Resume Laporan Pengelolaan Program (Audited) 2015

Resume Laporan Pengelolaan Program (Audited) 2015

Latar Belakang: Tantangan BPJS Ketenagakerjaan 2015 Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan dibentuk guna menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial. Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja, bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Mandat undang-undang untuk dapat mencakup seluruh tenaga kerja merupakan sebuah tantangan yang harus dapat dicapai oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 31 Desember 2014, total tenaga kerja aktif yang terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah sebesar 16,79 Juta pekerja. Jumlah tersebut merepresentasikan cakupan tenaga kerja aktif sebesar 14,18% dari jumlah penduduk yang bekerja secara nasional sebesar 118,4 Juta (Data Bappenas). Sebagai rincian, kelompok tenaga kerja penerima upah sudah tercakup sebesar 34,04% dan kelompok tenaga kerja bukan penerima upah sudah tercakup 0,97%. Tahun 2015 memiliki tantangan tersendiri bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat meningkatkan cakupan kepesertaan lebih luas dibandingkan tahun 2014 lalu.

Tahun 2015 juga merupakan tahun yang bersejarah bagi BPJS Ketenagakerjaan, dimana pada tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh dan menjalankan 4 program. Sebelum Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan dipercayakan untuk menyelenggarakan 3 program meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Pada 1 Juli 2015, Program Jaminan Pensiun mulai diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjan bagi tenaga kerja. Peluncuran full operation BPJS Ketenagakerjaan juga dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tantangan yang perlu dihadapi selanjutnya adalah memperkenalkan program pensiun bagi tenaga kerja, memperluas cakupan program pensiun tersebut, serta memberikan pelayanan terbaik bagi penerima manfaat program pensiun.

Strategi & Inisiatif 2015 Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi BPJS Berkelas Dunia Terpercaya, Bersahabat, dan Unggul dalam Operasional dan Pelayanan”, BPJS Ketenagakerjaan merumuskan strategi

badan dalam strategy map pada Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2014-2018 sebagai berikut:

Dalam Strategy Map di atas tercantum sasaran-sasaran strategis untuk mewujudkan visi BPJS Ketenagakerjaan dalam 4 (Empat) perspektif, yaitu: 1. Customer Perspective a. Memberi pelayanan yang mudah, ramah, modern, dan bermanfaat lebih b. Memperluas cakupan kepesertaan 2. Financial Perspective a. Menjaga sustainability DJS dan BPJS Ketenagakerjaan b. Meningkatkan Dana Kelola dan Pendapatan Investasi c. Pengelolaan Biaya yang Optimal 3. Internal Process Perspective a. Implementasi Service “PRIMA” b. Implementasi CRM B2B dan B2C c. Kolaborasi untuk perluasan jarigan dan manfaat utama & manfaat tambahan d. Implementasi sistem inspeksi yang efektif e. Memperluas penggunaan inisiatif e-business f.

Gerakan nasional Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

g. Penerapan good governance dan manajemen risiko secara efektif h. Investment Value Creation 4. Learning & Growth Perspective a. Menjadi Strategic Partner

b. Menjadi “Learning Organization” c. IT sebagai backbone Operational & Service Excellence

Dengan memperhatikan kondisi lingkungan, model dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis 2014-2018, serta inisiatif strategis yang telah ditetapkan, BPJS Ketenagakerjaan telah merumuskan strategi Badan dalam RKAT Tahun 2015 yaitu merealisasikan total benefit untuk setiap peserta, memberikan layanan terbaik melalui friendly service, dan mewujudkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai strong brand di semua stakeholder. Untuk tahun 2015, tema yang ditetapkan dalam penyusunan RKAT adalah: “Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan pada Seluruh Pekerja“ Dalam rangka pencapaian sasaran tahun 2015 dan sesuai dengan tema RKAT 2015, telah disusun berbagai inisiatif strategis dan telah dilaksanakan berbagai program kerja yang dikelompokkan kedalam 7 (tujuh) aspek sebagai berikut: 1. Kepesertaan a. Koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti BKPM, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Pariwisata, Badan Pembina Jakon Kementerian PU kepada Pejabat Pembuat Komitmen di tingkat pusat, serta penerbitan Permenaker tentang Jasa Konstruksi. b. Memperluas cakupan kepesertaan melalui penambahan kanal distribusi yang meliputi Service Payment Office (SPO) sebanyak 1.130, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebanyak 108, Payment Point Online Banking (PPOB) sebanyak 58.593, serta Mobil Keliling sebanyak 11 unit. Dengan demikian, total kanal distribusi adalah sebanyak 59.842. c. Peningkatan awareness program BPJS Ketenagakerjaan kepada komunitas BPU telah dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada kegiatan Full-Operation di Cilacap Jawa Tengah pada tanggal 30 Juni 2015. d. Penyusunan pedoman pemberian nomor identitas tunggal kepada peserta serta pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. e. Memperkuat kerjasama kelembagaan dengan Pemerintah Daerah di seluruh Kabupaten/Kota. f. Penyempurnaan

sistem

organisasi

pemasaran

kepesertaan

dengan

peningkatan produktivitas tim pemasaran (sales force productivity program).

program

g. Kerjasama dengan Kejaksaan RI, KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan institusi lainnya dalam rangka peningkatan kepesertaan dan penagihan iuran.

BPJS Ketenagakerjaan pada hakekatnya dapat

bekerjasama dengan

institusi/lembaga/asosiasi bisnis, serikat buruh, maupun institusi pemerintahan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2013. h. BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan revisi rencana strategis dan RKAT untuk kepesertaan BPU pada tahun 2015 dan tahun-tahun setelahnya. Untuk itu, tim manajemen secara serius mempersiapkan strategi dan infrastruktur untuk dapat mengakuisisi peserta di sektor BPU ini, diantaranya: i. Aspek komunikasi. BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan konsep iklan above dan below the line yang tepat untuk sektor BPU. ii. Melakukan riset customer insight pada segmen BPU di 9 kota untuk mengetahui kebiasaan dan perilaku pekerja sektor BPU. iii. Menjalin kerjasama dengan Kementrian Sosial melalui program ASKESOS untuk mengakuisisi sebanyak 102.813 tenaga kerja. iv. Membuat program stimulus kepesertaan di berbagai daerah untuk sektor BPU pekerja nelayan. 2. Program Jaminan dan Pelayanan a. Tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan 2 metode i. e-survei ii. Survei kepuasan pelanggan menggunakan pihak ketiga. Metode e-survei sampai dengan 31 Desember 2015 melibatkan 876.107 orang secara nasional dari seluruh kantor cabang. Dari jumlah peserta tersebut, 91,71 % atau 803.521 orang merasa puas dan sangat puas atas pelayanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu metode Survei kepuasan pelanggan menggunakan pihak ketiga untuk semester 1 dan semester 2 menunjukan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan puas dan sangat puas sebesar masing-masing 85,70% dan 90,20%. b. Implementasi service blueprint di seluruh Kantor Cabang yang meliputi pembentukan budaya service value PRIMA, standarisasi sarana dan proses pelayanan. i. Terlaksananya physical evidence untuk ruang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di 67 kantor daerah. ii.

Implementasi BPJSTK-Kiosk di 30 Kantor Cabang utama.

iii.

Implementasi service value PRIMA dan proses sesuai service blueprint cabang termasuk coaching di 47 kantor cabang dan pelatihan pelayanan prima di 23 unit kerja Kantor Pusat.

c. Pembentukan blueprint Penanganan Keluhan peserta yang terintegrasi dengan kanal informasi dimana Call Center Layanan Prima sebagai Contact Center BPJS Ketenagakerjaan di 1500-910 bertambah fungsi untuk tidak hanya menerima keluhan ataupun memberikan informasi tetapi juga untuk menerima Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I. d. Implementasi sistem e-klaim berupa Klaim JHT Fast Track dan sosialisasi serta pelatihan e-klaim JHT/JKM. e. Implementasi manajer kasus kecelakaan kerja dan penyakit atas kecelakaan kerja pada program JKK-RTW. f. Perusahaan yang mendukung program JKK-RTW dan JKM sudah mencapai 600 perusahaan dan sudah ada 54 tenaga kerja yang menerima manfaat Return-To-Work (RTW). g. Perluasan jaringan kerjasama untuk layanan JKK melalui Rumah Sakit Trauma Center (RSTC) sebanyak 2.669 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. h. Membuat kebijakan untuk mengatasi lonjakan jumlah pengajuan klaim JHT sebagai akibat diberlakukannya PP Nomor. 60 tahun 2015 tentang program JHT. Kebijakan tersebut diantaranya adalah dengan membuka akses layanan klaim di bank-bank kerjasama seperti Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI serta mengoptimalkan pengambilan JHT melalui e-klaim. Secara umum, perubahan perilaku klaim peserta JHT akibat perubahan regulasi JHT masih dapat dikelola dengan baik oleh manajemen. Namun demikian, pemantauan terhadap klaim JHT harus tetap dilakukan sampai pola klaim yang stabil dapat diperoleh.

3. Model Bisnis dan Teknologi Informasi a. Pembangunan sistem informasi baru yaitu Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga kerja (SIJSTK) telah dilakukan dan telah terimplementasi pada 1 Juli 2015 dimana telah: i.

Tersedia sistem untuk mendukung operasional seluruh segmen peserta meliputi peserta Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, serta Jasa Konstruksi dimana terdapat penyempurnaan modul yaitu adanya modul Customer Information File (CIF), Pelayanan dan Pengaduan, Pelayanan Informasi, Product Management, serta Pemasaran.

ii.

Tersedia sistem pelaporan dan Dashboard untuk Business Perfomance serta Laporan dan Analisis

iii.

Tersedia strategi migrasi dan telah dilakukan migrasi SIPT Online ke SIJSTK

iv.

Pengembangan Aplikasi SIJSTK telah disesuaikan dengan regulasi (PP nomor 44, 45, 46 dan 60 tahun 2015) dan telah diuji (UAT dan SIT) untuk seluruh modul melalui skenario Dummy Branch dan Sanity Test.

v.

Telah dilakukan sosialisasi dan Training of Trainer (TOT) untuk Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Wilayah selesai dilaksanakan (586 Peserta) untuk menjadi agen TOT di Kantor Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan seluruh Indonesia.

b. Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Perusahaan (SIPP) online sudah dilakukan di seluruh cabang c. Pengembangan dan/atau pembaharuan aplikasi yang sudah selesai diantaranya adalah e-Settlement, Siinvest untuk aplikasi Sistem Informasi Investasi, termasuk didalamnya penyesuaian program pensiun, Aplikasi Alokasi Biaya, Aplikasi KPI, 4Dx, dan HCIS. d. Telah terimplementasi aplikasi i – Know keseluruh PIC Kehumasan Wilayah dan penerbitan newsletter dan mengoptimalisasi Community of Practice (CoP) sebagai Knowledge Management dalam mendukung eksekusi strategi badan dan percepatan change management di lingkungan BPJS TK. e. Telah dilakukan penyusunan kajian risiko operasional, tersedianya Tool Risk Scoring Keuangan dan Investasi dan Daftar Risiko Strategis pada Buku RKAT 2016 serta Key Risk Indicator (KRI) atas risiko-risiko Strategis Tahun 2016, serta telah disusun Framework Integrasi, telah berjalannya integrasi fungsi MRI dengan SPI, dan kepatuhan, Integrasi fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal sudah mulai berjalan. Tahap selanjutnya adalah memantau penyelesaian integrasi aplikasi SIPATUH (aplikasi kepatuhan), SIMRK (aplikasi manajemen risiko) dan SIMAI (aplikasi audit internal) oleh PTI. f. Implementasi smart card secara bertahap dimana implementasi nasional masih menunggu ijin pengelolaan dari Kementrian Komunikasi dan Informasi serta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

g. Mengembangkan model bisnis untuk perlindungan jaminan sosial kepada TKI, model bisnis red notice OJK, model bisnis BPJS holding (joint operation), serta model bisnis total benefit. h. Membangun business intelligence (analytics) dan implementasi Customer Relationship Management (CRM) untuk modul sales, marketing, pelayanan. i. Membangun positioning dalam komunitas jaminan sosial international dengan turut aktif dalam organisasi internasional seperti ISSA, ILO, ASSA, GIZ dan organisasi dunia lainnya. j. Revitalisasi fungsi perencanaan strategis untuk menjalankan fungsi perencanaan, penyelarasan dan monitoring eksekusi strategi melalui pembentukan Strategic Management Office (SMO). k. BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan rekonsiliasi data peserta bekerja sama dengan Depdagri – Adminduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga lebih menggambarkan kondisi jumlah peserta yang sebenarnya. Melalui upaya tersebut, setiap peserta hanya akan memiliki satu nomor Tanda Peserta berdasarkan NIK. Data menunjukan bahwa peningkatan jumlah peserta berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan iuran. Kondisi ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko terjadinya double counting jumlah peserta telah diminimalisasi secara signifikan. l. Migrasi dan Implementasi Aplikasi SIPT Online ke Infrastruktur Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) baru telah selesai dan telah dilakukan kegiatan sanity test, Aplikasi dapat diakses oleh user baik di DC dan DRC yang baru. Database SIPT tersedia baik di DC maupun DRC yang baru dengan data yang sudah sinkron. Proses Migrasi Infrastruktur DRC lama ke baru bersama dengan tim PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dan selesai pada bulan Juni 2015. m. Implementasi kebijakan co-location DC dan DRC karena kebijakan tersebut dipandang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan menyediakan dan mengelola sendiri DC/DRC. Penempatan DC di Jakarta dan DRC di Surabaya telah dilakukan sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini dan tidak pernah mengalami kendala. Kebijakan ini diambil melalui kajian yang mendalam menggunakan tingkat kesesuaian spesifikasi DC/DRC dengan tingkat tier 3 plus dengan memperhatikan lokasi dan lingkungan, kondisi gedung, sistem catu daya, server room, sistem pendinginan, sistem pengamanan kebakaran, keamanan fisik, ruang kerja dedicated, backup tape, serta jaringan komunikasi data. n. Melaksanakan uji pengalihan sistem secara periodik sesuai dengan best practices organisasi sekelas BPJS Ketenagakerjaan. Uji coba pengalihan sistem telah dilakukan pada: •

Pengalihan Operasional DC ke DRC tanggal 7 April 2015;

•

Pengalihan Operasional DRC ke DC pada tanggal 2 Juli 2015;

•

Pengalihan Operasional DC ke DRC pada tanggal 9 Juli 2015;

•

Pengalihan sistem lama SIPT Online ke SIJSTK pada tanggal 2 November 2015.

Namun, uji pengalihan sistem dari DC ke DRC secara keseluruhan seakan-akan terjadi karena peristiwa blackout (tidak secara normal) masih belum dapat dipenuhi, karena memiliki risiko yang amat tinggi. Uji coba ini berpotensi terjadinya kerusakan perangkat baik di DC maupun DRC yang memerlukan waktu recovery sangat lama dan mahal. Uji coba pengalihan dengan skenario blackout baru dapat dilakukan apabila institusi telah memiliki DRC kedua. o. Penanganan DRC dilaksanakan secara sentralisasi oleh Kantor Pusat sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan Telkom bahwa pihak Telkom bertanggung jawab atas permasalahan DC dan DRC yang bersifat fisik (hardware), sementara kegiatan monitoring atas DRC yang meliputi optimalisasi server, sistem database dan sinkronisasi data dilaksanakan oleh Kantor Pusat secara realtime. p. Pembelian hardware dengan menggunakan anggaran belanja modal. Kebijakan diambil karena pertimbangan biaya yang lebih efisien dibandingkan dengan menyewa, dan juga karena biaya sewa akan membebani anggaran biaya usaha yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan RI. Metode ini juga dilakukan oleh beberapa perusahaan dan instansi sekelas BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan ini juga sesuai dengan PP No. 83/2013 tentang penyertaan modal negara (PMN) untuk BPJS Ketenagakerjaan di mana salah satu fokus penyertaan modal negara adalah untuk pembelian infrastruktur TI. 4. Keuangan dan Investasi a. Melakukan investasi langsung dengan mendirikan perusahaan dalam bidang investment company, property company dan joint operation. b. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program pensiun dengan manfaat pasti. Sesuai dengan UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk memastikan

keberlangsungan/sustainability

dari

program

tersebut,

BPJS

Ketenagakerjaan senantiasa melakukan perhitungan secara periodik 3 bulan sekali untuk mempersandingkan antara kewajiban yang muncul dan perhitungan maturitas serta maturitas asetnya - Asset Liability Management. c. Memperluas jenis dan cakupan total benefit dalam bentuk housing benefit, food benefit, dan health benefit. Untuk housing benefit telah dilakukan kerjasama dengan BTN Cabang Karawang, Cilegon, Bogor dan Bekasi Harapan Indah untuk pemberian kredit perumahan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk health benefit telah dilakukan

perjanjian kerjasama antara PT Bijak dengan PT Nayaka Era Husada untuk joint operation penyediaan klinik bagi peserta BPJS Kesehatan. Untuk food benefit telah dilakukan pembangunan gerai BPJS Ketenagakerjaan di menara Jamsostek dan rusun Cikarang. d. Pengoperasian sistem informasi pengelolaan portofolio dan transaksi investasi yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Investasi (Si-Invest). e. Penerbitan Pedoman Pelaksanaan Investment Crisis Protocol (ICP) untuk pengelolaan investasi dalam keadaan tertentu untuk memitigasi risiko kerugian investasi. f. Penerbitan Pedoman Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan yang telah disempurnakan sesuai dengan PP terbaru. g. Penerbitan Laporan Keuangan tahun 2014 dan Laporan Pengelolaan Program tahun 2014. Laporan tersebut disampaikan kepada berbagai stakeholder yaitu Presiden RI, Kementerian, DJSN, OJK serta melalui media massa dalam bentuk publikasi surat kabar. h. Implementasi Unit Kerja di pusat, wilayah dan cabang sebagai responsibility center sampai pada tahap penyampaian tata kelola dan user requirement specification (URS). i. Implementasi otorisasi pengelolaan keuangan secara elektronik masih pada tahap kajian aspek keuangan, risiko, dan legalitas. j. Optimalisasi fungsi akuntansi manajemen dan membangun budaya cost effectiveness di seluruh Unit kerja melalui sosialisasi dan monitoring fungsi keuangan pada Unit kerja. 5. Komunikasi a. Mensosialisasikan 4 (empat) program BPJS Ketenagakerjaan secara masif kepada seluruh pemangku kepentingan. b. Keseragaman informasi dan publikasi diseluruh wilayah. c. Pelaksanaan launching operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan oleh Presiden RI tanggal 30 Juni 2015. d. Maintenance website BPJS Ketenagakerjaan untuk mengembangkan komunikasi melalui media informasi interaktif tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga menyediakan media informasi dua arah dengan stakeholders. e. Menyediakan iklan layanan masyarakat terkait program BPJS Ketenagakerjaan. 6. Umum dan SDM a. Pembukaan

150

Kantor

Cabang

Perintis

(KCP)

baru

beserta

infrastruktur

pendukungnya. b. Integrasi dan pembangunan seluruh modul Human Capital Information System (HCIS).

c. Untuk

pengembangan

sistem

dan

implementasi

Corporate

University

BPJS

Ketenagakerjaan/BPJSTK Institute, telah terbangunnya infrastruktur Learning Office meliputi: i. Telah tersusunnya DACUM untuk 10 jabatan ii. Telah tersusunnya Training Need Analysis (TNA) di rumpun jabatan pada 7 Direktorat dan 23 Divisi iii. Tools, Assessor, Assessment Center sudah terimplementasi. d. Pemenuhan kebutuhan karyawan dengan beberapa program, yaitu rekrutmen sourcing channel fresh graduated, sourcing channel professional hire, program manpower planning dan talent management, pemenuhan personil KCP baru, serta mutasi karyawan non struktural dengan masa kerja lebih dari 10 tahun di satu unit kerja. e. Penyusunan KPI Individu tahun 2015 serta penilaian Key Behaviour Indicator (KBI) Multirating 3600 dan pemilihan The Best Employee 2015. f. Pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung kantor untuk 7 (tujuh) kantor daerah yaitu Karawang, Jember, Sumedang, Berau, Meulaboh, Semarang Kaligawe, dan gedung arsip Tanjung Morawa. g. Terlaksananya implementasi aplikasi e-Procurement BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Kanwil dan Jajarannya. h. Telah dilakukan pemeliharaan aset tetap sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kewajiban kepada negara (pajak-pajak) telah dilaksanakan. pengasuransian aset tetap telah terlindungi sampai dengan jatuh tempo. Untuk pengelolaan aset tetap seperti gedung Kantor Pusat dilakukan oleh PT Bina Jasa Abadikarya (Entitas Anak), dan untuk setiap bulannya dilakukan pembuatan Laporan Aset tetap Nasional dimana penilaian wajar aset tetap 1 (satu) kali dalam setahun.

i. Internalisasi budaya BPJS ketenagakerjaan kepada seluruh karyawan yang meliputi pemahaman atas tujuan, misi, visi serta tata nilai dan etos kerja di lingkungan institusi dengan berbagai media baik secara tatap muka maupun dengan media seperti i-know, morning toast, email dan program sosialisasi lainnya. 7. Tata Kelola dan Kepatuhan a. Melakukan penguatan infrastruktur tata kelola dan proses manajemen risiko dengan meningkatkan maturity level dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko BPJS Ketenagakerjaan. b. Implementasi Risk Agent yang mewakili setiap unit kerja BPJS Ketenagakerjaan yang diharapkan dapat membantu pengelolaan risiko yang terjadi di setiap unit. c. Penyusunan Laporan Keuangan, Laporan Manajemen, dan Laporan Pengelolaan Program secara periodik dan disampaikan kepada regulator atau pihak yang berkepentingan. d. Penyempurnaan proses bisnis dan struktur organisasi. e. Penyusunan Petunjuk Teknis serta Implementasi sistem pengawasan dan pemeriksaan di seluruh Kantor Wilayah dengan mempertimbangkan skala prioritas dan dianggarkan dalam RKAT tahun 2015. f. Implementasi fraud control system. g. Pembangunan grand blueprint SLA BPJS Ketenagakerjaan eksternal dan internal h. Penerbitan Pedoman Administrasi Umum yang telah disempurnakan dan sosialisasi kepada seluruh Unit Kerja di Kantor Pusat dan Kantor Daerah. i. Digitalisasi arsip untuk unit kerja Kantor Pusat. j. Penerbitan Peraturan Direksi tentang Good Governance (GG) serta sosialisasinya kepada 11 Kantor Wilayah. k. Penerbitan

peraturan

pelaksanaan

penyelenggaraan

program

jaminan

sosial

ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. l. Penerbitan Peraturan Direksi tentang struktur organisasi dan tata kerja serta Peraturan Organisasi tentang proses bisnis di mana kedua peraturan tersebut mengatur pemisahan fungsi-fungsi yang menjamin akuntabilitas operasi. Hal ini diperkuat melalui system informasi melalui aplikasi SIJSTK yang memisahkan fungsi tertentu untuk meminimalkan potensi kecurangan. m. Penentuan dan penetapan tipe kelas kantor cabang dengan mempertimbangkan aspekaspek yang menjadi driver beban kerja seperti potensi pasar dan ukuran bisnispengelolaan peserta. Aspek potensi pasar meliputi jumlah potensi tenaga kerja, perusahaan, dan GDP regional. Sedangkan aspek ukuran bisnis berupa jumlah iuran, tenaga kerja dan perusahaan aktif, serta beban kerja pelayanan.

Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 1. Kepesertaan Perusahaan dan Tenaga Kerja Kepesertaan Perusahaan & Tenaga Kerja No

Uraian

1 2

Perusahaan Aktif Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah a. Program JKK b. Program JKM c. Program JHT d. Program JP e. Jasa Konstruksi Jumlah TK Aktif Penerima Upah (a+e) 3 Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah a. Program JKK b. Program JKM c. Program JHT Jumlah TK Aktif Bukan Penerima Upah (b) Jumlah TK Aktif

Tahun 2015 Target Realisasi 251.600 296.791

Analisa % Pencapaian 117,96%

14.595.183 14.595.183 14.349.415 2.000.000 2.272.730

14.042.592 14.042.592 13.112.283 6.481.983 4.946.404

96,21% 96,21% 91,38% 324,10% 217,64%

16.867.913

18.988.996

112,57%

2.232.087 2.232.087 70.000

286.065 286.065 42.503

12,82% 12,82% 60,72%

2.232.087 19.100.000

286.065 19.275.061

12,82% 100,92%

Sumber: RKAT 2015 Perubahan dan Divisi Pengelolaan Kepesertaan

Sampai dengan 31 Desember 2015, sebanyak 296.791 perusahaan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah tenaga kerja aktif yang terlindungi oleh jaminan sosial sebanyak 19.275.061 yaitu dari kelompok peserta Penerima Upah sebanyak 18.988.996 tenaga kerja (112,57% dari target RKAT 2015) dan Bukan Penerima Upah sebanyak 286.065 tenaga kerja (12,82% dari target RKAT 2015). Jika dibandingkan dengan target RKAT 2015, pencapaian perusahaan aktif mencapai 117,96% dan tenaga kerja aktif 100,92%. Pencapaian sampai dengan 31 Desember 2015 tersebut merepresentasikan coverage share 39,56% untuk tenaga kerja penerima upah dan 0,40% untuk tenaga kerja bukan penerima upah, dari proyeksi jumlah tenaga kerja 2015 (penerima upah dan bukan penerima upah) dengan coverage share total tenaga kerja aktif sebesar 16,06%. Pada tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah tenaga kerja yang terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang diukur melalui tolok ukur coverage share, sebesar 35,14% pekerja penerima upah atau 16.867.913 tenaga kerja dan 3,10% pekerja bukan penerima upah atau 2.232.087 tenaga kerja.

Komposisi dan Coverage Share Kepesertaan Aktif Tahun 2015

No

RKAT 2015 Target Realisasi 251.600 296.791

Analisa % Pencapaian 117,96%

16.867.913 18.988.996 2.232.087 286.065 19.100.000 19.275.061

112,57% 12,82% 100,92%

Uraian

1 2

Perusahaan Tenaga Kerja: a. Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah b. Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah Jumlah TK Aktif Komposisi: a. Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah b. Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah Coverage Share: a. Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah b. Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah c. Total Tenaga Kerja Aktif

3

4

88,31% 11,69%

98,52% 1,48%

111,55% 12,70%

35,14% 3,10% 15,92%

39,56% 0,40% 16,06%

112,58% 12,82% 100,90%


Kepesertaan TK Aktif tersebut terdistribusi dalam 11 Kantor Wilayah dengan komposisi realisasi didominasi di wilayah DKI Jakarta dan dengan tingkat pertumbuhan terbesar di Sumatera Bagian Utara. Perusahaan Aktif Per Wilayah Kanwil Sumbagut Sumbarriau Sumbagsel Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jateng & DIY Jatim Kalimantan Sulawesi & Maluku Banuspa Nasional

Realisasi 2014

Tahun 2015 Target

Realisasi

Analisa % Pencapaian

% Komposisi Realisasi

Pertumbuhan 2014-2015

17.734 16.856 16.283 9.358 45.131 22.160 20.687 26.549 15.044

19.400 20.239 17.800 10.936 53.589 25.820 24.530 30.314 17.273

29.597 23.397 23.348 11.906 56.875 26.999 29.598 35.944 19.911

152,56% 115,60% 131,17% 108,87% 106,13% 104,57% 120,66% 118,57% 115,27%

9,97% 7,88% 7,87% 4,01% 19,16% 9,10% 9,97% 12,11% 6,71%

66,89% 38,81% 43,39% 27,23% 26,02% 21,84% 43,08% 35,39% 32,35%

14.724 12.067 216.593

17.422 14.277 251.600

23.307 15.909 296.791

133,78% 111,43% 117,96%

7,85% 5,36% 100,00%

58,29% 31,84% 37,03%

Sampai dengan 31 Desember 2015 realisasi perusahaan aktif sebesar 296.791 perusahaan dengan perincian sebagai berikut: i.

Kanwil Sumatera Bagian Utara memiliki pencapaian tertinggi dari wilayah lainnya yaitu 152,56% dari target yang ditetapkan.

ii.

Sebanyak 56.875 perusahaan aktif atau 19,16% dari realisasi nasional berada di wilayah DKI Jakarta dengan pencapaian target yaitu 106,13% dari target tahun 2015.

iii.

Seluruh wilayah melampaui target pencapaian perusahaan aktif tahun 2015.

iv.

Perusahaan

aktif

nasional

tahun

2015

bertumbuh

dibandingkan dengan realisasi nasional tahun 2014.

sebesar

37,03%

v.

Kanwil Sumatera Bagian Utara mencatatkan pertumbuhan perusahaan aktif tertinggi dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 66,89%, kemudian diikuti Kanwil Sulawesi Maluku sebesar 58,29% dan Kanwil Sumatera Bagian Selatan sebesar 43,39% Tenaga Kerja Aktif per Wilayah Kanwil

Realisasi 2014

Tahun 2015 Target

Analisa

Realisasi % Pencapaian

Sumbagut 1.229.509 1.043.953 1.273.331 Sumbarriau 1.132.918 1.252.118 1.183.840 Sumbagsel 1.004.700 1.364.887 993.122 Banten 1.041.651 1.256.586 1.156.719 DKI Jakarta 3.808.343 4.423.054 4.659.695 Jawa Barat 2.621.194 2.845.145 2.987.626 Jateng & DIY 1.600.492 1.829.688 1.915.647 Jatim 1.780.036 1.966.137 1.927.608 Kalimantan 1.372.103 1.687.072 1.622.054 Sulawesi Maluku 550.547 641.896 784.276 Banuspa 649.904 789.464 771.143 Nasional 16.791.397 19.100.000 19.275.061

% Komposisi Realisasi


121,97% 94,55% 72,76% 92,05% 105,35% 105,01% 104,70% 98,04% 96,15%

6,61% 6,14% 5,15% 6,00% 24,17% 15,50% 9,94% 10,00% 8,42%

3,56% 4,49% -1,15% 11,05% 22,35% 13,98% 19,69% 8,29% 18,22%

122,18% 97,68% 100,92%

4,07% 4,00% 100,00%

42,45% 18,65% 14,79%


Pencapaian TK aktif Penerima Upah sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebanyak 19.275.061 tenaga kerja dengan rincian sebagai berikut: i.

Kanwil Sulawesi Maluku memiliki persentase pencapaian target tertinggi yaitu 122,18% dibanding target tahun 2015 dengan 784.276 tenaga kerja.

ii.

Terdapat beberapa wilayah yang tidak mencapai target tahun 2015 yaitu wilayah Sumbarriau, Sumbagsel, Banten, Jawa Timur, Kalimantan, dan Wilayah Banuspa.

iii.

Komposisi jumlah tenaga kerja aktif tertinggi berada di Kanwil DKI Jakarta sebesar 4.659.695 tenaga kerja atau 24,17% dari realisasi nasional.

iv.

Tenaga kerja aktif nasional tahun 2015 bertumbuh sebesar 14,79% dibandingkan dengan realisasi nasional tahun 2014.

v.

Kanwil Sulawesi Maluku mencatatkan pertumbuhan tenaga kerja aktif tertinggi dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 42,45%, kemudian diikuti Kanwil DKI Jakarta sebesar 22,35% dan Kanwil Jawa Tengah & DIY sebesar 19,69%. Di sisi lain, Kanwil Sumatera Bagian Selatan mengalami penurunan tenaga kerja aktif sebesar 1,15% dibandingkan tahun 2014.

Penambahan Perusahaan dan Tenaga Kerja No

Uraian

1 2

Perusahaan Penambahan Tenaga Kerja Penerima Upah a. Program JKK b. Program JKM c. Program JHT d. Program JP e. Jasa Konstruksi Jumlah Penambahan TK Penerima Upah (a+e) Penambahan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah a. Program JKK b. Program JKM c. Program JHT Jumlah Penambahan TK Bukan Penerima Upah (a)

3

Jumlah Penambahan TK

Realisasi 2014 54.986

Tahun 2015 Target Realisasi 100.000 120.323

Analisa % Pertumbuhan Pencapaian 2014-2015 120,32% 118,82%

5.203.366 5.203.366 4.830.408 -6.102.205 11.305.571

7.300.000 7.300.000 7.050.000 2.000.000 7.600.000 14.900.000

5.611.787 5.611.552 4.751.188 7.052.208 7.891.877 13.503.664

76,87% 76,87% 67,39% 352,61% 103,84% 90,63%

7,85% 7,84% -1,64% -29,33% 19,44%

428.100 432.424 30.270

2.100.000 2.100.000 25.900

370.302 369.465 99.433

17,63% 17,59% 383,91%

-13,50% -14,56% 228,49%

432.424 11.737.995

2.100.000 17.000.000

370.302 13.873.966

17,63% 81,61%

-14,37% 18,20%

Untuk mencapai pertumbuhan kepesertaan aktif tahun 2015, akuisisi kepesertaan baru yang masuk menjadi peserta program jaminan sosial ditargetkan sebanyak 100.000 perusahaan dan 17.000.000 tenaga kerja. Pencapaian target akuisisi kepesertaan hingga 31 Desember 2015 telah mencapai 120.323 perusahaan namun baru mencapai 13.873.966 untuk tenaga kerja. Pertumbuhan akuisisi perusahaan tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 mencapai 118,82%, artinya pertumbuhan akuisisi perusahaan tahun 2015 mencapai dua kali lipat dari tahun 2014. Akuisi kepesertaan tenaga kerja untuk program BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar masing-masing 13.503.664 pekerja penerima upah (90,63% dari target RKAT 2015) dan pekerja bukan penerima upah sebesar 370.302 tenaga kerja (17,63% dari target RKAT 2015). Pertumbuhan akuisisi tenaga kerja penerima upah tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 adalah sebesar 19,44%. Di sisi lain, akuisisi tenaga kerja bukan penerima upah tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2014 yaitu sebesar 14,37%. Walaupun demikian, secara umum akuisisi tenaga kerja secara keseluruhan, BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2015 mencatat pertumbuhan akuisisi tenaga kerja sebesar 18,20% dibandingkan tahun 2014.

Penambahan Perusahaan Per Wilayah Kanwil

Realisasi 2014

Sumbagut Sumbarriau Sumbagsel Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jateng & DIY Jatim Kalimantan Sulawesi Maluku Banuspa Nasional

Tahun 2015

Target

7.187 4.770 6.540 2.169 7.719 3.978 4.268 6.862 3.955 4.354 3.184 54.986

11.188 8.059 6.933 3.170 19.257 10.225 9.778 12.072 7.658 6.972 4.688 100.000

Realisasi

Analisa

% Pencapaian

17.129 10.195 8.785 4.961 22.378 9.344 11.408 13.153 7.481 9.764 5.725 120.323

153,10% 126,50% 126,71% 156,50% 116,21% 91,38% 116,67% 108,95% 97,69% 140,05% 122,12% 120,32%

%Komposisi Realisasi 14,24% 8,47% 7,30% 4,12% 18,60% 7,77% 9,48% 10,93% 6,22% 8,11% 4,76% 100,00%

Pertumbuhan 20142015 138,33% 113,73% 34,33% 128,72% 189,91% 134,89% 167,29% 91,68% 89,15% 124,25% 79,81% 118,82%


Pencapaian penambahan perusahaan terhadap target sebesar 120,32% setara dengan akuisisi perusahaan sebesar 120.323 perusahaan, dengan pencapaian sebagai berikut: i.

Kanwil Banten menjadi Kanwil dengan pencapaian tertinggi yaitu 156,50% dari target tahun 2015 atau sebesar 4.961 perusahaan dan Kanwil Jawa Barat sebagai Kanwil paling rendah mencapai 91,38% setara dengan 9.344 perusahaan.

ii.

Dari 11 Kanwil, 9 Kantor Wilayah mencapai target tahun 2015. Sementara itu, dua kanwil yang tidak mencapai target tahun 2015 adalah Kanwil Jawa Barat dan Kalimantan.

iii.

Kanwil DKI Jakarta merupakan Kanwil yang berkontribusi penambahan perusahaan tertinggi yaitu sebanyak 22.378 perusahaan atau sebesar 18,60% dari realisasi nasional.

iv.

Dalam hal pertumbuhan akuisisi perusahaan dari tahun 2014 ke 2015, Kanwil yang mencatatkan kinerja tertinggi adalah Kanwil DKI Jakarta dengan pertumbuhan akuisisi perusahaan sebesar 189,91%. Kemudian diikuti oleh Kanwil Jawa Tengah & DIY sebesar 167,29% dan Kanwil Sumatera Bagian Utara sebesar 138,33%.

Penambahan Tenaga Kerja Per Wilayah Kanwil Sumbagut Sumbarriau Sumbagsel Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jateng & DIY Jatim Kalimantan Sulawesi Maluku Banuspa Nasional

Realisasi 2014

Tahun 2015 Target

Realisasi

1.228.054 2.077.061 1.345.040 837.670 1.212.846 915.284 1.729.984 1.295.139 1.047.856 469.087 747.190 475.302 1.599.965 2.793.727 1.945.009 1.572.516 2.083.097 1.579.426 1.342.773 2.262.518 1.725.751 1.182.604 1.516.323 1.467.188 817.626 1.525.198 1.540.293 581.536 822.573 997.510 376.180 664.328 835.307 11.737.995 17.000.000 13.873.966

Analisa Pertumbuhan 2014% Komposisi 2015 Realisasi 64,76% 9,69% 9,53% 75,47% 6,60% 9,27% 80,91% 7,55% -39,43% 63,61% 3,43% 1,32% 69,62% 14,02% 21,57% 75,82% 11,38% 0,44% 76,28% 12,44% 28,52% 96,76% 10,58% 24,06% 100,99% 11,10% 88,39% 121,27% 7,19% 71,53% 125,74% 6,02% 122,05% 81,61% 100,00% 18,20%

% Pencapaian


Rata-rata pencapaian penambahan tenaga kerja terhadap target sebesar 81,61% setara dengan penambahan tenaga kerja sebesar 13.873.966 tenaga kerja, dengan pencapaian sebagai berikut: i.

Persentase pencapaian akuisisi tenaga kerja tertinggi berada di kanwil Banuspa yaitu sebesar 125,74% dari target 2015.

ii.

Kontribusi terbesar untuk penambahan tenaga kerja diberikan oleh DKI Jakarta yaitu sebesar 14,02% dari total penambahan tenaga kerja nasional.

iii.

Sampai dengan posisi 31 Desember 2015, hanya tiga Kanwil yang mencapai target tahun 2015, yaitu Kalimantan, Sulawesi Maluku, dan Banuspa

Pertumbuhan akuisisi tenaga kerja secara nasional dari tahun 2014 ke 2015 adalah sebesar 18,20%. Kanwil dengan pertumbuhan akuisisi tertinggi adalah Kanwil Bali Nusa Tenggara Papua sebesar 122,05%, diikuti Kanwil Kalimantan sebesar 88,39% dan Kanwil Sulawesi Maluku sebesar 71,53%.

2. Penerimaan Iuran Penerimaan Iuran No

Uraian

1

Tenaga Penerima Upah a. Program JKK b. Program JKM c. Program JHT d. Program JP e. JKK Jakons f. JKM Jakons Jumlah Iuran TK Penerima Upah Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah a. Program JKK b. Program JKM c. Program JHT Jumlah Iuran TK Bukan Penerima Upah Jumlah Iuran

2

Realisasi 2014

(dalam miliar Rp, kecuali %) Tahun 2015 Analisa Pertumbuhan Target Realisasi (%) 2014-2015

2.786 3.324 1.325 1.549 24.315 28.205 -960 198 135 39 24 28.663 34.197

3.265 1.553 28.466 2.620 222 31 36.157

98,23% 100,26% 100,93% 272,92% 164,44% 129,17% 105,73%

17,19% 17,21% 17,07% -12,12% -20,51% 26,15%

35 84 11 30 12 36 58 150 28.721 34.347

18 7 9 34 36.191

21,43% 23,33% 25,00% 22,67% 105,37%

-48,57% -36,36% -25,00% -41,38% 26,01%

Sumber: RKAT Tahun 2015 (menggunakan basis kas) dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2015 (menggunakan basis akrual)

Pencapaian iuran periode Januari sampai dengan Desember 2015 mencapai Rp36.191 miliar atau 105,37% dari target tahun 2015 yang terdiri dari: a. Pencapaian Iuran total Program JKK untuk PU dan BPU sebesar Rp 3.505 miliar atau 98,93% dari target Rp3.543 miliar. Pertumbuhan iuran JKK tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 adalah sebesar 16,10%. b. Pencapaian Iuran total Program JKM untuk PU dan BPU sebesar Rp 1.591 miliar atau 99,25% dari target Rp1.603 miliar. Pertumbuhan iuran JKM tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 adalah sebesar 15,71%. c. Pencapaian Iuran total Program JHT untuk PU dan BPU sebesar Rp 28.475 miliar atau 100,83%dari target Rp28.241 miliar. Pertumbuhan iuran JHT tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 adalah sebesar 17,05% d. Pencapaian Iuran total Program JP untuk penerima upah dan bukan penerima upah sebesar Rp 2.620 miliar atau 272,92% dari target Rp960 miliar.

Jumlah iuran terbesar diterima dari program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan komposisi 78,68% dari total realisasi iuran yang diterima dan sisanya 21,32% pada iuran JKK, JKM, serta JP. Sekilas dari data juga terlihat bahwa terjadi penurunan penerimaan iuran dari segmen bukan penerima upah yaitu sebesar 41,38%, namun hal tersebut dapat diimbangi oleh pertumbuhan penerimaan iuran dari segmen penerima upah yaitu sebesar 26,15%.

3. Pembayaran Manfaat Program Pembayaran Manfaat Program (dalam miliar Rp, kecuali %) No

Pembayaran Manfaat

1

Tenaga Penerima Upah a. Program JKK b. Program JKM c. Program JHT d. Program JP e. Program JKK Jakons f. Program JKM Jakons Total Jaminan TK Penerima Upah Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah a. Program JKK b. Program JKM c. Program JHT Total Jaminan TK Bukan Penerima Upah Total Jaminan

2

Realisasi 2014

RKAT 2015 Target

Realisasi

Analisa (%)

Kenaikan 2014-2015

613 883 438 608 12.889 16.551 -5 34 48 2 7 13.976 18.102

627 448 16.754 36 31 2 17.898

71,01% 73,68% 101,23% 720,00% 64,58% 28,57% 98,87%

2,28% 2,28% 29,99% --8,82% 0,00% 28,06%

5 15 15 27 5 4 25 46 14.001 18.148

3 14 5 22 17.920

20,00% 51,85% 125,00% 47,83% 98,74%

-40,00% -6,67% 0,00% -12,00% 27,99%


Sampai dengan 31 Desember 2015, pembayaran jaminan mencapai Rp17.920 miliar atau 98,74%% dari target. Program dengan proporsi pembayaran jaminan terbesar dibandingkan jumlah pembayaran jaminan seluruh program (JKK, JKM, JHT dan JP) adalah program JHT yaitu sebesar 93,52% Pembayaran jaminan sampai dengan Desember 2015 secara nasional terdiri dari: a. Pembayaran jaminan Program JKK sebesar Rp 661 miliar atau 69,87% dari target Rp 946 miliar. Kenaikan pembayaran jaminan program JKK tahun 2015 adalah sebesar 1,38% dibandingkan tahun 2014. b. Pembayaran jaminan Program JKM sebesar Rp 464 miliar atau 72,27% dari target Rp 642 miliar. Kenaikan pembayaran jaminan program JKM tahun 2015 adalah sebesar 1,98% dibandingkan tahun 2014. c. Pembayaran jaminan Program JHT sebesar Rp 16.759 miliar atau 101,23% dari target

Rp 16.555 Miliar. Kenaikan pembayaran jaminan program JHT tahun 2015 adalah sebesar 29,98% dibandingkan tahun 2014. d. Pembayaran jaminan Program JP sebesar Rp 36 miliar atau 720,00% dari target Rp 5 Miliar. 350,000

2,500,000,000,000

Klaim JHT (jumlah case) Pembayaran JHT (Rp.)

300,000

2,000,000,000,000

250,000 1,500,000,000,000

200,000 150,000

1,000,000,000,000

100,000 500,000,000,000

50,000 0

0

Jan Feb Mar Apr May Jun

Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Gambar di atas memperlihatkan terjadinya pertumbuhan klaim baik dari sisi jumlah pengajuan klaim maupun dari sisi jumlah pembayaran. Jumlah pengajuan kasus terbesar terjadi pada bulan September 2015 yang meningkat sebanyak 187,54% dan dengan kenaikan jumlah pembayaran sebesar 141,67% dengan pembayaran sebesar Rp1,96 triliun. Fenomena ini disebabkan oleh perubahan masa klaim JHT kepada peserta yang berhenti bekerja (PP No. 60 tahun 2015).

4. Kualitas Pelayanan Hasil Survei Kepuasan e-survei KANWIL Sumbarriau Banten Jawa Barat Jawa Timur Sulamalu Sumbagut Sumbagsel Dki Jakarta Jateng DIY Kalimantan Banuspa J UMLAH

TIDAK PUAS KURANG PUAS CUKUP PUAS PUAS SANGAT PUAS JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % 949 0,11 723 0,08 2.676 0,31 12.011 1,37 26.357 3,01 584 0,07 485 0,06 4.462 0,51 15.527 1,77 16.714 1,91 1438 0,16 1.453 0,17 19.675 2,25 78.557 8,97 130.749 14,92 175 0,02 187 0,02 1.386 0,16 34.294 3,91 71.336 8,14 878 0,10 337 0,04 1.366 0,16 12.778 1,46 33.415 3,81 521 0,06 423 0,05 2.398 0,27 13.193 1,51 28.645 3,27 290 0,03 237 0,03 1.921 0,22 16.306 1,86 40.936 4,67 1.384 0,16 954 0,11 6.294 0,72 25.348 2,89 45.137 5,15 2090 0,24 1.435 0,16 10.931 1,25 54.199 6,19 53.052 6,06 612 0,07 518 0,06 4.121 0,47 20.626 2,35 47.466 5,42 241 0,03 153 0,02 1.289 0,15 10.512 1,20 16.363 1,87 9.162 1,05 6.905 0,79 56.519 6,45 293.351 33,48 510.170 58,23

TOTAL 42.716 37.772 231.872 107.378 48.774 45.180 59.690 79.117 121.707 73.343 28.558 876.107

Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada peserta, BPJS Ketenagakerjaan melakukan e-survei di setiap wilayah untuk mengetahui kepuasan peserta atas pelayanan yang telah diberikan. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 876.107 peserta yang mengikuti e-survei ini, 58,23% sangat puas, 33,48% puas, 6.45% cukup puas

walaupun masih ada yang kurang puas dan tidak puas dengan persentase yang kecil masing-masing 0,79% dan 1,05%. Dari hasil survei tersebut dapat menjadi acuan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk terus melakukan peningkatan dan perbaikan kualitas layanan yang excellent bagi peserta. Sementara itu menggunakan survei lembaga independen yang dilakukan secara berkala 6 bulan sekali menunjukkan perbaikan kinerja dengan hasil sebagai berikut: Grafik Indek Kepuasan

Indek Kepuasan (%) 92

90.2

90 88

86.3

86

85.7

sem 1 2014

sem 2 2014

sem 1 2015

86 84 82

sem 2 2015

Statistik Kasus Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Statistik Kasus Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Wilayah Sumbagut Sumbarriau Sumbagsel DKI Jakarta Banten Jabar Jateng & DIY

Cacat Fungsi 157 166 24 44 147 288 35

Cacat Sebagian 51 64 40 71 82 204 75

Cacat Total Meninggal Tetap Dunia 1 0 2 0 0 0 2

56 48 38 76 36 61 55

Kasus Sembuh 9.290 12.733 3.376 6.918 12.489 22.006 14.367

Jumlah 9.555 13.011 3.480 7.109 12.754 22.559 14.534

Statistik Kasus Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (Lanjutan)

Wilayah Jatim Kalimantan Sulawesi Maluku Banuspa Nasional % Kasus Klaim

Cacat Fungsi

Cacat Sebagian

150 102 33 20 1.166 1,06%

Cacat Total Meninggal Tetap Dunia

135 51 13 24 810 0,73%

0 0 0 0 5 0,01%

Kasus Sembuh

70 44 18 28 530 0,48%

20.133 3.569 1.610 1.283 107.774 97,72%

Jumlah 20.488 3.766 1.674 1.355 110.285 100,01%

Sumber: Divisi Pengembangan Jaminan

Sampai dengan 31 Desember 2015 terjadi kasus JKK sebanyak 110.285 kasus dengan rincian sebagai berikut: a. Bila jumlah kasus JKK tersebut dibandingkan dengan jumlah kepesertaan tenaga kerja aktif sebanyak 19.275.061 tenaga kerja, maka insiden rate kasus JKK secara nasional sebesar 0,57%. b. Kasus kecelakaan kerja tertinggi ada di Kanwil Jawa Barat dengan jumlah kasus 22.559, begitu pula kasus cacat tertinggi tercatat di Kanwil Jawa Barat sejumlah 492 kasus, sedangkan untuk kasus kematian tertinggi karena kecelakaan kerja terjadi di DKI Jakarta sejumlah 76 kasus. c. Proporsi kasus kecelakaan kerja sebagai berikut: - 97,72% merupakan kasus sembuh - 0,48% meninggal dunia - 1,80% menderita kecacatan.

Statistik Kasus Jaminan Kematian (JKM) Jaminan

Kematian

diperuntukkan

bagi

ahli

waris

peserta

program

BPJS

Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

Statistik Kasus Program Jaminan Kematian (JKM) Wilayah

Meninggal pada masa Meninggal pada masa aktif perlindungan

Sumbagut Sumbarriau Sumbagsel DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah & DIY Jawa Timur Kalimantan Sulawesi - Maluku Banuspa Nasional % Kasus Klaim

3.035 1.797 1.582 4.210 1.409 4.113 3.214 3.593 2.256 1.348 1.163 27.720 76,04%

Total

394 491 450 1.556 711 1.443 894 1.332 682 405 375 8.733 23,96%

3.429 2.288 2.032 5.766 2.120 5.556 4.108 4.925 2.938 1.753 1.538 36.453 100,00%


Pada periode Januari sampai dengan Desember 2015 telah terjadi 36.453 kasus dengan rincian kasus sebagai berikut: a. Jumlah kasus kematian dengan kasus tertinggi ada di Kanwil DKI Jakarta. b. Kasus klaim meninggal dunia saat kepesertaan aktif merupakan kasus terbanyak yaitu 27.720 kasus atau 76,04% dari jumlah kasus nasional sedangkan sisanya sebanyak 23,96% adalah peserta yang sudah non aktif atau telah melakukan klaim JHT tetapi masih dalam masa perlindungan.

Statistik Kasus Jaminan Hari Tua (JHT) Berdasarkan tabel berikut ini, jumlah kasus klaim pengambilan JHT pada periode Januari sampai dengan Desember 2015 adalah sebanyak 1.689.180 kasus dengan rincian sebagai berikut: a. Klaim tertinggi pengambilan JHT ada di Kanwil Jawa Barat sebanyak 336.844 kasus atau 19,94% dari total kasus JHT nasional. b. Klaim terendah pengambilan klaim JHT ada di Kanwil Banuspa yaitu hanya 41.593 kasus atau 2,46% dari total kasus nasional.

Statistik Kasus Program Jaminan Hari Tua (JHT) Kanwil Sumbagut Sumbariau Sumbagsel DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah & DIY Jawa Timur Kalimantan Sulawesi Maluku Banuspa Total

Usia 55 Tahun

Meninggal

6.877 3.692 4.830 12.593 2.907 8.186

2.253 1.702 1.487 4.142 1.540 4.130

8.268 9.565 5.714 2.447 2.020 67.099

2.911 3.432 2.144 1207 1015 25.963

Cacat Total Tetap

Keps diatas 10 tahun

PNS/ TNI/Polri

2 3 0 10 5 1

115.475 109.309 83.582 239.027 110.961 323.962

182 395 510 715 66 319

2 3 2 0 0 28

188.924 209.223 108.664 57.865 38.228 1.585.220

378 224 417 6.249 289 9.744

Keluar Wilayah RI 8 159 95 397 55 246

Total Kasus

Persentase Kasus

124.797 115.260 90.504 256.884 115.534 336.844

7,39% 6,82% 5,36% 15,21% 6,84% 19,94%

38 200.521 38 222.485 25 116.966 24 67.792 41 41.593 1.126 1.689.180

11,87% 13,17% 6,92% 4,01% 2,46% 100,00%

Statistik Kasus Jaminan Pensiun (JP) Statistik Kasus Program Jaminan Pensiun (JP)

Kanwil Sumbagut Sumbariau Sumbagsel DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah & DIY Jawa Timur Kalimantan Sulawesi Maluku Banuspa Total

Pensiun Normal

0 9 0 10 6 50 22 18 1 0 4 120

Pensiun Cacat


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiun Janda/ Duda 6 9 3 12 2 15 10 27 3 2 9 98

Pensiun Anak

0 0 0 1 0 3 1 1 2 0 0 8

Pensiun Orang Tua

0 1 0 2 0 10 2 3 1 0 4 23

Total Kasus 6 19 3 25 8 78 35 49 7 2 17 249

Sejak 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 terjadi kasus JP sebanyak 249 kasus. Kasus pensiun tertinggi adalah pensiun normal sebanyak 120 kasus, kemudian diikuti kasus pensiun Janda/Duda sebanyak 98 kasus, pensiun orang tua sebanyak 23 kasus, serta pensiun anak sebanyak 8 kasus. Kasus pensiun tertinggi tercatat di Kanwil Jawa Barat sejumlah 78 kasus.

5. Dana Investasi Dana Investasi (dalam miliar Rp, kecuali %) Uraian

Realisasi 2014

RKAT 2015 Target

Analisa

Realisasi


JKK

11.540

14.364

13.803

96,09%

19,61%

JKM

3.896

4.816

4.542

94,31%

16,58%

JHT

163.872

182.363

178.793

98,04%

9,11%

--

1.313

2.380

181,26%

--

179.308

202.856

199.518

98,35%

11,27%

BPJS

7.656

7.454

7.067

94,81%

-7,69%

Total

186.964

210.310

206.585

98,23%

10,50%

JP Total DJS


Sampai dengan 31 Desember 2015, dana investasi mencapai Rp199.518 miliar untuk DJS dan Rp7.067 miliar untuk BPJS. Pencapaian tersebut mencerminkan 98,35% pencapaian dari target dana investasi DJS dan 94,81% pencapaian dari target dana investasi BPJS tahun 2015. Pertumbuhan DJS dari 2014 ke 2015 adalah sebesar 11,27%, dimana pertumbuhan dana terbesar adalah dari program JKK sebesar 19,61% diikuti, JKM sebesar 16,58%, dan JHT sebesar 9,11%. Di sisi lain, dana BPJS dari 2014 ke 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 7,69%.

6. Hasil Investasi Hasil Investasi (dalam miliar Rp, kecuali %) Uraian JKK

Realisasi 2014 1.569

RKAT 2015 Target

Realisasi

1.224

Analisa


1.050

85,78%

-33,08%

JKM

467

412

325

78,88%

-30,41%

JHT

20.401

16.352

14.897

91,10%

-26,98%

JP Total DJS

--

43

41

95,35%

--

22.437

18.031

16.313

90,47%

-27,29%

BPJS

851

720

736

102,22%

-13,51%

Total

23.288

18.751

17.049

90,92%

-26,79%


Sampai dengan 31 Desember 2015, hasil investasi mencapai Rp16.313 miliar untuk DJS dan Rp736 miliar untuk BPJS. Pencapaian tersebut mencerminkan 90,47% dari target hasil investasi DJS dan 102,22% dari target hasil investasi BPJS. Pada tahun

2015 ini, hasil investasi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014, baik hasil investasi DJS maupun hasil investasi BPJS. Hasil investasi DJS turun sebesar dan hasil investasi BPJS turun sebesar . Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi, baik lokal maupun global, yang sedang tidak baik sehingga berimbas pada investasi yang dilakukan. Yield on Investment (YOI) Uraian

RKAT 2015

Realisasi 2014

Target

Analisa

Realisasi


JKK

16,12%

9,45%

8,39%

88,78%

-47,95%

JKM

14,89%

9,45%

8,05%

85,19%

-45,94%

JHT

13,80%

9,45%

8,76%

92,70%

-36,52%

--

6,59%

9,83%

149,17%

--

9,55%

9,50%

9,69%

102,00%

1,47%

JP BPJS

Sampai dengan 31 Desember 2015, YOI terbesar adalah program JP sebesar 9,83%, kemudian program JHT sebesar 8,76%, JKK sebesar 8,39% dan JKM sebesar 8,05%. Pencapaian tersebut mencerminkan realisasi masing-masing program terhadap target YOI RKAT sebesar 149,17% untuk program JP, 92,70% untuk program JHT, 88,78% untuk program JKK, dan 85,19% untuk program JKM. Untuk dana BPJS sendiri mencatatkan YOI sebesar 9,69%, dengan pencapaian sebesar 102,00% dari target YOI BPJS. Pada tahun 2015 ini, YOI masing-masing program mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. YOI JKK turun sebesar 47,95%, YOI JKM turun sebesar 45,94%, YOI JHT turun sebesar 36,52%. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi, baik lokal maupun global, yang sedang tidak baik sehingga berimbas pada investasi yang dilakukan. Di sisi lain, YOI BPJS tahun 2015 naik sebesar 1,47% dari tahun 2014. Dari sisi pengelolaan dana investasi, upaya-upaya strategis dilakukan untuk memperbaiki proses bisnis investasi antara lain: a. Penyusunan asset alokasi investasi yang dinamis, terdiversifikasi dengan baik dan secara rutin b. Penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Investasi (PPI) c. Melakukan kajian strategic portofolio investasi d. Penyempurnaan SOP e. Mengembangkan aplikasi investasi

7. Total Aset (dalam milliar Rp, kecuali %)

RKAT 2015

Uraian

Target

Realisasi

%Pencapaian

JKK

14.598

14.152

96,94%

JKM

4.907

4.639

94,54%

JHT

184.590

181.971

98,58%

1.333

2.674

200,60%

205.428

203.436

99,03%

11.257

11.081

98,44%

216.685

214.517

99,00%

JP Sub Total (DJS) BPJS Total Aset

Penutup 1. Perubahan 2015 Tahun 2015 merupakan tahun dimana BPJS Ketenagakerjaan beroperasi secara penuh sebagai badan publik penyelenggara Jaminan Sosial untuk seluruh kelompok pekerja di Indonesia dengan penambahan program Jaminan Pensiun dan penambahan manfaat lainnya. Operasional secara penuh ditandai dengan perubahan peraturan perundangan yang mendorong perubahan proses bisnis dan kondisi lingkungan. Operasi BPJS Ketenagakerjaan secara penuh membawa berbagai konsekuensi

teknis

operasional.

Dengan

demikian,

Manajemen

BPJS

Ketenagakerjaan menyusun dan melaksanakan berbagai inisiatif strategis dalam upaya mencapai sasaran institusi dimana pada tahun 2015 mengusung tema RKAT yaitu Implementasi Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan Bagi Seluruh Pekerja. 2. Inisiatif Perubahan 2015 Berbagai perubahan lingkungan dan regulasi yang signifikan terus mendorong organisasi melakukan inisiatif strategis. Berbagai inisiatif strategis yang akan dan telah dilaksanakan mencakup perubahan fundamental pada infrastruktur teknologi informasi, perubahan pendekatan perluasan kepesertaan dari kolektif ke retail untuk skala usaha kecil dan mikro, memperkuat kerjasama kelembagaan, memperluas jenis, cakupan dan jumlah kanal distribusi, pendirian dan integrasi perusahaan subsidiary dalam mendukung total benefit, optimalisasi fungsi komunikasi baik internal maupun eksternal, serta perubahan proses bisnis untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan organisasi.

3. Hasil Pencapaian Tahun 2015 Banyak hal positif telah mampu dicapai oleh BPJS Ketenagakerjaan selama periode tahun 2015, walaupun terdapat juga hal-hal yang masih perlu mendapat perbaikan. Secara umum, pada tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan mampu membangun platform teknologi informasi yang baru untuk mendukung proses bisnis dalam upaya peningkatan kinerja organisasi, perluasan kanal distribusi yang mencakup pembukaan 150 kantor cabang baru, kerjasama dalam bentuk service payment point, payment point online banking, serta jaringan fasilitas kesehatan. Kepesertaan perusahaan aktif juga telah melampaui target tahunan sebesar 117,96% dari target yaitu 296.791 perusahaan. Pada sisi pencapaian target kepesertaan, tenaga kerja aktif telah mencapai 100,92% yaitu sebesar 19.275.061 tenaga kerja, demikian pula dengan penerimaan iuran yang mencapai 105,37% dari target tahun 2015 yaitu sebesar Rp 36.191 miliar. Di sisi lain, beberapa indikator menunjukkan kinerja yang belum mencapai 100% seperti total dana investasi 98,35% untuk Dana Jaminan Sosial (DJS) atau sebesar Rp199.518 miliar, 94,81% untuk dana BPJS atau sebesar Rp7.067 miliar, dan 90,47% untuk hasil investasi DJS, sedangkan untuk hasil investasi BPJS tercatat mencapai 102,22% dari target.

Resume Laporan Pengelolaan Program (Audited) 2015

Recommend Documents