REVIU RKA UPAYA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
Jakarta, Februari 2017
Dadit Herdikiagung - Inspektur II
Inspektorat Jenderal Kementerian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
INSPEKTORAT Tugas Inspektorat I sampai dengan Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pengawasan untuk tujuan tertentu di wilayah kerjanya Fungsi a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengawasan; b. penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat; c. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap kinerja dan keuangan; d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu; e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat. Source: Permenristekdikti No. 3/2015 tentang Renstra Kemenristekdikti 2015-2019
3
SASARAN PROGRAM DAN IKP PROGRAM
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
SASARAN PROGRAM
1. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas dukungan manajemen pengawasan internal 2. Peningkatan kualitas dan nilai tambah pengawasan internal 3. Peningkatan kualitas dan integritas SDM Pengawasan internal
TARGET
TARGET
REALISASI
2015
2015
2016
2017
2018
2019
WTP
WDP
WTP
WTP
WTP
WTP
INDIKATOR KINERJA PROGRAM IKP 1
Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenristekdikti
IKP 2
Nilai Hasil Evaluasi MenPAN RB atas SAKIP Kemenristekdikti
70
B
72
75
78
80
Prosentase SDM Itjen Kemenristekdikti IKP 3 yang memiliki kompetensi seusai keahlian yang diperlukan
50
50
60
65
70
80
60
60
65
70
75
80
1
2
2
3
3
3
Prosentase kepuasan pelayanan IKP 4 pengawasan Internal Itjen
Kemennristekdikti Tingkat levelling Kapabilitas Itjen IKP 5 Kemenristekdikti
KEGIATAN PENGAWASAN • Pengambilan keputusan/kebijakan strategis K/L telah melalui proses evaluasi atas berbagai aspek risiko • Dengan harapan pimpinan K/L terhindar dari masalah hukum akibat dari kebijakan yang diambilnya.
Internal Audit
Consulting Activities
Assurance Activities
Audit Aset&SDM
Audit Kinerja
Audit
Evaluasi
Reviu
Audit dengan Tujuan Tertentu
Audit Pengadaan Barang/Jasa
Audit PNBP
Pengawasan Lain, Pemantauan, pendampingan
• • • •
Bimtek/Sosi alisasi/ Asistensi/ Konsultasi
Reviu LK Reviu revisi Anggaran Reviu Sarpras Reviu Tunggakan Pembayaran
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Reviu Reviu Reviu
ANGGARAN BERBASIS KINERJA “keterkaitan pendanaan dan kinerja yang diharapkan, dengan memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut”
KONSEKUENSI Penerapan keterkaitan antara kebijakan dalam dokumen perencanaan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola K/L sesuai tugas-fungsinya.
Penerapan kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur Penerapan landasan konseptual yang meliputi: a. Pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);
b. Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (money follow function); c. Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages). Instrumen yang digunakan: a. Indikator kinerja, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja; b. Standar biaya, adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan dan standar biaya keluaran maupun standar struktur biaya sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran
Adanya Evaluasi Kinerja, penilaian capaian Sasaran Kinerja, konsistensi perencanan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran. Konsistensi dokumen perencanaan : RPJMN; Renstra K/L, dan rencana tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP); Renja K/L.
TUJUAN REVIU
PMK No. 194/PMK.02/2013 MEMBERIKAN KEYAKINAN TERBATAS, RKA-K/L TELAH DISUSUN BERDASARKAN : • RKP • RENJA K/L • PAGU ANGGARAN, SERTA
REVIU RKA
• SASARAN KINERJA
Menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran Fungsi Assurance Activities.
MEMBANTU K/L MENGHASILKAN RKA BERKUALITAS
LINGKUP REVIU RKA PMK No. 194/PMK.02/2013
1
Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA dengan Renja dan RKP 2
Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA dengan Pagu Anggaran 3
4
Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain: penerapan SBM dan SBK, kesesuaian jenis belanja, serta hal-hal yang dibatasi/dilarang
Kelengkapan dokumen pendukung RKA, antara lain: RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya.
REFERENSI PENYUSUNAN RKA a. Pagu Anggaran atau Alokasi Anggaran untuk RKA-K/L APBN, atau Pagu Perubahan APBN untuk RKA APBN Perubahan; b. Renja Kementerian; c. RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN; d. hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU tentang APBN/RUU tentang APBN-Perubahan; e. standar biaya; dan f. kebijakan pemerintah lainnya.
KAIDAH PENYUSUNAN RKA 1. mencantumkan sasaran Kinerja dalam RKA sesuai dengan sasaran kinerja; 2. mencantumkan sasaran Kinerja sesuai Renja dan RKP, yang meliputi: a. sasaran strategis dan keluaran strategis (keluaran Kementerian) beserta indikatornya; b. sasaran program dan keluaran Program (keluaran eselon I) beserta indikatornya; dan
c. sasaran kinerja keluaran (keluaran level satker atau eselon II) beserta indikatornya;
4. menjamin total pagu sesuai dengan Pagu Anggaran. 5. menjamin rincian sumber dana RKA sesuai dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran.
6. menjamin Kelayakan Anggaran (sesuai biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya, kesesuaian jenis belanja dan akun, hal-hal yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, pinjaman/hibah LN, pinjaman/hibah DN, surat berharga syariah negara, BLU, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran unt penyertaan modal negara pada BUMN); dan 7. memastikan pencantuman tematik APBN pada level keluaran
PERMASALAHAN REVIU RKA
Konsistensi terhadap sasaran kinerja Sasaran kinerja, tugas dan fungsi dalam RKA tidak sesuai dengan RKP dan Renja KL. Kesesuaian pagu dan sumber anggaran Nilai anggaran yang diajukan dalam RKA tidak sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan
Kepatuhan a.kaidah kaidah penganggaran • alokasi anggaran belum sesuai dengan SBU dan SBK • kegiatan tidak sesuai dengan MAK • ketidaksesuaian TOR/RAB dengan RKA b.pencantuman tematik APBN • ketidaksesuaian nomenklatur kegiatan • prioritas belanja diabaikan Kelengkapan dokumen pendukung • RAB tidak rinci kegiatan, volume, analisa kebutuhan survey harga • tidak ada usulan kegiatan • SPTJM, RKA, TOR/RAB belum ditandatangani KPA
CATATAN REVIU ITJEN Pelaksanaan perjalanan dinas kurang jelas, pemilihan lokasi tidak dicantumkan di dalam KAK/TOR. Pembayaran narasumber dan honor output tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen tidak dilengkapi data dukung, misal dalam kegiatan belanja modal, dokumen RKP/RENJA/Renstra. Belum semua perguruan tinggi mengalokasikan anggaran untuk penguatan SPI. Kegiatan belum atau tidak didukung RAB. Penggunaan akun belum tepat. Penerapan kaidah-kaidah penganggaran belum sesuai, misal SK penghapusan kendaraan atau SK Lelang kendaraan sebagai penggantian, kecuali untuk (1) satker baru yang sudah ada SK persetujuan dari MenPANRB, (2) kendaraan fungsional, misalnya kendaraan untuk anjing pelacak. Beberapa belanja jasa profesi masih dalam satuan paket belum dirinci.
PERMASALAHAN SPI (catatan BPK)
Temuan
Masalah 1. Penyajian LK
Rek
Satker 3
8
27
a. Penatausahaan & Pengelolaan Pendptan
4
12
b. Penatausahaan & Pengelolaan Belanja
10
57
DITJEN SDID, DITJEN BELMAWA, DITJEN RISBANG, UNY, ITS, UNRI, UB, UNSRAT, UNHAS, UNRAM, UNIB, UNS, UNSYIAH, UNNES, UT, UNAND, UNUD, UNJ, UNSOED
7
28
UGM, IPB, ITS, UNUD, UNRI, UNSRAT, UNIB, UNHAS, UB, UNNES, UNIMED, USU, UNSOED, UNY, UNAND, UNIMA, UNRAM
2. Pengelolaan & PJ KN
1
3. Pengelolaan & Penatausahaan Aset
2
4
Permasalahan pengelolaan dan PJKN - 19 Satker Permasalahan pengelolaan dan penatausahaan asset - 17 Satker
PERMASALAHAN KEPATUHAN (catatan BPK)
Temuan
Masalah 1. Pendapatan
Rek
5
18
a. Pegawai
4
13
b. Barang
33
123
8
24
2. Belanja
1
c. Modal
2
Satker 3 4 DITJEN KELEMBAGAAN, DITJEN SDID, DITJEN BELMAWA, DITJEN RISBANG, DITJEN PI, SETJEN, UNSYIAH, UNRI, UNIB, UNSRAT, UNY, IKIP BUDI UTOMO, UTP, UNIPA, ITN BANDUNG, POLITANI KUPANG, UWMS, UNTAG SBY, UMB YGY, UNHAS, UNJ, UNNES, UNSOED, UT, UNRAM, UNESA
Permasalahan pelaksanaan belanja barang - 26 Satker
TUGAS SPI
(Permendiknas No. 47/2011 tentang SPI di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional)
1.Penyusunan Program Pengawasan 2.Pengawasan Kebijakan dan Program 3.Pengawasan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, dan BMN 4.Pemantauan dan Pengkoordinasian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Ekstenal 5.Pendampingan dan Reviu Laporan Keuangan 6.Pemberian Saran dan Rekomendasi 7.Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan 8.Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pengawasan
PERAN SPI DALAM REVIU RKA 1. Pendampingan Penyusunan RKA 2. Evaluasi Kebijakan dan Program 3. Pengawasan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, dan BMN
4. Saran dan rekomendasi
KEMITRAAN AUDITOR DAN SPI (alternative kebijakan)
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG BERKUALITAS
PELAKSANAAN KEGIATAN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN KEPATUHAN TERHADAP PUU
OPTIMALISASI REVIU
KONSULTAN
AUDITOR & SPI
WTP
SARAN PENGAJUAN REVIU RKA 1. Memperbaharui Permendiknas No. 47/2011 untuk menugaskan SPI melakukan evaluasi RKA Satker 2. SPI melakukan evaluasi dan pendampingan penyusunan RKA 3. Konsistensi terhadap sasaran kinerja, setidaknya berisi penjelasan keterkaitan output dengan sasaran kinerja Satker maupun Renstra Kemenristekdikti; dan penjelasan keterkaitannya dengan program prioritas nasional. 4. Kesesuaian pagu dan sumber anggaran, setidaknya berisi penjelasan pagu anggaran dan persentase alokasinya. 5. Kepatuhan, setidaknya berisi catatan atau high light hasil pemeriksaan BPK maupun Itjen terkait dengan penerapan kaidah2 penganggaran maupun tematik APBN.
6. Dokumen pendukung agar dipersiapkan dengan memperhatikan effisiensi.
OUTLINE REVIU RKA 1. Cover 2. Lembar Pengesahan 3. Lembar Checklist Dokumen (SPTJM, RKA, TOR/RAB) 4. Penjelasan keterkaitan RKA dengan RENJA dan RENSTRA. 5. Hasil Reviu konsistensi terhadap sasaran kinerja; kesesuaian pagu dan sumber anggaran; kepatuhan, dan; kelengkapan dokumen pendukung. 6. Saran dan pertimbangan. Lampiran
REKOMENDASI JUKNIS REVIU RKA 1. Struktur petunjuk teknis reviu RKA mengacu peraturan perundangundangan, misalnya PMK No. 194/PMK.02/2013 2. Struktur reviu RKA mencakup: konsistensi terhadap sasaran kinerja; kesesuaian pagu dan sumber anggaran; kepatuhan, dan; kelengkapan dokumen pendukung.
3. Pengajuan RKA Satker disertai saran dan pertimbangan SPI. 4. RKA Satker dilengkapi dengan matriks atau penjelasan keterkaitan RKA dengan RENJA dan RENSTRA. 5. RKA Satker dilengkapi halaman lembar pengesahan yang dilengkapi checklist dokumen yang harus ada (SPTJM, RKA, TOR/RAB) 6. Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (AdIK)
Terima kasih
Contact:
[email protected]
