Rencana Umum Penanaman Modal Aceh

Rencana Umum Penanaman Modal Aceh Dr. Nazamuddin, SE, MA Universitas Syiah Kuala Sosialisasi RUPM Aceh

Salah Satu MISI PEMBANGUNAN ACEH RPJM 2012-2017  Mewujudkan Peningkatan Nilai Tambah Produksi Masyarakat dan Optimalisasi Pemanfaatan SDA  Terwujudnya Masyarakat Aceh Yang Mampu Memanfaatkan Potensi-potensi Sumber Daya Alam Yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna Secara Optimal dengan Mendorong Masyarakat Yang Lebih Produktif, Kreatif, dan Inovatif.

Sosialisasi RUPM Aceh

RUPM Aceh  merupakan dokumen perencanan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025  berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan sebagai prioritas penanaman modal di Aceh.


Visi RUPM Aceh Sampai tahun 2025

 “Penanaman modal yang tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang maju, sejahtera dan adil”


Misi 1. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mampu meningkatkan daya saing produk Aceh di pasar nasional dan internasional; 2. Mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi; dan 3. Pemerataan pembangunan di seluruh Aceh melalui peningkatan kegiatan ekonomi berbasis kebutuhan pasar dan potensi daerah Sosialisasi RUPM Aceh

Arah kebijakan penanaman modal di Aceh 1.

Perbaikan Iklim Penanaman Modal;

2.

Persebaran Penanaman Modal di Seluruh Aceh;

3.

Fokus Pengembangan Agroindustri, Industri Manufaktur dan Pariwisata, dan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan;

4.

Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal;

5.

Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);

6.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM);

7.

Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;

8.

Promosi Penanaman Modal


RUPM Aceh  RUPM Aceh dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025 dan sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Aceh.  RUPM Aceh bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal dan memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal di Aceh.


Arah Kebijakan Penanaman Modal 1.

Perbaikan Iklim Penanaman Modal;

2.

Persebaran Penanaman Modal di Seluruh Aceh;

3.

Fokus Pengembangan Agroindustri, Pariwisata, dan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan;

4.

Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja lokal;

5.

Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);

6.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);

7.

Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;

8.

Promosi Penanaman Modal.


PENYUSUNAN RUPM ACEH  Pemerintah Aceh menyusun RUPM Aceh mengacu kepada RUPM Nasional dan prioritas pengembangan potensi Aceh.


RUPM Aceh menjadi acuan bagi :  SKPA dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal;  Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RUPM Kabupten/Kota.


RUPM Kabupaten/Kota  Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Investasi dan Promosi Aceh.


Pemberian Insentif Investasi Gubernur Aceh dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

a) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; b)menyerap tenaga kerja lokal; c) menggunakan sebagian besar sumber daya daerah; d)memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e)memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto; f) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g) termasuk skala prioritas tinggi; Sosialisasi RUPM Aceh

Pemberian Insentif Investasi (lanjutan) g)termasuk pembangunan infrastruktur; h)melakukan alih teknologi; i) melakukan industri pionir; j) berada di daerah terpencil atau daerah tertinggal; k)melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; l) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi atau industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; m)mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan keanekaragaman budaya daerah; atau n)memiliki tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan sosial secara berkelanjutan. Sosialisasi RUPM Aceh

Penetapan sektor prioritas  Pemerintah Aceh melalui Badan Investasi dan Promosi Aceh secara berkala menetapkan sektor usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam penanaman modal.  Penetapan sektor usaha dilakukan setelah berkoordinasi dengan SKPA teknis terkait.


Perlakuan sama  Pemerintah Aceh memberikan perlakuan yang sama bagi setiap kegiatan penanaman modal dalam hal : a.

akses terhadap sumber daya alam;

b.

askpek pelayanan dan informasi; dan

c.

pemberian insentif.

 tidak membedakan dalam persyaratan, proses pelayanan dan pembiayaan.


Perlindungan dan Kepastian Hukum  Pemerintah Aceh menciptakan keamanan yang kondusif dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal melalui kerjasama dengan masyarakat dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum.


Kemitraan penanaman modal  Pemerintah Aceh mendorong Penanam Modal melalui kerjasama dan kemitraan dengan usaha kecil, menengah, dan koperasi di lokasi penanaman modal.  Kerjasama dan kemitraan dapat berbentuk penggunaan bahan baku, pemasaran, usaha bersama (joint venture), bantuan modal usaha, hubungan inti plasma, dan pembinaan manajemen.


Tenaga kerja lokal dan alih teknologi  PM mengutamakan tenaga kerja lokal.  PA dan PM memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga kerja.  PM melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia  PA menfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien


Peta Panduan (Roadmap) Penanaman Modal Aceh Fase I :

Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Alam;

Fase II :

Pengembangan Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan

Fase III :

Pengembangan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan.


Fase I (3 tahun) (jangka pendek):

Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Alam  untuk mendorong penciptaan pekerjaan jangka pendek dan sekaligus mengurangi kemiskinan  penguatan kemampuan produksi guna tercapainya swasembada pangan secara berkelanjutan  mengembangkan industri-industri turunan dari produk unggulan tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan.


Fokus Fase I 1)

Pengembangan Agroindustri berbasis Tanaman Pangan;

2)

Pengembangan Agroindustri berbasis Komoditas Perkebunan;

3)

Pengembangan Komoditas Perikanan.


Fase II (8 tahun)

Pengembangan Industri Pengolahan dan Pariwisata  untuk pengembangan kawasan-kawasan industri di pusatpusat pertumbuhan di wilayah utara, timur, dan barat  Kelayakan pembangunan kawasan industri dilakukan sehingga dapat berkembang terus di masa depan  pengembangan kawasan-kawasan pariwisata di daerah yang mempunyai potensi pariwisata.


Fokus Fase II  Pengembangan Manufaktur dan Pariwisata  Membangun infrastruktur pendukung dan sekaligus mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas.  Pada fase ini, penanaman modal diarahkan


Fase III (16 tahun) :

Pengembangan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan  infrastruktur dan kelembagaan ekonomi yang memadai  tersedia sumber daya manusia yang handal, efisiensi birokrasi pemerintahan, dan taraf hidup masyarakat Aceh berada pada tingkat menengah.


Fokus Fase III  Menyediakan fasilitas dan insentif untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif  Mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (research and development) terapan sehingga menghasilkan produk berteknologi tinggi, efisien dalam penggunaan energi, ramah lingkungan, dan berdaya saing.  Menyiapkan dan membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (technopark). Sosialisasi RUPM Aceh

Fokus Fase III (lanjutan)  Menyediakan sumber energi yang cukup, terutama dari sumber tenaga geothermal, dan sumber-sumber energi ramah lingkungan dan terbarukan lainnya (energi surya, air, dan angin).  Menyediakan infrastruktur modern berupa jalan bebas hambatan (highway), pelabuhan laut, dan kawasan industri dengan fasilitas cukup.


Komitmen yang diperlukan  Selalu menciptakan iklim yang mampu mendorong pertumbuhan investasi swasta di Aceh  Sekaligus menciptakan lapangan kerja yang luas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh.


TERIMA KASIH


Rencana Umum Penanaman Modal Aceh

Recommend Documents