REUSAM KAMPUNG BATU BEDULANG KECAMATAN BANDAR PUSAKA KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR
: 147 TAHUN 2010 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM ( ADAT MERAGREH UTEN ) BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DATOK PENGHULU BATU BEDULANG Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Daerah, maka perlu pengaturan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing kampung untuk mendapat hak kelolanya sendiri;
b.
bahwa dengan berlakunya otonomi khusus tersebut, maka diperlukan penataan kembali tugas, fungsi dan wewenang pemerintah kampung, terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (Meragreh Uten) yang mereka miliki dengan menerapkan kembali kearifan lokal yang sudah ada sejak zaman indatu (nenek moyang) dulu;
c.
bahwa dari waktu ke waktu degradasi dan deforestrasi terus terjadi, sehingga sangat mengkhawatirkan kita akan keberlangsungan hidup masyarakat yang tinggal di dalamdan sekitar kawasan hutan serta menggantungkan hidup dan ekonomi keluarganya pada sumberdaya alam yang ada di hutan;
d.
bahwa dari waktu ke waktu kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terjadinya peningkatan intensitas bencana;
e.
bahwa pada masa Kerajaan Aceh pernah dijadikan landasan Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak
Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang dan Reusam Bak Laksamana. Dimana Adat, Hukum, Qanun dan Reusam di kampung dipegang oleh MDSK, Tuha Lapan dan Pemuka Adat, kemudian dijalankan dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya oleh pemerintahan
kampung dan masyarakat.
Mengingat
f.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e, maka perlu dibuat sebuah peraturan kampung.
: 1.
Undang–Undang No.5. Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2.
Undang-Undang No.23.Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraTahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3.
Undang-Undang No.41.Tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4.
Undang-undang No.5. Tahun 2003, tentang pemerintah Gampong dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5.
Undang-Undang No.11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.
Peraturan Pemerintah Republik Tahun 2005, tentang Desa;
7.
Surat Edaran Mentri Kehutanan No.75. Tahun 2004, tentang masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi /Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat;
8.
Peraturan Mentri Dalam negeri No.29 tahun 2006, tentang pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9.
Peraturan Mentri Dalam Negeri No.4 tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
Indonesia
No.72
10. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.14,
tahun 2002, tentang Kehutanan Propinsi Nanggro Aceh Darussalam (Lembaran daerah Provinsi aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 57 Seri E Nomor 6); 11. Qanun
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.20.Tahun 2002, tentang Konservasi Sumberdaya Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 57 Seri E Nomor 6);
12. Qanun
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.5.Tahun 2003, tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8); 13. Qanun Aceh No.3 tahun 2007, tentang Tata Cara Pembentuk Qanun. DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG BATU BEDULANG Dan DATOK PENGHULU BATU BEDULANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
REUSAM KAMPUNG TENTANG PEMELIHARAAN SUMBER DAYA ALAM YANG ADA DI KAMPUNG BATU BEDULANG. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Istilah Umum Pasal 1
Dalam resam Kampung Batu Bedulang ini, yang dimaksud dengan : 1. Kampung adalah Kampung Batu Bedulang yang terletak di kemukiman Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang . 2.
Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) adalah Badan Perwakilan Kampung Batu Bedulang yang terletak di kemukiman Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.
3.
Pemerintah Kampung yaitu Datok Penghulu berserta perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung Pemerintahan Kampung, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan MDSK
4.
5. 6.
Masyarakat adalah kelompok orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah tertentu Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
7.
Masyarakat adalah kelompok disuatu wilayah tertentu.
8.
Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang tinggal dalam kawasan tertentu secara turun-temurun berdasarkan kesamaan tempat tinggal dan atau hubungan darah yang memiliki wilayah adat dan pranata-pranata adat tersendiri.
9.
Resam Kampung adalah semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Datok penghulu, setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari MDSK, mengikat kepada seluruh lapisan masyarakat. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
10.
11.
12.
13.
orang yang
bertempat
tinggal
Bagian Kedua Azas, Tujuan dan Sasaran Pasal 2 Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan azas kemanfaatan, keadilan, keefesiensian, kelestarian, kerakyatan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan Pasal 3 Pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan sehingga dapat mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 4 Sasaran pengelolaan sumber daya alam diarahkan pada : a.
tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan alam;
b.
terjaminnya sumber daya alam bagi kepentingan mayarakat;
c.
pemanfaatan sumber daya alam yang terkendali ;
d.
adanya kebijakan yang daya alam.
terarahnya dalam pengelolaan sumber
Bagian Ketiga Sejarah Kampung Pasal 4 Kampung Batu Bedulang sudah berdiri sebelum masa penjajahan Belanda yang dipimpin pertama kali oleh Datok Bandar Gunung yang berasal dari Tamiang sebagai Datok Penghulu yang pertama, dan kemudian dipimpin oleh Datok Penghulu Rage yang berasal dari Serawak yang memimpin selama ± 23 tahun sampai dengan tahun 1946.Datok ketiga yang memimpin adalah Atok Akup yang merupakan anak dari datok Penghulu Rage dan pada tahun1946 Datok Penghulu diubah menjadi Geuchik. Pada masa Datok Akup inilah Kampung Batu Bedulang dimekarkan menjadi Kampung Pengidam dan Kampung Bengkelang ; • Pada tahun 1952 yang menjabat Geuchik adalah Ayup/Aman Satu. • Pada tahun 1966 Geuchik yang menjabat adalah Sahali/Aman Sihet • Pada tahun 1967 dilantik lagi Geuchik yaitu Lam/Aman Serakat • Pada tahun 1968 dilantik lagi Geuchik yaitu Berahim/Aman Tiah • Pada tahun 1969 Geuchik diganti dengan Asal/ Aman Kesah • Pada tahun 1975 di angkat lagi Geuchik Tahmad sampai tahun 1988 • Pada tahun 1989 dilantik Geuchik Johan Alamsyah sampai tahun 1998 • Pada tahun 1998 dilantik Geuchik Ahmad Jais sampai sekarang, dan pada tahun 2004 sebutan Geuchik diubah kembali menjadi Datok Penghulu BAB II KEWENANGAN KAMPUNG DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Pasal 5 (1)
Pemerintah kampung berwenang mengelola sumber daya alam di kampung yang menjadi kewenangannya sesuai dangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mengelola sumber daya alam yang dilimpahkan menjadi tugas perbantuan.
(2)
Pengelolaan sumber daya alam kampung untuk meningkatkan sumber pendapatan kampung dapat dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Kampung, atau kerjasama antar kampung.
(3)
Badan pengelola sumber daya alam milik kampung atau nama lain, selanjutnya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Datok Penghulu. Pasal 6
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Pemerintah Kampung berwenang untuk : a.
Mengatur dan mengembangkan pengelolaan sumber daya alam;
kebijakan
dalam
rangka
b.
Mengatur pengendalian, peruntukan dan penggunaan sumber daya alam;
c.
Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak dalam pemanfaatan sumber daya alam;
d.
Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III PERSYARATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Bagian Pertama Prinsip-Prinsip Pengelolaan
(1)
(2)
Pasal 7 Sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang harus dikelola secara arif dan bijaksana sehingga mampu mendukung dan menjamin kelangsungan kehidupan makhluk lainnya. Pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan secara seimbang dan selaras antara upaya pemanfaatan dan upaya pelestariannya.
Pasal 8 Pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia harus dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Pasal 9 Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui pengelolaannya harus dilakukan secara efisien untuk menjamin ketersediaannya dan upaya pemanfaatannya berlangsung dalam waktu relatif lama.
Pasal 10 Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dapat dipulihkan harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana sesuai kemampuannya sehingga sumber daya alam tersebut dapat memberikan manfaat secara optimal. Pasal 11 Pengelolaan sumber daya alam pada suatu kawasan harus dilaksanakan dengan mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atau masyarakat setempat serta mengakui hukum adat yang berlaku pada kawasan tersebut. Bagian Kedua Perizinan Pasal 12 (1)
Setiap orang dalam lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama atas pemanfaatan sumber daya alam.
(2)
Setiap usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)
(2)
Pasal 13 Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan : a. Rencana tata ruang b. Pendapat masyarakat; dan c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut. Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan serta mendapat persetujuan dan rekomendasi dari MDSK dan Pemerintah Kampung. BAB IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM Bagian Pertama Perkebunan Pasal 14
(1) (2) (3)
Masyarakat dilarang membuka lahan baru sebelum ada izin tertulis dari pemerintah kampung Masyarakat dilarang membuka ladang secara berpindah-pindah di wilayah Kampung Batu Bedulang Lahan yang telah digarap, bila lebih dari 3 tahun tidak digarap kembali di kembalikan kepada pemerintahan kampung
(4)
Tanah yang sudah dimiliki/sudah ditanam harus ada tanda pemiliknya baik dari Desa maupun dari PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Bagian Kedua Hasil Hutan Kayu Pasal 15
(1) (2) (3) (4) (5)
Masyarakat dilarang menebang kayu di wilayah hutan adat Kampung Batu Bedulang tanpa ada izin tertulis dari pemerintah kampung Masyarakat diizinkan mengambil hasil hutan kayu di wilayah hutan adat Kampung Batu Bedulang untuk kepentingan umum masyarakat Kampung Batu Bedulang. Masyarakat dizinkan untuk mengambil hasil hutan kayu untuk kebutuhan pribadi sebanyak 2 ton/kk/tahun dengan seizin pemerintah kampung. Setiap kegiatan yang dilakukan seperti pada ayat (2) dan (3), harus ada izin tertulis dari pemerintah kampung . Setiap kegiatan yang dilakukan pada ayat (3) harus melakukan penanaman kembali, 1 batang diganti dengan 10 batang pohon
Bagian Ketiga Hasil Hutan Non Kayu Pasal 16 Bagi masyarakat yang memugut rotan, damar, jernang, kayu alim dan madu di Wilayah Kampung Batu Bedulang wajib melapor ke perangkat kampung Bagian Keempat Sungai Dan Sumber Air Pasal 17 1) 2)
Masyarakat dilarang meracun ikan disungai besar dan di alur Masyarakat dilarang menyetrum ikan disungai besar dan di alur.
BAB V PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM (1)
Pasal 18 Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan terhadap sumber daya alam dan lingkungannya serta kegiatan yang dapat mengancam kelestariannya.
(2)
Pemerintah Kampung dapat menetapkan kawasan perlindungan setempat dengan segala kearifan yang dimiliki untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan mempertahankan keanekaragaman hayati.
(3)
Pengelolaan terhadap daerah kawasan lindung dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PENGAWASAN
(1)
(2)
(1)
Pasal 19 Datok Penghulu melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam di wilayah kampung. Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Datok Penghulu berdasarkan hasil musyawarah kampung dapat menetapkan pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu untuk mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatannya.
(2)
Penanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Pengawasan sebagaimana melibatkan masyarakat.
(4)
Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.
dimaksud
dalam
ayat
(1)
dapat
BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT (1)
Pasal 21 Masyarakat dapat melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam secara adil, demokratis dan berkelanjutan sesuai dengan kearifan tradisional.
(2)
Pemerintah Kampung berkewajiban mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
(3)
Dalam melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam, masyarakat dapat secara langsung bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain. Pasal 22
Masyarakat yang berada di lokasi sumber daya alam memiliki prioritas utama untuk berperan seluas-luasnya dalam pengelolaan sumber daya alam. (1)
(2)
Pasal 23 Masyarakat dapat meminta keterangan dan penjelasan dari pihakpihak yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam di daerahnya tentang hal-hal yang termasuk informasi publik. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis yang ditembuskan kepada pemerintah. BAB VIII SANKSI Pasal 24
1)
2) 3)
Setiap masyarakat yang melanggar pasal 15 ayat (1) dikenakan denda yang besarnya disesuaikan dengan jenis kayu sesuai dengan surat keputusan pemerintah kampung, menyita hasil tebangan, dan menyita alat kerja serta dapat diproses menurut hukum dan peraturan yang berlaku. Setiap masyarakat yang melanggar pasal 17 ayat (1) dikenakan denda uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Setiap masyarakat melanggar pasal 17 ayat 2 dikenakan denda uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan alat setrumnya disita BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam reusam ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Datok Penghulu. Pasal 26
Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam reusam ini, secara teknis dan operasional ditugaskan kepada pejabat yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
Pasal 27 Reusam ini mulai berlaku pada tanggal disyahkan.
