Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009
REVIU PERATURAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF DI INDONESIA Muttaqin Margo Nirwono Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat radioaktif Badan Pengawas Tenaga Nuklir ABSTRAK REVIU PERATURAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF DI INDONESIA. Pengangkutan zat radioaktif merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan zat radioaktif. Dengan pengaturan yang jelas dan operasional akan sangat mendukung pihak pengguna dalam mengangkut zat radioaktif dengan aman dan selamat. Dari aspek regulasi, keberadaan peraturan berupa ketentuan keselamatan maupun pedoman dalam pengangkutan zat radioaktif akan menjamin adanya kepastian hukum yang jelas dan operasional bagi semua pihak terkait. Pada makalah ini disajikan reviu atas peraturan yang tersedia menyangkut keselamatan pengangkutan zat radioaktif. Dari hasil reviu diperoleh bahwa peraturan perundangan mengenai pengangkutan zat radioaktif perlu diamandemen untuk menjawab permasalahan bagi pengangkutan zat radioaktif saat ini dan menyesuaikan perkembangan rekomendasi, standarisasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengangkutan zat radioaktif dan nilai kepatuhan terhadap peraturan di lapangan baik aspek keselamatan dan keamanan. Kata kunci: pengangkutan, pengangkutan zat radioaktif, ABSTRACT REVIEW FOR THE REGULATION OF TRANSPORTATION OF RADIOACTIVE MATERIAL IN INDONESIA. Transportation of radioactive material is one of activity practice using radioactive material. A clear and operated regulation will suport user to transport their radiactive material with safe and secure. From regulation aspect, the regulation as safety series and guide in transportation of radioactive material will ensure exsistency of clear and operated law for all parties. In this paper, present review for present regulation of safety transport of radioctive material. From this review, we got that regulations for transportion of radioctive material have to be amandemented for solve the problems in present transportion of radioctive material and adobt development of recomendation, standardization, science and techology in transportation of radioactive mateils and complience in practices, both in safety and secure. Keywords: transportation, transportation of radioactive material.
1
Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009
BAB I
manusia, properti dan lingkungan dari
PENDAHULUAN
dampak radiasi dalam pengangkutan zat radioaktif, yang sesuai dengan perkembangan
rekomendasi
Pemanfaatan teknologi nuklir di
internasional maupun teknologi dan
Indonesia semakin berkembang dan
ilmu pengetahuan serta membandingkan
semakin luas di bidang penelitian,
dengan tingkat kepatuhan yang terjadi
pertanian, kesehatan, industri dan lain
di lapangan.
lain di samping itu mempunyai potensi
BAB II
bahaya radiasi terhadap pekerja,
PERATURAN
anggota masyarakat dan lingkungan
PENGANGKUTAN ZAT
hidup.
RADIOAKTIF DI INDONESIA
Salah satu aktivitas dalam pemanfaatan teknologi nuklir adalah pengangkutan
zat
radioaktif.
Dasar hukum pengangkutan zat
Keselamatan perlu diperhatikan dalam
radioaktif sendiri adalah Pasal 16 ayat
kegiatan pengangkutan baik untuk
(1) Undangundang (UU) Nomor 10
petugas pelaksana pengangkut, sesama
tahun 1997 tentang Ketenaganukliran,
pengguna jalan, penduduk yang dilalui
yang menyatakan bahwa “Setiap
dari suatu rute serta lingkungan sekitar.
kegiatan yang berkaitan dengan
Untuk itu kita perlu mereviu peraturan
dalam
pemanfaatan tenaga nuklir wajib
keselamatan
memperhatikan keselamatan, keamanan,
pengangkutan zat radioaktif.
dan ketentraman, kesehatan pekerja dan
Tujuan mereviu peraturan
anggota masyarakat, serta perlindungan
pengangkutan zat radioaktif adalah
terhadap lingkungan hidup”. Sedangkan
untuk mengetahui peraturan perundang
pada Pasal 16 Ayat (2) disebutkan
undangan mengenai pengangkutan zat
bahwa
radioaktif yang berlaku di Indonesia
ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
yang sudah memenuhi persyaratan
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
untuk memastikan keselamatan,
Kemudian dalam penjelasan pasal demi
keamanan dan untuk memproteksi
pasal, pada Pasal 16 ayat (1) disebutkan 2
Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009
bahwa Ketentuan keselamatan yang
Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor
perlu diatur lebih lanjut, antara lain,
05P/KaBAPETEN/VII00 tentang
adalah ketentuan keselamatan kerja
Pedoman
terhadap radiasi, ketentuan keselamatan
Keselamatan Pengangkutan Zat
pengangkutan zat radioaktif, ketentuan
Radioaktif [4].
Persyaratan
untuk
terhadap pertambangan bahan galian
Sedangkan salah satu turunan
nuklir, dan ketentuan keselamatan
dari UU No. 10 Tahun 1997, yaitu
reaktor [1].
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
Pada saat ini telah diterbitkan
2002 tentang Pengelolaan Limbah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26
Radioaktif, dalam PP ini pengangkutan
Tahun 2002 tentang Keselamatan
zat radioaktif diatur dalam Bagian Dua,
Pengangkutan Zat Radioaktif yang
Pasal 25 yang menyebutkan
merupakan peraturan pelaksana dari UU
Pengangkutan limbah radioaktif wajib
No. 10 tahun 1997 Pasal 16 Ayat (2).
memenuhi ketentuan pengangkutan zat
PP ini merupakan pengganti PP Nomor
radioaktif dan pengangkutan pada
13 tahun 1975 mengenai Pengangkutan
umumnya [8].
Zat Radioaktif. Menurut PP No. 26
Peraturan Kepala BAPETEN
tahun 2002 ini, pengangkutan zat
Nomor
radioaktif adalah pemindahan zat
tentang Persyaratan Laboratorium Uji
radioaktif dari suatu tempat ke tempat
Bungkusan Zat Radioaktif Tipe A Dan
lain melalui jaringan lalu lintas umum,
Tipe B. Dalam Perka ini disebutkan
dengan menggunakan sarana angkutan
bahwa uji bungkusan merupakan salah
darat, air atau udara [2].
satu syarat dari pengangkutan. Serta
Peraturan Kepala BAPETEN
03P/KaBAPETEN/I03
Perka ini hanya mengatur uji bungkusan
yang diterbitkan terkait pengangkutan
tipe A dan Tipe B [9].
zat radioaktif adalah Keputusan Kepala
Peraturan Pemerintah Nomor 33
Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor
Tahun 2007 tentang Keselamatan
04/Ka.BAPETEN/V99
tentang
Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber
Ketentuan Keselamatan
Untuk
Radioaktif. Dalam Bab I Ketentuan
Pengangkutan Zat Radioaktif [3]. Dan
Umum Pasal 1 butir 4 disebutkan
sebagai pedoman dari PP No. 26 Tahun
bahwa Pemanfaatan adalah kegiatan
2002 ini diterbitkan Keputusan Kepala
yang berkaitan dengan tenaga nuklir
3
Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009
yang
meliputi
pengembangan,
penelitian,
BAB III
penambangan,
PERATURAN UMUM YANG
pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor,
TERKAIT PENGANGKUTAN
impor, penggunaan, dekomisioning, dan
ZAT RADIOAKTIF
pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam PP No. 33 Tahun 2007 ini juga
Pengangkutan secara umum
mengatur kegiatan pengangkutan zat
diatur dalam UndangUndang Nomor
radioaktif pada pasal Pasal 66 (Dalam
22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
hal pelaksanaan pengangkutan Sumber
Angkutan Jalan yang merupakan
Radioaktif, Pengirim wajib mendapat
amandemen dari UU Nomor 14 Tahun
persetujuan
dari
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
BAPETEN), Pasal 67 (Pengangkut
Jalan. Pada UU No. 14 Tahun 1992
menjamin
Sumber
Pasal 40 disebutkan bahwa
Radioaktif, baik selama dalam
Pengangkutan bahan berbahaya, barang
pengangkutan, maupun penyimpanan
khusus, peti kemas dan alat berat diatur
pada saat transit sesuai dengan
dengan Peraturan Pemerintah [5].
ketentuan
peraturan
Kemudian berdasarkan UU No. 14
perundangundangan) dan Pasal 71
tahun 1992 ini diatur lebih lanjut dalam
(Dalam hal terjadi keadaan darurat
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41
Sumber Radioaktif dalam penggunaan
Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
maupun pengangkutan, Pemegang Izin
Pada Pasal 13 ayat (2) disebutkan
wajib segera melaporkan kepada
bahwa Pengangkutan barang terdiri dari
BAPETEN) [10].
barang umum, bawang berbahaya,
pengiriman Keamanan
Peraturan Pemerintah Nomor 29
barang khusus, peti kemas dan alat
Tahun 2008 tentang Perizinan
berat. Kemudian dalam Pasal 14 ayat
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
(1) pada butir g menyebutkan
Dan Bahan Nuklir, pada pasal 14 berisi
Pengangkutan bahan berbahaya
tentang persyaratan pemanfaatan zat
diklasifikasikan salah satunya adalah
radioaktif [11].
pengangkutan bahan Radioaktif. [6]
4
Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009
Sedangkan untuk kerjasama
tempat pembongkaran akhir dilakukan
internasional dasar hukumnya adalah
oleh orang atau badan yang memiliki
Keputusan Presiden Republik Indonesia
izin dengan terlebih dahulu mendapat
Nomor 21 Tahun 2003 tentang Protokol
rekomendasi dari pihak terkait sebelum
9 Dangerous Goods (Protokol 9 Barang
melakukan kegiatan pengangkutan
Berbahaya), yaitu dengan Brunei
bahan berbahaya tersebut.
Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik
Indonesia,
BAB IV
Republik
Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Uni
PERKEMBANGAN
Nyanmar, Republik Philipina, Republik
INTERNASIONAL
Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Viet Nam [7]. Oleh karena itu pengaturan
Untuk peraturan pengangkutan
pengangkutan muatan zat radioaktif
zat radioaktif internasional, badan
sangat penting. Sejalan dengan
tenaga atom internasional (IAEA)
Keputusan Presiden Republik Indonesia
memberikan rekomendasi dalam
No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan
dokumen Safety Standard, No. TSR1
Protokol 9 Barang Berbahaya (Protocol
tahun 2009, mengenai Regulation for
9 Dangerous Goods) yang diterbitkan
the Safe Transport of Radioactive
pada tanggal 11 April 2003 dimana
Material. Dalam TSR1 ini
Protocol 9 Dangerous Goods
mengklasifikasikan bungkusan dalam 3
merupakan hasil kesepakatan 9 negara
(tiga) tipe, yaitu tipe A, tipe B dan tipe
dan merupakan acuan umum bagi
C [12].
negaranegara
ASEAN
dalam
Pengangkutan zat radioaktif
penerapan regulasi dan pelaksanaan
memungkinkan terjadinya paparan
pengangkutan zat radioaktif yang salah
radiasi dari zat yang diangkut baik
satunya melalui jalan raya dan dalam
kepada petugas pelaksana pengangkut,
pelaksanaannya melibatkan aparat dari
sesama pengguna jalan, penduduk yang
institusi yang terkait dalam pengawasan
dilalui dari suatu rute serta lingkungan
transportasi. Maka agar dalam
sekitar. Untuk keselamatan pemanfaatan
pengangkutan bahan berbahaya dari
energi pengion tersebut IAEA mengatur
tempat kegiatan pemuatan sampai ke
dalam rekomendasinya yaitu Basic
5
Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009
Safety Standard No. 115 tahun 1996
Dalam perkembangan ilmu
tentang International Basic Safety
pengetahuan dan teknologi, sistem
Standard For Protection Againts
pelacakan membawa peranan penting
Ionizing Radiation And For Safety Of
untuk membantu menemukan barang
Radiation Sources [13].
yang hilang atau salah penempatan.
Sedangkan untuk isu keamanan,
Pemerintah
Korea
Selatan
IAEA memberikan rekomendasi dalam
mengoperasikan Radiation Sources
dokumen Nuclear Security Series (NSS)
Location Tracking System (RadLoT),
No. 9 tahun 2008 mengenai Security in
yang bertujuan untuk mencegah dan
the Transport of Radioactive Material.
penemuan kembali sumber yang salah
Untuk standarisasi
bungkusan
dikendalikan oleh Korea Institute of
International
Nuclear Safety (KINS), dimana
Organization for Standardization
sistemnya mencakup statiun mobile,
mengeluarkan standar, yaitu ISO
jaringan telekomunikasi mobile, dan
1496:1990 mengenai Series 1 Freight
sistem kendali pusat. Saat ini stasiun
Container – Specifications and Testing
mobile disebut Source Tracking at Real
– Part 1: General Cargo Containers for
Time
General Purposes, yang telah
mengumpulkan informasi lokasi
diamandemen tahun 1993, 1998, 2005,
menggunakan telepon selulardan Global
dan tahu 2006 sebanyak dua kali. ISO
Positioning System (GPS) [14]. Karena
9978:1992 mengenai
salah satu manfaat dari GPS adalah
penempatan dan tercuri. RadLot
dan
pengujiannya,
perkembangan
Radiation
Protection – Sealed Radioactive
(START).
START
untuk pelacakan kendaraan [15].
Sources – Leakage Test Methods.
BAB V
Kemudian ISO 7195:2005 mengenai
PEMBAHASAN
Nuclear Energy – Packaging of Uranium Hexafluoride (UF6) for
Peraturan Pemerintah No. 26
Transport. Serta ISO 2919:1999 tentang
Tahun 2002 tentang Keselamatan
Radiation Protection – Sealed
Pengangkutan
Radioactive Sources – General
Zat
Radioaktif
merupakan harmonisasi terhadap
Requirements and Classifications.
rekomendasi IAEA, yaitu TSR1 tahun 1999, yang telah mengalami beberapa
6
Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009
kali amandemen. Amandemen terbaru,
PP No. 26 Tahun 2002, menyebutkan
telah dikemukakan di atas, yaitu TSR1
bahwa pengecualian pada pengangkutan
tahun 2009. Pada kebijakan
zat radioaktif ini, namun dalam TSR1
pengangkutan zat radioaktif di
ada tambahan poin yaitu zat padat non
Indonesia tersebut, bila dibandingkan
radioaktif dengan kandungan zat
dengan rekomendasi IAEA, masih
radioaktif pada permukaannya yang
banyak yang perlu direvisi. Dari segi
tidak melebihi nilai tertentu.
kebijakan, TSR1 telah mengalami perubahan, seperti halnya dalam Pasal 3 Tabel 1. Perbandingan Peraturan Perundangundangan Indonesia dengan Standar Internasional
No 1. 2. 3.
Aspek Bungkusan Keamanan Pengecualian
Peraturan Indonesia Hanya tipe A dan tipe B [9] Belum ada pemindahan zat radioaktif di dalam suatu instalasi; zat radioaktif yang dipasang atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia atau binatang hidup untuk diagnosa dan atau terapi; zat radioaktif yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sarana angkutan; zat radioaktif dalam bentuk barang atau produk konsumen; dan zat radioaktif yang berasal dari alam dalam ukuran tertentu. [2]
Standar Internasional Tipe A, tipe B dan tipe C [12] Sudah ada, NSS No. 9 zat radioaktif yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sarana angkutan; pemindahan zat radioaktif di dalam suatu instalasi; zat radioaktif yang dipasang atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia atau binatang hidup untuk diagnosa dan atau terapi; zat radioaktif dalam bentuk barang atau produk konsumen; zat radioaktif yang berasal dari alam dalam ukuran tertentu; dan zat padat nonradioaktif dengan kandungan zat radioaktif pada permukaannya yang tidak melebihi nilai tertentu [12]
Kemudian adanya tipe C dalam
Dari aspek keamanan, NSS No.9
klasifikasi tipe bungkusan pada TSR1,
merupakan rekomendasi yang baik dari
dimana telah disampaikan di atas, Perka
segi peraturan maupun pedoman.
BAPETEN
03P/Ka
Karena peraturan kita muncul sebelum
BAPETEN/I03 hanya mengatur untuk
berkembangnya tinjauan aspek
bungkusan tipe A dan tipe B. Untuk hal
keamanan, yang mana aspek keamanan
tersebut perlu adanya revisi terhadap
berkembang setelah peristiwa serangan
Perka tersebut atau menambahkan
11 September 2001. Untuk itu harus
peraturan mengenai bungkusan tipe C.
juga memasukkan sistem keamanan
Nomor
pengangkutan zat radioaktif dalam
7
Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009
sistem keamanan nasional. Dalam hal
juga mengadakan harmonisasi dengan
ini bisa mencontoh pemanfaatan GPS
peraturan pengangkutan umum yaitu
dalam pelacakan zat radioaktif di negara
mengenai
Korea Selatan.
kendaraan pengangkut dan Surat Izin
Dari
segi
standarisasi,
peraturan
kelayakan
Mengemudi khusus.
berkembangnya ISO mengenai
Dengan demikian perlu kegiatan
bungkusan dan pengujiannya, maka
amandemen mengenai pengangkutan
perlu revisi Perka Nomor 03P/Ka
zat radioaktif dengan mengacu kepada
BAPETEN/I03.
peraturan yang lebih tinggi, dalam hal
Untuk kondisi di lapangan,
ini undangundang dan peraturan
seperti dipersyaratkan dalam PP No. 26
pemerintah, serta mempertimbangkan
Tahun 2002 Pasal 7 ayat (1) butir b
rekomedasi dari IAEA. Dalam Perka
yaitu memberikan tanda, label, dan atau
BAPETEN yang baru, nantinya
plakat kendaraan angkutan jalan dan
diharapkan selain mengharmonisasi
jalan rel; ada beberapa kendaraan
pengklasifikasian
pengangkut enggan memberikan tanda
Pemerintah No. 26 Tahun 2002 serta
tanda yang dipersyaratkan dalam pasal
peraturan perundangundangan lainnya
tersebut, dengan alasan kendaraan
yang berlaku, juga akan diatur secara
pengangkut mudah operasinya, serta
lebih tegas parameter untuk menunjang
untuk bungkusan diangkut melalui pos/
pendirian pembangkit listrik tenaga
ekspedisi, udara atau laut mudah untuk
nuklir (PLTN), serta agar pihak
memasuki gerbanggerbang tertentu.
pengguna dapat melaksanakannya
Hal ini merupakan suatu kendala dalam
dengan lebih mudah di lapangan.
di
Peraturan
penerapan nilai kepatuhan. Dengan adanya kendalakendala tersebut sekiranya diperlukan suatu solusi baik dari peraturan maupun pedoman
BAB VI
ataupun dengan pembenahan dari sisi
KESIMPULAN
sumber daya manusia dan prasarana transportasinya, yaitu kualifikasi dan
Pengaturan
pelatihan. Selain itu untuk
pengangkutan
pengangkutan zat radioaktif kita harus
zat
mengenai
radioaktif
sebagaimana diamanatkan dalam
8
Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas
2002 dan turunannya perlu adanya
Tenaga Nuklir Nomor 05P/Ka
amandemen untuk menyesuaikan
BAPETEN/VII00 tentang Pedoman
rekomendasi internasional serta
Persyaratan untuk Keselamatan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
Pengangkutan Zat Radioaktif
teknologi, baik dari segi keselamatan, keamanan,
pedoman
5. Undangundang Nomor 14 Tahun
maupun
1992 tentang Lalu Lintas dan
standarisasi. Terciptanya peraturan yang
Angkutan Jalan
tegas, jelas, dan operasional akan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41
memudahkan pengangkutan zat
Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
radioaktif di tingkat pemanfaat
7. Keputusan Presiden Republik
teknologi nuklir, dan akan
Indonesia Nomor 21 Tahun 2003
meningkatkan kepercayaan masyarakat
tentang Protokol 9 Dangerous
luas terhadap pemanfaatan tenaga nuklir
Goods (Protokol 9 Barang
yang aman dan ramah lingkungan, serta
Berbahaya)
tidak merugikan bagi generasi yang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27
akan datang.
Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif 9. Peraturan Kepala BAPETEN
DAFTAR PUSTAKA
Nomor 03P/KaBAPETEN/I03 tentang Persyaratan Laboratorium Uji Bungkusan Zat Radioaktif Tipe
1. Undangundang Nomor 10 Tahun
A Dan Tipe B
1997 tentang Ketenaganukliran
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2007 tentang Keselamatan
Tahun 2002 tentang Keselamatan
Radiasi Pengion dan Keamanan
Pengangkutan Zat Radioaktif
Sumber Radioaktif
3. Keputusan Kepala Badan Pengawas
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tenaga Nuklir Nomor
Tahun 2008 tentang Perizinan
04/Ka.BAPETEN/V99 tentang
Pemanfaatan Sumber Radiasi
Ketentuan Keselamatan untuk
Pengion dan Bahan Nuklir
Pengangkutan Zat Radioaktif
9
Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009
12. IAEA Safety Standard, No. TSR1 tahun 2009 13. IAEA Basic Safety Standard No. 115 tahun 1996, International Basic Safety Standard For Protection Againts Ionizing Radiation And For Safety Of Radiation Sources 14. KINS, Operation Of Radiation Source Tracking System In Korea, 2009. 15. http://id.wikipedia.org/wiki/Global_ Positioning_System
10