REPLIK DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DITUJUKAN PD MAJELIS HAKIM TIDAK PERLU DITULIS RINCIAN IDENTITAS TUJUAN UNTUK MEMBANTAH/MENANGGAPI EKSEPSI, JAWABAN, REKONPENSI DAN MENGUATKAN DALIL GUGATAN
DUPLIK • • • •
DIAJUKAN OLEH TERGUGAT DITUJUKAN PD MAJELIS HAKIM TIDAK PERLU DITULIS RINCIAN IDENTITAS TUJUAN UNTUK MEMBANTAH/MENANGGAPI GUGATAN, REPLIK, DAN MENGUATKAN DALIL JAWABAN, REKONPENSI
PEMBUKTIAN • Definisi : –Memberikan kepastian kepada HAKIM tentang kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan/dasar bantahan dengan alat-alat bukti yang ada.
ASAS-ASAS DALAM PEMBUKTIAN • • • • • •
AUDI ET ALTERAM PARTEM UNNUS TESTIS NULLUS TESTIS TESTIMONIUM DE AUDITU ACTORI INCUMBIT PROBATIO NEGATIVA NON SUNT PROBANDA IUS CURIA NOVIT
APA YANG HARUS DIBUKTIKAN • Pokok sengketa, yi : semua yg didalilkan dalam gugatan, dan yang dibantah dlm jawaban • Yang harus dibuktikan adalah PERISTIWANYA, bukan hukumnya. • Berupa peristiwa, hak atau hubungan hukum
Hal-hal yang TIDAK perlu dibuktikan • Hal-hal yang diakui oleh Tergugat • Hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat • Hal-hal yang diketahui Hakim di dlm persidangan • Fakta NOTOIR (Notoir feiten) : pengetahuan umum
Beban Pembuktian • Pasal 163 HIR, 1865 BW : “Barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau menyebut suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”
• Yang harus membuktikan adalah para Pihak (Penggugat dan Tergugat) Permasalahan : – Apa yg harus dibuktikan oleh Penggugat ? – Apa yg harus dibutikan oleh Tergugat ?
Kebenaran yg dicari dlm PEMBUKTIAN • Dlm Hk. Acara Perdata – Kebenaran formal – Hakim bersifat pasif – Tidak mensyaratkan adanya keyakinan hakim
• Dlm Hk. Acara Pidana – Kebenaran materiil – Harus dengan keyakinan hakim
Alat bukti Pasal 164 HIR • Surat/tulisan • Saksi • Pengakuan • Persangkaan • Sumpah Alat bukti Lain : • Pemeriksaan Setempat (90 RO) • Keterangan Ahli (154 HIR)
1. ALAT BUKTI SURAT Bukti Surat/Tulis : adalah segala sesuatu yg memuat tanda baca yg dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.
BUKTI SURAT/TULIS Dibagi menjadi 2 : ambtelijk otentik partij • Akta dibawah tangan • Bukan akta
AKTA • AKTA : Surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yg memuat peristiwa yg menjadi dasar suatu hak atau perikatan. • BUKAN AKTA : tidak ada tanda tangan, cth: karcis, buku register, catatan
• AKTA OTENTIK : akta yang dibuat dlm bentuk yg ditentukan perat per-UU-an oleh/ dihadapan pejabat umum yg berwenang. Akta ambtelijk : akta pejabat publik Akta partij : akta notaris • Akta dibawah tangan : akta yg dibuat oleh para pihak sendiri.
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA • AKTA OTENTIK : kekuatan pembuktiannya lengkap dan sempurna. • AKTA DIBAWAH TANGAN : kekuatan pembuktiannya tergantung diakui atau tidaknya akta tersebut. Jika diakui kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik
2. BUKTI SAKSI • Kesaksian : kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan ttg peristiwa yg disengketakan dgn jalan pemberitahuan scr lisan dan pribadi oleh orang yang bersangkutan, bukan salah satu pihak yg berperkara.
SAKSI MENJADI BUKTI JIKA : • Saksi melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yg dipersaksikan. • Tidak berupa kesimpulan/pendapat dari saksi • Dapat menjelaskan sumber kesaksiannya • Tidak Testimonium de auditu • Tidak Unnus testis nullus testis • Mengucapkan sumpah
SYARAT SAKSI : • Dewasa • Tidak ada hubungan keluarga • Tidak ada hubungan kerja
Kekuatan Pembuktian Saksi BUKTI BEBAS
3. BUKTI PERSANGKAAN Persangkaan merupakan bukti sementara, dan bersifat alat bukti tidak langsung, bukan alat bukti yg berdiri sendiri. Cth. Membuktikan ketidak hadiran seseorang pd suatu waktu di tempat ttt, dgn membuktikan kehadirannya pd waktu yg sama di tempat lain
• Kesimpulan yang ditarik oleh Hakim atau UU ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata kearah peristiwa lain yang belum terang keadaannya.
PERSANGKAAN dibedakan menjadi: 1. Persangkaan berdasarkan kenyataan 2. Persangkaan berdasarkan hukum
Persangkaan berdasarkan kenyataan • Hakim yg berwenang memutuskan kemungkinan kenyataan tsb
Persangkaan Berdasarkan Hukum • Perbuatan-perbuatan yg oleh UU dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadaannya dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan UU.
4. Pengakuan • Pengakuan dapat diberikan di dlm mauoun diluar persidangan • Tertulis maupun lisan • Membenarkan seluruh maupun sebagian
Pengakuan Murni • Pengakuan yg sederhana & sesuai dengan tuntutan lawan • Cth : Penggugat menyatakan tergugat membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta, tergugat dlm jawabannya mengakui membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta
Pengakuan dengan kualifikasi • Pengakuan disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan • Cth :Penggugat menyatakan tergugat membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta, tergugat dlm jawabannya mengakui membeli rumah dr penggugat, tetapi harganya 3 juta, bukan 5 juta.
Pengakuan dengan clausula • Pengakuan yg disertai dgn keterangan tambahan yg bersifat membebaskan • Cth : Penggugat menyatakan tergugat membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta, tergugat dlm jawabannya mengakui membeli rumah dr penggugat, tetapi telah dibayar lunas.
Pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan (onsplitsbare aveu) • Pengakuan harus diterima bulat • Hakim tidak boleh memisah-misahkan pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut.
Kekuatan Pembuktian Pengakuan • Pengakuan di dalam Persidangan SEMPURNA dan MENENTUKAN
5. Bukti Sumpah • Sumpah promissoir : sumpah untuk berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. • Sumpah Comfirmatoir : sumpah untuk memberi keterangan bahwa sesuatu benar atau tidak benar • Sumpah Comfirmatoir dibagi menjadi 2 : Sumpah supletoir dan sumpah decisoir
Sumpah Supletoir/Pelengkap • • • •
Ada bukti permulaan/alat bukti lain Diperintahkan oleh hakim Tidak dapat dikembalikan oleh lawan Kekuatan pembuktiannya SEMPURNA
sumpah Decisoir • Sama sekali tidak ada bukti lain • Dibebankan oleh salah 1 pihak kepada pihak lawan • Dapat dikembalikan • Kekuatan pembuktiannya MENENTUKAN
6. Pemeriksaan Setempat • Pada prinsipnya pemeriksaan persidangan dilakukan di gedung Pengadilan • Untuk memeriksa benda tetap tidak mungkin dilaksanakan di gedung Pengadilan • Untuk mendapatkan kepastian, hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat di tempat benda tetap berada (Pasal 90 RO)
• Dapat diajukan oleh para pihak atau oleh Hakim • Untuk memeriksa kejelasan dan kepastian objek sengketa (letak, batas-batas, luas) • Kekuatan pembuktian bebas
7. Bukti Saksi Ahli • Hakim menggunakan keterangan ahli agar memperoleh keterangan yg lebih mendalam ttg sesuatu yg hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu • Dasar hukum 154 HIR/181 RBg/215 RV. • Hakim atau para pihak dapat mengajukan saksi ahli
• Kedudukannya dapat digantikan oleh ahli yang sama • Saksi ahli memberikan pendapat/kesimpulan • Kekuatan Pembuktian bebas
Pasal 1 angka 1 UU ITE • Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Pasal 1 angka 4 UU ITE • Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makan atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Pasal 5 UU ITE (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
