REUSAM KAMPUNG BENGKELANG KECAMATAN BANDAR PUSAKA KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR
:
TAHUN 2010 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM (ADAT MERAGREH UTEN) BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DATOK PENGHULU BENGKELANG Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Daerah, maka perlu pengaturan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing kampung untuk mendapat hak kelolanya sendiri;
b.
bahwa dengan berlakunya otonomi khusus tersebut, maka diperlukan penataan kembali tugas, fungsi dan wewenang pemerintah kampung, terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (Meragreh Uten) yang mereka miliki dengan menerapkan kembali kearifan lokal yang sudah ada sejak zaman indatu (nenek moyang) dulu;
c.
bahwa dari waktu ke waktu degradasi dan deforestrasi terus terjadi, sehingga sangat mengkhawatirkan kita akan keberlangsungan hidup masyarakat yang tinggal di dalamdan sekitar kawasan hutan serta menggantungkan hidup dan ekonomi keluarganya pada sumberdaya alam yang ada di hutan;
d.
bahwa dari waktu ke waktu kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terjadinya peningkatan intensitas bencana;
e.
bahwa pada masa Kerajaan Aceh pernah dijadikan landasan Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak
Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang dan Reusam Bak Laksamana. Dimana Adat, Hukum, Qanun dan Reusam di kampung dipegang oleh MDSK, Tuha Lapan dan Pemuka Adat, kemudian dijalankan dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya oleh pemerintahan kampung dan masyarakat;
Mengingat
f.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e, maka perlu dibuat sebuah peraturan kampung.
: 1.
Undang –Undang No.5. Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2.
Undang-undang No.23.Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraTahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3.
Undang-Undang No.41.Tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4.
Undang-undang No.5. Tahun 2003, tentang pemerintah Gampong dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5.
Undang-Undang No.11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.
Peraturan Pemerintah Republik Tahun 2005, tentang Desa;
7.
Surat Edaran Mentri Kehutanan No.75. Tahun 2004, tentang masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi /Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat;
8.
Peraturan Mentri Dalam negeri No.29 tahun 2006, tentang pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
Indonesia
No.72
Peraturan Mentri Dalam Negeri No.4 tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03); 10. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.14, tahun 2002, tentang Kehutanan Propinsi Nanggro Aceh Darussalam (Lembaran daerah Provinsi aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 57 Seri E Nomor 6); 9.
11. Qanun
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.20.Tahun 2002, tentang Konservasi Sumberdaya Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 57 Seri E Nomor 6);
12. Qanun
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.5.Tahun 2003, tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8); 13. Qanun Aceh No.3 tahun 2007, tentang Tata Cara Pembentuk Qanun. DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG BENGKELANG Dan DATOK PENGHULU BENGKELANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
REUSAM KAMPUNG TENTANG PEMELIHARAAN SUMBER DAYA ALAM YANG ADA DI KAMPUNG BENGKELANG. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Istilah Umum Pasal 1
Dalam resam Kampung Bengkelang ini, yang dimaksud dengan : 1. Kampung adalah Kampung Bengkelang yang terletak di kemukiman Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang 2. Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) adalah Badan Perwakilan Kampung Bengkelang yang terletak di kemukiman Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang..
3. 4. 5. 6. 7.
8.
Pemerintah Kampung yaitu Datok Penghulu berserta perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung Pemerintahan Kampung, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan MDSK Masyarakat adalah kelompok orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah tertentu. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum. Resam Kampung adalah semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Datok Penghulu, setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari MDSK, mengikat kepada seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang tinggal dalam kawasan tertentu secara turun-temurun berdasarkan kesamaan tempat tinggal dan atau hubungan darah yang memiliki wilayah adat dan pranata-pranata adat tersendiri.
9.
Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur Hayati dialam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya
10.
Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang meliputi air, tanah, udara, bahan galian dan formasi geologi.
11.
Pengelolaan sumber daya alam adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sumber daya alam yang meliputi kebijaksanaan penataan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam.
12.
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
13.
14.
Bagian Kedua Azas, Tujuan dan Sasaran Pasal 2 Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan azas kemanfaatan, keadilan, keefesiensian, kelestarian, kerakyatan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.
Pasal 3 Pengelolaan sumber daya alam kampung bertujuan untuk menjamin kelestarian sumber daya alam yang ada dan menjaga keseimbangan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Bengkelang. Pasal 4 Sasaran pengelolaan sumber daya alam diarahkan pada : a.
tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan;
b.
terjaminnya sumber daya alam bagi kepentingan masyarakat
c.
terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam;
d.
adanya kebijakan yang terarah dalam pengelolaan sumber daya alam.
BAB II KEWENANGAN KAMPUNG DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Pasal 5 (1)
Pemerintah Kampung berwenang mengelola sumber daya alam di kampung yang menjadi kewenangannya sesuai dangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mengelola sumber daya alam yang dilimpahkan menjadi tugas perbantuan.
(2)
Pengelolaan sumber daya alam kampung untuk meningkatkan sumber pendapatan kampung dapat dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Kampung, atau kerjasama antar kampung.
(3)
Badan pengelola sumber daya alam milik kampung atau nama lain, selanjutnya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Datok Penghulu Pasal 6
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Pemerintah Kampung berwenang untuk : a.
Mengatur dan mengembangkan pengelolaan sumber daya alam;
kebijakan
dalam
rangka
b.
Mengatur pengendalian, peruntukan dan penggunaan sumber daya alam;
c.
Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak dalam pemanfaatan sumber daya alam;
d.
Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III PERSYARATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Bagian Pertama Prinsip-Prinsip Pengelolaan (1)
(2)
Pasal 7 Sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang harus dikelola secara arif dan bijaksana sehingga mampu mendukung dan menjamin kelangsungan kehidupan makhluk lainnya. Pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan secara seimbang dan selaras antara upaya pemanfaatan dan upaya pelestariannya. Pasal 8
Pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia harus dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Pasal 9 Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui pengelolaannya harus dilakukan secara efisien untuk menjamin ketersediaannya dan upaya pemanfaatannya berlangsung dalam waktu relatif lama. Pasal 10 Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dapat dipulihkan harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana sesuai kemampuannya sehingga sumber daya alam tersebut dapat memberikan manfaat secara optimal. Pasal 11 Pengelolaan sumber daya alam pada suatu kawasan harus dilaksanakan dengan mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atau masyarakat setempat serta mengakui hukum adat yang berlaku pada kawasan tersebut. Bagian Kedua Perizinan Pasal 12 (1)
Setiap orang dalam lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama atas pemanfaatan sumber daya alam.
(2)
Setiap usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13
(1)
(2)
Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan : a. rencana tata ruang b. pendapat masyarakat; dan c. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut. Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan serta mendapat persetujuan dan rekomendasi dari MDSK dan Pemerintah Kampung. BAB III PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM Bagian Pertama Perkebunan Pasal 14
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) (6)
Setiap masyarakat yang memiliki lahan di Wilayah Kampung Bengkelang harus dilengkapi dengan akte kepemillikan /hak kepemilikan secara syah Setiap masyarakat yang membuka lahan perkebunan wajib melaporkan dan mendapat izin tertulis dari pawang hutan /Datok Penghulu Bagi pembuka lahan baru, tidak boleh melebihi luas 20.000 m² / individu selama masih dalam wilayah Kampung Bengkelang dan di luar KEL dan harus memiliki izin dari perangkat kampung Bagi masyarakat yang memiliki lahan apabila tidak dikerjakan selama 3 tahun, maka gugurlah hak atas pengelolaan lahan tersebut dan dikembalikan ke pemerintahan kampung. Bagi masyarakat yang memiliki PBB tahunan di kenakan P.A.Des ( Pendapatan Asli Desa ) Setiap pengusaha (perorangan/PT) diharuskan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa berupa : • Mempekerjakan putra daerah sesuai dengan skill ( kemampuan ) • Memberikan distribusi sebesar 20% dari luas wilayah
Bagian Kedua Hasil Hutan Kayu Pasal 15 (1) (2)
(3) (4) (5)
Masyarakat dilarang mengambil hasil hutan kayu di wilayah kawasan hutan lindung. Masyarakat diizinkan untuk mengambil hasil hutan kayu di wilayah kampung untuk kepentingan pribadi sesuai kebutuhan, dengan izin tertulis dari pemerintah kampung. Setiap kegiatan seperti pada ayat (2) tidak boleh lebih dari 4 ton/kk/tahun Masyarakat dapat mengambil hasil hutan kayu untuk kepentingan umum masyarakat Kampung Bengkelang Setiap masyarakat yang menebang 1 batang kayu diwajibkan menanam kembali sebanyak 10 batang dan melakukan pemeliharaan selama 1 tahun
Bagian Ketiga Hasil Hutan Non Kayu Pasal 16 Bagi masyarakat yang memugut rotan, getah damar, jernang, alim dan madu di Wilayah Kampung Bengkelang wajib melapor ke perangkat kampung Bagian Keempat Sungai Dan Sumber Air Pasal 17 (1) (2)
(3) (4) (5)
Setiap masyarakat dilarang menangkap ikan disungai dengan menggunakan racun kimia, tuba,menyetrum, dan bom ikan . Setiap orang yang bukan warga Kampung bersangkutan apabila mengambil ikan harus melapor dan mendapat izin dari pemerintah Kampung Setiap masyarakat dilarang untuk membuka lahan di kawasan hutan yang merupakan sumber mata air Setiap orang dilarang mencemari sungai dengan kotoran, sampah dan bahan kimia lainnya. Bagi masyarakat yang memanfaatkan Galian C di daerah DAS dikenakan P.A.Des sebesar 10% dari hasil bersih.
Bagian Kelima Pariwisata Pasal 18 (1)
(2) (3) (4)
Dalam melakukan pengelolaan areal wisata masyarakat dapat berkerjasama dengan pihak lain serta tunduk pada peraturan adat dan syariat Retribusi hasil akan ditetapkan menurut surat keputusan pemerintah kampung Dilarang merusak,mengambil tanaman dan memburu satwa liar di kawasan areal pariwisata Dilarang membuka lahan baru di kawasan wisata BAB IV PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM Pasal 19
(1)
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan terhadap sumber daya alam dan lingkungannya serta kegiatan yang dapat mengancam kelestariannya.
(2)
Pemerintah Kampung dapat menetapkan kawasan perlindungan setempat dengan segala kearifan yang dimiliki untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan mempertahankan keanekaragaman hayati.
(3)
Pengelolaan terhadap daerah kawasan lindung dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V PENGAWASAN Pasal 20
(1)
Datok Penghulu melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam di wilayah kampung.
(2)
Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Datok Penghulu berdasarkan hasil musyawarah kampung dapat menetapkan pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan.
(1)
Pasal 21 Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, berwenang melakukan pemantauan, meminta
keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu untuk mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatannya. (2)
Penanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Pengawasan sebagaimana melibatkan masyarakat.
(4)
Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.
(5)
Setiap masyarakat wajib memberikan informasi tentang perambahan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan di Kawasan KEL
dimaksud
dalam
ayat
(1)
dapat
BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 22 (1)
Masyarakat dapat melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam secara adil, demokratis dan berkelanjutan sesuai dengan kearifan tradisional.
(2)
Pemerintah Kampung berkewajiban mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
(3)
Dalam melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam, masyarakat dapat secara langsung bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain.
Pasal 23 Masyarakat yang berada di lokasi sumber daya alam memiliki prioritas utama untuk berperan seluas-luasnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal 24 (1)
Masyarakat dapat meminta keterangan dan penjelasan dari pihakpihak yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam di daerahnya tentang hal-hal yang termasuk informasi publik.
(2)
Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis yang ditembuskan kepada pemerintah. BAB VIII SANKSI Pasal 24
(1)
(2)
Setiap masyarakat yang melanggar pasal 15 ayat (1) dikenakan sangsi sesuai dengan jenis kayu yang ditebang, sangsinya bervariasi antara 3 sampai 5 juta rupiah, menyita alat kerja serta kayu tebangan dan dapat diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku Setiap masyarakat yang melanggar pasal 17 ayat (1) dikenakan denda Rp 2.000.000 atau 1000 ekor benih ikan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25 Pada saat berlakunya reusam ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan reusam ini. Pasal 26 Semua kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam reusam ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam reusam ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Datok Penghulu. Pasal 28 Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam reusam ini, secara teknis dan operasional ditugaskan kepada pejabat yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
