RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR ____TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2017-2025
MENIMBANG
• Melaksanakan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bandung Tahun 2017-2025;
MENGINGAT 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. • •
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Perpres No. 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal; Perpres No. 16. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Perpres No. 16 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;dan Perda Provinsi Jabar No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat Pergub Jabar No. 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jabar. Perda No. 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 ; dan Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Bandung. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Wali Kota adalah kepala Pemerintahan Daerah Kota Bandung. 4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah. 5. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bandung selanjutnya disingkat RUPMK Bandung adalah dokumen perencanaan Kota Bandung yang berlaku sampai dengan tahun 2025. 6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 7. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. 8. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. 9. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
BAB II TUJUAN Pasal 2 •
Tujuan ditetapkannya RUPMK Bandung: a. sebagai dasar dan panduan bagi Pemerintah Daerah, penanam modal, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal; b. terbangunnya keterpaduan dan konsistensi antara RUPMK Bandung denagn RUPM Provinsi Jawa Barat dan ; c. terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dengan dokumen perencanaan pembangunan dan rencana tata ruang wilayah; d. terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat; e. mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian; f. melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak masyarakat yang terkena dampak kegiatan penanaman modal dengan penggantian yang layak, melalui musyawarah, dan kesepakatan; dan g. mendorong terlaksana peralihan teknologi, pengetahuan, dan modal dari penanam modal.
BAB III RUANG LINGKUP DAN MASA BERLAKU Bagian Kesatu uang Lingkup Pasal 3
• Ruang lingkup RUPMK Bandung, meliputi: a. pendahuluan; b. asas dan tujuan; c. visi dan misi; d. arah kebijakan penanaman modal, meliputi: 1. perbaikan iklim penanaman modal; 2. persebaran penanaman modal; 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi, dan jasa; 4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan; 5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; 6. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; dan 7. promosi, kerjasama, dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanaman modal.
e. peta panduan implementasi RUMPK Bandung, meliputi: 1. pengembangan dan percepatan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan; 2. percepatan pembangunan infrastruktur; 3. pengembangan industri skala kecil dan menengah; 4. pengembangan usaha jasa dan perdagangan; dan 5. pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. f. Pelaksanaan.
Pasal 4 (1) Dalam pelaksanaan lingkup implementasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terbagai kedalam tahapan dan kurun waktu pelaksanaan: a. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan b. rencana pembangunan jangka menengah daerah. (2) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara: a. bertahap; dan b. simultan. (3) Pelaksanaan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara periodesasi atau fase demi fase pada kurun waktu yang telah ditetapkan. (4) Pelaksanaan secara simultan yaitu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bersamaan dalam fase atau kurun waktu yang sama. Pasal 5 RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian Kedua Masa Berlaku Pasal 6 (1) Masa berlaku RUPMK Bandung sampai dengan tahun 2025. (2) RUPMK Bandung dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. • BAB IV • TAHAP PENYUSUNAN • Pasal 7 (1) RUPMK Bandung disusun menggunakan pendekatan teknokratik dan metode partisipatif. (2) Pendekatan teknokratik dan metode partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. penyusunan Naskah Akademik; b. pembahasan antar Perangkat Daerah; c. konsultasi publik; d. telaahan ahli; dan e. perancangan Peraturan Wali Kota.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 • Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah. LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR _____TAHUN 2016 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BANDUNG TAHUN 2016-2025
ASAS DAN TUJUAN A. Asas RUPM: (1) Asas Kepastian Hukum; (2) Asas keterbukaan; (3) Asas akuntabilitas; (4) Asas perlakuan; (5) Asas kebersamaan; (6) Asas efisiensi; (7) Asas berkelanjutan; (8) Asas berwawasan lingkungan; (9) Asas kemandirian;dan (10) Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi B. Tujuan RUPM • pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; • menciptakan lapangan kerja; • pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; • kemampuan daya saing dunia usaha; • kapasitas dan kemampuan teknologi; • mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif; • mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam dan luar negeri; dan • meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
• Visi: “Mewujudkan Kota Bandung sebagai lokasi penanaman modal terbaik di Indonesia pada tahun 2025.” • Misi: • menetapkan kebijakan penanaman modal yang menguntungkan semua pihak dan berorientasi pada: pro job, pro people, pro growth, dan pro environment. • membangun sistem dan menciptakan kondisi penanaman modal yang lebih terarah, terpadu, berkepastian hukum dan berkepastian usaha. • pengembangan promosi dan penanaman modal melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk kemanfaatan bersama. • mendorong dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Bandung dengan tersedianya berbagai fasilitas dan kemudahan dalam pelayanan yang dibutuhkan untuk terselenggarannya penanaman modal yang efektif dan efisien.
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI KOTA BANDUNG Arah Kebijakan 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal; 2. Persebaran Penanaman Modal 3. Fokus Pengembangan 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment) 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, dan Koperasi 6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal 7. Promosi Penanaman Modal Pendukung Kebijakan Penanaman Modal Persektor 1. Kebijakan Tata Ruang 2. Kebijakan Infrastruktur 3. Kebijakan Keamanan Lokasi Penanaman Modal 4. Kebijakan Ketenagakerjaan 5. Kebijakan Pajak dan Retribusi 6. Kebijakan Perizinan 7. Kebijakan DistribusiKebijakan Distribusi 8. Kebijakan Lingkungan Hidup 9. Kebijakan Pertanahan 10.Kebijakan Kemudahan Sumber Pendanaan 11.Kebijakan Good Governance
PETA PANDUAN (ROADMAP) RUPM KOTA BANDUNG Tahap I : Pengembangan Penanaman Modal Yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan (Tahun 2017-2019) • membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar segera diaktualisasikan; • menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman; • mengidentifikasi proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan RTRW • melakukan berbagai terobosan kebijakan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan; • melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha; • membuat Perda tentang Penanaman Modal; • membentuk kelembagaan penanaman modal
• Tahap II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur (2017-2022). • Pada Tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi: penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik seperti jalan, pengelolaan sampah instalasi pengolahan limbah dan air bersih yang berwawasan lingkungan. • Tahap III:Pengembangan Usaha Jasa dan Perdagangan (2017-2025) • Pengembangan usaha jasa dan perdagangan diutamakan pada kecamatan-kecamatan yang telah di tetapkan sebagai kota jasa dan perdagangan. • Tahap IV : Pengembangan Industri Skala Kecil dan Menengah (20172025) • Pengembangan industri skala kecil dan menengah antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan di beberapa kecamatan Kota Bandung . • Tahap V: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (2017-2025) • Implementasi tahap ini dimaksudkan pada saat Kota Bandung sudah tergolong ke perekonomian maju, maka fokus penanganannya pada pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi atau inovasi.
Pelaksanaan 1.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP didukung oleh Pemerintah Kota Bandung, masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program dalam RUPMK Bandung dengan sebaik-baiknya;
2.
Wali Kota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintah Kota Bandung berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPMK Bandung ini dengan mengerahkan potensi dan kekuatan daerah yang diperlukan;
3.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RUPMK Bandung ini;
4.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPMK Bandung ini;
5.
Dalam pelaksanaan RUPMK Bandung ini wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan;
6.
Menyusun kesepakatan bersama (MoU) untuk bidang-bidang tertentu antara dengan Pemerintahan Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah lainnya dan Pihak Ketiga; dan
7.
Hasil pelaksanaan pengawasan intern Pemerintah Kota Bnadung dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
PENUTUP • Proses realisasi RUPMK Bandung ini akan efektif apabila ditunjang dengan political will dan komitmen dari Pemerintah Kota Bandung, baik yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat dan penanam modal. • Apabila dalam waktu realisasi RUPMK Bandung terjadi perubahan pada aspek terkait, maka RUPMK Bandung ini dapat dievaluasi untuk segera disesuaikan dengan kondisi real di Kota Bandung. Evaluasi pada RUPMK Bandung ini dapat ditinjau kembali satu kali dalam dua tahun. Hal ini dimaksudkan agar RUPMK Bandung ini dapat terealisasi dengan efektif dan efisien sesuai dengan keadaan ekonomi mikro dan makro yang akan terus tumbuh dan berkembang, khususnya di Kota Bandung. • RUPMK Bandung Tahun 2016-2025 dapat menjadi dasar khususnya untuk program-program terkait penanaman modal yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan serta kemaslahatan bagi masyarakat Kota Bandung.
SELESAI HATUR NUHUN TERIMA KASIH
