RINGKASAN EKSEKUTIF 2434.001.001.107-A
Penyusunan Manual Peran Masyarakat dalam Pengawasan Fungsi dan Manfaat Jalan
Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2014
KATA PENGANTAR
Ringkasan Eksekutif ini merupakan ringkasan laporan penelitian yang menjelaskan hasil penelitian selama ± 1 (satu) tahun di Semarang dan Bali terkait Peran Masyarakat dalam Pengawasan Fungsi dan Manfaat Jalan yang dilakukan untuk mendukung Permen PU No. 1/PRT/M/2012 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan. Mengingat sifatnya berupa ringkasan maka banyak pembahasan yang dipadatkan dan ada juga beberapa yang sengaja tidak dimasukkan karena dirasa tidak terlalu penting. Oleh karena itu, jika pembaca ingin memahami lebih lanjut, dangat disarankan untuk membaca Laporan Akhir Penelitian sehingga mendapatkan gambaran yang menyeluruh. Pelaksana Kegiatan menyadari bahwa Ringkasan Eksekutif ini membutuhkan penyempurnaan atau masukan positif. Diharapkan tanggapan dari pembaca demi memperkuat dan menyempurnakan Ringkasan Eksekutif ini. Terima kasih.
Surabaya, November 2014
(Tim Pelaksana)
Ringkasan Eksekutif - i
Daftar Isi KATA PENGANTAR ---------------------------------------------------------------------------------- I DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------------------------- II BAB I. PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------------------1 a.
Latar Belakang-----------------------------------------------------------------------------------1
b.
Pertanyaan Penelitian -------------------------------------------------------------------------3
c.
Maksud dan Tujuan-----------------------------------------------------------------------------3
d.
Keluaran ------------------------------------------------------------------------------------------3
e.
Lokasi ---------------------------------------------------------------------------------------------3
f.
Manfaat -------------------------------------------------------------------------------------------4
BAB II. METODE PENELITIAN ---------------------------------------------------------------------5 a.
Pendekatan / Metode --------------------------------------------------------------------------5
b.
Operasionalisasi Konsep ----------------------------------------------------------------------5
c.
Unit Analisis, Populasi, dan Sampel ---------------------------------------------------------7
d.
Metode Pengumpulan Data -------------------------------------------------------------------7
e.
Teknik Analisis Data----------------------------------------------------------------------------8
BAB III. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ------------------------------------------------ 10 a.
Uji reabilitas dan validitas ------------------------------------------------------------------ 10
b.
Hasil uji coba di ruas Bawen-Secang dan Lingkar Ambarawa, Semarang --------- 11
c.
Hasil uji coba di ruas Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, sebagian Klungkung dan Singaraja, Bali ---------------------------------------------------------------------------- 18
d.
Mekanisme pengaduan masyarakat ------------------------------------------------------- 25
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN ------------------------------------------------------------- 28 a.
Kesimpulan------------------------------------------------------------------------------------- 28
b.
Saran -------------------------------------------------------------------------------------------- 28
DAFTAR PUSTAKA --------------------------------------------------------------------------------- 30
Ringkasan Eksekutif - ii
BAB I.
PENDAHULUAN a. Latar Belakang Infrastruktur jalan merupakan bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Salah satu tantangan sektor jalan Indonesia adalah masih perlu ditingkatkannya pelayanan infrastruktur jalan dengan pembangunan dan pemeliharaan yang optimal. Berdasarkan UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan. Direktorat Bina Marga Kementerian PU selaku penyelenggara jalan nasional telah mengatur mengenai tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan dalam Permen PU Nomor 13/PRT/M/2011. Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam proses dan tahapan penyelenggaraan jalan. Hal ini tertuang dalam PP No. 36 Tahun 2006 tentang Jalan bahwa masyarakat dapat ikut serta berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Pemerintah telah menerbitkan Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan yang termuat dalam Permen PU Nomor
01/PRT/M/2012
untuk
mewadahi
peran
masyarakat
dalam
penyelenggaraan jalan (ranmas jalan) ini. Proses penyelenggaraan jalan dilaksanakan secara bertahap, yang terdiri dari tahap perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan. Pada tahaptahap ini memang tidak seluruhnya dapat didukung oleh peran masyarakat yang sama. Pedoman tersebut menyebutkan tentang bentuk-bentuk peran yang mungkin dapat diberikan oleh masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan jalan. Tahap pengawasan merupakan tahap penyelenggaraan jalan yang membuka peluang terbesar bagi masuknya peran masyarakat ini. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan subyek yang berada pada lokasi keberadaan jalan dan berkaitan langsung dalam masa operasionalnya sebagai pengguna jalan
Ringkasan Eksekutif - 1
maupun pemanfaat jalan. Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan terhadap pemanfaatan dan atau penggunaan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan. Berdasarkan hal tersebut, peran masyarakat sebagai pengawas fungsi dan manfaat jalan perlu diatur. Balai Litbang Sosekling Bidang Jalan dan Jembatan Litbang Sosekling, Badan Litbang Kementerian PU pada tahun 2014 menyusun manual berisi tentang struktur, mekanisme, dan implementasi peran masyarakat sebagai acuan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan. Kegiatan ini difokuskan pada penyusunan manual peran masyarakat dan melakukan konsultasi publik berupa focus group discussion (FGD) terhadap manual tersebut. Konsultasi publik manual dilakukan di 2 (dua) lokasi yang sudah memiliki kearifan lokal peran masyarakat dalam pengawasan jalan. Berikut Gambar 1.1 posisi manual peran masyarakat dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
PP No. 36 Tahun 2006 Tentang Jalan
Permen PU Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan
Permen PU Nomor 01/PRT/M/2012 Tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan
Manual Peran Masyarakat dalam Pengawasan Fungsi dan Manfaat Jalan
Gambar 1.1 Posisi penelitian berdasarkan UU Jalan
Posisi penelitian berdasarkan UU Jalan dapat dilihat pada Gambar 1.1. Manual yang disusun sebagai salah satu petunjuk pelaksanaan dari pedoman peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Manual ini juga menunjang Permen PU Nomor 13/PRT/M/2011 tentang tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan karena penilik jalan merupakan salah satu mediator pengaduan yang bersentuhan Ringkasan Eksekutif - 2
langsung dengan masyarakat. Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan oleh stakeholder dalam hal ini yaitu pelaksana penyelenggara jalan baik nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. b. Pertanyaan Penelitian Pertanyaan penelitian yang harus dijawab adalah sebagai berikut: 1. Apa kebutuhan masyarakat pemanfaat dan pengguna jalan terhadap infrastruktur jalan? 2. Bagaimana peran masyarakat dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan? 3. Bagaimana mekanisme peran masyarakat dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan? c. Maksud dan Tujuan Tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, yaitu untuk menggali kebutuhan masyarakat pengguna dan pemanfaat jalan, mengatur peran masyarakat, dan mekanisme peran masyarakat dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan. Maksud penelitian untuk menyusun tata cara sebagai acuan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan berbasis masyarakat. d. Keluaran Penelitian akan menghasilkan 1 (satu) Manual yang berisi struktur, mekanisme, dan implementasi peran masyarakat dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan. e. Lokasi Lokasi kajian direncanakan dilaksanakan di wilayah pengawasan Satker PJN Metropolitan Denpasar, meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, sebagian Klungkung dan Singaraja. Lokasi lain di Satker PJN Bawen-Secang & Ambarawa Semarang. Alasan pemilihan lokasi: 1) Satker PJN Metropolitan Bali Bali merupakan daerah tujuan wisata, baik dari dalam maupun luar negeri. Daerah wisata yang baik harus dilengkapi dengan infrastruktur jalan yang baik pula. Pengawasan jalan sangat berkaitan dengan penilik jalan karena penilik jalan merupakan perpanjangan tangan dari penyelenggara jalan (Bina Ringkasan Eksekutif - 3
Marga) di lapangan dan sangat dekat dengan masyarakat. Alasan dipilihnya Satker PJN Metropolitan Bali karena penilik jalan sudah aktif dan terkoordinir dengan baik. Pengaduan masyarakat sudah banyak diterima ke penilik jalan secara langsung. 2) Satker PJN Bawen-Secang & Ambarawa Semarang Alasan dipilihnya Satker PJN Bawen-Secang & Ambarawa Semarang karena dari luas total wilayah pengawasan hampir 40 km hanya memiliki 1 orang penilik jalan. Ruas jalan ini banyak dilalui kendaraan karena merupakan jalan nasional yang menghubungkan Jogjakarta dengan Semarang. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengawasan jalan dapat menimbulkan dampak dirasakan baik oleh pengguna maupun pemanfaat jalan. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu tugas penilik jalan dalam pengawasan jalan. f. Manfaat Manual hasil penelitian dapat dijadikan dasar pelibatan masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) atas jalan dan sebagai basis program kerja pemeliharaan rutin di tahun berjalan dan tahun berikutnya.
Ringkasan Eksekutif - 4
