugerah Pacahita Ekapaksi untuk pengarus-utamaan gender kepada pemerintah Sulawesi Tenggara. Sebagai bagian dari Sub-Komite BRI provinsi, para pejabat BPPKB provinsi secara rutin membantu melakukan tinjauan ulang atau rencana kerja tahunan BRI untuk kepekaan gender. Tingkat Kabupaten/Kota: Semua Kabupaten dan Kota sekarang sudah memiliki peraturan yang mendukung pembentukan PokJa Gender. Banyak BPPKB saat ini melakukan analisis bagaimana mereka dapat melaksanakan pengarus-utamaan gender secara kolaboratif dengan kantor dinas lain, DPRD dan OMS. Terdapat kemajuan yang positif sebagaimana terlihat dari anggota DPRD yang hadir pada pembahasan di Baubau, Minahasa Utara dan Sangihe. Kabupaten Konawe Selatan menyusun Rencana Aksi Pengarus-utamaan Gender pada bidang kesehatan dan pendidikan dan seluruh lima Kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara telah mempersiapkan data Profil Gender local. Demikian juga di Konawe Selatan, BPPKB telah menyiapkan dokumen RENSTRA, RENSTRA pertama disiapkan oleh BPPKB kabupaten/kota yang mana saja di provinsi. Hingga kini, aparat pengarus-utamaan gender dan prosedurnya telah terlihat berfungsi secara efektif di Baubau, Konawe Selatan dan Kolaka Utara di mana komitmen dari para pemimpin daerah, dari Kepala BAPPEDA dan BPPKB telah cukup konsisten.


G-7

Ringkasan Eksekutif... ii Akronim dan Singkatan... vii

Recommend Documents