RESTY YUNITA ARMYKASARI

REAKSI MASYARAKAT TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BLITAR DENGAN KABUPATEN KEDIRI YANG TERLETAK PADA KAWASAN GUNUNG KELUD DI PROVINSI JAWA TIMUR

RESTY YUNITA ARMYKASARI Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang Jl. Semarang 5 Malang Email: [email protected] Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah : reaksi masyarakat, argumentasi masyarakat , upaya pemerintah dan masyarakat Kabupaten Blitar untuk tetap mempertahankan wilayah yang berada di sekitar gunung kelud yang berdasarkan SK Gubernur No 188/113/KPTS/013/2012 tanggal 28 februari 2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif. Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrument penelitian. Peneliti juga terjun langsung ke lapangan dan mengumpulkan data melalui para subjek peneliti ataupun informan yang menguasai permasalahan penelitian di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Prosedur pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data penyajian data, penarikan kesimpulan, dan pengecakan keabsahan temuan. Hasil penelitian : (1) Reaksi masyarakat Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kbupaten Blitar dalam menyikapi adanya SK Gubernur tersebut sebagian besar masyarakat tidak setuju apabila harus berpindah kewilayahan menjadi Kabupaten Kediri karena sejak dulu masyarakat berpegang teguh bahwa tanah kelahirannya adalah tanah Bung Karno walau bagaimanapun daerah tersebut memiliki kisah tersendiri, sehingga masyarakat Blitar melakukan aksi demo ke Surabaya agar memperoleh kepastian tentang status Gunung Kelud dan kepastian tentang wilayah yang menjadi sengketa di dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur. (2) Argumentasi masyarakat Kabupaten Blitar tidak setuju apabila Desa Sumberasri harus berpindah kewilayahan menjadi Kabupaten Kediri karena mengakibatkan pendapatan atau income Kabupaten Blitar berkurang, sehingga terhambatnya pembangunan di Blitar serta begitu juga dengan Gunung Kelud yang menjadi salah satu aset Kabupaten Blitar. (3) upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dan masyarakat Blitar yaitu melakukan Gugatan ke PTUN untuk mencari kepastian hukum tentang status Gunung Kelud. Pemerintah Kabupaten Blitar dan masyarakat yakin bahwa Surat Keputusan Gubernur dapat dibatalkan melalui PTUN, dikarenakan Surat tersebut cacat hukum karena Gubernur tidak berwenang dalam penetapan daerah dan yang berwenang adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Penyelesaian perselisihan batas daerah antara kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak pada kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur masih dalam tahap penyelesaian atau dalam proses gugatan di PTUN Surabaya.

Kata Kunci : Reaksi, Masyarakat, Gunung Kelud, Pengadilan Tata Usaha Negara Latar Belakang Masalah Menurut Sadiyo (1994:2) Masyarakat adalah sekelompok manusia yang menempati wilayah tertentu, yang mempunyai pengurus, mempunyai tujuan dan saling ketergantungan satu sama lain dalam mengejar tujuan bersama. Masyarakat berada dalam suatu wilayah tertentu untuk hidup bersama-sama dalam mencapai tujuan bersama yang terkadang tidak terlepas dalam sebuah konflik baik itu konflik internal maupun konflik eksternal. Wilayah merupakan sebuah daerah yang di tempati suatu masyarakat serta dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut. Landasan Teori Reaksi atau respon biasanya disebabkan oleh interaksi antara beberapa faktor dari luar berupa objek, orang-orang dan dalam berupa sikap, mati dan emosi pengaruh masa lampau dan sebagainya akhirnya menentukan bentuk perilaku yang ditampilkan seseorang. Kartono (2005: 258) menyatakan bahwa Reaksi sosial itu bisa bersifat menolak sama sekali, dan mengutuk keras serta memberikan hukuman berat; sampai pada sikap netral, masa bodoh dan acuh tak acuh, serta menerima dengan baik. Sikap menolak bisa bercampur dengan rasa benci, ngeri jijik, takut dan marah. Sedang sikap menerima bisa bercampur dengan rasa senang, memuji-muj, mendorong dan simpati.

Permasalahan Penelitian 1. Bagaimana Reaksi Masyarakat Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Terhadap Status Gunung Kelud Berdasarkan SK Gubernur No 188/113/KPTS/013/2012 Tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud Di Provinsi Jawa Timur? 2. Apa yang menjadi argumentasi masyarakat Kabupaten Blitar untuk tetap mempertahankan wilayahnya? 3. Bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat Kabupaten Blitar untuk tetap mempertahankan wilayah yang berada di sekitar gunung kelud berdasarkan SK Gubernur No 188/113/KPTS/013/2012 Tentang Penyelesaian Perselisihan Batas

Daerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud Di Provinsi Jawa Timur? Harapan Hasil Penelitian 1. Bagi jurusan Hukum dan Kewarganegaraan : Pembahasan tentang kajian teori dan kajian lapangan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang keilmuan dan fakta yang terjadi dalam suatu pemerintah atau dalam suatu masyarakat, serta diharapkan memberikan masukan kepada seluruh elemen jurusan atau siapa saja yang ingin mengadakan penelitian sebagai referensi atau bacaan. 2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkait sengketa Tata Usaha negara serta tentang kasus-kasus agraria. 3. Bagi Universitas Negeri malang : Pembahasan tentang kajian teori dan kajian lapangan dalam penelitian ini akan menambah refrensi tentang keilmuan dan fakta yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait kasus-kasus sengketa antar wilayah di Indonesia. Pembahasan tersebut juga dapat digunakan sebagai refrensi atau bacaan bagi siapa saja yang ingin mengadakan penelitian. 4. Bagi Masyarakat : Hasil penelitian diharapkan jadi bahan masukan untuk masyarakat agar dapat memahami kasus-kasus sengketa dan cara penyelesaiannya, serta agar Gunung kelud tersebut dapat dikelola secara bersamasama. 5. Bagi Peneliti : Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai kasus-kasus sengketa wilayah yang ada di Indonesia. Sekaligus meningkatkan kualitas diri dalam menemukan kebenaran objektif. Dengan demikian peneliti telah belajar dan mengkaji tentang sengketa Tata Usaha Negara.

METODE Penelitian yang membahas menggunakan reaksi masyarakat terhadap penyelesaian perselisihan batas daerah antara kabupaten Blitar dengan kabupaten Kediri yang terletak pada kawasan gunung Kelud di provinsi Jawa timur menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan kontek (holistik - konteksual) melalui pengumpulan data dari latar

alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci Informasi yang digali lewat wawancara mendalam terhadap informan diperoleh melalui wawancara dan pengamatan terdiri atas kepala Bakesbangpol, Masyarakat Desa Sumberasri dan masyarakat Kabupaten Blitar, staf pemerintahan dan kepala desa Sumberasro, Tokoh masyarakat. Dari observasi dan wawancara diharapkan mampu menggali reaksi masyarakat Desa Sumberasri, argumentasi masyarakat kabupaten Blitar, serta upaya pemerintah dan masyarakat untuk tetap mempertahankan wilayahnya. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian Desa Sumberasri kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar kehadiran peneliti dalam penelitian ini mutlak diperlukan karena dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrument penelitian. Peneliti juga terjun langsung ke lapangan dan mengumpulkan data melalui para subjek peneliti ataupun informan yang menguasai permasalahan penelitian seperti mencari tau tentang reaksi masyarakat desa Sumberasri, argumentasi, serta upaya pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan wilayahnya secara langsung dari informan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti bertempat Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Sumber data dari penelitian ini adalah berasal dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan seperti kepala bagian budaya dan politik di Bakesbangpol, Masyarakat Desa Sumberasri, masyarakat Kabupaten Blitar, Tokoh masyarakat, serta dari data kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2011:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing verification. Aktivitas pengumpulan data sebagai berikut: 1. Tahap penggumpulan data Penggumpulan data dilakukan pada saat penelitian. Peneliti mengumpulkan semua data-data tentang sejarah gunung kelud, sejarah desa Sumberasri kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dengan cara Wawancara kepada tokoh masyarakat dan kepala desa Sumberasri 2. Tahap Reduksi data

Setelah data penelitian terkumpul, peneliti mereduksi data yang hanya sesuai dan fokus dengan topik penelitian saja. Misalnya fokus penelitian ini adalah Reaksi masyarakat kabupaten Blitar tentang status Gunung Kelud antara kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri 3. Penyajian data Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dengan uraian singkat. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari hasil penelitian 4. Mengambil kesimpulan dan verifikasi Berdasarkan pemahaman terhadap penyajian data yang telah dihasilkan, peneliti berusaha untuk mencari makna data yang telah tergali atau terkumpul untuk mencari pola, tema, hubungan, persamaan hal-hal yang sering timbul, kemudian dari data yang telah diperoleh tersebut peneliti mengambil kesimpulan. HASIL Dari hasil yang ditemukan dilapangan bawha penyebab terjadinya konflik ini disebebkan karena adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur yang menyatakan bahwa tubuh Gunung Kelud seluruhnya berpindah menjadi miliki Kabupaten Kediri sehingga mengakibatkan sebagian wilayah kabupaten Blitar beralih menjadi milik kabupaten Kediri apabila telah diputuskan lagi oleh PTUN. Reaksi Masyarakat Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur SK Gubernur No 188/113/KPTS/013/2012 Tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak Pada Kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur

Pemkab Kediri bersama Pemprov Jawa Timur merupakan pihak yang memiliki tujuan implementasi Keputusan Gubernur. Sedangkan kepentingan Pemkab Blitar berbeda, pihak ini memiliki sasaran penganuliran surat keputusan di atas. Kedua kubu kelompok kepetingan mempunyai maksud yang saling bertentangan. Ketegangan di antara keduanya mempertegas konflik kepentingan yang terjadi dalam penentuan batas wilayah antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Masyarakat Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dalam menyikapi hal ini ada yang Pro, Kontra dan netral, meskipun netral masyarakat mengikuti

perkembangan yang ada, Masyarakat yang kurang setuju terhadap Surat Keputusan Gubernur mereka bergabung dengan LSM, Ormas dan lain sebagainya melakukan unjuk rasa di Surabaya untuk memperoleh kepastian hukum tentang status Gunung Kelud, mereka berpikir bahwa Surat Keputusan Gubernur tersebut tidak sah atau cacat hukum karena Gubernur tidak berwenang menentukan penetapan daerah. Argumentasi Masyarakat Mempertahankan wilayahnya Kendati berulang kali secara periodik gunung api ini menumpahkan bencana ke wilayah Blitar, namun pilihan untuk bermukim dalam areal vulkaniknya tak teranulir oleh itu. Pengalaman bijak secara generatif dalam berinteraksi dengan lingkungan vulkanis, menjadikan warga Blitar cukup familier dengan karakter Gunung Kelud, sehingga tak terpikir untuk menghindar darinya. Masyarakat Blitar khususnya Desa Sumberasri tidak ingin berganti status wilayahnya menjadi Kabupaten Kediri karena sejak mereka lahir hingga sekarang tetap berpegang teguh bahwa DesaSumberasri masuk Kabupaten Blitar. Upaya Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Blitar untuk mempertahankan wilayahnya yang berada disekitar gunung kelud yang berdasarkan SK Gubernur No. 188/113/KPTS/013/2012 Tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak Pada Kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur Masyarakat mencari bukti-bukti yang ada yang berupa patok-patok perbatasan antara Kabupaten Blitar dan Kediri, serta mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Blitar. Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan Gugatan ke PTUN untuk mencari kepastian hukum tentang status Gunung Kelud, Pemerintah Kabupaten Blitar dan masyarakat yakin bahwa Surat Keputusan Gubernur akan tidak berlaku lagi dikarenakan Gubernur tidak berwenang dalam penetapan daerah, serta dengan di ajukannya beberapa bukti-bukti berupa peta-peta yang mulai zaman Belanda. Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri telah melakukan mediasi sebanyak 12 kali mediasi yang di fasilitatori Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Gubernur Jawa Timur belum yang mencapai kesepakatan terhadap batas wilayah, akan tetapi secara serta merta dikeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/Kpts/013/2012 Tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara

Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud Di Provinsi Jawa Timur. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur tersebut telah menimbulkan konflik antar daerah dan berdampak pada terciptanya iklim yang tidak sehat bagi masyarakat di kedua daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya pada Desa Sumberasri yang akan berpindah wilayah menjadi Kabupaten Kediri yang mengakibatkan pendapatan atau Income Kabupaten Blitar berkurang, sampai saat ini kasus sengketa Gunung Kelud masih dalam tahap penyelesaian.

KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang selanjutnya dilakukan kajian secara teoritis, dapat ditarik kesimpulan berikut: 1. Pemkab Kediri bersama Pemprov Jawa Timur merupakan pihak yang memiliki tujuan implementasi Keputusan Gubernur. Sedangkan kepentingan Pemkab Blitar berbeda, pihak ini memiliki sasaran penganuliran surat keputusan di atas. Kedua pihak masing-masing mempunyai maksud yang saling bertentangan. Ketegangan di antara keduanya mempertegas konflik kepentingan yang terjadi dalam penentuan batas wilayah antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Masyarakat Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar berpendapat bahwa adanya SK Gubernur tersebut tidak di setujui oleh sebagian besar masyarakat karena mereka harus berpindah kewilayahan menjadi masyarakat Kabupaten Kediri, karena sejak dulu masyarakat Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar berpegang teguh bahwa tanah kelahirannya adalah tanah Bung Karno walau bagaimanapun daerah tersebut memiliki kisah tersendiri bagi masyarakat Desa Sumberasri untuk tetap berada di wilayahnya meski telah terjadi letusan berungkali yang mengakibatkan kerusakan wilayah salah satunya di Desa Sumberasri, oleh karena itu sebagian masyarakat Blitar melakukan aksi demo ke Surabaya agar memperoleh kepastian tentang status Gunung Kelud dan kepastian tentang wilayah yang menjadi sengketa di dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur. 2. Argumentasi masyarakat Kabupaten Blitar pada umumnya dan khususnya masyarakat Desa Sumberasri dalam mempertahankan wilayahnya meskipun

berungkali terkena bencana letusan Gunung Kelud akan tetapi masyarakat masih tetap tinggal dan tidak mau menghindar dari Gunung Kelud, karena sejak zaman dahulu Gunung Kelud telah masuk dalam bagian wilayah Kabupaten Blitar telah dibuktikan dengan lahir folklor lagu Blitar Kawentar dalam penggalan liriknya menyebut Kelud sebagai bagian Blitar yang kawentar serta, suatu simbol yang melekat (embeded) yang terus diinteraksikan oleh masyarakatnya yakni gunung, sehingga jelas bahwa lambang wilayah dari mulai zaman Belanda hingga saat ini sarat dengan tanda bahwa Gunung Kelud menjadi bagian tak terpisahkan bagi pemerintahan Blitar serta masyarakatnya,serta sebagian besar masyarakat Kabupaten Blitar tidak setuju apabila sebagian wilayah yang khususnya Desa Sumberasri yang harus berpindah kewilayahan menjadi Kabupaten Kediri, hal tersebut mengakibatkan pendapatan atau income Kabupaten Blitar berkurang, sehingga terhambatnya pembangunan di Blitar. 3. Upaya masyarakat Blitar dan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mempertahankan wilayahnya dengan cara melakukan Gugatan ke PTUN untuk mencari kepastian hukum tentang status Gunung Kelud, Pemerintah Kabupaten Blitar dan masyarakat yakin bahwa Surat Keputusan Gubernur dapat dibatalkan melalui PTUN, dikarenakan Surat tersebut cacat hukum karena Gubernur tidak memiliki kewenangan dalam penetapan daerah dan yang berwenang adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri telah melakukan mediasi sebanyak 12 kali mediasi yang di fasilitatori Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Gubernur Jawa Timur belum mencapai kesepakatan terhadap batas wilayah. Penyelesaian perselisihan batas daerah antara kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak pada kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur masih dalam tahap penyelesaian atau dalam proses gugatan di PTUN Surabaya.

SARAN Mengamati dan memperhatikan hasil penelitian tentang reaksi masyarakat terhadap adanya keputusan Gubernur No 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten

Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud Di Provinsi Jawa Timur, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut: 1. Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar memberikan solusi yang terbaik bagi kedua daerah yaitu Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri dengan melakukan mediasi-mediasi yang tidak berat sebelah. 2. Kepada Pemerintah Desa Sumberasri, sebaiknya membantu dan mendukung penyelesaian konflik antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri demi terciptanya rasa aman, tentram dan damai antara dua daerah dan memberikan penjelasan kepada masyarakat Blitar khususnya masyarakat Desa Sumberasri untuk tidak terprofokasi dalam kasus sengketa wilayah ini. 3. Kepada Masyarakat Desa Sumberasri tidak mudah terprofokasi, yang dapat menimbulkan konflik horizontal antara pihak yang pro dan kontra terhadap masuknya terhadap masuknya Desa Sumberasri ke Kabupaten Kediri. 4.

Kepada semua elemen pemerintahan dan masyarakat yang berselisih, nantinya harus menerima hasil putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) dengan lapang dada.

DAFTAR RUJUKAN Arikunto, Suharsimi.2009. Managemen Penelitian.Jakarta:Rineka Cipta

Arikunto, Suharsimi.2010. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta:PT Rineka Cipta Harahap, Zairin. 2007. Hukum Acara peradilan tata usaha negara. Jakarta:PT Raja Grafindo persada Jamila, Lailatul. 2011. Pola Penyelesaian Konflik tanah Blanggungan Antara Korps Marinir Baluran Dan Warga Masyarakat Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: FIP UM Kaligis, O.C,. Eddy, Damian,. & Gultom. 2002. Praktek-praktek peradilan Tata Usaha Negara. Bandung:PT Alumni Kartono, Kartini. 2005. Patologi Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2011. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Moleong. J. Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Pemerintah Kabupaten Blitar. 2012. Kajian Kelud. Blitar Philipus, Ng dan Aini, Nurul., 2004. Sosiologi Politik. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada Profil Desa Sumberasri. 2010. Kondisi Desa. Blitar Rofi’uddin, Ahmad. 1994. Penggunaan pertanyaan-respon dalam interaksi sosial. Departemen dan kebudayaan Institut keguruan dan ilmu pendidikan: Malang Teja. 2012. Sengketa Kelud Pemerintah Kabupaten Blitar. (Online) (http://www.adakita.com/article-2559-sengketa-kelud-ptun-surabaya-tolak-gugatan-pemkab-blitar.html) diakses 27 Desember 2012)

Sadiyo. 1994. Struktur Masyarakat Indonesia. Departemen pendidikan dan kebudayaan Institut keguruan dan ilmu pendidikan: Malang Situmorang, Victor dan Soedibyo., 1992. Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: PT Rineka Cipta

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta, cv. Undang-undang R.I No 51 tahun 2009. Peradilan tata usaha negara. Bandung: Citra Umbara Universitas Negeri Malang. 2010. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Negeri Malang. Malang:UM Press Yuliati, Yayuk,. & Mangku Poernomo. 2003. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta:Lappera Pustaka Utama