w ~
REPUBLIK. INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEMENTERIAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP BELANDA TENTANG KERJASAMA DALAM BIDANG PENGELOLAAN AIR Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kementerian lnfrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda, selanjutnya secara individu disebut "Penandatangan", dan secara kolektif disebut "Para Penandatangan"; •
Menyatakan keinginan untuk memperkuat kerjasama yang ada antara kedua Negara berdasarkan prinsip kesetaraan, timbal balik dan keuntungan bersama untuk kedua Pemerintahan dan rakyatnya;
•
Mengharap untuk melanjutkan kerjasama yang ada dan untuk meninjau kembali Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Perumahan, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup; Kementerian Transportasi, Pekerjaan Umum dan Pengelolaan Air Belanda, dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Departemen Pekerjaan Um um Republik Indonesia, tertanggal 13 Juni 2007;
•
Berkeinginan untuk mengembangkan pendekatan yang efektif dan menyeluruh untuk suatu kerjasama dalam bidang air dan isu-isu terkait secara terpadu antara Belanda dan Republik Indonesia;
•
Berdasarkan hukum, perundang-undangan serta prosedur yang berlaku di tehnik masing-masing negara Penandatangan mengenai kerjasama internasional.
TELAH MENCAPAI SALING PENGERTIAN SEBAGAI BERIKUT: BABI TUJUAN
1. Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk melanjutkan dan mengintensifkan kerjasama dalam bidang air secara terpadu, diarahkan pada tematema keamanan air, pengelolaan banjir dan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (termasuk air tanah), air untuk pangan dan ekosistim, pengamanan air,
air minum dan sanitasi (termasuk kontribusi pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan millenium, air dan iklim, serta tata pengelolaan air); 2. Para Penandatangan akan bekerjasama sebagai berikut guna mencapai tujuan ini: a. Pertukaran tingkat tinggi berbasis tahunan tentang isu-isu strategis yang diarahkan pada isu-isu air dunia dan bermanfaat untuk kedua Negara; b. Proyek-proyek percontohan yang sejalan dengan isu-isu strategis; c. Segala kegiatan-kegiatan harus searah dengan dan berkontribusi pada keputusan-keputusan pengembangan investasi jangka panjang secara menyeluruh.
BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA 1.
Ruang lingkup kerjasama dalam Memorandum Saling Pengertian ini akan, berbasis pada pembangunann berkelanjutan, meliputi, namun tidak terbatas pada: a. Keamanan air, pengelolaan banjir, pengelolaan sumber daya air terpadu, dan pengelolaan drainasi perkotaan; b. Pengamanan air, air minum dan sanitasi; c. Air untuk pangan dan ekosistim; d. Air dan iklim; e. Tata pengelolaan air dan peningkatan kapasitas; f. Ruang lingkup lainnya dalam kontek ini yang disepakati oleh Para Penandatangan.
2.
Lampiran I berisi uraian indikasi-indikasi dari ruang lingkup kerjasama. Ruang lingkup kerjasama ini dapat dispesifikasikan lebih lanjut oleh Tim Pengarah;
3. Para Penandatangan dapat meminta pihak lain dari masing-masing negara untuk berkontribusi dalam suatu kegiatan pemberian saran teknis yang bersifat sementara .
BAB Ill BENTUK KERJASAMA Bentuk kerjasama dalam Memorandum Saling Pengertian ini akan meliputi, namun tidak terbatas pada: 1. Pertukaran lnformasi; 2. Riset dan Pengembangan Teknik; 3. Pertukaran tenaga ahli/personil; 4. Pengorganisasian beberapa pertemuan, simposium, konperensi dan lokakarya; 5. Pelaksanaan program pelatihan; 6. Pengenalan inovasi teknologi dan metodologi; 7. Proyek-proyek percontohan; 8. Riset dan pengembangan teknologi biaya murah; 9. Kerjasama para operator; 10. Bentuk-bentuk kerjasama lainnya yang disepakati oleh Para Penandatangan.
BABIV
AGENSI PELAKSANA 1. Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, Kedutaan Besar Republik Indonesia di The Hague dan, apabila memungkinkan, masing-masing Konsulat dapat diikut sertakan dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini; 2.
Partisipasi dari Lembaga Pemerintahan lainnya, Pemerintah Daerah, pihak akademisi, sektor swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan kerjasama ini diharapkan;
3. Sejalan dengan pendekatan holistik dan tertuju pada pemecahan masalah secara terpadu, beberapa Kementerian/Lembaga Pemerintah Indonesia dan Belanda berikut ini dapat memainkan peran yang hakiki dan dapat dilibatkan secara erat dalam Memorandum Saling Pengertian ini: Pihak Indonesia: a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. Bappenas; c. Kementerian Pertanian; d. Pemerintah Provinsi OKI Jakarta. Pihak Belanda: a. Kementerian Perekonomian, Pertanian dan lnovasi; b. Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan; c. Kota Rotterdam.
BABV PENGORGANISASIAN KERJA 1. Guna untuk melaksanakan kesepakatan yang dicapai dalam Memorandum Saling Pengertian ini, Para Penandatangan akan membentuk Tim Pengarah dan Kelompok Kerja yang diperlukan; 2.
Para Penandatangan akan menugaskan seorang pejabat tinggi sebagai perwakilan tetap dalam Tim Pengarah;
3. Tugas-tugas Tim Pengarah akan mencakup: a. Pelaksanaan kerjasama; b. Memutuskan Program Kerja Tahunan yang secara jelas menyatakan rincian kegiatan kerjasama. lndikasi awal dari kegiatan kerjasama sebagaimana dijabarkan dalam lampiran I; c. Pengkajian alokasi staf dan anggaran untuk disepakati oleh perwakilan sah dari Para Penandatangan; d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan · dari kerjasama melalui pertemuan tahunan;
e. Memberikan saran kepada kedua Pemerintah tentang progres dari kerjasama dan merekomendasikan perubahan-perubahan dalam komponen kerjasama dan arahan mendatang melalui Laporan Progres Tahunan; f. Melaporkan kepada kedua Pemerintahan tentang hasil evaluasi bersama; g. Keputusan-keputusan strategis lainnya mengenai kerjasama. 4.
Untuk memungkinkan Tim Pengarah memenuhi fungsi manajemen taktisnya, pertemuan Tim Pengarah dapat juga dihadiri oleh: a. Kedua Kedutaan Besar sebagaimana disebut dalam Bab IV ayat 1; b. Para Direktur yang bertanggung jawab atas proyek-proyek dari kerjasama ini; c. Pejabat tinggi perwakilan dari berbagai pihak, sebagaimana disebut dalam Bab IV ayat 3.
5.
Untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam Memorandum Saling Pengertian ini, (ad-hoc) Kelompok-Kelompok Kerja dapat dibentuk. Tugas dan kewenangan mereka serta Kerangka Acuan Kerjanya akan diputuskan oleh Tim Pengarah Bersama. Sekretariat Bersama dapat ditugaskan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan Kelompok-kelompok Kerja ini;
6. Tim Pengarah Bersama dan Kelompok-kelompok Kerja akan didukung oleh masingmasing Sekretariat Nasional, yang secara bersama bertanggung jawab untuk tugastugas berikut: a. Penyiapan Program Kerja Tahunan; b. Penyiapan Pertemuan Tim Pengarah Bersama; c. Dukungan praktis dan administrasi pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian; d. Penyiapan Laporan Progres Tahu nan untuk Tim Pengarah Bersama; e. Penyiapan Laporan Progres Semester untuk Tim Pengarah Nasional; f. Penyiapan Evaluasi. 7. Tim Pengarah Bersama akan melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada Mixed Commission dari Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. BABVI
PENGATURAN PENDANAAN Disepakati bahwa sebelum setiap pelaksanaan spesifik proyek dibawah Memorandum Saling Pengertian ini dimulai, pengaturan pendanaan akan disepakati bersama antara Para Penandatangan. Biaya Sekretariat Nasional pada prinsipnya akan ditanggung oleh masing-masing Penandatangan, kecuali pengaturan lain yang disepakati oleh para Penandatangan.
BABVll
KOORDINASI Para Penandatangan akan berupaya untuk menjamin, sejauh memungkinkan dan sesuai dengan hukum, bahwa pelaksanaan kerjasama dari Memorandum Saling Pengertian ini dilaksanakan secara adil dan cepat serta berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dari kerjasama ini. BAB VIII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 1.
Para Penandatangan sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang muncul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki bersama, dan: a. Setiap Penandatangan akan diperkenankan untuk mempergunakan kekayaan intelektual ini untuk keperluan pemeliharaan, pemilikan dan peningkatan kekayaan intelektual yang terkait; b. Setiap Penandatangan akan bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan dari pihak ketiga berkenaan dengan kepemilikan dan legalitas penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh Penandatangan diatas untuk kepentingan pelaksanaan setiap kegiatan kerjasama Memorandum Saling Pengetian ini.
2. Bila salah satu Penandatangan berkeinginan untuk memberikan data dan/atau informasi rahasia yang berasal dari kegiatan kerjasama Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, maka pihak Penandatangan pemberi ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak Penandatangan lainnya sebelum pemberian itu dilakukan; 3.
Dalam hal hak kekayaan intelektual digunakan oleh Penandatangan dan/atau lembaga didalamnya atas nama Pemerintah untuk kepentingan komersil, pihak Penandatangan lainnya berhak untuk memperoleh royalti yang sama besar porsinya;
4. Apabila salah satu pihak Penandatangan memerlukan kerjasama dari pihak lain diluar Republik Indonesia atau Kerajaan Belanda untuk keperluan komersil dikarenakan kekayaan intelektual yang tercakup dalam Memorandum Saling Pengertian, pihak Penandatangan dimaksud akan menyampaikan usulan kerjasama ini kepada pihak Penandatangan lain dari Memorandum Saling Pengertian ini, yang akan dipertimbangkan, bila pihak Penandatangan lain tidak dapat berpartisipasi untuk suatu keuntungan bersama.
BABIX PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
Setiap personil yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Memorandum Saling Pengertian ini akan menghormati kebebasan berpolitik, kedaulatan dan integritas teritorial dari negara tuan rumah , dan akan mencegah setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan obyektif dari Memorandum Saling Pengertian ini. BABX PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perbedaan yang muncul sehubungan dengan penafsiran dari Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Penandatangan. BABXI PERUBAHAN
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah setiap saat melalui persetujuan tertulis bersama dari Para Penandatangan. Perubahan tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Para Penandatangan . BAB XII MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. Memorandum Saling Pengertian ini akan mulai berlaku pada tanggal terakhir penandatanganan dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, termasuk perubahan-perubahan yang disetujui; 2. Perpanjangan jangka waktu dari Memorandum Saling Pengertian ini akan disetujui bersama oleh Para Penandatangan setelah evaluasi sebagaimana disebut pada Bab XI II; 3. Setiap Penandatangan diperkenankan untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini dengan cara memberitahu secara tertulis keinginannya kepada pihak Penandatangan lain dalam waktu enam puluh hari sebelum pelaksanaan keinginan pengakhiran tersebut; 4. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian tersebut tidak akan mempengaruhi penyelesaian dari aktivitas-aktivitas kerjasama yang sedang dilakukan; 5. Memorandum Saling Pengertian ini menggantikan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Perumahan, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup; Kementerian Transportasi, Pekerjaan Umum dan Pengelolaan Air Belanda dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, tertanggal 13 Juni 2007; 6. Memorandum Saling Pengertian ini bukan merupakan suatu Traktat.
BAB XIII
EVALUASI 1. Memorandum Saling Pengertian ini akan dievaluasi bersama tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak dimulai;
2. Para Penandatangan berkeinginan untuk membuat perjanjian kerjasama yang lebih luas dalam bidang pengelolaan air dan isu-isu terkait dalam masa laku pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini. Perjanjian ini akan diputuskan bersama antara kedua pemerintah dan akan mencakup keikutsertaan lembaga pemerintahan lainnya. Sebagai bukti, yang bertandatangan dibawah ini telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. Dibuat di Jakarta, Indonesia dan The Hague, Belanda, dalam Bahasa lnggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terj adi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa lnggris yang berlaku.
Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Signed
Tangga l:
\S juni Jo\l.
Menteri Pekerjaan Umum Repulik Indonesia
Signed
Tanggal:
l'1 ]uni .2.0ll.
Menteri lnfrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda
Signed
Tanggal:
3 0 Jr.(( II ·2.oCL
Lampiran I INDIKASI RUANG LINGKUP KERJASAMA.
Lampiran ini berisi suatu indikasi dari ruang lingkup kerjasama dan akan merupakan dokumen yang dinamis. Ruang lingkup kerjasama dalam Memorandum Saling Pengertian ini - berbasis pembangunan berkelanjutan - mencakup, namun tidak terbatas pada:
1. Keamanan air, pengelolaan banjir, dan pengelolan sumber air terpadu. 1.1. Kebijakan sumber daya air khususnya kualitas air; 1.2. Perencanaan dan pengelolaan wilayah sumber daya air; 1.3. Kebijakan, zoning, petunjuk dan peraturan penataan ruang; 1.4. Modeling, pengumpulan data dan pengelolaan; 1.S. Pengelolaan zona pantai dan perekayasaan; 1.6. lnvestasi infrastruktur; 1.7. Pemukiman kembali masyarakat miskin yang tinggal di wilayah banjir; 1.8. Pengelolaan bencana banjir dan kekeringan termasuk sistim peringatan dini; 1.9. Air tanah (pengelolaan sumber, penurunan muka tanah, pencemaran tanah dan mitigasi). 2.
Pengelolaan drainase perkotaan. 2.1. Pemeliharaan infrastruktur drainase; 2.2. Pengelolaan polder berbasis masyarakat.
3. Air untuk pangan dan ekosistim. 3.1. Peningkatan produksi pangan dengan pemanfaatan air yang lebih efisien; 3.2. Proteksi sistim ekologi; 3.3. Pengembangan dan aplikasi metodologi yang spesifik dan instrumennya; 3.4. Embung pertanian (water harvesting/pemanenan air). 4. Air minum, sanitasi dan kualitas air. 4.1. Proteksi dan pemulihan sumber daya air; 4.2. Penyediaan fasilitas air min um dan sanitasi yang berkelanjutan; 4.3. Peningkatan kualitas air.
S. Air dan iklim. S.1. Kebijakan, pengelolaan, legislasi dan penegakan hukum lingkungan hidup; S.2. Kebijakan perubahan iklim; S.3. Pengelolaan risiko; S.4. Pembangkit listrik mikro; S.S. Teknologi dalam bidang pengelolaan air irigasi untuk adaptasi perubahan iklim; S.6. Prakiraan iklim untuk petani. 6. Tata pengelolaan air, pengembangan kelembagaan dan kapasitas. 6.1. Kebijakan, pengelolaan, legislasi dan sangsi hukum sumber daya air; 6.2. Mekanisme pembiayaan dan prosedur pengadaan.
REPUBLIK INDONESIA
Memorandum of Understanding between the Ministry of Environment and the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia and The Ministry of Infrastructure and Environment of the Netherlands, concerning The Cooperation in the Field of Water Management
The Ministry of Environment and the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia, and The Ministry of Infrastructure and Environment of the Netherlands, Hereinafter individually referred to as 'Signatory' and collectively referred to as the 'Signatories';
•Expressing the desire to strengthen the existing cooperation between the two countries based on the principle of equity, reciprocity and mutual benefit for both Governments and people; •Wishing to continue the existing cooperation and to review the Memorandum of Understanding between the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, the Ministry of Transport, Public Works and Water Management of the Netherlands, the State Ministry of the Environment and the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia, dated 13 June 2007; • Desiring to develop an effective and holistic approach for the cooperation between the Netherlands and the Republic of Indonesia in the field of water and related issues in an integrated way ;
• Pursuant to the Signatories' respective laws, regulations and procedures concerning
international technical cooperation;
HAVE COME TO THE FOLLOWING UNDERSTANDING:
PARAGRAPH I OBJECTIVES
1. The Objective of this Memorandum of Understanding is to continue and intensify the cooperation in the fields of water in an integrated way, addressing the themes of water safety, flood management and integrated water resources management (including groundwater), water for food and ecosystems, water security, water supply and sanitation (including contribution to the implementation of the millennium development goals), water and climate and water governance;
2. The Signatories will cooperate as follows to realise this objective: a.
High level exchange on a multi-annual basis on strategic issues that address world water issues and are of mutual benefit to both countries;
b.
Pilot projects consistent with the strategic issues;
c.
All activities should be consistent with and contribute to overall long term development investment decisions.
PARAGRAPH II AREAS OF COOPERATION
1. The Areas of Cooperation under this Memorandum of Understanding will - on the basis of sustainable development - include, but are not limited to: a.
Water safety, flood management, Integrated water resources management, and Urban drainage management;
b.
Water security, water supply and sanitation;
c.
Water for food and ecosystems;
d.
Water and climate;
e.
Water Governance and Capacity Building;
f.
Other areas within this context jointly consented upon by the Signatories.
2. Appendix I contains a further indication of areas of cooperation. These areas of cooperation may be further specified by the Joint Steering Committee;
3. The Signatories may call upon other parties in both countries to contribute in a temporary advisory capacity.
PARAGRAPH Ill FORMS OF COOPERATION
The Forms of Cooperation under this Memorandum of Understanding will include but are not limited to: 1. Exchange of information; 2. Research and technical development; 3. Exchange of experts I personnel; 4. Organization of meetings, symposia, conferences and workshops; 5. Conducting training programs; 6. Introduction of innovative technologies and methodologies; 7. Pilot projects; 8. Research and development on low cost approriate technology; 9. Operator partnerships; 10. Other forms of cooperation as jointly consented upon by the Signatories.
PARAGRAPH IV IMPLEMENTING AGENCIES
1. The Embassy of the Kingdom of The Netherlands in Jakarta, the Indonesian Embassy in The Hague and, where applicable, their respective consulates will be involved in the implementation of this Memorandum of Understanding;
2. The participation of other Government institutions, regional and local governments, knowledge institutes, and of private sector, and non-governmental organizations in the implementation of this cooperation is encouraged;
3. In line with the holistic approach and the consent to strive for integrated solutions, the following Indonesian and Dutch governmental parties play an essential role and may be involved closely in this Memorandum of Understanding:
Indonesian parties: a. Coordinating Ministry of Economic Affairs; b. Bappenas; c. Ministry of Agriculture; d. Provincial Government of DKI Jakarta.
Dutch parties: a. Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation; b. Ministry of Foreign Affairs, Development Cooperation; c. City of Rotterdam.
PARAGRAPH V JOINT WORKING ORGANIZATION
1. In order to implement the agreement reached in this Memorandum of Understanding the Signatories will establish a Joint Steering Committee and Working Groups as
necessary;
2. The Signatories will have one top-level representative as a permanent member of the Joint Steering Committee;
3. The tasks of the Joint Steering Committee will include: a. The implementation of the joint cooperation;
b. Deciding on an Annual Work Program that clearly states the detailed subject of the joint activities. A first indication of joint activities is specified in Appendix I; c.
Determining staff and budget allocation to be consented upon by authorized representatives of the Signatories;
d. Monitoring and evaluating the implementation of the cooperation through annual meetings; e. Advising the two Governments on the progress of the cooperation and recommending to the Governments changes in the cooperation components and future direction by an Annual Progress Report; f.
Reporting to the two Governments on the results of the joint evaluation;
g.
Other strategic decisions regarding the cooperation.
4. To enable the Joint Steering Committee to fulfil a tactical management function, Joint Steering Committee meetings may also be attended by: a.
Both embassies, as mentioned in Paragraph IV, article 1;
b. Directors in charge of the projects defined under this cooperation; c.
High-level representatives from the different parties, as mentioned in Paragraph IV, article 3.
5. In order to facilitate the activities under this Memorandum of Understanding, (ad hoc) Working Groups may be established. Their Mandate and Terms of Reference will be decided upon by the Joint Steering Committee. The Joint Secretariat may be asked to facilitate the activities of Working Groups;
6. The Joint Steering Committee and the Working Groups will be supported by National Secretariats, jointly responsible for the following tasks: a. Preparation of the Annual Work Program; b. Preparation of the Joint Steering Committee Meetings; c. Practical and administrative support of the implementation of the Memorandum of Understanding; d. Preparation of Annual Progress Reports to the Joint Steering Committee; e. Preparation of six-monthly progress reports to the National Steering Committees; f. Preparation of evaluation.
7. The Joint Steering Committee will report its activities to the Mixed Commission of the Republic of Indonesia and the Kingdom of Netherlands.
PARAGRAPH VI FUNDING ARRANGEMENTS
It is understood that before any specific cooperation project under the MoU is commenced, the financing arrangements will be jointly consented upon between the Signatories. The costs of the National Secretariats will be covered in principle by the respective Signatories, unless otherwise consented upon between the Signatories.
PARAGRAPH VII COORDINATION
The Signatories will make every effort to ensure, as far as reasonably and lawfully expectable, that the implementation of the cooperation under this Memorandum of Understanding is executed fairly and expeditiously and to coordinate and to cooperate with related agencies in order to ensure the effective and efficient achievement of the objectives of the cooperation.
PARAGRAPH VIII INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. The Signatories accept that any intelectual property arising under the implementation of this Memorandum of Understanding will be jointly owned and: a. Each Signatory will be allowed to use such intelectual property for the purposes of maintaining, adapting and improving the relevant property; b. Each Signatory will be liable for any claim made by any third party pertaining to ownership and legality of the use of the intelectual property rights which is brought in by the aforementioned Signatory for the implementation of any cooperation activities in virtue of this Memorandum of Understanding.
2. If either Signatory wishes to disclose confidential data and/or information resulted from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any third party, the disclosing party must obtain prior consent from the other party before any disclosure can be made;
3. In the event the the intelectual property is used by the Signatory and/or institutions thereof on behalf of the Government for commercial purposes, the other Signatory will be entitled to obtain equitable portion of royalty;
4. Whenever either Signatory requires the cooperation of another party outside the Republic of Indonesia and the Kingdom of Netherlands for any commercial undertaking resulted from intelectual property covered by this Memorandum of Understanding, this Signatory will give first preference of the cooperation to the others Signatory under this Memorandum of Understanding, which will be waived, if the other Signatory is unable to participate in a mutual beneficial manner.
PARAGRAPH IX LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
Any persons engaged in activities related to this Memorandum of Understanding will respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country, and will avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding.
PARAGRAPH X SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Differences
arising in
relation
to the
interpretation
of this
Memorandum
of
Understanding will be settled amicably by mutual consultation or negotiation between the Signatories.
PARAGRAPH XI AMENDMENT
This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual consent in writing of the Signatories. The Amendment will come into effect on such date as will be determined by the Signatories.
PARAGRAPH XII ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding will come into effect on the last date of its signing and is effective for a period of three (3) years from that date, including the approved amendments;
2. Extension of the period of the MoU will be jointly consented upon by the Signatories after evaluation as mentioned in Paragraph XIII;
3. Either Signatory is allowed to terminate this Memorandum of Understanding by giving sixty days prior notification to the other Signatory of its intention to do so;
4. In case the Memorandum of Understanding ceases to have effect on account of termination thereof, such termination will not prejudice the completion of existing joint activities;
5. This
Memorandum
Understanding
of
between
Understanding the
will
supersede
Ministry of Housing,
the
Spatial
Memorandum Planning
and
of the
Environment, the Ministry of Transport, Public Works and Water Management of the Netherlands and the State Ministry of the Environment and the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia, dated 13 June 2007;
6. This Memorandum of Understanding does not constitute a Treaty.
PARAGRAPH XIII EVALUATION
1. This Memorandum of Understanding will be subject to a joint evaluation not later than 2 (two) years after commencement of the Memorandum of Understanding;
2. It is the explicit wish of both signatories, to work towards a broader agreement on cooperation on water management and related issues within the period of implementation of this Memorandum of Understanding. This broader agreement can be concluded between both governments and include other government agencies.
IN
WITNESS
WHEREOF,
the
undersigned
have
signed
this
Memorandum
of
Understanding.
Done at Jakarta, Indonesia and the Hague, the Netherlands, in duplicate in the English
and Indonesian language. In case of any divergences of interpretation, the English text shall prevail.
The Minister of Environment
The Minister of Public Works
The Vice-Minister of
of the Republic of Indonesia
of the Republic of Indonesia
Infrastructure and Environment of the Netherlands
Date:
l5 th Of- Jvne lO\l..
Date:
\'lihof June .2.ot'l.
APPENDIX I INDICATIVE AREAS OF COOPERATION
This appendix contains an indication of the areas of cooperation and will be a dynamic document. The areas of cooperation under this Memorandum of Understanding- on the basis of sustainable development - include, but are not limited to:
1. Water safety, Flood management and Integrated water resources management. 1.1
Water resources policy with attention for quality;
1.2
Basin water resources planning and management;
1.3
Spatial planning policy, zoning, guidelines and regulation;
1.4
Modelling and data collection and management;
1.5
Coastal zone management and engineering;
1.6
Infrastructure investment;
1. 7
Resettlement of poor communities living in flood-prone areas;
1.8
Flood and drought management including early warning system;
1.9
Groundwater (management of resources, land subsidence, soil contamination and mitigation).
2. Urban drainage management. 2.1
Drainage infrastructure maintenance;
2.2
Community based polder management.
3. Water for food and ecosystems.
3.1
Increase food production with more efficient water use;
3.2
Protection of ecological systems;
3.3
Development and application of specific methodologies and instruments;
3.4
Farm Ponds (water harvesting).
4. Water supply, sanitation and quality. 4.1
Protection and restoration of water resources;
4.2
Provision of sustainable water supply and sanitation facilities;
4.3
Improvement of water quality.
S. Water and climate. S.1
Environmental policy, management, legislation and enforcement;
S.2
Policies to address climate change;
S.3
Risk assessment in management;
S.4
Micro hydropower;
S.S.
Technology on irrigation water management for adaptation on climate change;
S.6.
Climate prediction for farmers.
6. Water Governance, institutional development and Capacity Building. 6.1
Water resources policy, management, legislation and enforcement;
6.2
Financing mechanisms and procurement procedures.
