RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA KENDARI

2013 LAPORAN AKHIR

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA KENDARI

Kerjasama

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL (BAPPEDA DAN PM) KOTA KENDARI

dengan

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS HALUOLEO KENDARI

i

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR

PEKERJAAN:

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA KENDARI

DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DR. RAHAYU. SP, MSc., M.Env.Sc. NIP. 19730101 200604 2 012

DIAJUKAN OLEH

DR. H. GAMSIR BACHMID, SE., MS. NIP. 19640801 198803 1 001

MENGETAHUI KEPALA BAPPEDA DAN PM KOTA KENDARI (SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)

ASKAR, S.T., M.Si. Pembina Gol IV/a NIP. 19710828 200212 1 007

ii

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ...................................................................Error! Bookmark not defined. 1.1 Maksud dan Tujuan ..........................................................Error! Bookmark not defined. 1.2 Manfaat Kegiatan ..............................................................Error! Bookmark not defined. 1.3 Output Kegiatan .................................................................Error! Bookmark not defined. 1.4 Metode Pelaksanaan ........................................................Error! Bookmark not defined. Lingkup Pekerjaan ....................................................................... Error! Bookmark not defined. a. Lingkup Wilayah Studi ...................................................... Error! Bookmark not defined. b. Lingkup Kegiatan ................................................................ Error! Bookmark not defined. Jenis Data ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Sumber Data................................................................................... Error! Bookmark not defined. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... Error! Bookmark not defined. Teknik Analisa Data .................................................................... Error! Bookmark not defined.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RUPM 3. VISI, MISI, TUJUAN, DAN KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL 3.1 Visi dan Misi Penanaman Modal Kota Kendari 2013 – 2025:Error! Bookmark not defined. 3.2 Misi Penanaman Modal Kota Kendari 2013 – 2025:Error! Bookmark not defined. 3.3 Azas Dan Tujuan ................................................................Error! Bookmark not defined.

4. ARAH KEBIJAKAN INVESTASI 4.1 Investasi yang Terencana dan Berwawasan Lingkungan.. Error! Bookmark not defined. 4.2 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) Error! Bookmark not defined. 4.3 Perbaikan Iklim Investasi ..............................................Error! Bookmark not defined. 4.4 Promosi Penanaman Modal...........................................Error! Bookmark not defined. 4.5 Persebaran Penanaman Modal ....................................Error! Bookmark not defined. 4.6 Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman ModalError! Bookmark not defined.

5. ARAH DAN PANDUAN IMPLEMENTASI PENANAMAN MODAL 5.1 5.2 5.3

Kondisi Eksisting Penanaman Modal Kota KendariError! Bookmark not defined. Ketersediaan Lahan..........................................................Error! Bookmark not defined. Rencana Penataan Struktur Kota ................................Error! Bookmark not defined.

6. PELAKSANAAN 6.1 6.2 6.3

Kaidah Pelaksanaan RUPM Kota Kendari ................Error! Bookmark not defined. Pelaksanaan RUPM Kota Kendari ...............................Error! Bookmark not defined. Tahapan Pelaksanaan .....................................................Error! Bookmark not defined.

7. DAFTAR ACUAN ............................................................Error! Bookmark not defined. 8. LAMPIRAN ....................................................................................................................... 66

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Berkembangnya

aktivitas

masyarakat

sejalan

dengan

semangat

desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah selaku pengelola daerah untuk lebih berperan aktif dalam mengembangkan potensi daerahnya. Persaingan yang semakin tajam dalam era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa untuk menggali potensi ekonomi seoptimal mungkin dan mempunyai ketrampilan dalam pemasaran yang baik, sehingga dapat

menarik minat investor baik dari pelaku lokal, nasional maupun

internasional. Peningkatan

investasi pada suatu wilayah akan dapat menciptakan

peluang munculnya kegiatan-kegiatan usaha lain karena bekerjanya proses yang berpengaruh ganda (multiplier effect), sehingga ekonomi masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan (sustainable). Berbagai impikasinya posistif dari investasi antara lain adalah meningkatknya kesempatan kerja dan

LAPORAN AKHIR: Rencana Umum Penanaman Modal Kota Kendari

Page 1

peluang

terjadinya

peningkatan

PAD, serta

dapat

mengurangi angka

kemiskinan. Dengan kata lain bahwa investasi dapat menimbulkan multiplier effect bagi kemajuan ekonomi daerah. Manfaat pengembangan investasi langsung (direct invesment) selain sifatnya jangka panjang juga terjadi adanya transformasi modal, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, akses ke pasar dunia,dan transfer kemampuan manajerial. Proses pembangunan ekonomi dalam wilayah akan

melibatkan

kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor ekonomi domestik. Untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut, perlu dibangun pabrikpabrik, gedung perkantoran, mesin, dan alat-alat produksi. Selain itu juga perlu disiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM/human capital) yang terampil, untuk pengadaan semua itu, termasuk fasilitas seperti gedung sekolah, perpustakaan dan sebagainya buat mendukung penyiapan SDM, diperlukan dana yang disebut dana investasi (Tambunan, 2000). Guna memperkokoh perekonomian daerah dan menjamin keberlangsungan dunia usaha, saat ini Pemerintah Kota Kendari berupaya memantapkan stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan keamanan serta menjamin penegakan hukum, sehingga dapat berlangsung kegiatan-kegiatan perekonomian daerah yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi. Seiring dengan perkembangan ekonomi nantinya, akan diperlukan upaya-upaya penataan kawasan-kawasan pengembangan ekonomi sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah, sehingga akan saling mendukung dalam percepatan dan pemantapan pertumbuhan ekonomi.


Page 2

Dalam kerangka investasi/penanaman modal, pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan merupakan peletakan kebijakan dasar untuk mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang lebih kondusif dalam rangka penguatan daya saing perekonomian daerah, dan mempercepat pengembangan investasi di daerah.

Secara lebih operasional, melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 7 Februari lalu, pemerintah telah menerbitkan Rencana Umum Penanaman

Modal

(RUPM),

yang

merupakan

dokumen

perencanaan

penanaman modal jangka panjang, dan berlaku sampai dengan 2025. RUPM ini

akan

menjadi

acuan

bagi

Kementerian/Lembaga

Pemerintah

Non

Kementerian (LPNK) dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman

modal.

RUPM

ini

berfungsi

untuk

mensinergikan

dan

mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang

tindih

dalam

penetapan

prioritas

sektor-sektor

yang

akan

dipromosikan.

Dalam mencapai tujuan seperti diinginkan oleh Perpres tersebut, diperlukan suatu sinergi dari semua pelaku ekonomi dan pembangunan baik lintas sektoral maupun vertikal (provinsi, kabupaten perbatasan, atau provinsi perbatasan). Singkatnya Kota Kendari harus bisa memanfaatkan posisi strategis sebagai daerah ibukota, yang merupakan pintu masuk dan keluar utama sekaligus pusat berbagai bentuk pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Tenggara.


Page 3

Potensi ekonomi Kota Kendari pada umumnya, dan potensi investasi khususnya, yang tersedia pada berbagai sektor ekonomi potensial seperti perdagangan, industri, pengangkutan,

jasa-jasa, dan pertanian, di samping

harus dikelola agar berkembang ke arah yang sesuai dengan kerangka pengembangan wilayah kota, juga harus dapat dikemas ke dalam seperangkat informasi yang sistematis dan informatif sehingga dapat menarik minat para pelaku ekonomi untuk berkiprah secara optimal dalam pengembangan berbagai potensi ekonomi dimaksud. Mengingat pentingnya peran investasi dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan Kota Kendari, dan pada sisi lain sebagai tindak lanjut dan amanah dari Perpres Nomor 16/2012, maka Pemerintah Kota Kendari melalui Badan Perencanaan Pembangunanan Daerah dan Penanaman Modal (BAPPEDA dan PM) Kota Kendari merasa perlu menyiapkan suatu rancangan Rencana Umum Penanaman Modal yang berguna sebagai kerangka acuan/arah

kebijakan

dalam

pembangunan,

khususnya

pengembangan

Investasi di Kota Kendari. 1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan suatu dokumen perencanaan

berupa Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Kendari sebagai dasar pedoman, arah kebijakan, dan kerangka acuan pengembangan investasi di Kota Kendari sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah. Secara tersirat, kalimat di atas sesungguhnya telah mencakup maksud dan tujuan yang dapat diredefinisi ke dalam suatu kalimat yang lebih rinci sebagai berikut:


Page 4



Maksud pekerjaan ini adalah untuk menghasilkan suatu acuan dasar yang dapat menjadi pedoman, petunjuk, maupun arahan dalam upaya pengembangan investasi di Kota Kendari, yang memiliki sinkronisasi dengan kebijakan penataan ruang daerah.



Tujuan pekerjaan ini pada intinya untuk menghasilkan dokumen Rencana Umum sebagaimana dimaksud sebelumnya, sebagai suatu wujud nyata keberadaan acuan dasar sebagaimana pernyataan dalam maksud pekerjaan. Dalam upaya mencapai maksud dan tujuan pekerjaan Rencana Umum

Penanaman Modal di Kota Kendari, maka dokumen RUPM Kota Kendari ini akan memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Kajian kebijakan sektoral yang berhubungan dengan penanaman modal; 2. Data dan Informasi tentang kondisi fisik dan sosial-ekonomi, dan sosialbudaya, yang terdiri dari data statistik, deskriptif dan gambaran spasial berupa peta; 3. Informasi kondisi penanaman modal dalam sepuluh tahun belakangan, kondisi existing penanaman modal, dan perkiraan pertumbuhan penamaman modal ke depan; 4. Informasi bakal investasi, yang dibagi menjadi informasi bakal investasi yang Unggul, bakal investasi yang Andal, bakal investasi yang Potensial, dan bakal investasi yang masih bisa dijadikan Harapan; 5. Kajian ekonomi, sosial, fisik, dan budaya/perilaku wilayah dalam hubungannya dengan penanaman modal;


Page 5

6. Perhitungan-perhitungan forecast jumlah penduduk 20 tehun ke depan, export import, produksi barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan dan juga degradasi serta inflasi; 7. Penentuan visi, misi, strategi, kebijakan penanaman modal, program pembangunan yang mendukung penanaman modal, hingga rencana kegiatan tahunan sampai akhir tahun perencanaan Hal-hal di atas selanjutnya dapat diperhatikan sebagai sasaran pekerjaan Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Kendari yang dapat menjadi bahan acuan guna melengkapi arahan-arahan/langkah pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana dijelaskan kemudian dalam lingkup pekerjaan ini. 1.3.

MANFAAT KEGIATAN Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan Rencana Umum

Penanaman Modal di Kota Kendari adalah: 

Terinventarisasikannya kebijakan sektoral yang berhubungan dengan penanaman modal di Kota Kendari;



Tersedianya Informasi kondisi penanaman modal dalam sepuluh tahun belakangan, kondisi existing penanaman modal, dan perkiraan pertumbuhan penamaman modal ke depan



Tersedianya arahan strategis yang berfokus pada penyusunan prioritas kebijakan pembangunan dan distribusi peran masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan investasi Kota Kendari;



Ditetapkannya investasi prioritas sesuai dengan potensi, sumber daya alam, dan kondisi geografis Kota Kendari;


Page 6



Tersedianya indikasi program-program investasi yang tertata dan terencana untuk mendukung upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Kendari



Ditetapkannya tahap-tahap pelaksanaan pengembangan

investasi

yang

disertai langkah-langkah aplikatif dan distribusi peran oleh stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan pengembangan investasi; 

Tersedianya bahan yang dapat digunakan untuk menyusun naskah akademik dalam rangka penyusunan draft Peraturan Walikota tentang RUPM

1.4.

OUTPUT KEGIATAN Output dari kegiatan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

ini adalah dalam bentuk dokumen yang berisi informasi detail mengenai: potensi dan kebijakan sektoral yang berhubungan dengan penanaman modal di Kota Kendari; Informasi kondisi existing penanaman modal, dan perkiraan pertumbuhan penamaman modal; arahan strategis penyusunan prioritas kebijakan

pengembangan

investasi Kota Kendari; prioritas

investasi sesuai dengan potensi, sumber daya alam, dan kondisi geografis Kota Kendari; dan bahan yang dapat digunakan untuk menyusun naskah akademik dalam rangka penyusunan draft Peraturan Walikota tentang RUPM yang merupakan bagian dari Rencana Umum Penanaman Modal Kota Kendari; 1.5. METODE PELAKSANAAN 1.5.1. Lingkup Pekerjaan


Page 7

Lingkup pekerjaan Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Kendari meliputi lingkup wilayah studi dan lingkup kegiatan. a. Lingkup Wilayah Studi Wilayah yang menjadi lingkup pekerjaan Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Kendari adalah seluruh wilayah kecamatan yakni

10

(sepuluh) kecamatan, yang meliputi Kecamatan Abeli, Baruga, Poasia, Puuwatu,

Mandonga,

Kambu,

Kendari

Barat,

Kendari,

Wua-Wua,

Kecamatan Kadia. b. Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan dalam Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal di Kendari adalah: a. Melakukan kajian/review terhadap berbagai rencana investasi sektoral yang telah ada di setiap Dinas terkait dan kebijakan pembangunan Kota Kendari lainnya. Rencana Umum Penanaman Modal ini harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan kebijakan strategis, spasial, dan sektoral di Kota Kendari. b. Melakukan identifikasi sub-sektor potensial/komoditas yang dapat menjadi unggulan dalam pengembangan investasi di Kota Kendari. c. Menginventariasi potensi investasi yang meliputi kekuatan/keunggulan, kelemahan serta hambatan yang dihadapi, sehingga dapat menganalisa dan merencanakan pengembangan kawasan ekonomi seperti kawasan industri, pariwisata, pertanian dan lain-lain sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kendari.


Page 8

d. Melakukan identifikasi terhadap peluang pengembangan sektor-sektor strategis dan potensial untuk selanjutnya diidentifikasi kebutuhan pengembangan investasinya sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap sumberdaya potensial khususnya yang dimiliki oleh Kota Kendari. e. Melakukan analisa-analisa bagi pengembangan sektor-sektor strategis terutama yang terkait dengan kebutuhan investasi penunjang, dukungan regulasi, ivestasi infrastruktur dan sektor lainnya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. f. Menetapkan investasi prioritas sesuai dengan potensi, sumber daya alam dan geografis di Kota Kendari. 1.5.2. Jenis Data Untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian maka diperlukan berbagai informas

kualitatif

dan

kuantitatif,

baik

lisan

maupun

secara

tertulis

(terdokumentasikan). Data tersebut antara lain adalah: Kondisi terkini (gografis, domografis dan sosial ekonomi Kota Kendari); Kebijakan investasi pemerintah pusat; Perda tentang investasi; Arah, strategi pembangunan Kota Kendari; Potensi/keunggulan

Kota

Kendari;

Kontribusi

sektor/komoditi

unggulan

terhadap perekonomian saat ini dan prospeknya pada masa yang akan datang; Informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan investasi di Kota Kendari; Infrastruktur yang telah tersedia dan belum tersedia dalam rangka mendukung pengembangan komoditi/sektor unggulan; Asset dan usaha daerah yang dapat didayagunan secara ekonomi. 1.5.3. Sumber Data


Page 9

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara, diskusi (FGD), baik formal maupun informal. Data yang bersifat dokumentatif (data sekunder) akan diperoleh pada beragai instansi terkait yakni BPS, Bank Indonesia, Bappeda dan PM Kota dan Provinsi, SKPD terkait dan situs internet. 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data Metode yang akan digunakan untuk memperoleh data di atas adalah: wawancara dan FGD, baik formal maupun non formal, studi kepustakaan yaitu menelaah data yang telah terdokumentasikan oleh lembaga terkait. Beberapa data dapat juga diperoleh melalui situs internet. 1.5.5. Teknik Analisa Data Setelah data terkumpulkan maka dilakukan sortir data. Sortir data adalah kegiatan untuk memilah-milah data yang relevan dan data yang kurang relevan bahkan

mungkin tidak bermanfaat dalam penelitian namun terikut dalam

proses pengumpulan data sekunder. Selanjutnya data yang telah terpilah dianalisis dan kemudian disajikan secara deskriptif dan obyektif.


Page 10

BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RUPM (MENURUT PERPRES 16/2012)

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 7 Februari lalu, telah menerbitkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), yang merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang, dan berlaku sampai dengan 2025. RUPM ini akan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. “RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan,” bunyi dalam pendahuluan RUPM yang terlampir dalam Perpres tersebut, seperti dikutip dari website setkab. go.id.

Sementara pada Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Perpres No. 16/2012 disebutkan, pemerintah provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RPUMP) yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun


Page 11

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, RPUMP dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.

Perpres No. 16/2012 tentang RUPM ini juga menegaskan adanya pemberian fasilitas, kemudahan, dan intensif penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif ini dievaluasi secara berkala oleh Badan Koordinasi

Penanaman

Modal

(BKPM)

dengan

melibatkan

Kementerian/LPNK dan Pemda terkait.

Pasal 6 Perpres No. 16/2012 tersebut juga mengamanatkan untuk secara berkala dilakukan evaluasi terhadap RUPM yang telah disusun, yakni paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun. Oleh karena itu, masingmasing propinsi/kabupaten/kota, perlu menyediakan sumberdaya untuk kegiatan evaluasi minimal sekali dalam dua tahun. Evaluasi ini dilakukan untuk menyesuaikan RUPM yang disusun dengan perubahan yang mungkin tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan awal RUPM.

Dalam

RUPM

ini

disebutkan,

perlunya

lembaga

koordinasi

penanaman modal kementerian teknis/sektor terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga tersebut.


Page 12

Pemerintah mendorong pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PSTP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dnegan sistem-sistem perizinan sebelumnya. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, sehingga mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.

RUPM juga menegaskan, agar pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

Sementara bidang usaha yang terbuka ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan

pengembangan

usaha

mikro,

kecil,

menengah

dan

koperasi,

pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah. “Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir,” bunyi poin empat Perbaikan Iklim Penanaman Modal dalam RUPM.

RUPM ini juga mendorong persebaran penanaman modal dengan pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di luar Pulau Jawa; pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong


Page 13

pertumbuhan penanaman modal di luar Pulau Jawa; pengembangan pusatpusat pertumbuhan strategis melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia (KEI); pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan di luar Pulau Jawa; dan percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS.

RUPM juga menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan

kuantitas

penanaman

modal.

Arah

kebijakan

pengembangan

penanaman modal pada bidang pangan, infrastruktur dan energi harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia.

Sasaran

penanaman

modal

bidang

pangan

dilakukan

untuk

mewujudkan: i) swasembada beras berkelanjutan; ii) swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat; iii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; iv) swasembada gula berkelanjutan; dan seterusnya.

Adapun arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan dilaksanakan di anatarnya melalui pengembangan tanaman pangan berskala besar (food estate) diarahkan pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa. (setkab. go.id).


Page 14

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL KOTA KENDARI 3.1. VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL KOTA KENDARI 2013 – 2025: “MEWUJUDKAN PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING TINGGI, MANDIRI, DAN MENJADI PENGGERAK UTAMA PEREKONOMIAN DAERAH.” 3.2. MISI PENANAMAN MODAL KOTA KENDARI 2013 – 2025: 1.

Meningkatkan infrastruktur di semua sektor yang menunjang untuk menjadikan

Kota

Kendari

sebagai

salah

satu

tujuan

utama

penanaman modal di wilayah Sulawesi dan Indonesia. 2. Meningkatkan iklim kondusif yang berdaya saing tinggi sesuai persepsi para stakeholders penanaman modal bagi upaya mempercepat pengembangan dan peningkatan penanaman modal di Kota Kendari. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal untuk mewujudkan Kota Kendari sebagai daerah nyaman bagi penanaman modal di wilayah Sulawesi. 4. Mengembangkan semua potensi yang ada dalam desain penanaman modal yang menarik untuk mewujudkan peran investasi sebagai kontributor terbesar dalam pertumbuhan dan penggerak utama perekonomian daerah. 3.3. AZAS DAN TUJUAN


Page 15

Penanaman modal daerah Kota Kendari diselenggarakan berdasarkan azas: a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. perlakuan

yang

sama

dan

tidak

membedakan

asal

negara

berdasarkan ketentuan perundang-undangan; e. kebersamaan; f. efisiensi berkeadilan; g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; i.

kemandirian; dan

j.

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Sedangkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain

untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. meningkatkan daya saing dunia usaha nasional; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan peran usaha mikro, kecil, menengah (UMKM);


Page 16

g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3.4. Kebijakan Dasar Dalam rangka mendorong, meningkatkan, dan memajukan kegiatan penanaman modal, maka pemerintah darah menetapkan kebijakan dasr penanaman modal untuk: a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal dalam rangka penguatan daya saing daerah dalam perekonomian nasional dan global; dan b. mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal daerah. Dalam menetapkan kebijakan dasar tersebut, pemerintah daerah memegang prinsip: a. memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal dalam

negeri

dan

penanam

modal

asing

dengan

tetap

memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal, sejak proses perizinan sampai berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. membuka

kesempatan

bagi

perkembangan

dan

memberikan

perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;


Page 17

c. mengidentifikasi potensi sumberdaya daerah yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi daerah dan petunjuk tentang potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan; d. mengidentifikasi dan menyusun daftar pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar dalam rangka program kemitraan; e. menyusun program pengembangan penanaman modal daerah sesuai dengan program pembangunan daerah; f. menetapkan bidang usaha unggulan yang menjadi prioritas sesuai potensi dan daya dukung daerah, dalam bentuk daftar bidang usaha unggulan daerah; g. menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk Penanaman Modal Asing, dan bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu; h. menyusun profil-profil proyek penanaman modal atas bidang-bidang yang terbuka dengan persyaratan tertentu; i.

menyusun profil-profil investasi proyek kemitraan;

j.

menetapkan

kebijakan

pemberian

insentif,

dan

kemudahan

penanaman modal di daerah; k. melaksanakan pelatihan dan penyusunan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah; menyelenggarakan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan kebjakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. 3.5. Ketentuan Umum


Page 18

Dalam kerangka Rencana Umum Penanaman Modal Kota Kendari, terdapat beberapa ketentuan umum yang berfungsi sebagai batasan atau definisi operasional, yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penggunaan dan penanaman modal untuk melakukan kegiatan usaha, baik oleh penanam modal (investor) dalam negeri maupun investor asing;

b.

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;

c.

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara

Republik Indonesia yang

dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri d.

Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing

e.

Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia


Page 19

f.

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis

g.

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/ atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing

h.

Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum

i.

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

j.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

k.

Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanam modal di daerah


Page 20

l.

Pemberian

Kemudahan

adalah

penyediaan

fasilitas

dari

Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah m.

Kawasan Industri Kendari, yang selanjutnya disingkat KIK adalah Kawasan Industri yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

n.

Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah

o.

Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat


Page 21

BAB IV ARAH KEBIJAKAN INVESTASI

4.1. Investasi yang Terencana dan Berwawasan Lingkungan 1. Menetapkan bidang pangan, infrastruktur, dan pelayanan jasa sebagai isu strategis dalam penyediaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas investasi dan penanaman modal. 2. Menentukan wilayah yang dikembangkan dengan mempertimbangkan isu strategis sebagai Fokus Pembangunan wilayah Kota Kendari yang sejalan RUTR Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional. 3. Sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya

program

pengurangan

emisi

gas

rumah

kaca

dan

pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati. 4. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; 5. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan.

4.2. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) 1. Kebijakan dasar investasi dan penanaman modal diarahkan pada pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).


Page 22

2. Pemberdayaan UMKMK harus ditunjang oleh pembangunan

pada

sektor primer, sekunder, dan tersier menuju pengembangan ekonomi hijau (green economy). 3. Memperkuat

kewirausahaan

dan

peningkatan

produktivitas

yang

responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi. 4. Mendorong peningkatan UMKMK menjadi usaha dengan skala

lebih

besar. 5. Memperkuat keterkaitan UMKMK dengan mitra strategis dalam berbagai bidang usaha.

4.3. Perbaikan Iklim Investasi 1. Penguatan Kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan investasi dan Penanaman Modal Kota Kendari. 2. Pengaturan arah kebijakan prioritas pembangunan yang dapat menjamin peningkatan produktivitas dan inovasi secara berkelanjutan. 3. Pengaturan Perizinan dan Non Perizinan yang mempertimbangkan klasifikasi

wilayah

dalam

rangka

mendorong

persebaran

dan

pemerataan investasi dan penanaman modal. 4. Pengaturan Persaingan Usahadan jaringan mitra strategis investasi dan penanaman modal. 5. Pengaturan kegiatan investasi dan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan menekankan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan penanaman modal di sektor prioritas dan pengembangan wilayah.

4.4. Promosi Penanaman Modal 1. Promosi penanaman modal melalui penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan. 2. Penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal. 3. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif.


Page 23

4. Kegiatan promosi dilaksanakan untuk pencapaian target investasi yang telah ditetapkan. 5. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal. 6. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif

4.5. Persebaran Penanaman Modal 1. Pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kota Kendari. 2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis. 3. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru & terbarukan. 4. Pengembangan investasi tidak mengorbankan wilayah produktif untuk sektor riil dengan mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan sumberdaya. 5. Percepatan

pembangunan

infrastruktur

perkotaan

dengan

menembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis .

4.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal 1. Pemberian Insentif dan sangksi untuk mendorong daya saing dan iklim yang kondusif untuk berinvestasi. 2. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif investasi dan penanaman modal diberikan untuk Industri Pionir dan Prioritas Tinggi. 3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif investasi dan penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup. 4. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pajak daerah dan kemudahan lainnya. 5. Fasilitas insentif dan kemudahan dari daerah (PP NO. 45 TAHUN 2008) : 

PTSP di bidang penanaman modal.


Page 24



Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.



Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah.



Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.



Pemberian dana stimulan; dan/atau



Pemberian bantuan modal.



Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.



Penyediaan sarana dan prasarana.



Penyediaan lahan atau lokasi.



Pemberian bantuan teknis; dan/atau



Percepatan pemberian perizinan.


Page 25

BAB V ARAH DAN PANDUAN IMPLEMENTASI PENANAMAN MODAL 5.1. Kondisi Eksisting Penanaman Modal Kota Kendari Kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan selama ini di Kota Kendari telah menjadi penggerak utama terjadinya peningkatan produksi sektoral yang kemudian secara kumulatif menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan selalu berada di atas nasional dan provinsi, yakni di atas 10 persen rata-rata per tahun selama 4 tahun terakhir (2008 – 2011). Secara rinci, pertumbuhan produksi masing-masing sektor penanaman modal di Kota Kendari terlihat pada tabel berikut:


Page 26

Tabel 1. Pertumbuhan Produksi Masing-Masing Sektor Penanaman Modal Atas Dasar Harga Konstan, Periode 2008 – 2011 (Persen) No. Sektor Penanaman Laju Pertumbuhan (%) RataModal Rata 2008 2009 2010 2011 1 Pertanian, Peternakan, 9,35 7,19 4,3 3,28 6,03 Perikanan, Kehutanan 2 Pertambangan dan 23,75 11.13 11,25 11,18 14,33 Penggalian 3 Industri Pengolahan 13,23 19,84 8,76 10,72 13,14 4

Listrik dan Air Bersih

6,86

18,47

10,97

7,95

11,06

5

Konstruksi/Bangunan

10,21

9,27

12,68

18,59

12,69

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan

11,52

12,32

10,74

11,08

11,41

10,01

13,57

9,9

8,37

10,46

19,32

15,69

3,39

5,86

7 8

Keuangan, Persewaan, dan 13,10 12,20 18,23 Jasa Perusahaan 9 Jasa-Jasa 7,51 8,29 4,24 Sumber: Kota Kendari Dalam Angka 2013 (diolah)

Mengacu pada informasi yang tersaji pada Tabel 1 nampak bahwa lima besar sektor penanaman modal yang mengalami pertumbuhan pesat dan konsisten selama 4 tahun terakhir adalah berturut-turut: sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; sektor pertambangan dan penggalian; menyusul sektor industri pengolahan; sektor konstruksi/bangunan; dan di posisi kelima adalah perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor-sektor penanaman modal ini dalam kurun waktu sampai 2025 diperkirakan akan tetap menjadi unggulan dan memiliki peluang yang sangat besar untuk terus berkembang, kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang potensinya relatif kecil. Sektor lain seperti pengangkutan, listrik dan air bersih, serta pertanian khususnya pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan, juga tetap menjanjikan sebagai sektor penanaman modal yang memiliki potensi untuk berkembang.


Page 27

Oleh karena itu, berbagai kebutuhan dalam rangka penyediaan iklim yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan penanaman modal pada masingmasing sektor tersebut harus terus menjadi prioritas. 5.2. Ketersediaan Lahan Faktor pendukung utama terlaksananya penanaman modal baru maupun perluasan secara fisik adalah ketersediaan lahan. Kebutuhan terhadap lahan untuk investasi awal atau untuk perluasan investasi, termasuk ketersediaan lahan secara tepat berdasarkan pertimbangan lokasi, sering menjadi faktor kurang mendukung bagi upaya pengembangan penanaman modal. Hal ini terutama terjadi pada daerah-daerah yang secara fisik memiliki kawasan yang tidak luas. Berdasarkan data penggunaan lahan diperoleh informasi bahwa lahan yang berstatus sementara tidak dimanfaatkan terdapat sebanyak kurang lebih 10 persen dari total luas lahan yang ada di Kota Kendari. Lahan yang sementara tidak diusahakan tersebut tersebar hampir secara merata di seluruh kecamatan, namun secara proporsional terdapat lebih banyak pada kecamatan yang wilayahnya relatif luas, seperti terlihat pada Tabel 2 berikut: Tabel 2. Persebaran Lahan Potensil Untuk Kebutuhan Perluasan Penanaman Modal Di Kota Kendari Tahun 2012 (Ha) No.

Kecamatan

Luas Lahan (Ha)

%

1.

Mandonga

192,4

6,78

2.

Baruga

444,2

15,65

3.

Puwatu

367,6

12,95

4.

Poasia

349,4

12.31

5.

Abeli

405,8

14,29

6.

Kambu

227,9

8,03

7.

Kadia

108,6

3,82

8.

Wua-Wua

180,4

6,35

9.

Kendari

253,5

8,93

10.

Kendari Barat

309,2

10,89

Total

2.839

100,00

Sumber: Kota Kendari Dalam Angka 2013 (diolah)


Page 28

Di samping lahan dengan status sementara tidak digunakan seperti terlihat pada tabel di atas, lahan yang potensil untuk investasi juga bisa berasal dari proses pergeseran penggunaan lahan, yang jumlahnya sangat ditentukan oleh pertimbangan ekonomi para pemilik lahan. Informasi ini mengindikasikan bahwa untuk kepentingan pengembangan kegiatan penanaman modal sampai pada tahun 2025, ketersediaan lahan cukup memadai. Sektor penanaman modal yang lazimnya membutuhkan lahan lebih luas misalnya industri pengolahan, sesuai dengan arahan RTRW Kota Kendari diarahkan untuk dikembangkan pada wilayah kecamatan yang juga memiliki potensi lahan belum dimanfaatkan cukup luas, yakni Kecamatan Abeli dan Baruga seperti nampak pada Tabel 2 di atas. Secara lebih rinci, kebutuhan penggunaan lahan Kota Kendari direncanakan (sesuai dengan RTRW) sebagai berikut:


Page 29

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Tabel 3. Rencana Komposisi Penggunaan Lahan Kota Kendari Pola Ruang Luas Ha Campuran 519,94 Fasilitas Pelayanan 301,54 Hutan Kota 168,97 Hutan Lindung 3.561,86 Industri Terpadu 598,26 Industri terbatas 29,131 Kawasan Hutan produksi terbatas 3.132,95 Kawasan Pariwisata 1.304,63 Kawasan Pertanahan dan 6,39 Keamanan Komersial 1.103,36 Pelabuhan 179,29 Pemerintahan 680,40 Perkantoran 85,25 Pertanian Lahan Basah 537,73 Pertanian Lahan Kering 732,31 Perumahan Pedesaan 339,64 Perumahan Perkantoran 10.392,68 Sempadan Sungai 48,44 Taman BWK 7,28 Taman Kecamatan 33,28 Taman Kota 337,57 Taman Wisata Alam 2.577,30 Zona kepentingan Pariwisata 870,11 Zona Kepentingan Pariwisata & 1.426,02 nelayan Zona kepentingan Pelabuhan 1.503,28 Total 30.739,78

5.3. Rencana Penataan Struktur Kota Arah pengembangan kegiatan penanaman modal Kota Kendari sampai pada tahun 2025, juga mutlak dikaitkan dengan rencana penataan dan pengembangan struktur Kota Kendari

pada Tahun 2025 mendatang yang

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 1. Pengembangan pusat-pusat kegiatan skala besar yang telah berkembang

di

pusat

kota,

pusat

pendidikan

tinggi

dan

pemerintahan, maupun pusat-pusat kegiatan primer baru yang akan dikembangkan yaitu kawasan pelabuhan, kawasan industri


Page 30

dan kawasan CBD. Pengembangan pusat primer akan menjadi magnet pertumbuhan kota yang tersebar di Kota Kendari. 

Pengembangan Pusat Kota dan CBD. Pusat Kota Kendari

yang

akan

dikembangkan

sebagai

pusat

pemerintahan, permukiman, perdagangan dan jasa akan menyatu dengan kawasan CBD sehingga akan menjadi pusat kegiatan perkotaan skala besar 

Perkembangan kawasan pendidikan tinggi dan pusat pemerintahan provinsi. Kawasan Pendidikan Tinggi dan Pemerintahan Provinsi akan Berfungsi sebagai simpul primer di selatan Kota Kendari dan berkembang sebagai pusat permukiman perkoataan baru dalam skala besar.



Pengembangan kawasan pelabuhan Pulau Bungkutoko dan Kawasan Industri.

Kawasan Pulau Bungkutoko

dikembangkan sebagai kawasan pelabuhan barang dan penumpang

skala

regional

dan

internasional.Fungsi

tersebut menajdikan Pulau Bungkutoko menjadi pusat primer di kawasan timur Kota Kendari. Kawasan Industri sebagai kegiatan yang akan tumbuh sejalan dengan berfungsinya pelabuhan container Pulau Bungkutoko, akan menjadi kawasan yang memiliki kesatuan fungsional yang membentuk satu pusat pertumbuhan skala besar di kawasan Timur. 

Pengembangan Kota Lama. Kota lama memiliki nilai historis bagi Kota Kendari, fungsinya tetap dipertahankan dan dijaga dari kemungkinan terdegratasinya fungsi ekonomi pelabuhan

sebagai di

mempertahankan

akibat

Pulau

pengembangan

Bungkutoko.

fungsinya,

Kota

kawasan

Dengan

Lama

tetap

tetap akan

menjadi simpul pusat kegiatan penting di kawasan timur Kota Kendari sebelah utara


Page 31



Kawasan Terminal. Kawasan Terminal yang berada di persimpangan

Jalur

Regional,

akan

menjadi

simpul

pertumbuhan baru di selatan Kota Kendari. Lokasinya yang cukup strategis, dengan dukungan aksebilitas kawasan terminal

akan

menjadi

pilihan

potensial

bagi

pengembangan kawasan permukiman baru di bagian selatan Kota. 

Pengembangan

Sistem

Transportasi.

Sistem

transportasi memiliki fungsi strategis dalam pembentukan struktur ruang kota. Hubungan fungsional antar pusat pertumbuhan diwujudkan dengan pengembangan pola jaringan jalan yang terhirarki dan terstruktur mengikuti hirarki struktur pusat pertumbuhan yang akan dibentuk. Pengembangan pola jaringan yang tepat berdasarkan hirarki, menjadi faktor pendorong berfungsinya sistem pusat pelayanan. 2. Pertimbangan aspek daya dukung lingkungan. Untuk mempertahankan dan menjaga perkembangan di kawasan sekitar teluk akibat dari perkembangan yang tidak terkendali, maka perlu dilakukan upaya-upaya preventif yaitu melalui pengembangan kawasan teluk

yang

terpola

dan

terencana.Pengembangan

pusat-pusat

pertumbuhan skala besar disekitar kawasan teluk, perlu memperhatikan aspek lingkungan agar tidak menurunkan kualitas perairan kawasan teluk. Tujuan dari kebijakan struktur tata ruang Kota Kendari adalah untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan, pelayanan dan keserasian perkembangan

kegiatan

pembangunan

antar

wilayah

dengan

mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumber daya daearah. Kebijakan pengembangan Struktur Kota Kendari meliputi:


Page 32

1. Pengembangan perkantoran,

pusat

kota

perdagangan,

yang jasa,

diarahkan

untuk

kegiatan

pemerintahan

dan

kawasan

permukiman. 2. Pusat pemerintahan provinsi dan kawasan perguruan tinggi sebagai magnet pertumbuhan baru di bagian selatan Kota Kendari sebagai pusat pengembangan kawasan permukiman baru di selatan Kota Kendari. 3. Pemindahan pelabuhan ke Pulau Bungkutoko yang akan memiliki kapasitas

pelayanan

terhadap

banrang

dan

penumpang.

Pengembangan pelabuhan ini akan memiliki dampak terhadap pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi skala besar di sekitar Pulau Bungkutoko. 4. Pengembangan kawasan industri skala besar di Kecamatan Abeli sebagai antisipasi tumbuhnya permintaan kawasan industri sejalan dengan berfungsinya pelabuhan container di Pulau Bungkutoko. 5. Pengembangan terminal Tipe A, akan mendorong pertumbuhan kawasan disekitarnya. 6. Revitalisasi kota lama, untuk menghindari terdegradasinya fungsi ekonomi kawasan akibat pemindahan pelabuhan container ke Pulau Bungkutoko. 7. Pengembangan kawasan teluk sebagi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan kegiatan perdagangan, jasa dan pariwisata sebagai fungsi

yang

dikembangkan.

Pengembangan

kawasan

teluk

memperhatikan aspek lingkungan yang memiliki tingkat sensitfitas tinggi terhadap kegiatan perkotaan. 8. Mempertahankan kawasan di Kecamatan Puuwatu dan Mandonga sebagai pusat kegiatan pertanian, dan dikembangkan sebagai pusat kegiatan agrowisata dan pusat kegiatan wisata alam. 9. Pengembangan pusat-pusat kegiatan sekunder pada pusat-pusat kecamatan. Rencana

pengembangan

Kota

Kendari

sesuai

dengan

Perda.

Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota LAPORAN AKHIR: Rencana Umum Penanaman Modal Kota Kendari

Page 33

Kendari tahun 2010 - 2030 dibagi dalam 5 (lima) zona strategis yang memiliki muatan RPJMD dan Kebijakan Rencana Program sebagai berikut : 1.

Kawasan

Strategis

Pusat

Pemerintahan,

Kawasan

Pusat

Bisnis

(CBD)/Kawasan Strategis Ekonomi dan Lingkungan, yang mencakup Pusat Kegiatan Pemerintahan Kota Kendari, Pusat Perdagangan dan Jasa, Pusat Olah Raga dan sekitar Pantai Teluk Bagian Barat untuk Kegiatan Pariwisata Teluk dan Religi, Hutan Kota, Taman Kota, Daerah Sempadan Sungai, RTH, Daerah Resapan, Tahura serta Permukiman (penunjang). 2. Kawasan Strategis Kota Lama (sosial dan budaya), yang mencakup Kegiatan Pariwisata Teluk dan Religi terutama pada sepanjang pantai utara Teluk Kendari dan sebagai Wilayah Penyangga Pusat Kota dan sebagai Kawasan Perdagangan & Jasa, Perkantoran, Perhotelan, Heritage, Transportasi Laut, Hutan Kota, Tahura, Perumahan Kavling Besar (mewah) serta Permukiman. 3.

Kawasan Strategis Pelabuhan dan Industri (pelabuhan regional), yang mencakup Kawasan Pelubuhan Kontainer Bungkutoko, Pusat Kegiatan Industri (terutama Agro-Industri, Perikanan Laut, Industri Kelautan, Industri berat logam dan kimia). Pusat Budidaya laut dan Pusat Kegiatan Pariwisata Bahari dengan Permukiman Nelayan sebagai penunjang, Daerah Resapan Air dan Tahura.

4. Kawasan Strategis Pemerintahan Propinsi dan Pendidikan Tinggi (pusat pertumbuhan),

yang

Perkantoran Umum,

meliputi

Pusat

Pemerintahan

Propinsi

dan

Pusat Pendidikan, Pusat Kesehatan dan Pusat

Perdagangan Regional ditunjang dengan pasar grosir, Taman Wisata Alam, Kebun Raya dan Taman Marga Satwa termaksud didalamnya kawasan

bumi

praja

yang

direncanakan

untuk

Pengembangan

Pemukiman berkepadatan rendah. Sebagian besar Kawasan Anduonohu ini adalah pengembangan pemukiman sebagai Kawasan Perluasan Kota.


Page 34

Pada bagian lainnya lagi untuk penghijauan yang berfungsi Kawasan Lindung, Hutan Produksi terbatas (hutan rakyat) dan Perkebunan. 5. Kawasan Terminal Baruga (terminal type A), yang meliputi Pusat Transportasi Regional, Pusat Industri Kerajinan, Pusat Agro-Industri, Peternakan. Sebagian besar kawasan ini berfungsi untuk Pengembangan Pemukiman, juga untuk Penghijauan berupa Hutan Kota. Mengacu pada potensi wilayah dan arahan RTRW Kota Kendari 20102030, maka rencana pengembangan kegiatan penanaman modal diarahkan pada masing-masing wilayah dan sektor penanaman modal sebagai berikut: Tabel 4. Prioritas Pengembangan Kegiatan Penanaman Modal MasingMasing Kecamatan Di Kota Kendari (2013-2025) No.

Kecamatan

1.

Mandonga

2.

Baruga

3.

Puwatu

4.

Poasia

5.

Abeli

6.

Kambu

7.

Kadia

8.

Wua-Wua

9.

Kendari

10.

Kendari Barat

-

Sektor Penanaman Modal Prioritas Perdagangan Transportasi Agribisnis Agrowisata Perdagangan Transfortasi Industri Jasa-jasa Umum Perdagangan Transportasi Agribisnis Agrowisata Perdagangan Jasa-jasa Industri Pariwisata Industri Perdagangan Pemerintahan Perdagangan dan jasa Pendidikan Tinggi Agrowisata/Agribisnis Pemerintahan Perdagangan dan jasa Pariwisata Pemerintahan Perdagangan dan jasa Pariwisata Transportasi Laut Pergudangan Transportasi Laut Perdagangan Pariwisata


Page 35

Dalam rangka implementasi kegiatan penanaman modal, dan mengacu pada peta panduan yang telah ditentukan, baik secara nasional maupun provinsi, seperti tertera pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 19 Tahun 2012, maka ditentukan 4 (empat) fase rencana penanaman modal Kota Kendari dari tahun 2013 hingga 2025. Masing-masing fase berisikan implementasi RUPM jangka pendek sehingga jika diakumulasikan, maka keempat fase tersebut akan memuat implementasi RUPM dalam jangka panjang. Adapun penjabaran masing-masing fase dalam RUPM Kota Kendari, adalah sebagai berikut:

A. Fase I : Pengembangan Penanaman Modal Yang Relatif Mudah Dan Cepat Menghasilkan (Quickwins And Low Hanging Fruits). Implementasi fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun kedepan. pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal (calon investor) yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur. Untuk mendukung implementasi fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut: 1. Membuka hambatan (debottlenecking) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya. 2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke negara-negara potensial.


Page 36

3. Memperbaiki citra Indonesia dan daerah Kota Kendari sebagai Negara/daerah tujuan investasi yang nyaman dan memiliki daya saing yang tinggi. 4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud. 5. Menggalang kerjasama dan interkoneksitas dengan pemerintah daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tarnbah tinggi dan pemerataan pembangunan. 6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

B. Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi. Implementasi fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah:

penanaman modal yang mendorong

percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar. Untuk mendukung implementasi fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebjjakan penanaman modal adalah sebagai berikut: 1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui

skema

kerjasama

pemerintah-swasta

(kps),

diantaranya

pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri di dalam negeri, serta peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia

yang

dibutuhkan.

pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (soft infrastructure), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan. LAPORAN AKHIR: Rencana Umum Penanaman Modal Kota Kendari

Page 37

2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energy. 3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk

kegiatan-kegiatan

penanaman

modal

yang

mendukung

pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. 4. Penyiapan

kebijakan

pendukung

termasuk

peraturan

perundang-

undangan dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

C. Fase III: Pengembangan Industri Skala Besar Implementasi fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya industri petrokimia dan turunannya yang terintegrasi, pengolahan hasil laut, klaster industri agribisnis dan turunannya, industri alat transportasi, dan industri pertahanan nasional. Untuk mendukung implementasi fase III dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut: 1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri terrnasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di pusat dan daerah. 2. Pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk mendukung pengembangan master-klaster industri dan pengembangan ekonomi.


Page 38

3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran kementerian/lembaga teknis dan instansi penanaman modal di pusat dan daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar. 4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (talent worker).

D. Fase IV: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (knowledgebased economy) Implementasi fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan investasi dan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun, pada saat perekonomian indonesia sudah tergolong ke perekonomian maju. pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan te knologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung implementasi fase IV, langkah-langkah kebjjakan investasi adalah sebagai berikut: 1. Mempersiapkan

kebijakan

dalam

rangka

mendorong

kegiatan

penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (research and development), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalarn penggunaan energi. 2. Menjadi negara industri yang ramah lingkungan. 3. Mendorong pemerintah daerah untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (technopark).


Page 39

BAB VI PELAKSANAAN

A.

Kaidah Pelaksanaan RUPM Kota Kendari Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Kendari menjadi

dokumen

perencanaan

di

bidang

investasi

di

tingkat

daerah

untuk

mensinergikan kebijakan-kebijakan dasar kegiatan investasi. Sebagaimana diamanhkan dalam undang-undang penanaman modal dan Perpres tentang penanaman

modal

bahwa

daerah-daerah

yang

memiliki

prospek

pengembangan investasi, diharapkan menyusun RUPM yang mengacu pada Master Plan Investasi Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional sebagai dokumen perencanaan di bidang investasi pada tingkat provinsi dan nasional. Investasi diarahkan kepada pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Kota Kendari melalui perencanaan pengembangan wilayah dan optimalisasi potensi investasi daerah, sehingga diharapkan mampu menjadi motor penggerak tumbuhnya sentra industri dan aktivitas ekonomi di Kota Kendari. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kendari harus menyiapkan peta investasi yang menjadi prioritas pengembangan investasi secara komprehensif. RUPM membutuhkan berbagai perincian lebih lanjut terutama terkait dengan arahan kebijakan dasar seperti perbaikan iklim investasi, layanan investasi dan pengembangan investasi sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah. Sesuai dengan sifat investasi yang lintas sektoral, maka diperlukan LAPORAN AKHIR: Rencana Umum Penanaman Modal Kota Kendari

Page 40

koordinasi yang kuat. Untuk melakukan koordinasi secara integral, sinergis dan komprehensif; maka diperlukan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan merupakan aspek paling fundamental dan menentukan tingkat keberhasilan berbagai entitas organisasi agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku. Kegiatan

investasi

harus

menjadi

bagian

dari

penyelenggaraan

perekonomian Kota Kendari dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan

ekonomi,

menciptakan

lapangan

kerja,

meningkatkan

pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan

serta

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat

dalam

suatu

perekonomian yang berdaya saing. Untuk itu, lembaga investasi di Kota Kendari harus mampu menjadi inisiator, berorientasi "problem solving", dan menfasilitasi secara proaktif, baik kepada calon investor maupun investor yang sudah menjalankan usahanya di Kota Kendari.

B. Pelaksanaan RUPM Kota Kendari Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, bahwa dalam penyusunan RUPM dibutuhkan suatu uraian mengenai pelaksanaan-pelaksanaan program-program serta kegiatan-kegiatan investasi yang mengacu pada arah dan kebijakan investasi daerah yang telah disusun yang secara mendasar mengacu pada arah kebijakan investasi nasional. Untuk itu, agar lebih memperjelas pelaksanaan RUPM Kota Kendari, maka akan diuraikan tahapan pelaksanaan berdasarkan arah kebijakan investasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Uraian pelaksanaan RUPM Kota Kendari berdasarkan arah dan kebijakan investasi diuraikan sebagai berikut:

1. Investasi yang Terencana dan Berwawasan Lingkungan. Beberapa program yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam arah kebijakan investasi ini, adalah:


Page 41

1. Menetapkan bidang pangan, infrastruktur, dan pelayanan jasa sebagai isu strategis dalam penyediaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas investasi. 2. Menentukan wilayah yang dikembangkan dengan mempertimbangkan isu strategis sebagai Fokus Pembangunan wilayah Kota Kendari yang sejalan RTRW Kota Kendari dan RUTR Propinsi Sultra dan Nasional. 3. Sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya

program

pengurangan

emisi

gas

rumah

kaca

dan

pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati. 4. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir. 5. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Adapun kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam program-program ini adalah: 

Pemanfaatan

dan

penggunaan

tehnologi

terbarukan

dalam

pengembangan unit-unit usaha yang berbasis lingkungan. 

Prioritas

pemanfaatan

dan

penggunaan

sumber-sumber

energy

alternative, seperti; pembangkit listrik tenaga air dan matahari. 

Pemanfaatan energy bio gas dalam proses produksi pada masingmasing unit usaha investasi.



Melakukan koordinasi dengan sektor pariwisata dalam penetapan kutubkutub produksi dengan maksud agar terjadi suatu aliansi antar sektoral, dengan tetap mengacu pada RTRW Kota Kendari.



Merumuskan dan menetapkan suatu aturan baku mengenai mekanisme pananaman

modal

yang

sederhana

namun

tetap

berwawasan

lingkungan. 

Melakukan kajian-kajian mengenai dampak lingkungan atas semua kegiatan-kegiatan yang berorientasi usaha dalam rangka investasi.



Penyiapan infra dan supra struktur daerah guna mempermudah investor dalam memulai dan melaksanakan usaha.


Page 42

Dalam

melaksanakan

kegiatan-kegiatan

tersebut,

diharapkan

keterlibatan secara proaktif dari masing-masing sektor dan instansi terkait; seperti Pariwisata, Lingkungan Hidup, Perizinan dan Investasi, dan pihak Perguruan Tinggi. Sementara itu indicator-indikator keberhasilan dan pencapaian dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan RUPM Kota Kendari ini adalah (1) tersedianya infra dan supra struktur investasi yang berwawasan lingkungan; (2) tersedianya acuan baku mengenai mekanisme investasi di Kota Kendari yang sederhana dan praktis sehingga dapat memudahkan investor untuk berinvestasi di Kota Kendari; (3) tercapainya efektifitas dan efisiensi produktivitas usaha melalui penggunaan

tehnologi

terbarukan

yang

ramah

lingkungan;

(4)

termanfaatkannya sumber-sumber energy alternative yang ramah lingkungan dalam proses-proses produksi; (5) tersedianya kutub-kutub kawasan usaha produktif yang sesuai dengan naskah perencanaan lainnya seperti; RTRW Kota Kendari.

2. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) Adapun program serta kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam arah dan kebijakan ini adalah: a. Program Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi masyarakat Desa/ Kelurahan Program ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan lembaga ekonomi masyarakat desa/kelurahan, sehingga dapat melaksanakan dan membiayai kegiatan usahanya agar terwujud kesejahteraan yang berkeadilan. Sasarannya meliputi pembentukan/ pengembangan Lembaga Keuangan Desa (LKD), penyaluran perkuatan modal kerja dan peningkatan SDM para pengurus LKD. Indikator keberhasilan dari program ini adalah; tersedianya suatu lembaga ekonomi masyarakat desa/kelurahan untuk berbagai jenis komoditas yang dapat mengakomodir segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebagai pelaku ekonomi utama. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat diusulkan dalam program ini adalah:


Page 43

a.

Pembentukan lembaga keuangan desa/kelurahan yang dibentuk berdasarkan hasil swadaya masyarakat.

b.

Pembentukan lembaga monitoring dan evaluasi hasil produksi komoditas.

c.

Pembentukan lembaga penjamin modal masyarakat

d.

Pembentukan kelompok-kelompok kerja masyarakat desa/kelurahan untuk masing-masing jenis komoditas.

e.

Pembentukan kelompok usaha permanen masyarakat desa/kelurahan untuk pengendalian jumlah dan mutu hasil produksi.

b. Program Penumbuhan Lingkungan Usaha Yang Kondusif. Program ini ditujukan bagi pengembangan UKM se-Kota Kendari. Sasaran program ini adalah untuk memberikan jaminan kapasitas berusaha bagi UKM. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil pemerintah berkewajiban menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dan perkuatan terhadap UKM. Berkaitan dengan tersebut, maka beberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, yaitu: (1) dukungan informasi guna menciptakan peluang usaha yang luas; (2) perlindungan UKM; (3) dukungan dana; (4) percadangan lokasi dan bidang usaha yang paling efisien dan efektif untuk UKM; (5) pendidikan dan pelatihan (Diklat); dan (5) pembentukan kemitraan usaha antara UKM dengan BUMN/BUMS. Indikator keberhasilan dari program ini adalah: a.

Terciptanya unit-unit usaha baru yang potensial untuk dikembangkan.

b.

Tersedianya pusat-pusat informasi usaha

c.

Adanya durabilitas pendanaan bagi masyarakat sebagai pelaku ekonomi utama.

d.

Pendidikan dan pelatihan sistem informasi dan jejaring usaha yang compatible.

Adapun kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam program ini adalah: a.

Identifikasi unit-unit usaha potensial

b.

Identifikasi dan analisis kelayakan mengenai pendirian industri potensial yang relevan dengan komoditas unggulan yang dihasilkan.


Page 44

c.

Membentuk forum kemitraan antara petani (pelaku ekonomi utama, pedagang pengumpul, dan industri terkait).

d.

Menjalin kemitraan dengan produsen penghasil komoditas yang sejenis dari daerah lain.

e.

Penyediaan sistem informasi usaha (e-commerce for small business).

f.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan e-commerce bagi masyarakat petani.

g.

Penyediaan sarana dan prasarana jaringan informasi (jaringan internet, dan lainnya).

c. Program Pengembangan Fasilitasi Pembiayaan Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses UKM terhadap pembiayaan. Sasarannya adalah pemberian penjaminan kredit penyaluran dana bergulir dan fasilitasi dengan dana Lembaga Perbankan. Meskipun terdapat lembaga yang memiliki dana pengembangan UKM seperti perbankan dan beberapa BUMN, namun UKM masih saja mengalami kesulitan dalam mengakses dana tersebut. Kesulitan itu disebabkan UKM tidak memiliki jaminan yang dapat dipercaya oleh perbankan dan sumber pembiayaan lainnya. Indikator keberhasilan dari program ini adalah tersedianya suatu lembaga independen penjamin pembiayaan bagi masyarakat petani yang bertugas sebagai mitra usaha. Adapun kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam program ini adalah: a. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah Kota Kendari. b. Pendirian bank-bank konvensional yang dapat menjamin pembiayaan usaha masyarakat petani. c. Pendirian Lembaga Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah d. Perumusan program bantuan modal usaha bagi masyarakat petani yang diperkuat oleh suatu regulasi daerah.


Page 45

d. Program Fasilitasi Pemasaran UKM Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses UKM terhadap penguasaan pasar, pengembangan jaringan usaha dan pengembangan kemitraan UKM serta pelaku usaha lainnya. Indikator keberhasilan dari program ini adalah; adanya jalur distribusi hasil pemasaran komoditas unggulan yang efektif dan efisien serta menguntungkan semua pihak. Adapun kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam program ini adalah; a. Melakukan

kajian

mengenai

identifikasi

terhadap

konsumen-

konsumen potensial b. Menjalin kerjasama dengan industri-industri potensial c. Menjalin kerjasama dengan konsumen akhir baik dari dalam maupun dari luar daerah d. Menciptakan brand commodities e. Menciptakan keunikan produk/komoditas lokal f. Membuka jaringan ekspor komoditas

e. Program Pengembangan Infra Struktur Fisik dan Ekonomi Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan fasilitasfasilitas infrastruktur fisik dan ekonomi di Kota Kendari agar arus perputaran roda perekonomian dapat berjalan lancar. Infrastruktur dasar yang dimaksud adalah; irigasi, jalan, jembatan, pasar, perbankan, dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Indikator keberhasilan dari program ini adalah tersedianya fasilitasfasilitas infrastruktur fisik dan ekonomi yang dapat mendukung segala kegiatan ekonomi yang dijalankan di Kota Kendari. Adapun uraian kegiatan yang dapat diusulkan dalam program ini adalah: a. Pembangunan dan perbaikan jalan dan jalan usaha tani b. Pembangunan dan perbaikan irigasi c. Pembangunan dan perbaikan jembatan d. Penyediaan pasar umum dan pasar komoditas


Page 46

e. Penyediaan lembaga perbankan atau Bank Perkreditan Rakyat. f.

Pembangunan dan penyediaan fasilitas pendidikan

g. Pembangunan dan penyediaan fasilitas kesehatan h. Pembangunan sub-terminal agribisnis

3. Perbaikan Iklim Investasi Adapun program-program yang direncanakan dalam arah kebijakan investasi ini adalah: 1. Penguatan Kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan dan Investasi Kota Kendari. 2. Pengaturan arah kebijakan prioritas pembangunan yang dapat menjamin peningkatan produktivitas dan inovasi secara berkelanjutan. 3. Pengaturan Perizinan dan Non Perizinan yang mempertimbangkan klasifikasi

wilayah

dalam

rangka

mendorong

persebaran

dan

pemerataan Investasi. 4. Pengaturan

Persaingan

Usaha

dan

jaringan

mitra

strategis

kepenanammodalan. 5. Pengaturan kegiatan investasi yang strategis dan berkualitas, dengan menekankan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan investasi di sektor prioritas dan pengembangan wilayah. Berdasarkan program-program tersebut, maka selanjutnya kegiatankegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan guna menunjang programprogram tersebut adalah: 

Pembuatan standar pelayanan minimal untuk investasi daerah yang sesuai dengan standar baku yang ada dan sesuai dengan tuntutan dunia usaha.



Penyiapan kualitas sumberdaya manusia pada Badan Peizinan dan Investasi Kota Kendari yang terampil dan mampu beradaptasi serta memiliki daya respon yang tinggi terhadap segala kebutuhan investor.



Penyiapan sarana dan prasarana penunjang bagi Badan Perizinan dan Investasi Kota Kendari yang berbasis tehnologi.


Page 47



Membentuk satu unit kerja pada Badan Perizinan dan Investasi Kota Kendari yang berfungsi sebagai Pusat Informasi Investasi dan Investasi Daerah.



Melakukan koordinasi dengan pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam merancang format baku persaingan usaha Kota Kendari.



Membentuk jejaring kemitraan usaha baik antar Pemerintah Daerah dengan para investor maupun antar investor. Berdasarkan

uraian-uraian

kegiatan

tersebut,

maka

indicator

keberhasilan yang diharapkan atas kegiatan-kegiatan tersebut adalah: 

Tersedianya suatu format standar pelayanan minimal (SPM) untuk investasi daerah yang sesuai dengan standar baku yang ada dan sesuai dengan tuntutan dunia usaha.



Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas pada Badan Peizinan dan Investasi Kota Kendari.



Tersedianya sarana dan prasarana penunjang bagi Badan Perizinan dan Investasi Kota Kendari yang berbasis tehnologi.



Terbentuknya unit kerja pada Badan Perizinan dan Investasi Kota Kendari yang berfungsi sebagai Pusat Informasi Investasi dan Investasi Daerah.



Adanya koordinasi dengan pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam merancang format baku persaingan usaha Kota Kendari.



Adanya jejaring kemitraan usaha baik antar Pemerintah Daerah dengan para investor maupun antar investor.

4. Promosi Investasi Arah dan kebijakan investasi ini diharapkan dapat berperan untuk memperkenalkan serta membangun image positif bagi Kota Kendari dalam hal investasi dan investasi. Adapun program-program yang diharapkan dapat digunakan untuk mencapai arah dan kebijakan ini adalah: 1. Program penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kota Kendari.


Page 48

2. Program penciptaan Kota Kendari sebagai kota investasi dan investasi. 3. Program pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif. 4. Program pencapaian target investasi dan investasi yang telah ditetapkan melalui media promosi. 5. Peningkatan peran koordinasi promosi investasi. 6. Program penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif. Adapun kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan berdasarkan program-program tersebut adalah: 

Membentuk Pusat Promosi Daerah Kota Kendari yang berfungsi untuk menyebarluaskan potensi-potensi investasi daerah.



Merancang suatu media promosi investasi daerah melalui pemanfaatan tehnologi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh investor domestic maupun asing.



Melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang berskala international yang berfungsi sebagai media promosi potensi daerah.



Merancang strategi pemasaran terfokus.



Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait baik dalam lingkup Pemkot Kota Kendari maupun instansi vertikal lain dalam hal promosi investasi. Dari uraian-uraian mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut,

maka, indicator-indikator keberhasilan adalah sebagai berikut: 

Tersedianya Pusat Promosi Daerah Kota Kendari yang berfungsi untuk menyebarluaskan potensi-potensi investasi daerah yang tersedia dan potensial di Kota Kendari.



Tersedianya rancangan media promosi investasi daerah melalui pemanfaatan tehnologi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh investor domestik maupun asing.



Terlaksananya kegiatan-kegiatan budaya yang berskala nasional dan international yang berfungsi sebagai media promosi potensi daerah.


Page 49



Tersedianya format baku strategi pemasaran terfokus yang berfungsi sebagai konsep strategi arah promosi daerah Kota Kendari.



Adanya koordinasi antara instansi-instansi terkait baik dalam lingkup Pemkot Kendari maupun instansi vertikal lain dalam hal promosi investasi.

5. Persebaran Investasi Arah kebijakan persebaran investasi bertujuan untuk pemerataan dan optimalisasi investasi

di Kota Kendari agar semua sektor ekonomi dapat

produktif dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah. Adapun programprogram yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam arah kebijakan ini adalah: 1. Pengembangan pusat-pusat ekonomi, kawasan dan klaster-klaster industri dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kota Kendari. 2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis. 3. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru & terbarukan. 4. Pengembangan investasi tidak mengorbankan wilayah produktif untuk sektor riil dengan mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan sumberdaya. 5. Percepatan

pembangunan

infrastruktur

perkotaan

dengan

mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana investasi untuk sektor tertentu yang strategis . Berdasarkan

program-program

yang

ditawarkan

tersebut,

maka

kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah: 

Membentuk klaster-klaster ekonomi sektoral yang potensial di Kota Kendari.



Membentuk kutub-kutub klaster untuk sektor ekonomi unggulan, seperti; perdagangan, jasa-jasa, pariwisata, dan industry kerajinan.



Merancang pola arus distribusi barang dan jasa yang keluar maupun masuk dalam lingkup Kota Kendari.


Page 50



Merancang Master Plan Pengembangan Terminal dan Kepelabuhanan.



Menyediaan fasilitas infra dan supra struktur untuk daerah-daerah potensial, khususnya pada kutub-kutub klaster yang ada, seperti; jalan, jembatan, terminal, dan pelabuhan.



Penggunaan

sumber-sumber

energy

alternative

dan

tehnologi

terbarukan, seperti: PLTU dan PLTA. 

Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi penduduk maupun barang dan jasa. Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, maka indicator keberhasilan

yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

Adanya klaster-klaster ekonomi sektoral yang potensial di Kota Kendari.



Terbentuknya kutub-kutub klaster untuk sektor ekonomi unggulan, seperti; perdagangan, jasa-jasa, pariwisata, dan industry kerajinan.



Tersedianya pola arus distribusi barang dan jasa yang keluar maupun masuk dalam lingkup Kota Kendari.



Adanya Master Plan Pengembangan Terminal dan Kepelabuhanan Kota Kendari.



Tersedianya fasilitas infra dan supra struktur untuk daerah-daerah protensial, khususnya pada kutub-kutub klaster yang ada.



Termanfaatkannya sumber-sumber energy alternative dan tehnologi terbarukan.



Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi penduduk maupun barang dan jasa.

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Investasi Arah kebijakan ini lebih berfokus kepada pemberian fasilitas-fasilitas bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Kendari. Hal ini diarahkan agar para investor merasa nyaman dan menganggap bahwa Kota Kendari adalah daerah yang kondusif untuk aktivitas investasi. Adapun


Page 51

program-program yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam arah kebijakan ini adalah: 1. Pemberian Insentif dan sangksi untuk mendorong daya saing dan iklim yang kondusif untuk berinvestasi. 2. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif investasi diberikan untuk Industri Pionir dan Prioritas Tinggi. 3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif investasi yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup. 4. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pajak daerah dan kemudahan lainnya. Berdasarkan program-program tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan arah kebijakan ini adalah: 

Penyiapan fasilitas pendukung investasi seperti; perhotelan, listrik, air, perbankan dan system komunikasi.



Penjaminan faktor keamanan dalam berinvestasi di Kota Kendari.



Penataan lokasi-lokasi wisata.



Pelayanan terpadu satu pintu di bidang investasi.



Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.



Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah.



Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.



Pemberian dana stimulan; dan/atau.



Pemberian bantuan modal.



Penyediaan data dan informasi peluang investasi.



Penyediaan sarana dan prasarana investasi



Penyediaan lahan atau lokasi.



Pemberian bantuan teknis; dan/atau.



Percepatan pemberian perizinan. Berdasarkan kgiatan-kegiatan tersebut, maka indicator keberhasilan

yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah: 

Tersedianya fasilitas pendukung investasi seperti; perhotelan, listrik, air, perbankan dan system komunikasi.



Terjaminnya faktor keamanan dalam berinvestasi di Kota Kendari.


Page 52



Adanya penataan lokasi-lokasi wisata yang ada di Kota Kendari.



Tersedianya pelayanan terpadu satu pintu di bidang investasi.



Adanya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.



Adanya pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah.



Adanya pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.



Adanya dana stimulan; dan/atau bantuan permodalan bagi investor domestik



Tersedianya data dan informasi peluang investasi di Kota Kendari.



Tersedianya sarana dan prasarana investasi yang memadai.



Adanya lahan atau lokasi yang diperuntukkan untuk investasi



Pemberian bantuan teknis; dan/atau percepatan pemberian perizinan.

C.TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan RUPM Kota Kendari sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dirumuskan di atas, disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

TAHAPAN PELAKSANAAN TAHUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM) KOTA KENDARI 2013 – 2025 ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

PELAKSA NAAN KEGIATAN

Investasi Yang Terencana dan Berwawasan Lingkungan

Menetapkan bidang pangan, infrastruktur, dan pelayanan jasa sebagai isu strategis dalam penyediaan dan pengembang an kualitas dan kuantitas

Penyiapan infra dan supra struktur daerah guna mempermud ah investor dalam memulai dan melaksanak an usaha. Merumuskan dan menetapkan

RENCANA ANGGAR AN

INSTANSI PELAKSANA  Perizinan dan PM  Pekerjaan Umum

 Perizinan dan PM  Pariwisata


TAHUN PELAKSA NAAN 2013 2014

2013 Page 53

Investasi.

Menentukan wilayah yang dikembangka n dengan mempertimba ngkan isu strategis sebagai Fokus Pembanguna n wilayah Kota Kendari sesuai RTRW Kota Kendari, dan sejalan dengan RUTR Propinsi Sultra dan Nasional.

Sinergi dengan kebijakan dan program pembanguna n lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencegahan kerusakan keanekaraga man hayati.

suatu aturan baku mengenai mekanisme pananaman modal yang sederhana namun tetap berwawasan lingkungan Melakukan koordinasi dengan sector pariwisata dalam penetapan kutub-kutub produksi dengan maksud agar terjadi suatu aliansi antar sektoral, dengan tetap mengacu pada RTRW Kota Kendari.

 Bappedalda

Prioritas pemanfaata n dan penggunaan sumbersumber energy alternative, seperti; pembangkit listrik tenaga air dan matahari. Pemanfaata n energy bio gas dalam proses produksi pada masingmasing unit usaha Investasi.

 Perizinan dan PM  Bappeda  Bappedalda  Distamben

2014 2015 2016 2017 2018


2016 s/d 2025

 Perizinan dan PM  Bappeda  Pariwisata  Perindag  DKP  Pertanian  Perkebunan  Pertambang an


2014 2015 2016

Page 54

Pemberday aan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Pengembang an wilayah yang memperhatik an tata ruang dan daya dukung lingkungan.

Pemanfaata n dan penggunaan tehnologi terbarukan dalam pengemban gan unit-unit usaha yang berbasis lingkungan.


2015 s/d 2025

Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.

Melakukan kajian-kajian mengenai dampak lingkungan atas semua kegiatankegiatan yang berorientasi usaha dalam rangka Investasi. Pembentuka n lembaga keuangan kelurahan yang dibentuk atas hasil swadaya masyarakat Pembentuka n lembaga monitoring dan evaluasi hasil produksi komoditas Pembentuka n lembaga penjamin modal masyarakat Pembentuka n kelompok kerja masyarakat kelurahan untuk masingmasing jenis komoditas Pembentuka n kelompok


2015 s/d 2025

 Perizinan dan PM  Dinas UMKM & Kop

2014 2015 2016

Pemberdaya an Lembaga Ekonomi Masyarakat Kelurahan


2014 2015


2014 2015


2014 2015

 Perizinan dan PM


Page 55

Program Penumbuhan Lingkungan Usaha yang Kondusif

usaha permanen masyarakat kelurahan untuk pengendalia n jumlah dan mutu hasil produksi Identifikasi unit-unit usaha potensial Identifikasi dan analisis kelayakan mengenai pendirian industry yang relevan dengan komoditas unggulan yang di hasilkan Pembentuka n forum kemitraan antara UMKM Menjalin kemitraan dengan UMKM dari daerah lain Penyediaan system informasi usaha (ecommerce for small business) Pelaksanaan diklat ecommerce bagi pelaku UMKM

Program

Penyediaan sarana dan prasarana jaringan informasi (internet dan lainnya) Pendirian

 Dinas UMKM & Kop  Disperindag

 Perizinan dan PM  Dinas UMKM & Kop  Disperindag  Perizinan dan PM  Dinas UMKM & Kop  Disperindag

 Perizinan dan PM  Dinas UMKM & Kop  Disperindag  Perizinan dan PM  Dinas UMKM & Kop  Perizinan dan PM  Dinas UMKM & Kop  Disperindag

2014 2015

2014

2014 2015

2014 2015

2014 s/d 2025 2014 2015

 Perizinan dan PM  Dinas UMKM & Kop  Disperindag

2014 s/d 2025


2014 2015 2016

 Perizinan


Page 56

Pengembang an Fasilitas Pembiayaan

Program Pengembang an Kewirausaha an dan Sumberdaya Manusia UMKMK

Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kota Kendari Pendirian Lembaga Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang difasilitas oleh Pemerintah Kota atau Revitalisasi KKMB bentukan KBI Kendari Perumusan program bantuan modal bagi masyarakat UMKM yang diperkuat oleh regulasi daerah Pelatihan dan penyuluhan tentang tata cara pengelolaan usaha yang baik Pelatihan mengenai tata cara pengelolaan produksi yang efektif dan efisien Pelatihan mengenai metode penentuan biaya dan harga Diklat mengenai penggunaan tehnologi produksi tepat guna Penyediaan fasilitas

dan PM  Dinas UMKM & Kop

2014 2015


2014 2015


2013 2014


2013 2014 2015 2017


2014


2013 2014


2013

 Perizinan

2013


Page 57

tehnologi tepat guna Program Pengembang an Sentra Bisnis UMKM yang Dinamis

Program Pengembang an Fasilitas Pemasaran UMKM

Program Pengembang an Infra dan Struktur Fisik dan Ekonomi

dan PM  Dinas UMKM & Kop  Perizinan dan PM  Dinas UMKM & Kop  Disperindag

2014 2015

Pendirian holding company bagi hasilhasil produksi daerah


2015 2016

Melakukan kajian survey pasar potensial


Menjalin kerjasama dengan industryindustry potensial


Menciptakan brand commodities


Merancang melakukan inovasi untuk keunikan produk


Membuka jaringan ekspor komoditi


2014 2015 2016

Pembangun an dan perbaikan jalan dan jalan usaha tani

 Perizinan dan PM  Dinas UMKM & Kop  Pekerjaan Umum

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pembangun

 Perizinan

Pendirian trading house bagi hasil-hasil produksi daerah


2015 2016

2014 2015

2014 s/d 2025 2015 2016 2017

2014 s/d 2025

Page 58

an dan perbaikan irigasi

Pembangun an dan perbaikan jembatan

Penyediaan pasar umum dan pasar komoditas Pembangun an sub terminal agribisnis

Perbaikan Iklim Investasi

Penguatan Kelembagaa n Badan Pelayanan Perizinan dan Investasi Kota Kendari

Pengaturan

Penyiapan sarana dan prasarana penunjang bagi Badan Perizinan dan Investasi Kota Kendari yang berbasis tehnologi Membentuk unit kerja yang berfungsi sebagai Pusat Informasi Investasi dan Investasi Pelaksanaan diklat mengenai system dan pengelolaan perizinan yang efektif dan sederhana bagi para pegawai Perizinan Kota Kendari Membentuk

dan PM  Dinas UMKM & Kop  Pekerjaan Umum  Perizinan dan PM  Dinas UMKM & Kop  Pekerjaan Umum  Perizinan dan PM  Dinas UMKM & Kop  Perizinan dan PM  Dinas UMKM & Kop  Pekerjaan Umum


2015

2014 2016 2018

2014

2013 2014 2015


2013


2013 2014


Page 59

Arah Kebijakan Prioritas Pembanguna n yang dapat menjamin peningkatan produktifitas dan inovasi secara berkelanjutan Pengaturan Perizinan dan Non Perizinan yang mempertimba ngkan klasifikasi wilayah dalam rangka mendorong persebaran dan pemerataan Investasi Pengaturan Persaingan Usaha dan Jaringan Mitra Strategis KeInvestasia n Pengaturan Kegiatan Investasi yang Strategis dan berkualitas

Promosi Investasi

Program Penyebarluas an Informasi Potensi dan Peluang Investasi Program Penciptaan Kota Kendari sebagai Daerah

jejaring kemitraan usaha melalui forum-forum Tripartit

Penyusunan Standar Operating Prosedure (SOP) Investasi untuk urusan perizinan dan non perizinan

Merancang format baku persaingan usaha melalui koordinasi dengan KPPU Melakukan evaluasi kegiatan keinvestasia n Pembuatan standar pelayanan minimal untuk Investasi daerah Membentuk Pusat Promosi dan Informasi Investasi Daerah Melakukan kegiatankegiatan budaya yang berskala

 Perizinan dan PM  Koperasi dan UKM



2014 2015

2013 2014

2013 2014


2016 2017 2018


2013 2014

 Perizinan dan PM  Perindag

2013 2014 2015

 Perizinan dan PM  Perindag

2013 2014 2015 2016 2017


Page 60

Investasi yang nyaman dan berdaya saing

Program Pengembang an Strategi Promosi yang lebih terfokus, terarah, dan inovatif Program Pencapaian Target Investasi dan Investasi yang telah ditetapkan melalui media Promosi

Peningkatan Peran Koordinasi Promosi Investasi

Persebaran

Program Penguatan Peran Fasilitasi Hasil Kegiatan Promosi Pengembang an pusat-

international yang berfungsi sebagai media promosi potensi daerah. Menyusun rancangan strategi pemasaran terfokus

Merancang suatu media promosi investasi daerah melalui pemanfaata n tehnologi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh investor domestic maupun asing. Melakukan koordinasi dengan instansiinstansi terkait baik dalam lingkup Pemkab Konsel maupun instansi vertical lain dalam hal promosi Investasi. Melakukan evaluasi efektifitas dan efisiensi promosi

Membentuk klaster-

 Pariwisata/B udaya

2018


2013


 Perizinan dan PM  Seluruh Instansi Pemerintah


2013 2014

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2016 2017 2018

 Perizinan


Page 61

Investasi

pusat ekonomi, klasterklaster industri dan pembanguna n infrastruktur secara proporsional Pengembang an pusatpusat pertumbuhan strategis

Pengembang an sumber energi yang bersumber dari energi baru & terbarukan.

klaster ekonomi sektoral yang potensial Kota Kendari.

dan PM  Bappeda  Perindag

2013 2014

di

Membentuk kutub-kutub klaster untuk sector ekonomi unggulan, seperti; pertanian, pertambang an perdaganga n, jasa-jasa, pariwisata, dan industry kerajinan. Menyediaan fasilitas infra dan supra struktur untuk daerahdaerah potensial, khususnya pada kutubkutub klaster yang ada, seperti; jalan, jembatan, terminal, dan pelabuhan Pemanfaata n dan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Pemanfaata n dan Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Air Pemanfaata n Pembangkit Listrik

 Perizinan dan PM  Multisektoral

 Perizinan dan PM  Pekerjaan Umum  Bappeda

 Perizinan dan PM  Distamben

2013 2014

2013 2014 2015

2014 2015 2016


2014 2015 2016


2014 2015 2016


Page 62

Pengembang an investasi tidak mengorbanka n wilayah produktif untuk sektor riil dengan mempertimba ngkan efisiensi dan ketersediaan sumberdaya Percepatan pembanguna n infrastruktur perkotaan dengan mengembang kan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasika n dengan rencana Investasi untuk sektor tertentu yang strategis

Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Investasi

Pemberian Insentif dan sangksi untuk mendorong daya saing dan iklim yang kondusif untuk berinvestasi Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Investasi diberikan untuk Industri Pionir dan Prioritas

Tenaga Surya Merancang pola arus distribusi barang dan jasa yang keluar maupun masuk dalam lingkup Kota Kendari

 Perizinan dan PM  Disperindag

2013 2014

Merancang Master Plan Pengemban gan Kepelabuha nan dan Terminal Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi penduduk maupun barang dan jasa Penjaminan factor keamanan dalam berinvestasi di Kota Kendari

 Perizinan dan PM  Bappeda

Penyusunan Raperda Perlindunga n Industri Pionir Penyusunan Kajian Regulatory Impact Analysis


2014


2014

2014 2015

 Perizinan dan PM  Pekerjaan Umum  Perindag

2013 2014 2015


2013 2014 2015 2016 2017 2018


Page 63

Tinggi

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Investasi yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup

Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pajak daerah dan kemudahan lainnya

Fasilitas insentif dan kemudahan dari daerah.

untuk industry pionir dan prioritas tinggi Penataan lokasi-lokasi wisata

 Perizinan dan PM  Pariwisata

Penyiapan fasilitas pendukung Investasi seperti; perhotelan, listrik, air, perbankan dan system komunikasi Penguranga n, keringanan, atau pembebasan pajak daerah Penguranga n, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah Pelayanan terpadu satu pintu di bidang Investasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik Pemberian dana stimulant

 Perizinan dan PM  Disperindag  Pariwisata

Pemberian bantuan


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016

2014 s/d 2016


2014 s/d 2016


2013 s/d 2025


2014 s/d 2025

 Perizinan dan PM  Koperasi dan UKM  Lembaga Perkreditan/ BLUD

2013 s/d 2025


2013


Page 64

modal

 Koperasi dan UKM  Lembaga Perkreditan/ BLUD

s/d 2025

Penyediaan data dan informasi peluang Investasi Penyediaan sarana dan prasarana investasi Penyediaan lahan atau lokasi investasi Pemberian bantuan teknis; dan/atau percepatan pemberian perizinan.


2013 s/d 2025


2015 s/d 2025


2013 s/d 2025


2014 s/d 2025


Page 65

DAFTAR ACUAN 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Perpres Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal 3. Perda Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah


Page 66

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA KENDARI

Recommend Documents