REVOLUSI MENTAL MEMBANGUN KARAKTER BANGSA. Dari Ajang GenRe Sederet Catatan di Hari Kependudukan Dunia. Edisi Kedelapan 2016,

Sederet Catatan di Hari Kependudukan Dunia

Dari Ajang GenRe 2016

REVOLUSI MENTAL MEMBANGUN KARAKTER BANGSA Kawula muda "Kompak" usai acara peluncuran Kompak di Kota Batu, Malang, Jatim. (foto: Ditpenduk BKKBN)

Edisi Kedelapan 2016, www.bkkbn.go.id

ISSN: 0304-9159

DAFTAR ISI

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menerima penghargaan Manggala Karya Kencana atas jasa-jasanya dalam program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga. Penghargaan tersebut disematkan oleh Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty di sela acara Rapat Kerja Daerah BPMPKB Provinsi DKI Jakarta 2016, beberapa waktu lalu. (foto: MPC BKKBN)

JENDELA

2

Presiden Kunjungi Kampung KB Jasem

OPINI

PROFIL

14

Menambah Energi di Jajaran Atas BKKBN

28

Oleh: Surya Chandra Surapaty

Inilah Profil Pimpinan BKKBN

Renungan Menjelang Tutup Tahun 2016:

LAPORAN UTAMA

3

Menko PMK, Puan Maharani

“Program Genre Efektif Ciptakan Generasi Tangguh” Ajakan Surya Chandra Surapaty Kepada Kaum Muda

9

Delegasi India Kunjungi BKKBN

Menggelar Pelayanan KB di “Sail Karimata”

"KOMPAK," Komunitas Baru Sektor Kependudukan BKKBN

Dari Ajang Hari Kontrasepsi Sedunia 2016


KESPRO

36

Setiap Kehamilan Diinginkan

Tahun 2017, Tahun Berat Sekaligus Menjanjikan

Kenalkan Fungsi Sejati Payudara Pada Anak Masalah Obesitas dan Kesuburan Pada Wanita

Menghadirkan Negara di Kehidupan Lansia Dari Koren II BKKBN

“Kasih Sayang, Yes! Kekerasan, No!”

Oleh: Dr.H.Abidinsyah Siregar,DHSM,Mkes*

Diminati Pemasaran Sosial Implant & Suntik Indonesia

Wujudkan 9 Agenda Nawa Cita

LAPORAN KHUSUS

Kesiapsiagaan Menuju Penduduk Tumbuh Seimbang Rutinitas Atau Revolusi?

KEPENDUDUKAN & KB

19

Penduduk dan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Alam

Oleh: dr. Azora Ferolita, AKP

KONSULTASI KESEHATAN

40

dr. Irma Ardiana MAPS Menjawab

PERSPEKTIF

S

Program Inovatif

aat ini Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN tengah menyusun lima buku kependudukan. Kelima buku tersebut ditujukan sebagai buku pegangan ataupun pembekalan bagi Petugas Keluarga Berencana dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB). Uji materi kelima buku terebut sudah dilakukan di beberapa daerah, dengan menghadirkan langsung sejumlah PKB/PLKB.

Publisher Direktorat Advokasi dan KIE Penanggungjawab Sugiyono S. Pd, MM Redaktur dr. Fabiola Tazrina Tazir, MAPS Penyunting Soetriningsih, S.Sos, M.Si Drs. Firdaus Antonius Angkawijaya, S.Psi, MM Annisa Halimatusyadiah, S.Sos Desain Grafis Aji Witono, S.Sn Masrinto Pongrambu, S.Sos Sekretariat Putri Vidya Puspita, S.l.Kom Samyono Pembuat Artikel dr. Azora Ferolita dr. Irma Ardiana, MAPS Santjojo Rahardjo, SK Yudhistira Dwi Putra Sekretariat Redaksi Direktorat Advokasi dan KIE Alamat Kantor Jl. Permata No. 1 Halim Perdanakusumah Jakarta Timur Telp/Fax. (021) 8008261, 8094703

Redaksi menerima tulisan terkait isu Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Tulisan diketik 1,5 spasi, maksimal 3 halaman kwarto dan dikirim ke alamat/kantor redaksi atau email redaksi. email: [email protected] | [email protected] [email protected]

Tidak ada yang begitu istimewa dari proses pembuatan buku tersebut. Namun sesuatu bernilai positif justru dihasilkan saat buku tersebut diuji-materikan. Dalam diskusi yang cukup lebar dengan para PKB/PLKB, menyeruak satu isu tentang “Produktif di Usia Produktif” yang kebetulan menjadi salah satu judul buku. Setelah mengalami proses perenungan dan diskusi lanjutan atas isu tentang usia produktif, lahirlah kemudian sebuah wadah baru bagi kaum muda Indonesia. Namanya ‘Komunitas Muda Peduli Kependudukan’ atau disingkat “Kompak”. Komunitas godokan Kedeputian Pengendalian Kependudukan BKKBN ini diluncurkan pada Jambore dan Ajang Kreativitas Remaja Genre (Generasi Berencana) Tingkat Nasional 2016 menjelang akhir September lalu. BKKBN memang kaya dengan programprogram inovatif, sejak awal program KB diluncurkan pada 1970 hingga kini. Di era 1980-1990-an, banyak program pemberdayaan keluarga diluncurkan. Sebut saja di bidang ekonomi, BKKBN meluncurkan Takesra-Kukesra, Banggasukadesa, Pasar Minggon hingga Kesepakatan Jimbaran.

Melongok program KB, di situ ada Libi (Lingkaran Biru) dan Lingkaran Mas (Limas), atau dikenal dengan KB jalur swasta/mandiri. Di sektor pemberdayaan keluarga, ada program lantainisasi hingga pun 8 fungsi keluarga yang di antaranya diwujudkan melalui wadah Tri Bina: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Kehadiran Kompak menandai tetap berkibarnya BKKBN sebagai salah satu institusi pemerintah terdepan penelur program-program inovatif. Kehadirannya tentu layak disambut antusias. Melalui Kompak, kawula muda Indonesia diajak menjadi manusia-manusia Indonesia yang tangguh dan berwawasan kependudukan. Dengan demikian, Generasi Emas yang dicita-citakan BKKBN akan terwujud di 2045 bukanlah sebuah “mimpi” belaka. Kendaraan menuju titik capai Generasi Emas telah disediakan. Ada BKR. Ada GenRe. Ada pula Kompak. Ketiganya tentu akan mewarnai kegiatan-kegiatan di Kampung KB. Kampung KB adalah sebuah program maha besar yang saat ini tengah digarap BKKBN bersama institusi terkait. Semua kegiatan bermuatan pembangunan keluarga ini tentu akan memberikan efek positif bagi pencapaian program KB. Kawula muda yang sadar pentingnya pembangunan kependudukan akan sadar pula betapa pentingnya menyukseskan program KB “2 Anak Cukup”.

Sugiyono

Edisi Kedelapan 2016, Jurnal Keluarga

1

JENDELA

Presiden Kunjungi Kampung KB Jasem Ibu Negara Iriana Joko Widodo berdialog dengan warga di Dusun Jasem. (foto: MPC BKKBN)

Presiden Jokowi berjabat tangan dengan salah satu warga dalam kunjungannya di Kampung KB Jasem. (foto: MPC BKKBN)

Presiden Jokowi berbincang dengan Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty di sela kunjungannya di Kampung KB Jasem. (foto: MPC BKKBN)

S

ejak awal program Keluarga Berencana (KB) digulirkan secara nasional pada awal 1970, berbagai program terobosan meluncur setelahnya. KB ketika itu dijalankan dengan gegap gempita, mulai dari pucuk pimpinan negara ini, Presiden dan kalangan legislatif, hingga masyarakat di akar rumput. Program KB juga diselenggarakan oleh BKKBN di berbagai daerah hingga menembus pelosok terdalam pedesaan. Hasilnya, program KB 'mendengung' di mana-mana. Monumen KB ada di seluruh desa. Logo KB terpampang di rumah-rumah warga. Kala itu KB menjadi bagian hidup masyadakat. KB dekat dengan masyarakat. Dunia

2

Jurnal Keluarga, Edisi Kedelapan 2016

(kanan-kiri) Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty. mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke Kampung KB Jasem. (foto: MPC BKKBN)

luar pun menimba keberhasilan program ini dengan datang dan belajar di Indonesia. Ketika memasuki era otonomi daerah tahun 2000, program KB melemah. Banyak daerah 'menjauhkan' program ini dari masyarakat, alias tak lagi menangani secara serius. Hasilnya, Sensus Penduduk 2010 menunjukkan pertumbuhan penduduk Indonesia berada di posisi 1,6 persen, tak sesuai dengan sasaran yang dituju. 'Total Fertility Rate' (TFR) tak bergerak di angka 2.6. Keadaan pun berubah. Semua pihak mulai menilai perlu program KB, termasuk Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Program pun digalakkan kembali. Di awal Januari 2016, Presiden Joko Widodo meluncurkan secara nasional program Kampung KB. Daerah dilecut agar melaku-

kan percepatan program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga, di antaranya melalui keberadaan Kampung KB. Hampir 10 bulan kemudian Presiden menelisik pelaksanaan program tersebut dengan berkunjung ke Kampung KB Jasem di Desa Srimulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bertutur kepada warga, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa program KB yang berasaskan pada pembangunan sumber daya manusia wajib digalakkan. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo mendapat sambutan hangat dan meriah dari warga Dusun Jasem. Seperti biasa, Jokowi yang hobi "blusukan" ini langsung menggelar dialog dengan warga yang juga antusias untuk menemui pemimpin mereka. (Yudhistira/sara)

LAPORAN UTAMA

Menko PMK, Puan Maharani, bercengkerama dengan siswa sekolah, generasi yang harus diberdayakan demi Indonesia tangguh. (foto: repro)

Menko PMK, Puan Maharani

“Program GENRE Efektif Ciptakan Generasi Tangguh”

“B

eberapa kasus pemerkosaan yang pernah terjadi merupakan akibat kombinasi antara penyalahgunaan napza dan dampak dari pornografi. Harus kita sadari bahwa

kasus semacam itu merupakan puncak dari gunung es persoalan generasi muda. Kita semua berharap banyak dari Program GenRe untuk dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam penciptaan generasi muda yang tangguh.”

Itulah pandangan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, terrhadap kondisi sosial yang berkembang akhir-akhir ini di tengah masyarakat. Untuk itu, kata Puan Maharani dalam sambutan tertulis yang dibacakan Deputi V bidang Koordinasi


3

L APORAN U TAMA

Suasana berlangsungnya acara Jambore dan Ajang Kreativitas Remaja GenRe Tingkat Nasional 2016, di Batu, Malang, Jawa Timur. (foto: MPC/Ditpenduk BKKBN)

Kebudayaan Haswan Yunaz, saat ini pemerintah berkonsentrasi dalam upayaupaya membangun manusia Indonesia agar menjadi manusia yang berdaulat, mandiri, dan berkeperibadian. Ranah kegiatan generasi berencana (GenRe) memang menuju ke arah itu, meliputi penanganan masalah seks pranikah, pernikahan dini, kehamilan remaja, dan penyalahgunaan napza. Itu semua merupakan permasalahan yang cukup banyak dihadapi saat ini. Menurut Puan Maharani dalam acara Jambore dan Ajang Kreativitas Remaja GenRe Tingkat Nasional 2016, di Batu, Malang, Jawa Timur, September lalu, dewasa ini Indonesia tengah dihadapkan pada dua isu besar pembangunan manusia, yaitu bonus demografi dan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu pembinaan dan penyiapan generasi muda yang handal menjadi sangat vital. “Di satu sisi kita harus menyelamatkan pemuda dari ancaman bahaya destruktif seperti penyalahgunaan napza, seks bebas, pornografi/pornoaksi, dan lain sebagainya, di sisi lain kita harus mengembangkan potensi generasi muda dalam bidang kreativitas dan kewirausahaan. Menyibukan generasi

4


muda ke dalam kegiatan-kegiatan positif untuk meningkatkan kreativitas dan kewirausahaan dapat menjadi pilihan strategi yang efektif,” ujar Puan Maharani. Pada kesempatan itu Menko PMK meminta semua pihak yang terkait dalam pembinaan generasi muda, baik tingkat pusat maupun provinsi, kabupaten dan kota, bahkan hingga ke desa-desa, untuk meningkatkan kesempatan dan aksesbilitas generasi muda ke dalam berbagai kegiatan positif. Kegiatan positif tersebut bisa dalam berbagai bentuk, baik penyediaan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan, kegiatan-kegiatan pengembangan seni dan budaya, kreativitas kaum muda, pembinaan kewirausahaan pemuda, bahkan kegiatan-kegiatan keolahragaan. “Upaya peningkatan akses dan kesempatan generasi muda pada kegiatan positif perlu dibangun secara masif dengan perencanaan yang baik, sistematis dan tentunya berkelanjutan. Berbagai Kementerian dan lembaga terkait harus secara bersinergis dalam suatu rencana yang disepakati untuk meningkatkan akses dan kesempatan generasi muda ke dalam kegiatan positif,” ujar Menko PMK. GNRM Menko PMK juga menyentuh substansi

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang dicanangkan Presiden, beberapa waktu lalu. GNRM terdiri dari tiga nilai utama: Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong, selanjutnya menjadi acuan pembangunan manusia di berbagai bidang kehidupan. “Fakta-fakta tentang lunturnya nilainilai luhur bangsa, pola pikir lama para birokrat, rendahnya produktivitas masyarakat, dan berkembangnya masyarakat yang semakin konsumtif, menuntut semua pihak untuk melaksanakan revolusi mental, revolusi menjadi bangsa yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” tandas Puan Maharani. Revolusi Mental yang dimaksud adalah perubahan cara berpikir dan bertindak untuk ikut memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembangunan bangsa dan negara. Revolusi Mental tentunya menuntut seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama terlibat dalam GNRM. Generasi muda, tegas Menko PMK, selalu menjadi pelopor perubahan bangsa ini. Ia sangat berharap peserta Jambore GenRe dapat menjadi yang terdepan dalam pelaksanaan revolusi mental serta dapat mempengaruhi lingkungannya untuk bersama-sama berubah menjadi lebih baik. (her/sara)

L A P OR A N UTA M A Ajakan Surya Chandra Surapaty Kepada Kaum Muda

Wujudkan 9 Agenda Nawa Cita

Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty, (empat dari kiri) foto bersama peserta jambore.

Kalangan muda Indonesia diajak ikut aktif mewujudkan 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional 2015-2019 (Nawa Cita) pemerintahan Jokowi-JK. Salah satunya Cita ke-8 “melakukan revolusi karakter bangsa” yang diawali dengan inisiatif melakukan Revolusi Mental.

A

jakan itu dikumandangkan Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty, di depan peserta Jambore dan Ajang Kreativitas Remaja Genre

(Generasi Berencana) Tingkat Nasional 2016 pada 27 September lalu. Acara ini berlangsung hingga 30 September, dengan mengambil tema “Revolusi Mental Membangun Karakter Bangsa”.

‘Revolusi mental adalah gerakan hidup baru untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala,” ujar Surya Chandra mengutip kata-kata Presiden Soekarno. Revolusi Mental yang dimasyarakatkan melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental saat ini, demikian Surya Chandra, bertujuan untuk mengubah cara pandang, pikir dan sikap, perilaku; membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistis; serta mewujudkan


5

L APORAN U TAMA

Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Revolusi Mental akan membentuk karakter manusia yang mempunyai tiga nilai, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong.Presiden Jokowi menyerukan agar Revolusi Mental harus dimulai “... dari masing-masing kita sendiri, dimulai dengan lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta lingkungan kerja dan kemudian meluas menjadi lingkungan kota dan lingkungan negara.” Menurut Surya Chandra, remaja sebagai generasi muda mempunyai peran penting dalam pelaksanaan Revolusi Mental di Indonesia. PERKEMBANGAN PROGRAM GENRE Surya Chandra dalam jambore ini juga menyampaikan laporan perkembangan Program Genre. Katanya mengawali, sejak tahun 2000 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mengemban mandat untuk melaksanakan Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Dalam lima tahun terakhir, Program KRR dikemas ulang sehingga saat ini dikenal dengan sebutan Program Generasi Berencana atau disingkat Program GenRe. BKKBN mengembangkan Program GenRe sebagai intervensi terhadap tantangan dan permasalahan remaja di Indonesia. Dari aspek kuantitas, jumlah dan proporsi remaja Indonesia saat ini sangat besar. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, tahun ini jumlah penduduk remaja (berusia 10-24 tahun) di Indonesia diproyeksikan mencapai 66,3 juta jiwa atau sekitar 25,6 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Artinya, satu di antara setiap empat orang Indonesia adalah remaja. Jumlah remaja yang besar tersebut akan dapat menjadi aset yang luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia apabila dikelola dengan baik dan kualitasnya baik. Hal ini dikarenakan di tangan remaja-lah masa depan Indonesia berada. Remaja saat ini akan menjadi bagian dari Generasi Emas Indonesia, generasi yang pada tahun 2045, saat Indonesia memasuki usia 100 tahun merdeka, akan berusia antara 35-54 tahun. (her/sara)

6


Mencari Penyuara Program GenRe

S

ekaitan dengan itu, dalam rangka mencari figur motivator di kalangan remaja yang pantas untuk dijadikan idola/model/teladan bagi remaja, BKKBN mengadakan kegiatan Pemilihan Duta Mahasiswa GenRe, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional, sejak 2010. Peserta yang mengikuti pemilihan Duta Mahasiswa GenRe ini harus berasal dari PIK R/M. Para juara (putra dan putri) dalam Pemilihan Duta Mahasiswa GenRe dijadikan Duta Program GenRe, yang bertugas menyuarakan dan mempromosikan Program GenRe di masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Melalui Program GenRe, remaja dibina dan diarahkan untuk mampu menjalani masa transisi kehidupan remaja. Program GenRe dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konseling (PIK), dengan sasaran remaja berusia 10-24 tahun dan belum menikah. Kedua, pembentukan kelompok kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Remaja (BKR), yang menyasar keluarga dan orang tua yang memiliki remaja. Selain pengelola yang bertugas mengelola PIK R/M, juga terdapat Pendidik Sebaya (PS) dan Konselor Sebaya (KS). Pendidik Sebaya adalah remaja/ mahasiswa yang secara fungsional memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi sebagai narasumber bagi kelompok remaja/mahasiswa sebayanya. Sementara Konselor Remaja adalah Pendidik Sebaya yang secara fungsional mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi untuk menjadi konselor bagi remaja/mahasiswa sebayanya.

Salah satu kegiatan di ajang GenRe 2016 di Kota Batu, Jatim. (foto- MPC BKKBN)

Sebagai bentuk penghargaan kepada para pemenang di tingkat provinsi, perwakilan dari setiap PIK R/M unggulan di masing-masing provinsi diundang untuk mengikuti Jambore dan Ajang Kreativitas Remaja GenRe Tingkat Nasional seperti yang saat ini digelar. Setelah mengikuti kegiatan ini, Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty berharap agar teman, pengetahuan, dan pengalaman peserta bertambah. “Bawa pulang pengetahuan dan pengalaman baru yang kalian dapat di sini ke daerah masing-masing. Bagikan kepada teman-teman kalian di Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa serta Forum Genre Indonesia yang tidak berkesempatan ikut hadir di sini.” Lanjutnya, “Berbagilah dengan para pengelola PIK R/M, para Pendidik Sebaya, dan Konselor Sebaya di daerah kalian masing-masing. Hal ini demi Program GenRe terus menggema ke seluruh Indonesia.,” ujar Surya Chandra. (her/sara)

L A P OR A N UTA M A

"KOMPAK," Komunitas Baru Sektor Kependudukan BKKBN Bangsa Indonesia akan menghadapi fenomena besarnya proporsi penduduk usia produktif (15-60 tahun) dan penduduk usia muda (10-24 tahun) di sekitar tahun 2030. Kondisi ini berdampak pada menurunnya angka ketergantungan (dependency ratio) dan sangat berdampak positif pada pembangunan ekonomi.

Pojok "Apa Kata Mereka tentang Kependudukan." (foto: MPC/Ditpenduk BKKBN)

dela peluang) tersebut berubah menjadi “window of disaster” (jendela bencana).

D

alam situasi itu di periode 2020-2030 bangsa Indonesia memasuki masa yang disebut “window of opportunity”, masa di mana dependency ratio berada pada posisi sangat rendah. Setelah 2030 dependency ratio akan kembali meningkat. Maka, Indonesia harus melakukan investasi secara efektif dan efisien dalam SDM, terutama kelompok usia muda jika tidak ingin “window of oportunity” (jen-

Untuk investasi yang efektif, efisien dan berkualitas di bidang kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, pendidikan, dan pelatihan untuk penduduk usia muda (10-24 tahun) adalah keharusan. Ini agar kesehatan generasi muda terjaga, terutama terhindar dari perilaku seksual berisiko, merokok, alkohol dan obat-obatan terlarang. Menyehatkan kaum muda penting karena mereka memegang peranan penting dalam menentukan arah dari bangsa ini ke depan. Dengan mengetahui kondi-

si kependudukan tersebut, kaum muda harus mempersiapkan hidup lebih baik, dapat memberi makna hidup yang lebih baik kepada keluarga, masyarakat, lingkungan dan dunia. “Kaum muda dapat berperan untuk membuat dunia yang lebih baik dan menghindari dunia dari kehancuran. Kaum muda bisa berperan agar generasi mendatang lebih baik dari generasi saat ini, bukan lebih buruk,” ujar Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN, Darlis Darwis dalam rilisnya. KOMPAK Berangkat dari cita-cita itu, Direktorat


7

L APORAN U TAMA

Kerjasama Pendidikan Kependudukan (Ditpenduk), salah satu direktorat di bawah Kedeputian Pengendalian Penduduk BKKBN menggagas sebuah ide yang melibatkan komunitas kaum muda untuk berpartisipasi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi anggotanya. “Melalui wadah ini Kaum muda dapat mengalami proses belajar sosial, sebagai agent of change yang mengeksternalisasi realitas sosial kependudukan di dalam komunitasnya masing-masing sesuai dengan peran institusional yang terbentuk atau yang diperankannya,” jelas Darlis. Wadah yang disebut-sebut itu adalah Komunitas Muda Peduli Kependudukan (Kompak). Ini merupakan kelompok sosial nyata yang terdiri dari individu-individu dengan berbagai peran dan latar belakang yang mempunyai satu tujuan tertentu.

Kaum muda berhimpun dalam kegiatan jambore untuk mendukung secara bulat hadirnya Kompak. (foto: MPC/Ditpenduk BKKBN)

hingga dapat meningkatkan wawasan sosial kaum muda.

Kompak merupakan jawaban dari harapan tentang perilaku, peran sosial kaum muda sebagai anggota masyarakat atau kelompok terhadap permasalahan kependudukan. Kompak merupakan pelabelan terhadap komunitas kaum muda yang membangun konsepsi diri dan menggabungkan antara perkembangan kognitif tentang kependudukan dengan aksi nyata peduli kependudukan melalui sebuah proses, yaitu organisasi, dan adaptasi dengan pemanfaatan tehnologi informasi.

Tujuan KOMPAK sejalan dengan salah satu tugas pokok dan fungsi Ditpenduk, yakni untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan dan permasalahan yang mencakup segala gatranya kepada seluruh elemen bangsa terutama kaum muda. Kaum muda diharapkan memiliki sikap dan perilaku hidup berwawasan kependudukan di mana upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan terhadap organisasi kekaum-mudaan.

Ada beberapa tujuan khusus Kompak. Sebut saja, sebagai wadah mendorong kaum muda untuk mengenal dan lebih peduli terhadap masalahmasalah kependudukan serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan positif guna mengatasi permasalahan kependudukan. Juga untuk mendorong perubahan perilaku dan sikap untuk lebih memperhatikan masalah-masalah kependudukan, se-

Sasaran Kompak adalah komunitas kaum muda. “Siapa saja yang mempunyai kepedulian terhadap isu-isu dan permasalahan kependudukan dapat menjadi anggota Kompak,” ututur Darlis.

8


AKSI KOMPAK Kompak merubah rencana menjadi aksi nyata dengan fasilitator, dalam hal ini BKKBN, sebagai pendamping,

menstimulan kelompok serta organisasi pemuda. Aksi nyata Kompak dituangkan dalam pemahaman terhadap isu dan permasalahan kependudukan, pencitraan terhadap perilaku hidup berwawasan kependudukan. Melalui Kompak saatnya kaum muda mengambil peranan dengan mengatakan dengan lantang “I aware: mengenai perkembangan dengan jumlah penduduk dunia, kebutuhan dan ketersediaan air, pangan dan energi. I care mengenai isu-isu kependudukan. Dan I do, mulai melakukan langkah-langkah aksi nyata Kompak melalui perilaku hidup berwawasan kependudukan. Singkat kata, jalan pintas investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menyelamatkan bumi dengan segala isinya akan mengantarkan rakyat Indonesia ke dalam kehidupan yang layak baginya seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri Bangsa Indonesia. (sara)

LAPORAN KHUSUS


K

etika remaja perempuan diberi kesempatan untuk mengakses pendidikan dan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, dan menciptakan peluang bagi mereka untuk merealisasikan potensi, mereka diposisikan untuk mengelola dengan baik masa depan diri, keluarga dan masyarakat. Bagi Dr Annette Sachs Robertson, UNFPA Representative di Indonesia, perempuan adalah “kunci”. “Remaja Perempuan di Indonesia dan di seluruh dunia adalah sumber daya utama bagi agenda pembangunan berkelanjutan 2030,” katanya. Penegasan itu disampaikan ketika Annette tampil berbicara dalam seminar nasional Investasi pada Remaja Perempuan Pendewasaan Usia Perkawinan Pendidikan Seksual dan Kesehatan Reproduksi Remaja, memperingati Hari Kependudukan Dunia, di Gedung BKBBN, pekan ketiga Agustus lalu.

Menurut Sensus Penduduk 2010, jumlah remaja perempuan di Indonesia sebanyak 21.489.600 atau 18,11% dari jumlah perempuan. Pada 2035, menurut Proyeksi Penduduk Indonesia 20102035 (Bappenas, BPS, dan UNFPA 2013), remaja perempuan akan berjumlah 22.481.900 atau 14,72% dari jumlah perempuan. Meskipun proporsinya sedikit menurun, namun jumlah tersebut masih cukup besar. Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty, juga mengemukakan hal senada . Menurutnya, dalam melaksanakan kebijakannya BKKBN juga melakukan in-

Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty (kiri) bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise saat memasuki ruang acara seminar memperingati Hari Kependudukan Dunia. (foto: MPC BKKBN)

vestasi pada remaja perempuan, dan sekaligus investasi untuk masa depan Indonesia. “Investasi di bidang kesehatan dan pendidikan remaja perempuan mempunyai dampak yang saling menguntungkan. Jika remaja perempuan disediakan dengan akses kesehatan termasuk pelayanan kesehatan reproduksi dan perbaikan gizi, mereka dapat baik secara fisik dan mental melanjutkan pendidikan,” katanya. Oleh sebab itu remaja sebagai penerus dan penerima estafet harus disiapkan sejak dini mulai dari keluarga sebagai wahana pertama dan utama dalam pendidikan moral termasuk moral bagi remaja.

“Semakin meningkatnya perilaku seksual remaja di luar nikah membawa dampak sangat berisiko, yaitu terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Setiap tahun terdapat sekitar 1,7 juta kelahiran dari perempuan berusia di bawah 24 tahun, yang sebagian adalah kehamilan tidak diinginkan. Ini artinya ada anak Indonesia sudah punya anak,” ungkapnya. Hasil kajian demografi dan perhitungan proyeksi penduduk memperkirakan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020-2030 mendatang. Bonus demografi ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja.


9

L APORAN K H U SUS

Hal ini tentunya menguntungkan negara secara ekonomi apabila dikelola dengan baik. Berdasarkan estimasi para ahli, porsi penduduk usia produktif atau usia kerja antara 15-64 tahun pada 20202030 mencapai sekitar 70% dari total populasi. Sehingga beban tanggungan penduduk berusia produktif menu-

perhatikan jarak kelahiran dari anak ke anak kedua. Jarak kelahiran anak secara ideal ialah minimal 3-5 tahun,” ujarnya. Namun menurutnya, yang tidak kalah penting guna meningkatkan kualitas bangsa adalah melalui pembangunan karakter yang mengutamakan integritas, etos kerja, dan gotong royong serta kompetensi masyarakat. "Nusantara jaya ketika bonus demografi dapat dibangun karakternya," tambah Surya. KEJAHATAN LUAR BIASA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise tampil juga sebagai pembicara. Ia lebih melihat bahwa banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak membuat pemerintah menjadikan tindak kejahatan itu dalam kategori kejahatan luar biasa. Karena itu pemerintah menilai perlu kebijakan lebih tegas pada pelaku kejahatan seksual.

Dr Annette Sachs Robertson, UNFPA Representative di Indonesia. (foto: MPC BKKBN)

run atau menjadi rendah, antara 0,40,5. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 40-50 penduduk non produktif. Surya Chandra mengungkapkan, dalam menghadapi bonus demografi terdapat beberapa hal yang perlu menjadi fokus utama. "Melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), perlu difokuskan pada kualitas dan kuantitas penduduk yang harus dikendalikan serta mobilitas penduduk yang harus diarahkan," ungkapnya. “Kalau KKBPK dalam pengendalian kuantitas, melalui penundaan kelahiran dan pernikahan dini. Sementara pengendalian kualitas dilakukan dengan mem-

10


gas bagi pelaku kekerasan anak, hingga kini dianggap belum menimbulkan efek jera. Kekerasan seksual pada anak justru malah makin meningkat signifikan. "Kasus kekerasan pada anak berdasarkan data KPAI sampai 2015 terdapat 2.031 kasus. Data Komnas HAM dari data kasus kekerasan, sebanyak 59 persen merupakan kasus kejahatan seks pada anak," jelasnya. Selain itu, ia mengingatkan, masih banyak kasus kekerasan anak yang belum dilaporkan dan tidak diselesaikan secara hukum. Apalagi pelaku tidak hanya sendiri tapi ada kasus yang melibatkan banyak pelaku. "Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman pelaku kekerasan seksual. Sanksi tergantung pada penilaian hakim," tandas Yohana.

"Adanya peningkatan kasus ini belum memberikan efek jera sehingga perlu pemberatan sanksi pidana, bukan hanya sanksi pidana pokok tapi juga pidana tambahan untuk melindungi hak anak," ujar Yohana.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, supaya anak terhindar dari tindak kekerasan seksual, ada saran dari National Society for the Prevention of Cruelty to Children di Inggris.

Menurut dia, atas dasar itu, pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang materinya mengubah pasal sanksi bagi pelaku kejahatan seksual.

”Bantu anak untuk memahami tubuhnya, agar tahu bagian-bagian mana tubuhnya yang merupakan area pribadi dan tidak boleh disentuh oleh orang lain secara tidak pantas. Tetaplah bersikap positif saat menjelaskan agar anak tidak merasa malu atas tubuhnya sendiri dan tekankan bahwa tubuh anak adalah miliknya dan ia berhak menolak tindakan apapun yang menyakiti tubuhnya,” katanya.

"Dalam UU Perlindungan Anak, ada larangan melakukan kekerasan. Pasal 76d soal larangan memaksa anak melakukan persetubuhan, Pasal 76e soal larangan memaksa melakukan tipu muslihat dan membujuk anak atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Lalu Pasal 81 pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun," papar Yohana. Ditambahkan, meskipun dalam undang-undang itu disebutkan sanksi te-

Saran lainnya memasukkan seks sebagai bahan obrolan dengan anak. Sebenarnya berbicara soal seks dengan anak yang lebih kecil lebih mudah ketimbang saat ia remaja. Kalau anak mulai bertanya-tanya soal seks, jawab saja sejujurnya. Tapi pilih bahasa dan konsep yang sesuai umurnya. Infor-

L A P OR A N KH USUS

masi yang benar dari orang tuanya jauh lebih baik daripada ia nanti mendapatkan informasi dari teman sebaya yang belum tentu benar Bangunlah rasa saling percaya antara anda dan anak. Selalu luangkan waktu untuk mendengarkan dan menanggapi cerita mereka, jangan anggap remeh jika mereka merasa khawatir atau takut terhadap suatu hal. Menjelaskan perbedaan antara rahasia baik dan rahasia buruk. ”Misalnya Anda bisa bilang, ’tidak apa-apa kalau kamu merahasiakan sesuatu seperti waktu kamu dan adik diam-diam beli hadiah untuk ulang tahun mama, tapi kamu tidak boleh merahasiakan hal-hal yang membuat kamu dan adik sakit, sedih atau takut.’” Menanamkan pada anak bahwa mereka punya hak untuk menolak tindakan apa pun yang membuat mereka takut, sakit, tidak nyaman atau menurut mereka salah. ”Yakinkan anak bahwa mereka tak perlu ragu mengadu pada Anda atau orang dewasa lain jika ada yang menyakiti mereka,” ujar Yohana. LPP MENURUN, JUMLAH MENINGKAT Pada kesempatan yang sama Deputi Kementerian PPN/Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Subandi Sardjoko memaparkan bahwa laju pertumbuhan penduduk (LPP) diproyeksikan terus menurun, akan tetapi jumlah penduduk Indonesia diperkirakan terus meningkat.

kat dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat menjadikan Indonesia lebih makmur apabila sumber daya manusia (SDM) baik dari sisi kesehatan maupun kompetitif dipersiapkan guna mendapatkan peluang bonus demografi di Indonesia. Pasalnya, apabila tidak mampu menghadapi kehadiran bonus demografi maka yang terjadi ialah ledakan pengangguran usia produktif yang akan memicu pada berbagai persoalan. Sebut saja, meningkatnya kriminalitas, meningkatnya beban

perempuan tinggal lama di sekolah. Lama mengenyam pendidikan sama dengan meningkatkan SDM," tambahnya. Ida Ruwaida Noor dari Pusat Studi Gender Universitas Indonesia menerangkan bahwa fenomena putus sekolah pada anak, khususnya perempuan, masih banyak terjadi. Hal itu di antaranya disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan hamil di luar nikah. Menurutnya, nilai-nilai pada remaja dapat ditanamkan melalui pendidikan.

SDM DAN KOMPETENSI DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI. KALAU TIDAK DIPIKIRKAN SECARA KOMPREHENSIF AKAN MENGKHAWATIRKAN. NEGARA HARUS BERBUAT BANYAK pemerintah dalam hal kesejahteraan dan sosial, terjadi disparitas pendapatan yang cukup tajam antara yang terampil dan tidak terampil serta meningkatkan persaingan dalam penguasaan sumber daya alam baik rakyat dengan pemerintah, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan sebagainya.

Angka tersebut diperkirakan mencapai hingga 305 juta penduduk, dengan jumlah remaja usia 10-19 tahun sebanyak 44-45 juta terhadap total penduduk. "Tahun 2026 mencapai 50 juta, jika dibagi dengan 305 juta jadi satu per enamnya adalah bonus demografi," paparnya.

Karena itu penyiapan SDM yang mampu bersaing secara global atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan dinilai sebagai persyaratan utama. Maka, dibutuhkan peningkatan mutu modal dengan mempertahankan struktur umur penduduk, peningkatan kesehatan, pendidikan dan Iptek, pendidikan berkualitas dan setara untuk perempuan.

Pada 2030, diperkirakan jumlah usia produktif antara 15-59 tahun mening-

"Secara tidak langsung penundaan perkawinan itu semakin lama kalau

"SDM dan kompetensi dalam menghadapi bonus demografi. Kalau tidak dipikirkan secara komprehensif akan mengkhawatirkan. Negara harus berbuat banyak," tandasnya. Sebagai seorang sosiolog dan dosen, Ida menjelaskan, menurut penelitian yang dilakukan mahasiswanya, masih banyak budaya daerah yang menghambat kiprah kaum perempuan, termasuk remajanya. Dia memberi contoh, kawin muda sering terjadi karena masih ada budaya ’melarikan sang gadis’ meski masih sekolah di SMP. Bila demikian, tidak ada jalan lain bagi orangtua untuk menikahkan anak perempuannya tersebut. Celakanya, banyak perempuan remaja lebih berat ditinggalkan pacar ketimbang memutuskan untuk tetap bersekolah. (her)


11

L APORAN K H U SUS

D

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty foto bersama remaja di ajang jambore remaja di Kota Batu, Jatim. (foto: repro)

“Kasih Sayang, Yes! Kekerasan, No!” 12


alam beberapa tahun terakhir peringatan Hari Keluarga Nasional (29 Juni), Hari Anak Nasional (23 Juli) dan Hari Kependudukan Sedunia (11 Juli) untuk tingkat Provinsi Jawa Barat, diperingati bersamaan. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, beralasan hal itu dilakukan agar bisa lebih efisien. ”Karena Bapakbapak dan Ibu-ibu dari Jakarta sangat

L A P OR A N KH USUS

“Kasih sayang, Yes! Kekerasan, No!” pekik Heryawan yang disambut ribuan hadirin, kebanyakan anak-anak sekolah; di Margahayu ini.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. (foto: repro)

Hartomo, dan Perwakilan UNFPA Dr Annette Sachs Robertson. Sebelumnya Aher, panggilan akrab Gubernur Jabar, mencanangkan gerakan “Jabar Tolak Kekerasan” sebagai upaya mewujudkan Jawa Barat ramah anak. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 3.700 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Atau rata-rata terjadi 15 kasus per hari. Jawa Barat sebagai salah satu yang cukup tinggi menyumbang angka kekerasan ini, termasuk di dalamnya kasus-kasus trafficking (perdagangan manusia). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat juga mengklaim telah menyelamatkan ribuan orang perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking di Jawa Barat.

sibuk dan biasanya hadir di Jawa Barat. Kalau peringatannya sendiri-sendiri saya khawatir bisa-bisa berhalangan hadir,” kilahnya di Lapangan Binjas Lanud Sulaiman, Margahayu, Kabupaten Bandung, sehari usai peringatan Hari Kependudukan Dunia di Jakarta. Hadir dalam peringatan di Margahayu ini antara lain Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak—KPPPA, Wahyu

Gerakan ini bertujuan menghadirkan tekad dan upaya sinergis segenap komponen masyarakat Jawa Barat dalam mewujudkan Jawa Barat ramah anak, yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Kegiatan ini secara khusus menyasar pada sekolah-sekolah untuk mewujudkan sekolah ramah anak di Jawa Barat. Menurut Aher, sekolah dihuni oleh anak-anak yang terkadang rentan menjadi sasaran kekerasan. Saat ini menurutnya terdapat 9,6 juta anak berstatus sekolah (SD, SMP, SMA dan sederajat) di Jawa Barat.

Dalam kesempatan ini Gubernur memberikan penghargaan kepada sejumlah bupati dan walikota yang telah berbuat banyak demi perlindungan anak. Berkat komitmen dan konsistensi Pemkab Bogor terhadap berbagai pemenuhan hak-hak anak, prestasinya dibuktikan dengan predikat Juara Umum I Layak Anak Tingkat Jabar 2016. Bupati Bandung Dadang M Naser (salah seorang peraih penghargaan) mendesak Pemerintah Pusat segera mengesahkan rancangan undang-undang kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan. Dia pun meminta hukuman yang dijatuhkan tidak hanya kebiri saja, melainkan harus hukuman mati. "Jangan hanya dikebiri, kalau cuma kebiri nantinya masih bisa merusak. Tapi hukumannya lebih keras lagi, yakni hukuman mati. Kalau ada kejadian lakukan saja seperti zaman petrus (penembak misterius), karena ini sangat berbahaya kalau cuma dikebiri," kata Dadang di sela kegiatan. KETAHANAN REMAJA Sementara itu upaya membangun ketahanan remaja di Kabupaten Bandung Barat (KBB) patut mendapat acungan jempol. Bagaimana tidak, KBB tercatat satu-satunya daerah di Jawa Barat yang memiliki dua peraturan bupati (Perbup) yang di dalamnya mengatur program ketahanan remaja. Pertama, Perbup Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Kedua, Perbup Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat. Dua perbup ini diteken Bupati Abubakar pada hari yang sama, 29 Juni 2015 (bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional). (her).


13

PROFIL

Menambah Energi di Jajaran Atas BKKBN Kepala BKKBN Surya Chandra sesaat usai melantik kedua pejabat tersebut. Surya Chandra berharap pejabat yang dilantik dan warga BKKBN dapat turut mewujudkan 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) pemerintahan Jokowi-JK tahun 2015-2019. “ Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga senantiasa diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita, terutama yang terkait dengan pembangunan manusia,” ujar Surya Chandra. Nawa Cita dimaksud, menurut Surya Chandra, adalah Cita ke-3 “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”, dan Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, serta Cita ke-8 “melakukan revolusi karakter bangsa” yang diawali dengan inisiatif melakukan Revolusi Mental.

H. Nofrijal, SP, MA (kiri) saat diambil sumpah sebagai Sekretaris Utama BKKBN, dan Drs. Agus Sukiswo, Ak, MM. sebagai Inspektur Utama BKKBN. (foto: repro)

Dua pejabat Eselon I BKKBN baru saja dilantik. Kini, seluruh posisi Eselon I telah terisi. BKKBN semakin siap dengan programprogram terobosan di sektor Pengembangan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), sesuai amanah UU No.52 Tahun 2009.

14


H

ari masih pagi. Sekitar jam 09.00 ketika dua jabatan Eselon I BKKBN yang lowong beberapa saat terisi pejabat baru. Hari itu Rabu, 12 Oktober 2016, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapaty, melantik H. Nofrijal, SP, MA dan Drs. Agus Sukiswo, Ak, MM Pada pelantikan yang berlangsung di kantor BKKBN Pusat, Jakarta, itu dua pejabat tersebut masing-masing menduduki poisisi sebagai Sekretaris Utama dan Inspektur Utama BKKBN. “Keduanya terpilih sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKKBN setelah melalui Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang diselenggarakan oleh BKKBN selama sekitar dua bulan antara 19 Juli – 9 September 2016.,” ujar

“Revolusi Mental akan membentuk karakter manusia yang mempunyai tiga nilai, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong,” ujar Surya Chandra. Surya Chandra memberikan garisbawah hal itu karena program KKBPK menghadapi tantangan besar dewasa ini. “Tahun 2017 merupakan pelaksanaan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Melalui SDKI kita akan dapat mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 20152019,” ujarnya. Sasaran-sasaran strategis dimaksud meliputi angka kelahiran total (total fertility rate/TFR); tingkat pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR), termasuk tingkat putus pakai (drop out/DO) dan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP); persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need); angka kelahiran (age-specific fertility rate/ASFR)

P RO F I L

minan Sosial (BPJS). Juga terlambatnya penyediaan alat dan obat kontrasepsi, rendahnya peran dokter praktik swasta (DPS) dan bidan praktek mandiri (BPM) dalam pelayanan KB, rendahnya DPS dan BPM yang menjadi jejaring JKN, rendahnya minat dokter untuk mengikuti pelatihan CTU, belum adanya regulasi untuk pelayanan KB bergerak, dan rendahnya kesertaan KB pria. Juga belum adanya standarisasi terkait pemberian promosi dan konseling kespro, belum adanya pedoman promosi konseling kespro di fasilitas kesehatan (faskes) dan kelompok kegiatan, rendahnya capaian PB MKJP dibandingkan dengan total PB. Semua itu tercatat dalam data statistik rutin BKKBN sampai Juli 2016.

Deputi KSPK BKKBN, Ambar Rahayu (kiri) dan Deputi KBKR BKKBN, Dwi Listyawardani saat diambil sumpah oleh rohaniwan. (foto: MPC BKKBN)

pada remaja perempuan usia 15-19 tahun; dan presentase kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan wanita usia subur (WUS) 15-49 tahun. “Hasil dua SDKI terakhir memperlihatkan bahwa kinerja Program KKBPK belum mencapai hasil yang diharapkan, sehingga perlu menjadi perhatian khusus bagi BKKBN untuk memperbaikinya,” tandasnya. Beberapa waktu sebelumnya, Kepala BKKBN juga melantik DR Dwi Listyawardani, Ir, M.Sc sebagai Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dan Ir Ambar Rahayu, MNS sebagai Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

LEBIH DIOPTIMALKAN Dwi Listyawardani ketika berbincang dengan Jurnal Keluarga di ruang kerjanya belum lama ini mengakui bahwa program dan kegiatan yang dikelola Kedeputian KBKR saat ini perlu lebih dioptimalkan. Dengan bekerja keras, Deputi KBKR optimistis dapat meningkatkan kinerja kedeputiannya. Kerja keras perlu dilakukan karena pada 2017 BKKBN mematok sasaran

bahwa peserta KB baru (PB) mencapai 7.433.000 akseptor. Jumlah ini terdiri dari peserta medis operasi wanita (MOW) 115.097, medis operasi pria (MOP) 11.916, IUD 5 76.869, implant 909.048, suntik 3.652.883, pil 1.859.484 dan kondom 307.703 akseptor. “Sasaran peserta metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebanyak 1.612.930 dan non MKJP 5.820.070 akseptor,” ujarnya. Untuk peserta KB aktif (PA), jumlah yang disasar di 2017 sebanyaknya 30.425.492 akseptor, terdiri dari MOW 1.329.594, MOP 127.787, IUD 2.397.529, implant 2.750.464, suntik 16.061.617, pil 6.638.843 dan kondom 1.119.658 akseptor. Akseptor MKJP ditargetkan 6.605.374 dan non MKJP 23.820.118. Adapun permasalahan yang dihadapi kedeputian ini antara lain belum optimalnya implementasi pembiayaan KB era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya MOW Interval. Adanya perubahan Permenkes tentang tarif pelayanan Badan Penyelenggara Ja-

Untu itu, kebijakan dan strategi kegiatan prioritas Deputi KBKR pada 2017 antara lain meliputi penggerakan pelayanan KB MKJP (IUD, Implant, MOW dan MOP) untuk memenuhi target PA tambahan Tahun Anggaran (TA) 2017, pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokon) sehingga tidak terjadi stock out di tingkat faskes, dan penyempurnaan standarisasi pelayanan KB. Juga penggerakan kesertaan ber-KB di wilayah dan sasaran khusus, termasuk miskin perkotaan, melalui penguatan koordinasi antara dinas kesehatan dengan SKPD KB. Memfasilitasi pelayanan KB MKJP di Kampung KB, baik melalui faskes maupun pelayanan bergerak, peningkatan pelayanan KB Pria (MOP) melalui pendayagunaan dan pendampingan provider terlatih dan motivator, dan pengembangan panduan dan pembelajaran survailans pasca pelayanan KB bagi petugas lapangan (PKB/PLKB) dan kader. SASARAN STRATEGIS Dari Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) BKKBN, seperti dikemukakan deputinya Ambar Rahayu, memiliki beberapa sasaran strategis. Yakni, meningkatkan pembinaan keluarga balita dan anak, meningkatkan pembinaan keluarga lansia dan rentan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera, dan meningkatkan pembinaan ketahanan remaja.


15

PR OF IL

“Dan tentu saja setelah itu merupakan kemajiban kami untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Termasuk melakukan advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja tentang Ketahanan Keluarga, dan melakukan KIE melalui berbagai media.” “Kemudian penguatan jejaring kemitraan berupa peningkatan dukungan politis/komitmen, dan penguatan kerjasama dengan mitra potensial antara lain dengan kementerian atau lembaga, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, swasta, organisasi pemuda, maupun organisasi profesi,” tutur Ambar Rahayu ketika dihubungi Jurnal Keluarga baru-baru ini. Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mengemban mandat untuk melaksanakan Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Dalam lima tahun terakhir, Program KRR dikemas ulang sehingga saat ini dikenal dengan sebutan Program Generasi Berencana atau Program GenRe. Kedeputian KSPK juga mengembangkan program Generasi Berencana (GenRe) sebagai intervensi terhadap tantangan dan permasalahan remaja di Indonesia. “Jumlah remaja yang besar (66,3 juta atau 25,6 persen dari total penduduk Indonesia) akan dapat menjadi aset yang luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia apabila dikelola dengan baik dan kualitasnya baik. Hal ini dikarenakan di tangan remaja-lah masa depan Indonesia berada. Untuk itu mereka harus menjadi Generasi Emas pada 2045,” ujarnya. Menjadikan lansia tangguh juga merupakan satu program yang diemban Kedeputian KSPK. Lansia tangguh adalah lansia berusia 60 sampai 70 tahun dan tetap produktif. Termasuk juga program pemberdayaan terhadap balita dan anak melalui program Bina Keluarga Balita (BKB).”Kita memprioritaskan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan pola hidup," tutur Deputi KSPK. TARGET WTP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Badan Ke-

16


Agus Sukiswo (berjabat tangan dengan Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty) pada pelantikannya sebagai Inspektur Utama BKKBN. Bersamaan dengannya dilantik pula Nofrijal sebagai Sekretaris Utama BKKBN. (foto: Humas BKKBN)

pendudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Predikat di tahun lalu itu membuat Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty dan jajarannya harus bekerja ekstra. Tahun ini lembaga ini menargetkan predikat tersebut berubah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di belakang upaya itu ada sosok pendatang baru, Agus Sukiswo. Sementara itu Inspektur Utama BKKBN, Agus Sukiswo, tak banyak membuat janji di jabatan barunya ini. Namun, tersirat melalui perbincangan dengannya, bahwa mantan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini akan mengoptimalkan kinerja jajarannya sesuai tugas pokok dan fungsinya. Ketika ditanya wartawan, termasuk Jurnal Keluarga, usai dilantik, Agus Sukiswo hanya mengatakan akan bekerja maksimal dengan beban target mengubah predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meski kurun waktu kurang dari tiga bulan di 2016, Agus optimis target mengubah WDP menjadi WTP bisa dicapai meski bukan hal mudah. Beban target yang dimaksud Agus itu adalah sebagaimana disampai-

kan Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty, saat melakukan pelantikan. “Kita harus bekerja keras. Sasaran dan program harus cepat dan tepat, agar opini itu menjadi WTP,” tandas Surya Chandra. Surya Chandra juga menegaskan bahwa kerja ekstra bukan saja merealisasikan program program dengan tepat sasaran. “Tetapi harus bisa mengakomodir, tidak hanya menunggu temuan-temuan lalu menuntaskannya.” Dengan pengalaman 30 tahun sebagai auditor, Agus tampak optimis dapat memaksimalkan capaian sesuai target tupoksinya (WTP, red). “Kerja ekstra tentunya harus didukung semua pihak di jajarannya yang sudah melihat permasalahan sembilan bulan berjalan,” ujar suami Hetty Suhaety ini. “Kami tentunya harus bekerja sama dengan para deputi. Semua lini harus sama-sama bekerja, meliputi keuangan dan program,” tambahnya. “Prioritas kami untuk melakukan inventarisasi temuan temuan BPK, mana yang bermasalah dan mana yang sudah baik,” ujarnya mengakhiri penjelasannya. (her/sara)

P RO F I L

INILAH PROFIL PIMPINAN BKKBN

S

eluruh posisi pimpinan BKKBN telah terisi. Mereka adalah profil-profil yang sangat mumpuni di bidangnya. tidak hanya dari kalangan internal saja, pejabat eselon I juga diisi dari luar BKKBN guna lebih menyempurnakan kinerja BKKBN ke depan. Kepala BKKBN di bantu 7 orang pejabat eselon I.

2. H. NOFRIJAL, S.P.,M.A, SEKRETARIS UTAMA

Pria Kelahiran Tanah Datar 11 November 1960 ini dilantik menjadi Sekretaris Utama pada tanggal 12 Oktober 2016. Lulusan master of counseling and guidance di New Mexico Highlands University ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan KB (2012-2014), Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera barat (2014-2016).

1. DR. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH, PH.D, KEPALA BKKBN

Pria kelahiran Palembang, 23 Juni 1951 ini meraih gelar Ph. D dalam bidang Population Planning & International Health dari University of Michigan, USA (1987) dan Master of Public Health (M.P.H.) dari University of Hawaii (1984). Sebelum menjabat sebagai Kepala BKKBN, beliau menjadi Anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan pada Komisi IX (2009-2014), Tenaga Ahli DPR-RI Komisi IX (2004-2008), Anggota DPR-RI pada Komisi VII (1999-2004) dan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (1978-1999). Turut menjadi pendiri dan Ketua Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan atau Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development (IFPPD).

1

2

3. DR. WENDY HARTANTO, MA,

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK Pria kelahiran Kediri 27 Januari 1958 ini meraih gelar master (S-2) nya pada tahun 1991 dan gelar Doktornya (S-3) pada tahun 1998 di Universitas yang sama di The Australian National University (ANU) dengan spesialisasi di bidang Demografi dan S-1 di Akademi Ilmu Statistik (AIS) pada tahun 1980. Sebelum menjabat sebagai Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, adalah sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) pada tahun 2011-2012 dan sebagai Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS (2008-2011).

3

4


17

PR OF IL

4. DR. DWI LISTYAWARDANI, IR., M.SC,

DEPUTI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI Wanita kelahiran Bogor 4 September 1961 ini meraih gelar master (S-2) nya di Florida State University, USA dan gelar Doktor (S-3) nya di Universitas Airlangga, Surabaya. Sebelum menjabat sebagai Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Ibu dari Rizka Amalia dan Rizky Akbar ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur (2014-2016), Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat (2011-2014).

PIN) ini mengawali karir sebagai Dokter Puskesmas di Kab. Dairi Sumater Utara. Sejak akhir 2005 ditugaskan Menkes RI sebagai Sekretaris KKI (2005-2008), Kepala Pusat Promkes (2008-2010), Sekretaris Itjen (20102011) dan sebagai Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer (20112014).

7. DR. SANJOYO, M.EC, DEPUTI BIDANG PELA-

TIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Bapak dengan 2 anak ini kelahiran Brebes 15 April 1963. Suami dari Farahgina meraih gelar Doktornya di Universitas Indonesia dan mengambil gelar master Economic Development di The Australian National University. Pernah mengikuti kursus The Transforming Tertiary Education for Innovation and Competitiveness Course dari The World Bank Institute, Washington DC, USA pada tahun 2010. Sebelum menjabat sebagai Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN adalah sebagai Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BAPPENAS (2011-2014), Kepala Sub Direktorat Keluarga Berencana BAPPENAS(2002).

5. IR. AMBAR RAHAYU, MNS,

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA Ibu dari Irawan Sugiarto dan Retno Diah Rahayuni ini dilantik menjadi Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada tanggal 2 Agustus 2016. Lulusan Master of Nutritional Science Flinders University of South Australia dan meraih gelar sarjananya pada Institut Pertanian Bogor (IPB) ini sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama (2013-2016), Kepala Biro Perencanaan (2011-2013), Direktur Pemaduan Kebijakan Program (2008-2011), Kepala BKKBN Prov. DIY (2007-2008).

6. dr. ABIDINSYAH SIREGAR, DHSM, M.KES,

8. DRS. AGUS SUKISWO, AK., M.M, INSPEK-

TUR UTAMA Pria kelahiran Surabaya 21 April 1960 dilantik menjadi Inspektur Utama pada tanggal 12 Oktober 2016. Lulusan Magister Manajemen Universitas Airlangga Surabaya, Chartered Accountant (CA), Certified Forensic Auditor (CFA), dan Qualified Internal Auditor (QIA) ini sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (2013-2015), Auditor Utama BPKP (2015-2016).

DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI Pria yang menamatkan pendidikan di International Diplome in Health Service Management di Perth Australia dan meraih gelar S2 Kebijakan Kesehatan di USU dengan Cumlaude ini lahir di Banda Aceh, 25 Mei 1957. Suami dari Ny. Haslinda Daulay, SE,MSi sebelum menjabat sebagai Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (AD-

5

18

6


7

8

KEPENDUDUKAN & KB Delegasi India Kunjungi BKKBN

Diminati Pemasaran Sosial Implant & Suntik Indonesia Pemerintah India ingin menimba ilmu program keluarga berencana (KB) dari Indonesia, utamanya dalam KIE alat kontrasepsi implant dan suntik. Terlebih lagi Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, telah berhasil mengajak para akseptor mengikuti program KB.

H

ari itu, tepatnya pekan kedua Oktober, sebanyak 13 orang delegasi India bertandang ke Indonesia selama 10 hari. Mereka ingin menyerap berbagai program yang berhasil dilaksanakan pemerintah Indonesia. Salah satunya program KB. Mereka tertarik menimba pengetahuan soal kontrasepsi implant dan suntik. Maklum, di negara India yang sebagian beragama Islam, penggunaaan kontrasepsi belum sebagus Indonesia. Delegasi yang datang terdiri dari kalangan Parlemen, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga, (menangani program KB, kesehatan ibu, anak dan remaja) serta Dana untuk Kependudukan India (Population Foundation of India-PFI), di bawah koordinasi Direktur Eksekutif PFI Poonam Nuttreja. Ini menunjukkan betapa seriusnya mereka menggarap program KB di negaranya.

Suasana pertemuan delegasi India dan BKKBN, difasilitasi Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan & KB BKKBN. (foto: sara)

Menjawab pertanyaan Jurrnal Keluarga, Poonam Nuttreja menjelaskan bahwa selama ini program KB di India memprioritaskan tubektomi untuk menurunkan total fertility rate (TFR). Namun mengingat akseptor juga menginginkan agar diberikan kesempatan untuk mempunyai anak lagi, pemerintah India melihat implant dan suntik menjadi pilihan alternatif. “Kebetulan di Indonesia akseptor memakai implant dan cara suntik cukup dominan,” ujar Poonam.

jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan BUMN maupun BUMD.

Parlemen India sendiri dikemukakan senantiasa mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Keluarga berencana merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, selain masalah kesehatan, pendidikan, perumahan, ketahanan pangan, penyediaan air bersih dan beberapa lainnya.

Selain di BKKBN pusat, mereka juga meninjau program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di Nusa Tenggara Barat, yang penduduk muslimnya cukup dominan. “Mereka ingin melihat langsung bagaimana rakyat lapisan bawah mengikuti dan melaksanakan program KKBPK,” ujar Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan KB BKKBN, Mukhtar Bakti. (her/sara)

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk

Dijelaskan, di India program KB dilaksanakan di semua sektor pembangunan dan karena program KB termasuk lingkup Kemeterian Kesehatan, tidak ada masalah dalam hal penyediaan tenaga medis.


19

K E PE N DU DUK AN & K B

Menggelar Pelayanan KB di “Sail Karimata” Diawali sejak 2009 dengan Sail Bunaken (di Sulawesi Utara), pemerintah hampir tiap tahun menggelar sail sebagai upaya antara lain meningkatkan perekonomian masyarakat dengan segala imbasnya serta memberikan pelayanan di bidang soasial maupun kesehatan.

T

ahun ini giliran Sail Selat Karimata digelar, berawal di Pantai Datok, Kayong Utara, Kalimantan Barat. Pada Sabtu (15/10) itu, Presiden Joko Widodo meresmikan puncak acara tersebut. Dalam sambutannya Presiden menekankan kepada jajaran di bawahnya agar Sail Selat Karimata tidak hanya sekadar seremoni, namun harus ada manfaat yang besar bagi warga yang dikunjungi. "Tidak boleh berhenti hanya sebatas seremonial semata. Saya tidak ingin nanti setelah sail ini berakhir juga langsung sepi, langsung senyap, tidak ada dampaknya bagi pergerakan ekonomi rakyat di daera. Ini yang tidak saya inginkan," tandas Presiden Jokowi. BKKBN mengambil bagian dalam momentum tersebut berupa pemberian pelayanan KB dan IVA gratis kepada masyarakat Kabupaten Kayong Utara.

20


Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (kanan), Sekretaris Negara Pramono Anung (tiga kanan), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (dua kiri) dan Menteri Pariwisata Arief Yahya (kiri). Prosesi penanaman pohon oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka Sail Karimata 2016 di Pulau Datok, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. (foto: ant)

Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat menjadi pelaksana kegiatan tersebut. Pelayanan KB dan IVA berlangsung di Puskesmas Sukadana. Tak kurang dari anggota Komisi IX DPR RI dr. Karolin Margret Natasha mengunjungi kegiatan ini. Karolin berkunjung bersama Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty, Deputi KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN dan Direktur Bina KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus BKKBN. Ikut mendampingi Plt. Kepala Perwakilan BKKB Kalbar, Uung Kusmana. Peserta KB yang dilayani sebanyak 23 akseptor, terdiri satu orang akseptor KB implant, 20 akseptor IUD, dan satu akseptor suntik. Sebanyak 23 akseptor melakukan pemeriksaan IUD yang telah dipakai dan sekaligus melakukan pemeriksaan IVA.

SADAR KESPRO Dalam kegiatan ini Direktorat Kesehatan Reproduksi BKKBN juga turun langsung memberikan konseling sadar kesehatan reproduksi sejak dini. Tujuannya, untuk meningkatkan capaian kontrak Kinerja (KKP) mela-

KEP EN D U D U KA N & KB

Pelayanan KB pada kegiatan Sail Karimata (foto: BKKBN)

lui kegiatan pelayanan KB mobil di wilayah Kayong Utara, dan pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) serta pemeriksaan IVA gratis. Kegiatan ini merupakan wujud partisipasi BKKBN menyukseskan kegiatan Sail Selat Karimata sekaligus momen untuk melakukan advokasi KIE Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Selain juga sebagai wahana penyam-

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty dalam kegiatan Sail Karimata 2016. (foto: MPC BKKBN)

paian materi revolusi mental melalui keluarga. Keluarga di Kabupaten Kayong Utara, di antaranya dengan menyisipkannya di saat sosialisasi KB medis operasi pria (MOP). Kegiatan itu berlangsung di Gedung Anugerah Sukadana, diikuti 40 pasangan usia subur (PUS). Bukan sebatas itu. Perwakilan BKKBN Kalbar bekerjasama dengan Perkum-

pulan Kontrasepsi Mantap Indonesia (PKMI) Kalbar juga membuka pelayanan medis operasi wanita (MOW). Berlokasi di RS Agoes Djam Ketapang, akseptor yang mendapat pelayanan sebanyak 22 orang. Mereka datang dari Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Kepala BKKBN Surya Chandra juga berkesempatan untuk mengunjungi para akseptor MOW ini. (BKKBN Kalbar/her/sara)


21

K E PE N DU DUK AN & K B Dari Ajang Hari Kontrasepsi Sedunia 2016

Setiap Kehamilan Diinginkan Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya pengendalian jumlah anak dalam keluarga dan interval antara kelahiran. Caranya, dengan menggunakan obat dan alat kontrasepsi maupun metode operasi bagi wanita maupun pria secara sukarela. Maka, promosi KB menjadi penting demi menjamin kesejahteraan dan kemandirian wanita sekaligus mendukung kesehatan dan pengembangan masyarakat. Itulah makna dibalik Hari Kontrasepsi Sedunia 2016.

H

ari Kontrasepsi Sedunia (World Contraception Day) setiap tahun jatuh pada tanggal 26 September. Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia merupakan sebuah kampanye global yang memiliki visi bahwa setiap kehamilan diinginkan. Sejak diluncur-

22


Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty memukul gong menandai pembukaan Hari Kontrasepsi Sedunia 2016. (foto: MPC BKKBN)

kan pada tahun 2007, Hari Kontrasepsi Sedunia bertujuan meningkatkan kesadaran penggunaan kontrasepsi dan mengupayakan generasi muda untuk mendapat informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Momentum peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia juga digunakan untuk memberikan edukasi terkait pendidikan seks dan KB sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat. Dengan meningkatkan kepedulian mengenai kontrasepsi dan kesehatan reproduksi, diharapkan akan mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, aborsi, dan penyebaran penyakit seksual. Di Indonesia Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia dipusatkan di Desa Robyong, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Selasa 27 September lalu, dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani.

Dalam arahannya, Menko Puan mengemukakan perlunya memberikan kegiatan produktif kepada perempuan untuk mendukung program KB. "Ibu rumah tangga yang tidak bekerja, cenderung mempunyai anak banyak. Ini saya ketahui ketika beberapa waktu lalu datang ke Surabaya dan bertemu gubernur," ujarnya. Menurut Puan, hal itu berbeda dengan wilayah-wilayah yang ibu rumah tangganya memiliki pekerjaan. Kesibukan dengan aktifitas tersebut ternyata mampu menekan jumlah ibu melahirkan. "Saya berharap, setiap sosialisasi reproduksi yang dilakukan BKKBN perlu ditambahkan edukasi dan pemberdayaan ibu rumah tangga. Contohnya melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)," ujarnya. Puan mengatakan, program KB dapat berhasil jika masyarakat memiliki pengetahuan serta pemahaman yang jelas


tentang program tersebut, sehingga mampu menekan angka kelahiran. "Masih diperlukan pemahaman yang baik, mengenai penggunaan kontrasepsi dan bagaimana tingkat risikonya," tambahnya. Puan menjelaskan, Indonesia memiliki komitmen kuat mendukung Tujuan Pembangunan Millenium atau MDGS yang disepakati bersama dalam forum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), yakni membentuk masyarakat yang sejahtera dan sehat. Karena itu diperlukan terobosan oleh BKKBN dalam setiap sosialisasi. “BKKBN hendaknya bisa mengajak masyarakat dan khususnya ibu rumah tangga untuk membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera," jelasnya. Puan Maharani menambahkan, stagnasi program KB nasional yang terjadi dewasa ini dapat dilihat dari indikator pertumbuhan penduduk. “Lagi-lagi diperlukan terobosan agar program KB yang dilakukan cukup efektif,” ujarnya. Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Dwi Listyawardhani mengakui memang diperlukan perubahan paradigma berpikir atau cara pandang masyarakat untuk mengefektifkan program KB. "Memang perlu ada perubahan paradigma berpikir, salah satunya yang diusulkan oleh Menteri Puan, yakni melalui kegiatan UMKM, sehingga program KB akan berjalam efektif," katanya. DUTA KB Pemahaman mengenai penggunaan kontrasepsi dan program KB di perdesaan rupanya masih mengalami kesenjangan. Kebanyakan wanita dan ibu di desa enggan menggunakan kontrasepsi atau ikut KB akibat efek samping yang dinilai merugikan mereka. Pada tahun lalu, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terpilih menjadi tuan rumah karena menduduki angka pengguna kontrasepsi dan KB tertinggi. Prestasi yang dicapai oleh kader kontrasepsi dari profesi bidan di Sragen dicontoh oleh bidanbidan di Malang. Mereka adalah Duta KB. Sebut saja Siti Kolisah dengan pengalaman menjadi bidan 25 tahun, Wuri Andayani yang sudah 20 tahun menjadi bidan di Tajinan,

Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty bersama Menko PMK Puan Maharani. (foto- MPC BKKBN)

Widigahi bidan asal Batu yang sudah 26 tahun menjadi bidan. Dan dua bidan bernama Yeni Sustrawati dari Kota Malang dan Siti Ruqoiyah yang sudah 21 tahun menjadi bidan di Puskesmas Sitiarjo, Sumber Majing Wetan. Mereka yang terpilih menjadi Duta KB Malang Sejahtera ini mengaku sebelumnya sudah memberikan edukasi dan pengetahuan program KB secara mandiri. Sayangnya para ibu di desa masih merasa ragu dan berat hati untuk menggunakan kontrasepsi. "Selama ini masyarakat ingin ber-KB tapi kurang memahami bagaimana memilih KB yang cocok untuk mereka," ujar Siti Kolisah, di sela Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia. Sebagai seorang bidan yang berbakti kepada masyarakat, kelima bidan ini mengaku rela meluangkan waktu lebih banyak di luar rumah untuk memberikan penyuluhan dan edukasi terkait KB dengan cara dari rumah ke rumah. Cara ini efektif untuk mengajak ibu atau pasangan yang ogah menggunakan KB. "Kebanyakan ibu tidak mau pakai KB karena takut sama efek samping seperti haid tidak teratur, kegemukan, dan mengganggu hubungan suami-istri. Sugesti-sugesti di masyarakat awam itu masih kentel (kuat)," tambah Wuri seperti dilansir Liputan6. Selain mendatangi langsung rumahrumah penduduk di masing-masing wilayahnya, lima Duta KB bersama 15 Duta KB lainnya yang tersebar di beberapa kecamatan di Malang turut mengadakan edukasi dan sosialisasi terjadwal setiap bulannya.

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty saat memberikan sambutan. (foto MPC BKKBN)

"Selain itu event-event yang sudah ada kayak sanggar senam ibu-ibu, kelompok ibu-ibu PKK, atau di karang taruna atau pertemuan kader kesehatan juga kita isi dengan edukasi dan penyuluhan KB. Kadang kala ada dari kita yang isi di SMA atau di kelas 3 SMP tentang pentingnya kontrasepsi, kesehatan reproduksi, dan kita masukkin juga HIV dan AIDS, juga bahayanya narkoba," ujar Siti Kolisah. Data BKKBN Jawa Timur menunjukkan, dari 39 kasus kematian ibu atau bayi baru lahir di Malang, sebanyak 13 kasus bisa dicegah dengan penggunaan kontrasepsi. "Dengan memasang KB pada wanita yang sehat dan pemasangan lebih awal, kasus kematian dan kehamilan yang tidak direncanakan dapat diminimalisir. Selain memberi penyuluhan, kami juga akan memilihkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi para ibu," tutur bidan Wuri. (her/sara)


23

K E PE N DU DUK AN & K B

Menghadirkan Negara di Kehidupan Lansia Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030. Jumlah lanjut usia di Indonesia diperkirakan meningkat.

S

uwarno (74) tengah menyuapi istrinya Katrina (71) sesendok bubur ayam. Seperti pagi-pagi biasanya, Suwarno dan Katrina kerap kali menunjukkan pemandangan romantis khas sepasang kekasih yang tak lagi muda dalam cinta yang menggelora. Bagi mereka, cinta di usia senja adalah cinta yang tenang dan saling memelihara. Suwarno adalah seorang pedagang di sebuah pasar di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Begitu pun Katrina, yang selalu setia menemani hari-kari Suwarno di pasar. Meski tak memiliki anak kandung, hidup keduanya terlihat bahagia dan penuh cinta kasih. Secara ekonomi pun begitu. Meski jauh dari kemewahan, keduanya hidup berkecukupan. Pada tahun 2013 lalu, Katrina terserang penyakit stroke. Tingginya biaya pengobatan memaksa Suwarno dan Katrina menjual seluruh harta benda yang mereka miliki hingga tak tersisa. Akhirnya, pada awal tahun 2014, Su-

24


warno dan Katrina terpaksa tinggal di Unit Rehabilitasi Sosial (URS) Wening Wardoyo, Ungaran, Jawa Tengah. Sejak saat itu, kehidupan mereka berubah total. Haryati, Staff Seksi Sosial URS menjelaskan, Suwarno dan Katrina secara sadar datang dan menyampaikan kesulitan-kesulitannya dan mengajukan diri untuk tinggal di URS. Suwarno dan Katrina sebenarnya memiliki seorang anak angkat yang tinggal di Jakarta. Ketika ditanyakan soal keberadaan anak angkatnya, Suwarno dan Katrina selalu berkata mereka enggan menjadi beban bagi anak angkatnya itu, sehingga tidak ada niat bagi mereka untuk mencari keberadaan sang anak. "Mereka punya semacam anak angkat yang sekarang tinggal di Jakarta. Kalau ditanya soal anak, mereka bilangnya tidak mau jadi beban buat anaknya. Makanya, untuk sekadar mencari tahu keberadaan anaknya pun mereka tidak mau," ungkap Haryati. Kedua lansia ini kemudian diserahkan ke URS Wening Wardoyo pada 25 Mei lalu. Sejak mendapatkan rehabilitasi dan fasilitas kesehatan milik Dinas Sosial Pemprov Jawa Tengah ini, kondisi Kartinah yang saat itu datang dalam keadaan stroke mulai membaik. "Sudah membaik kondisinya. Kalau untuk jalan saja, sekarang sudah bisa. Dulu kalau ke belakang (toilet) agak sulit. Sekarang jauh lebih sehat daripada waktu pertama kali datang," kata Haryati.

Mensos Khofifah Indar Parawansa (foto: repro)

MERAWAT LANSIA Kisah tentang Suwarno dan Kartinah ini hanyalah segelintir kisah yang mewakili nasib ribuan lansia lain di Indonesia. Di URS Wening Wardoyo saja, tercatat ada sekitar 100 lansia yang menjalani kehidupan mereka hari demi hari dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Meski beberapa di antaranya mengaku lebih bahagia dengan keberadaan mereka di URS Wening Wardoyo. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) URS Wening Wardoyo, Rudi Agus mengatakan, sebagian besar lansia yang ditampung di panti sosialnya adalah lansia-lansia yang terlantar. Meski demikian, ada juga lansia yang dititipkan keluarga masing-masing, tetapi jarang dijenguk. "Rata-rata saat diantar janjinya mau sering-sering dijenguk. Yang paling menyedihkan buat saya, saat ada lansia tutup usia. Kalau ada keluarganya, pasti


perawatan lansia golongan total care yang jumlahnya saat ini ada 40 orang. "Ada sekitar 40 lansia yang sudah tidak bisa apa-apa. Makan harus disuapi. Mandi harus dimandikan. Mohon maaf, buang air besar (BAB) juga harus menggunakan diapers," ungkap Rudi. Rudi menuturkan, pihaknya menyediakan lima tenaga pengasuh (pramurukti), bagi lansia golongan total care. Secara jumlah, satu pramurukti mengasuh delapan lansia golongan khusus itu.

Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty

"Secara kuantitas, jelas kekurangan tenaga. Namun, kami selalu yakin selama ada niat mengabdi, kendala apapun bisa kami atasi. Mereka sudah kami anggap seperti orangtua kami sendiri," ucapnya.

seperti siraman rohani dan pelatihan kerajinan tangan. Nantinya, hasil kerajinan lansia pun dipamerkan pengelola panti di aula. PERAN NEGARA PENTING Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapaty, pada acara “Workshop on Interlinkages of Ageing and Sustainable Development" mengatakan, peran negara sangat penting untuk menjamin kehidupan yang baik bagi para lansia. Dalam workshop yang dihadiri oleh Badan Kependudukan dari seluruh kawasan Asia ini, Surya Chandra berperan sebagai Ketua International Council on Management of Population Programmes (ICOMP). Dalam kesempatan tersebut, Surya Chandra menyampaikan pentingnya konferensi seperti ini, agar negara-negara di dunia dapat bertukar pemikiran, pandangan tentang strategi dan program pengelolaan lansia di tiap-tiap negara. Sangat penting bagi semua pihak bekerjasama. Bertukar pandangan, strategi program, bagaimana mengelola penduduk-penduduk berusia lanjut di negara-negara kita. Pada tahun 2030, diproyeksikan akan ada 1,3 miliar orang berusia 65 tahun dan lebih tua, jumlahnya 16% dari total penduduk, dengan sebagian besar tinggal di negara-negara berkembang.

kami kembalikan. Namun, bagi yang telantar, kami sudah siapkan lahan pemakaman di Ungaran," kata Rudi. Menurut Rudi, jumlah 100 orang lansia yang terdiri dari 30 laki-laki dan 70 perempuan itu telah disesuaikan dengan kapasitas wisma. Mereka menempati 14 wisma. Dua wisma di antaranya diperuntukan sebagai ruang

Merawat para lansia bukanlah pekerjaan mudah. Sebab, diusia yang senja ini mereka sebagian besar sudah mengalami demensia atau pikun. Petugas dengan sabar harus selalu mengajarkan mereka tentang kedisiplinan, ketertiban dan kesehatan setiap saat. Untuk menjaga keberdayaan para lansia, URS Wening Wardoyo rutin menggelar kegiatan-kegiatan,

“Menghadapi masalah ini, kita perlu strategi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, kita perlu menyediakan sistem dukungan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduk lanjut usia. Jangka panjang negara berkembang perlu membuat kebijakan untuk mempertahankan rasio usia ketergantungan pada titik keseimbangan,” tegas Surya Chandra. (her/sara)


25

K E PE N DU DUK AN & K B Dari Koren II BKKBN

Tahun 2017, Tahun Berat Sekaligus Menjanjikan Tahun 2017 menjadi tahun yang berat dan sekaligus menjanjikan bagi masa depan BKKBN sebagai institusi negara. Asalkan beberapa indikator ini dicapai, setidaknya mendekati sasaran.

P

ertemuan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (Koren) II Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun Anggaran 2017 BKKBN telah usai beberapa saat lalu. Pertemuan empat hari ini menyisakan beberapa catatan yang menjadi pekerjaan rumah seluruh jajaran BKKBN, termasuk dukungan mitra kerja. Satu catatan yang mengemuka dalam pertemuan itu adalah sasaran yang harus dicapai BKKBN di tahun 2016. “Tahun 2016 BKKBN harus dapat mencapai sasaran-sasaran strategis, berupa persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,27% per tahun, angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) 2,36 per wanita usia subur (15-49 tahun), persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) 65,4% semua metode,” ujar Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty saat membuka pertemuan konsolidasi tersebut di Hotel Horison Bekasi, pertengahan September lalu. Sasaran lain yang harus mendapat perhatian karena karena pencapaiannya masih tinggi adalah kebutuhan ber-KB yang

26


tidak terpenuhi (unmet need) yang masih 10,48%, angka kelahiran pada kelompok usia (age-specific fertility rate/ASFR) 15-19 tahun yang masih 44 kelahiran per 1.000 wanita; dan persentase kehamilan yang tidak diinginkan di antara WUS (1549 tahun) yang masih 7,0%. Menurut Surya Chandra, sasaran-sasaran tersebut merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), khususnya pada 2016. Pencapaian sasaransasaran tersebut merupakan bagian yang penting dan akan turut menentukan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan kependudukan dan KB pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019. Sekaitan dengan itu, menurut Surya Chandra, untuk memperkuat Program KKBPK ke depan, BKKBN perlu segera menindaklanjuti rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2017 dengan penajaman kegiatan prioritas dan realokasi penganggaran berdasarkan pendekatan 5 Prioritas Nasional bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Kelima prioritas tersebut meliputi pelayanan KB, penguatan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) KKBPK, pembinaan remaja, pembangunan keluarga; dan regulasi, kelembagaan, informasi, dan penyederhanaan nomenklatur yang bahasanya bersayap menjadi bahasa konkret dan menyentuh kepentingan masyarakat. Selanjutnya, untuk pengembangan kegiatan prioritas dan sebagai langkah percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas Program KKBPK 2017, Kepala BKKBN memberikan berbagai arahan antara lain terkait perkembangan analisis dan evaluasi inefisiensi di lingkungan BKKBN. Dalam hal prioritas Jaminan Ketersediaan Alokon, Kepala BKKBN meminta Bikub segera berkoordinasi dengan Ditjalpem untuk memastikan biaya distribusi alokon dari gudang pusat ke gudang provinsi, memperbaiki perencanaan kegiatan prioritas 2017 agar struktur anggaran lebih besar di lini lapangan, dan melibatkan peran serta aktif para pemangku kepentingan dan mitra kerja.


Termasuk memanfaatkan forum-forum sosialisasi dan konsultasi yang ada untuk mengintegrasikan isu-isu kependudukan yang tercantum dalam RPJMN ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Daerah (Renstrada), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten dan kota. “Laksanakan kegiatan pengendalian penduduk yang dapat diimplementasikan di

runkan drop out menjadi 25,7 persen pada tahun 2016 dan 24,6 persen pada akhir tahun 2019. Tak kalah pentingnya adalah membenahi data basis kelompok kegiatan (poktan) serta melakukan pemetaan poktan di lapangan berdasarkan hasil Pendataan Keluarga 2015. Mengembalikan fungsi poktan ke konsep awal, yakni untuk me-

Surya Chandra meminta Deputi yang menangani lini lapangan memprioritaskan kegiatan-kegiatan pada Kampung KB dengan mengutamakan kemitraan dan penggerakan para pemangku kepentingan. “Laksanakan advokasi dan KIE kepada masyarakat, terutama sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), informasi efek samping dan sebagainya, serta sosialisasi Program KKBPK di Kampung KB,” ujar Surya Chandra. PELATIHAN & MEMANTAPKAN KOMITMEN BKKBN juga diingatkan Surya Chandra agar memfasilitasi pelatihan bagi tenaga pengelola Kampung KB dengan baik dan terencana berdasarkan analisis kebutuhan, menyusun kegiatan konkret untuk menangani tingkat putus pakai KB (drop out). Ini mengingat target Renstra harus menu-

PENGHEMATAN ANGGARAN Kepala BKKBN juga menyinggung kebijakan pemerintah dalam hal penghematan anggaran sebanyak dua kali, pada Mei dan Agustus lalu, yang berlaku bagi semua kementerian dan lembaga nonkementerian. Untuk itu diperlukan berbagai langkah, antara lain peningkatan kegiatan yang dapat menggalang sebanyak mungkin mitra kerja lintas sektor dan para pemangku kepentingan di seluruh tingkatan wilayah. Kemudian melibatkan para mitra kerja dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan kegiatan lintas sektor. Perlu juga peningkatan sinergitas lintas bidang di lingkungan BKKBN, baik pusat maupun Perwakilan BKKBN Provinsi. Hilangkan ego bidang. Antar bidang harus bekerja sama dan bergotong royong karena inti dari kegiatan di masing-masing bidang adalah untuk mencapai sasaran strategis RPJMN dan Renstra BKKBN 2015-2019.

Suasana Koren II BKKBN. (foto: sara)

Kampung KB, memprioritaskan penggarapan KB dan kesehatan reproduksi (kespro) terutama bagi masyarakat di sekitar wilayah Kampung KB secara utuh dan di wilayah yang membutuhkan perhatian khusus atau di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan,” tambahnya.

BKKBN Tahun Anggaran 2017, meskipun dengan alokasi anggaran terbatas, kita akan dapat melaksanakan program mapun kegiatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaransasaran program KKBPK,” tuturnya.

ningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta menjadi wadah pembinaan kesertaan ber-KB bagi peserta aktif agar tidak drop out sehingga dapat mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan keluarga. Dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran tersebut, melalui Koren II ini, Surya Chandra mengajak para peserta untuk memantapkan komitmen dan pemahaman bersama terkait kegiatan-kegiatan prioritas BKKBN yang harus dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2017. “Kita harus memperhatikan perubahan dan distribusi anggaran dengan merealokasi kegiatan yang kurang produktif ke kegiatan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat dan mempunyai output yang jelas. Kita juga harus dapat memilah kegiatan-kegiatan mana saja yang akan memiliki implikasi langsung terhadap pencapaian sasaran rencana kerja pemerintahan,” ujar Surya Chandra. “Dengan penyesuaian kegiatan-kegiatan yang sudah ada di dalam pagu indikatif

Untuk itu BKKBN harus meninggalkan cara-cara yang kurang efisien dan mulai melakukan perubahan mind set dengan revolusi mental dengan pendekatan perencanaan “money follows program”. Kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi tidak perlu dialokasikan anggaran, karena itu sudah melekat dengan tugas sehari-hari. Mulai 2017, kata Surya Chandra, secara garis besar APBN akan dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama, anggaran untuk masyarakat dan kedua, anggaran untuk pegawai (aparatur). Jika anggaran lebih besar untuk masyarakat, itu indikasi bahwa lembaga tersebut lebih mementingkan kebutuhan masyarakat dan akan dinilai sebagai lembaga yang dibutuhkan oleh rakyat. “Namun jika yang terjadi sebaliknya, itu pertanda lembaga itu hanya mementingkan pegawainya, dengan mengabaikan kepentingan masyarakat yang harus dilayani. Untuk itu saya minta agar anggaran BKKBN harus lebih besar, minimal 70% untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegasnya. (her/san)


27

OPINI

Penduduk dan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Alam Oleh: Surya Chandra Surapaty

B

adan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama periode 2000-2010 mencapai 1,49 persen atau lebih tinggi dibandingkan periode 1990-2000 yang hanya mencapai 1,45 persen (BPS, 2010). Hal tersebut jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 1,39 persen. Jumlah penduduk Indonesia sesuai dengan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010 sebanyak 237,64 juta orang. Sedangkan berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia mencapai 258,70 juta orang (Bappenas, BPS, & UNFPA, 2013). Dari sejumlah penduduk tersebut diperkirakan terdiri dari 59.836.906 keluarga di Indonesia, menurut data pendataaan keluarga 2015. Data jumlah keluarga menentukan tingkat kemampuan masing-masing keluarga dalam memenuhi konsumsi pangan. Untuk memenuhi kebutuhan beras 237,64 juta orang dibutuhkan lahan produktif untuk tanaman padi seluas 13 juta ha, namun saat ini lahan padi yang produktif diolah seluas 7,7 ha (SEAFAST), atau dengan kata lain dengan jumlah penduduk Indonesia 237,64 juta jiwa berarti kebutuhan beras per tahun dalam hitungan kasar sebesar adalah 33.026.400.000 kilogram (33.026 juta ton) per tahun pada tahun 2010 atau

28


pada tahun 2014 dalam survey pertanian terhitung 56 juta ton pertahun kebutuhan beras untuk penduduk Indonesia. Demikian besar kebutuhan beras di Indonesia per hari yang diperlukan oleh penduduk. Jika pertambahan penduduk

setiap tahunnya sebesar 1,49 persen atau bahkan melebihi, maka akan dapat mendatangkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kelaparan, kekumuhan kota, berkurangnya daya dukung lahan dan masalah-masalah sosial lainnya.

O PI NI

Kecukupan pangan suatu negara dapat terwujud apabila secara umum telah terpenuhi dua aspek sekaligus. Pertama adalah tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk. Kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari (Dewan Ketahanan Pangan, 2013). Seperti layaknya paham Malthusianisme, peningkatan jumlah penduduk harus disertai dengan jumlah bahan pangan yang tersedia. Banyaknya penduduk akan mengurangi lahan yang akan digunakan untuk pertanian, peternakan, dan lahan-lahan untuk produksi pangan. Besarnya jumlah penduduk terkait langsung dengan penyediaan pangan. Ketidakmampuan menyediakan pangan pokok seperti beras yang ditandai dengan besarnya impor beras beberapa saat lalu menjadi pertanda yang serius bagi kita agar memiliki perhatian pada persoalan kependudukan dan penyediaan pangan. Seperti dikutip dari komoditi.co.id bahwa komoditi utama yang masih diimpor di Indonesia antara lain beras yang merupakan kebutuhan pokok penduduk Indonesia. Meskipun produksinya cukup tinggi namun belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk sehingga perlu di impor dari luar negeri sejumlah 432,8 juta kg. Komoditi kedua yang banyak diimpor adalah jagung sejumlah 2,8 milyar kg dan daging sapi sejumlah 41,5 juta kg Hal ini menunjukkan kapasitas produksi komoditi makanan tidak dapat lagi mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Apalagi dengan kenyataan di Indonesia, setiap menit terjadi kelahiran 7 (tujuh) bayi di negeri ini atau setara dengan sekitar 416 bayi yang lahir di Indonesia. Terkait hal tersebut dapat dibayangkan

berapa kebutuhan air bersih untuk seluruh penduduk Indonesia setiap harinya. Menurut badan dunia UNESCO sendiri pada tahun 2002 telah menetapkan hak dasar manusia atas air yaitu sebesar 60 liter/orang/hari. Dapat dibayangkan berapa mulut yang harus diberi makan setiap hari pertambahannya? Dan berapa liter air bersih yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk? Masihkah kemudian kita menganggap isu kependudukan bukan hal penting, sementara cadangan devisa kita dihabiskan untuk mengimpor bahan makanan dari luar negeri? Teori Malthus juga mendapatkan banyak kritikan atau sanggahan. Salah satunya dari Esther Bouseraup (UNDP, 1999) bahwa jumlah penduduk yang besar namun bila diimbangi dengan kualitas SDM yang tinggi, tetap dapat menjadi raksasa ekonomi yang menguasai dunia, cina adalah salah satu contohnya. Kemajuan iptek di bidang pertanian serta upaya rekayasa lainnya juga dapat membantu peningkatan ketersediaan bahan pangan untuk penduduk. Meskipun hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang lain seperti polusi, pencemaran, degradasi kemampuan produksi, dan pada akhirnya dapat merusak lingkungan. Selain itu, terdapat ahli lain yang mengktirik paham maltusian, dalam bentuk paham neo-maltusian, yaitu bahwa percepatan laju pertumbuhan penduduk, masih mungkin dapat tekan dengan gerakan program keluarga berencana. Pembangunan penduduk yang berfokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dilandasi dengan pengendalian jumlah penduduk. Pada saat jumlah penduduk dapat dikendalikan, maka peningkatan kualitas SDM mungkin dapat tercapai. (Asmanedi, dkk, 2016). Dengan meningkatnya kualitas SDM dapat memungkinkan perkembangan teknologi yang dapat

mendukung penyediaan pangan bagi penduduk. Permasalahan tersebut tidak dapat dianggap remeh dan sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menekan laju pertumbuhan penduduk melalui penggalakan program keluarga berencana nasional.

-

-

Asmanedi, dkk . (2016). Mozaik Demografi. Depok: LDUI Badan Pusat Statistik. (2010). http:// sp2010.bps.go.id/ Southeast Asian Food and Agricultural Service and Technology (SEAFAST) Center IPB., Ketahanan Pangan dan Perspektif Kebijakannya. Bappenas, BPS, & UNFPA. (2013). Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta:


29

OPINI

Renungan Menjelang Tutup Tahun 2016:

Kesiapsiagaan Menuju Penduduk Tumbuh Seimbang Rutinitas Atau Revolusi? Oleh: Dr.H.Abidinsyah Siregar,DHSM,Mkes*

I

ndonesia dalam 10-20 tahun ke depan akan memasuki era darurat demografi dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Penduduk Indonesia menurut proyeksi BPS 2016 pada tahun 2030 akan menembus angka 300 juta jiwa. Saat ini penduduk Indonesia sudah mencapai 258 juta jiwa dan menjadi Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Kondisi ini tentu perlu diwaspadai. Bicara kependudukan tidak hanya pada jumlah. Dalam teori carrying capacity, bumi tidak sekedar tempat bagi manusia tapi juga tempat kehidupan. Artinya tidak sekedar daya tampung bagi manusia tetapi harus memperhatikan daya dukungnya untuk keberlangsungan hidup manusia. Sehingga kearifan kita selalu mempertanyakan keseimbangan antara daya tampung bumi dan daya dukung bagi kehidupan di dalamnya. Pertumbuhan ekonomi kita masih di kitaran 4,4-5,4 per tahunnya naik-turun dan kita diambang ancaman krisis pangan. Pertumbuhan sektor pangan mulai tidak seiring dengan pertambahan penduduk. Dalam evaluasi tahunan disebutkan bahwa seharusnya pertambahan luas lahan pertanian per tahun adalah 200.000 hektar, namun yang terjadi justru penyusutan mencapai 200.000 hektar. Kondisi ini menghadapkan antara penduduk yang bertambah butuh pangan dan juga butuh lahan pemukiman. Hal ini mengingatkan kepada teori Thomas Robert Malthus yang hidup tahun 17761824. Dalil yang dikemukakan Malthus itu bahwa -jumlah penduduk cenderung untuk meningkat secara geometris (deret

30


ukur), sedangkan kebutuhan hidup riil dapat meningkat secara arismatik (deret hitung)- menjadi sangat dikenal dalam ilmu demografi hingga saat ini. Sejatinya, pengendalian pertumbuhan penduduk menjadi kunci pemecah persoalan pangan dan pada akhirnya kesejahteraan. Di era tahun 1970, di mana Pemerintahan ketika itu mengedepankan Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dengan fokus Pemerataan, Menteri Perencanaan/ Kepala Bappenas Prof. DR. Wijoyo Nitisatro memproyeksikan bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2000 akan menuju 300 juta. Angka itu diproyeksikan karena Total Fertility Rate (TFR) atau jumlah ratarata anak per tiap pasangan usia subur ketika itu mencapai 5,6. Menyadari ancaman ledakan penduduk tersebut, Presiden Soeharto membuat keputusan strategis dengan membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1970 yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan berkedudukan setara Kementerian, diikuti pembentukan kelembagaannya di seluruh Indonesia dan digerakkannya Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB (PLKB) didukung Kader serta mitra strategis ABRI, Ulama/Tokoh berbagai agama, Organisasi keagamaan/Kemasyarakatan/ Perempuan dan Pemuda. Pada tahun 1995-2000 Indonesia berhasil menurunkan TFR menjadi 2,2 dan bahkan di Provinsi tertentu mencapai 1,9-2,1 atau penduduk tumbuh seimbang. Di era itu, Indonesia memasuki era tinggal landas, di mana penduduk tumbuh seimbang dan Pemerintah siap mewujudkan agenda dan prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Terbukti Indek Pembangunan

Manusia Indonesia sudah berada di posisi 92-95, suatu posisi yang kuat bagi kebangkitan ekonomi dan manusia. Di era Reformasi diikuti dengan penerapan Otonomi Daerah sejak 1999, harus jujur diakui aspek kependudukan dan pengendaliannya terabaikan. Restrukturisasi kelembagaan di daerah, selain abai dengan pembentukan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) bidang KB, Urusan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana “hanya” menjadi pelengkap pada Kelembagaan yang sudah ada. Urusan ini seakan hanya ditempelkan kepada Lintas Sektor yang sudah ada. Peran dan fungsi Pemerintah Daerah dalam urusan KKB semakin kecil dan luput. Dalam tempo cepat “tanda abai” sudah muncul pada tahun 2002 saat Biro Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan hasil survei 5 tahunannya yaitu SDKI, di mana pada tahun 2002 dilaporkan TFR menjadi 2,6. Berbagai upaya dilakukan dengan pesan “Dua Anak Lebih Baik” ternyata SDKI 2007, TFR tetap pada angka 2,6. Pada tahun 2007-2009 DPR mengambil inisiatif mengajukan RUU di bidang Kependudukan dan KB. Dan akhirnya pada tahun 2009, Pemerintah mengesahkan dan mencatatkan dalam Lembaran Negara yaitu UndangUndang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ada sejumlah nilai tambah dan terobosan dalam UU ini, antara lain BKKBN yang semula Badan Koordinasi menjadi Badan Kependudukan untuk menegaskan fungsi Pengembangan Kependudukan yang meliputi Kuantitas, Kualitas dan Sebaran penduduk menjadi misi pokoknya, dengan kapasitas peran tersebut.

OPINI

meningkatkan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan pendapatan bagi rakyatnya, serta menyediakan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang mudah didapat dan terjangkau serta dengan mengandalkan kemampuan produksi sendiri. Negara sekitar Indonesia di era 1970 berada pada kondisi yang sama jelek dan lemahnya bahkan sebagian lebih buruk, namun dengan semangat ingin maju mereka datang dan belajar ke Indonesia (ke kantor BKKBN Pusat dan melihat keberhasilan di masyarakat). Mereka contoh resep sukses Indonesia yang diakui dunia dengan melakukan konsep pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana. Kini mereka seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, bahkan Jepang, Korea dan Cina melesat maju dan sejahtera berbasis penduduk tumbuh seimbang. Keseimbangan ini diinginkan oleh setiap Negara untuk memberi peluang bersama kepada Individu, Keluarga, Masyarakat dan Bangsa meningkatkan kualitas dan kapasitasnya untuk mewujudkan tujuan Nasionalnya. Untuk kembali ke jalur efektif pembangunan kependudukan, maka sejak 2015 mengikuti Visi bapak Presiden/ Wakil Presiden RI yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang diuraikan ke dalam Sembilan Cita yang dikenal sebagai Nawacita, maka Kepala BKKBN Dr. Surya Chandra Suriapaty, MPH, PhD menerapkan pendekatan pembangunan Karakter Bangsa (nawacita ke-8) melalui Revolusi Mental, mengutip gagasan yang pernah dikemukakan oleh bapak proklamator Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno pernah mengemukakan, bahwa Revolusi mental sesungguhnya gerakan hidup baru yang percaya pada kemampuan sendiri dan optimisme sebagai pengejawantahan firman Tuhan YME dalam Al-Qur’an surat Ar-Rad ayat 11 yang artinya “—Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri--“. Dengan mengimplementasikan tiga aspek Revolusi Mental yakni Integritas, Etos Kerja dan Gotongroyong sebagai nilai atau value bagi aparatur BKKBN di pusat hingga Daerah, serta menerapkan pendekatan

32


Pembangunan Karakter Bangsa berbasis Keluarga bagi masyarakat dan keluarga Indonesia, pembangunan karakter tidak hanya menjangkau pentingnya pengendalian jumlah tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah kualitas manusia Indonesia. Hal ini sejalan dengan tekad Pembangunan Kualitas Manusia Indonesia (nawacita ke 5). KAMPUNG KB Pada tahun 2016, Bapak Presiden RI memberikan perhatian dan amanat bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia melalui pendekatan Kampung KB. Kampung KB merupakan satu kesatuan wilayah setingkat dusun atau setara dalam Desa/Kelurahan dengan kriteria tertentu di mana terdapat program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang terintegrasi dengan semua sektor sesuai permasalahannya yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematik. Melalui Kampung KB, masyarakat diingatkan tentang sukses yang pernah dicapai dalam pembangunan kependudukan dan manfaatnya bagi kemajuan Indonesia di masa depan. Kampung KB, terpilih dengan indikator pencapaian kepesertaan ber-KB terendah dan dengan angka kemiskinan paling tinggi, apalagi letaknya di pantai, desa nelayan, daerah terpencil/ perbatasan atau daerah kumuh perkotaan (sesuai Nawacita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari Desa), maka sudah dapat dipastikan lokus itu merupakan mata rantai paling lemah. Dengan pendekatan intervensi program dari semua sektor terkait dengan daftar kelemahannya, maka melalui sumberdaya yang sudah tersedia di dalam APBN/APBD sektoral masing-masing, maka Dinas/Jawatan terkait bisa langsung berperan aktif. Pencanangan Kampung KB dilakukan oleh bapak Presiden pada tanggal 14 Januari 2016 yang lalu di Dusun Jenawi Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut bapak Presiden menuliskan dengan tangan sendiri pesan untuk seluruh keluarga Indonesia: “Keluarga Yang Sehat dan Sejahtera harus Direncanakan, Batasi Jumlah Anak, Dua Anak Cukup”, suatu pesan yang sangat tegas dan jelas dari Pimpinan Nasional kita. Selanjutnya, dengan didukung Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/70/ SJ Tahun 2016 tentang Pencanangan dan

Pembentukan Kampung KB maka para Gubernur/Bupati/Walikota telah mencanangkan di tiap Kabupaten/Kota nya masing-masing. Sehingga saat ini dari target 514 Kampung KB sudah dicanangkan 455 Kampung KB, di mana 379 (83%) di antaranya telah melaporkan kegiatan dan kemajuannya. Hal yang menarik, banyak Bupati/Walikota tidak berhenti pada target 1 kampung KB saja, tetapi mencanangkan lebih banyak lagi di wilayahnya karena dipandang prosesnya sedemikian mudah menemukan titik lemah dan sedemikian mudahnya pula untuk menggerakkan intervensi lintas sektor karena sumberdaya sektoral sudah tersedia. Memasuki tahun 2017 dengan target tahapan tercapainya kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang hingga 2019, tentu tidak mudah sekalipun bukan berarti sulit. Kita menyadari betul bahwa fondasi sukses Pembangunan Nasional dan semua upaya peningkatan sasaran positif Kementerian/ Lembaga amat bergantung kepada kuantitas, kualitas dan sebaran Kependudukan dengan segala aspeknya yang menjadi core (inti) Program KKBPK dari BKKBN. Pengalaman 2015 dan 2016, serta kemauan untuk bekerja dengan etos kerja yang tinggi serta semangat gotongroyong/ kerjasama berbasis integritas yang tangguh dan jujur, sehingga setiap aparatur sipil negara di lingkungan BKKBN di pusat hingga daerah mau bekerja lebih (lebih bertanggungjawab, lebih bersungguhsungguh, lebih akuntabel, lebih amanah, lebih berdedikasi) sebagai implementasi Revolusi Mental yang total dan ikhlas bukan rutinitas. SELAMAT BEKERJA DAN BEKERJA LEBIH KERAS UNTUK 2017. --------------

*) Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Pusat, Jakarta

O PI NI

Mimpinya Penggagas Pendidikan Kependudukan Apa dan Mengapa Oleh: Darlis Darwis*

P

emikiran tentang perlunya pendidikan kependudukan muncul pada Deklarasi Kependudukan PBB tahun 1967; bahwa pemecahan masalah kependudukan harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan komprehensif dalam waktu jangka panjang dengan mengikutsertakan bidang dan sektor pembangunan terkait termasuk pendidikan. Gagasan agar masalah-masalah kependudukan dimasukan ke dalam kurikulum dan diajarkan dalam sistem pendidikan nasional setiap warga disampaikan oleh Dr. Winarno Surachmad, orang Indonesia pertama yang mencetuskan pendidikan kependudukan di Dunia. Titik berat pendidikan kependudukan ada pada penyampaian pengetahuan tentang teori dinamika penduduk, ditambah dengan identifikasi faktor-faktor penyebab dan penghambat pertambahan penduduk, apa pengaruh negatif dan positif yang ditimbulkan pertambahan penduduk yang cepat terhadap kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara serta lingkungan alam semesta. Jadi dengan demikian pendidikan kependudukan bukan tentang pelajaran sex dan atau pemakaian kontrasepsi dalam penyelengaraan program keluarga berencana. Pendidikan Kependudukan lebih menekankan pada pemberian argumentasi secara rasional tentang keterkaitan pertambahan penduduk yang cepat terhadap kualitas kesejahteraan hidup keluarga dan masyarakat dengan lingkungan alam semesta. Pendekatan pendidikan memegang peranan penting dalam meyelesaikan per-

soalan kependudukan, kesejahteraan, keamanan dan lingkungan alam semesta.

naan program Keluarga Berencana Nasional dan Kependudukan.......”.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Bagaiamana BKKBN mengakomodir hal trersebut. Tahun 1970 BKKBN membentuk unit kerja setingkat Bagian untuk dapat mengakomodir muatan pendidikan kependudukan di bawah Biro Pendidikan dan Latihan. Dalam proses berjalan dengan dasar pemikiran pada waktu itu bahwa adanya kaitannya dengan upaya yang akan dilakukan dalam penyadaran dan penyuluhan masyarakat untuk menerima gagasan keluarga berencana (KB) maka pada tahun 1971 bagian pendidikan kependudukan berada di bawah Biro Penerangan dan Motivasi.

Landasan konsep program KB semakin jelas menunjukan bahwa pelaksanaan program pengendalian kelahiran merupakan bagian dari upaya pemecahan masalah kependudukan. KB lebih diarahkan kepada pemecahan masalah demografi ketimbang masalah kesehatan reproduksi. Dengan dasar pemikiran tersebut maka dibentuk adanya Deputi Bidang Kependudukan, selain Deputi Bidang KB , Deputi Umum dan Deputi Pengawasan dan Pengendalian.

Dengan adanya Keppres No 33 Tahun 1972 Tentang BKKBN, bagian Pendidikan kependudukan dikembalikan posisinya di bawah Biro Pendidkan dan Latihan karena argumentasi bahwa pendekatan pendidikan kependudukan berbeda dengan pendekatan penyuluhan dan penerangan. Pada saat itu pendidikan kependudukan diartikan sebagai suatu proses kegiatan belajar dan mengajar untuk mencerdaskan anak/siswa agar mampu mengambil keputusan yang rasional dan bertangung jawab. Tahun 1983 menimbang perkembangan lingkungan startegis pada saat itu secara eksplisit dimasukan bidang kependudukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanan program KB , hal tersebut termuat dalam pasal 4 Keppres No 38 Tentang BKKBN yang berbunyi sbb: “BKKBN mempunyai tugas pokok mempersiapakan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan pelaksa-

Meskipun dari teori administrasi negara struktur organisasi BKKBN pada periode tersebut yang paling ideal dalam mensinergiskan keterpaduan kebijakan dan program kegiatan KB dan Kependudukan, yang diklaim sejalan dengan pendekatan KB thn 1970 yaitu memecahkan masalah kependudukan terutama laju pertumbuhan penduduk melalui pengendalian kelahiran. Sayangnya pendidikan kependudukan tidak ada pada unit kerja dalam struktur Kedeputian Bidang Kependudukan. Artinya, pendidikan kependudukan masih berada pada unit kerja Pusdiklat. Sejalan dengan isu-isu kependudukan yang terus menjadi topik Internasional maka dalam Keppres No 64 Tahun 1983 Tentang BKKBN , unit kerja Pendidikan Kependudukan setingkat Eselon II di bawah Deputi Operasional. Tahun 1993 BKKBN melebarkan cakupan tugas pokoknya melalui Keppres No. 109 tahun 1993; BKKBN mepunyai tugas pokok melanjutkan dan memantapkan kegiatan-kegiatan gerakan keluarga berencana nasional, merumuskan kebijakan umum pengelolaan gerakan pembangunan keluarga se-


33

OPINI

jahtera nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaannya, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat serta menyelengarakan pelaksanan kebijaksanaan kependudukan secara terpadu bersama instansi terkait. Dengan cakupan tersebut di level Eselon 1 tidak ada Kedeputian Bidang Kependudukan. Begitu juga tidak ada unit kerja pendidikan kependudukan di level Eselon II. Kenapa demikian jika ditilik dari rumusan tugas pokok bkkbn disebut ........menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan kependudukan secara terpadu bersama instansi terkait. Orientasi program dan kegiatan mengarah pada upaya penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera. Pendidikan kependudukan dalam kedudukan dan fungsi maupun susunan organisasi dan tata kerja BKKBN semakin redup, klimaknya terjadi pada Struktur Organisasi BKKBN yang diterbitkan melalui SK Meneg PP/Ka BKKBN No.10/HK-010/B5/201, di mana pendidikan kependudukan hilang dalam fungsi BKKBN yang otomatis tidak nampak dalam struktur organisasi dan tatakerja BKKBN saat itu. Unit Kerja Pendidikan Kependudukan terlahir kembali dengan format Kerjasama Pendidikan Kependudukan setingkat Direktorat dijabat oleh eselon 2 berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, dua tahun sejak terbitnya UU No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan berada di bawah Kedeputian Pengendalian Penduduk. Dari ulasan singkat tersebut, pertanyaannya sudah terwujudkah mimpinya penggagas pendidikan kependudukan? Jawabannya tergantung indikator wujud mimpinya. KEBIJAKAN JANGKA PENDEK Pentingnya aspek pendidikan kependudukan dalam kontemplasi program KB dan kependudukan sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis dan paradigama nasional maupun global serta visi pemerintah yang berkuasa saat itu. Keberadaannya bisa menjadi penting dan tidak penting tergantung dari

34


sudut mana melihatnya. Namun, masalah kependudukan dengan segala gatranya akan terus menjadi isu yang menarik bagi bangsa yang sudah maju sekalipun. Sebagai penerima tongkat estafet menahkodai Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan sejak Juni 2016, ada ke-

Sebagai upaya untuk membentuk generasi yang berkualitas, lingkungan yang nyaman dan aman menjadi salah satu faktor pendukung utamanya. Sebagaimana data yang ditampilkan pada tabel 1 menunjukkan perkotaan menjadi tempat tinggal yang banyak dihuni kaum muda dibandingkan pedesaan.

TABEL 1. Kaum Muda Menurut Tempat Tinggal, 2000-2025 (juta Jiwa) Usia 10-14

15-19

20-24 Jumlah

Tempat

2000

2005

2010

2015

2020

2025

Kota

10, 4

11,2

11,7

10,3

10,5

10,6

Desa

10,0

10,6

11,0

9,9

10,1

10,2

Kota

10,6

10,4

10,6

10,0

10,3

10,5

Desa

10,5

10,0

10,3

9,7

9,9

10,1

Kota

9,2

9,8

9,9

11,0

10,0

10,2

Desa

10,0

10,1

10,0

10,7

9,7

9,9

10-24

60,7

62,7

63,5

61,6

60,5

61,5

Sumber: Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 Bappenas, RPJM dan RPJP 2025

bijakan dan strategi operasional yang ditempuh. Yakni memperbanyak pengayaan materi pendidikan kependudukan terkait isu-isu strategis dengan pemanfaatan tehnologi informasi, hingga juga memperluas dan memantapkan jejaring kerjasama pendidikan kependudukan dengan skala prioritas segmen generasi muda pewaris bangsa melalui pembentukan Komunitas Pemuda Peduli Kependudukan. Komunitas ini mengarah ke seluruh elemen kepemudaan baik yang terdapat di sektor formal, non formal maupun informal, menjadi program prioritas jangka pendek. Argumentasinya, Sensus Penduduk 2010 mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa, 53,4 juta di antaranya adalah Kaum Muda yang terdiri dari laki-laki 51% dan wanita 49%. Besarnya jumlah penduduk usia remaja di Indonesia merupakan potensi besar bagi keberlangsungan pembangunan bangsa ini ke depan. Oleh karena itu, harus dipersiapkan dengan baik. Disinilah kemudian peran pendidikan kependudukan diperlukan agar remajaremaja ini tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa berkualitas yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta sikap dan prilaku berwawasan kependudukan.

Hal ini kemudian yang mendorong lahirnya wacana/gagasan untuk pembentukan kota yang ramah lingkungan. Kepedulian ini dapat diwujudkan di antaranya dengan membangun kota dengan sarana dan prasarana yang menjadikan warga nya sehat, inspiratif dan produktif. Daerah/ tempat tinggal yang menciptakan harmonisasi kehidupan warganya, terjaganya kelestarian lingkungan, dan tumbuhnya kepedulian sosial kemasyarakatan serta pertahanan dan kemanan lingkungan . Melalui kota ramah lingkungan pula kemudian diharapkan akan lahir generasi muda yang dapat menjadi contoh anak muda lain dan mentransfer ilmu ke masyarakat tentang pentingnya kependudukan serta menjadi generasi yang solutif dalam mengatasi permasalahan kependudukan. *) Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Juni 2016 - sekarang Bahan Bacaan : Drs. Andarus Darahim 2010 ; Kedudukandan Peran Pendidikan Kependudukan y Dalam Mendukung Program KB Nasional. y BKKBN 2012 ; Poedoman Kerjasama Pendidikan Kependudukan. y Direktorat Kerjsama Pendidikan Kependudukan BKKBN 2012 ; Draft Pedoman Gerakan Prilaku Hidup Berwawasan Kependudukan.

y

A PA KATA M EREKA

Apa Kata Mereka

Tentang Keluarga

K

ebersamaan merupakan sebuah wujud penting dalam membina keharmonisan keluarga. Kualitas kebersamaan juga dapat memengaruhi proses tumbuh kembang seorang anak serta perilakunya di masa depan. Menurut survei yang dilakukan sebuah produsen makanan ringan dengan data yang diambil dari 500 ibu dari tiga kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Surabaya dan Bandung, ditemukan bahwa kebersamaan dalam keluarga memainkan peran yang sangat esensial. "Sebanyak 98 persen ibu mengakui bahwa kebersamaan itu sangat penting," demikian hasil survei itu. Dari jumlah tersebut, 40 persen diantaranya mengaku melakukan kebersamaan itu dengan berkumpul dan berinteraksi.

Ikang Fawzi, Marissa Haque, Bella Fawzi, Chikita Fawzi. (foto: dok. keluarga)

AWANG FAROEK ISHAK Bagi Awang Faroek Ishak, keharmonisan keluarga turut mempengaruhi etis kerja dan perjalanan karirnya. Makna keluarga bagiya tak bisa dipisahkan dengan makna kesuksesan yang telh dirintis dan diraihya saat ini.

IKANG FAWZI – MARISSA HAQUE Pasangan selebriti yang satu ini patut menjadi contoh keluarga-keluarga Indonesia. Mereka adalah penyanyi rock Ikang Fawzi dan artis Marissa Haque. Kehidupan rumah tangga mereka jauh dari gosip. Semua itu bisa terjadi karena mereka kuat memegang teguh janji perkawinan. “Satu suami dan satu istri sampai mati, insya Allah demikian adanya...,” tulis Marissa Haque dalam salah satu blognya. Bagi Ikang dan Marissa, keluarga kecil adalah keluarga yang akan mampu membangun kesejahteraan dan kenyamanan bagi anggotanya. Mereka pun berkomitmen hanya memiliki dua anak, dan itu mereka ujudkan. “Keluarga kecil adalah keluarga terencana. Keluarga yang mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Ikang Fawzi.

Awang Faroek Ishak. (foto: repro)

"Keluarga tak ubahnya motivator sekaligus inspirator bagi perkembangan karir saya, " ujar Awang Faroek seperti termuat dalam buku "Awang Faroek Ishak Di Mata Para Sahabat".

Bagaimana keluarga menjadi wahana yang membahagiakan anggotanya, ucapan Marissa berikut ini menunjukkan hal itu. “Bagi kami, setiap hari Ikang, saya, serta anak-anak selalu mengucapkan ungkapan Bahasa Kasih satu dengan lainnya. Caranya adalah dengan kecup cinta adalah ungkapan tulus di antara pasangan. Kami melakukannya dengan sadar serta penuh keikhlasan”.

Di usianya yang kian senja, Gubernur Kalimantan Timur ini seolah mendapatkan energi baru dan kenikmatan tiada tara dalam konteks sebuah kehidupan keluarga. Kenikmatan yang merefleksikan konstruksi jiwa sebuah rumah tangga yang utuh terdiri atas anak, menantu dan cucu. Selepas urusan dinas dan segudang kesibukan, tiada yang ia nikmati kecuali bercengkerama dengan cucunya Fionalita Aifa Savitri. (sara)


35

KESPRO

Kenalkan Fungsi Sejati Payudara Pada Anak Payudara merupakan salah satu organ terpenting dalam sistem anatomi tubuh wanita. Tak hanya secara anatomi, payudara juga memegang peranan sangat penting dalam siklus kehidupan makhluk hidup menyusui (mamalia) yang dalam hal ini adalah manusia. Meski begitu, payudara sering diperlakukan tidak sesuai dengan fungsi sejatinya.

T

ak dapat dipungkiri memang, payudara merupakan salah satu daya tarik wanita secara fisik. Pun dalam aktivitas seksual, payudara dianggap sebagai organ yang sangat mempengaruhi aktivitas seksual secara tidak langsung. Namun yang perlu diingat adalah fungsi sejati payudara sebagai penyalur nutrisi --yang terkandung dalam air susu ibu (ASI)-- bagi bayi. Orang awam --non medis-- menjadi golongan yang paling sering memandang dan memperlakukan payudara dengan cara-cara yang salah. Sebagian memandang payudara hanya sebagai tempelan pendukung fisik. Ada pula yang memandang payudara sebagai organ pendukung aktivitas seksual. Sekalipun sebagian lainnya memahami fungsi payudara sebagai sarana penyalur nutrisi bagi bayi, namun tetap tidak banyak orang yang memperdalam pemahaman dan pengenalan mereka terhadap payudara. Payudara terdiri dari lemak dan jaringan ikat. Selain itu, di payudara juga terdapat lobus, lobulus, saluran ASI dan kelenjar getah bening. Lobus adalah bagian dari payudara yang memproduksi ASI. Tiap lobus terdiri dari beberapa lobulus. Pada bagian luar payudara, terdapat puting dan jaringan kulit berwarna gelap yang mengelilinginya. Jaringan

36


Anne Gracia. (foto: repro)

kulit berwarna gelap itu disebut areola. Pada areola, terdapat kelenjar montgomery, yaitu kelenjar-kelenjar kecil yang memproduksi cairan berminyak yang berfungsi menjaga kesehatan kulit di sekitar puting dan lingkar terdalam payudara.

KESPRO

Pada bagian dalam payudara, yakni di dalam puting dan areola, terdapat saluran ASI yang disebut ductus. Ductus berfungsi untuk menyalurkan ASI. Jumlah ductus sendiri ada banyak. Tiap-tiap ductus bergabung dan membentuk 7-10 saluran yang menuju ke puting. Di ujung ductus terdapat alveoli, yakni tempat memproduksi ASI. Alveoli berbentuk kantong-kantong kecil yang terdiri dari sel-sel yang secara aktif memproduksi ASI. Jumlah alveoli sendiri ada jutaan. Alveoli dikelilingi oleh sel-sel otot hormon prolaktin yang membantu alveoli memproduksi ASI. Sedangkan untuk mengalirkan ASI, payudara memiliki oksitosin yang berfungsi membuat sel-sel di sekitar alveoli berkontraksi. Kontraksi tersebutlah yang kemudian mengalirkan ASI. Artinya, produksi ASI tidak ditentukan oleh ukuran payudara. Besar ataupun kecil, payudara tetap mampu memproduksi ASI dengan kemampuan yang sama. Adapun perbedaan ukuran payudara ditentukan oleh komposisi lemak dan jaringan yang mengelilingi alveoli dan ductus. Hal tersebutlah yang menyebabkan keberagaman bentuk dan ukuran payudara wanita. DIMULAI SEJAK BAYI Menurut Anne Gracia, praktisi medis, orang tua wajib memberikan identifikasi yang tepat tentang payudara kepada anak. Perkenalan anak dengan payudara dimulai sejak anak lahir, lalu menyusui. Pada masa-masa ini, Anne memandang kebanyakan orang tua secara tidak sadar memberikan identifikasi yang tidak tepat tentang payudara kepada anak.

ANAK ITU SUDAH KENAL PAYUDARA SEJAK MEREKA LAHIR LHO. SEJAK LAHIR, KEMUDIAN DISUSUI. NAH, PADA MASA INI SAYA LIHAT JUSTRU SANGAT PENTING UNTUK ORANG TUA MEMBERIKAN IDENTIFIKASI YANG TEPAT MENGENAI APA ITU PAYUDARA

"Anak itu sudah kenal payudara sejak mereka lahir lho. Sejak lahir, kemudian disusui. Nah, pada masa ini saya lihat justru sangat penting untuk orang tua memberikan identifikasi yang tepat mengenai apa itu payudara, apa itu fungsinya dan bagaimana memperlakukan payudara dengan tepat."

Kesalahan paling umum yang dilakukan orang tua dalam memperkenalkan payudara kepada anak adalah dengan menggunakan payudara sebagai alat untuk membujuk anak mereka yang sedang rewel ataupun menangis. "Banyak orang tua membujuk anak mereka dengan memberikan payudaranya. Padahal itu keliru. Payudara bukan mainan. Payudara itu untuk menyalurkan zat-zat baik yang dibutuhkan sama anak mereka. Jadi, ya seharusnya tidak menggunakan payudara selain untuk menyusui." Salah mengidentifikasikan payudara kepada anak dapat memberikan efek jangka panjang kepada anak. Pemahaman yang salah mengenai payudara akan terbawa hingga sang anak tumbuh dari waktu ke waktu. Akhirnya, pemahaman yang salah tentang payudara akan menyebabkan penyimpangan fungsi dan perlakuan anak terhadap payudara. "Makanya banyak terjadi pelecehan seksual di mana-mana. Itu erat kaitannya dengan identifikasi organ dan fungsi-fungsinya. Karena setiap organ itu pasti punya fungsi yang sebetulnya sangat penting dan seharusnya dihormati dan diperlakukan dengan hormat dan baik. Kalau tahu fungsi payudara sepenting apa untuk kehidupan, tidak akan ada yang melecehkan wanita dengan menyerang payudaranya." (Yudhistira)


37

K E SPRO

Masalah Obesitas dan Kesuburan Pada Wanita Oleh: dr. Azora Ferolita, AKP

Kegemukan (obesitas) dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan, di antaranya masalah seks dan kesuburan. Jika ingin persoalan seksual tersebut terselesaikan segera, atasi kegemukkan anda. Pengaruh ketidaksuburan akibat obesitas terjadi pada laki-laki dan perempuan. Penelitian tentang hubungan antara obesitas dan kesuburan sudah banyak dilakukan dengan hasil yang mendukung.

O

besitas merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki Indeks Massa Tubuh (IMT) yang tinggi yaitu lebih dari 27. Menurut WHO, pada tahun 2014 terdapat 600 juta orang usia dewasa mengalami obesitas. Di Indonesia sendiri, kejadian obesitas pada kelompok perempuan dewasa tahun 2013 sebesar 32,9%, mengalami kenaikan sebanyak 18% dari tahun 2007. Dikatakan oleh DR. Dr. Elvina Karyadi, MSc., perempuan obesitas biasanya

38


mengalami anovulatory chronic atau haid tidak teratur secara kronis. "Hal ini mempengaruhi kesuburan, di samping juga faktor hormonal yang ikut berpengaruh," tandas dokter ahli gizi dari Seameo-Tropmed UI ini. Sedangkan pada pria penumpukan lemak berlebihan di daerah pubis sering menyebabkan penis seakan-akan tidak menonjol, kelihatan lebih pendek dan kecil sehingga menghambat penetrasi. Dengan keadaan seperti tersebut di atas, pria dengan obesitas cenderung akan bertindak pasif. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan seksual suami dan isteri. Jumlah sperma sedikit bahkan bisa tidak diproduksi sama sekali, selain pengaruh fisik, terjadi juga gangguan pada metabolisme hormon androgen yang berkaitan dengan spermatogenesis (menurut Dr. Indra, Pakar Andrologi). Infertilitas atau kemandulan berpeluang besar terjadi pada wanita yang obesitas. Kemandulan pada wanita sebagian besar disebabkan karena sindrom ovarium polikistik. Sindrom ini juga terkait dengan masalah kesuburan wanita akibat berat badan obesitas. Perubahan hormonal atau perubahan pada sistem reproduksi bisa terjadi akibat timbunan lemak pada perempuan obesitas. "Timbunan lemak itu memicu pembuatan hormon, terutama estrogen," jelas Dr. Yanto Kadarusman, Sp.OG-KFER, konsultan fertilitas dari FKUI-RSCM Jakarta. Normalnya pada usia reproduksi calon hormon estrogen ini berasal dari ovarium. Selain sebagai penghasil gamet atau ova (telur), ovarium juga berperan sebagai organ endokrin karena menghasilkan hormon

estrogen dan progesteron. Namun pada perempuan obesitas, estrogen ini tidak hanya berasal dari ovarium tapi juga dari lemak yang berada di bawah kulit. Lemak bawah kulit yang berisi kolesterol dan lemak, ini merupakan prekusor dari estrogen. Maksudnya, estrogen yang berasal dari luar ovarium cukup banyak dibuat. Padahal dari dalam ovarium sendiri belum banyak estrogen yang terbentuk. Hal ini menyebaban keluarnya Luitenizing hormon (LH) sebelum waktunya. LH yang terlalu cepat keluar menyebabkan telur tidak bisa pecah dan progesteron tidak terangsang, sehingga pada suatu waktu siklusnya menjadi berantakan. Kejadian ini dapat dilihat dari siklus haid yang tidak teratur, jumlah haid yang keluar cukup banyak, dan juga progesteron tidak terangsang, sehingga pada suatu waktu siklus menstruasi menjadi tidak teratur, jumlah menstruasi yang keluar banyak dan masa haid yang lebih lama. HORMON LEPTIN YANG TIDAK SEIMBANG Orang yang mengalami obesitas, biasanya cenderung mengonsumsi makanan dengan kalori, gula, dan lemak yang tinggi. Ketika tubuh mengonsumsi terlalu banyak lemak, maka akan muncul hormon leptin yang berfungsi untuk mengatur nafsu makan dan memberikan sinyal pada otak bahwa tubuh sudah ‘penuh’. Namun, asupan lemak yang terus-menerus masuk akan membuat hormon leptin terus diproduksi oleh tubuh. Semakin banyak jumlah lemak yang dikonsumsi, semakin tinggi pula kadar leptin. Namun, leptin menjadi resisten dan tidak berfungsi lagi dengan baik karena terlalu banyak lemak yang masuk

KESPRO

sehingga terlalu tinggi kadar leptin di dalam tubuh.

guan fungsi hormon akibat obesitas akan menjadi penyulit saat kehamilan.

Gangguan fungsi leptin dapat mempengaruhi ketidakseimbangan kadar hormon seksual, seperti Luteinizing Hormon dan Estradiol yang merupakan hormon kesuburan pada wanita. Hormon-hormon tersebut membantu mempersiapkan ovum atau telur pada wanita. Selain itu, perempuan memiliki kadar hormon leptin tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga, ketika perempuan mengonsumsi makanan berlemak terlalu banyak, kemudian leptin yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Hal tersebutlah yang menyebabkan perempuan obesitas susah hamil.

Apa penyebab dan hubungannya sehingga berat badan yang berlebih bisa mempengaruhi kesuburan mengakibatkan seseorang menjadi susah hamil ?

RESISTENSI HORMON INSULIN Tidak hanya resistensi terhadap hormon leptin, tubuh juga mengalami resisten terhadap hormon insulin. Ketika orang yang mengalami obesitas terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat atau gula maka akan terjadi hiperglikemia dalam tubuh. Hiperglikemia yang berlangsung terus-menerus akan mengakibatkan tubuh tidak lagi peka terhadap hormon insulin. Penelitian menyatakan bahwa sel pituitary yang berfungsi untuk menghasilkan luteinizing homorne, yang sangat berperan dalam proses pembuahan dan menentukan kesuburan perempuan.

Hindari kegemukan. Mungkin kata ini tepat bagi wanita-wanita yang ingin mendambakan kehadiran sang buah hari, namun belum juga terwujud.

MENYEBABKAN KEGUGURAN Walaupun perempuan yang obesitas telah berhasil hamil, namun kehamilannya tersebut sangat berisiko bagi kesehatan janinnya. Perempuan yang obesitas cenderung memiliki kualitas telur yang kurang baik, mengalami gangguan ketika proses implantasi ovum (telur yang sudah dibuahi) terjadi, dan gang-

KUIS KKBPK

Hal tersebut karena pada wanita yang berlebihan berat badan hormonnya menjadi tidak seimbang. Obesitas dengan infertilitas atau ketidaksuburan hormon menyebabkan anomali ovulasi atau gagal ovulasi. Obesitas berakibat pada gangguan hormon yang penting untuk kehamilan seperti estrogen, androgen dan progesteron, dan ini berakibatkan sulit hamil.

Ganggu siklus haid. Seseorang dikatakan kegemukan bila nilai IMT atau Indeks Massa Tubuhnya 25 atau lebih - IMT didapat dari berat badan dibagi tinggi badan dalam kuadrat. Kegemukan ringan bila IMT 25-29,9, sedang bila 3034,9 dan berat bila 35 atau lebih. Pria atau wanita gemuk, sama-sama berisiko mengalami ketidaksuburan. Khusus wanita, setiap kenaikan IMT di atas 29 akan menurunkan peluang untuk hamil sampai 4% dibanding mereka yang mempunyai IMT 21-29. Bila IMT mencapai 35-40, maka peluang untuk hamil lebih kecil lagi, yaitu 20-40%. BAGAIMANA MENURUNKAN BERAT BADAN ? Konsultasikan dengan ahli gizi, karena penurunan berat badan drastis atau tidak

bertahap, justru memperkecil peluang untuk hamil, dan bila terjadi kehamilan muncul risiko komplikasi. Bobot berlebihan dapat turun dengan ini: Memperhatikan pola makan atau diet terpantau dengan seksama: 1. Membatasi asupan kalori sampai 1000-1200 kalori/hari 2. Tidak makan dalam porsi berlebihan. Atur porsi makan dalam jadwal makan 3 kali makan utama dan 2-3 kali selingan di antara waktu makan 3. Seimbang jenis bahan makanannya, mengikuti piramida makanan. Porsi terbesar adalah makanan pokok, kemudian sayur-buah, dikuti lauk pauk, dan yang terkecil adalah makanan manis, gurih, berminyak dan berlemak. 4. Meningkatkan asupan serta. Misalnya, memilih roti dan gandum utuh, atau kentang dimakan dengan kulitnya, makan lebih banyak agaragar, sayur dan kacang-kacangan. 5. Menghindari camilan kayak lemak dan gula seperti kue dan biskuit. Pilih camilan sehat seperti buah kering, buah segar atau sayuran rebus. 6. Cukup minum air putih, karena selain membantu proses pencernaan, minum air putih sebelum makan memberikan rasa kenyang sehingga anda tidak makan berlebihan. 7. Berolahraga rutin, misalnya berlatih fisik dengan intensitas sedang selama 30 menit, tiga kali seminggu. Aktivitas itu meningkatkan penggunaan kalori dalam tubuh. **

UJI PENGETAHUAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

1. Pada tanggal berapa Presiden Jokowi mencanangkan Kampung KB? 2. Di daerah mana Kampung KB pertama dicanangkan oleh Presiden Jokowi? 3. Apakah kepanjangan dari akronim "Kompak", sebuah program baru BKKBN?

- Jawaban dapat dikirimkan melalui email [email protected], twitter @bkkbn_pusat, instagram bkkbn_pusat - 3 Pemenang terpilih akan mendapatkan hadiah menarik dari BKKBN - Majalah Jurnal Keluarga dapat diakses di website www.bkkbn.go.id

KONSULTASI KESEHATAN REPRODUKSI

dr. Irma Ardiana MAPS Menjawab

Penggunaan kontrasepsi pada perempuan di masa perimenopause Yth dr. Irma Saat ini saya berusia 45 tahun. Siklus menstruasi saya sudah tidak teratur dan itu saya pahami bahwa sebentar lagi saya akan memasuki masa menopause. Apakah saya masih membutuhkan kontrasepsi? Kalau saya masih perlu menggunakannya, kontrasepsi apa yang cocok untuk kondisi seperti saya?

mua metode kontrasepsi dapat digunakan, namun perlu beberapa pertimbangan sebagai berikut: NO.

METODE KONTRASEPSI

Yth Ny. W Perempuan akan mencapai masa menopausenya ketika indung telur mereka sudah tidak memproduksi lagi dan artinya sudah tidak subur. Secara medis harus dapat dipastikan masa tidak subur ini (menopause) terjadi ketika selama 12 bulan berturut-turut tidak terjadi menstruasi. Sebelum memasuki menopause, indung telur masih memproduksi telur di mana frekuensinya mulai berkurang (perimenopuase). Sehingga di masa perimenopause masih terdapat kemungkinan terjadi kehamilan. Untuk mencegah kehamilan sampai dapat dipastikan Ny.W tidak lagi subur, memang dibutuhkan kontrasepsi. Se-

PERTIMBANGAN

1.

Kontrasepsi yang mengandung hormon kombinasi (pil, atau suntik)

▪ Perempuan yang berusia 35 tahun atau lebih –perokok (tidak peduli berapa banyak rokok yang dikonsumsi per hari), sebaiknya tidak memilih pil kombinasi. ▪ Perempuan yang berusia 35 tahun atau lebih -merokok 15 batang atau lebih per hari sebaiknya tidak menggunakan suntik KB bulanan. ▪ Perempuan yang berusia 35 tahun atau lebih sebaiknya tidak menggunakan pil dan suntikan kombinasi jika menderita migren (dengan atau tanpa aura).

2.

Metode kontrasepsi yang hanya mengandung progestin (mini pil, suntikan yang hanya mengandung progestin dan implan/susuk KB)

▪ Merupakan pilihan terbaik bagi mereka yang tidak bisa menggunakan kontrasepsi yang mengandung hormone estrogen. ▪ Selama penggunaan kontrasepsi jenis ini, terjadi sedikit penurunan masa tulang. Masih belum dapat dipastikan apakah penurunan ini dapat meningkatkan risiko patah tulang setelahnya (menopause).

3.

Sterilisasi wanita/pria

Dapat menjadi pilihan yang terbaik ketika bersama pasangan dapat dipastikan tidak ingin memiliki anak lagi.

4.

Kondom

Dapat mencegah terjadinya kehamilan dan cukup nyaman pada perempuan dengan frekuensi hubungan seksual yang tidak terlalu sering.

5.

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

▪ Angka risiko ekspulsinya (risiko AKDR keluar dari rahim) sangat rendah. ▪ Proses pemasangan dapat menjadi kendala karena ada pengencangan jalan masuk ke rahim.

6.

Metode alamiah

Perlu pemahaman yang baik.

Atas penjelasan dr. Irma diucapkan terima kasih. Ny. W,Cilacap

bersegeralah ke fasilitas kesehatan atau bidan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi.

Demikian Ny. W penjelasan dari saya. Silahkan berdiskusi terlebih dahulu dengan suami mengenai pilihan kontrasepsi yang akan digunakan. Setelahnya

Salam 2 anak cukup. Terima kasih.

Dr. Irma Ardiana menerima pertanyaan pembaca melalui surat ke alamat redaksi atau email [email protected]

40


POTRET

S

Beraneka Gelaran

osialisasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga terus dipertajam oleh BKKBN. Mulai dari kalangan atas dengan menggelar berbagai seminar hingga masyarakat akar rumput melalui pertunjukan seni dan budaya tradisional. Sosialisasi program menjadi salah satu kunci utama sukses

BKKBN selama ini. Penghargaan dari dunia internasional banyak diiterima oleh lembaga ini. Belum lagi kunjungan delegasi ke luar negeri untuk belajar program KKBPK, kian meningkat belakangan ini. Beberapa kegiatan tersebut menjadi dokumentasi sejarah tersendiri bagi BKKBN. (fotofoto: MPC BKKBN) -sara

BKKBN menggelar kegiatan seni dan budaya tradisional dengan mengangkat tema program pencegahan korupsi berbasis keluarga, belum lama ini. (foto: MPC BKKBN)

Seminar Keluarga Peduli Kesehatan Reproduksi dengan tema "Peduli Kesehatan Reproduksi Meningkatkan Kualitas Hidup" digelar BKKBN awal September lalu di Jakarta. (foto: MPC BKKBN)

Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat bekersama dengan Perwakilan BKKBN Jawa Barat menyelenggarakan Temu Kemitraan Media Wilayah, dengan mengangkat tema "Untuk Pembangunan KKBPK Jawa Barat, beberapa waktu lalu. (foto: MPC BKKBN)

Dokter Denok Maya Dewi, Kasubid Bina Kesehatan KB Jalur Pemerintah dan Swasta BKKBN Kepri, dan Ahmad Syahroni, S.Pd, Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kepri saat memaparkan materi dalam seminar kesehatan reproduksi rremaja beberapa waktu lalu di Aula B Universitas International Batam (UIB). (foto: repro)

Bertempat di Universitas Indonesia, baru-baru ini digelar seminar Kesehatan Reproduksi Remaja. Seminar diadakan Pusat Unggulan Asuhan Terpadu Kesehatan Ibu dan Bayi (PU-ATKIB) bekerja sama dengan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengusung tema strategi kesehatan reproduksi remaja dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu di Indonesia. (foto: repro)

TANGGUH DI USIA LANJUT » Awali mulai muda untuk membangun fondasi tangguh di usia lanjut » Hindari diri dari ancaman Seks di luar nikah, napza dan HIV-AIDS » Jadilah manusia tangguh di usia lanjut

REVOLUSI MENTAL MEMBANGUN KARAKTER BANGSA. Dari Ajang GenRe Sederet Catatan di Hari Kependudukan Dunia. Edisi Kedelapan 2016,

Recommend Documents