: Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin harap berdiri. (Majelis Hakim memasuki ruang persidangan)

Panitera

: Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin harap berdiri. (Majelis Hakim memasuki ruang persidangan)

Panitera

: Dipersilakan duduk kembali.

Hakim Ketua

: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Insinyur Haji Mohammad Iqbal dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Hakim Ketua mengetuk palu tiga kali) Kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa di persidangan.

Jaksa I

: Terima kasih, Yang Mulia. Petugas dimohon menghadirkan Terdakwa Haji M. Iqbal ke persidangan. (Terdakwa memasuki ruang persidangan)

Hakim Ketua

: Bagaimana, Saudara Iqbal, apakah sehat hari ini?

Terdakwa

: Alhamdulillah, sehat.

Hakim Ketua

: Baiklah, dengan demikian, persidangan bisa kita lanjutkan ya. Hari ini sesuai dengan acara persidangan yang lalu, bahwa Majelis akan memberikan putusan sela ya. Saudara perhatikan segala sesuatu dalam persidangan. Ini juga mungkin nggak kita bacakan semua ya, contohnya seperti dakwaan, kita langsung ke putusan putusan ya. Putusan Sela Nomor 04/Pid.B/TPK/2009/PN Jakarta Pusat. Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara Terdakwa: Nama Lengkap

: Insinyur Haji Mohammad Iqbal

Tempat Lahir

: Yogjakarta

Umur/tanggal lahir : 53 tahun/9 November ‘55 Jenis kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Warga Negara Indonesia

Tempat Tinggal

: Jalan Kubis 3 Nomor 9 RT 01 RW 05 Pondok Gede Ilir, Kecamatan Pamulang, Tangerang.

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2 DOKUMEN TRANSKRIP INI BERSIFAT PRIBADI DAN RAHASIA; DILARANG KERAS MEMBACA ATAU MEMPERBANYAK DOKUMEN INI TANPA IZIN DARI COURTES; HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2008 sampai dengan sekarang ya. Ya, dilanjutkan. Hakim II

: Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum, Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M; Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum; Rudjito, S.H., LL.M; Andi A. Nawawi, S.H; Dasril Affandi, S.H., M.H.; Libertino Nainggolan, S.H; dan Masayu D. Kertopati, Sarjana Hukum. Semuanya advokat yang bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Februari 2009. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, setelah mendengar keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, setelah mendengar pula pendapat Penuntut Umum terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair, tidak dibacakan. Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengajukan nota keberatan yang dibacakan di depan persidangan perkara ini pada tanggal 10 Februari 2009 yang pada pokoknya berharap kepada Majelis Hakim agar dapat memutus perkara ini dengan benar dan adil. Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan di depan persidangan perkara ini pada tanggal 10 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: 1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengadili perkara a quo; 2. Surat dakwaan harus batal demi hukum karena disusun tidak cermat; 3. Dakwaan tidak dapat diterima karena perkara ini masih bersifat prematur. Dan selanjutnya Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan: 1. Menerima keberatan atau eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Insinyur Mohammad Iqbal untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa Insinyur


Mohammad Iqbal karena menjadi wewenang pengadilan lain atau pengadilan negeri yang lain; 3. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor DAK-04/24/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 sebagai dakwaan yang batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 4. Menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut; 5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar membebaskan Terdakwa Insinyur Mohammad Iqbal dari tahanan; 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Menimbang, bahwa terhadap nota keberatan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan pendapatnya yang dibacakan di depan persidangan perkara ini pada tanggal 19 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suat dakwaan Nomor DAK04/24/I/2009 atas nama Terdakwa Insinyur Mohammad Iqbal telah dirumuskan secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk: 1. Menolak seluruh keberatan atau eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Insinyur Mohammad Iqbal; 2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor DAK-04/24/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang telah dibacakan di dalam persidangan tanggal 10 Februari 2009 sebagai dasar pemeriksaan dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Insinyur Mohammad Iqbal adalah sah menurut hukum; 3. Menetapkan melanjutkan persidangan ini dengan memeriksa dan mengadili Terdakwa Insinyur Mohammad Iqbal. Menimbang, bahwa selengkapnya nota keberatan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa serta pendapat Penuntut Umum terhadap nota keberatan tersebut adalah sebagaimana terlampir dan termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang, bahwa Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP menentukan bahwa, “Dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.” 4 DOKUMEN TRANSKRIP INI BERSIFAT PRIBADI DAN RAHASIA; DILARANG KERAS MEMBACA ATAU MEMPERBANYAK DOKUMEN INI TANPA IZIN DARI COURTES; HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, maka setelah Penuntut Umum menyatakan pendapatnya atas keberatan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Menimbang, bahwa oleh karena itu, sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu persatu keberatan-keberatan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diuraikan di bawah ini. Menimbang, bahwa Terdakwa dalam nota keberatannya mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman terakhir, halaman 7, secara keseluruhan menguraikan fakta-fakta perbuatan yang telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di depan persidangan perkara ini sehingga bukan merupakan materi keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun ’81 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dengan demikian, nota keberatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan nota keberatan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut. Ad.1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengadili perkara a quo. Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota keberatannya pada halaman 13 sampai dengan 16 pada pokoknya menyatakan bahwa, “oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dirumuskan berdasarkan atas berita acara yang diperoleh dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK, KPK tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari satu milyar rupiah, maka surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya haruslah dibatalkan. Terlebih lagi jika di ketentuan.. diulang, terlebih lagi jika ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut disambunghubungkan dengan ketentuan Pasal 63 undang-undang yang sama, maka jelas bahwa KPK tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, Penuntutan, maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Insinyur Mohammad Iqbal a quo. Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 11 Undang-


Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK, rumusannya berbunyi sebagai berikut, “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberatasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau c. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit satu milyar rupiah. Sedangkan, ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut rumusannya, berbunyi, “dengan undang-undang ini, dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dibatasi dari segi nilai uang, tindak pidana korupsi yang boleh dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutannya oleh KPK adalah yang menyangkut kerugian keuangan Negara paling sedikit satu milyar rupiah. Sedangkan, dalam perkara ini, dari keseluruhan surat dakwaan Penuntut Umum a quo, setelah Majelis cermati, tidak ada satu pun uraian yang menyebutkan telah adanya kerugian Negara, apalagi kerugian Negara yang jumlahnya kurang dari satu milyar rupiah. Yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut adalah adanya penerimaan hadiah berupa uang sebesar lima ratus juta rupiah oleh Terdakwa dari seseorang bernama Billy Sindoro, periksa surat dakwaan a quo, sehingga uraian rumusan dakwaan yang sedemikian itu tidaklah menyangkut adanya kerugian Negara yang kurang dari satu milyar rupiah. Oleh karena.. oleh karena itu, tidak relevan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dimaksud. Menimbang, bahwa uraian dakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum in casu, baik dakwaan primair, subsidair, maupun dakwaan lebih subsidair menyebutkan bahwa Terdakwa adalah anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU periode 2006-2010. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 5.. 35 dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, yaitu mulai dari melakukan pemeriksaan pendahuluan sampai dengan menjatuhkan putusan mengenai perkara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diajukan ke


KPPU. Dengan demikian, Terdakwa sebagai anggota KPPU adalah pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena tugas dan wewenangnya sebagai anggota KPPU tersebut rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sebab berkaitan dengan pihak-pihak yang beperkara dalam sengketa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diajukan ke KPPU. Sehingga dengan demikian, Terdakwa adalah seorang pengelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, oleh karena mana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud di atas, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara atas nama Terdakwa sekarang ini sehingga pula Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan memutus perkara yang penuntutannya dilakukan oleh KPK atas nama Terdakwa a quo, satu dan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undnag Nomor 30 Tahun 2002 tersebut. Dengan demikian, keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Ad.2. Surat dakwaan harus batal demi hukum karena disusun tidak cermat. Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota keberatannya pada halaman 17 pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam dakwaan primair halaman 3 alinea 1 juncto dakwaan subsidair halaman 10 alinea 1 juncto dakwaan lebih subsidair halaman 12 alinea 1, menyebutkan, “telah menerima pemberian atau janji, yaitu menerima pemberian berupa uang tunai sejumlah lima ratus juta rupiah dari Billy Sindoro dan seterusnya”. Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana disebutkan di atas tidak cermat menyebutkan dalam hal apa Terdakwa membantu PT. Direct Vision, karena Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan PT. Direct Vision dan tidak pernah membantu PT. Direct Vision dalam perkara KPPU Nomor 03/KPPUL/2008 yang ditangani oleh Terdakwa menjadi salah seorang Komisioner, menyebutkan rahasia apa yang dibocorkan oleh Terdakwa dalam perkara PT. Direct Vision, dalam perkara KPPU Nomor 03/KPPU-L/2008 di mana Terdakwa menjadi salah seorang Komisioner. Dengan tidak cermatnya Penuntut Umum menyusun dakwaannya, maka dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP yang menyebabkan surat dakwaan harus batal demi hukum. Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa keberatan tersebut sudah menyangkut fakta perbuatan yang merupakan materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di depan persidangan perkara ini sehingga bukan merupakan alasan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1)


KUHAP. Dengan demikian, keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Ad.3. Dakwaan tidak dapat diterima karena perkaranya masih bersifat prematur. Menimbang bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota keberatannya pada halaman 18 sampai dengan 20 pada pokoknya menyatakan bahwa, oleh karena Terdakwa baru saja menerima bungkusan hadiah yang tidak diketahui isinya dan belum sempat melaporkan kewajibannya untuk melaporkan kepada KPK atau Sekretariat KPPU tentang pemberian uang senilai lima ratus juta rupiah dari Billy Sindoro itu sebagaimana menurut dakwaan tersebut di atas, kemudian Terdakwa pada saat yang bersamaan sudah keburu ditangkap oleh KPK, padahal Terdakwa masih mempunyai waktu untuk menyampaikan laporan tentang pemberian tersebut sebagai kewajibannya paling lambat tiga puluh hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan adalah menjadi tugas KPK untuk mengawasi termasuk dan tidak terbatas melakukan penyadapan apakah benar Terdakwa akan melaksanakan perintah undang-undang sebagaimana di atas. Bilamana Terdakwa tidak mematuhinya maka KPK baru dapat melakukan penangkapan Terdakwa karena KPK memang sudah mempunyai wewenang yang cukup untuk melakukan itu. Oleh karena itu, penetapan Insinyur Mohammad Iqbal sebagai Tersangka dan Terdakwa adalah bertentangan dengan Pasal 12 C. Dengan demikian, penetapan tersebut bersifat prematur, dakwaan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa substansi keberatan tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang justru perlu dibuktikan di depan persidangan perkara ini. Dengan demikian, keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut bukanlah merupakan materi keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, apakah surat dakwaan Penuntut Umum a quo telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap atau tidak, Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani, serta berisi: a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka;


b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang, bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b batal demi hukum, lihat Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Dengan demikian, terlihat bahwa Pasal 143 ayat (2) KUHAP mempersyaratkan dua hal sebagai substansi suatu surat dakwaan, yaitu syarat formal sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 143 ayat (2) dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal 143 ayat (2). Tidak dipenuhinya syarat materil menyebabkan syarat dakwaan batal demi hukum, absolute liten. Menimbang bahwa dari segi uraian.. menimbang bahwa dari uraian di atas, surat dakwaan tidak boleh kabur atau obscuur libel. Surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Di samping itu, surat dakwaan harus merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan Terdakwa, tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimana Terdakwa melakukan tidak pidana, juga menyebutkan dengan terang saat dan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, tempus delicti dan locus delicti, cuma mengenai pencantuman waktu dan tempat dapat dirumuskan secara alternative. (M. Yahya Harahap, Pemberantasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi kedua Tahun 2003, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, halaman 394). Menimbang bahwa dalam suat.. dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SJ-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 disebutkan bahwa secara materil suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang: 1. Tindak pidana yang didakwakan; 2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut; 3. Di mana tindak pidana dilakukan; 4. Bilamana atau kapan tindak pidana dilakukan; 5. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan; 6. Akibat yang ditimbulkan tindak pidana untuk delik materil; 7. Apakah yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut untuk delik-delik tertentu; 8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.


Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan, apakah tindak pidana temasuk delik formal atau delik materiil. Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu surat dakwaan Nomor DAK-04/24/I/2009 telah diberi tanggal yaitu bertanggal 23 Januari 2009 dan telah ditandatangani oleh Penuntut Umum, yaitu Sardjono Turin, S.H., M.H. dan Malino Pranduk, S.H., lihat surat dakwaan halaman 23. Begitu pula surat dakwaan tersebut pada halaman 1 telah mencantumkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP sehingga syarat formal suatu surat dakwaan sebagaimana dimaksud di atas telah terpenuhi. Menimbang, bahwa dakwaan primair surat dakwaan Penuntut Umum a quo pada halaman 2 telah mencantumkan tempus delicti dari tindak pidana yang didakwakan, yaitu pada hari Selasa tanggal 16 September 2008 sekira jam 18.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan bulan September 2008 dan locus delicti dari tindak pidana yang didakwakan, yaitu bertempat di lantai 17 Hotel Aryaduta Jalan Prapatan Nomor 44-48 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menimbang, bahwa surat dakwaan a quo telah menyebutkan siapa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair, yaitu Terdakwa Insinyur H. Mohammad Iqbal, lihat surat dakwaan halaman 2. Menimbang, bahwa bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dalam surat dakwaan a quo telah diuraikan mulai dari halaman 3 sampai dengan halaman 8 dan mencakup unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, lihat surat dakwaan halaman 2 sampai dengan 3. Menimbang, bahwa pada bagian akhir uraian dakwaan primair, Penuntut Umum telah mencantumkan ketentuan pidana yang diterapkan, yaitu Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31


Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lihat surat dakwaan halaman 9. Menimbang, bahwa uraian dakwaan subsidair dalam surat dakwaan Penuntut Umum a quo telah mencantumkan tempus delicti dari tindak pidana yang didakwakan, yaitu pada tanggal 16 September 2008 sekira jam 18.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan bulan September 2008 dan locus delicti dari tindak pidana yang didakwakan, yaitu di lantai 17 Hotel Aryaduta Jalan Prapatan Nomor 44-48 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lihat surat dakwaan halaman 9. Menimbang, bahwa uraian dakwaan subsidair surat dakwaan a quo telah disebutkan bahwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan adalah Insinyur H. Mohammad Iqbal, surat dakwaan halaman 9. Menimbang, bahwa uraian mengenai bagimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah diuraikan mulai dari halaman 10 sampai dengan halaman 16 surat dakwaan tersebut dan mencakup unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara; telah menerima pemberian hadiah atau janji; karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentang dengan kewajibannya; dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, surat dakwaan halaman 10. Menimbang bahwa pada bagian akhir dakwaan subsidair, Penuntut Umum telah mencantumkan ketentuan pidana yang diterapkan, yaitu Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, surat dakwaan halaman 16. Menimbang bahwa uraian dakwaan lebih subsidair dalam surat dakwaan Penuntut Umum a quo telah mencantumkan tempus delicti dari tindak pidana yang didakwakan,yaitu pada tanggal 16 September 2008 sekira jam 18.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan bulan September 2008 dan locus delicti dari tindak pidana yang didakwakan, yaitu di lantai 17 Hotel Aryaduta Jalan Prapatan Nomor 44-48, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, surat dakwaan halaman 16 sampai dengan 17.


Menimbang, bahwa dalam uraian dakwaan lebih subsidair surat dakwaan a quo telah disebutkan bahwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Insinyur H. Mohammad Iqbal, lihat surat dakwaan halaman 16. Menimbang, bahwa uraian mengenai bagimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair telah diuraikan mulai dari halaman 17 sampai dengan halaman 22 surat dakwaan tersebut dan mencakup unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara; yang menerima hadiah atau janji; padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, surat dakwaan halaman 17. Menimbang, bahwa bagian akhir dakwaan lebih subsidair surat dakwaan in casu Penuntut Umum telah mencantumkan ketentuan pidana yang diterapkan, yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, surat dakwaan halaman 23. Menimbang, bahwadengan demikian, secara keseluruhan uraian dakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor DAK-04/24/I/2009 bertanggal 23 Januari 2009, baik dakwaan primair, dakwaan subsidair, maupun dakwaan lebih subsidair, telah memenuhi syarat formal maupun syarat materil, yaitu telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sehingga memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, oleh karenanya surat dakwaan tersebut adalah sah dan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan secara keseluruhan sebagaimana diuraikan di atas, maka nota keberatan Terdakwa dan nota keberatan atau eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, oleh karena keberatan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan. Mengingat Pasal 143 dan Pasal 156 Undang-undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 62 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi. Dilanjutkan. Hakim Ketua : Mengadili: 12 DOKUMEN TRANSKRIP INI BERSIFAT PRIBADI DAN RAHASIA; DILARANG KERAS MEMBACA ATAU MEMPERBANYAK DOKUMEN INI TANPA IZIN DARI COURTES; HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

1. Menyatakan keberatan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Insinyur H. Mohammad Iqbal tidak dapat diterima; 2. Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum pada KPK Nomor DAK04/24/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 sebagai dasar pemeriksaan dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Insinyur H. Mohammad Iqbal tersebut; 3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut; 4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2009 oleh kami Edward Pattinasarani, S.H., M.H. sebagai Hakim Majelis; H. Moefri, S.H., M.H.; I Made Hendra Kusuma, S.H.; Anwar S.H., M.H.; dan Sofialdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2009 oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suswanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Sardjono Turin, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada KPK dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa. (Hakim Ketua mengetuk palu tiga kali) Demikian ya, sudah kita dengar putusan sela. Jadi, Majelis berpendapat perkara ini dilanjutkan ya. Apakah masalah terbukti tidaknya, nanti kita lihat di persidangan ya, baik itu bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa juga akan bisa mengajukan bukti baik Saksi maupun bukti tertulis ya. Jadi, nanti sama-sama kita lihat dalam jalannya persidangan ya. Baik, ya, terhadap putusan ini.. PH (MI)

: Yang Mulia, sebelum.. perkenan kami menyampaikan permohonan kami untuk banding terhadap putusan ini sehingga oleh karena itu kami berharap agar supaya kami segera mendapatkan putusan sela ini dan kami akan menyatakan banding, tidak kami akan menjadikan, tidak akan kami jadikan satu dengan.. dengan putusan akhir dari perkara ini karena kami menganggap bahwa menyangkut.. ini menyangkut eksepsi kami adalah menyangkut kewenangan absolut dari Pengadilan Tipikor ini dalam mengadili perkara ini. Makasih, Yang Mulia.

Hakim Ketua : Ya, itu hak Saudara ya dan juga kita ada pertimbangannya. Silakan ya, tapi pemeriksaan kita jalan terus ya. PH (MI)

: Makasih, Yang Mulia.


Hakim Ketua : Ya, masalah benar tidaknya nanti kita lihat dalam proses pembuktiannya ya, bukan Penuntut Umum aja yang mengajukan bukti, tapi Terdakwa juga bisa mengajukan bukti ya. Baik, untuk itu persidangan berikutnya kita tentukan… (Majelis Hakim berdiskusi) Ya, kita tentukan hari.. satu minggu ya, nanti putusannya bisa diambil. Baik, sebelum ditutup.. PH (MI)

: Yang Mulia, mohon agar kepada kami juga diberitahukan siapa-siapa yang akan menjadi Saksi dalam perkara ini pada persidangan yang akan datang untuk memudahkan kami dan klien kami melakukan pembelaan diri dalam perkara ini. Makasih, Yang Mulia.

Hakim Ketua : Ya, baik ya. Jadi, Penuntut Umum ya, bisa langsung nanti bisa langsung ditanyakan.. Kalo kami prinsipnya yang mengajukan Saksi adalah Penuntut Umum ya dan itu pun juga mungkin semua sudah dalam berkas. Jadi, silakan aja, kalau ditanyakan siapa ya. Siapa yang akan diajukan, ya silakan. Tapi, kami, siapa pun yang diajukan sesuai dengan kalau di berita acaranya kan bisa karena kadang-kadang Saksi ini kan tidak dapat juga kami patok, ini dulu, ini dulu, ya mungkin dalam berita acara ya. Jadi, langsung aja ditanyakan kepada Penuntut Umum. Atau Penuntut Umum mungkin sudah ada yang akan.. atau ada rencana siapa-siapa yang akan diajukan, silakan. Mau di sini, boleh. Mau di luar, ya monggo ya, nggak apa-apa ya, kita tidak mengikat lah. Jaksa I

: Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan berupaya menghadirkan Saksi sesuai dengan berita acara dan para Saksi yang ada dalam berkas perkara. Untuk sementara kami akan hadirkan lima Saksi pada persidangan berikutnya.

Hakim Ketua : Lima Saksi ya? Jaksa I

: Iya.

Hakim Ketua : Kalau nama-namanya mau disampaikan langsung, monggo ya. Kalau mau nanti setelah itu, mesti di anu lagi.. monggo, silakan aja. Jaksa I

: Nanti aja setelah kami.. apa.. pilah-pilah. Terima kasih.

Hakim Ketua : Ya, baik ya. Nanti setelah dipilah-pilah ya, nanti akan disampaikan siapasiapa yang akan diajukan karena yang akan mengajukankan Penuntut Umum ya. Ee.. bisa diterima begitu ya. Baik, untuk Terdakwa ada yang mau ditanyakan sebelum sidang ditutup? Terdakwa

: Terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya, saya sebagaimana yang telah saya sampaikan terdahulu, siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang akan dipersidangkan di dalam Majelis ini dan saya berharap bahwa kita juga


sama-sama mencari kebenaran, bukan hanya sekedar mencari target. Terima kasih. Hakim Ketua : Ya, memang itu yang kita harapkan ya. Jadi, Saudara juga perlu.. ajukan aja siapa aja Saksi untuk meringankan ya. Kita sama-sama mencari kebenaran ya, dan keadilan di sini. Dari Penuntut Umum, ada yang mau ditanyakan? Jaksa I

: Cukup, Yang Mulia.

Hakim Ketua : Baiklah, dengan demikian, maka persidangan hari ini kita bisa akhiri dan akan dibuka kembali persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret ya, 2009 jam 13.00 dengan acara akan mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Untuk itu, persidangan hari ini selesai dan ditutup. (Hakim Ketua mengetuk palu tiga kali) (Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang)


: Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin harap berdiri. (Majelis Hakim memasuki ruang persidangan)

Recommend Documents