RINGKASAN EKSEKUTIF. Guna mencapai visi Direktorat Pemasaran Domestik, diemban misi yang harus dilaksanakan adalah :

RINGKASAN EKSEKUTIF Direktorat Pemasaran Domestik, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas pokok: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran domestik. Visi Direktorat Pemasaran Domestik adalah “terwujudnya sistem pemasaran hasil pertanian yang tangguh, berdayasaing, transparan dan adil, serta berkelanjutan untuk kesejahteraan petani dan pelaku agribisnis”. Guna mencapai visi Direktorat Pemasaran Domestik, diemban misi yang harus dilaksanakan adalah : 1. 2. 3. 4.

Membangun sistem dan mekanisme pasar yang terbuka dan adil bagi petani Melindungi produk lokal terhadap produk impor dan meningkatkan daya saing produk lokal. Mendorong perluasan pasar bagi produk yang telah eksis dan pengembangan pasar bagi produk-produk baru melalui upaya kerjasama pemasaran. Meningkatkan efisiensi pemasaran melalui optimalisasi pengelolaan pemasaran, sistem informasi pasar, serta pengembangan sarana dan kelembagaan pasar yang berbasis GAPOKTAN.

Tujuan pembangunan pemasaran domestik adalah meningkatkan pendapatan petani dan pelaku agribisnis lainnya dengan meningkatkan efisiensi dan nilai tambah dari pelaku usaha pemasaran domestik yang dilakukan melalui : -

Pengembangan jaringan pemasaran domestik Pengembangan sarana dan kelembagaan pasar Kebijakan stabilisasi harga dan pasokan Pengembangan layanan informasi pasar

Sasaran pembangunan pemasaran domestik adalah: - Meningkatkan kapasitas kemampuan dan kemandirian petani dan pelaku bisnis lainnya dalam usaha agroindustri. - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian - Meningkatkan daya serap pasar domestik produk pertanian - Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan antara lain : 1. Dinamika pembangunan sering menuntut perubahan kebijakan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati dengan daerah berubah pula. 2. Adanya perubahan struktural namun tidak diikuti dengan perubahan perencanaan anggaran (DIPA) 3. Sistem penyelesaian administrasi dengan sistem satker (satuan kerja) juga menjadi terhambatnya pencapaian kinerja.

1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

Langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi antara lain : 1. 2. 3.

Melakukan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan lingkup Direktorat Pemasaran domestik. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Tim Perencana dan Tim LAKIP tingkat Direktorat maupun tingkat Direktorat Jenderal. Melakukan penyegaran SDM dalam tehnik – tehnik penyusunan LAKIP.


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja termasuk kendala, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam implementasi RENSTRA, maka dilakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Hasil evaluasi kinerja pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang dilakukan melalui pengukuran kinerja, adalah untuk melakukan penilaian atau melihat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai bentuk akuntabilitas dan merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditatapkan serta bahan masukan kepada pimpinan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pasa waktu berjalan dan yang akan datang. 1.2.

Kedudukan, Tugas, Fungsi Unit Kerja

Direktorat Pemasaran Domestik merupakan salah satu unit kerja eselon II pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Tugas pokok Direktorat Pemasaran Domestik adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran domestik. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut diatas Direktorat Pemasaran Domestik menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d. e.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar, serta jaringan pemasaran; Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar, serta jaringan pemasaran; Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar, serta jaringan pemasaran; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar, serta jaringan pemasaran; Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pemasaran Domestik.

Direktorat Pemasaran Domestik terdiri dari : a. b. c. d. e.

Subdirektorat Informasi Pasar; Subdirektorat Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga; Subdirektorat Sarana dan Kelembagaan Pasar; Subdirektorat Jaringan Pemasaran Subbagian Tata Usaha; dan 3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

f.

Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pemasaran Domestik menyelenggarakan fungsi : 1.

Sub Direktorat Informasi Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar. Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Informasi Pasar menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang analisis dan diseminasi informasi pasar b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan diseminasi informasi pasar c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan diseminasi informasi pasar, dan d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis dan diseminasi informasi pasar.

2.

Sub Direktorat Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan pasar dan stabilisasi harga. Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemantauan pasar dan stabilisasi harga b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang permantauan pasar dan stabilisasi harga c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan pasar dan stabilisasi harga, dan d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan pasar dan stabilisasi harga

3.

Sub Direktorat Sarana dan Kelembagaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan kelembagaan pasar. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Sarana dan Kelembagaan Pasar menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang sarana dan kelembagaan pasar b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan kelembagaan pasar c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan kelembagaan pasar, dan d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan kelembagaan pasar 4


4.

Sub Direktorat Jaringan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang jaringan pemasaran. Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Jaringan Pemasaran menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang akses pasar dan fasilitasi pemasaran b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akses pasar dan fasilitasi pemasaran c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akses pasar dan fasilitasi pemasaran, dan d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses pasar dan fasilitasi pemasaran

5.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pemasaran Domestik.

6.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi Direktorat Pemasaran Domestik sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk mendukung pencapaian tujuan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, diperlukan kinerja yang lebih efektif, efisien dan akuntabel. Untuk mencapai kinerja yang baik diperlukan sistem dan prosedur kerja yang jelas dan tegas serta didukung dengan kualitas SDM yang baik agar dapat memberikan hasil guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing 1.3.

Struktur Organisasi Direktorat Pemasaran Domestik

Direktorat Pemasaran Domestik terdiri atas 4 (empat) Sub Direktorat dan Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Sub Direktorat terdiri dari 2 (dua) seksi. Secara rinci struktur organisasi Direktorat Pemasaran Domestik adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Sub Direktorat Informasi Pasar terdiri atas : a. Seksi Analis Pasar b. Seksi Diseminasi dan Informasi Pasar Sub Direktorat Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga terdiri dari : a. Seksi Pemantauan Pasar b. Seksi Stabilisasi Harga Sub Direktorat Sarana dan Kelembagaan Pasar terdiri dari : a. Seksi Sarana Pasar b. Seksi Kelembagaan Pasar Sub Direktorat Jaringan Pemasaran terdiri dari : a. Seksi Akses Pasar b. Seksi Fasilitasi Pemasaran 5


5. 6.

Sub Bagian Tata Usaha Kelompok Jabatan Fungsional BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.

Rencana Strategi

2.1.1. Visi dan Misi Visi Dengan mengacu kepada Rencana Strategis Pembangunan Pertanian 2010 s/d 2014, visi pembangunan Pemasaran Domestik adalah terwujudnya sistem pemasaran hasil pertanian yang tangguh, berdaya saing, transparan dan adil, serta berkelanjutan untuk kesejahteraan petani dan pelaku agribisnis. Tangguh dalam pengertian bahwa pembangunan pemasaran domestik hasil pertanian unggul dalam persaingan, dinamis dalam pembangunan dan tahan menghadapi gejolak ekonomi dan politik. Berdayasaing memiliki pengertian bahwa pembangunan pemasaran domestik hasil pertanian dilaksanakan dengan berorientasi pada pasar, berbasis pada sumberdaya yang memiliki keunggulan kompetitif, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Transparan dan Adil memiliki pengertian bahwa pembangunan pemasaran domestik hasil pertanian dapat memberikan kepastian kepada petani untuk memasarkan produk hasil pertanian yang menguntungkan bagi petani dan pelaku usaha agribisnis. Berkelanjutan memiliki pengertian bahwa pembangunan pemasaran domestik hasil pertanian mampu merespon pasar secara efektif dan efisien, berorientasi jangka panjang, menerapkan teknologi ramah lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha agribisnis. Misi Guna mencapai visi Direktorat Pemasaran Domestik, Misi yang harus dilaksanakan adalah : 1. Membangun sistem dan mekanisme pasar yang terbuka dan adil bagi petani. 2. Melindungi produk lokal terhadap produk impor dan meningkatkan daya saing produk lokal. 3. Mendorong perluasan pasar bagi produk yang telah eksis dan pengembangan pasar bagi produk-produk baru melalui upaya kerjasama pemasaran. 4. Meningkatkan efisiensi pemasaran melalui optimalisasi pengelolaan pemasaran, sistem informasi pasar, serta pengembangan sarana dan kelembagaan pasar yang berbasis GAPOKTAN.


2.1.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan Tujuan pembangunan Pemasaran Domestik adalah meningkatkan pendapatan petani dan pelaku agribisnis lainnya dengan meningkatkan efisiensi dan nilai tambah dari pelaku usaha pemasaran domestik yang dilakukan melalui: 1. 2. 3. 4.

Pengembangan kebijakan pemasaran domestik Pengembangan Jaringan pemasaran domestik Pengembangan sarana dan pembinaan kelembagaan pasar. Pengembangan sistim informasi pasar

Sasaran Sasaran Pembangunan Pemasaran Domestik adalah meningkatnya pemasaran hasil pertanian melalui : 1. 2. 3. 4.

Peningkatan nilai tambah dan pendapatan petani serta pelaku usaha Peningkatan akses pasar dan jaringan pemasaran Peningkatan kemampuan dan kemandirian petani dalam mengakses sistim informasi pasar Peningkatan sarana dan menguatnya kelembagaan pasar domestik

Melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah kepada penciptaan iklim kondusif bagi berkembangnya usaha pertanian, maka diharapkan akan tercipta kondisi: (1) meningkatnya nilai tambah dan pendapatan petani serta pelaku usaha, (2) meningkatnya daya saing produk pertanian di pasar global, (3) terbukanya kesempatan kerja di perdesaan sejalan dengan berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian pada skala kecil dan menengah, (4) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk dalam negeri, (5) terciptanya hubungan fungsional yang harmonis antar sektor, sub sektor, institusi pusat dan daerah dalam sistem agribisnis. 2.1.3. Strategi, Kebijakan dan Program untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategi Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang pemasaran domestik, maka beberapa strategi yang akan ditempuh adalah : 1. 2. 3. 4.

Pemantauan pasar dan stabilisasi harga Pengembangan sarana dan penguatan kelembagaan pemasaran Peningkatan akses pemasaran Pemberdayaan petani produsen

Kebijakan Dengan mengacu pada visi dan misi Direktorat Pemasaran Domestik serta bertitik tolak dari permasalahan, tantangan, dan peluang serta potensi yang dimiliki, maka 7 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

kebijakan/pendekatan pembangunan pemasaran domestik hasil pertanian adalah sebagai berikut : 1.

Pengendalian harga melalui : a. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah/Beras berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 2009 tentang kebijakan perberasan b. Harga Minimum Regional (HMR) untuk komoditas jagung yang sudah diterapkan pada provinsi Gorontalo dan Provinsi Lampung c. Harga Minimum Kabupaten (HMK) dalam rangka stabilisasi harga bawang merah di Kabupaten Brebes Jawa Tengah dan komoditas daging ayam di Kabupaten Ciamis jawa Barat d. Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun berdasarkan Permentan No. 17 Tahun 2010 dan Permentan No. 14 Tahun 2012.

2.

Penguatan Infrastruktur Pemasaran melalui optimalisasi dan revitalisasi sarana dan kelembagaan pemasaran seperti Pasar Ternak, Sub Terminal Agribisnis (STA) dan Pasar Tani; pengembangan sistim pemasaran dan perluasan akses pemasaran; serta pengembangan informasi pasar.

Program Program yang akan dilaksanakan Direktorat Pemasaran Domestik untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : 1.

Pengembangan Informasi Pemasaran a. Pengembangan Analisis Pasar b. Pengembangan Sistem dan Pelayanan Informasi Pasar berbasis Informasi Teknologi c. Pengembangan SDM bagi Petugas PIP di Seluruh Indonesia d. Pengembangan Informasi Pasar berbasis Informasi Teknologi pada Komunitas Petani

2.

Stabilisasi Harga a. Kebijakan pengendalian impor b. Kebijakan pengamanan harga c. Implementasi kebijakan

3.

Pengembangan Sarana dan Kelembagaan Pemasaran a. Pengembangan dan optimalisasi kelembagaan pasar tani b. Optimalisasi kelembagaan Sub Terminal Agribisnis (STA) dan Terminal Agribisnis (TA) c. Optimalisasi kelembagaan pasar ternak d. Pengembangan pasar melalui Unit Pemasar poktan/Gapoktan (UPPG)

4.

Pengembangan Jaringan Pemasaran a. Pengembangan akses pasar b. Pengembangan sistim pemasaran c. Penguatan jaringan pemasaran berbasis kawasan d. Pengembangan pemasaran di daerah perbatasan e. Sosialisasi akses pasar melalui Pasar Lelang dan Resi Gudang 8


2.2.

Rencana Aksi

Rencana Aksi Direktorat Pemasaran Domestik mendukung sasaran utama Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian : No.

Sasaran utama PPHP

Indikator utama PPHP

Strategi

1

Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikasi wajib)

Penerapan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan

2

Meningkatnya olahan yang diperdagangkan dari 20% (2010) menjadi 50% (2014)

3

Pengembangan tepung-tepungan untuk mensubstitusi 20% gandum/terigu impor 2014 Memenuhi semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri Meningkatnya surplus neraca perdagangan US$ 24,3 milyar (2010) menjadi US54,5 milyar (2014)

Peningkatan produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik sebesar 5% pertahun Peningkatan jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian di pasar domestik sebesar 5% per tahun Peningkatan jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tumbuh 6% setiap tahunnya

Peningkatan net ekspor komoditas segar dan olahan sebesar 15% pertahun

Pemenuhan permintaan pasar dalam negeri dan penguatan ekspor komoditas strategis

4

5

Rencana Aksi 2010-2014 ( Direktorat Pemasaran Domestik) 1. Pengembangan jaringan pemasaran produk organik kakao dan karet 2. Pengembangan sistem pemasaran melalui pasar lelang karet 3. Pengembangan Pelayanan informasi pasar

Pengembangan dan pengelolaan sarana kelembagaan pemasaran produk pertanian

1. Pengawalan dan pembinaan jaringan pemasaran berbasis kelembagaan pemasaran 2. Pengembangan Pelayanan informasi pasar 3. Optimalisasi Sarana dan Kelembagaan Pasar 4. Inventarisasi dan penciptaan instrumen yang dapat mengakselerasi pemasaran

Pengembangan kewirausahaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

1. Inventarisasi dan penciptaan instrumen yang dapat mengakselerasi pemasaran tepung-tepungan, kakao dan komoditi unggulan lainnya. 2. Pengembangan Pelayanan informasi pasar tepungtepungan, kakao dan komoditi unggulan lainnya. 3. Pengembangan akses pemasaran, pemantauan pasar aneka tepung, kakao dan komoditi unggulan lainnya 1. Pengembangan jaringan pemasaran komoditas strategis 2. Pengembangan pelayanan dan pemantauan pasarpasar domestik dan internasional 3. Pengembangan pasar dan informasi pasar,


2.3 Perjanjian / Penetapan Kinerja Unit Eselon II K/L Tahun

: Direktorat Pemasaran Domestik Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian : 2013

Sasaran Strategis (1) Meningkatnya Pemasaran Hasil Pertanian di Pemasaran Domestik

Indikator Kinerja  

 

(2) Jumlah kelembagaan pemasaran bagi petani Jumlah komoditi dalam pemantauan dan stabilisasi harga komoditas pertanian utama Jumlah kerjasama dan jaringan pemasaran Jumlah lokasi pelayanan informasi pasar komoditi pertanian

Target (3) 143 Unit Pasar 36 komoditi

73 laporan 601 lokasi


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja Dalam upaya meningkatkan pemasaran hasil pertanian di pasar domestik pada tahun 2013 maka dilakukan Pengukuran Kinerja dengan target sebagai berikut: a). Jumlah kelembagaan pemasaran bagi petani sebanyak 143 unit pasar; b). Jumlah komoditi dalam pemantauan dan stabilisasi harga komoditas pertanian utama sebanyak 4 komoditi di 36 lokasi ; c). Jumlah kerjasama dan jaringan pasar sebanyak 73 laporan; d). Jumlah lokasi pelayanan informasi pasar komoditi pertanian sebanyak 601 lokasi. Sasaran capaian kinerja Direktorat Pemasaran Domestik adalah : Meningkatnya pemasaran hasil pertanian di pasar domestik, yang diukur dengan menggunakan 4 indikator kinerja. Capaian kinerja Direktorat Pemasaran Domestik dapat dilihat pada Tabel berikut, dengan angka rerata capaian kinerja 99,7 %. Pengukuran Kinerja Realisasi terhadap Target Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013 Sasaran Meningkatnya pemasaran hasil pertanian di pasar domestik

Indikator Kinerja 1.Jumlah optimalisasi sarana dan kelembagaan pasar domestik (Unit) 2.Jumlah komoditi dalam pemantauan pasar dan stabilitasi harga komoditas pertanian utama (komoditi) 3.Jumlah pengembangan akses pemasaran (laporan) 4.Jumlah unit pelayanan informasi pasar komoditi pertanian (lokasi)

Rerata Capaian Kinerja

Target 143

2013 Realisasi 147

Capaian (%) 102,8

36

36

100

73

70

96

601

601

100

99,7 %

Rincian capaian indikator kinerja Direktorat Pemasaran Domestik adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan revitalisasi dan pembangunan kelembagaan pemasaran petani pada tahun 2013 melebihi target yaitu sejumlah 147 unit (STA, Pasar Tani, Pasar Ternak, Pasar Lelang dan UPPG). 2. Yang dimaksud dengan target jumlah komoditi dalam pemantauan dan stabilitasi harga komoditas pertanian utama adalah pemantauan 4 komoditi strategis (bawang merah, cabai, daging dan beras) di 36 lokasi dengan menggunakan dana Dekonsentrasi. Tahun 2013 penyaluran dana dekonsentrasi sesuai target yaitu 36 lokasi. 11 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

3. Target jumlah kerjasama dan jaringan pasar pada tahun 2013 sebesar 73 adalah penjumlahan dana dekonsentrasi yang meliputi 73 Satker. Pada tahun 2013 realisasi dana dekonsentrasi dialokasikan untuk 70 Satker, hal ini disebabkan karena adanya revisi anggaran di Propinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Gorontalo.Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan kerjasama jaringan pemasaran melalui sistem resi gudang dan pasar lelang. 4. Sejumlah 601 lokasi yang telah berfungsi aktif menjadi unit pelayanan informasi pasar komoditi pertanian selama tahun 2013 tersebar di 33 Propinsi sebagai berikut : Daftar Rincian Lokasi PIP 2013

NO

Provinsi 1

Aceh

2

Sumut

3

Sumbar

4

Riau

5

Kepri

6

Jambi

7

Bengkulu

8

Sumsel

9

Babel

10

Lampung

11

Banten

12

DKI Jakarta

13

Jabar

14

Jateng

15

DI Yogyakarta

16

Jatim

17

Bali

18

NTB

19

NTT

20

Kalsel

21

Kalbar

22

Kalteng

23

Kaltim

24

Sulsel

25

Sulbar

26

Sulteng

27

Sultra

28

Sulut

Titik Lokasi PIP 21 23 30 22 2 21 14 44 6 23 11 3 42 42 11 33 17 18 15 25 22 17 14 37 11 20 15 11


NO

Provinsi 29

Gorontalo

30

Maluku

31

Maluku Utara

32

Papua

33

Papua Barat

34

Pusat

Titik Lokasi PIP

TOTAL

10 5 6 5 4 1 601

Adapun menjabaran dari kinerja pemasaran domestik adalah sebagai berikut : 3.1.1. a. b. c. d. e.

Pelayanan Informasi pasar

Layanan informasi pasar komoditas pertanian Penyebarluasan informasi pasar Pengembangan Analisis Pasar Hasil Pertanian Pengembangan Sistem PIP Pembinaan teknis kepada pembina dan petugas informasi pasar (fungsional APHP)

3.1.2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga a. b. c. d. e.

Gabah/Beras Kelapa Sawit (Tandan Buah Segar / TBS) Bawang Merah Cabe Merah Daging Ayam

3.1.3 Sarana Kelembagaan Pemasaran a. b. c. d. e.

Pembinaan Pengelolaan Pasar Ternak Pembinaan dan Pengelolaan STA Pembinaan Pasar Tani Pembinaan Unit Pemasaran Poktan/Gapoktan Pertemuan Nasional Pembina dan Pengelola Pasar Tani, Pasar Ternak dan STA

3.1.4

Jaringan Pemasaran

a. Penguatan Jaringan Pemasaran Berbasis Kawasan sentra perkebunan, peternakan, tanaman pangan, hortikultura. b. Penguatan Jaringan Pemasaran Berbasis Kelembagaan Pasar (STA) c. Pengembangan Kerjasama Pemasaran di Wilayah Perbatasan yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. d. Workshop Pengembangan Jaringan Pemasaran e. Sosialisasi Akses Pasar melalui Pasar lelang dan Resi Gudang 3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja 13 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

3.2.1 Mengembangkan pelayanan informasi pasar hasil pertanian domestik. a)

Melakukan Koordinasi Petugas Layanan Informasi Pasar Tingkat Nasional Kegiatan Koordinasi petugas layanan informasi pasar merupakan pertemuan yang melibatkan petugas informasi pasar di lingkup peternakan propinsi seluruh Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini adalah guna meningkatkan pemahaman dan kompetensi para petugas PIP sehingga mampu lebih mengoptimalkan kinerja layanan informasi pemasaran hasil pertanian, guna menghasilkan informasi yang lebih berkualitas. Pertemuan tersebut membahas tentang Kebijakan Pemasaran Domestik, Kebijakan Pengembangan PIP 2013, Evaluasi Kinerja PIP 2012, Pedoman Teknis PIP 2013, Pengembangan Sistem Input Data PIP melalui SMS Sender, General Packet Radio Service (GPRS), dan SMS Kementan, Pengembangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) dan Metode Pengolahan Data Yang Efektif dan Efisien serta Sosialisasi Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP). Pada pertemuan tersebut output yang didapatkan merupakan kesepakatan dari petugas PIP dengan Direktorat Pemasaran Domestik, antara lain sebagai berikut : 







Informasi Pasar yang dikirimkan tidak hanya informasi harga tetapi sudah meningkat lebih luas mencakup informasi Analisa Usaha Tani, Biaya pemasaran dan Supply/Demand. Penetapan Fasilitas Pelayanan Informasi Pasar perlu diberikan standar untuk melakukan pelaksanaan kegiatan PIP secara optimal, diharapkan setiap unit pelayanan informasi pasar yang ada di kabupaten dan propinsi memperoleh fasilitas standar seperti alat transportasi kendaraan roda dua, alat pengolah data berupa laptop dan alat komunikasi berupa handphone, sedangkan untuk pengalokasian fasilitas tersebut didasarkan pada kelas kinerja yang berdasarkan hasil evaluasi pengiriman data. Jumlah unit pelayanan informasi pasar setiap tahun selalu mengalami perkembangan, pada tahun 2011 sebesar 373, meningkat pada tahun 2012 menjadi 450 unit, pada tahun 2013 sebanyak 600 dan 2014 diharapkan meningkat menjadi 700. Pada tahun 2013 unit Pelayanan Informasi Pasar yang berkategori Kelas A dan B berkewajiban mengirim informasi Biaya Pemasaran, Analisa Usaha Tani, dan Supply/Demmand. 14






b)

Semua Peserta Pertemuan menyadari bahwa Informasi Pasar sangat dibutuhkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang berkenaan dengan perumusan kebijakan, perumusan program, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan, dan perencanaan strategis pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian. Dalam Pertemuan ini telah dibahas tiga gugus informasi pasar yang paling penting yaitu harga, pasokan, dan permintaan. Dimana Harga terbentuk dari kekuatan pasokan dan permintaan. Pasokan ditentukan oleh produksi domestik, ekspor, dan impor. Permintaan terutama bersumber dari konsumsi rumah tangga dan industri pengolahan. Dari ketiga variabel tersebut, harga merupakan variabel yang ”istimewa”. Alasannya: (i) secara teoritis maupun secara empiris data harga lebih mudah dikumpulkan, (ii) dibandingkan variabel lain, reliabilitas dan validitas data harga pada umumnya lebih tinggi, (iii) jika perekonomian dapat diibaratkan tubuh manusia maka harga adalah ”suhu” badan yang perilakunya merefleksikan kondisi tubuh dan (iv) dalam dunia praktis, perilaku harga merupakan barometer yang dijadikan acuan untuk mengambil keputusan dalam rencana pembelian ataupun penjualan.

Workshop Analisis Pemasaran Pelaksanaan kegiatan Workshop Analisis Pemasaran diikuti oleh para Pejabat Eselon III dan IV yang menangani pemasaran, dan para Pejabat Fungsional/calon Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) yang menangani informasi pasar komoditas pertanian pada Dinas lingkup Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan) di tingkat provinsi serta Badan SDM Pertanian, Widyaiswara dari 9 Balai Pelatihan SDM Pertanian, Badan Ketahanan Pangan serta calon analis pasar dari Ditjen PPHP.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas petugas PIP dan Pejabat APHP di dalam menghasilkan Analisa dan informasi perkembangan pemasaran hasil pertanian yang lebih lengkap dan mendalam sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang akurat Kegiatan Workshop tersebut para peserta diberikan materi sebagai berikut:  Kebijakan Pemasaran Domestik  Penyusunan “Policy Brief” mengenai Situasi dan Perkembangan Harga Produk Pertanian yaitu analisis kritis terhadap suatu issue atau masalah sosial-ekonomi penting yang mencakup pengkajian dan pengembangan suatu rencana aksi (proposal kebijakan) untuk mengatasinya serta formulasi strategi operasional untuk melaksanakan rencana tersebut. Beberapa poin yang disampaikan antara lain : makna Analisis Kebijakan, tulisan hasil Analisis Kebijakan serta masalah keterpisahan analis dan pembuat kebijakan 15 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

 Peranan dan Manfaat Data dan Informasi Pasar dalam rangka Analisa Pemasaran Hasil Pertanian meliputi data dan informasi, jenis-jenis data, kriteria data yang dapat digunakan untuk analisa pemasaran, kondisi data dan informasi komoditas pertanian saat ini dan apa peran dan manfaat data dan informasi dalam analisa pemasaran hasil pertanian.  Analisis Harga Komoditas Pertanian Analisa harga untuk mengenalkan beberapa cara dalam analisis harga komoditas pertanian, terutama untuk mendeteksi stabilitas harga, peramalan harga dan mengenali sumber-sumber ketidakstabilan harga hasil pertanian. Inti dasar materi ini meliputi stabilitas harga, dilihat dari nilai deviasi, standar deviasi dan koefisien variasi dan peramalan harga menggunakan metode trend.  Transmisi Harga Transmisi harga, bertujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap bekerjanya mekanisme pasar, apakah pasar bekerja atau tidak. Bagaimana transmisi harga antar spasial dan bagaimana transmisi harga tingkat eceran, grosir sampai dengan harga tingkat produsen. Apabila pasar tidak bekerja maka perlu dilakukan intervensi pemerintah. Apabila pasar bekerja maka intervensi pemerintah dapat dilonggarkan.  Integrasi Pasar Hasil Pertanian (Korelasi dan Regresi) Integrasi pasar bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antar pasar hasil pertanian dan bagaimana dampak perubahan harga pada suatu pasar terhadap pasar yang lain. Konsepnya didasarkan pada LOP (Law of One Price) dimana pada suatu pasar persaingan sempurna, harga dari suatu produk hanya akan dibedakan atas biaya transportasi, biaya transaksi dan biaya transformasi (pengolahan dan pasca panen). Untuk mengetahui integrasi pasar digunakan metode korelasi dan regresi.  Index Monopoli Pasar (MPI) dan Elastisitas Penawaran dan Permintaan (SupplyDemand) Analisis Indeks Monopoli Pasar (MPI) bertujuan untuk mengetahui apakah pasar bekerja secara efisien atau tidak. Dalam rantai pemasaran perlu diketahui pelaku pasar yang paling tidak efisien dan paling berperilaku monopoli sehingga intervensi dan kebijakan pemerintah dapat lebih fokus atau tertarget sesuai dengan kondisi real di pasar. c) Diseminasi Informasi Pasar Penyebarluasan Informasi Pasar melalui berbagai Media, RRI, TVRI, TV Swasta. Tujuan dari kegiatan ini adalah terdiseminasinya informasi harga komoditas pertanian secara lebih luas sehingga terjangkau dan mudah diakses bagi pengguna sesuai dengan kebutuhan media yang tersedia, antara lain RRI, TVRI, , TV Swasta , Buletin dan SMS, Output dari kegiatan ini adalah tersiarkannya dan tersedianya informasi pasar hasil pertanian melalui media sbb: 1. RRI Nasional Pro 3 FM, Gel. 88.8, setiap hari 18.05 WIB (Warta Berita), Menyiarkan informasi harga beberapa komoditas pertanian setiap hari 2. Radio Elshinta, Rabu 18.30 WIB (Insert) , Menyiarkan informasi perkembangan mingguan harga beberapa komoditas pertanian 3. TVRI , pada Acara : Salam dari Desa / Indonesia Malam - Selasa-Kamis 19.0020.00 WIB 16 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

4.

Media Cetak : - Buletin Informasi Pasar terbit setiap Bulan. Menyajikan perkembangan informasi harga komoditas unggulan di berbagai daerah setiap bulannya

d) Pengembangan Sistem input Data Pengembangan sistem input data dibutuhkan guna mengoptimalkan sistem pengelolaan database PIP yang lebih akurat, obyektif dan relevan serta mudah diakses dalam mendukung optimalisasi kinerja pelayanan informasi pasar. Hal ini dapat memberikan alternatif bagi para petugas PIP dalam sistem input (pengiriman) datanya agar lebih mudah, efektif dalam waktu dan efisien dalam biaya, sehingga kinerja para petugas PIP dapat semakin meningkat. Fokus pengembangan sistem input data pada tahun ini pada aplikasi online http://pip.kementan.org Aplikasi database PIP ini yang kesehariannya dimanfaatkan petugas PIP daerah untuk memperbaharui data harga komoditas pertanian sesuai dengan kondisi di daerah. Beberapa hal teknis yang secara menyeluruh dikembangkan di dalam Sistem Input Data antara lain :  Kebutuhan pengembangan Media Storage informasi pasar yang berbasis jaringan internet dan dapat dipublikasikan melalui web maupun diotorisasi khusus bagi workgroup lingkup Direktorat Pemasaran Domestik Ditjen PPHP sesuai restriksinya  Mengoptimalkan metode Web Services & teknologi Web ver 2.0 di dalam pengembangannya sehingga customized dan interaktif serta personalized tanpa memberatkan akses.  Meningkatkan pemanfaatan Form elektronik, (e-Form) sebagai sarana Transaksi Layanan pengguna secara virtual elektronik  Pengembangan Laporan Harga, Supply / demand, grafik harga, Analisa pemasaran, Data harga/ SMS Harga  Kebutuhan akan tersedianya informasi intensitas statistik pengguna maupun pengelolaan data informasi  Memaksimalkan penyajian informasi serta diseminasi informasi melalui integrasi sistem jaringan informasi dan administrasi server di lingkup Ditjen PPHP dan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian di dalam satu domain agar bisa memunculkan semua informasi terkini atas komoditi yang dikelola secara real time. e) Analisa Biaya Usaha Tani dan Biaya Pemasaran Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui data terkini dan berkesinambungan guna mendukung kinerja pengambilan keputusan, khususnya kebijakan untuk penetapan harga referensi. f) Analisa Komoditas Pertanian (TP. H. NAK. Bun) Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui data terkini dan berkesinambungan dalam memberikan gambaran eksisting pemasaran komoditas hasil pertanian guna mendukung kinerja pengambilan keputusan yang lebih akurat. g) Evaluasi Manfaat PIP


Evaluasi Manfaat PIP dilaksanakan guna memperoleh informasi sampai sejauh mana kegunaan dan manfaat Pelayanan Informasi Pasar bagi pelaku usaha , khususnya Petani. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang berguna di dalam mengoptimalkan perencanaan pengembangan PIP. 1.

Melakukan pemantauan dan upaya stabilisasi harga hasil pertanian domestik

Kegiatan pemantauan pasar dan stabilisasi harga dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani dan upaya-upaya di dalam menstabilkan harga di tingkat produsen terkait dengan ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan komoditas pertanian strategis di dalam negeri melalui pengendalian impor maupun kegiatan stabilisasi harga dengan melibatkan semua pelaku usaha. Komoditas strategis yang secara kontinyu dilakukan pemantauan yaitu : a) Rapat Koordinasi Perberasan Nasional (Gabah / Beras) Dalam upaya mengevaluasi efektifitas implementasi kebijakan perberasan nasional khususnya dalam rangka menjaga produksi dan cadangan beras dalam negeri untuk ketahanan pangan nasional dalam rangka menghadapi AEC 2015 maka diperlukan input dari stakeholder terkait, baik pusat maupun daerah guna penyempurnaan kebijakan ke depan maka Ditjen PPHP melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Perberasan Nasional pada bulan September 2013 dengan peserta yang berasal dari Dinas Pertanian seluruh Indonesia, BKP, Bappenas, Kemenko dan instansi pusat terkait. Adapun rumusan pertemuan tersebut antara lain adalah : 









AEC 2015 merupakan peluang dan tantangan terhadap ketahanan pangan nasional. Untuk itu, Indonesia perlu mensosialisasikan jangka pemberlakuan AEC di semua sektor. Untuk meningkatkan daya saing komoditas beras di pasar ASEAN, maka diperlukan peningkatan produktivitas, dan perbaikan kualitas. Pada saat yang sama, oleh karena jumlah penduduk terus meningkat serta dampak perubahan iklim maka luas panen juga harus ditingkatkan agar kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi. Hal ini merupakan implikasi logis dari kebijakan pangan nasional untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian pangan. Kebijakan ekspor dan impor untuk komoditas beras harus lebih fleksibel dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap petani dan ketahanan pangan nasional. Untuk meningkatkan produktivitas dan mutu, maka perbaikan manajemen budidaya maupun pasca panen perlu ditingkatkan. Untuk itu, ketersediaan sarana produksi harus diupayakan tepat jumlah, tepat waktu dan tepat mutu dengan harga yang terjangkau oleh petani. Pengamanan produksi dengan meminimalkan kehilangan hasil melalui perbaikan manejemen panen dan pasca panen diyakini merupakan salah satu strategi yang layak secara teknis, finansial dan sosial ekonomi.






  













Justifikasi utama dari relevansi dan urgensi strategi pada butir 7 terkait dengan fakta bahwa: (i) sampai saat ini tingkat kehilangan hasil masih cukup tinggi dan peluang untuk menekan kehilangan hasil masih terbuka, (ii) tersedia teknologi dan peralatan untuk memanfaatkan peluang tersebut, dan (iii) potensial untuk meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan luas panen diupayakan melalui peningkatan IP pada areal sawah yang telah ada yang pemanfaatannya belum optimal, peningkatan luas tanam di areal rawa/lebak , usahatani padi lahan kering dan pola tanam padi yang terintegrasi. Pengawalan program ketahanan pangan perlu ditingkatkan koordinasi lintas sektor (horizontal) dan koordinasi vertikal pada masing-masing lembaga terkait. Perlu pemberian insentif kepada petani dalam bentuk fasilitasi sarana dan prasarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta inovasi teknologi. Mengingat bahwa struktur pertanian Indonesia yang didominasi usahatani skala kecil, maka peningkatan akses petani terhadap pemasaran dan permodalan perlu diperbaiki secara signifikan. Upaya memperbaiki kinerja pasar perberasan baik di tingkat petani maupun tingkat eceran melalui pedistribusian marjin secara proporsional dan berkeadilan pada setiap mata rantai pemasaran di pasar domestik maupun pasar ekspor. Terkait dengan meningkatnya resiko usahatani padi akibat perubahan iklim diperlukan adanya perhatian yang lebih besar untuk melindungi petani. Dalam konteks ini meskipun secara teoritik asuransi pertanian potensial sebagai solusi namun mengacu pada kondisi di lapangan diperlukan pertimbangan yang sangat matang dalam perancangan model asuransi terutama dalam kaitannya manajemen administrasinya, harus didahului pilot proyek yang cermat dan komitmen, peningkatan kompetensi, penguatan koordinasi dari pihak-pihak yang terkait. Meskipun pilihan kebijakan semakin sedikit dan berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat lapangan dalam upaya mewujudkan surplus 10 jt ton beras dirasakan cukup kompleks, namun optimisme untuk menuju pencapaian target tersebut tetap terpelihara. Dalam konteks ini, kontribusi perbaikan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian cukup signifikan. Terbentuknya AEC 2015 dapat menjadi peluang bagi sektor pertanian di Indonesia agar dapat lebih meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas serta berdaya saing; namun di lain pihak dapat juga menciptakan tantangan dimana jumlah penduduk Indonesia yang besar dapat dijadikan pasar terbesar bagi produk negara ASEAN lainnya. Perlu dicermati bahwa pada tahun 2015 merupakan batas akhir bagi Indonesia untuk dapat menerapkan pengecualian dari penghapusan tarif impor beras dimana pada tahun 2010 seharusnya tarif impor beras Indonesia sudah menjadi 0%. Apabila Indonesia tidak dapat menunjukkan penurunan ketergantungannya pada angka impor, maka akan sulit bagi Indonesia untuk tetap mempertahankan tarif impor beras tidak nol persen. Dalam mendukung Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan serta menyongsong AEC 2015 maka perlu segera `diimplementasikan 19








  

UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Pangan dan UU Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan segera diterbitkannya PP. Dengan tercatatnya kepemilikan lahan petani yang hanya 0,35-0,50 ha/RT maka diperlukan penguatan kelembagaan petani agar mampu berdaya saing dipasar global. Salah satu topik yang perlu dipertimbangkan lagi untuk menghadapi AEC 2015 adalah dapat diterapkannya Riset Perbenihan di Indonesia. Indonesia tidak dapat bertahan terus dengan petani konvensional, harus mulai mencoba untuk memasuki Riset Perbenihan karena salah satu masalah yang dihadapi Indonesia adalah kekurangan lahan pertanian. Penerapan Riset Perbenihan memang harus ada jaminan keamanan pangan, keamanan lahan dan keamanan lingkungan. Membangun akses pasar yang lebih besar kepada beras premium mempunyai segmen pasar khusus, yang mengutamakan jaminan mutu dan keamanan pangan serta jaminan varietas pelabelan yang sesuai dengan permintaan pasar. Peningkatan peran pelaku usaha dalam negeri (UMKM) yang mampu bersaing di pasar domestik dan Internasional dalam menghadapi AEC 2015. Mendorong PERPADI untuk mendukung penguatan organisasi perberasan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing Mendorong Perum BULOG menyerap gabah/beras petani yang disesuaikan dengan multi kualitas dan multi harga.

b) Pemantauan Stok Gabah/Beras di Tingkat Penggilingan Stok beras domestik menjadi hal penting yang harus diperhatikan terkait dengan kenaikan harga pangan dunia turut mempengaruhi stok beras domestik dan harga dalam negeri. Banyaknya negara pengekspor beras yang berjaga-jaga untuk memenuhi kebutuhan domestik masing-masing, sehingga produksi beras Indonesia harus ditingkatkan. Pola tanam beras yang turut berubah akibat perubahan iklim harus menjadi hal penting yang dipertimbangkan dalam ketersediaan stok beras. Mencermati permasalahan tersebut, dalam upaya pengembangan industri beras perlu dirancang sistem stok gabah/beras yang dapat memonitor ketersediaan gabah/beras dan pengaturan supply-demand gabah/beras. Dengan demikian diharapkan dapat menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani dan harga beras di tingkat konsumen sehingga beras tersedia sepanjang tahun dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dan fluktuasi harganya tetap terkendali. Atas pemikiran tersebut, maka pemantauan stok gabah/beras yang efisien perlu dikembangkan sehingga disusun pedoman pengumpulan data stok gabah/beras di tingkat penggilingan dan workshop pemantauan stok gabah/beras di tingkat penggilingan. Pengumpulan data dilakukan di 6 (enam) propinsi penerima dana dekonsentrasi yang meliputi 3 (tiga) kabupaten setiap propinsi. Pada tiap kabupaten ditetapkan 10 pengilingan (180 Penggilingan Padi). Pendataan penggilingan padi (populasi) pada setiap kabupaten tidak harus sama tetapi sesuai dengan spesifikasi 20 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

lokasi yang dapat menjadi keterwakilan penggilingan padi yang ada pada kabupaten tersebut. Metode pengambilan sampel penggilingan padi harus secara rutin dan tepat waktu sehingga bisa dilaporkan/dimasukkan ke sistem pemantauan beras/gabah di tingkat penggilingan setiap hari senin setiap minggunya. Dalam upaya memperoleh data stok yang ada di tingkat penggilingan telah dibangun sistem pemantauan stok gabah/beras di tingkat penggilingan dan saat ini sudah siap dioperasikan.

c) Fasilitasi Pemasaran Beras Berlabel Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Beras Berlabel (Jaminan Varietas) bertujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya jaminan verietas padi dalam pelabelan beras baik dari perspektif hukum, perdagangan, pemenuhan hak konsumen dan pemberdayaan petani padi dan merumuskan program aksi dalam rangka mengaplikasikan sistem jaminan varietas di 3 Provinsi penerima dana dekonsentrasi tahun 2013 di Propinsi Jawa Barat (Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung), Jawa Tengah (Kabupaten Magelang) dan DI. Yogyakarta (Kabupaten Bantul). Dalam rangka memberikan perlindungan kepada produsen dan konsumen terhadap pemalsuan produk beras dalam kemasan dipasaran yang isi tidak sesuai dengan keterangan pada labelnya maka diperlukan sistem sertifikasi beras berlabel jaminan varietas. Diperlukan adanya kepastian pasar yang jelas dalam pemasaran beras berlabel yang telah diproduksi oleh Poktan/Gapoktan Perlu dirumuskan harga jual petani ke penggilingan padi dan harga jual di penggilingan padi ke pedagang serta harga jual di tingkat konsumen agar terdapat nilai tambah dari kegiatan labelisasi beras sehingga terjadi perdagangan adil dan merata. Dilakukan koordinasi dengan Direktur Mutu & Standarisasi, Direktur Pengolahan Hasil Pertanian, dan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi kemudian dilakukan kegiatan Pelatihan dan Pendampingan kepada pelaku usaha beras berlabel berbasis jaminan varietas dilokasi penerima dana dekonsentrasi (Jabar, Jateng dan DIY) yang akan melibatkan unsur dari Direktorat Mutu & Standarisasi (Pembinaan Standar Mutu dan Sertfikasi), Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian (Pembinaan Teknologi Penggilingan Padi), Direktorat Pemasaran Domestik (Akses Pasar), Akademisi (Pendampingan) dan lembaga sertifikasi yang telah ditetapkan (Sistem Sertifikasi). Dalam rangka menjamin pemasaran beras berlabel telah dilakukan kerjasama kemitraan dengan lembaga pemasaran (supplier/importir beras/pasar modern) 21 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

melalui MoU ataupun kontrak kerjasama yang difasiiitasi oleh Direktorat Pemasaran Domestik.

d) Fasilitasi Kelapa Sawit (Tandan Buah Segar / TBS) Menindaklanjuti ditetapkannya SK Menteri Pertanian No.17/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian. Dalam melakukan pembinaan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dibantu oleh Tim Pembina. Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian No.14 Tahun 2013 tersebut Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Nomor : 92/ Kpts/ OT.160/ G/ 5/ 2013 tentang Pembentukan Tim Pembina Pelaksanaan Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Tim Pembina Pelaksanaan Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun bertugas: 

 

Melakukan Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Pekebun. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan “Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Pekebun Mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun

Atas dasar tersebut, guna merumuskan hal-hal dimaksud di atas dan mendukung efektivitas implementasi kebijakan kelapa sawit maka perlu dilakukan Rapat Fasilitasi Tim Pembina TBS Kelapa Sawit secara berkala. Rapat koordinasi dihadiri oleh Direktur Pemasaran Domestik, Sekretaris Ditjen PPHP, Kepala Dinas Perkebunan Papua Barat, Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Perkebunan Papua, Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit, wakil dari Biro Hukum dan Informasi Publik, Setjen, Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi, Direktorat Pemasaran Internasional, Direktorat Mutu dan Standarisasi, Direktorat Budidaya Tanaman Tahunan, Ditjen Perkebunan, Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Bengkulu, Jambi, Sulawesi Selatan, Banten, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Riau, Lampung, Kalimantan Timur, dan Sumatera Barat. Upaya yang dilakukan oleh Tim antara lain sosialisasi Permentan No.14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun kepada pelaku usaha lainnya seperti GAPKI, APKASINDO, ASPEKPIR, DSN dan pengawalan stabilisasi harga (kelapa sawit) di provinsi penerima dana dekonsentrasi/daerah sentra produksi. 22 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

Perlu dicermati Permentan No.14 Tahun 2013 pada pasal 4 ayat (1) karena di dalam klausul tersebut tidak ada kewajiban perusahaan untuk membeli tandan buah segar produksi pekebun hanya mengisyaratkan pekebun menjual untuk diolah dan dipasarkan oleh perusahaan sehingga perlu diantisipasi di dalam pelaksanaannya dan diikat di dalam perjanjian kerjasama antara pekebun dengan perusahaan. Pelaksanaan pemberlakuan rendeman bagi provinsi yang belum melakukan pengkajian pengukuran rendemen dapat digunakan pada lampiran yang tertera dalam Permentan. Dan apabila sudah dilakukan, akan tetapi belum masuk dalam lampiran permentan maka sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) melalui SK-Gubernur dapat dilaksanakan dan dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam revisi lampiran Permentan karena sifatnya dinamis. Revisi Permentan nomor 14 tahun 2013 antara lain sebagai berikut :  Revisi Permentan no. 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun akan ditambahkan satu klausul “Memperhatikan” (landasan kesepakatan) : “Kesepakatan hasil rapat pembahasan Revisi Permentan No.14 Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2013 sebagai dasar dijadikannya Revisi Permentan tersebut”.  Kemitraan yang dimaksud pada Revisi Permentan tersebut adalah kemitraan inti – plasma dan kemitraan dengan pekebun swadaya yang telah bermitra.  Lampiran Permentan terkait dengan TBS yang dipanen harus dapat diterima di pabrik pada hari yang sama sejak panen, lama pengangkutan/transportasi dan buah menginap yang diserahkan ke pabrik tidak lebih dari 24 jam yang semula 48 jam. Lampiran Permentan terkait dengan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) untuk dimasukan kembali dalam lampiran Revisi Permentan antara lain meliputi : Cost of Money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang); Penyusutan dan kehilangan CPO/PK dalam transportasi; dan Over Head kebun Plasma. Dengan total biaya operasional tidak langsung sebesar 3%. Laporan BOTL tersebut disampaikan kepada Gubernur dan Tim Penetapan Harga Provinsi secara jelas penerimaan dan penggunaannya. Untuk pekebun kelapa sawit swadaya murni diatur dalam permentan No.98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sehingga tidak masuk dalam aturan Permentan yang akan direvisi. Kebutuhan produk perkebunan akan terus meningkat setiap tahun sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan dan pendidikan. Namun demikian peningkatan produksi juga harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan para petani khususnya petani kelapa sawit yang masuk dalam PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Guna memberikan perlindungan terhadap pekebun kelapa sawit skala kecil maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ OT.140/2/2013 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa Sawit Produksi Pekebun. 23 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

Kebijakan tersebut di atas perlu untuk dievaluasi sesuai dengan perkembangan ekonomi global serta produksi dan pemasaran kelapa sawit domestik maupun internasional untuk itu diperlukan masukan saran melalui Rapat Koordinasi Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Propinsi Seluruh Indonesia. Atas dasar tersebut, dalam rangka merumuskan hal-hal dimaksud diatas guna mendukung efektivitas implementasi ketentuan penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) maka perlu dilakukan rapat Koordinasi Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS). Hasil rapat koordinasi Tim Penetapan Harga TBS sebagai berikut : 



 





Tim penetapan harga TBS sawit di daerah sentra produksi telah terbentuk dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur di masing-masing propinsi. Adapun anggotanya terdiri dari instansi pemerintah yang terkait sawit, ahli sawit (dari Balai atau Perguruan Tinggi) perusahaaan sawit dan pekebun sawit. Tugas tim penetapan harga TBS menghitung indek “K”, dan melakukan sosialisasi terhadap berbagai regulasi dan menjembatani permasalahan yang terjadi. Dalam rapat Tim lebih ditekankan pada perhitungan indek “K” yang merupakan besarnya kompensasi yang diterima oleh petani, sehingga pada saat rapat masing-masing anggota yang berkepentingan harus membawa data-data yang diperlukan. Indeks K tidak boleh kurang dari 80%, pada umumnya ada ketentuan bahwa jika harga CPO Rp. 6500/kg maka index K harus di atas 85%. Adapun dasar dari penetapan harga TBS adalah semua pekebun yang bermitra dan mempunyai kontrak kerjasama dengan perusahaan atau petani yang membentuk koperasi. Pada dasarnya koperasi biasanya mempunyai perhitungan rendemen dari masing-masing kebun dan nilainya lebih tinggi dari rendemen yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga harga minimum pembelian dari perusahaan yang digunakan adalah yang berasal dari pemerintah. Kemitraan a) Penekanan terhadap kemitraan, baik antara pengusaha besar dan kecil maupun pengusaha dan petani dalam hal kemitraan harus terjadi kegiatan pembinaan bimbingan teknis, bantuan modal dan teknologi. b) Ada satu masalah dalam hal kemitraan bahwa dalam hal peremajaan kebun tidak ada yang bertanggung jawab (tidak tertuang dalam permentan). c) Usulan pengembangan cluster kelapa sawit yang melibatkan semua aspek teknis serta pendukungnya. Pengembangan Koperasi a) Semakin hari perluasan tanaman sawit swadaya banyak dikembangkan oleh masyarakat, sehingga banyak bermunculan koperasi yang mengelola sawit, khususnya di Kalimantan Selatan, karena produk sawit sangat menggiurkan terutama harga TBS. b) Koperasi Sinar Kencana di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dengan anggota lebih kurang 3000 petani mendapatkan pembiayaan pola KUR tanaman keras dari BRI, saat ini sedang membangun pabrik kelapa 24


sawit kapasitas 30 ton/jam dengan bantuan dari bank pemerintah dengan nama PKS Batu Licin Agro Sentosa (PT.BAS)-Karang Bintang, dibangun pada Juni 2012. 

Uji Rendemen a) Sesuai dengan peraturan bahwa uji rendemen dilakukan setiap 5 tahun sekali (biaya dibebankan ke APBN dan APBD), hal ini dimaksudkan agar nilai rendemen akan berubah sesuai dengan umur tanaman dan masing-masing daerah/propinsi akan berbeda. b) Hasil kajian pengukuran rendemen TBS kelapa sawit Propinsi Sumatera Selatan dilakukan oleh Universitas Sriwijaya dengan hasil rendemen untuk umur muda 19%. c) Untuk uji rendemen bisa dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang sudah bersertifikat seperti Universitas Sriwijaya. d) Hasilnya adalah hasil uji rendemen yang diusulkan untuk lampiran dalam Permentan sebagai bahan perhitungan harga TBS. e) Hasil kajian disimpulkan bahwa rendemen pada umur muda mempunyai rendemen yang tinggi sementara pada umur tanaman yang sudah lama (1020 tahun) relatif sama dengan hasil Permentan no.395 tahun 2005 dan hasil kajian dikomunikasi dengan pihak-pihak terkait. f) Kajian pengukuran rendemen TBS kelapa sawit dapat dilakukan kepada semua pihak yang kompeten tidak hanya dari PPKS-Medan, tetapi Perguruan Tinggi lainnya yang bersertifikat mengingat waktu dan lokasi yang harus menjadi pertimbangan khususnya pembiayaan yang diperlukan. g) Perlu pertimbangan bagi pekebun swadaya didalam perhitungan harga TBS banyak faktor didalam kemitraan yang dilakukan antara lain : varietas tidak jelas, umur tanaman tidak bisa diketahui dan faktor lainnya, sebagai bahan pertimbangan Permentan no.14 tahun 2013 yang telah diterbitkan.



Bea Keluar (BK) a) Dasar pengenaan Bea Keluar (BK) : a) menjamin kebutuhan bahan baku industri DN, b) melindungi SDA, c) mengantisipasi kenaikan harga DN, dan d) menjaga stabilisasi harga DN, b) Manfaat Bea keluar (BK) : a) membangun sistem persawitan nasional, b) penelitian kelapa sawit, c) membangun infrastruktur, dan d) sensus kelapa sawit. Kalau daerah ingin memanfaatkan pengenaan BK harus melalui mekanisme surat dari Gubernur. c) Penerimaan BK melebihi target (hampir 5x lipat), pada tahun 2013 s/d Mei 2013 sudah mencapai 5,9 trilyun. d) Pengenaan tarif bea masuk (BM) untuk produk kelapa sawit tidak terlalu dikhawatirkan karena produsen sawit hanya Indonesia dan Malaysia, saat ini untuk BM CPO masih 0%. e) Kebijakan bea keluar (BK) perlu ditinjau kembali dan digaungkan bersama diseluruh sentra produksi kelapa sawit Indonesia melalui stakeholder baik dinas maupun pihak swasta dan asosiasi melalui surat Gubernur ke Menteri 25


Pertanian, dimana dana bea keluar (BK) diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Usulan perbaikan permentan no 14 tahun 2013 bahwa : a) Dasar Perhitungan Harga TBS lebih diutamakan pada kemitraan antara pengusaha dengan pekebun sawit. b) Memperjelas definisi dari kemitraan, yang selanjutnya diterjemahkan pada pasal selanjutnya. c) Buah segar kelapa sawit adalah lebih kecil atau sama dengan yang berumur 24 jam setelah dipanen. d) Penyusunan rendemen merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dimana pembiayaan bisa berasal dari daerah maupun pusat. e) Yang di maksud dengan produksi TBS adalah CPO, Inti Sawit, cangkang f) Biaya Operasional Tidak Langsung perlu dikaji ulang untuk keberlangsungan dan keseimbangan kemitraan antara perusahaan dan pekebun. g) Perlu mengundang kembali para stake holder terkait dalam rangka untuk membahas revisi Permentan No. 14 tahun 2013. h) Peserta menyepakati penundaan terhadap pemberlakuan Permentan No.14 tahun 2013 sampai revisi permentan dilaksanakan. e) Kebijakan Stabilisasi Harga Produk Pertanian Sejak digulirkannya dana dekonsentrasi untuk kegiatan stabilisasi harga produk agribisnis pada tahun 2008 kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di daerah sentra produksi bawang merah di Kabupaten Brebes Jawa Tengah dan daging ayam di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dengan alokasi dana masing-masing sebesar Rp 1,48 M dan Rp 1,52 M yang pengunaannya adalah sebagai fasilitasi pengembangan kelembagaan pasar dan bantuan cold storage serta dana intervensi pasar oleh Gapoktan. Kemudian pada T.A 2011 diberikan kepada Kabupaten Tegal (komoditas bawang merah) dan serta Kabupaten Cilacap dan Kediri (Cabe Merah). Fasilitasi kegiatan dimaksud adalah dalam rangka stabilisasi harga komoditas pertanian yang disebabkan seringnya terjadi gejolak (fluktuasi) harga di daerah sentra produksi baik komoditi bawang merah, cabe merah dan daging ayam di empat (4) lokasi tersebut diatas. Dimana peran Gapoktan melalui kegiatan intervensi pasar yang dilaksanakan dapat membantu para anggotanya dengan cara membeli dan menjual produk mereka sehingga tidak mengalami kerugian terutama pada saat panen raya yang tentunya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dengan dibina oleh dinas terkait di kabupaten. 2. Memfasilitasi sarana dan kelembagaan pemasaran hasil pertanian domestik Fasilitasi sarana dan kelembagaan pasar merupakan salah satu upaya pengembangan pasar domestik dalam meningkatkan peran serta petani tidak saja sebagai petani produsen tetapi dapat terlibat dalam pemasaran hasil pertanian. Lembaga pemasaran petani yang difasilitasi oleh Ditjen PPHP pada tahun 2010-2013 ada 5 jenis yaitu : Sub Terminal Agribisnis (STA), Pasar Ternak, Pasar Tani dan Pasar Lelang dan UPPG. 26 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

Fasilitasi yang diberikan berupa revitalisasi dan bangunan baru, total fasilitasi yang diberikan selama tahun 2013 sebesar 145 unit, lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2012 maka terdapat kenaikan sebesar 58%. Rerata peningkatan jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian sejak tahun 2010-2013 adalah sebesar : 25,27%.

Jenis lembaga

2010

STA Pasar Ternak Pasar Tani Pasar Lelang UPPG Total Peningkatan (%) Rerata peningkatan/ tahun (%)

3 32 40 5 80

2011 5 51 43 99 23,8

2012 4 42 46 1 93 -6

2013 17 42 77 3 8 147 58

25,27

Kegiatan STA pada tahun 2013 adalah merevitalisasi 15 STA dan membangun 2 STA yang baru. Pembangunan dua STA terletak di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara/Timur dan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah. Kegiatan revitalisasi Pasar Ternak sejumlah 23 dan pembangunan baru sejumlah 19 yang tersebar 42 Kabupaten dan 19 Propinsi. Revitalisasi Pasar Tani sebanyak 47 unit sedangkan pembangunan yang baru sebanyak 36 unit yang tersebar di 29 Propinsi dan 36 Kabupaten. Pasar Lelang yang dibangun sejak tahun 2010 bertujuan untuk pembentukan harga yang trasparan dan efisiensi mata rantai pemasaran, masih terbatas pada komoditi karet. Pada tahun 2013 dibangun 3 Pasar Lelang di Propinsi Aceh (Kab. Aceh Tamiang); Propinsi Jambi (Kab Bungo) dan Sumatera Selatan (kabupaten Banyuasin) dengan komoditi karet. Pembangunan UPPG (Unit Pemasar Poktan Gapoktan) yang juga bertujuan untuk pemasaran seperti STA hanya dalam bentuk yang lebih sederhana (seperti sewa kios) dan dapat dilakukan setiap hari.

Kelembagaan Pasar yaitu : a) Sub Terminal Agribisnis (STA)


Pembangunan STA di Indonesia sampai tahun 2013 berjumlah 66 STA/TA yang terdiri dari 64 STA dan 2 TA. Berbagai upaya telah dilakukan khususnya dalam pembinaan, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan serta perluasan jaringan pemasaran di STA. Hasil dari pembinaan yang simultan dan terus menerus telah banyak membuahkan hasil positif bagi kemajuan di STA yaitu dengan semakin banyaknya STA yang mampu menembus jaringan pemasaran di Pasar Swalayan, antara lain : STA Rancamaya Bogor yang telah menjalin kemitraan dengan Giant melalui aneka buah-buahan Nusantara ( jambu batu kristal , manggis dan pepaya kalina ), STA Bukit Sari Buah Tabanan yang telah menjalin kemitraan dengan Carefour melalui komoditas manggis, STA Cigombong-Cianjur telah menjalin kemitraan dengan Yogya Dept Store dengan komoditas unggulan sayuran dataran tinggi serta STA Panumbangan Ciamis yang telah menjalin kemitraan dengan PT Heinz ABC sebagai pemasok komoditas cabai merah besar dan cabai merah keriting. Para pengelola STA binaan Ditjen PPHP telah membentuk suatu forum sebagai wadah dalam menyatukan visi dan misi pengembangan pasar STA, yang diberi nama Forum Komunikasi STA (FORKASTA). Melalui FORKASTA sudah berhasil menjalin kerjasama dengan eksportir manggis, pada saat manggis Indonesia ditolak pengirimannya ke China. Saat ini FORKASTA akan bekerjasama dengan para pemasar hasil pertanian untuk membentuk Persatuan Pemasar Hasil Pertanian Indonesia (PPHPI) sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan produk pertanian nusantara dapat bersaing dengan produk luar. Optimalisasi STA dari tahun 2006 - 2013 dapat dilihat pada tabel berikut Tahun Jumlah

2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

Provinsi

10

12

19

6

11

8

12

16

Kab/Kota

17

17

33

8

13

11

15

17

b)

Pasar Ternak

Pembangunan Pasar Ternak di Indonesia sampai tahun 2013 berjumlah 157 Pasar Ternak di 30 Provinsi yang tersebar di 157 kabupaten/kota. Pengembangan Pasar Ternak di Indonesia masih terus diupayakan khususnya dalam meningkatkan kemampuan manajemen kelembagaan pengelolan Pasar Ternak dan kemampuan penanganan ternak yang baik dan benar di Pasar Ternak. Dalam pengembangannya Pasar Ternak masih memerlukan pembinaan/pengawalan dan pendampingan, 28 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

khususnya

dalam

membantu

pengelola

Pasar

Ternak

dalam

meningkatkan

kemampuannya. Diantara Pasar Ternak yang sudah difasilitasi, Pasar Ternak yang dipandang sudah berhasil mengelola pasar adalah Pasar Ternak Kota Mataram dan Pasar Ternak Masbagik, Nusa Tenggara Barat, Pasar Ternak Ambarketawang Gamping Sleman, Yogyakarta serta Pasar Ternak Terpadu Ciamis, Jawa Barat.

Perkembangan Revitalisasi Pasar Ternak dari tahun 2006 - 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Tahun Jumlah

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Provinsi

16

15

8

14

18

20

17

20

Kab/Kota

34

19

12

30

32

51

42

42

c) Pasar Tani Menginjak tahun ke-5 Pasar Tani mulai dikenal perkembangannya di lingkungan Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian, seperti : Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta, TNI, Kantor Bulog Jakarta Utara, IPB, Masyarakat Agribsinis Indonesia (MAI), dan Carrefour Lebak Bulus. Hal ini dibuktikan dengan undangan dan permintaan Gelar Pasar Tani dari instansi tersebut dalam event-event tertentu yang dilaksanakan. Bentuk nyata kegiatan Pasar Tani berupa Gelar Pasar Tani dengan menampilkan produk pertanian segar dan olahan dari petani dan dijual langsung kepada konsumen. Kegiatan ini diselenggarakan di dalam maupun di luar kantor pusat Kementerian Pertanian. Selama tahun 2013 Ditjen PPHP telah memfasilitasi lebih kurang 50 kelompok tani/Gapoktan/pemasar hasil pertanian untuk berperan aktif dalam kegiatan Gelar Pasar Tani. Melalui kegiatan Gelar Pasar Tani, para petani dapat merasakan langsung manfaatnya, baik dari sisi pendapatan yang meningkat maupun dalam perluasan jaringan dan akses pasar. Kegiatan Gelar Pasar Tani di Kementerian Pertanian :  Dalam rangka Hari Krida Pertanian ke – 41 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian, pada tanggal 21 Juni 2013 di halaman Auditorium Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. 29 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

 Dalam rangka September “Horti” Ceria 2013 yang diselenggarakan oleh Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian cq Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi, pada tanggal 5 – 6 September 2013 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta.  Dalam rangka Bazaar Ramadhan dan Menyambut Idul Fitri 1434 H yang diselenggarakan oleh Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian cq Direktorat Pemasaran Domestik, pada tanggal 31 Juli – 1 Agustus 2013 di halaman Pasar Tani Kantor Pusat Kementan Jakarta  Dalam rangka Bulan Mutu Pertanian Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian cq Direktorat Mutu dan Standardisasi, pada tanggal 28 – 29 November 2013 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian – Jakarta Selatan

Kegiatan di luar Kementerian Pertanian :  Dalam rangka Festival Bunga dan Buah Nusantara IPB 2013 yang dilaksanakan oleh IPB pada tanggal 17 – 19 Mei 2013 di halaman Gedung Pasca Sarjana IPB – Bogor.  Dalam rangka Hari Susu Nusantara 2013 yang dilaksanakan oleh Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian cq. Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi pada tanggal 28 Mei 2013 di Istana Boneka Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.  Dalam rangka Puncak Hari Susu Nusantara 2013 yang dilaksanakan oleh Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian cq. Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi, pada tanggal 30 Mei - 2 Juni 2013 di Lapangan Pusido Bukittinggi Sumatera Barat.  Dalam rangka Krida Pertanian Fair dan Batu Fair 2013 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian pada tanggal 13 – 16 Juni 2013 di Alun – alun Kota Batu Malang - Jawa Timur.  Dalam rangka Pekan Raya Koperasi dan UMKM Expo 2013 yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 18 – 20 Juli 2013 di lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat  Dalam rangka Farmer Market Mekarsari yang diselenggarakan oleh Taman Wisata Mekar Sari pada tanggal 22 Juni - 7 Juli 2013 di Taman Buah Mekarsari Cileungsi Bogor - Jawa Barat.  Dalam rangka Pekan Raya Koperasi dan UMKM Expo 2013 yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 – 20 Juli 2013 di Lapangan Parkir IRTI Monas Jakarta Pusat. 30 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

 Dalam rangka Kegiatan Karang Pamitran Tingkat Nasional 2013 yang diselenggarakan oleh TNI AD, pada tanggal 9 - 13 September 2013 di Bumi Perkemahan Cibubur – Jakarta Timur  Dalam rangka September “Horti” Ceria 2013 yang diselenggarakan oleh Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian cq Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi, pada tanggal 15 September 2013, tanggal 22 September 2013 29 September 2013 dan puncak perayaan September “Horti” Ceria 2013 tanggal 29 September 2013 di Silang Monas Barat Daya – Jakarta Pusat.  Dalam rangka HUT RAPI Kota Bogor Ke – 13 yang diselenggarakan RAPI Kota Bogor, pada tanggal 31 Agustus – 1 September 2013 di Mall The Jungle Bogor Nirwana Residance, Bogor – Jawa Barat.  Dalam rangka Pameran Alutsista TNI 2013 yang diselenggarakan oleh TNI-AD, pada tanggal 3 – 7 Oktober 2013 di Silang Monas – Jakarta Pusat  Dalam rangka HUT TNI ke - 68 Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh TNI, pada tanggal 18 Oktober 2013 di Mabes TNI Cilangkap – Jakarta Timur  Dalam rangka Agri dan Agro Festival Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Agribisnis Indonesia (MAI) pada tanggal 29 November – 1 Desember 2013 di Taman Mini Indonesia Indah (sisi barat Aula Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah) – Jakarta Timur  Dalam rangka Pameran Produk Unggulan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Tahun 2013, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada tanggal 29 November - 1 Desember 2013 di di Silang Monas, Jakarta Pusat.  Dalam rangka Night Market yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DKI Jakarta, sejak Oktober 2013 setiap Sabtu malam di silang Monas, Jakarta Pusat .  Dalam rangka Bulog Mart kerjasama dengan Pasar Tani, yang diselenggarakan oleh Bulog Jakarta Utara, sejak November 2013 setiap hari Jum’at pagi di depan Balai Kota, Jakarta Pusat. Sampai dengan tahun 2013 melalui APBN Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian telah memfasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Tani sebanyak 77 ( tujuh puluh tujuh ) Pasar Tani di 29 Provinsi di Indonesia. Pengembangan Pasar Tani dari tahun 2007 - 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :


Jumlah Prop. Kab/Kota

T 16 32

2010 R 16 32

O 16 32

T 18 39

2011 R 17 38

O 17 38

T 17 37

2012 R O 17 17 39 38

T 29 77

2013 R O 29 29 77 76

Keterangan : T = target R = realisasi O = operasional

4. Mengembangkan dan menguatkan akses pemasaran hasil pertanian domestik

a)

Sosialisasi Sistem Resi Gudang (SRG)

Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti. Sistem ini telah dipergunakan secara luas di Negara-negara dimana pemerintah telah mulai mengurangi perannya dalam menstabilisasi harga komoditi, terutama komoditi agribisnis. Dalam kelompok terakhir ini, beberapa Negara yang menerapkan instrument Resi Gudang antara lain: India, Malaysia, Philippine, Ghana, Turki, Polandia, Mexico dan Uganda Mengacu pada UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang pada pasal 3 bahwa barang yang dapat disimpan di gudang untuk diterbitkan Resi Gudang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki daya simpan paling sedikit 3 bulan b. Memenuhi standar mutu tertentu c. Jumlah minimum barang yang disimpan Untuk komoditas pertanian jenis komoditas yang dapat disimpan melalui Sistem Resi Gudang (SRG) yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, dan karet. Sosialisasi Sistem Resi Gudang bertujuan membangun jaringan pemasaran dengan model SRG kepada Kelompok Tani/Gapoktan. Pemerintah pusat & daerah perlu melakukan tindak lanjut untuk mendorong implementasi Sistem Resi Gudang di sentrasentra produksi. Sistem Resi Gudang (SRG) sangat membantu poktan/gapoktan mendapatkan harga yang menguntungkan pada saat panen raya, juga sebagai alat 32 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

untuk memperoleh pembiayaan sebelum produk terjual sebesar 70 % dari nilai produk yang tersimpan akan diperoleh oleh gapoktan/poktan pemilik barang. Di Propinsi Lampung telah dilakukan pembangunan gudang untuk penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) melalui dana alokasi khusus Bappebti Kementerian Perdagangan di enam kabupaten yaitu : Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab.Tanggamus, Kab. Tulang Bawang dan Kab. Lampung Barat sehingga diperlukan dukungan dari semua pihak (stake holder) untuk dapat membantu menjaga ketersediaan komoditi khususnya jagung sebagai bahan baku Industri Pakan Ternak. Pihak Perbankan Lokal (Bank Lampung) masih dalam tahap studi banding untuk pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) dan berniat mendukung pembiayaan Sistem Resi Gudang sehingga perlu dorongan dari pihak Bank Indonesia maupun Bappebti Kementerian Perdagangan. b) Pengembangan Jaringan Pemasaran Berbasis Kelembagaan Pasar (Pasar Ternak) Salah satu permasalahan pemasaran sapi potong adalah belum ada sarana pendistribusian khusus untuk ternak sapi dari wilayah sentra produksi ke wilayah konsumen, sehingga menyebabkan mahalnya biaya transportasi yang berdampak terhadap rendahnya harga ternak ditingkat peternak. Pasar ternak sebagai sarana pemasaran sangat penting keberadaannya diwilayah sentra karena peternak dapat langsung bertemu dengan para pedagang untuk memasarkan ternaknya seingga harga akan lebih kompetitif. Jaringan pemasaran akan mudah terbangun antara peternak dengan pedagang. Beberapa permasalahan yang dihadapi peternak untuk memasarkan ternak di pasar ternak adalah : a. Akses petani terhadap pasar ternak masih sangat lemah, karena keterbatasan sarana trasportasi ke pasar ternak dan pemilikan ternak yang kecil sehingga kondisi ini menyebabkan petani memakai jasa pedagang perantara untuk memasarkan ternaknya b. Penetapan harga masih berdasarkan taksiran belum berdasarkan timbangan sehingga dapat merugikan kedua bela pihak baik pedagang maupun peternak. c. Belum tersedianya informasi harga di pasar ternak sehingga peternak dan pedagang tidak mempunyai referensi harga yang transparan. Salah satu upaya pengembangan jaringan pemasaran ternak dengan sistem lelang untuk mewujudkan pemasaran yang terbuka dan berkeadilan. Dengan sistem lelang, pemasaran ternak dapat diklasifikasikan berdasarkan kegunaannya seperti untuk pembibitan, untuk bakalan ataupun untuk langsung dipotong. Upaya pemerintah dalam hal tersebut maka : 33 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

1. Perlu melaksanakan pasar lelang ternak di wilayah yang siap dengan sistem tersebut sebagai pilot project pengembangan pasar lelang ternak di Indonesia. 2. Melakukan inisiasi dengan para peternak untuk membangun kerjasama dengan RPH dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di pasar tradisional ataupun pasar industri serta HOREKA. 3. ASPERDATA dan NAMPA sudah membuka peluang pasar atau kerjasama pemasaran dengan para peternak terutama SMD yang telah berhasil. Pelaku usaha tersebut juga dapat dijadikan sebagai avalis oleh gapoknak/ SMD untuk mengakses skim pembiayaan dari perbankan (KUR, KUPS,dan KKP-E). 4. Untuk pengembangan agribisnis sapi potong di Sumatera Barat sudah ditetapkan kawasan sapi potong yang disebut dengan kawasan “Triarga” yaitu pengembangan sapi potong di daerah pengunungan Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Sago. Kawasan tersebut diharapkan dapat mensupplay kebutuhan sapi untuk dipotong di RPH modern Payakumbuh sebanyak 100 ekor/hari. Untuk mendukung program tersebut, Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan Kawasan Triarga sudah melakukan kerjasama dengan PT. Berdikari Indonesia sebagai avails dalam pembiayaan kepada para peternak. c)

Sosialisasi Pengembangan Pasar Lelang Produk Pertanian

Pasar lelang (auction market) adalah sistem perdagangan di mana para pembeli bersaing dengan pembeli lain dan penjual bersaing dengan penjual lain untuk mencapai harga yang paling menguntungkan. Pemasaran produk-produk hasil pertanian saat ini masih mengalami beberapa kendala, seperti rantai pemasaran yang dirasakan masih panjang yang mengakibatkan nilai tambah petani tidak sesuai dengan harga yang sampai ke konsumen. Keberadaan pasar lelang komoditi "agro forward" akan turut mengatasi berbagai permasalahan klasik tersebut sehingga akan tercipta distribusi pendapatan yang berkeadilan dari produsen sampai kepada konsumen dan begitu juga para petani dapat mempercepat akses pasar yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Tujuan Pasar Lelang yaitu :  Pembentukan harga yang transparan,  Efisiensi mata rantai perdagangan,  Meningkatkan perekonomian daerah. Permasalahan pada pelaksanaan Pasar Lelang adalah sebagai berikut :  Petani maupun Gapoktan pada umumnya belum mengetahui manfaat dari pasar lelang sebagai sarana transaksi jual beli Pasar Lelang belum sepenuhnya menjadi rujukan harga komoditi,  Keterkaitan antara Pasar Lelang, Sistim Resi Gudang, Perdagangan Berjangka Komoditi belum berjalan; 34 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

 Jumlah Penjual dan Pembeli dalam Pasar Lelang sangat minim (pelaku belum banyak tertarik menggunakan Pasar Lelang sebagai sarana transaksi);  Belum ada Mekanisme Penyelesaian Perselisihan,  Umumnya Pelaku Pasar tidak melaporkan realisasi transaksi,  Masih sering terjadi gagal serah/gagal bayar (belum adanya penjaminan);  Belum optimalnya pemanfaatan Pasar Lelang sebagai sebuah bisnis “jasa pasar“. Rencana tindaklanjut, bahwa Pasar Lelang diharapkan dapat mandiri dan profesional sehingga pemerintah diharapkan dapat menyusun regulasi dan bisnis plan secara nasional apabila operasional pasar lelang dapat dilaksanakan oleh pihak swasta. PT. Pasar Komoditi Nasional membuka peluang bekerjasama dalam pemasaran produk pertanian khususnya hortikultura dengan menyediakan tempat transaksi dan pembeli yang telah di register oleh Paskomnas. Pasar Lelang Karet : Komoditas karet merupakan komoditas ekspor Indonesia ke dua setelah CPO dan Indonesia produsen kedua di dunia setelah Thailand dengan produksi menjapai 3,1 juta ton sedangkan Thaland sebesar 3,5 juta ton, namun perkembangan agribisnis karet dalam negeri masih mengalami permaslahan diantaranya harga bokar yang berfluktuatif, mutu bokar yang dihasilkan petani beragam dan harga masih ditentukan pedagang secara sepihak. Berfluktuatifnya harga karet domestik di tahun 2013 ini diperkirakan karena krissis ekonomi yang terjadi di USA dan China sudah mulai mengembangkan investasi pertanian karet ke Afrika. Seperti diketahui ekspor terbesar karet Indonesia adalah ke kedua negara tersebut yaitu 572, 278 ribu ton ke USA dan 437,750 ribu ton ke China. Berkaitan dengan hal tersebut perlu untuk mengedukasi gapoktan, koperasi dan Asoasisi berkaitan dengan analisis pemasaran karet, analisis sistem pemasaran dan perilaku pasar karet serta perlu edukasi untuk peningkatan mutu bokar agar harga ditingkat produsen dapat ditingkatkan. Situasi pasar karet menurut IRSG (International Rubber Study Group) produksi karet dunia naik 40,5 % = 11,7 juta ton tahun 2013, karena ada penambahan areal baru oleh Thailand, pasokan dari Indonesia lamban/terganggu karena cuaca, pasokan di Shang Hai naik menjadi 147.662 ton, stock karet di Qing Dao naik ke level 264.500 ton bulan Oktober 2013 dan bulan September 2013 sebesar 283.000 ton. Sedangkan sisi permintaan, konsumsi karet China periode12 bulan s.d Oktober 2013 mengalami kenaikan 5,9%, USA turun 2,4 % - menjadi 906.000 ton, Jepang dan India juga mengalami penurunan serta Eropa turun masing-maisng -2% dan -8,5%.


Secara umum terdapat 3 (tiga) sistem pemasaran karet yaitu : 1) Sistem langsung dari petani ke pedagang pengumpul, 2) sistem kemitraan dan 3) sistem pasar lelang. Sistem pemasaran secara langsung masih sangat dominan dibandingkan dengan sistem kemitraan dan pasar lelang, dominannya sistem pemasaran langsung ini karena ketergantungan petani kepada pedagang pengumpul sangat tinggi sehingga daya tawar petani menjadi lemah dan mekanisme penentuan harga berlangsung secara sepihak dari pedagang. Sistem pemasaran karet yang lebih baik adalah dengan pola kemitraan antara petani dengan industri pengolahan bokar, namun selama ini masih sangat sulit terlaksana karena petani belum sanggup untuk memenuhi permintaan industri terkait dengan kualitas, kuantitas dan kontinyuitas produk. Oleh karena itu alternative pemasaran karet yang lebih baik adalah dengan sistem pasar lelang, karena penetapan harga sudah mulai terbuka sesuai dengan kualitas bokar yang dihasilkan petani. Pertumbuhan dan perkembangan pasar lelang karet perlu untuk dikembangan dan disosialisasikan kepada petani, pedagang, industri pengolahan, perbankan dan instansi pemerintah terkait. Beberapa manfaat pemasaran karet melalui pasar lelang adalah sebagai berikut :  Kepastian/Jaminan Harga, Dipasar lelang semua pihak secara terbuka yang mengacu pada harga FOB sehingga harga yang terjadi lebih transparan sesuai dengan mutu bokar yang dihasilkan dan dengan pasar lelang kecendrungan harga yang berfluktuatif akan dapat dikurangi.  Di pasar lelang banyak penjual dan banyak pembeli sehingga diharapkan akan terjadi pasar persaingan sempurna dan harga akan lebih meningkat serta terbuka sesuai dengan peningkatan mutu bokar petani.  Dapat mendorong peningkatan mutu dan produksi, petani/produsen akan terdorong untuk meningkatkan mutu bokar karena persaingan di pasar lelang yang ketat.  Meningktkan efisiensi tataniaga, dengan pasar lelang antara produsen dan konsumen bisa bertemu lansung dalam melakukan penjualan dengan harga yang saling menguntungkan.  Meningkatkan kepercayaan institusi keuangan, lembaga keungan akan tertarik membiayai proses produksi para petani karena petani sudah mendapatkan jaminan pasar dan membiayai pembeli sebagai pre-financing atas komoditas yang dibelinya. Beberapa hal permasalahan yang dihadapi dalam pemasaran lelang karet dengan sistem lelang :  Penilaian K3 (Kadar Karet Kering) masih ditetapkan oleh pembeli langsung secara manual dan belum ada alat untuk penentuan kadar karet kering di pasar lelang.  Sebagian besar petani yang menjual bokar ke pasar lelang belum memahami dasar penetapan kualitas bokarnya oleh pedagang.


 Rata-rata timbangan yang digunakan di pasar lelang adalah timbangan manual sehingga cenderung kurang akurat.  Sarana dan prasarana di pasar lelang belum memadai karena seluruh kegiatan lelang masih secara manual.  Masih banyak petani yang mejual bokar diluar pasar lelang karena petani terikat dengan pedagang pengumpul.  Mutu bokar karet yang dipasarkan masih belum memenuhi standar yang di butuhkan oleh industri pengolahan sehingga harga karet petani yang dijual dipasar lelang hanya berkisar pada 45-60 % dari harga FOB.  Pedagang yang terlibat di pasar lelang karet bukanlah dari pihak industri langsung melainkan adalah para pedagang pengumpul atau pedagang perantara dari pabrik (supplyer)  Belum ada pemisahan harga karet yang signifikan antara karet kualitas rendah dengan karet yang berkualitas baik sehingga petani enggan untuk memperbaiki kualitas serta para pedagang masih membeli kualitas karet dengan mutu yang rendah. Sistem pasar lelang karet sudah mulai berkembang di daerah sentra produksi karet seperti di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Pada tahun 2014 akan dikembangkan pasar lelang karet di Provinsi Aceh, Sumbar, Riau, Kalbar, Kalteng dan Kalsel. Sebaiknya pembangunan pasar lelang karet di tempat yang sudah ada cikal bakal pemasaran karet pada awalnya serta mudah diakses. Penetapan harga dipasar lelang adalah berdasarkan kualitas karet/ K3 (Kadar Karet Keing), yang langsung dilakukan penilaian oleh para pembeli (pedagang) dengan pedoman harga atau harga indicator berdasarkan harga FOB yang diinformasikan dari Puslit Karet Sembawa. Saran Tindak lanjut kegiatan sosialisasi pasar lelang karet adalah sebagai berikut :  Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pengembangan pasar lelang karet adalah mensosialisasikan kepada petani/poktan, asosiasi, peadagang, dan industri pengolahan berkaitan dengan manfaat sistem pasar lelang dan pendataan pedagang karet oleh Dinas terkait di daerah agar pedagang dapat dikontrol dan tidak mempermainkan harga ditingkat produsen.  Perlu untuk mencoba bagi petani besar atau KUD untuk melakukan pasar lelang melalui pasar berjangka komoditi karena jangkauan pasar akan lebih luas dan pembentukan harga akan lebih tinggi.  Pasar lelang perlu terus dikembangkan dengan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, karena dengan pasar lelang harga sesuai dengan kualitas bokar yang dihasilkan. Pada akhirnya petani akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas bokar yang dihasilkan.


 Pasar lelang karet yang ada kedepannya bisa dikembangkan menjadi pasar lelang forward untuk menjamin pasokan dan stabilitasi harga. d) Workshop Pengembangan Jaringan Pemasaran Ternak Unggas Lokal Dalam rangka membangun jaringan pemasaran unggas lokal telah dilaksanakan Workshop di Bandung Jawa Barat yang dihadiri oleh Sesditjen PKH, Direktorat Kesmavet Ditjen PKH, Balitnak, BPTU-HPT Sembawa, BPTU-HPT Pelaihari, Dinas Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten sentra ternak unggas lokal, UNDIP Semarang, BPPTU Jatiwangi, HIMPULI, Aprindo, HPUJ Jakarta, Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia, Kelompok Ternak Unggas dan pengusaha. Potensi pengembangan pasar ternak unggas lokal di dalam negeri sangat terbuka lebar berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa. Saat ini kebutuhan daging nasional mencapai 2,7 juta ton/tahun, dimana dari total produksi daging nasional daging unggas mengisi pasar sebesar 67% dan ternak unggas lokal sebesar 6 %. Target Himpuli s/d 2017 diharapkan unggas lokal dapat mengisi pasar daging nasional sebesar 25 % dari produksi nasional unggas.. Permasalahan utama dalam agribisnis unggas lokal adalah ketersediaan bibit yang terbatas, sehingga permintaan pasar unggas belum dapat terpenuhi. Saat ini hanya ada 3 breeding farm bibit unggas lokal skala besar (produksi di atas 80.000 -100.000 DOC perbulan) semuanya yang berlokasi di Jawa Barat. Hal ini perlu dukungan Pemerintah maupun asosiasi agar dapat mendorong dan memfasilitasi peningkatan produksi bibit melalui pelestarian galur-galur lokal yang tersebar diwilayah Indonesia maupun riset oleh lembaga penelitian. Sesuai UU UMKM No.15 thn 2008 dan dalam rangka melindungi usaha ternak unggas lokal, maka Pemerintah telah menerbitkan kebijakan yang melarang pemodal besar masuk dalam usaha industry ternak unggas lokal dari hulu hingga hilir yang tertuang dalam Peraturan Presiden 36/2010 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI), dimana usaha peternakan ayam lokal hanya untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Ditegaskan dalam Permentan 404/2002 bahwa komoditas ternak ayam lokal tidak memerlukan perizinan usaha peternakan. Dalam upaya meningkatkan pemasaran komoditas unggas lokal di pasar domestik yaitu untuk akses pasar tradisional dan pasar retail , maka perlu peran Pemerintah sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator. Untuk mengisi pasar retail yang membutuhkan produk yang telah memenuhi syarat ASUH, perlu fasilitasi untuk memperoleh sertifikat halal dan keamanan pangan serta pembiayaan dari lembaga keuangan. Sedangkan untuk pengembangan pemasaran unggas lokal di pasar tradisional diperlukan sarana pemasaran antara lain penampungan sementara, freezer dan alat lain. 38 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

Hasil workshop yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut : a. Dalam pemasaran unggas lokal khususnya untuk ayam kampung perlu pengawasan pencantuman label sesuai jenis ayam dalam kemasan di pasar modern yang pernah terjadi di wilayah Jabodetabek, misalnya dengan mencantumkan label ayam kampung Ling Nan. Hal ini sangat merugikan pelaku usaha ayam kampung lokal maupun konsumen. b. Peluang pemasaran unggas lokal ke DKI Jakarta belum optimal dimanfaatkan oleh pelaku usaha, disebabkan karena kontinuitas dan kuantitas produk masih terbatas (kurang). Hal ini perlu mendapat perhatian bagi Himpuli untuk terus meningkatkan produksi maupun kualitas produknya. c. Perlu dibuat regulasi dalam pengembangan pemasaran unggas lokal mengacu pada Perpres No 36/2010 tentang Daftar Negatif Investasi dan Permentan 404/2012 serta membentuk Tim kecil untuk pembahasan langkah – langkah meningkatkan pemasaran unggas lokal. d. Dalam rangka mengantisipasi pemasaran karkas daging unggas lokal yang ASUH maka pemerintah bersama pelaku usaha perlu mempersiapkan infrastruktur pemotongan yang dilengkapi sertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dan sertifikasi halal , untuk unggas hidup wajib memiliki SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) e. Ditjen. PPHP akan memfasilitasi pertemuan dengan pengusaha unggas lokal disentra produksi. f. Diperoleh kesepakatan dengan peternak bahwa mereka akan berupaya meningkatkan produksi unggas lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kesepakatan dengan HIMPULI akan terus meningkatkan volume produksi bibit ayamnya untuk memenuhi permintaan petani pembesaran ayam dan akan mensosialisasikan tentang mudahnya perizinan usaha di bidang ternak unggas lokal. IV.

KEGIATAN ADMINISTRASI

A.

Kepegawaian

Data pegawai sampai dengan akhir Desember 2013 jumlah pegawai Direktorat Pemasaran Domestik dari 50 orang, sebanyak 2 (dua) orang sedang tugas belajar. Berdasarkan golongan/pangkat dan jumlah pegawai Direktorat Pemasaran Domestik dapat dikategorikan sebagai berikut : Golongan IV = 10 orang Golongan III = 36 orang Golongan II = 4 orang Golongan I = orang ----------------------------------------------------------39 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

Jumlah

=

50

orang

Tingkat pendidikan, pegawai yang ada dapat dirinci menurut kualifikasi pendidikan teknis dan non teknis sebagai berikut : S3 = orang S2 = 16 orang Sarjana Teknis = 18 orang Sarjana Non Teknis = 3 orang Sarjana Muda Teknis = 3 orang SLTA Teknis = 2 orang SLTA Non Teknis = 8 orang SLTP/SD = - orang -----------------------------------------------------------Jumlah = 50 orang Pegawai Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013 yang mendapat kenaikan pangkat sebanyak 4 (empat) orang, kenaikan gaji berkala sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, pensiun 1 (satu) orang dan terjadi mutasi jabatan yaitu Direktur Pemasaran Domestik, 2 (dua) pejabat eselon III dan 2 (dua) pejabat eselon IV. Berdasarkan tingkat kehadiran pegawai pada tahun 2013 : -

Cuti sebanyak 28 (duapuluh delapan) orang Sakit sebanyak 32 (tiga puluh dua orang) Izin sebanyak 41 (empat puluh satu) orang Alpa sebanyak 22 (dua puluh dua) orang

B. Kerumahtanggaan Barang inventaris dengan mengunakan DIR seperti notebook, printer, pencacah kertas, dll telah didistribusikan dan dapat dikanfaatkan dengan baik. C. Realisasi Fisik dan Anggaran Program / kegiatan dan anggaran pengembangan pemasaran domestik pada tahun anggaran 2013 untuk kegiatan di pusat sebesar Rp. 11.364.626.000,, Realisasi kegiatan pada program pengembangan Pemasaran Domestik Hasil Pertanian per 31 Desember 2013 tahun anggaran 2013 pada Direktorat Pemasaran Domestik yaitu : 1. Kegiatan Pengembangan Akses Pemasaran terealisasi sebesar Rp. 1.885.621.950,- dari pagu Rp. 2.205.402.000,- atau sebesar 85,50% 2. Kegiatan Laporan Kegiatan dan Pembinaan sebesar Rp. 8.465.068.321,dari pagu Rp. 9.159.224.000,- atau 92,42%. 40 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2013

3. Kegiatan Layanan Perkantoran pada tahun anggaran 2013 terealisasi Rp. 2.181.020.756,- dari pagu anggaran Rp. 2.354.550.000,- atau sebesar 92,63 %. Secara keseluruhan realisasi keuangan Direktorat Pemasaran Domestik sebesar Rp. 10.350.690.271- dari pagu anggaran Direktorat Pemasaran Domestik sebesar 11.364.626.000,- atau sebesar 91,08%.

IV.

PENUTUP

Dalam Tahun Anggaran 2012 Direktorat Pemasaran Domestik telah menyelesaikan seluruh kegiatannya. Sampai dengan tahun 2012 telah difasilitasi sebanyak 38 Pasar Tani yang tersebar di 17 provinsi, sebanyak 64 TA/STA yang terdapat di 24 provinsi dan 138 Pasar Ternak tersebar di 29 provinsi, sehingga target sasaran telah dicapai. Beberapa kesepahaman kerjasama yang melibatkan Swasta, Instansi Pemerintah, GAPOKTAN yang bertujuan untuk meningkatkan pemasaran hasil pertanian telah berhasil difasilitasi. Pada tahun 2012 jumlah unit pelayanan informasi pasar komoditas pertanian meningkat dibanding tahun 2011. Terjaganya kestabilan harga 5 komoditas pertanian utama yaitu gabah/beras, bawang merah, cabe merah, daging ayam dan TBS. Meningkatnya importasi produk hortikultura sangat mengkwatirkan perkembangan Hortikultura dalam negeri sehingga akan mengganggu perkembangan produksi dalam negeri karena kalah bersaing dengan produk impor, hal ini mengakibatkan kesejahteraan petani hortikultura dalam negeri akan semakin terdegradasi. Untuk memberikan perlindungan terhadap agribisnis hortikultura dalam negeri telah diterbitkan Undang-Undang NO 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura. Sebagai tindak lanjut UU NO 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 03/Permentan/ OT.140/ 1/2012 Tentang : Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012 masih terdapat hambatan/kendala sehingga beberapa kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Koordinasi yang belum optimal, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah merupakan sebagian kecil kendala yang ada dan masih banyak lagi kendalakendala yang lain. Perlu langkah-langkah yang tepat sehingga kegiatan tahun 2013 dapat berjalan lebih baik lagi. Koordinasi antar pusat dan daerah perlu di optimalkan, dukungan dan kesiapan pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan merupakan beberapa upaya yang akan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.


RINGKASAN EKSEKUTIF. Guna mencapai visi Direktorat Pemasaran Domestik, diemban misi yang harus dilaksanakan adalah :

Recommend Documents