RENCANA STRATEGIS PUSLITBANG SUMBER DAYA AIR TAHUN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

RENCANA STRATEGIS PUSLITBANG SUMBER DAYA AIR TAHUN 2015 - 2019

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

KATA PENGANTAR Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ketiga yang mengusung tema daya saing (competitiveness) menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai salah satu faktor utama penopang untuk memantapkan pembangunan. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum bidang sumber daya air dalam hal ini diarahkan pada terwujudnya konservasi sumber daya air, ketersediaan air, pengembangan lahan pertanian, serta harmonisasi penataan ruang dan sumber daya air. Berdasarkan tuntutan akan kebutuhan infrastruktur pekerjaan umum bidang sumber daya air yang lebih berkualitas pada tahun 2015-2019, maka kinerja seluruh jajaran Puslitbang Sumber Daya Air harus ditingkatkan. Sebagai pusat riset pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, Puslitbang Sumber Daya Air harus mampu berperan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi infrastruktur bidang sumber daya air yang andal, lebih baik, lebih cepat, lebih murah dan berkelanjutan, dengan berlandaskan pada hasil yang telah dicapai pada periode lima tahun sebelumnya (2010-2014). Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sumber daya air 5 (lima) tahun mendatang, dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Puslitbang Sumber Daya Air 2015-2019. Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan pada penjabaran berjenjang dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR No. 13.1/PRT/M/2015) dan Renstra Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan adanya sinkronisasi tersebut maka seluruh dokumen perencanaan akan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja K/L dan RKAKL sampai tahun 2019. Rencana Strategis ini memuat kondisi umum, potensi dan permasalahan, visi dan misi Puslitbang Sumber Daya Air, tujuan dan sasaran strategis, output dan outcome, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan, serta indikator-indikator pencapaiannya. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Balai-Balai, dan didukung oleh Bagian dan BidangBidang di lingkungan Puslitbang Sumber Daya Air dapat lebih terarah dan terukur sesuai dengan indikator output dan outcome yang telah ditetapkan. Akhirnya, dengan upaya dan kerja keras dari seluruh jajaran Puslitbang Sumber Daya Air, semoga buku Renstra Puslitbang Sumber Daya Air 2015 – 2019 ini dapat menjadi pedoman bagi unit pelaksana di lingkungan Puslitbang Sumber Daya Air dalam mengasilkan inovasi teknologi Sumber Daya Air guna terwujudnya ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi di Indonesia.

Bandung, Juli 2015 Kepala Puslitbang Sumber Daya Air

Dr. Ir. William Putuhena, M.Eng NIP. 19570722 198503 1 002

Rencana Strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air 2015-2019

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................................................................i DAFTAR ISI..................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ............................................................................................................. iii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................ iv DAFTAR SINGKATAN ....................................................................................................v DAFTAR ISTILAH .......................................................................................................... vi

BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................................ 1 1.1 Kondisi Umum ............................................................................................ 2 1.2 Potensi dan Permasalahan ........................................................................ 4 BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ......................................... 11 2.1 Visi dan Misi ............................................................................................. 11 2.2 Tujuan ...................................................................................................... 14 2.3 Sasaran Strategis..................................................................................... 15 2.4 Sasaran Output dan Outcome.................................................................. 15 BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ............................................................... 21 3.1 Jakstra IPTEK Nasional ........................................................................... 21 3.2 Jakstra IPTEK Kementerian PUPR .......................................................... 26 3.3 Kerangka Regulasi ................................................................................... 33 3.4 Kerangka Kelembagaan ........................................................................... 34 BAB 4 PROGRAM DAN KEGIATAN........................................................................... 36 4.1 Program dan Kinerja ................................................................................ 36 4.2 Target Kinerja Tahunan dan Kerangka Pendanaan 2015-2019 ............... 49 BAB 5 PENUTUP........................................................................................................ 50

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 51


ii

DAFTAR TABEL Tabel 2. 1

Teknologi Terapan ................................................................................... 16

Tabel 4. 2

Matriks Program, Kegiatan, Sasaran Program, dan Pendanaan Pusat Litbang Sumber Daya Air Tahun 2015-2019 .......................................... 49


iii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. 1 Gambar 1. 2 Gambar 1. 3 Gambar 1. 4

Jumlah Kegiatan litbang, dukungan litbang, dan dasar 2010-2014 ......... 3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 .............. 5 Sasaran Strategis Ketahanan Air berdasarkan Nawacita ........................ 7 Kelompok Kegiatan Renstra Puslitbang SDA 2015-2019 ........................ 9

Gambar 2. 1 Skema Output dan Outcome Badan Litbang ......................................... 18 Gambar 2. 2 Proses Perumusan dan Penetapan Standar, Pedoman Manual ........... 20 Gambar 3. 1 Unsur Esensial sistem inovasi ............................................................... 22 Gambar 3. 2 Tiga Kepastian yang Perlu dimiliki Lembaga Pengembangan Teknologi .............................................................................................................. 24 Gambar 3. 3 Peran Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman dalam Pembangunan ....................................................................................... 28 Gambar 3. 4 Ilustrasi arah pembangunan WPS seluruh pulau ................................... 29 Gambar 3. 5 Struktur Organisasi Pusat Litbang Sumber Daya Air ............................. 35


iv

DAFTAR SINGKATAN BBWS BHGK BMN DAS DIPA HITA ICT ISBN Jakstra Jakstranas Iptek

: : : : : : : : : :

LK NCICD NSPM (K) PK Renstra RKP RKA-K/L RPJPN RPJMN RTR KSN RTRW R-0 SPM UPT

: : : : : : : : : : : : : :

Balai Besar Wilayah Sungai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan Barang Milik Negara Daerah Aliran Sungai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Hidrologi dan Tata Air Information and Communication Technologies International Standard Book Number Kebijakan dan Strategi Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lingkungan Keairan National Capital Integrated Coastal Development Norma Standar Pedoman Manual (Kriteria) Perjanjian Kinerja Rencana Strategis Rencana Kinerja Pemerintah Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Rencana Tata Ruang Wilayah Rancangan SPM-0 (awal) Standar Pedoman Manual Unit Pelaksana Teknis


v

DAFTAR ISTILAH 1.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 2. Kolokium adalah pertemuan terbuka dengan beberapa ahli yang diundang untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan pendengar mengenai topik yang ditentukan. Bedanya dengan simposium, dalam kolokium para ahli tidak mengajukan (makalah) prasaran. 3. Lokakarya adalah suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya 4. Manual adalah acuan operasional yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik objek, dalam hal ini berupa petunjuk pelaksanaan dan/ atau petunjuk teknis. 5. Model fisik adalah contoh uji yang merupakan penyederhanaan dari suatu obyek dalam bentuk fisik, dan diupayakan tetap merepresentasikan keadaan nyata, untuk melakukan pengujian, pengamatan, dan perkiraan kinerjanya dalam rangka menetapkan kriteria desain fisik. 6. Model sistem adalah penyederhanaan dari suatu obyek dalam bentuk non fisik, yang merepresentasikan keadaan nyata yang bersifat managerial dan kebijakan. 7. Naskah ilmiah adalah tulisan/telaah ilmiah tentang masalah strategis untuk menunjang pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang berkelanjutan. Naskah ilmiah didasarkan kepada hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan baik perorangan maupun kelompok, dengan mengikuti kaidah ilmiah. 8. Naskah kebijakan adalah dokumen yang disusun untuk memberi masukan kepada para pengambil keputusan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. 9. Outcome/Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya dan bermanfaatnya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program efek, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, dari proses litbang, misalnya penerimaan oleh masyarakat, sebagai acuan pembangunan yang berkelanjutan, sebagai peluang kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai landasan penelitian aplikatif lainnya. 10. Output/Keluaran adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 11. Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pengguna. 12. Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi, mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru serta untuk menyelesaikan masalah-masalah Rencana Strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air 2015-2019

vi

13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan (1) pemahaman, (2) pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi, dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta (3) menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 14. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk (1) meningkatkan fungsi, (2) manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. 15. Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan kerekayasaan dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang Penelitian Terapan, Pengembangan, Perekayasaan, dan Pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang 16. Perekayasaan adalah kegiatan merealisasikan hasil pengembangan dengan menciptakan nilai, produk atau proses produksi dengan mempertimbangkan semua aspek unsur teknologi, melalui: (1) Desain Rinci, (2) Produksi, Konstruksi dan Integrasi Prototip, (3) Sertifikasi Produksi, (4) Uji Kinerja Prototip, (5) Audit Teknologi, (6) Standardisasi. 17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. 18. Prosiding DSP adalah kumpulan komponen output dari salah satu dan atau lebih penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi, dan pelatihan melalui seminar, pelatihan, dan lokakarya. 19. Prosiding ATSE adalah output kegiatan penyelenggaraan Advis Teknis/Sosial Ekonomi sesuai permintaan stakeholder, termasuk “Home Doctor”. 20. Prototip adalah suatu produk litbang dan/atau perekayasaan yang mengikuti kaidah ilmiah, dibuat dalam skala lapangan, dan kinerjanya harus dipantau supaya aplikasinya optimal. 21. R0 adalah output dari kegiatan litbang berupa rancangan awal standar (spesifikasi, metoda, tata cara), pedoman dan manual, yang disusun oleh peneliti yang akan dibahas oleh gugus kerja Balai dengan mengundang narasumber dan anggota subpantek. 22. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Subtansi roadmap berisi keadaan saat ini (sebagai baseline), tujuan yang ingin dicapai, uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan, sasaran dari setiap tahap, dan indikator pencapaian sasaran 23. Strategi adalah cara-cara yang tepat untuk mewujudkan tujuan jangka panjang (David, Fred R., 2003) 24. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Rencana Strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air 2015-2019

vii

25. Tujuan adalah memiliki arti hasil spesifik ke depan yang ingin dicapai suatu institusi/organisasi terkait dengan misi utamanya (David, Fred R., 2003) 26. Visi adalah dalah suatu pandangan jauh ke depan mengenai cita dan citra yang ingin diwujudkan suatu institusi/organisasi pada masa yang akan datang, sehingga dapat menjawab pertanyaan institusi/organisasi ingin menjadi apa? (David, Fred R., 2003). 27. Workshop adalah pelatihan kerja, yang meliputi teori dan praktek dalam satu kegiatan terintegrasi.


viii

BAB 1 PENDAHULUAN Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menangani infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sebagai bagian dari bidang infrastruktur, berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional. Secara Organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (Puslitbang SDA) berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sesuai dengan Perpres No 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun tugas dan fungsi Puslitbang SDA sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimana Puslitbang SDA mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya Air. Dalam melaksanakan tugasnya Puslitbang SDA menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelayanan uji laboratorium dan lapangan, ser c. tifikasi, inspeksi, kalibrasi, dan advis teknis di bidang sumber daya air; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air; e. pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air; f. pelaksanaan pengelolaan sarana kelitbangan; g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum; h. penyiapan penyusunan standar dan pedoman; dan i. pelaksanaan diseminasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air. Sesuai dengan amanat Undang-undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 9 Struktur Organisasi menyatakan bahwa Badan dan/ atau Pusat adalah sebagai pendukung tugas pokok Kementerian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral. Puslitbang sebagai scientific backbone Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus dapat mendukung kinerja Direktorat Jendral Rencana Strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air 2015-2019

1

Teknis terkait dalam hal penyiapan infrastruktur PUPR. Kebijakan Balitbang Kementerian PUPR menetapkan produk litbang harus memenuhi keperluan stakeholders Kementerian PUPR sebesar 70%, masyarakat profesional sebesar 15% dan masyarakat pengguna IPTEK sebesar 15% (sumber: Renstra Balitbang Kementerian PUPR 2015-2019). Sesuai kebijakan Balitbang PUPR tersebut di atas, kegiatan Puslitbang Sumber Daya Air difokuskan untuk mendukung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. 1.1 Kondisi Umum Pelaksanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum pada kurun waktu 2010-2014 secara umum menunjukkan pencapaian yang signifikan, baik terhadap target-target yang ditetapkan di dalam RPJMN II 2010-2014 maupun terhadap target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014. Selama periode ini, capaian pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk mendukung ketahanan air nasional yang diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan untuk peningkatan produksi padi serta ketahanan energi nasional melalui pengembangan potensi PLTA pada waduk-waduk yang ada saat ini. Pencapaian kinerja pengelolaan sumber daya air sampai tahun 2014 hampir seluruhnya memenuhi target di dalam RPJMN II maupun Renstra 2010-2014, kecuali untuk pembangunan air baku yang memiliki backlog sebesar 4,56 m³/detik. Selama periode Renstra 2010-2014 sasaran strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air adalah: “Meningkatnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Norma Standar Pedoman Manual/ Kriteria (NSPM/K) Bidang Sumber Daya Air siap pakai”. Adapun pengelompokan kegiatan yang ada di Puslitbang Sumber Daya Air, dibuat untuk memudahkan dalam mengetahui proporsi kegiatan tiap tahunnya, yang terbagi kedalam 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu: Kelompok Kegiatan Litbang, Kelompok Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Litbang, dan Kelompok Kegiatan Dasar. Jenis kegiatan yang masuk kedalam Kegiatan Litbang adalah kegiatan yang menghasilkan output litbang (Naskah Ilmiah, Teknologi, Model Fisik, Model Sistem, R-0, Prototipe, dan Naskah Kebijakan), sedangkan yang termasuk Kegiatan Dukungan Litbang adalah kegiatan yang menghasilkan output dokumen dukungan litbang dan prosiding, dan kelompok Kegiatan Dasar berupa kegiatan layanan perkantoran dan PNBP yang mengahasilkan output dokumen kegiatan dasar. Selama periode Renstra II 2010-2014, proporsi jenis kegiatan berbeda tiap tahunnya, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yang ditunjukkan pada Gambar 1.1.


2

Gambar 1. 1 Jumlah Kegiatan litbang, dukungan litbang, dan dasar 2010-2014 Pencapaian pada Renstra 2010-2014 telah menghasilkan output kegiatan litbang sebanyak 47 Naskah Ilmiah, 55 Teknologi, 25 Model Fisik, 152 Model Sistem, 59 R0, 18 Prototipe, 11 Naskah Kebijakan, 24 Prosiding DSP, 9 Prosiding ATSE sedangkan output kegiatan dasar menghasilkan 381 dokumen, 60 bulan layanan perkantoran dan layanan PNBP, 132 Paket dengan anggaran sebesar Rp. 685.279.217.000 selama periode Tahun 2010-2014. Renstra II Tahun 2010-2014 Puslitbang Sumber Daya Air, Badan Litbang, Kementerian PUPR disusun berdasarkan gambaran kinerja yang ditinjau dari aspek input sebagai berikut : 1. Tenaga inti (profesional) memiliki rasio tenaga sarjana dengan non sarjana 65% berbanding 35%, dengan 19% diantaranya adalah tenaga sarjana berpendidikan pasca sarjana. 2. Tenaga fungsional memiliki rasio tenaga fungsional dengan non fungsional 29% berbanding 71%, dengan 23% dinatarnya adalah tenaga fungsional peneliti, 4% tenaga fungsional perekayasa dan 2% tenaga fungsional lainnya. 3. Peralatan laboratorium laik pakai 90%, dan peralatan laboratorium yang rusak 10%. 4. Laboratorium terakreditasi sebesar 75%, yang mencerminkan tingkat kepercayaan pasar terhadap mutu (kualitas) hasil uji laboratorium 5. Sarana dan prasarana laik pakai 80%, dan sarana dan prasarana yang rusak 20%. 6. Inventarisasi BMN terkait Peralatan 50%, BMN terkait Aset Gedung dan Bangunan 75%, BMN terkait Kendaraan Bermotor 70%. 7. Anggaran Puslitbang Sumber Daya Air pada periode Renstra II Tahun 20102014 sebesar Rp. 688.600.225.000, terdiri dari 33,83% untuk anggaran litbang, dan 66,17% untuk anggaran non litbang.


3

Kinerja Puslitbang SDA dalam Renstra II Tahun 2010-2014 tersebut, selain menggambarkan kekuatan dan kelemahan internal, juga menyiratkan adanya tantangan baru. Capaian kinerja Litbang tersebut pada dasarnya terkait erat dengan capaian pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum. Potensi dan permasalahan yang ada menjadi acuan untuk merumuskan tujuan dan sasaran Puslitbang Sumber Daya Air Balitbang Kementerian PUPR selanjutnya, serta kebijakan dan strategi pencapaiannya. Pada Renstra III Tahun 2015-2019, Puslitbang Sumber Daya Air dituntut untuk meningkatkan kinerja dari lima tahun sebelumnya. Hal itu berarti bahwa karya-karya yang dihasilkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas harus lebih baik dari sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga orientasi hasil tidak hanya menekankan output, namun juga outcome, benefit dan impact. Selain itu peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen Sumber Daya Litbang adalah permasalahan yang juga harus dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya. 1.2 Potensi dan Permasalahan Penugasan Pusat Litbang Sumber Daya Air mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan III dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Memasuki dekade RPJMN III (2015-2019) yang mengusung tema besar “Daya Saing” maka peran IPTEK dalam periode ini sangatlah besar, sesuai dengan arah kebijakan RPJMN III: “Memantapkan Pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif, perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK”. Untuk mewujudkan sasaran jangka panjang pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan, perlu diprioritaskan upaya mencapai kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi, serta pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, berkepribadian, berjiwa gotong royong, keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas bersifat inklusif, berbasis pemerataan, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan IPTEK menuju keseimbangan antar sektor dan antar wilayah, serta mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.


4

Gambar 1. 2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Tema Besar RPJMN 3 adalah Daya Saing) Dengan berpayung kepada UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, dan Agenda Nawacita Presiden/ Wakil Presiden terpilih, maka Perpres No 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 disusun dengan menggunakan Rancangan Teknokratik. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, sekaligus menjaga konsistensi arah pembangunan nasional sesuai dengan Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025. Agenda pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawacita yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan 9. Memperteguh kebhine-kaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Masing-masing agenda dijabarkan menurut prioritas-prioritas yang dilengkapi dengan uraian sasaran, arah kebijakan dan strategi.


5

Untuk mewujudkan Nawacita yang selaras dengan infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, yaitu butir ke 7 “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”, maka agenda prioritasnya adalah sebagai berikut: a. Peningkatan kedaulatan pangan b. Peningkatan ketahanan air c. Peningkatan kedaulatan energi d. Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; e. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan f. Penguatan sektor keuangan g. Penguatan kapasitas fiskal negara. Adapun sasaran utama pembangunan ketahanan air dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Penanganan DAS yang meliputi: penyelesaian status DAS lintas negara, pemulihan kesehatan dan peningkatan perlindungan mata air di 4 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas, dan DAS Siak) dan 26 DAS Prioritas lainnya melalui konservasi sumber daya air secara vegetatif, pembangunan embung, pembangunan dam pengendali dan penahan, gully plug, serta sumur resapan di daerah hulu DAS; 2. Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) seluas 5,5 juta hektar; 3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), pengembangan ekowisata skala kecil, serta hasil hutan bukan kayu; 4. Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam RTRW; 5. Membangun tampungan air sejumlah 3 miliar meter kubik serta optimalisasi penampung air terbangun dalam rangka meningkatkan kapasitas tampung air per kapita serta penyediaan energi terbarukan dan pengendalian daya rusak, 3 dengan indikator terbangunnya 49 buah waduk (daya tampung 3 milyar m ); 6. Mempercepat pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber energi listrik (PLTA); 7. Mendukung kedaulatan pangan melalui rehabilitasi 3 juta Ha jaringan irigasi dan pembangunan 1 juta Ha jaringan irigasi yang meliputi jaringan irigasi permukaan, jaringan irigasi rawa dan jaringan irigasi air tanah; 8. Mengurangi area rawan genangan melalui solusi struktural pengendalian banjir, sedimen/lahar gunung berapi dan pengamanan pantai, serta solusi non struktural manajemen banjir, antara lain kesiapsiagaan banjir serta penataan kawasan. Indikator sasaran tersebut adalah terbangunnya flood management di 33 Balai Wilayah Sungai beserta penerapan perangkat manajemen pengendalian banjirnya;


6

9. Pembangunan prasarana air baku dalam rangka mendukung pencapaian pelayanan air minum dari kapasitas sebelumnya sebesar 51,44 m3/det menjadi 118,6 m3/det, dengan indikator terbangunnya prasarana air baku sebesar 67,16 m3/det; dan 10. Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai, dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai.

Gambar 1. 3 Sasaran Strategis Ketahanan Air berdasarkan Nawacita Dalam rangka mendukung terciptanya mutu penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal, Puslitbang Sumber Daya Air, Badan Litbang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan sebagai scientific backbone dan sebagai leader dalam bidang teknologi infrastruktur dan bertanggung jawab dalam memberikan masukan dalam perumusan kebijakan dan penyelesaian masalah pembangunan infrastruktur bidang Sumber Daya Air. Hal tersebut dilaksanakan dengan melakukan inovasi teknologi (IPTEK siap pakai), penyusunan naskah kebijakan, layanan teknis yang diharapkan akan mendukung terwujudnya infrastruktur bidang sumber daya air yang lebih baik, lebih cepat, lebih murah dan sustainable. Berdasarkan hal tersebut tantangan/ permasalahan litbang saat ini, yaitu adanya tuntutan penyediaan IPTEK siap pakai bidang Sumber Daya Air untuk:. Tantangan/ permasalahan Litbang saat ini yaitu adanya tuntutan penyediaan IPTEK siap pakai bidang Sumber Daya Air untuk: 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap upaya - upaya pengendalian pemanfaatan ruang termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap bencana; 2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendayagunaan air irigasi; 3. Mengurangi kelangkaan air baku; 4. Memperbaiki kualitas air baku; Rencana Strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air 2015-2019

7

5. Memanfaatkan bahan lokal dan potensi wilayah; 6. Mempercepat proses standarisasi untuk menambah jumlah SNI maupun pedoman di bidang bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil, untuk mengantisipasi semakin meningkatnya proteksi produk dan standar oleh negara lain; 7. Memperluas simpul-simpul pemasyaratkatan IPTEK PUPR, standar bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil, termasuk memperluas kontribusi perguruan tinggi, asosiasi dan media informasi; 8. Memanfaatkan peluang riset insentif (kegiatan riset yang didanai oleh Depdiknas) untuk meningkatkan pengalaman dan keahlian para calon peneliti dan perekayasa, sehingga dapat mengurangi kesenjangan keahlian akibat zero growth; 9. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga litbang internasional dalam rangka meningkatkan kompetensi lembaga maupun sumber daya manusia litbang dalam mengantisipasi dampak pemanasan dan perubahan iklim global, khususnya terhadap penyediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan 10. Melakukan Reformasi Birokrasi penyelenggaraan Litbangrap IPTEK. Selain itu, Isu Utama Kegiatan Litbang Puslitbang SDA Renstra 2015-2019 juga didasarkan pada sasaran strategis Ditjen Sumber Daya Air sebagai stakeholders Pusat Litbang SDA. Sasaran strategis yang harus dicapai Ditjen Sumber Daya Air pada tahun 2019 adalah sebagai berikut (lihat gambar 1.4): 1. Konservasi SDA a. Pembangunan 65 Buah bendungan b. Rehabilitasi/peningkatan bendungan/waduk sebanyak 46 Buah c. Restorasi sungai 55 Buah, revitalisasi danau 17 Buah dan konservasi rawa 29 Buah. d. Pembangunan bangunan pengendali sedimen (check dam) sebanyak 180 Buah. 2. Pendayagunaan SDA a. Peningkatan fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air baku sebesar 67,52 m3/detik b. Peningkatan layanan jaringan irigasi seluas 1 juta Ha c. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 3 juta Ha d. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi 3,9 juta Ha 3. Pengendalian Daya Rusak Air a. Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 530 Km. b. Normalisasi sungai dan pembangunan/peningkatan tanggul sepanjang 3.080 Km. c. Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air seluas 200 ribu Ha 4. Peningkatan Kapasitas kelembagaan, Ketatakelolaan dan Keterpaduan Pengelolaan SDA a. Penyusunan dan penerapan pola dan rencana pengelolaan SDA terpadu Rencana Strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air 2015-2019

8

yang berbasis wilayah sungai b. Pengelolaan data dan informasi hidrologi wilayah sungai dan pengelolaan kualitas air pada sumber air

Gambar 1. 4 Kelompok Kegiatan Renstra Puslitbang SDA 2015-2019 Dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan bidang sumber daya air, khususnya terkait sasaran strategis Ditjen SDA, Puslitbang Sumber Daya Air didukung oleh sumber daya kelitbanganannya. Oleh sebab itu, keberhasilan Puslitbang SDA dalam menjawab tantangan mendatang ditentukan oleh kapasitas sumber daya kelitbangan dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungan. Untuk memetakan kondisi sumber daya kelitbangan saat ini maka dilakukan analisis SWOT (Strenght, Weaknesses, Opportunity, dan Threath) untuk mempersiapkan dan merencanakan program-program kerja organisasi Pusair dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungan internal dan ekternal periode 2015-2019. Hasil analisis SWOT tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 1. Strenght (Kekuatan) :  SDM Pusair terdiri dari 9 orang S3, 61 orang S2, dan 158 orang S1 (diatas rata-rata seBalitbang)  Anggaran cukup tersedia  Pusair mempunyai 8 laboratorium dan 6 Laboratorium sudah terakreditasi 2. Weakness (Kelemahan)  Adanya gap keahlian akibat tidak adanya penerimaan PNS dalam waktu lama sehingga PNS senior banyak yang pensiun sebelum mentransferkan ilmunya kepada PNS muda  Banyak pegawai yang memasuki usia pensiun dimana perbandingan penerimaa dan pensiun 1:2,4 Rencana Strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air 2015-2019

9

 Idealnya SDM Litbang JFT: JFU = 70:30 (piramida terbalik), saat ini SDM Pusair masih piramida tegak JFT:JFU = 29:71 namun komposisi ideal jabatan fungsional (1:2:4) sudah tercapai 3. Opportunities (Peluang):  Pemberlakukan SNI Wajib di lingkungan PUPR (SNI Wajib yang sudah diajukan Pusair 22 buah terkait pembangunan 65 waduk)  Pengembangan teknologi dengan bahan lokal  Kebijakan Menteri untuk menerapkan hasil litbang di direktorat terkait 4. Threaths (Ancaman):  Tumbuhnya Laboratorium Swasta dan Perguruan tinggi di daerah  Adanya moratorium penerimaan PNS  Tenaga Ahli dari luar (MEA 2015) Berdasarkan analisis SWOT dihasilkan formulasi Strategi untuk menjawab tantangan 5 tahun kedepan yaitu dengan: 1. Mengoptimalkan kinerja SDM Pusair untuk menghasilkan SPM & Teknologi Bidang SDA. 2. Meningkatkan kompetensi SDM yang ada dengan cara pelatihan dan mengirim tugas belajar ke jenjang yang lebih tinggi untuk mendukung peningkatan mutu hasil litbang. 3. Mempercepat transfer knowledge dari senior ke junior dengan memberi kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi menghasilkan SPM maupun teknologi bidang SDA. 4. Mengharuskan PNS S1 untuk menjadi Fungsional Tertentu (Peneliti/Perekayasa) dengan Kemudahan Akses dan fasilitas Pendukungnya. 5. Mengoptimalkan kinerja PNS dan merekrut tenaga P3K untuk mengsisi kesenjangan SDM yang ada. 6. Meningkatkan kapasitas Laboratorium dengan dukungan anggaran yang ada, agar mutu hasil pengujian lab lebih baik dari lab swasta maupun perguruan tinggi. 7. Mempercepat transfer knowledge dari PNS senior ke PNS junior dan merekrut tenaga P3K untuk mengisi kesenjangan SDM untuk menghasilkan SPM maupun teknologi bidang SDA. 8. Meningkatkan kompetensi dan Kinerja SDM Laboratorium melalui pelatihanpelatihan teknis penunjang dan bersertifikasi.


10

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 2.1

Visi dan Misi

Visi dan Misi Pusat Litbang Sumber Daya Air adalah merupakan penjabaran dari Visi Misi di atasnya yang dimulai dari visi misi Presiden, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahanan Rakyat dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenenterian PUPR. 2.1.1 Visi Misi Presiden 2014 - 2019 VISI Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong MISI  Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan  Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum  Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim  Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera  Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing  Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional  Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

2.1.2 Visi Misi Kementerian PUPR Untuk mewujudkan visi misi Presiden RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkannya sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta mempertimbangkan pencapaian bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Renstra sebelumnya yang dijabarkan dalam program operasional Menteri. Oleh karena itu Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah : “TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 Rencana Strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air 2015-2019

11

dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut : 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi 2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip „infrastruktur untuk semua‟. 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI; 5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat. 2.1.3 Visi Misi Balitbang PUPR VISI: “TERMANFAATKANNYA TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN DALAM MEWUJUDKNA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” Makna Visi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Teknologi, dihasilkan dari penerapan atau pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai tertentu bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia, menjelaskan “cara” atau “metode” serta “proses” atau “produk”; 2. Kebijakan, mengandung makna bahwa hasil litbang mampu mempengaruhi kebijakan Kementerian PUPR; 3. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal mengandung makna bahwa di masa depan Infrastruktur bidang PUPR dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas dan reliabel. 4. Mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian Rencana Strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air 2015-2019

12

berlandaskan gotong royong mengandung makna bahwa apa yang akan dicapai mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan bangsa.

1.

2.

3.

4.

5.

MISI Menghasilkan teknologi dan kebijakan guna mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Menghasilkan teknologi dan kebijakan guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional. Menghasilkan teknologi dan kebijakan guna mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak. Menghasilkan teknologi dan kebijakan guna mempercepat pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi Badan Litbang PUPR yang meliputi Keuangan dan BMN, SDM dan Sarana Kelitbangan, Program, Monitoring dan Evaluasi serta Administrasi Standar, Diseminasi dan Kerjasama.

2.1.4 Visi Misi Puslitbang SDA Berdasarkan Visi Misi Pemerintah dan Struktur Organisasi diatas Pusat Litbang SDA maka Visi Misi Pusat Litbang Sumber Daya Air adalah sebagai berikut: VISI „‟TERMANFAATKANNYA TEKNOLOGI TERAPAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG SUMBER DAYA AIR UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” MISI 1. Meneliti dan mengembangkan teknologi terapan bidang sumber daya air guna mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air, termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi. 2. Menyusun Standar Pedoman dan Manual (SPM), dan Naskah Kebijakan bidang sumber daya air untuk menjamin mutu infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkeadilan dan berkelanjutan. 3. Memberikan Layanan Teknis berupa advis teknis, uji laboratorium, sertifikasi, serta penyediaan data dan informasi bidang sumber daya air untuk mendukung terselenggaranya infrastruktur bidang sumber daya air yang berkualitas. Rencana Strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air 2015-2019

13

4. Melaksanakan peningkatan tata kelola sumber daya organisasi Pusat Litbang Sumber Daya Air yang meliputi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Kelitbangan, Program, Monitoring dan Evaluasi, serta Administrasi Standardisasi, Diseminasi dan Kerjasama. 2.2

Tujuan

Tujuan Puslitbang Sumber Daya Air selaras dengan tujuan Badan Litbang PUPR dan Ditjen SDA. Tujuan ini mencerminkan arah pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Litbangrap IPTEK) 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka menunjang tercapainya tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tujuan Puslitbang Sumber Daya Air adalah sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi terapan, penyusunan SPM dan rekomendasi kebijakan, serta layanan teknis dalam rangka Konservasi Sumber Daya Air. 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi terapan, penyusunan SPM dan rekomendasi kebijakan, serta layanan teknis dalam rangka Pendayagunaan Sumber Daya Air. 3) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi terapan, penyusunan SPM dan rekomendasi kebijakan, serta layanan teknis dalam rangka Pengendalian Daya Rusak Terkait Air. 4) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi terapan, penyusunan SPM dan rekomendasi kebijakan, serta layanan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatakelolaan dan keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air. 5) Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi Pusat Litbang Sumber Daya Air untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan tersebut mengandung pengertian bahwa pilihan IPTEK siap pakai harus berkembang. Kegiatan Litbangrap IPTEK harus menghasilkan konsep SPMK untuk dinilai kelayakannya menjadi SNI maupun pedoman. SNI dan Pedoman baru yang disetujui rapat konsensus, termasuk SNI/Pedoman yang diperbaiki, harus segera dimasyarakatkan dan dilatihkan agar penerapannya benar. Pemberian advis teknis untuk memecahkan persoalan infrastruktur yang diperkirakan muncul ke permukaan atau telah benar-benar terjadi, harus diberikan dengan memanfaatkan IPTEK yang tersedia. Sementara itu, kualitas pembinaan dan dukungan administrasi serta manajemen yang dilaksanakan harus terus ditingkatkan kualitasnya agar kegiatan dan hasil Litbangrap IPTEK selalu meningkat kualitasnya. Indikator tujuan : 1. Jumlah teknologi dan kebijakan Sumberdaya Air (unit); Rencana Strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air 2015-2019

14

2. Indikator kepuasan pelanggan (unit); 3. Jumlah dokumen (naskah). 2.3

Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta mengantisipasi potensi maupun permasalahan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Sumber Daya Air pada periode lima tahun mendatang, disusunlah Sasaran Strategis Puslitbang Sumber Daya Air selaras dengan sasaran strategis Balitbang PUPR lima tahun kedepan (2015 - 2019) yaitu : Meningkatnya inovasi teknis terapan bidang Sumber Daya Air. Sasaran strategis (Outcome/impact pada level costumers) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Pusat Litbang Sumber Daya Air sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program. Agar kebutuhan stakeholders dapat terpenuhi maka diperlukan upaya-upaya dalam internal proses yangharus dilakukan dengan baik, yaitu: 1. Meningkatnya mutu teknologi terapan dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan siap dimanfaatkan oleh stakeholder 2. Meningkatnya jumlah teknologi terapan dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan oleh stakeholders 3. Meningkatnya DISEMINASI, ALIH TEKNOLOGI & Jejaring Informasi 4. Meningkatnya Layanan Advis Teknik 5. Meningkatnya Standar, Pedoman & Manual (SPM) yang dihasilkan 6. Meningkatnya Layanan Laboratorium Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien guna memenuhi harapan stakeholders tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya organisasi melalui proses learning and growth, yang meliputi: 1. Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas 2. Meningkatnya alokasi ANGGARAN 3. Meningkatnya SARANA KELITBANGAN yang lebih maju 4. Meningkatnya kualitas PROGRAM & MONEV 5. Meningkatnya KERJASAMA LITBANG & PENERAPAN, baik dalam maupun luar negeri 6. Meningkatnya tertib administrasi keuangan & aset 7. Meningkatnya EFEKTIVITAS pelaksanaan kegiatan 2.4

Sasaran Output dan Outcome

Outcome Puslitbang Sumber Daya Air mengacu pada outcome Badan Litbang PUPR 2015-2019, yaitu pemanfaatan inovasi IPTEK terapan bidang Sumber Daya Air oleh stakeholder dalam pembangunan infrastruktur sehingga menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah dan sustainable, yang terdiri:


15

1. Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh para pemangku kepentingan. Dengan indikator kinerja program sebagai berikut: a. Jumlah teknologi yang dimanfaatkan (Unit), b. Jumlah rekomendasi kebijakan yang termanfaatkan (Naskah). 2. Meningkatnya kualitas layanan teknis kepada pemangku kepentingan. Dengan indikator kinerja program sebagai berikut: a. Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan Advis Teknis (%); b. Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan Sertifikasi (%); c. Indeks kepuasan pelanggal terhadap Layanan Uji laboratorium (%). Definisi dari teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia yang dapat langsung diterapkan oleh penerima manfaat. Sasaran dan Indikator Kegiatan Puslitbang Sumber Daya Air: 1.

Tersedianya Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan a. Jumlah komponen teknologi (Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0) untuk menghasilkan 20 teknologi selama 5 tahun b. Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT) Tabel 2. 1 Teknologi Terapan

2.

Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan a. Jumlah Naskah Kebijakan b. Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis c. Jumlah R-3 d. Jumlah Laporan Hasil Pengujian Laboratorium


16

3.

4.

Terselenggaranya Perencanaan, Monev, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya a. Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan (pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran b. Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum (Administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN) c. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana (Seluruh kegiatan pengadaan d. Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev e. Jumlah Laporan Kerjasama f. Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala g. Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan (Perpustakaan, Jurnal, SMM dan HAKI ) h. Jumlah Laporan Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran) Terselenggaranya layanan PNBP (PULSA)  Jumlah penerimaan PNBP

Siklus penelitian dan pengembangan infrastruktur tersebut terdiri dari tahapan berikut; (i) penyusunan naskah ilmiah, (ii) penyusunan model sistem, (iii) penyusunan model fisik, (iv) pembuatan prototipe, (v) penyusunan R-0, (vi) penyusunan naskah kebijakan.


17

Skema Komponen Output Teknologi terapan yang digunakan di lingkungan Puslitbang Sumber Daya Air, Badan litbang PUPR adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Skema Output dan Outcome Badan Litbang


18

Adapun tahapan perumusan dan penetapan standar, pedoman, dan manual (SPM) mengikuti prosedur mekanisme Komtek/Subkomtek yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan uraian sebagai berikut: a. Penetapan kebutuhan Standar, Pedoman, Manual (PNPS); b. Berdasarkan PNPS, dibuat Naskah Akademis yang merupakan RSNI 0/RPT 0/RM 0, proses selanjutnya adalah membuat Draft dari Standar, Pedoman, Manual yang merupakan RSNI 1/RPT 1/RM 1. Dalam penyusunan konsep/draft, PT/SPT menunjuk konseptor untuk merumuskan RSNI 1/RPT 1/RM 1; c. Setelah RSNI 1/RPT 1/RM 1 disetujui maka selanjutnya dibahas dalam rapat teknis. Jika diperlukan, rapat teknis dapat dilakukan lebih dari satu kali tergantung dari keakuratan materi tersebut, atau bisa juga dilakukan public hearing kepada pemangku kepentingan. Hasil rapat teknis setelah diperbaiki oleh tim editor diperoleh RSNI 2/RPT 2/RM 2; d. Setelah dilakukan rapat teknis, maka RSNI 2/RPT 2/RM 2 dirumuskan kembali untuk mencapai konsensus di Subkomisi Teknis untuk menjadi RSNI 3/RPT 3/RM 3, dengan melibatkan para ahli di bidangnya, instansi pemerintah pusat dan daerah, pelaksana pembangunan dan masyarakat luas (Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi Profesi, Produsen, Konsumen, dan lain-lain). Pelaksanaan rapat teknis dilakukan sesuai PSN 01 : 2007 e. Dalam Konsensus, Ketua Komtek/Subkomtek melaporkan hasil pembahasan materi kepada Peserta dalam Rapat Internal, rapat Teknis yang lalu, atau penyempurnaan materi yang telah dibahas dalam RSNI 2/RPT 2/RM 2 dan RSNI 3/RPT 3/ RM 3. Pada rapat konsensus ini dilakukan koreksi substansi termasuk bahasa oleh Ahli Bahasa, kemudian disiapkan sebagai (Rancangan SNI atau Rancangan Pedoman), untuk bahan rapat pemutahiran konsep oleh anggota Panitia Teknis. Jika diperlukan rapat konsensus dapat dilakukan lebih dari satu kali tergantung dari keakuratan materi tersebut. Pelaksanaan konsensus dilakukan sesuai PSN 01 : 2007. f. RSNI 3/RPT 3/RM 3 hasil rapat konsensus selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Panitia Teknis untuk dimutakhirkan. g. RSNI 3/RPT3/RM 3 yang telah dibahas dalam rapat panitia teknis diperbaiki berdasarkan masukan dalam rapat, namun tidak mengubah substansi sesuai kesepakatan konsensus. Perbaikan tersebut termasuk memeriksa naskah terhadap kesesuaian PSN yang relevan. h. RSNI3 yang dihasilkan diserahkan ke BSN beserta kelengkapannya, untuk dilakukan Jajak Pendapat dan atau E-Balloting. Pelaksanaan jajak pendapat sesuai PSN 04 : 2006 tentang Jajak Pendapat dan Pemungutan Suara Dalam Rangka Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) i. Hasil jajak pendapat dan atau E-balloting akan dievaluasi, jika disetujui maka akan ditetapkan menjadi RASNI. RASNI yang dihasilkan dikirim ke BSN untuk ditetapkan menjadi SNI. Apabila ada pihak yang menyatakan tidak setuju maka RSNI3 akan dikembalikan lagi ke Panitia Teknis untuk diperbaiki dan diajukan kembali untuk jajak pendapat. j. RSNI3 yang telah disetujui untuk dijadikan RSNI4 perlu diperbaiki oleh panitia teknis atau subpanitia teknis dengan atau tanpa perubahan yang bersifat substansial. RSNI3 yang langsung disetujui menjadi RASNI tanpa melalui tahap Rencana Strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air 2015-2019

19

pemungutan suara, perlu diperbaiki oleh panitia teknis atau subpanitia teknis tanpa perubahan yang bersifat substansial. Mengingat bahwa (1) RASNI yang dihasilkan pada proses jajak pendapat, atau (2) RSNI4 yang disetujui dalam tahap pemungutan suara menjadi RASNI, akan langsung ditetapkan menjadi SNI, maka perbaikan dan editing pada proses ini bersifat final sehingga harus dilaksanakan secermat mungkin sesuai dengan ketentuan dalam PSN 08 : 2007 Penulisan Standar Nasional Indonesia. k. Setelah RSNI3 ditetapkan menjadi SNI, khusus yang menyangkut masalah kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup dapat diberlakukan menjadi SNI wajib oleh instansi terknis (Kementerian PUPR) melalui Peraturan Menteri. l. RPT3 hasil finalisasi ditetapkan melalui produk hukum (Permen/Surat Edaran) dengan melibatkan Direktorat Jenderal terkait yang kemudian diteruskan ke Biro Hukum untuk diberlakukan di lingkungan Kementerian PUPR. Dalam penyusunan hingga penerapan produk hukum, prosesnya mengikuti Surat Edaran Menteri PU No. 13/SE/M/2005 tentang Tata cara mempersiapkan naskah produk hukum di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. m. RM3 hasil finalisasi ditetapkan oleh Eselon I atas nama Menteri PUPR dengan melibatkan Direktorat Jenderal terkait (sesuai materi yang akan ditetapkan) yang kemudian diteruskan ke Biro Hukum dan diberlakukan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Gambar 2. 2 Proses Perumusan dan Penetapan Standar, Pedoman Manual


20

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1

Jakstra IPTEK Nasional

Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara jelas mengamanatkan bahwa pembangunan iptek adalah untuk memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 Ayat 5). Selanjutnya, konsisten dengan amanah konstitusi tersebut dan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk merumuskan kebijakan di bidang pembangunan IPTEK, maka Kementerian Riset dan Teknologi, melalui Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03 /M/Kp/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi tahun 20102014, telah menetapkan Visi Pembangunan IPTEK 2010-2014 yakni “IPTEK untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban”. Selanjutnya kebijakan IPTEK diarahkan kepada: 1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang dan lembaga pendukung untuk mendukung proses transfer dari ide menjadi prototipe laboratorium, kemudian menuju prototipe industri sampai menghasilkan produk komersial (penguatan sistem inovasi nasional);   2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produktivitas litbang yang berdaya guna bagi sektor produksi dan meningkatkan budaya inovasi serta kreativitas nasional;   3. Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti di lingkup nasional maupun internasional untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan pendayagunaan litbang nasional;   4. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang untuk ketersediaan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat serta menumbuhkan budaya kreativitas masyarakat; dan   5. Meningkatkan pendayagunaan iptek dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap iptek dalam negeri. Strategi pembangunan IPTEK dilaksanakan melalui 2 (dua) prioritas pembangunan yaitu: 1. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang meliputi aspek kelembagaan, sumberdaya dan jaringan, yang berfungsi sebagai wahana pembangunan IPTEK menuju visi pembangunan IPTEK dalam jangka panjang; dan   2. Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK (P3 IPTEK) yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang digariskan dalam RPJPN 20052025. Dalam hal ini pemerintah menempatkan posisi sebagai nakhoda untuk mendorong proses pendayagunaan berbagai hasil litbang iptek menjadi produk inovasi yang bernilai tambah tinggi (value creation), merubah orientasi pengembangan teknologi yang bersifat supply-push menjadi demand-driven dalam bingkai Sistem Inovasi Nasional (SINas).


21

Dalam setiap sistem inovasi, baik pada tingkat nasional (SINas) maupun daerah (SIDa), akan selalu memerlukan peran dari para aktor pengembang teknologi, pengguna teknologi, dan para pihak yang ikut mewujudkan ekosistem inovasi yang kondusif (Gambar 3.1).

Gambar 3. 1 Unsur Esensial sistem inovasi Tautan antara pembangunan iptek dengan pembangunan ekonomi terjadi ketika teknologi yang dihasilkan digunakan dalam kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, untuk memperbesar peluang agar tautan itu terjadi, maka pengembangan iptek perlu berorientasi pada kebutuhan atau persoalan nyata, atau bersifat „demand-driven‟. Banyak istilah yang digunakan untuk pendekatan pengembangan iptek berbasis kebutuhan nyata ini, antara lain: market-driven, issue-driven, mission-driven atau evidence-based yang maknanya kurang lebih identik. Sistem inovasi akan terwujud hanya jika teknologi tersebut digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen; atau digunakan oleh pemerintah dalam rangka menjaga keutuhan kedaulatannya dan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Secara sederhana namun tegas dan jelas, World Bank (2010) menyatakan bahwa: „What is not disseminated and used is not an innovation‟. Komunikasi dan interaksi antara pengembang dan pengguna teknologi perlu intensif, produktif, dan kontinyu agar SINas dapat memberikan kontribusinya terhadap pembangunan perekonomian nasional atau daerah. Sebagai sebuah sistem, maka SINas tidak dapat dipandang hanya sebagai kumpulan dari lembaga, tetapi yang lebih penting adalah terjadinya aliran informasi dan produk antar-lembaga. Dalam konteks SINas, maka mutlak perlu terjadi aliran informasi kebutuhan teknologi dan persoalan nyata yang membutuhkan solusi teknologi dari pihak pengguna teknologi ke pihak pengembang teknologi. Prasyarat agar aliran ini terjadi adalah (1) keterbukaan atau keinginan dari pihak pengguna untuk berbagi informasi tentang kebutuhan dan persoalan teknologi; dan (2) sensitivitas dan kapasitas pihak


22

pengembang teknologi dalam mencermati realita kebutuhan teknologi dan persoalan teknologi yang dibutuhkan pengguna. Keyakinan pihak pengguna atas kapasitas lembaga pengembang teknologi dalam menghasilkan teknologi yang sesuai kebutuhan, handal secara teknis, dan kompetitif secara ekonomi akan menjadi pemicu terjadinya aliran informasi. Jika saat ini aliran tersebut masih tersendat, maka adalah bijak jika kedua belah pihak melakukan swaevaluasi, mencermati tentang apa yang perlu dibenahi dalam lingkup peran masingmasing. Selain aliran informasi, maka aliran paket teknologi dari pengembang ke pengguna perlu pula terjadi. Jika ini tidak terjadi, maka SINas hanya seperti jiwa yang tak memiliki raga. Hal ini bermakna bahwa SINas itu ada dan dapat dirasakan hanya jika ada teknologi yang dihasilkan oleh pengembang teknologi yang diadopsi untuk proses produksi barang atau jasa oleh industri domestik (bisa juga asing atau multinasional). Prasyarat agar aliran teknologi ini terjadi adalah: (1) teknologi yang dikembangkan dan ditawarkan relevan dengan kebutuhan pengguna; (2) teknologi yang ditawarkan sepadan dengan (atau dapat juga jika lebih rendah dari) kapasitas adopsi pengguna potensialnya; dan (3) penggunaan teknologi tersebut mempunyai prospek keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan teknologi serupa yang sudah tersedia. Pemerintah diharapkan dapat memainkan peran sebagai fasilitator, intermediator, dan regulator agar suasana yang kondusif dapat diwujudkan, sehingga merangsang aktor pengguna dan pengembang teknologi untuk mengintensifkan komunikasi dan interaksinya. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, pemerintah perlu memahami kapasitas dan keterbatasan, atau kekuatan dan kelemahan, yang dimiliki pihak pengembang teknologi, serta juga memahami kebutuhan dan kendala yang dihadapi pihak pengguna teknologi. Dalam konteks sistem inovasi, setiap lembaga pengembang iptek perlu mempunyai tiga kapasitas, yakni: (1) kapasitasnya dalam mengakses informasi tentang realita kebutuhan teknologi, potensi sumberdaya yang dapat dikelola atau diakses, teknologi yang telah tersedia, perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan, keberadaan pakar luar- lembaga yang potensial untuk berkolaborasi, dan sumber pembiayaan kegiatan riset (sourcing capacity); (2) kapasitasnya dalam mempublikasikan hasil-hasil risetnya, mendifusikan paket teknologi yang dihasilkan, dan memberikan landasan akademik untuk perumusan kebijakan publik (disseminating capacity); dan (3) kapasitas intinya dalam pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi secara produktif, bermutu, dan relevan, serta sepadan dengan kapasitas adopsi calon pengguna potensialnya (R&D capacity) (Gambar 3.2).


23

Gambar 3. 2 Tiga Kepastian yang Perlu dimiliki Lembaga Pengembangan Teknologi Lembaga pengembang iptek saat ini, harus berani menghadapi tantangan baru dan tidak mungkin hanya melakukan business as usual. Para pakar di lembaga litbang dan/atau perguruan tinggi saat ini menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk melahirkan inovasi teknologi yang sesuai kebutuhan agar dapat secara nyata dan langsung mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan IPTEK (Litbangrap IPTEK), pada hakikatnya ditujukan untuk menunjang upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Oleh karena itu, Litbangrap IPTEK mutlak harus dilaksanakan pada bidang-bidang yang mendasar, yaitu bidang pangan, energi, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, serta kesehatan dan obat. Berikut ini adalah strategi pemberian dukungan Litbangrap IPTEK pada ke enam bidang tersebut: 1. Dukungan Litbangrap IPTEK bidang pangan diarahkan untuk mengatasi masalah masalah laju peningkatan kebutuhan lebih besar dibandingkan laju peningkatan produksi dan konversi lahan pertanian produktif. 2. Dukungan Litbangrap IPTEK bidang transportasi diarahkan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengembangan teknologi dan manajemen transportasi jalan nasional, serta regulasi dan pemanfaatan teknologi jalan dan jembatan. 3. Dukungan Litbangrap IPTEK bidang kesehatan diarahkan untuk mengatasi masalah pengendalian penyakit dan lingkungan, serta disparitas status kesehatan berdasarkan tingkat sosial ekonomi. 4. Dukungan Litbangrap IPTEK bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), diarahkan untuk (i) meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta daya saing bangsa, (ii) memperkuat kesatuan dan persatuan nasional, (iii) Rencana Strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air 2015-2019

24

mewujudkan pemerintahan yang transparan, dan (iv) meningkatkan jati diri bangsa di tingkat internasional. 5. Dukungan Litbangrap IPTEK untuk bidang pertahanan dan keamanan, yang diarahkan untuk mengatasi keterisolasian kawasan dan penyediaan infrastruktur PUPR di kawasan perbatasan antarnegara, pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan antarnegara; 6. Dukungan Litbangrap IPTEK untuk bidang energi, yang diarahkan dalam rangka mengatasi kelangkaan energi melalui Litbang teknologi hemat energi, dan bio gas dari sektor persampahan. Kebijakan Operasional : Operasional Litbangrap IPTEK harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistematis dan terarah serta berkesinambungan (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005) dan meliputi: (i) Penelitian dan Pengembangan IPTEK; (ii) Difusi dan Pemanfaatan IPTEK; (iii) Penguatan Kelembagaan IPTEK; dan (iv) Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi. Dalam rangka mendapatkan luaran (Output) dan hasil (Outcome) yang optimal, maka strategi pelaksanaan Litbangrap IPTEK harus bertumpu pada hal-hal berikut ini: 1. Setiap kegiatan Litbang diharapkan dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru atau pengembangan teknologi yang sudah ada yang terdiri dari: a. prinsip-prinsip dasar dari fenomena atau fakta yang teramati (riset dasar), b. teknologi yang dapat diaplikasikan (terapan) untuk memecahkan masalah yang dihadapi bangsa saat ini dan memiliki dampak positif terhadap pembangunan. 2. Hasil Litbang terapan diharapkan dapat: c. didifusikan kepada pengguna, dan d. dimanfaatkan oleh pengguna dalam kegiatan produksi, baik oleh kalangan bisnis, pemerintah, dan masyarakat. 3. Setiap jenis kegiatan riset dasar, riset terapan, pengembangan produk, dan komersialisasi hasilnya harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang bersifat berkesinambungan. 4. Litbangrap IPTEK bidang pangan dipilah atas solusi teknologi melalui riset dan solusi non-teknologi. Solusi teknologi dilakukan melalui riset terhadap struktur dan sistem jaringan, sistem pasokan air baku yang hemat air. Sedangkan solusi non teknologi dapat berupa kebijakan, edukasi, sosialisasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. 5. Litbangrap IPTEK bidang transportasi dilakukan melalui riset teknologi dan non teknologi. Solusi teknologi dilakukan melalui riset penunjangan infrastruktur, pengembangan sistem dan teknologi jalan dan jembatan dalam memfasilitasi transportasi publik, penyiapan teknologi infrastruktur yang berkesesuaian dengan pengembangan teknologi komponen lokal otomotif, dan teknologi infrastruktur yang mendukung upaya-upaya mitigasi dan minimasi dampak lingkungan, sedangkan solusi non teknologi pada aspek-aspek komitmen kelembagaan litbang dalam menghasilkan pilihan-pilihan teknologi dan manajemen transportasi nasional serta rekayasa biaya dan kebijakan tarif. Rencana Strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air 2015-2019

25

6. Litbangrap IPTEK bidang kesehatan, dilakukan melalui riset terhadap aspek ketanggapan sistem pelayanan kesehatan dan aspek pembiayaan. Riset aspek ketanggapan diharapkan menghasilkan teknologi penanganan kedaruratan yang difokuskan pada tiga kelompok, yaitu (i) gizi dan makanan, (ii) pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, dan (iii) pengembangan bahan baku obat; sediaan obat; perbekalan farmasi; dan alat kesehatan. 7. Litbangrap IPTEK bidang TIK dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek (i) subsitusi impor, (ii) sumber daya, (iii) modal pengetahuan, (iv) integrasi tingkatan sistem, (v) pendekatan riset integrasi pembangunan, (vi) kondisi pengguna, dan (vii) dukungan terhadap bidang IPTEK lainnya. Selain itu, arah perkembangan TIK dalam dua dekade mendatang perlu pula diperhatikan dengan melihat kecenderungan sebelumnya. TIK di masa datang diperkirakan mengarah pada teknologi dengan ciri-ciri, konvergensi, miniaturisasi, embedded, on demand, grid, intelligent, wireless inter networking, open source, seamless integration dan ubiquitous. 3.2

Jakstra IPTEK Kementerian PUPR

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PUPR memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Program-program tersebut harus mencakup dukungan terhadap sasaran-sasaran nasional dalam RPJMN 2015-2019 (Buku I, II, III) sesuai bidang terkait. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel. Arah kebijakan tersebut lebih jauh Sub Bidang Sumber Daya Air adalah untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air. Pembangunan infrastruktur kedepan tidak hanya dititik beratkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (engine of growth), namun perlu lebih bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan carrying capacity Rencana Strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air 2015-2019

26

suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (trigger) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (new emerging growth center) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang wilayah. Sejalan dengan prinsip tersebut, maka peran pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pembangunan nasional pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan. Peran ini dapat dilihat pada Gambar 3.3.


27

Gambar 3. 3 Peran Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman dalam Pembangunan


28

Dalam konteks pengembangan wilayah mengingat sangat luasnya wilayah nasional Indonesia, maka untuk memudahkan pengelolaannya, pengembangan wilayah dibagi menurut wilayah Pulau/Kepulauan yang dikelompokkan ke dalam beberapa tipe wilayah pengembangan yang diistilahkan “Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)” yang di dalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan maritim berdasarkan pada tema atau potensi per pulau. Konsepsi pengembangan WPS diilistrasikan yaitu pembanguan infrastruktur wilayah PUPR pada setiap WPS diarahkan untuk mempercepat pembangunan fisik di pusatpusat pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai dengan klusternya, terutama WPS di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antar kawasan maupun antar WPS. Ilustrasi arah pembangunan WPS seluruh pulau dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut:

Lokasi Kegiatan Pusair

Gambar 3. 4 Ilustrasi arah pembangunan WPS seluruh pulau Dari 35 WPS Pusat Litbang Sumber Daya Air melaksanakan Penelitian dan pengembangan di 8 WPS. Peran penelitian dan pengembangan sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yaitu dengan melakukan inovasi teknologi, advis teknis, pelatihan teknis tenaga terampil, yang dalam pelaksanaannya diharapkan lebih baik, lebih cepat, lebih murah dan sustainable. Untuk mewujudkan hal tersebut akan dicapai melalui penerapan teknologi dan inovasi teknologi yang telah dihasilkan, serta memberikan layanan teknis berupa advis dan rekomendasi teknis, rekomendasi kebijakan, serta layanan uji laboratorium terhadap permasalahan infrastruktur yang dihadapi. Sasaran strategis Balitbang adalah: “Meningkatnya jumlah teknologi dan kebijakan yang digunakan pemangku kepentingan untuk mendukung keandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; Rencana Strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air 2015-2019

29

konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan, sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat”. Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui sasaran program: 1) Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders; dan 2) Meningkatnya kualitas layanan teknis kepada stakeholders, yang akan dicapai melalui strategi: a. Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mampu menghasilkan inovasi pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mencakup: 1. Penerapan IPTEK melalui uji coba skala lapangan secara terbatas yang menghasilkan informasi tentang kemamputerapan teknologi. 2. Inovasi IPTEK untuk meminimalkan terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global serta mengantisipasi dampak perubahan iklim dan pemanasan global khususnya pada aspek tata kelola air dan pencemaran udara. 3. Melaksanakan litbangrap yang menghasilkan IPTEK untuk mencapai sembilan agenda prioritas Nasional (Nawacita). 4. Diseminasi, sosialisasi dan pelatihan kepada pelatih (Training of trainer), yang menghasilkan umpan balik tentang kebutuhan SPMK. 5. Menjadikan Balitbang tidak hanya sebagai research institute tetapi juga menjadi knowledge institute. b. Pemberian layanan keahlian untuk membantu memecahkan masalah-masalah lapangan yang menghasilkan umpan balik tentang jenis persoalan lapangan dan kemamputerapan teknologi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, yang mencakup: 1. Optimalisasi pemanfaatan pilihan-pilihan IPTEK infrastruktur PU dan permukiman siap pakai oleh para stakeholders. 2. Pemanfaatan potensi perguruan tinggi dan asosiasi profesi/tenaga ahli untuk mempercepat penyusunan, pemasyarakatan dan penerapan serta pengawasan pemanfaatan standar bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil. 3. Mendorong stakholder untuk memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara proporsional dalam setiap pembangunan infrastruktur PU, serta perhatian khusus dalam pembebasan lahan. 4. Meningkatkan pelayanan PULSA dan kelaikan/ kelayakan bangunan. Pengembangan IPTEK bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (IPTEK PUPR), dilaksanakan dengan langkah langkah sistematis dan terarah serta berkesinambungan, sehingga hasil hasilnya dapat digunakan sesuai dengan dinamika pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan IPTEK PUPR meliputi kegiatan kegiatan (i) penelitian yang menghasilkan Ilmu Pengetahuan, (ii) pengembangan yang menghasilkan teknologi, (iii) penerapan IPTEK yang menghasilkan informasi tentang kesiapan pakai IPTEK. Penerapan IPTEK meliputi Uji skala lapangan, diseminasi dan sosialisasi serta pelatihan untuk tenaga pelatih, pemberian layanan keahlian untuk memecahkan persoalan persoalan lapangan. Untuk menunjang pengembangan IPTEK tersebut diatas, diperlukan sarana dan prasarana litbang antara lain pengembangan laboratorium, peralatan laboratorium dan lapangan. Rencana Strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air 2015-2019

30

Arah Kebijakan Penelitian dan Pengembangan: Arah kebijakan Penelitian dan Pengembangan sub bidang sumber daya air tahun 20152019 secara umum adalah untuk mewujudkan hasil litbang dalam mendukung pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air yang handal dalam rangka mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan organisasi yang akuntabel. Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi: 1) Meningkatkan teknologi siap terap guna dukungan mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air, termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, dengan konsep lebih baik, lebih cepat, lebih murah dan berkelanjutan. 2) Meningkatkan jumlah SPM dan Rekomendasi Kebijakan untuk mendukung sasaran strategis Ditjen SDA 3) Kegiatan litbangrap harus menghasilkan SPM untuk menjamin kualitas infrastruktur SDA 4) Meningkatkan kualitas litbang sesuai pembiayaan dengan dukungan manajemen litbang yang akuntabel, sehingga rasio output dan outcome semakin meningkat 5) Meningkatkan jumlah layanan teknis dan alih teknologi kepada stakeholders 6) Lokasi kegiatan litbangrap mempertimbangan arah Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Kementerian PUPR 7) Kegiatan Litbangrap harus sudah mengidentifikasi stakeholders yang akan memanfaatkan output 8) Kegiatan litbangrap harus menghasilkan teknologi siap terap yang mendukung sasaran strategis Ditjen SDA 9) Kegiatan layanan teknis dan alih teknologi harus mendukung mutu infrastruktur SDA 10) Melaksanakan penugasan khusus terkait dengan issue strategis nasional, di antaranya: a) Dukungan kegiatan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) bidang sumber daya air b) Dukungan kegiatan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RANAPI) bidang sumber daya air c) Kegiatan penerapan litbang terpadu, yaitu: revitalisasi danau dan situ kritis (Danau Tempe, Rawa Pening, dll), Teknologi Wahana Apung (Eco-Wisata), Pengembangan Kampung Bahari (Tambak Lorok Semarang), Restorasi Sungai Citarum Hulu, Teknologi Jaringan Irigasi Air Tanah, Rekonstruksi Kawasan Terdampak Erupsi, Peta Resiko Banjir, Jaringan Hidrologi Nasional, dan sebagainya. Arah Kebijakan Yang Bersifat Manajerial: 1) Kegiatan dukungan manajemen juga harus semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta sinergi dalam mendukung kelancaran kegiatan litbangrap. 2) Proporsi penganggaran litbang harus lebih besar dari penganggaran dukungan manajemen.


31

3)

4)

5) 6) 7) 8)

Penyusunan Renstra untuk periode 2015-2019 harus mencantumkan tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil, yang merupakan turunan dari tujuan dan sasaran eselon I. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran eselon II merupakan turunan dari indikator kinerja utama/outcome eselon I dan harus memenuhi kriteria pengukuran SMART. Target kinerja renstra 2015 – 2019 ditetapkan berdasarkan data-data pada periode renstra sebelumnya (tahun 2010-2014). Dokumen Renstra sebaiknya dievaluasi secara berkala dalam kurun waktu tertentu. Meningktakan Penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai ISO 9001:2008 untuk seluruh pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat Litbang SDA. Penganggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada hasil (outcome);

Arah Kebijakan Dalam Kontek Pengembangan Wilayah: Kegiatan Litbang Sumber Daya Air diarahkan tersebar Pengembangan Strategis (WPS) meliputi: 1) WPS pulau-pulau kecil 2) WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu 3) WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang 4) WPS Pusat Pertumbuhan Baru 5) WPS Perbatasan Darat Negara

merata

di Wilayah

Adapun Arah Kebijakan Strategi Pusat Litbang Sumber Daya Air untuk 5 tahun kedepan sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan kinerja SDM Pusair untuk menghasilkan SPM & Teknologi Bidang SDA 2. Meningkatkan kompetensi SDM yang ada dengan cara pelatihan dan mengirim tugas belajar ke jenjang yang lebih tinggi untuk mendukung peningkatan mutu hasil litbang 3. Mempercepat transfer knowledge dari senior ke junior dengan memberi kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi menghasilkan SPM maupun teknologi bidang SDA. 4. Mengharuskan PNS S1 untuk menjadi Fungsional Tertentu (Peneliti/Perekayasa) dengan Kemudahan Akses dan fasilitas Pendukungnya. 5. Mengoptimalkan kinerja PNS dan merekrut tenaga P3K untuk mengsisi kesenjangan SDM yang ada. 6. Meningkatkan kapasitas Laboratorium dengan dukungan anggaran yang ada, agar mutu hasil pengujian lab lebih baik dari lab swasta maupun perguruan tinggi. 7. Mempercepat transfer knowledge dari PNS senior ke PNS junior dan merekrut tenaga P3K untuk mengisi kesenjangan SDM untuk menghasilkan SPM maupun teknologi bidang SDA. 8. Meningkatkan kompetensi dan Kinerja SDM Laboratorium melalui pelatihanpelatihan teknis penunjang dan bersertifikasi


32

3.3

Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi dalam hal ini diartikan sebagai kebutuhan regulasi yang dapat berupa Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/ atau mengatur perilaku penyelenggara pembangunan serta masyarakat termasuk swasta dalam rangka pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan Rakyat. Kerangka regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Puslitbang Sumber Daya Air dilaksanakan dengan memperhatikan mandat yang tercantum dalam perangkat peraturan sebagai berikut: a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional b. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025 bahwa RPJP Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden c. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, yang diwujudkan dengan adanya (i) keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (ii) keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta; (iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang d. Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dimana UU Pengelolaan SDA yang sebelumnya yaitu UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (Keputusan No.85/PUU-XI/2015). Implikasinya, praktek pengelolaan SDA tidak memiliki payung hukum terutama PP yang telah terbit dengan Payung UU No.7 tahun 2004, sehingga perlu dilakukan review dan dibuatkan payung hukumnya karena PP terkait SDA masih relevan hanya payung UU-nya dibatalkan. e. Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Perubahannya yang bertujuan untuk proses pengadaan barang dan jasa secara transparan. f. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 g. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. h. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


33

k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 113.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019. 3.4

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian dan disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Puslitbang Sumber Daya Air secara organisasi berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor : 15/PRT/M/2015 di dukung oleh unit kerja pendukung, terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Program dan Kerjasama; c. Bidang Sumber Daya Kelitbangan; d. Bidang Standar dan Diseminasi; e. Kelompok Jabatan Fungsional; Di samping Unit Kerja tersebut diatas, Puslitbang Sumber Daya Air memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan menurut Peraturan Menteri PUPR No. 34/PRT/M/2015 (Pasal 180-233). UPT merupakan Balai-balai yang secara umum melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang sumber daya air. Berikut adalah balai yang ada di lingkungan Puslitbang Sumber Daya Air, yaitu: a. Balai Lingkungan Keairan (LK), Bandung; b. Balai Hidrologi dan Tata Air (HITA), Bandung; c. Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan (BHGK), Bandung; d. Balai Pantai, Bandung; e. Balai Sungai, Surakarta; f. Balai Rawa, Banjarmasin; g. Balai Irigasi, Bekasi; h. Balai Sabo, Yogyakarta; i. Loka Penerapan Teknologi Pantai, Buleleng. Catatan: Peraturan Menteri PUPR No. 34/PRT/M/2015 belum merubah UPT Balai menjadi Balai Litbang Teknologi dan masih ada Loka Penerapan Teknologi Pantai.


34

Pusat Litbang Sumber Daya Air

Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Keuangan

Balai Lingkungan Keairan

Bidang Program dan Kerjasama

Bidang Sumber Daya Kelitbangan

Bidang Standar dan Diseminasi

Sub Bidang Program dan Evaluasi

Sub Bidang Sumber Daya Manusia

Sub Bidang Standar

Sub Bidang Pengembangan Kerjasama

Sub Bidang Sarana Kelitbangan

Sub Bidang Diseminasi

Balai Hidrologi dan Tata Air

Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan

Balai Pantai

Balai Sungai

Balai Rawa

Sub Bagian Umum

Balai Irigasi

Balai Sabo

Seksi Penelitian dan Pengembangan



Sub Bagian Tata Usaha





Seksi Penerapan dan Pelayanan








Loka Penerapan Teknologi Pantai






Kelompok Jabatan Fungsional








Gambar 3. 5 Struktur Organisasi Pusat Litbang Sumber Daya Air


35

BAB 4 PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1

Program dan Kinerja

Puslitbang Sumber Daya Air dalam Rencana Strategis 2015-2019 mempunyai 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, yaitu :  Program : Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sumber Daya Air. Puslitbang Sumber Daya Air dalam Rencana Strategis 2015-2019 telah merumuskan Program teknis dan Program generik dalam pelaksanaan kegiatan Renstra 2015-2019. Program Teknis adalah program Puslitbang SDA yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ stakeholders (pelayanan eksternal), meliputi kegiatan: a. Kegiatan Litbang Teknologi Terapan b. Kegiatan Rekomendasi Kebijakan terkait Pemanfaatan IPTEK c. Kegiatan Layanan Teknis dan Alih Teknologi Sedangkan program generik adalah program Puslitbang SDA yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal), meliputi kegiatan : a. Kegiatan Dukungan Manajemen b. Kegiatan Layanan Perkantoran Target yang akan dihasilkan dari program dan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan (Litbangrap) Puslitbang SDA pada Renstra 2015-2019 adalah Teknologi Terapan dan Rekomendasi Kebijakan terkait Pemanfaatan IPTEK. Gambaran umum mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Puslitbang Sumber Daya Air dapat dilihat berikut ini. (1) Pengembangan Teknologi Bangunan Air Utama Penelitian dan pengembangan bangunan air utama dilatarbelakangi oleh tantangan terkait konservasi sumber daya air. Dalam kurun waktu 2015-2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Direktorat Jendral Sumber Daya Air, dituntut untuk meningkatkan kapasitas tampung air yang salah satunya melalui pembangunan 65 bendungan. Penelitian teknologi bangunan air utama bertujuan untuk menghasilkan teknologi bangunan air utama yang secara teknis mendukung pembangunan bendungan tersebut. Oleh sebab itu, fokus beberapa kegiatan litbangrap diarahkan untuk menghasilkan teknologi bangunan hidraulik yang optimal, kemanan bendungan yang efektif, dan ketahanan terhadap gempa, serta alternatif teknologi untuk memperbaiki dan mengatasi permasalahan penurunan tanah (settlement) pada bendungan.


36

(2) Pengembangan dan Penerapan Teknologi Revitalisasi Waduk, Danau dan Situ Penelitian Pengembangan dan Penerapan Teknologi Revitalisasi Waduk, Danau dan Situ bertujuan untuk mendapatkan desain revitalisasi danau dan situ kritis sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan dalam rangka mendukung konservasi sumber daya air. Penelitian ini merupakan kegiatan terpadu melalui penerapan hasil pengembangan teknologi revitalisasi danau dan situ kritis, peningkatan kualitas lingkungan keairan Rawa Pening, penerapan teknologi penahan sedimen (sabo dam) di daerah hulu dan pengembangan konsep “eco efficiency” kawasan bendungan, penelitian karakteristik Hidrologi untuk menunjang desain embung, perhitungan Routing banjir dan pemanfaatan pintu pelimpah banjir dan PLTA, Pengurangan Emisi Gas Metana dari Waduk. Pada akhir renstra akan diperoleh teknologi design model konservasi Danau dan Situ kritis yang berlaku umum. Pengembangan teknologi ini untuk mendukung Konservasi SDA.


37

(3) Pengembangan dan Penerapan Teknologi Restorasi Sungai Penelitian ini merupakan kegiatan terpadu dimana untuk melakukan restorasi sungai Citarum hulu perlu dilakukan Pemulihan Kualitas Air Sungai Citarum hulu, Konservasi Air dan Lahan, Pemanfaatan Oxbow sebagai Kolam Retensi Banjir dan Peningkatan Mutu Air dan Evaluasi pengendalian erosi dan sedimentasi di DAS Citarum hulu dan pemetaan lokasi Saboplan. Tujuan dari pengembangan teknologi restorasi sungai ini adalah mendukung upaya restorasi Sungai Citarum Hulu dalam rangka Konservasi sumber daya air.

(4) Pengembangan Teknologi Pengendali Sedimen Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan teknologi pengelolaan gerakan tanah, penanganan longsor berbasis ambang batas curah hujan dan remote sensing, penelitian erosi dan sedimentasi akibat perubahan iklim dan tata guna lahan, pedoman perhitungan pemetaan erosi dan sedmentasi sepcara spasial dan temporal di DAS. Pengembangan teknologi pengendali sedimen dilaksanakan dalam rangka pengendalian daya rusak air dan konservasi sumber daya air.

(5) Pengembangan Teknologi Pengalokasian Sumber Daya Air Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan teknologi untuk optimasi pengoperasian waduk sehingga manajemen sumber daya air menjadi lebih efektif dan efisien. Pengembangan teknologi pengalokasian sumber daya air dilaksanakan dalam rangka pendayagunaan sumber daya air.


38

(6) Pengembangan Teknologi Jaringan Irigasi Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan teknologi pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), Pengembangan Data Spasial Zonasi Pengembangan Lahan Irigasi, penelitian komponen Struktur Jaringan Irigasi, tersusunnya peta zonasi potensi lahan irigasi dan peta alih fungsi lahan irigasi di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam mengembangkan lahan pertanian beririgasi. Pengembangan teknologi ini untuk mendukung pendayagunaan SDA.

(7) Pengembangan Teknologi Irigasi Hemat Air Pengembangan teknologi irigasi hemat air bertujuan untuk mendapatkan teknologi sarana operasi dan pemeliharaan irigasi berbasis teknologi informasi yang terdiri dari sistem manajemen operasi irigasi (SMOI), Sistem pemeliharaan jaringan irigasi (SPJI) serta kajian karet sebagai bahan alternatif pintu air irigasi sehingga pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dapat dilakukan mendekati tepat jumlah dan tepat waktu serta dapat membantu dan mempercepat proses komunikasi antara petani pengguna air, petugas di lapangan, dan instansi pemerintah yang menangani irigasi berbasis modernisasi irigasi, mendapatkan rumusan perhitungan hujan efektif, sebagai dasar Rencana Strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air 2015-2019

39

untuk menyusun pedoman (R-0) tata cara perhitungan hujan efektif. Pengembangan teknologi ini untuk mendukung pendayagunaan SDA.

(8) Pengembangan Teknologi Pengembangan Lahan Rawa Lahan rawa pasang surut jika dikembangkan secara optimal dengan meningkatkan fungsi dan manfaatnya maka bisa menjadi lahan yang potensial untuk dijadikan lahan pertanian di masa depan. Pengembangan teknologi pengembangan lahan rawa bertujuan untuk mendapatkan kriteria desain sistem tata air makro di daerah rawa untuk daerah urban dan rural, melakukan pengambangan lahan irigasi di Papua, penelitian proyeksi besaran angka emisi karbon dan penurunan tanah akibat degradasi lahan rawa untuk memperoleh sistem tata air rawa gambut yang dapat meninggikan muka air tanah di lahan gambut terdegradasi, pengembangan sistem tata air rawa, Kriteria Desain Tata Air Polder Tambak Lorok sebagai salah satu alternatif solusi penanganan masalah, Kajian Sistem Air Tanah di Lahan Rawa Gambut Kawasan Budidaya Terbatas, Kajian Pencucian Pirit di Lahan Rawa Pasang Surut dalam Mendukung Peningkatan Produktifitas Pertanian. Pengembangan teknologi ini untuk mendukung pendayagunaan SDA.


40

(9) Pengembangan Teknologi Perbaikan Kualitas Air Kegiatan penelitian pengembangan teknologi perbaikan kualitas air bertujuan untuk Pengembangan Teknologi Wahana Apung, terwujudnya rancangan pedoman perencanaan sumber daya air yang harmonis dengan penataan ruang wilayah dengan pendekatan dinamika system, pengendalian Pencemaran Air Sungai Oleh Libah Cair Industri Batik Di Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, Penelitian Kandungan Logam Berat Dalam Sedimen di Badan Air, Teknologi Perbaikan Kualitas Air Dengan Ekoteknologi, Kajian Kualitas Air Baku Mendukung Model Rekonstruksi Kawasan Terdampak Erupsi Gunung Berapi. Pengembangan teknologi ini untuk mendukung pendayagunaan SDA.


41

(10) Pengembangan Teknologi Penyediaan Air Baku Kegiatan penelitian pengembangan teknologi penyediaan air baku terdiri dari penerapan dan Pengembangan Teknologi Penyediaan Air Baku, Kajian Kriteria Kualitas Air Baku Untuk Air Minum, Penelitian Potensi Sumber Daya Air untuk Penyediaan Air Baku (Studi Kasus Pulau Sumba NTT), Penelitian Potensi Air Tanah pada Wilayah pengembangan Air Tanah dan Air Baku. Tujuan pengembangan teknologi penyediaan air baku adalah pendayagunaan sumber daya air bakik secara kualitas maupun kuantitats secara optimal untuk kebutuhan air baku yang berkelanjutan. Pengembangan teknologi ini untuk mendukung pendayagunaan SDA.

(11) Pengembangan Teknologi Pemanfaatan Energi Air Potensi pembangkit listrik tenaga air dengan memanfaatkan kelebihan aliran sungai di bangunan air utama dan jaringan irigasi serta terjunan air masih cukup besar yaitu 16.027 MW. Melihat besarnya potensi tersebut, maka peluang untuk pengembangan tenaga air untuk pembangkit tenaga listrik di Indonesia masih cukup besar. Tujuan dari kegiatan ini adalah didapatkannya teknologi Hidropower yang sesuai untuk dapat diterapkan pada infrastruktur sumber daya air di bangunan air utama. Selain itu pengembangan teknologi pemanfaatan energi air juga dapat diperoleh dari energi gelombang laut sebagai sumber energi alternatif maka akan dilakukan penyusunan pedoman pemanfaatan energi gelombang laut. Pengembangan teknologi ini untuk mendukung pendayagunaan SDA.


42

(12) Pengembangan Teknologi Pengaman Pantai Pengembangan Teknologi Pengaman Pantai terdiri dari kegiatan Penerapan Teknologi Pengaman Pantai, Kajian Karakteristik Pantai Di Kawasan Tropis, Pengembangan Terpadu Daerah Pesisir, Penyusun Pedoman Pemanfaatan dan Pengamanan Pantai Konsep Pedoman (R-0) Perencanaan Pemecah Gelombang Ambang Rendah dan Konsep Pedoman (R-0) Monitoring dan OP Pemecah Gelombang Ambang Rendah, Pemecah Gelombang Terapung Sebagai Pelindung Pantai, Kajian Pengembangan Kampung Bahari Tambak Lorok Semarang, Pengembangan Teknologi Sistem Modular Wahana Apung yang, Teknologi Sistem Operasional Prediksi Arus dan Gelombang untuk Kepulauan Indonesia. Tujuan dari teknologi ini adalah untuk mengendalikan daya rusak air terkait air.

(13) Pengembangan Teknologi Pengaman Sungai Pengembangan Teknologi Pengaman Sungai terdiri dari Pengembangan Perangkat Lunak Inspeksi Tanggul, Pengkajian Kinerja Alat Pemantauan Gerusan Pada Pilar Jembatan, Pengembangan Prasarana Pengendali Banjir (Tanggul Knock Down dan


43

Smart Dike), Pengembangan Pelindung Tebing Interlocking Permeable Revetment. Pengembangan teknologi ini untuk mendukung pengendalian daya rusak terkait air.

(14) Pengembangan Teknologi Sistem Pengelolaan Banjir Pengembangan Teknologi Sistem Pengelolaan Banjir terdiri dari Penelitian Hujan Rencana Untuk Perhitungan Banjir Rencana Akibat Pengaruh Perubahan Iklim sehingga didapatkan metode terbaik yang sederhana dan mudah dipahami untuk menghitung hujan rencana akibat pengaruh perubahan iklim, sehingga dapat diterapkan dengan mudah oleh para perencana dalam melakukan estimasi banjir rencana, Kajian Percepatan Aliran dalam Sistem Pengendalian Banjir, Pengembangan Teknologi Pompa Aksial Horizontal Untuk Pengelolaan Banjir, Teknik pengelolaan banjir lainnya yaitu dengan membuat sistem polder yang terdiri dari kolam tampungan banjir sementara (retarding basin), pintu air, tanggul dan pompa air, Pengembangan Drainase Tambak Lorok, Pembuatan Peta Risiko Banjir berdasarkan 3 (tiga) kala ulang debit yaitu Kala Ulang Debit 10 tahun, 25 tahun dan 50 tahun serta dipengaruhi oleh perilaku pasang surut pada daerah pesisir pantai, Kajian Teknologi Pembuatan Peta Risiko Banjir (Studi Kasus Sungai Wulan dan Sungai Krueng), Pengembangan Sistem Monitoring dan Peramalan Banjir Terpadu Untuk Peringatan Dini Banjir, Peringatan Dini Banjir berbasis curah hujan untuk DAS Kecil. Pengembangan teknologi ini untuk mendukung pengendalian daya rusak terkait air.


44

(15) Pengembangan Teknologi Sistem Pengelolaan Banjir Debris Pengembangan Teknologi Sistem Pengelolaan Banjir Debris terdiri dari Pengembangan Teknologi Sabo Gergaji, Early Warning System Berbasis Kearifan Lokal, Konsep Penambangan Bahan Galian C Berbasis Teknosabo pada Daerah Gunungapi, Pengembangan Teknologi Radar Untuk Mitigasi Bencana, Pengembangan Sistem Pemantauan Banjir Lahar Di Daerah Gunung Merapi, Penetapan Status Bahaya Banjir Lahar Hujan Di Gunung Merapi, Pembuatan Saboplan dalam Upaya Rekonstruksi Kawasan Terdampak Banjir Lahar (Sabo), Pembuatan Sabo Plan dalam Upaya Rekonstruksi Kawasan Terdampak Banjir Lahar, Kajian Pengendalian lahar, Kriteria Desain Hidraulik Bangunan Sabo pada Tikungan Sungai, Pengembangan Model Sabo Plan dalam Upaya Rekonstruksi Kawasan Terdampak Banjir Lahar. Dalam pelaksanaannya kegiatan Pengembangan Model Rekonstruksi Kawasan Terdampak Erupsi yang merupakan kegiatan terpadu akan dilaksanakan beberapa sub-kegiatan, antara lain Saboplan dan Uji Model Hidraulik Sabo Jangkar; Sistem Peringatan dan Prakiraan Dini Terpadu di Kawasan Gunungapi Merapi dan Gunungapi Sinabung. Tujuan Penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan Teknologi Sabo, Teknologi Sistem Peringatan dan Prakiraan Dini Banjir Lahar (Early Warning System), Teknologi Irigasi, Teknologi Kualitas Air, dan Teknologi Tata Kelola Air. Pengembangan teknologi ini untuk mendukung pengendalian daya rusak terkait air.

(16) Pengembangan Teknologi Sistem Monitoring dan Prakiraan Kekeringan Pengembangan Teknologi Sistem Monitoring dan Prakiraan Kekeringan bertujuan untuk Pengembangan Model Monitoring Kekeringan Menggunakan Data Satelit pada beberapa DAS di pulau Jawa sehingga dapat diperoleh prakiraan kekeringan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pertanian. Pengembangan teknologi ini untuk mendukung pengendalian daya rusak terkait air.


45

(17) Pengembangan Teknologi Pengumpulan Data Hidrologi Pengembangan Teknologi Pengumpulan Data Hidrologi terdiri dari Pengembangan Kalibrator AWLR, Pengembangan Laboratorium Balai Hidrologi dan Tata Air, Pengembangan Jaringan Hidrologi Nasional (Strategis). Pengembangan teknologi ini untuk mendukung keterpaduan Tata Kelola SDA.

(18) Pengembangan Teknologi Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Hidrologi Pengembangan Teknologi Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Hidrologi terdiri dari Manajemen Pengelolaan dan Sistem Informasi Hidrologi, Kendali Mutu Data Hidrologi Nasional, Pengembangan Jaringan Hidrologi secara Real Time untuk Monitoring dan Peramalan Banjir. Tujuan penelitian ini adalah terbangunnya jaringan hidrologi real time yang dapat menunjang monitoring banjir yang terpadu dengan sistem peramalan banjir dan tersusunnya pedoman Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Hidrologi. Pengembangan teknologi ini untuk mendukung keterpaduan Tata Kelola SDA.


46

(19) Pengembangan Teknologi Dukungan Pengembangan Kawasan Pesisir (NCICD) Puslitbang SDA melakukan Dukungan Pengembangan Kawasan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Bidang Sumber Daya Air mulai tahun 2015 sampai dengan 2019 yang akan menghasilkan model-model penanganan dampak yang timbul dengan adanya implementasi NCICD khususnya Fase A dan B. Adapun kegitannya terdiri dari Erosi dan Pengendaliannya (Kajian Potensi Sumber Sedimen Pada Kawasan Hulu Das Ciliwung dan Das Bekasi), Evaluasi Jaringan Pos Hidrologi dan Penyusunan Model Pengelolaan Tata Air Banjir, Pengelolaan Kualitas Air (Penelitian Kualitas Air Di Jakarta Untuk Mendukung Pembangunan Great Sea Wall), Sedimentasi dan Morphologi Sungai (Penanganan Perubahan Morfologi Sungai Akibat Adanya Sea Wall), Morphologi dan Bangunan Pantai, Soft Structure Pesisir (Penelitian Efek Pembangunan Tanggul Laut Terhadap Ekologi Hutan Mangrove Beserta Alternatif Penanggulangannya), Perilaku Geoteknik dan Penurunan Muka Tanah (Perilaku Geoteknik Terhadap Penurunan Muka Tanah di Pesisir Utara Jawa), Perilaku Air Tanah Jakarta, Penyelidikan Tanah (Pemboran) Dalam Rangka Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (NCICD), Kajian Kelestarian Lahan Sawah Irigasi Teknis Mendukung Pengembangan Kawasan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara dan Ketahanan Pangan Nasional. Pengembangan teknologi ini untuk mendukung Pengendalian Daya Rusak terkait Air.


47

(20) Pengembangan Teknologi Sistem Pengelolaan Wilayah Sungai Pengembangan Teknologi Sistem Pengelolaan Wilayah Sungai terdiri dari Peningkatan Kapasitas SDM dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Wilayah Sungai, Model Sistem Skema Distribusi Pemanfaatan Sumber Daya Air pada daerah Non CAT/Pulau-Pulau Kecil, Kajian Harmonisasi Perencanaan Sumber Daya Air dengan Penataan Ruang Wilayah, Pendampingan WISMP. Tujuan dari penelitian ini adalah terwujudnya rancangan pedoman perencanaan SDA yang harmonis dengan penataan ruang wilayah dengan pendekatan dinamika sistem. Pengembangan teknologi ini untuk mendukung keterpaduan Tata Kelola SDA.


48

4.2

Target Kinerja Tahunan dan Kerangka Pendanaan 2015-2019

Tabel 4. 1 Matriks Program, Kegiatan, Sasaran Program, dan Pendanaan Pusat Litbang Sumber Daya Air Tahun 2015-2019 SASARAN /INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

LOKASI 2015

2016

2017

2018

ANGGARAN ( JUTA RUPIAH ) 2019

TOTAL

KEGIATAN 1 : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG SUMBER DAYA AIR UNIT ORGANISASI : PUSLITBANG SUMBER DAYA AIR SASARAN KEGIATAN 1 1 Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 1,1 Jumlah Komponen Teknologi (Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0) untuk Menghasilkan 20 Teknologi selama 5 tahun 1,2 Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT) 1,3 Model Dukungan NCICD 1,4 Jumlah Desiminasi dan Sosialisasi 1,5 Jumlah Penerapan Standar

2

Komponen Teknologi

2,2 Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis 2,3 Jumlah R-3 2,4 Jumlah Laporan Layanan Pengujian Laboratorium 2,5 Jumlah Rekomendasi Kebijakan 2,6 Jumlah R-3 yang ditetapkan 2,7 Jumlah Pembinaan Lab Pusat Litbang dan Daerah

2017

2018

2019

TOTAL

148.500 148.499 148.500

195.461 195.461 195.461

247.476 247.476 247.476

254.595 254.596 254.595

246.147 246.147 246.147

1.092.179 1.092.179 1.092.179

32.182

61.172

94.872

89.024

72.100

349.350

37

47

47

35

36

202

24.396

51.172

83.872

77.024

59.100

295.564

Proseding DSP Bandung

5

1

1

1

1

9

2.181

3.500

4.000

4.500

5.000

19.181

Unit Model

Bandung

1

1

1

1

1

5

5.605

6.500

7.000

7.500

8.000

34.605

Dokumen

Bandung

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

Dokumen

Bandung

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

12.858

14.350

15.825

16.903

18.489

78.425

Naskah

Bandung

1

1

1

1

1

5

5.605

6.500

7.000

7.500

8.000

34.605

Dokumen

Bandung

23

32

32

32

32

151

1.296

1.696

1.696

1.696

1.696

8.080

Naskah

Bandung

10

10

10

10

10

50

843

900

1.350

1.350

1.800

6.243

Laporan

Bandung

10

8

8

8

8

42

5.114

5.254

5.779

6.357

6.993

29.497

Rekomendasi

Bandung

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

Dokumen

Bandung

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

Dokumen

Bandung

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

Perencanaan, Monev, Kerjasama dan 3 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya 3,1 Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan (pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran)

2016

Bandung

Rekomendasi dan Masukan Kebijakan 2,1 Jumlah Naskah Kebijakan

2015

101.321

117.586

134.190

145.821

152.426

651.344

Dokumen

Bandung

19

12

12

12

12

67

3.904

3.926

6.319

8.751

9.226

32.126

Dokumen

Bandung

21

7

7

7

7

49

5.924

6.603

7.263

7.990

8.789

36.569

Unit

Bandung

37

24

24

24

20

129

19.527

20.327

21.828

22.537

22.029

106.248

Dokumen

Bandung

9

7

7

7

7

37

3.186

10.973

12.070

13.277

14.605

54.111

Dokumen

Bandung

1

1

1

1

1

5

661

967

1.064

1.170

1.287

5.149

3,6 Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala

Dokumen

Bandung

6

7

7

7

7

34

1.386

3.864

4.250

4.675

5.142

19.317

3,7 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan (Perpustakaan, Jurnal, SMM dan HAKI )

Dokumen

Bandung

23

6

7

7

7

50

7.797

9.391

10.530

11.683

11.851

51.252

3,8 Jumlah Laporan Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran)

Dokumen

Bandung

12

12

12

12

12

60

58.936

61.535

70.866

75.738

79.497

346.572

2.139

2.353

2.589

2.847

3.132

13.060

2.139

2.353

2.589

2.847

3.132

13.060

2.139

2.353

2.589

2.847

3.132

13.060

2.139

2.353

2.589

2.847

3.132

13.060

3,2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum (Administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN) 3,3 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana (Seluruh kegiatan pengadaan) 3,4 Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev 3,5 Jumlah Laporan Kerjasama

4 Layanan PNBP 4,1 Jumlah penerimaan PNBP

Jumlah Rupiah Bandung


49

BAB 5 PENUTUP Renstra Pusat Litbang Sumber Daya Air 2015-2019 ini merupakan penjabaran rencana kegiatan unit organisasi Eselon II guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pada akhirnya untuk pencapaian sasaran nasional. Renstra Litbangrap IPTEK Pusat Litbang Sumber Daya Air ini telah disusun dengan menganut pada restrukturisasi program yang berlaku dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) dengan mempertimbangkan kondisi sumberdaya yang dimiliki saat ini dan kemungkinan perbaikan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan mendatang. Sejalan dengan penyusunan Renstra ini juga sedang disusun perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya di Badan Litbang PUPR yang tidak menutup kemungkinan akan adanya perubahanperubahan organisasi yang berpengaruh pada perubahan program kerja sehingga dimungkinkan terjadi review Renstra. Buku ini bersifat wajib (mandatori) bagi seluruh jajaran pelaksana tugas di lingkungan Puslitbang Sumber Daya Air. Oleh sebab itu, harus dipelajari dan dipahami serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Moto Kementerian PU Kita yaitu “Bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat“ harus benar-benar dapat diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari hari sehingga Puslitbang Sumber Daya Air benar benar menjadi lembaga yang “Elit dan Membanggakan”, demikian juga Puslitbang Sumber Daya Air harus diposisikan berada paling depan (one step ahead) dalam memecahkan persoalan persoalan yang berhubungan dengan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Sumber Daya Air karena Pusat Litbang di Badan Litbang PU sebagai scientific backbone Kementerian Pekerjaan Umum harus dapat mendukung kinerja Direktorat Jendral Teknis terkait dalam hal penyiapan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


50

DAFTAR PUSTAKA Amron, M. (2013). Pengelolaan Prasarana Sumber Daya Air Dalam Mewujudkan Ketahanan Air dan Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah. Persiapan Penyusunan Renstra Tahun 2015-2019 (Berbagai Masukan RPJMN dan RENSTRA) (pp. 1-8). Bogor: Kementerian Pekerjaan Umum. Azdan, D. (2013). Arah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air 2015-2019. Persiapan Penyusunan Renstra Tahun 2015-2019 (Berbagai Masukan RPJMN dan RENSTRA) (pp. 67-72). Bogor: Kementerian Pekerjaan Umum. Fauzi, A. (2013). Tantangan dan Peluang Kebutuhan Air Dengan Ekonomi Hijau. Persiapan Penyusunan Renstra Tahun 2015-2019 (pp. 14-17). Bogor: Kementerian Pekerjaan Umum. Handoyoputro, A. (2013). Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Persiapan Penyusunan Renstra Tahun 2015-2019 (Berbagai Masukan RPJMN dan RENSTRA) (pp. 9-13). Bogor: Kementerian Pekerjaan Umum. Hasan, M. (2013). Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Pembangunan Berdimensi Kewilayahan Sektor Sumber Daya Air. Persiapan Penyusunan Renstra Tahun 2015-2019 (Berbagai Masukan RPJMN dan RENSTRA) (pp. 37-45). Bogor: Kementerian Pekerjaan Umum. ICOLD. (2013, August). 82nd Annual Meeting June 1st-6th, 2014 Bali, Indonesia. Call for paper, leaflet. Jakarta, DKI, Indonesia: Internationa Commision On Large Dams. Indonesia, Republik. (2002). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Indonesia, Republik. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Indonesia, Republik. (1974). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Indonesia, Republik. (2007). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang . Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Indonesia, Republik. (2007). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.


51

Indonesia, Republik. (2015). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20152019. Jakarta: Sekretariat Kabinet. Indonesia, Republik. (2015). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Kabinet. Indonesia, Republik. (2015). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Presiden No 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Jakarta: Sekretariat Kabinet. Indonesia, Republik. (2015). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20152019. Jakarta: Sekretariat Kabinet. Indonesia, Republik. (2015). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta: Sekretariat Kabinet. Indonesia, Republik. (2015). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta: Sekretariat Kabinet. Indonesia, Republik. (2014). Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019. Jakarta: Sekretariat Kabinet. Moerwanto, A. S. (2013). Outlook Of Water Resources Management In Indonesia. Persiapan Penyusunan Renstra Tahun 2015-2019 (Berbagai Masukan RPJMN dan RENSTRA) (pp. 28-36). Bogor: Kementerian Pekerjaan Umum. _____.(2010). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum. _____.(2010). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. . Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum. Rachmadi. (2013). Kelembagaan dalam Renstra 2015-2019. Persiapan Penyusunan Renstra Tahun 2015-2019 (Berbagai Masukan RPJMN dan RENSTRA) (pp. 26-27). Bogor: Kementerian Pekerjaan Umum. Salim, E. (2013, Agustus 28). Perspektif Sustainable Development di Indonesia. Kolokium Sosekling, “Mengedepankan Pendekatan Aspek Sosial Ekonomi


52

Lingkungan Guna Mendukung Pembangunan Infrastruktur Bidang PU Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan. Jakarta, DKI, Indonesia: Pusat Litbang Sosekling. Soedradjat, I. (2013). Sistem Penataan Ruang Wilayah Nasional Sebagai Acuan Pembangunan Infrastruktur. Persiapan Penyusunan Renstra Tahun 2015-2019 (Berbagai Masukan RPJMN dan RENSTRA) (pp. 18-22). Bogor: Kementerian Pekerjaan Umum. Wiranto, T. (2013). Konsepsi Pengembangan Wilayah Dalam RPJMN, Input Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2015-2019. Persiapan Penyusunan Renstra Tahun 2015-2019 (Berbagai Masukan RPJMN dan RENSTRA) (pp. 46-63). Bogor: Kementerian Pekerjaan Umum. Wismana. (2013). Gambaran Singkat Pendekatan Pendanaan RPJMN. Persiapan Penyusunan Renstra Tahun 2015-2019 (Berbagai Masukan RPJMN dan RENSTRA) (pp. 64-66). Bogor: Kementerian Pekerjaan Umum.


53

BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI [email protected]

RENCANA STRATEGIS PUSLITBANG SUMBER DAYA AIR TAHUN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

Recommend Documents