REVIEW KEBIJAKAN 1. PENGERTIAN Review kebijakan adalah bagian aktifitas kegiatan PLP-BK yang berfungsi untuk melakukan pembelajaran bersama (pemerintah daerah maupun masyarakat) di dalam menelaah kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum serta implikasi kebijakan tersebut bagi masyarakat maupun bagi pemerintah itu sendiri. Di dalam kegiatan PLP-BK kegiatan review ini semestinya dikaitkan dengan agenda besar untuk melakukan “perubahan perilaku” menuju perilaku yang lebih baik, bermartabat dan berbudaya, sehingga di dalam kegiatan review ini haruslah dapat dirumuskan pula perubahan apa yang ingin diraih, serta indicator-indikator apa yang dapat dirumuskan untuk mengukur tingkat keberhasilan. Setidaknya perubahan perilaku yang diharapkan meliputi : • Masyarakat memahami kebijakan pemerintah • Masyarakat ”care” dengan kebijakan tersebut • PLPBK menjadi program pemda dan gerakan bersama masyarakat
Untuk mencapai hal tersebut dapat didekati dengan indikator berikut : • Adanya sosialisasi kebijakan /peraturan dan produk penataan lingkungan • Masyarakat memahami dan melaksanakan kebijakan / peraturan tersebut • Proses musrenbang di tiap level pemerintahan mulai melibatkan masyarakat dan masyarakat menjadikan proses musrenbang sebagai alat merebut kesempatan • Tim Teknis lebih intens mendampingi masyarakat dan dukungan anggaran secara riil • Ada koordinasi (perencanaan / implementasi / evaluasi) antar dinas tetap berjalan • Masyarakat dilibatkan dalam setiap proses perencanaan • Aturan bersama (misal Perdes) hasil PLPBK tidak bertentangan dengan aturan diatasnya 2. LANGKAH-LANGKAH a. Diskusi dengan Dinas dan Pemerintah Daerah. Diskusi ini dilakukan oleh sekurang-kurangnya Askot PLP-BK dengan Bappeda dan anggota Tim Teknis Pemda (sesuia SK Bupati/Walikota) Diskusi dengan Dinas dan Pemda ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dengan pihakpihak terkait tentang apa yang akan dilakukan dalam review tersebut.
1
Di dalam diskusi ini juga dibahas tentang kebijakan-kebijakan apa saja yang telah memeiliki kekuatan hukum (telah di Perdakan atau telah memiliki perangkat hukum yang lain), terutama yang terkait langsung dengan wilayah/lokasi PLP-BK.
memberikan skenario review yang jelas, runtut dan bermakna. Dengan penyepakatan materi review ini diharapkan semua nara sumber akan siap untuk menyampaikan materi review sesuai yang diharapkan dan tidak melebar kepada halhal yang tidak sesuai dengan konteks review.
Kebijakan yang dimaksud bisa berwujud kebijakan Tata Ruang maupun kebijakan/peraturan perundangan lain yang terkait.
Materi review sekurang-kurangnya menyangkut hal sebagai berikut :
Di dalam diskusi dibahas pula mengenai kebutuhan alat/media presentasi serta nara sumber dari pemerintah daerah yang dirasa cukup mumpuni agar proses review dapat berjalan dengan baik. Selain nara sumber perlu disepakati pula fasilitator forum review tersebut yang seyogyanya memahami substansi kebijakakebijakan yang akan di review bersama
b. Penyepakatan dan Penyusunan materi Review Penyepakatan dan penyusunan materi review ini dapat dilakukan pada saat diskusi bersama dinas dan pemerintah daerah. Fungsi penyepakatan matteri ini adalah untuk
i. Kebijakan apa saja yang terkait dengan lokasi PLP-BK ii. Apa implikasi dari kebijakan tersebut (implikasi bagi masyarakat/wilayah setempat maupun implikasi bagi dinas/pemerintah daerah) iii. Bagaimana Pengendalian terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan (sejauh yang telah diupayakan Pemerintah) serta sejauh mana legalitas/aspek legal dari kebijakan tersebut iv. Apa dukungan yang diberikan oleh Pemerintah daerah terhadapa kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut Sebagai contoh : Jika Pemerintah daerah menetapkan sebuah kawasan menjadi kawasan pertanian lahan basah, maka implikasi apa yang akan mengena kepada masyarakat/wilayah tersebut (misalnya 2
sawah,
sumber pengganti ini tidak siap dan cenderung mengisi acara sesuka hati.
Sedangkan Implikasinya bagi pemerintah daerah misalnya : kewajiban pemerintah untuk mengatur perijinan mendirikan Bangunan/IMB,dll
Undangan peserta juga menjadi hal yang penting harus dibicarakan, seringkali ketika mengundang, panitia penyelenggara tidak memperhatikan waktu yang dibutuhkan serta kesiapan peserta itu sendiri.
pengetatatn perubahan peruntukan pembatasan ruang berkembang dll).
Di sisi yang lain adakah dukungan riil pemerintah terhadap upaya perwujudan kawasan pertanian lahan basah tersebut misalnya: pemerintah telah mendukung dengan membuat saluran irigasi teknis dengan baik, kesiapan pemerintah untuk mendukung bibit pertanian unggul bagi wilayah tersebut, serta kesiapan pemerintah untuk mengamankan/memprioritaskan pupuk bagi wilayah tersebut dll. c. Penyepakatan Jadwal dan Undangan peserta Penyepakatan jadwal dan undangan peserta ini menjadi hal penting namun seringkali tidak dibicarakan secara serius, akibatnya seringkali terjadi kendala-kendala yang semestinya sudah dapat diantisipasi. Sebagai contoh : nara sumber berhalangan dan mewakilkan kepada orang lain yang tidak terlibat diskusi sejak awal sehingga pada saat melakukan review si nara
Untuk review kebijakan di dalam PLP-BK ini harus dinyatakan terbuka untuk umum/masyarakat setempat sehingga panitia harus menyiapkan ruang yang cukup representatif, dan pengumuman disampaikan secara terbuka dalam waktu yang cukup. Namun demikian panitia penyelenggara dapat pula menambahkan undangan dengan meminta kehadiran pihak-pihak yang menjadi representasi masyarakat (tokoh masyarakat, kelompok wanita, kelompok remaja/pemuda serta perwakilan kelompok-kelompok yang aktif di masyarakat (kelompok pengajian, posyandu, karangtaruna, kelompok kesenian, kelompok olahraga dll) d. Sosialisasi dan Penyiapan Masyarakat Sebagaimana telah di singgung di atas maka seyogyanya dilakukan sosialisasi terhadap 3
masyarakat tentang g review yang akan dilakukan. Maksud sosialisasi ini adalah menarik minat masyarakat untuk menghadiri dan terlibat aktif di dalam proses diskusi. Materi sosialisasi seyogyanya menyangkut halhal teknis penyelenggaraan : tanggal, tempat dan waktu serta hal-hal yang menyangkut substansi : materi yang akan di sampaikan, nara sumber yang akan menyampaikan dll) e. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan ketersediaan waktu dengan materi yang hendak di sampaikan. Akan lebih menarik apabila ruang pertemuan cukup representatif (cukup udara, tidak memiliki masalah terhadap kebisingan
maupun hal-hal lain yang diperkirakan mengganggu diskusi, serta mudah dijangkau oleh masyarakat), di desain/dihias dengan media-media sosaialisasi yang mengundang peserta untuk dapat terlibat aktif dalam diskusi dan sesuai dengan tolok ukur perubahan perilaku yang diharapkan. Seyogyanya pelaksanaan kegiatan dikemas dalam format sarasehan atau sejenisnya yang memeberiakn ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk duduk setara (hindari hambatan-hambatan psikologis yang mungkin timbul akibat penataan tempat dan format acara yang tidak nyaman bagi peserta).
Kegiatan Review bersama Pemda Pekalongan
Kebijakan di Kota
4
f. Evaluasi dan sosialisasi hasil review Pasca pelaksanaan review, seyogyanay dilakukan evaluasi bersama yang melibatkan TIPP dan pokjanya. Evaluasi di lakukan untuk melihat apakan kegiatan review telah sesuai dengan rencana, serta kegiatan review telah memberikan modal/gambaran bagi pelaksanaan kegiatan perencanaan berikutnya. Jika di rasa kegiatan review belum memenuhi harapan maka perlu dilakukan upaya-upaya lanjutan untuk memenuhi harapan/kebutuha tersebut.
4. CATATAN Askot UP PLP-BK bertanggungjawab atas terselenggaranya diskusi di level pemerintah daerah, penyiapan materi review dan penyiapan nara sumber serta fasilitator diskusi. Senior fasilitator bertanggungjawab atas kepanitiaan dan penyelenggaraan di level kelurahan (kepanitiaan, penyiapan tempat dan peralatan, serta sosialisasi dan undangan kepada masyarakat
Sosialisasi hasil review arus dilakukan untuk membarikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang substansi kebijakan tersebut, maupun sebagai media pertanggungjawaban publik atas kegiatan yang telah dilakukan.
3. ALAT/BAHAN/MEDIA a. Materi Presentasi berisi kebijakan perencanaan pengendalian dan aspek legal b. Peta c. Alat/tampilan-tampilan yang menunjang
5
STRATEGI KOMUNIKASI PLPBK 1. PENGEMBANGAN ISI PESAN KOMUNIKASI;
3. MEMBANGUN KOALISI BERSAMA MASYARAKAT (KOMUNITAS) •
Kegiatannya melalui FGD antara Tim Inti Perencanaan/ Kelompok Kerja untuk saling berbagi informasi, mengungkapkan permasalahan yang ada, potensi-potensi komunitas dan lingkungannya, dan harapan-harapan pengembangan dimasa depan.
•
Sasaran kegiatan adalah terjadinya proses penyadaran masalah dan potensinya, serta menyepakati rencana aksi (agenda tindak lanjut kegiatan).
a. Apa pesan yang harus disampaikan berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai? •
Pesan – mengubah pengetahuan – informasional
•
Pesan – mengubah sikap – motivasional
•
Pesan – mengubah perilaku – motivasional dan instruksional
2. MENGGUNAKAN MEDIA KOMUNIKASI SECARA TEPAT •
Memilih media apa yang cocok (media massa, kelompok,atau media individu) sesuai kharakteristik khalayak sasaran,
•
Periksalah kelebihan dan kelemahan media dengan mempertiimbangkan keterjangkauan khalayak, kesesuaian dengan program (sebagai media belajar atau media kampanye..?), dsb.
•
Rencanakan dengan baik perihal, produksi dan ujicoba, penggunaan dan petunjuk penggunaan, sistem distribusinya, dsb.
4. MENUMBUHKAN DAN MENGELOLA ISYU STRATEGIS Cara menginformasikan dan melibatkan komunitas yang efektif dan mudah adalah melalui media warga lokal (setempat). Mereka sangat alami dimana keberadaannya dapat diasosiasikan dengan pelibatan masyarakat setempat dan biasanya media lokal ini sangat bersemangat untuk terlibat membantu didalam prosesnya. Tujuannya: •
Memancing Perhatian dan Menggalang Inisiatif Komunitas
•
Memobilisasi Masyarakat Peduli 6
•
Menggerakkan Remaja Peduli (Sasaran Pelaku Komunikasi)
5. MENGEMBANGKAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI Pengelola kegiatan Komunikasi Warga dengan Konsultan pendamping (fasilitator) bersama Tim Inti Perencanaan (pengarah), perlu mengembangkan cara-cara memonitor capaian tujuan komunikasi, dengan memeliksa indikatorindikator suksesnya dan mencari jawaban (mengapa?) berhasil dan gagal?
Tetapkan Sasaran Pelaku •
PEMILIK DAN PELAKSANA CITA2 DIMASA DEPAN ADALAH ANAK-ANAK DAN REMAJA..
•
JADI JANGAN LUPA MENGGAGASNYA..MASA MEREKA
AJAK MEREKA DEPAN MILIK
Bagaimana meyakinkan masyarakat agar mau berpartisipasi aktif ? •
Sampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami
TIPS :
•
Yakinlah pada apa yang akan disampaikan
Cari Strategi baru sosialisasi
•
Berikan contoh nyata dan panduan pelaksanaan
•
Ajak pula masyarakat untuk mempraktekkan kembali hal-hal yang di contohkan
•
Ajak remaja untuk berperan serta secara aktif dalam proses pelaksanaan kegiatan
•
Bangkitkan minat mereka (menemkan) visi kedepan
•
Ajak mereka untuk berperan serta mengkritisi proses pelaksanaan kegiatan
•
Sampaikan informasi secara ringkas dan mintakan pendapat mereka
untuk
mencari
serta
7
Contoh Strategi Komunikasi PLPBK Sasaran :
Pokok pikiran •
•
Komunikasi di dalam PLP BK bertujuan ganda, disamping sebagai bagian di dalam menyebarkan informasi mengenai “aktifitas” program PLP-BK, berfungsi pula menyampaikan “pesan moral” dan gagasan ideal menuju lingkunganyang lebih baik.
Untuk hal tersebut maka pola-pola komunikasi yang dikembangkan seyogyanya selalu membuka peluang bagi seluruh pihak (pemberi informasi dan penerima informasi) untuk tergelitik dan terusik untuk mengamati, mendiskusikan dengan pihakpihak lain tentang isi/pesan moral/gagasan ideal yang disampaikan.
Berikut merupakan bentuk-bentuk berpeluang untuk di kembangkan:
media
Internal • •
Masyarakat kel/Desa mau berperan serta Pemerintah daerah dan perangkat kecamatan serta kelurahan mau berperan serta dan mendukung kegiatan Eksternal • •
Pelaku bisnis dan pemerhati masalah sosial mau berperan serta Pemerintah pusat dan Interdept mau mendukung
yang
1. Talkshow : Radio dan atau di TV Tujuan : • • • •
Pengenalan konsep PLP BK Kedudukan PLP BK dalam siklus P2KP Informasi peran2 dan event2 terkait yg dapat diikuti dlm rangka mendukung PLP BK Pelaku terdekat yang dapat dihubungi
Contoh kegiatan Talkshow di TV Kota Mataram, NTB
8
2. Baliho Isi pesan : Ajakan turut serta membangun lingkungan permukiman kelurahan/desa
Sasaran Informasi : • •
Efek visual : • • •
Proses2 PLP BK : perencanaan, pemasaran & pembangunan secara partisipatif dlm bentuk versi mozaic ‘Tokoh’ sentral pelaku yang mengajak ikut PLP BK Lembaga atau Stakeholder yang punya kepentingan señalan dengan PLPBK
Lokasi pemasangan : • • •
Kantor Bappeda/Walikota/Bupati : tempat Tim Teknis Kantor Lurah Tempat-tempat strategis yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat setempat
Masyarakat Kelurahan dan sekitar Stakeholder di itingkat Kecamatan dan Kota/Kabupaten
Catatan Penting : Baliho dapat diadakan sebagai pilihan jika banyak pihak mau terlibat dalam pengadaan termasuk substansi , karena sifat tidak temporer , dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan dan harus mampu menggerakan masyarakat dan pelaku untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku. Contoh Baliho yang sudah di laksanakan di lokasi Pilot
PLPBK siklus
siklus
siklus LOGO P2KP
9
POSTER UTAMA
4. Serial Poster
3. Kalender Informasi
GAMBARAN SIKLUS PLP BK
PENJELASAN EVENT PLP BK
Siklus standar PLP BK ADA TANDA EVENT PLP BK
B. Aspek Peran Pelaku PLP BK
Pelaku – pelaku Pemda Pelaku – pelaku masyarakat Pelaku – pelaku BKM
STRUKTUR TIPP/TP/TPP
Harapan yang ingin disampaikan
10
5. CD Lingkungan baik dan buruk
• • •
CD ini meruapakan media yang merekan secara 3 dimensi hal-hal yang terkait dengan Aspek – aspek lingkungan yang baik akan terbagi atas : Kesesuaian dengan penataan bangunan Terpeliharanya keasrian dan kebersihan lingkungan & sekitarnya Peran serta masyarakat secara aktif
Contoh mengembangkan Ide Cerita Kisah tentang warga yang mencoba ‘memotret’ lingkungan kelurahan/desa dengan bersepeda atau berjalan kaki Versi pandangan mata Faskel/Askorkot dalam menelaah lingkungan
6. CD Progress PLP BK •
STORY
Lokasi : Indoor dan Out door
Di dalam CD ini dapat menceritakan tentang : • • • • • • •
Konsep PLP BK Apa itu lingkungan yg baik Tampilan garis besar lingkungan yg baik Berikan penekanan gambar /cerita di bagian tampilan yang dapat dicontoh/sumber inspirasi. Lakukan hal serupa untuk aspek tidak baik Tampilan garis besar lingkungan yang buruk Zoom bagian tampilan kondisi yang dapat diperbaiki secara optimal
Tiap kegiatan perlu dokumentasi Proses interaksi pelaku : Tim teknis, TIPP/TP/TPP/Masyarakat
Bentuk : Foto & Video Berkas2 : Bahan Presentasi, Dokumen penyepakatan dll. • • •
Dokumentasikan kegiatan2 ’kunci yang terpenting’ yang menggambarkan ’proses terbaik’ saat perjalanan siklus. Sertakan komentar wakil –wakil pelaku dan gambaran proses Komentar harus bersifat mengajak dan membangun (dr masyarakat) Penjelasan singkat ’wakil pendamping’ terhadap berlangsungnya proses 11
7. Web kelurahan / BKM Lokasi PLPBK Saat ini dunia menjadi di perpendek jarak dengan banyaknya media informasi berbasis WEB.. Beberapa lokasi Pilot PLPBK sudah berani melangkah untuk membuat WEB yang memudahkan para pelaku berhubungan dengan semua pihak ..Informasi pelaksanaan kegiatan dan peristiwa penting dengan mudah dibaca .. Berikut beberapa WEB yang berhasil dibuat oleh Lokasi Pilot
12
PENYEPAKATAN ATURAN BERSAMA I. Latar belakang Seringkali proses-proses perencanaan yang partisipatif dan ”baik” tidak serta merta menjamin proses pelaksanaan akan “baik” pula. Tak jarang proses perencanaan yang baik dan partisipatif berhenti menjadi dokumen yang tidak implemenatatif/sulit dilakukan. Hal tersebut seringkali disebabkan karena kegagalan dalam membangun kesepakatan-kesepakatan operasional, (termasuk di dalamnya kesepakatan pengorganisasian pengelolaan). Seringkali terjadi, proses perencanaan partisipatif menyepakati pembangunan sebuah jaringan infrastruktur tertentu (air bersih yang diambil dari sumber mata air terdekat, jalan, jembatan , irigasi dll). Program tersebut amat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, sehingga hampir tidak ada penolakan tehadapa program, namun pada tataran operasinalisasi kegiatan menemui banyak kendala diantaranya : A. Tidak disepakati siapa-siapa saja bertindak sebagai pelaksana (kontraktor) pekerjaan tersebut, B. Siapa pihakl-pihak yang bertugas me monitor proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standart dan mandat yang diinginkan.
C. Apa imbal balik yang dirikan oleh pihak-pihak yang diuntungka namun tidak terlibat dalam proses pelaksanaan/pengadaan. D. Siapa yang akan mengelola dan merawat jaringan pasca dibangun, E. Siapa yang akan bertanggungjawab jika terjadi kerusakan. F. Dari mana dana mesti di dapatkan untuk pemeliharaan dan perbaikan, serta sejumlah masalah yang lain. Kegagalan membangun kesepakatan-kesepakatan ini menimbulkan permasalahan krusial terutama terkait dengan penjaminan keberlangsungan/sustainabilitas. Jika kegagalan pengelolaan tersebut terjadi makan akan mengakibatkan penurunan kepercayaan publik/masyarakat terhadap proses-proses partisipatif yang telah dikembangkan. II. Pokok-pokok pikiran/Kesepakatan-kesepakatan yang perlu dikembangkan Berangkat dari permasalahan yang di ungkap dalam latar belakang di atas maka perlu disepakati beberapa hal sebagai berikut : II.1. Kesepakatan tentang kriteria keberhasilan dari sebuah program Kesepakatan tentang kriteria keberhasilan menjadi kebutuhan mutlak, karena program-program yang 13
kan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pilihan tersebut. Kesepakatan ini penting untuk semakin memperjelas pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mewujudkan / mengimplementasikan hasil-hasilperencanaan yang telah disepakati.
menjadikan masyarakat umum sebagai ”end user” akan memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi jika tidak mampu merumuskan indikator keberhasila sebuah program. Setiap anggota masyarakat pasti memiliki standar kepuasan yang berlainan sehingga membutuhkan suatu sistem untuk mengubah standar kepuasan individu menjadi standar kepuasan komunal.
II.3. Kesepakatan tentang MONEV PARTISIPATIF 1
II.2. Kesepakatan Bentuk dan system pengelolaan pembangunan/pelaksanaan pengerjaan
Paradigma pembangunan yang terjadi selama ini telah menyebabkan ‘kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan’ adalah kegiatan yang “asing” dan cenderung berkiblat kepada kepentingan pihak luar komunitas yang bersangkutan. Komunitas/masyarakat yang besangkutan hanya diposisikan sebagai penerima manfaat (objek pembangunan), dan bukan sebagai penentu kegiatan (subjek) pembangunan itu sendiri.
Bentuk pengeloalan pekerjaan secara umum di kenal bebrapa pola diantaranya dengan : 1. Pola kontraktor dimana pihak pemilik program(dalam hal ini masyarakat) menyerahkan segala proses pengerjaannya kepada pihak ke-3 yang profesional, dengan memberikan imbelan pengelolaan pekerjaan secara profesional.
Akibatnya, di samping banyak proyek yang salah sasaran, ownership proyek-proyek pembangunan pun menjadi rendah. Dampaknya dapat dilihat dari menurunnya derajat keberlanjutan proyek, dan juga memudarnya kemampuan untuk ‘mengurus diri sendiri’ . Masyarakat/komunitas tidak memiliki kemampuan dan keamampuan untuk melakukan kendali, memonitor dan mengevaluasi segala
2. Pola Comunity Contracting dimana masyarakat sebagai pemilik program menunjuk dan menyepakati sebagaian anggotanya untuk bertindak sebagai pelaksana kegiatan dan menunjuk/memberi mandat sebagian yang lain/lembaga yang dianggap mampu untuk menjadi pengawas aktifitas pelaksanan kegiatan. Kesepakatan untuk memilih pola pengellolaan pembangunan ini, tentunya dengan mempertimbang
1
Bagian ini sebagain mengadopsi panduan CAP GTZ.
14
proyek yang nota bene berkait langsung dengan mereka sendiri.
kegiatan yang dievaluasi. Pada sebuah proyek, evaluasi membutuhkan pengujian yang sistematis atas relevansi, efektifitas, dampak, atau keuntungan yang dinikmati oleh kelompok sasaran.
Di sisi yang lain Monitoring dan evaluasi (MONEV) yang memberdayakan adalah MONEV Partisipatif, karena monev yang demikian didasari pada kesadaran dan ownership partisipan pada proses dan manfaat MONEV itu sendiri;
Di lihat dari segi waktu pelaksanaannya, kegiatan (monitoring dan) evaluasi dapat dibedakan menjadi (a) evaluasi Pra-proyek (Pre-project evaluation); (b) evaluasi pada saat proyek masih berjalan (Ongoing/concurrent evaluation); (c) ‘evaluasi tengah waktu’ (summative/terminal evaluation); dan evaluasi pasca-proyek (impact/ex-post evaluation).
MONEV Partisipatif tidak saja ‘mengurus’ hal-hal yang terkait dengan proyek yang tengah berjalan saja, melainkan, dan ini jauh lebih penting dari kepentingan dalam skala proyek, adalah juga sebagai arena belajar bersama para-pihak tentang hal-hal yang terkait dengan kepentingan komunitas yang lebih luas, dan dalam skala waktu yang lebih lama. Dengan kata lain, MONEV Partisipatif dapat – atau tepatnya seharusnya -- diposisikan sebagai bagian yang penting dalam proses ‘pengorganisasian kembali’ cq pemberdayaan komunitas yang bersangkutan;
Evaluasi haruslah menjadi kegiatan yang terusmenerus, artinya bukan mmerupakan kegiatan yang sekali jadi dan kemudian selesai; Evaluasi haruslah menjadi kegiatan yang partisipatif, artinya kegiatan dimaksud haruslah melibatkan seluruh pihak semaksimal mungkin3 Evaluasi haruslah menjadi kegiatan yang konstruktif, bermanfaat bagi kelanjutan proyek pada khususnya, dan pemberdayaan masyarakat pada umumnya.
Pengertian MONEV Partisipatif:2 secara umum adalah evaluasi berkaitan dengan upaya penghitungan, penakaran, atau pemberian penilaian. Seringkali evaluasi adalah proses yang terencana untuk menilai derajat capaian dari
2
Diadopsi dari Stanley Gajanayake & Jaya Gajanayake, Community Empowerment, A Participatory Training Manual on Community Project Development’. New York: PACT Publication, 1993
3
Dalam situasi tertentu, misalnya tingginya angka buta aksara dalam komunitas yang bersangkutan, ‘tim evaluator’ harus mampu mengembangkan alat bantu tertentu, agar kendala yang ada tidak membatasi partisipasi kelompok buta aksara itu.
15
II.4. Kesepakatan tentang bentuk pengelolaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang paling sesuai dengan kondisi setempat. Bentuk pengelolaan, dan pihak yang bertanggungjawab mengelola yang paling sesuai dengan kondisi/kebutuhan setempat adalah pra syararat bagi kelangsungan/sustainabilitas segala hasil pembangunan yang telah dilakukan. Kesepakatan tentang pengelolaan ini akan memberikan kepastian tentang ”siapa”, dan ”bagaimana” hasil pembangunan yang telah dilakukan akan dikelola, dipelihara dan di lestaraikan. Tanpa kesepakatan ini akan banyak menimbulkan masalah. Di dalam menyepakati bentuk pengeloalan dan pihak-pihak yang akan mengelola, diperlukan kearifan sehingga bentuk pengelolaan sesuai dengan karakter sosio budaya setempat.
II.5. Kesepakatan pemeliharaan dibangun
tentang mobilisasi atas semua produk
dana yang
Dana pemeliharaan merupakan sesuatu yang sangat vital bagi keberlangsungan sebuah program. Seringkali produk-produk
pembangunan tidak berhasil dipertahankan dengan alasan ketiadaan dana pemeliharaan. Dana pemeliharaan dapat berasal dari berbagai sumber, namun perlu usaha untuk menggali sumber-sumber dana tersebut. Sumber dana potensial pendanaan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dapat diperoleh dari kontribusi masyarakat pengguna, pihak swasta (yang juga turut memetik manfaat dari pembangunan prasarana tersebut), serta pemerintah (pemerintah Desa/Kelurahan, Dinas/Instansi terkait setempat). Masing-masing sumber tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : a. Kontribusi Warga Pemanfaat Salah satu alternatif sumber pembiayaan adalah melalui kontribusi warga sesuai dengan budaya setempat dan kesepakatan yang telah dilakukan. Hal ini merupakan bentuk kompensasi pemanfaat terhadap penggunaan prasarana tersebut. Adapun jenis kontribusi atau sumbangan warga pemanfaata adalah : a. Sumbangan berupa uang, yang didapatkan dari iuran anggota kelompok pemanfaatan dan 16
pemeliharaan, ataupun retribusi penggunaan prasarana secara langsung.
dari
b. Sumbangan selain uang seperti material, penyediaan fasilitas penunjang, tenaga kerja, peralatan dalam rangka kegiatan pemeliharaan Sedangkan cara pengumpulan dana tersebut adalah bergantung pada kondisi sosial budaya masyarakat setempat, yang secara umum terbagi atas dua golongan sebagai berikut :
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing desa. Selain itu bisa dari Subsidi Dinas/Instansi Teknis terkait dikabupaten/Kota. Umumnya bantuan dari Pemerintah ini memungkinkan jika terjadi kerusakan berat yang memerlukan perbaikan besar pada fasilitas umum atau fasilitas vital seperti jalan, jembatan, tambatan perahu dan saluran air, ataupun prasarana lainnya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya memperoleh dukungan pemerintah, khususnya Dinas-dinas di Kab/Kota adalah harus memahami instansi mana yang dapat dituju oleh masyarakat, sebab setiap instansi telah mempunyai wewenang tertentu, misalnya Dinas PU untuk prasarana umum, Dinas Pendidikan untuk prasarana pendidikan, Dinas Kesehatan untuk prasarana kesehatan, dinas kebersihan/pemda untuk prasarana persampahan. Bantuan Pemerintah tersebut penting untuk digali mengingat pemerintah daerah/Desa adalah Pembina dan Fasilitator Pembangunan, khususnya diwilayahnya.
•
Sumbangan/Retribusi ditarik langsung pada saat menggunakan prasarana yang bersangkutan, hal ini dapat diberlakukan untuk para pengguna yang tidak secara rutin menggunakan prasarana. Hal ini bisa diterapkan untuk individu atau perusahaan swasta yang menjadi pengguna prasarana yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah tambatan perahu, fasilitas penggilingan padi, dan lain-lain.
•
Sumbangan/Iuran rutin, hal ini dapat diberlakukan untuk pengguna prasarana yang secara rutin menggunakan prasarana yang bersangkutan seperti irigasi, penyewa kios di pasar, MCK, fasilitas air bersih dan prasarana lainnya.
c. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat
b. Bantuan Pemerintah Kepala Desa/Lurah dapat memberikan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan yang sudah dituangkan dalam peraturan desa. Besarnya tentu
Bantuan yang dimaksudkan disini, seperti dari organisasi lain atau perusahaan swasta. Umumnya potensi bantuan ini akan ada bilamana terjadi pemanfaatan bersama suatu prasarana. Misalnya jalan yang dibangun 17
masyarakat juga dipergunakan oleh pihak lain tersebut. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan, bahwa Perusahaan tertentu yang berada disekitar wilayah tersebut dapat saja memberikan sumbangan. d. Usaha lain dari pengurus yang syah Potensi sumber pembiayaan disini dapat berasal dari upaya pengembangan prasarana misalnya dari biaya pemasangan baru air bersih, penjualan air bersih, atau adanya keuntungan dari hasil usaha bersama kelompok, seperti Irigasi, dll.
II.6. Kesepakatan tentang mekanisme/tata cara pertangungjawaban pengelola kepada publik/masyarakat. Kegagalan program-program pembangunan yang partisipatif dan melibatkan masyarakat, seringkali diakibatkan oleh kegagalan melakukan proses pertanggungjawaban secara partisipatif dan dapat dipertanggunjawabkan. Tak jarang programprogram yang diawali dengan hal-hal yang demokratis dan parisipatif mengalami kegagalan akibat kebuntuan komunikasi dan gagal mempertanggungjawabkan kepada masyarakat luas sebagai end user.
Kegagaalan tersebut dapat beberapa hal diantaranya :
diakibatkan
oleh
a. Ketidaksiapan pengelola program untuk mempertanggungjawabkan. Di dalam kegiatan yang menempatkan masyarkat sebagai ”pemilik” end usser seringkali membuat gamang para pengelola program utnuk mempertanggungjawabkan secara langsung hasil-hasil pekerjaannya. Hal ini biasanya berangkat dari ketidak siapan pelaksana untuk menghadapi masyarakat dengan umlah yang banyak, serta dengan pola / sikap pikir yang sangat heterogen b. Ketiadaan mekanisme dan alat bantu yang cukup representatif dan dipertanggung jawabkan. Seringkali program-program kemasyarakatan tidak menyiapkan mekanisme yang paling representatif, efektif, akuntable, partisipatif dan demokratis. Hal ini cenderung menimbulkan kebingungan dan kegamangan bagi pelaksana untuk mempertanggungjawabkan. Di sisi yang lain bagi masyarakat yang merasa dirugikan, dan atau merasa hasil pekerjaan pembangunan tidak sesuai dengan kesepakatan renacana ataupun menemukan indikasi kecurangan, tidak memiliki wahana untuk menuntut tanggung gugat dari pihak pelaksana. 18
Mengingat hal tersebut di atas maka diperlukan kesepakatan bersama untuk merumuskan mekanisme pertanggungjawaban, materi yang harus dipertanggungjawaban, serta media pertangungjawaban.
dalam forum-forum terbatas/FGD untuk menghindari bisa-bias kepentingan dan ekslusivitas. Pertemuan dapat dilakukan dalam bentuk rembug warga (lihat pedoman penyelenggaraan rembug) Secara rinci aktifitas penyepekatan dapat diuraikan sebagai berikut :
III. Langkah-langkah penyepakatan Catatan penting di dalam membangun kesepakatan masyarakat adalah tentang upaya-upaya keberpihakan kepada kelompok-kelompok marginal yang ada di wilayah tersebut. Dengan demkian semua kesepakatan yang dibangun, selain harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, dan akuntabilitas, harus pula menunjukan keberpihakannya kepada kelompok marginal. Dengan demikian, semua produk kesepkatan, walupun telah memenuhi syarat partisipasi, akuntabilitas dan demokrasi namun tidak memiliki keberpihakan kepada kelompok marginal, maka kesepakatan tersebut harus dibatalkan. Secara Umum langkah membangun kesepakatan harus diwarnai suasana egaliter, kebersamaan, dan berangkat dari komunikasi yang nyaman antar para warga masyarakat. Penyepakatan harus dilakukan di dlaam forum yang dihadiri oleh banyak orang dan merepresentasikan ”konfigurasi”/ peta sosial masyarakat setempat. Pertemuan penyepakatan tidak dianjurkan di
III.1. Penyepakatan kriteria keberhasilan dari sebuah program A. Berbarengan dengan penyusunan rencana program kegiatan, maka TIPP dapat mencoba merumuskan/mengusulkan kriteria-kriteria keberhasilan dari sebuah program. B. Untuk program-program pembangunan fisik, usulan kriteria ini harus mengacu kepada standar teknis bangunan yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia, serta kelayakan Rencana anggaran biaya. C. Pada saat peretemuan rembug warga, TIPP terlebih dahulu mempresentasikan rencana program yang akan di jalankan, setelah itu minta peserta untuk memberikan masukan tentang kriteria-kriteria/tolok ukur keberhasilan program. D. Setelah peserta memberikan masukan, TIPP dapat menyampaikan dan mengkomparasikan usulan kriteria yang telah dipersiapkan (Beri kesempatan peserta untuk menyampaikan kriterianya terlebih dahulu, jangan sampai peserta telah terpengaruh dengan usulan versi 19
TIPP. Usulan TIPP lebih bersifat cadangan andaikata peserta menemui kesulitan untuk memberikan kriteria keberhasilan). E. Diskusikan bersama sehingga terjadi permufakatan tentang kriteria keberhasilan yang akan dianut. F. Akhiri penyepakatan dengan penandatanganan dokumen (bisa dalam bentuk berita acara penyepakatan yang dilengkapi dengan kertas-kertas kerja yang telah digunakan untuk ditandatangani bersama. Penandatangan ini menjadi ritual yang cukup penting, tekankan kepada semua peserta bahwa dengan menantangani semua produk kesepakatan termasuk kertas kerja yang digunakan maka hal ini sama dengan kontrak sosial yang ditandatangani bersama dan menjadi komitmen bersama.
III.2. Penyepakatan Bentuk dan system pengelolaan pembangunan/pelaksanaan pengerjaan A. TIPP dapat mempersiapkan alternatif pola-pola pengelolaan pembangunan diantaranya pola kontraktor pada umumnya, pola comunity contracting, padat karya/gotonng royong dan lain sebagainya. B. TIPP memberikan analisis terhadap semua model pengelolaan tersebut dilengkapi dengan keunggulan dan kerugian masing-masing secara obyektif. C. Pada saat rembug penyepakatan TIPP dapat menyampaikan beberapa alternatif tersebut kepada forum. Jelaskan pula keunggulan dan kelebihan dari masing-masing pola secara berimbang. D. Sampaikan kepada peserta tentang hal-hal sebagai berikut : Siapa pengelola kegiatan (termasuk di dalamnya menunjuk nama penanggungjawab kegiatan beserta struktur organisasinya) , Bagaimana kegiatan akan dikelola, (untuk sejumlah kegiatan yang berada di wilayah yang berjauhan harus dibahas pulla mekanisme pertanggungjawaban antara pelaksana/koordianator lapangan dengan panitia tingkat kelurahan), khusus untuk pilihan model gotong royong perlu disepakati pula pihak-pihak yang bertugas memobilisasi massa melakukan kerjabakti.
Gb. Penandatanganan kesepakatan dan kertas kerja
20
III.3. Penyepakatan tentang MONEV PARTISIPATIF A. Sepakati bersama dengan masyarakat tentang
E. Beri kesempatan bagi peserta rembug untuk
melakukan klarifikasi/tanya jawab mengenai perbedaan masing-masing pola. F. Ajak peserta untuk menyepakati pilihan model yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. G. Untuk sistem pengadaan barang dan jasa dapat pula merujuk kepada buku pedoman teknis pelaksanaan infrastruktur PNPM Mandiri. H. Akhiri penyepakatan dengan penandatangan dokumen bersama.
arti penting melakukan monitoring dan evaluasi agar hasil yang diharapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. B. Sepakati pula bahwa monev ini melakukan bagian integral dalam upaya-upaya membangkitkan modal sosial bersama, sehingga pada dasarnya penanggungjawab monev adalah semua masyarakat yang ”peduli” dengan kemajuan lingkungannya. C. Susun kriteria/ materi monev misalnya dengan pertanyaan-pertanyan berikut: a. Mengapa harus dievaluasi? • Sekedar keperluan pelaporan pada proyek/lembaga dana? • Kebutuhan ‘Panitia Proyek’, untuk mengetahui ada/tidak deviasi pelaksanaan proyek? • Untuk kelompok pemanfaat, agar mereka tahu bahwa mereka telah menikmati manfaat proyek yang bersangkutan? • Untuk pelaksana proyek, untuk mengambil keputusan apakah proyek dapat diperluas atau tidak? • Bahan pelajar, agar dapat menghindari kesalah-kesalahan di masa-masa yang akan datang?
21
•
b. Siapa yang harus mengevaluasi proyek? Siapa saja yang seyogyanya menerima mandat/bertugas melakukan monitoring dan evaluasi, apakah kelompok khusus yang ditugaskan oleh masyarakat, ataukah warga penerima manfaat langsung proyek, atau diperlukan tenaga ahli evaluasi yang harus di datangkan dari luar. Ataukah pilihan lain dengan menggabungan diantaranya
Apa alat bantu yang digunakan dalam memperoleh informasi? • Bagaimana informasi itu dianalisa? • Bagaimana hasil evaluasi akan digunakan? D. Ajak peserta untuk menyepakati pilihan model yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat E. Akhiri penyepakatan dengan penandatangan dokumen bersama.
c. Apa yang harus dievaluasi? • Apakah tujuan proyek sudah tercapai? • Apakah hasil proyek memuaskan jika dibandingkan dengan sumberdaya yang telah diserahkan? • Bagaimana proyek akan diperbaiki? • Apakah komponen kegiatan dapat diubah? • Apa yang telah baik, dan apa yang masih harus diperbaiki? • Apa dampak langsung atau langsung? d. Kapan perlu dilakukan evaluasi? • Sebelum, di tengah, atau di akhir proyek? • Terus-menerus, bulanan, tiga-bulanan? • 6 bulan setelah proyek selesai? e. Bagaimana kegiatan evaluasi itu dilakukan? • Informasi yang dibutuhkan? • Dari mana informasi diperoleh? • Tehnik apa yang akan digunakan untuk memperoleh data dimaksud?
III.4. Penyepakatan bentuk pengelolaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang paling sesuai dengan kondisi setempat. A. TIPP dapat melakukan identifikasi pilihan/alternatif model pengelolaan hasil pembangunan yang paling sesuai dengan kebutuhan. B. Identifikasikan pula adakah lembaga/organisami di masyarakat yang sesuai dengankebutuhan tersebut (misal: kebutuhan mengelola PDAM kampung, di usulkan dikelola Koperasi yang telah ada di wilayah tersebut dll) C. Presentasikan pilihan-pilihan alternatif tersebut dalam rembug warga. D. Beri kesempatan bagi peserta rembug untuk melakukan klarifikasi/tanya jawab mengenai perbedaan masing-masing pola. E. Ajak peserta untuk menyepakati pilihan model yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Yakinkan kepada 22
masyarakat membentuk lembaga baru belum tentu solusi yang paling tepat, ikalau sudah ada lembaga yang memiliki kemiripan dengan kebutuhan yang ada, dan telah mengakar di masyarakat setempat dengan kineja yang baik, sarankan masyarakat untuk menggunkan organisasi/lembaga yang telah ada. F. Akhiri penyepakatan dengan penandatangan dokumen bersama.
B. TIPP
C.
III.5. Penyepakatan tentang mobilisasi dana pemeliharaan atas semua produk yang dibangun A. TIPP harus meyakinkan masyarakat tentang hal berikut : Untuk melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa pemeliharaan prasarana & sarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai, baik dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaan. Pada dasarnya pihak yang harus membiayai adalah warga pemanfaat prasarana berlandaskan gotong royong dan kasadaran bahwa pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan prasarana adalah tugas bersama seluruh warga pemanfaat, karena prasarana tersebut memang milik semua warga pemanfaat, bukan milik pemerintah atau aparat. Meskipun demikian, Ini tidak berarti bahwa menutup peluang bagi Pengelola untuk mendapatkan sumber dana lain diluar dari warga pemanfaat prasarana.
D.
E.
F.
dapat mencari alternatif-alternatif pembiayaan dan penggalangan dana yang paling memungkinkan. Alternatif tersebut harus mengutamakan peluang menggali potensi setempat sebagai alternati futma dan mengembangkan alternatif pendanaan dari pihak lain sebagai alternatif berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar proses pemeliharaan tidak sangat bergantung kepada pihak lain. Presentasikan pilihan-pilihan alternatif tersebut dalam rembug warga. Beri kesempatan bagi peserta rembug untuk melakukan klarifikasi/tanya jawab mengenai perbedaan masing-masing pola. Ajak peserta untuk menyepakati pilihan model yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Akhiri penyepakatan dengan penandatangan dokumen bersama.
23
Alur pikir Aturan Bersama sebagai alat Perubahan Sosial Kesadaran untuk perubahan yg lebih baik Cita2/Kondisi yang lebih baik
BUTUH:
Sikap/perilaku (baru ) Masyarakat
• Pengaturan/Aturan bersama
Melebaga di Masyarakat
• Organisasi. • Kelembagaan • Tata ruang dll
Adopsi Tata Nilai (baru) Masyarakat
Kebiasaan sehari-hari
Diyakini sebagai situasi yang lebih baik
24
APA DAN BAGAIMANA KAWASAN PRIORITAS YANG TERPILIH UNTUK SEGERA DI BANGUN
Sebagai pedoman umum, untuk mencapai prinsip optimalisasi manfaat dana BLM, maka perlu diperhatikan ‘azas manfaat’ itu sendiri. Ada 3 manfaat yang perlu dipenuhi.yang meliputi : 1.1. Dana BLM betul-betul akan bermanfaat dalam
1. Prinsip Dasar Pada
memperkuat
dasarnya,
mewujudkan tindakan
dana
BLM
program-program
yang
terkait
erat
diutamakan dan
atau
dengan
untuk
tindakan-
hajat
hidup
masyarakat, dalam arti, program dan atau tindakan itu memiliki
manfaat
seluas-luasnya
bagi
kepentingan
masyarakat pada umumnya; atau kegiatan yang dinilai dapat menjadi pemicu (trigger) bagi pemecahan masalah yang lain.
komunitas,
menghancurkan
dan
masyarakat
justru
yang
bukan
bersangkutan
serta simpul-simpul kekutan sosial yang telah terbangun/dimiliki selama ini. Solusi program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan
dana
BLM
ini
benar-benar
mempertimbangkan manfaat/nilai tambah bagi masyarakat
serta
lingkungan
setempat
khususnya dan atau masyarakat yang lebih luas
Dalam menyusun rencana detil ini , setidaknya terdapat
pada umumnya. Setidak-tidaknya keuntungan
dua
tersebut adalah sebagai berikut :
prinsip
dasar
yang
harus
dipedomani
yaitu:
Optimalisasi manfaat dana BLM; serta Optimalisasi mobilisasi sumberdaya lokal (yaitu sumberdaya yang berasal
dari
wilayah
dan
komunitas
itu
sendiri,
pemerintah lokal setempat, dan berbagai sumberdaya
1.1.1. keuntungan finansial dimana masyarakat akan
mendapatkan
keuntungan
dari
”peredaran uang di wilayah setempat” secara sah/bukan kolusi, melalui porses
lainnya).
25
jual
beli
material,
bahan
bangunan,
persewaan alat secara legal.
sumber
dan
beredar
diantara
daya
ini
dapat
B. Suatu
Kegiatan
proyek
menggunkan
teknologi yang tidak familiar dikerjakan
diumpamakan dalam perbandingan berikut
oleh
:
munculnya kebutuhan untuk memobilisasi
A. Sebuah
kegiatan
yang
menggunakan
bahan, alat dan tenaga dari potensi lokal yang ada, dipastikan akan lebih efisien secara ekonomi, dibandingkan jika harus memobilisasi alat, bahan, dan tenaga dari luar. Kegiatan pembangunan gedung yang menggunakan
bahan
campuran
kayu,
bambu serta cor beton, akan lebih efisien dibandingkan menggunakan menggunakan
jika
semua
element
cor
beton.
Dengan
material
lokal
(bambu,
kayu) maka akan terjadi perputaran uang di tingkat lokal, sedangkan jika semua menggunakan cor beton maka perputaran uang akan lebih banyak yang “keluar” dari
kegiatan
produsen, dan lain sebagainya.
Upaya mempertahankan dan memberikan kemanfaatan
lokasi
tenaga
setempat,
mengakibatkan
tenaga, maupun peralatan
dari luar
wilayah, dengan konsekwensi akan terjadi pengeluaran mobilisasi
biaya
tersebut,
dana/resources
untuk dengan
yang
melakukan kata
sedianya
lain bisa
dimanfaatkan bagi masyarakat setempat harus direlakan untuk diberikan kepada pihak lain. 1.1.2. keuntungan sosial dimana masyarakat akan mendapatkan peluang pembelajaran mengenai bebrbagai hal terkait dengan masalah
teknik/skill,
pengelolaan (pengalokasikan alat,
bahan
menejemen pembangunan
dan dan
pengorganisasian tenaga),
serta
pembelajaran lain disamping penyerapan
26
tenaga kerja sehingga mereduksi jumlah
berasal dari masyarakat dan dari sumberdaya alam di
pengangguran.
lokasi yang bersangkutan.
1.2. Pemanfaatan
dana
mempertimbangkan
BLM optimalisasi
seyogyanya pemanfaat,
dengan pengertian semakin banyak warga yang dapat menikmati hasil kegiatan yang dilakukan , maka penggunaan dana akan lebih baik. Dalam hal ini pemanfaatan optimal sudah selayaknya
Upaya optimalisasi dapat dimaknai pula dengan upaya mengintegrasikan berbagai kegiatan lain yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pihak lain. Baik oleh pemerintah maupun oleh berbagai lembaga swasta lainnya.
dirasakan oleh kelompok miskin serta kelompok-
Mempertimbangkan
kelompok marginal yang ada di wilayah tersebut.
masyarakat, dapat dimaknai dengan melakukan
1.3. Penggunaan juga akan dapat dikatakan lebih ber-
manfaat/nilai
tambah
bagi
upaya-upaya untuk “mempertahankan sumber daya
manfaat jika dana BLM yang terbatas , mampu
yang
menggerakan lebih banyak kegiatan yang telah
daya/resources
direncanakan sebelumnya. Asumsinya, makin
langsung masyaraakat/BLM ini) agar tetap berada
beragam kegiatan yang dapat dilakukan maka
ataupun
makin beragam pula masalah yang dapat diatasi.
masyarakat atau lingkungan lokal”.
Terkait dengan hal-hal tersebut di atas maka optimalisasi diterjemahkan
mobilisasi ke
dalam
sumberdaya, bentuk
dapat
penyertaan
sumberdaya lokal ke dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Sumberdaya lokal yang dimaksud
ada
(termasuk yang
di
dalamnya
diberikan
termanfaatkan
secara
melalui
sumber bantuan
optimal
bagi
2. Implementasi prinsip dasar ke dalam rancangan teknis, disain, dan manajemen konstruksi 2.1. Ilustrasi Persoalan desain sebuah bangunan, tidak bisa dilepaskan dari pemahaman, kebiasaan dan persepsi
dapat saja berupa tenaga, dana, material yang
27
dari
si
pemilik
maupun
perancang/perencana
bangunan itu sendiri.
dibutuhkan mobilisasi alat bahan dan tenaga dari tempat lain, dengan ”effort” yang cukup besar
Tak jarang pemilihan dan eksekusi desain hanya berdasarkan “pengalaman” yang di dapatkan pada
sehingga terjadi pembengkakan biaya yang cukup besar pula
saat melihat, dan atau mengamati sesaat desain-
Terkait masalah persepsi, masih banyak ditemui di
desain yang ditampilkan oleh berbagai media, tanpa
tengah masyarakat kita yang beranggapan bahwa
mempertimbangkan desain tersebut sesuai atau tidak
penggunaan bahan baku lokal seperti kayu, bambu
dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan setempat.
ataupun material lokal yang lain, sudah ketinggalan
Seringkali masyarakat membangun sesuatu hanya
zaman, kuno danlain sebagainya.
berdasarkan intuisi semata. Tak jarang pula kita
Tak jarang pula hal tersebut dikaitkan dengan
melihat sebuah bangunan gaya arsitektur asing
anggapan negative lain (tidak awet, tidak kuat dll).
dipaksakan berada di sebuah lingkungan “kaya” corak
Sementara di sisi yang lain fakta justru menunjukan
etnik, yang mewakili “jati diri” entitas tertentu.
bahan-bahan lokal jika dikerjakan dengan benar
Akibatnya
bangunan
asing
tersebut
menjadi
bangunan yang tidak ramah, berkesan sombong dan “mengganggu”
harmonisasi
lingkungannya.
Hal
justru lebih aman dan nyaman. (lihat kasus gempa bumi yogya menunjukan bangunan beton cenderung banyak yang roboh dibanding bangunan kayu)
tersebut lambat laun akan memberikan kontribusi
Berangkat dari beberapa kondisi tersebut kiranya
negatif dan berpeluang memicu konflik sosial.
diperlukan wawasan yang lebih luas untuk menemu
Contoh lain dapat pula kita lihat tatkala perencana
kenali serta melakukan pertimbangan desain.
sebuah bangunan tidak mencermati ketersediaan bahan, alat dan tenaga di wilayah tersebut. Akibatnya
28
2.2. Pertimbangan desain
mewakili/menunjukan bentuk dan tata ruang
Dengan merujuk prinsip-prinsip sebagaimana telah
yang yang cocok dengan situasi dan kondisi
diuraikan di atas maka pilihan rancangan kegiatan,
lingkungan
rancangan
desain yang justru mengacaukan tatanan
teknis,
dan
pengorganisasi
kegiatan
seyogyanya sebagai berikut: kegiatan
di
dasarkan/mengacu dengan nilai tata laku budaya positif setempat 2.2.2. Di dalam menentukan desain/perencanaan yang
memanfaatkan
BLM,
pembangunan
wajib
masyarakat/panitia
mempertimbangkan upaya-upaya menjaga kelestarian
lingkungan
dan
memberikan
jaminan bahwa desain/rancangan kegiatan yang akan dilakukan akan memberikan nilai tambah bagi upaya pelestarian lingkungan, dan bukan aktifitas yang justru memperburuk kualitas lingkungan. 2.2.3. Disain
rancang
bangun
yang
dikembangkan merupakan desain yang local friendly, dengan pengertian desain rancangan yang
setempat,
dan
bukan
estetika sosial yang sudah ada, namun tetap
2.2.1. Rancanagan
kegiatan
tradisi
dikembangkan
mampu
memenuhi
syarat-syarat
teknis,
estetika,
sosial-budaya, dan kesehatan yang berlaku umum. 2.2.4. Di
dalam
melakukan
perencanaan,
perancangan dan eksekusi desain, TIPP, masyarakat/panitia
pembangunan
wajib
mempertimbangkan segala potensi lokal yang dimiliki. Potensi lokal yang dimaksud dapat berwujud potensi alam (batu, pasir, bambu, kayu dan lain sebagainya) ataupun potensi yang lain semisal potensi tenaga kerja lokal, dan potensi sosial yang lain. 2.2.5. Rancangan teknis yang diusulkan akan selalu
mengedepankan
desain-desain
berbasis penerapan teknologi tepat guna/ penggunaan
teknologi
sederhana;
dan
penggunaan material yang mudah didapat di
29
lokasi yang bersangkutan; mempertimbangkan
dengan tetap
tingkat
kerawanan
bencana alam yang ada. Pemilihan
harus
mempertimbangkan
kesiapan/kemampuan
pelaksana
pula
lokal
di
dalam mengaplikasikannya di lapangan. Para suatu
pelaksana
dalam
mengerjakan dengan material aspal atau
pertimbangan desain. Tidak dapat dipungkiri
material yang lain, dengan harapan pilihan
bahwa pemilihan material ini akan terkait erat
tersebut
dengan
terhadap
masyarakat setempat dan tidak memerlukan
material itu sendiri, untuk itu diperlukan
mobilisasi resource dari wilayah lain dengan
upaya-upaya yang kuat dan terus menerus,
biaya yang lebih besar.
bagian
untuk
Bahan/material
yang
cukup
persepsi
menjadi
penting
di
masyarakat
memberikan
pembelajaran
dan
pemahaman bahwa pemanfaatan material lokal akan masyarakat
memberikan nilai tambah bagi dan
lingkungannya
secara
optimal.
lokal
akan
Pemilihan
lebih
dapat
Material
familiar
untuk
dikerjakan
juga
oleh
harus
mempertimbangkan kesiapan material lokal, bila di wilayah tersebut banyak terdapat material alam (kayu, bambu, batu dsb) seyogyanya
disain
yang
digunakan
Pertimbangan penggunaan material ini harus
memanfaatkan potensi lokal tersebut, namun
dikaitkan
pertimbangan
bila memang material lokal tidak siap maka
pemanfaatan
material fabrikan menjadi pilihan berikutnya.
pula
dengan
kemudahan teknologi untuk material lokal tersebut.
conblock
Dalam
hal
pemilihan
material/bahan
ini
Sebagai contoh pemilihan material “jalan
pertimbangan kemanfaatan bagi lingkungan
lingkungan”
seoptimal mungkin semestinya diutamakan.
menggunakan
aspal
atau
30
Pemanfaatan material lokal akan memeicu
2.2.7. Kegiatan
konstruksi
dapat
dilakukan
perputaran uang di terjadi di lingkungan
(dikelola, dilaksanakan dan diawasi sendiri)
tersebut,
oleh
fabrikan
sedangkan akan
pemakaian
mengakibatkan
material
sebagaian
komunitas
(community
masyarakat
setempat
contracting),
tentunya
dengan
sedikit
besar dana akan terserap oleh pihak-pihak di
dimungkinkan
luar
bantuan/pendampingan teknis dari pihak luar.
masyarakat
(pabrik/produsen,
penyelenggara jasa transportasi, pedagang
Dengan
besar/distributor dan lain sebagainya)
implementasi desain , rancangan teknis dan pola
2.2.6. Pertimbangan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis teknologi sederhana di atas dimaksudkan untuk menjamin di masa yang
mengedepankan
manajemen
prinsip
pembangunan
sebagaimana
dan
telah
diuraikan di atas maka proposal/usulan kegiatan perlu memperhatikan kriteria berikut :
akan datang hasil rancang bangun yang
2.2.8. Kelayakan Teknis
dikerjakan saat ini dapat dipelihara dan di
a. Aspek Disain
replikasi dengan mudah oleh masyarakat
b. Aspek Pekerjaan Sipil
setempat.
dasar
2.2.9. Kelayakan Finansial
Catatan : banyak program yang tidak dapat dipelihara/diragukan
sustainabilitasnya
karena menggunakan teknologi yang tidak
a. Kepantasan harga ( kesesuaian dengan harga pasar ) b. Distribusi dana ( perbandingan dengan
familiar dengan masyarakat setempat, yang
penggunaan
pada
distribusi antar proyek / kegiatan yang ada )
akhirnya
mempercepat
proses
sumber
daya
lokal
dan
kerusakan.
31
2.2.10.
Kelayakan Organisasi Kerja
g) Dokumen Rencana Jadwal Pelaksanaan
a. Ketersediaan tenaga ahli
Pekerjaan;
b. Ketersediaan tenaga pendukung c. Pengetahuan
dan
pengalaman
h) Dokumen dalam
pengorganisasian kerja Hal-hal tersebut di atas dijabarkan dalam dokumen
Lahan, b) Dokeumen
Survey
dan
Identifikasi
:
Dokumen Organisasi & Tim Pelaksana Pekerjaan;
j)
a) Dokumen strategi / rencana Penyediaan
Pengadaan
Bahan/Alat’ i)
rencana-rencana berikjut:
Rencana
Dokumen
Proposal
Pelaksanaan
Kegiatan. k) Rencana pengorganisasian pemanfaatan / perawatan di masa depan
dilakukan untuk Swadaya Masyarakat, Teknik
Infrastruktur,
Harga
Satuan
Upah/Bahan/Alat, serta Calon Tenaga Kerja; c) Dokumentasi (Photo-photo) Infrastruktur kondisi awal/nol prosen (0%); d) Dokumen
Desain/gambar-gambar
perencanaan sederhana; e) Dokumen
Rencanan
Pengamanan
Dampak Lingkungan dan Sosial f) Dokumen
Rencana
Anggaran
Biaya
(RAB) Pelaksanaan Pekerjaan;
32
MENGEMBANGKAN SKENARIO KAWASAN
e. Indikator kepuasan dan atau keberhasilan semacam apa yang akan digunakan mengukur proses pencapaian cita-cita tersebut.
Mengembangkan skenario kawasan adalah upaya merumuskan agenda mewujudkan gagasan penataan dan atau pengelolaan kawasan/lingkungan di masa yang akan datang. Skenario kawasan meruapakan jabaran teknis dari visi kawasan yang telah di rumuskan.
f. Siapa saja yang akan berpotensi menjadi mitra potensial di dalam mewujudkan cita-cita?
Secara sederhana skenario kawasan menyuratkan citacita/visi kawasan yang akan di capai , dilengkapi dengan penjelasan strategi pencapaiannya.
Berikut ini hanyalah contoh pengembangan scenario kawasan.
Skenario kawasannya akan menceritakan bagaimana gagasan akan dicapai, apa yang dibutuhkan, dan program-program penataan semacam apa yang akan dilakukan. Setidaknya skenario kawasan mampu menjawab hal-hal berikut : a. Apa yang dimaksud dengan vis/cita-citai yang telah dimiliki? b. Hal-hal apa saja yang akan terkait langsung dengan pencapain cita-cita tersebut.? c. Infrastruktur apa saja yang dibutuhkan? d. Langkah-langkah strategis apa yang akan dikerjakan lebih dahulu?
g. Dalam jangka waktu berap lamakah cita-cita tersebut akan diwujudkan?
Contoh 1: sebuah kelurahan ingin berkembang di masa akan datang menjadi daerah yang “mandiri energy”, maka. Cita-cita tersebut akan di terjemahkan ke dalam hal-hal berikut : a. Masyarakat akan menterjemahkan yang dimaksud mandiri energy adalah kemandirian energy yang terkait langsung dengan kebutuhan sehari-hari misalnya memasak dan penerangan sederhana. b. Guna mewujudkan cita-cita tersebut masyarakat memutuskan untuk mengelola semua sampah (sampah padat, sampah cair dan juga limbah rumah tangga/MCK maupun limbah ternak yang ada) yang ada di wilayah tersebut, dengan demikian dibutuhkan segala sesuatu terkait dengan [pengeloaan sampah tersebut (tempat 33
penampungan, pengolahan, dan teknologi yang dapat mengubah sampah menjadi energy) c. Pada langkah berikutnya masyarakat dapat menyepakati kebutuhan infrastruktur yang mampu mengubah dari limbah manusia yang ada di septictank maupun limbah kotoran ternak mejadi biogas, dan hasil gas dapat menghidupkan generator listrik serta dapat digunakan untuk memasak. Di sisi yang lain tumpukan sampah organic yang ada di wilayah tersebut dapat pula dikelola sehingga dapat mengeluarkan energy yang membangkitkan generator listrik (misalnya) d. Untuk mewujudkan hal tersebut maka masytrakayt dapat menyepakati dengan memulai membangun instalasi septictank komunal dan membudayakan BAB di MCK yang telah di sambung ke septic tank komunla tersebut. Langkah ke dua adalah membangun instalasi biogas yang dibutuhkan. Emikan juga di langkah ke 3 dan seterusnya mulai mengembangkan untuk ternak, serta pengelolaan sampah organik yang lain sehingga diperhitungkan energy yang dihasilkan dapat di distribusikan ke masyarakat terutama masyarakat miskin di wilayah tersebut.
Contoh 2: Sebuah wilayah Kelurahan mencanangkan menjadi kawasan yang memiliki kepedulian terhadap “global warming”,maka dalam skala sederhana masyarakat dapat melakukan hal berikut : a. Masyarakat peduli dengan kelangsungan bumi, dengan mulai mendata berapa jumlah pohonpohonan yang memiliki ukuran tajuk dan ketinggian cukup di wilayah tersebut. Data ini akan digunakan untuk memprediksikan kebutuhan ideal (yang dapat menjadikan kaewasan kelurahan tersbut tetap ber-udaru segar.jumlah O2 cukup) b. Langkah berikutnya masyarakat dapat memprogramkan di dalm 2 tahun ke depan akan menambah sejumlah (seribu atau dua ribu) pohon agar dapat menghasilkan sebuah kawasan yang memiliki suhu udara yang sejuk. c. Langkah berikutnya, sembari menuju udara / suhu yang nyaman tersebut masyarakat juga dapat memprogramkan peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha-usaha agro industry, mak tanaman yang akan di tanam merupakan tanaman-tanaman yang merupakan tanaman ber nilai ekonomi. d. Langkah berikutnya masyarakat dapat pula menyepakati bahwa sekedar menanam pohon
34
saja tidaklah cukup karena itu dibutuhkan upaya penataan agar pohon yang akan di tanam selaras dan serasi dengan lingkungan permukiman yang ada.n Di dlam hal ini masyarakat dapat melakukan penataan landscape kawasan sehingga lingkungan permukiman yang dimiliki menjadi nyaman, indah sehat penuh dengan pepohonan yang memiliki nilai ekonomi. Jika hal tersebut terwujud maka tidak menutup kemungkinan kawsan ini akan berkembang sebagai daerah tujuan wisata. Contoh-contoh tersebut di atas adalah contoh sederhana yang semestinya harus dikembangkan dan di eksplorasi lebih lanjut sesuai dengan karakteristik dan wilayah yang bersangkutan.
35
KERJASAMA DAN KEBERSAMAAN (merumuskan program membangun kemitraan)
komunitas
dan
Apa itu KERJASAMA? •
Kerja Sama-Sama, bukan bermain sama-sama
Fokus dan kata kunci : KERJA •
Sama-sama Kerja, bukan sendiri-sendiri kerja
bukan sebagian saja yang kerja
Bagaimana membangun KEBERSAMAAN? 9 Bermula dari KEPEDULIAN individu-individu 9 Berlanjut pada PEMAHAMAN dan KESADARAN, KOMITMEN, serta TINDAKAN NYATA Jadi coba kita sebarkan Virus Kepedulian •
Kepedulian Individu ditularkan kepada individu lain, sehingga menjadi Kepedulian Kelompok
•
Kepedulian Kelompok ditularkan kepada kelompok lain, sehingga menjadi Kepedulian Komunitas
Fokus dan kata kunci : SAMA-SAMA WARGA
Maka hal yang perlu dipahami: 9 Kerjasama adalah kerja sama-sama dan samasama kerja
WARGA
WARGA
KELOMPOK
9 Kerjasama butuh kebersamaan 9 Kebersamaan menghasilkan kekuatan 9 Kebersamaan menghasilkan sinergi
INTI
WARGA
WARGA
WARGA
9 Membangun kebersamaan adalah membangun kekuatan untuk mencapai cita-cita bersama
36
9 Partisipasi warga 9 Cita-cita bersama (visi komunitas) 9 Program bersama 9 Jaringan kemitraan eksternal 9 Perubahan komunitas 9 Keberlanjutan program dan perubahan komunitas
Bagaimana membangun Kemitraan 9 KEMITRAAN INTERNAL
Empat Komponen besar Stakeholder yang umum ada di masyarakat dan juga menjadi pendukung kegiatan PLPBK yaitu Masyarakat, Kelurahan, Pemda, Swasta dan LSM/Perguruan Tinggi akan saling bersinergi untuk membangun kebersamaan komunitas. Apa MAKNA KOMUNITAS
KEBERSAMAAN DAN KERJASAMA
Kebersamaan dan Kerjasama SOSIAL untuk membangun : 9 Kepedulian warga 9 Kepercayaan warga
merupakan
MODAL
•
Antar BKM/KELURAHAN
•
Antar RT
•
Antar RW
9 KEMITRAAN EKSTERNAL •
Kecamatan
•
Pemda KAB/KOTA
•
Pemda PROVINSI
•
LSM
•
SWASTA
•
PT
•
dll,
Bagaimana Merumuskan Program Komunitas (Berbasis Kebersamaan dan Kemitraan) 37
•
Memperdalam kepedulian terhadap persoalan tertentu kepada warga
•
Mendalami bersama akan persoalan dan potensi
•
Merumuskan depan
•
Mengenali bersama siapa pihak-pihak terkait yang berkepentingan (stakeholder)
•
Menggali bersama pilihan-pilihan program (solusi)
•
Mengenali bersama kelebihan dan kelemahan (konsekuensi) setiap pilihan
•
Menginformasikan, mendiskusikan setiap kegiatan dan kemajuan yang dicapai
•
Merumuskan program komunitas berdasarkan kesepakatan dan komitmen bersama dengan warga
•
Menempatkan program yang dirumuskan sebagai program bersama komunitas, bukan program individu, bukan program kelompok tertentu
•
Mengkomunikasikan program komunitas kepada para mitra
•
Membangun kesepakatan yang optimal dengan para mitra :
bersama,
cita-cita/mimpi
9
Memahami posisi masing-masing
9
Menyamakan persepsi
9
Memulai dari ‘persamaan-persamaan’
masa
9
Mengatasi ‘perbedaan-perbedaan’, berbasiskan ‘persamaan-persamaan’
9
Merumuskan kesepakatan, terbaik yang saling
sebagai
solusi
menguntungkan
38
