A. Privatisasi Sumber Daya Air

Dampak Privatisasi Sumber Daya Alam untuk Industri Oleh : Harrys Pratama Teguh Kamis, 03 Pebruari 2011 16:13

A. Privatisasi Sumber Daya Air

Air merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang merupakan Sumber Daya Alam milik publik yang dapat dipergunakan oleh umat manusia tanpa batas. Smber Daya Air pada saat ini mulai langka hampir seluruh negara belahan dunia[1] hal tersebut terhitung dari tahun 1998 hingga tahun yang tidak dapat dipastikan. Krisis air bersih sebagaimana yang telah dirasakan oleh penduduk ibukota dan beberapa wilayah yang berada di Pulau Jawa.

Kenyataan ini sangat ironis, karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan 470 Daerah Aliran Sungai (DAS) mengalir di seluruh wilayah Indonesia pada bagian Barat, Utara, Selatan, Maupun bagian Timur mengalami kesulitan dalam memperoleh akses air bersih untuk keperluan pertanian, perkebunan, maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian pakar lingkungan berpendapat krisis air disebabkan karena faktor kerusakan ekologis.[2] Pada wilayah pedesaan permukaan air bawah tanah mengalami penurun sebagai akibat dari pencemaran dan ketidak tersediaan air secara drastis.

Selain faktor kerusakan ekologis beberapa pakar berpendapat bahwa krisis air berkenaan dengan privatisasi pelayanan pasokan air dan keterlibatan swasta dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Sekitar 95% dari kegiatan-kegiatan pelayanan air ini masih dikendalikan oleh sektor publik yang kemudian diserahkan pada pihak swasta. Privatisasi Sumber Daya Air sangat berkontribusi terhadap krisis air bersih. Karena UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air lebih memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber air yang tidak lepas dari air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai oleh badan usaha dan individu. Oleh karena itu, penyediaan kebutuhan pokok air tidak dapat dibiarkan atas faktor kekuatan pasar. Kebijakan pemerintah berkenaan dengan privatisasi air dapat dikatakan tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pembangunan sumber daya air diarahkan dapat menjaga keberlanjutan daya dukung Sumber Daya Air melalui pengelolaan kelestarian fungsi daerah tangkapan air (catchment area) untuk mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan supply management yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan realibilitas

1 / 12


pasokan air serta memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

B. Potensi Sumber Daya Alam Untuk Industri

Alam memiliki kemampuan untuk memberikan kehidupan bagi penduduk dunia. Potensi yang ada pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang sering disebut dengan natural resources bumi dengan segala isinya yang terkandung di dalamnya disebut dengan alam dunia. Jika diperhatikan secara teliti alam dunia dapat dikelompokkan atas 5 bagian yang berupa :

a) Atmosfer, lapisan udara yang mengelilingi bumi.

b) Hidrosfer, lapisan air yang ada di bumi berupa laut, danau, sungai, rawa, air tanah, es, dan air di atmosfer.

c) Litosfer, lapisan batuan yang menyusun kulit bumi termasuk di dalam tanah.

d) Biosfer, kehidupan di bumi yang terdiri dari tumbuhan dan binatang.

e) Antroposfer, yaitu manusia (penduduk bumi).

Kelima kelompok alam tersebut merupakan sumber kehidupan yang mempunyai potensi saling berkaitan untuk mendukung kehidupan yang semakin bertambah atas faktor angka kelahiran, potensi alam dunia yang tersedia jumlahnya amat banyak dan beraneka ragam seperti Mineral, energi, tumbuhan binatang, udara, iklim, air, bentang alam berupa dataran, pegunungan, bahkan gurun mempunyai potensi untuk mendukung kehidupan penduduk yang mempunyai kemampuan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Potensi Sumber Daya Alam yang penulis pahami tidak semua bagian bumi memiliki potensial Sumber Daya Alam yang semakin banyak untuk dimanfaatkan oleh manusia.

2 / 12


B.1. Sektor Migas

Minyak dan Gas Bumi yang sering disebut dengan (Migas) telah diyakini oleh banyak kalangan sebagai komoditi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dilihat dari angka, migas memang berkontribusi paling tinggi dibanding sektor lain pada pendapatan negara. Oleh karena itu, semua mata jadi tertutup dan tidak dapat melihat berbagai masalah yang terjadi dalam penambangan migas. Akibatnya, Pertamina sebagai salah satu pemegang hak atas Migas di Indonesia bersama para kontraktor leluasa berbuat sewenang-wenang atas kekayaan alam Indonesia. Kesalahan utama kebijakan dan orientasi pertambangan di Indonesia bermula dari UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diikuti penandatanganan kontrak karya (KK) generasi I antara pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran.

Disusul dengan UU No 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang menyebabkan Indonesia lebih memilih politik hukum pertambangan yang berorientasi pada kekuatan modal besar dan eksploitatif. Dampak susulan dari kekuatan modal besar dan eksploitatif adalah keluarnya regulasi pemerintah yang berpihak pada kepentingan pemodal. Dari berbagai kebijakan tersebut pemerintah terjebak dalam posisi lebih rendah dibanding posisi pemodal. Akibatnya pemerintah tidak bisa bertindak tegas terhadap perusahaan pertambangan yang seharusnya patut untuk ditindak.

Dilihat secara historis, terhitung sejak tahun 1967 hingga saat ini pemerintah yang diwakili oleh Departemen Pertambangan dan Energi seolah merasa bangga jika berhasil mengeluarkan izin pertambangan sebanyak mungkin. Tidak heran jika sampai dengan tahun 1999 pemerintah telah “berhasil” memberikan izin sebanyak 908 izin pertambangan yang terdiri dari Kontrak Karya (KK) seperti Kontrak Karya Batu Bara (KKB) dan Kuasa Pertambangan (KP), dengan total luas konsesi 84.152.875,92 Ha atau hampir separuh dari luas total daratan Indonesia. Jumlah tersebut belum termasuk perijinan untuk kategori bahan galian C yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa SIPD. Walaupun baru sebagian kecil dari perusahaan yang memiliki izin itu melakukan kegiatan eksploitasi, namun dampaknya sudah terasa mengkhawatirkan.

Di sisi lain, perkembangan RUU Migas UU Migas No. 44 tahun 1960 sempat menjadi controversial atas perbedaan pandangan yang tajam antara pemerintah dan DPR-RI. Perdebatan yang mengemuka berkisar pada peran Pertamina, dan kepentingan ekonomi negara. Kontrak bagi hasil (Production Sharing Contrac) Dalam usulan RUU Migas, pemerintah berkeinginan mengganti kontrak bagi hasil dengan Kontrak Kerjasama yang menyerupai

3 / 12


Kontrak Karya dalam pertambangan umum.

Liberalisasi distribusi dan pemasaran migas Pemerintah melalui RUU Migas berjanji untuk mengikis habis monopoli. Namun yang ditawarkan adalah membuka suatu kesempatan bagi perusahaan swasta lain untuk ikut berkompetisi dalam distribusi dan pemasaran migas. Sepintas ide ini cukup menarik, namun ancaman dibalik hal tersebut sungguh sangat mengerikan terhadap besarnya modal yang akan masuk pada industri migas di Indonesia tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dilihat dari rencana investasi yang disiapkan oleh perusahaan multinasional dan campur tangan lembaga keuangan internasional dalam kebijakan Negara adalah ancaman serius yang patut diperhatikan semua pihak betapa buruknya intervensi perusahaan multinasional pada keutuhan negara.

Isu lingkungan hidup merupakan isu yang sangat marjinal di kalangan politisi dan pemerintah. Seolah-olah aktivitas industri migas dilakukan di wilayah hampa kepemilikan dan kebal polusi. Padahal berbagai kasus menunjukan isu tersebut menjadi pemicu lahirnya perlawanan rakyat, seperti kasus Aceh, Riau dan Kaltim. Kasus Mobil Oil yang sudah lama disengketakan orang Aceh masih belum cukup jadi referensi bagi pengambil kebijakan untuk mengubah susbstansi dan perilaku kebijakan. Negara secara semena-mena mereduksi perlawanan rakyat atas ketidakadilan menjadi persoalan perimbangan keuangan semata. Kontrak karya pertambangan yang berada dikawasan hutan lindung telah mencapai 17,669 juta ha atau 37,5 % dari total luas lahan kontrak karya seluas 47,059 juta ha. Kontribusi kerusakan hutan sejak tahun 1996 meningkat 2 juta ha per tahun.

B.2. Sektor Kehutanan

Bumi sebagaimana yang telah penulis ketahui memiliki potensial alam yang besar dan banyak, namun semua itu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang mengancam kelangsungan dan kelestarian potensi alam ini sendiri. Permasalahan itu beraneka ragam mulai dari yang kecil hingga besar baik yang dapat diselesaikan maupun yang tidak terselesaikan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa semua masalah itu sebenarnya disebabkan dari manusia sendiri. Banyak manusia yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kekayaan alam secara besar-besaran tanpa memikirkan dampak dan akibatnya yang akhirnya merusak potensi dan ekosistem alam.

Memang ada potensi alam dunia yang bisa digunakan oleh manusia tanpa harus takut akan potensi alam tersebut habis di antaranya adalah air yang dapat diperbaharui melalui siklus air,

4 / 12


udara, dan energi matahari. sementara potensi alam lain yang dapat diperbaharui namun masih membutuhkan penelitian yang dalam akan pemanfaatannya yang tidak lepas penulis ketahui seperti hutan, hewan, tumbuhan, dan tanah. Pemanfaatan kekayaan alam yang tidak seimbang menimbulkan permasalahan bagi setiap penduduk.

Hutan yang gundul akibat penebangan hutan secara terus-menerus tanpa adanya pemulihan kesuburan tanah melalui pemupukan. Sumber-sumber mineral telah kering sebagai akibat dari terlalu banyak digunakan untuk industri tanpa adanya batas-batas larangan pengambilan. Namun yang perlu dipertimbangkan setelah ada masalah banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga kelestarian potensi alam dunia yaitu :

a) Meningkatkan pemanfaatan sumber energi yang tidak akan habis sebagai pengganti minyak bumi atau batu bara. Misalnya penggunaan energi sinar matahari, angin, geothermal, tenaga air, pasang air laut, dan sebagainya.

b) Melakukan daur ulang (recylcling) yang pengambilan sumber daya alam dapat diperkecil. Misalnya daur ulang terhadap barang-barang bekas, seperti besi, alumunium, kertas, plastik, dan lain-lain.

c) Melakukan pengawetan terhadap sumber daya alam berupa kayu. Sebelum digunakan hendaknya diwajibkan untuk diawetkan terlebih dahulu agar daya tahan penggunaan kayu untuk bahan bangunan dapat di hemat karena kayu yang digunakan dapat dipakai dalam jangka waktu yang lebih lama.

Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas bahwa struktur penguasaan kekayaan sumber daya alam didominasi oleh pengusaha besar dengan kekuatan capital dengan menguasai kawasan hutan, lahan dan pertambangan serta mengeksploitasinya sampai jutaan hektar luasnya dan puluhan tahun masa konsesinya. Sementara masyarakat setempat yang hidupnya mengandalkan sumber daya lahan tersebut secara turun temurun sebelum negara berdiri, nasibnya justru menjadi sengsara. Ketidakadilan distribusi penguasaan sumber daya alam ini sebagai basis konflik sosial yang riil terjadi dalam kehidupan rakyat.

C. Penutup

5 / 12


Air merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang merupakan Sumber Daya Alam milik publik yang dapat dipergunakan oleh umat manusia tanpa batas. Untuk memenuhi kebutuhan pertanian, perkebunan, maupun kebutuhan sehari-hari yang sering dilakukan oleh masyarakat, pemerintah perlu mengkaji kembali potensi sumber daya air Indonesia, padahal Indonesia merupakan negara yang mempunya kepulauan dengan 470 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir diseluruh wilayah Indonesia pada bagian Barat, Utara, Selatan, Maupun bagian Timur. Menurut pakar lingkungan krisis air disebabkan atas faktor :

1 Kerusakan ekologis. Pada wilayah pedesaan permukaan air bawah tanah yang mengalami penurun sebagai akibat dari pencemaran dan ketidak tersediaan air secara drastis.

2 privatisasi pelayanan pasokan air dan keterlibatan swasta dalam pengelolaan Smber Daya Air. Sekitar 95% dari kegiatan-kegiatan pelayanan air ini masih dikendalikan oleh sektor publik yang kemudian diserahkan pada pihak swasta.

Privatisasi Sumber Daya Air terlihat jelas sangat berkontribusi terhadap krisis air bersih. Karena UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air lebih memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber air yang tidak lepas dari air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai oleh badan usaha dan individu. Oleh karena itu, penyediaan kebutuhan pokok air tidak dapat dibiarkan atas faktor kekuatan pasar. Kebijakan pemerintah berkenaan dengan privatisasi air dapat dikatakan tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Unsur yang tertera didalam sistem hukum seperti substansi, aparatur, dan budaya hukum harus ditingkatkan demi mewujudkan sekaligus mendorong BUMN untuk meningkatkan pendapatan Negara dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu harus dapat menciptakan tiga kualitas seperti kepastian hukum, mengakomodir kepentingan-kepentingan yang bersaing, dan adil. Dalam hubungan antara Departemen Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan yang dapat berperanan lebih besar. Singkronisasi peraturan perundang-undangan amat penting untuk menciptakan kepastian hukum. Sementara pemeriksaan keuangan negara ada persamaannya dengan pemeriksaan industri perbankan. Keduanya memerlukan dua jenis pemeriksaan. Pertama adalah pemeriksaan finansil (financial audit) untuk memeriksa apakah transaksi keuangan sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Jenis audit yang kedua adalah compliance audit atau audit kepatuhan

6 / 12


kepada undang-undang maupun peraturan serta kebijakan Pemerintah yang berlaku.

Potensi yang ada pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang sering disebut dengan natural resources bumi dengan segala isinya yang terkandung di dalamnya disebut dengan alam dunia. Jika diperhatikan secara teliti alam dunia dapat dikelompokkan atas 5 bagian yang berupa :

f) Atmosfer, lapisan udara yang mengelilingi bumi.

g) Hidrosfer, lapisan air yang ada di bumi berupa laut, danau, sungai, rawa, air tanah, es, dan air di atmosfer.

h) Litosfer, lapisan batuan yang menyusun kulit bumi termasuk di dalam tanah.

i) Biosfer, kehidupan di bumi yang terdiri dari tumbuhan dan binatang.

j) Antroposfer, yaitu manusia (penduduk bumi).

Kelima kelompok alam tersebut merupakan sumber kehidupan yang mempunyai potensi saling berkaitan untuk mendukung kehidupan yang semakin bertambah atas faktor angka kelahiran, potensi alam dunia yang tersedia jumlahnya amat banyak dan beraneka ragam seperti Mineral, energi, tumbuhan binatang, udara, iklim, air, bentang alam berupa dataran, pegunungan, bahkan gurun mempunyai potensi untuk mendukung kehidupan penduduk yang mempunyai kemampuan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Berikut sektor yang dapat membantu industri melalui pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam, diantaranya :

1 Sektor Migas, Minyak dan Gas Bumi yang sering disebut dengan (Migas) telah diyakini oleh banyak kalangan sebagai komoditi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dilihat dari angka, migas memang berkontribusi paling tinggi dibanding sektor lain pada pendapatan negara.

7 / 12


2 Sektor Kehutanan, Sektor Kehutanan memiliki potensial alam yang cukup signifikan, namun semua itu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang mengancam kelangsungan dan kelestarian potensi alam ini sendiri. Seperti hutan yang gundul akibat penebangan hutan secara terus-menerus tanpa adanya pemulihan kesuburan tanah melalui pemupukan. Sumber-sumber mineral telah kering sebagai akibat dari terlalu banyak digunakan untuk industri tanpa adanya batas-batas larangan pengambilan.

5.1. Saran

Kami selaku pelajar yang cinta kepada alam dan potensi alam dunia tentu saja kami ingin turut serta dalam menjaga kelestarian alam. Telah banyak usaha yang dicanangkan untuk menjaga kelestarian potensi alam untuk tidak melakukan privatisasi industri walaupun tidak dilakukan. Jadi saran kami pada tulisan ini antara lain :

1 Mengubah orientasi pelaksanaan program privatisasi dari berjangka pendek menjadi berjangka panjang. Artinya, pelaksanan program privatisasi tidak hanya ditujukan untuk memancing masuknya investor asing dan tercapainya target penerimaan anggaran negara, tetapi langsung diarahkan untuk membangun landasan yang kuat bagi perkembangan perekonomian nasional.

2 Segera menerbitkan UU Privatisasi yang dapat menjamin berlangsungnya proses privatisasi secara demokratis dan transparan. Dalam UU Privatisasi ini hendaknya tidak hanya diatur mengenai proses privatisasi BUMN, tetapi harus mencakup pula proses privatisasi BUMD dan harta publik lainnya. Semua itu tidak hanya diperlukan untuk melindungi kepentingan publik, tapi juga untuk memperjelas peranan negara dalam pengelolaan perekonomian nasional.

3 Segera membubarkan kantor menteri Negara BUMN dan mengubahnya menjadi sebuah badan otonom dengan nama Badan Penyehatan dan Privatisasi BUMN (BPP-BUMN). Badan yang memiliki kedudukan sederajat dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ini, tidak hanya bertugas untuk menjual BUMN, tetapi terutama didorong untuk mengutamakan peningkatan kinerja BUMN agar benar-benar bermanfaat bagi masa depan perekonomian Indonesia.

8 / 12


4 Pengolahan air limbah dan penertiban pembuangan sampah

Setiap pabrik harus mengolah air limbahnya sebelum dibuang karena limbah pabrik biasanya mengandung zat-zat kimia. Kebiasaan masyarakat membuang sampah disaluran air, sungai, atau selokan adalah kebiasaan yang harus dirubah. Hal itu perlu dicegah sedini mungkin untuk menghindari terjadinya pencemaran air.

5 Program kali bersih (prokasih)

Program kali bersih mempunyai tujuan utama untuk menurunkan atau mengurangi beban pencemaran perairan sungai, khususnya limbah industri yang banyak mengandung zat-zat kimia beracun.

6 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pengelolaan DAS menekankan usaha konservasi pertanian lahan kering, peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan lahan kering, peningkatan diluar sector pertanian, perlindungan daerah nonbudi daya, pengembangan irigasi, dan pengendalian bahaya banjir.

7 Pengelolaan lautan dan daerah pesisir.

Usaha mengelola lautan dan daerah peisir hendaknya memperhatikan kebijaksanaan sebagai berikut :

a) Pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan laut serta pengaturan antar sector perlu dikembangkan secara koordinatif.

b) Sumber daya alam yang dapat diperbarui hendaknya digunakan secara hati-hati dengan

9 / 12


tetap memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui hendaknya digunakan secara rasional.

c) kawasan lindung, kawasan penyangga dan kawasan sumber budi daya sumber alam harus dijaga dan dikendalikan keberadaannya.

8 Pengembangan keanekaragaman hayati

Pengembangan keanekaragaman hayati mencakup usaha pelestarian flora dan fauna langka.

9 Reklamasi dan rehabilitasi lahan kritis

Reklamasi lahan biasanya dilakukan untuk lahan bekas pertambangan. Rehabilitasi mencakup pengerjaan reboisasi, pembuatan sengkedan dan pengendalian peladang berpindah.

Selain kekayaan alam, potensi alam lainnya adalah angka kelahiran dan kematian. Semakin tinggi tingkat kelahiran maka akan makin banyak jumlah penduduknya tapi, apabila diimbangi antara angka kematian maka bisa digunakan sebagai salah satu faktor pembangunan. Ledakan penduduk yang tidak diimbangi banyak menimbulkan masalah diantaranya :

1) Meningkatnya pengangguran.

2) Lambatnya pertumbuhan ekonomi.

3) Menurunnya kualitas penduduk.

10 / 12


4) Meningkatnya kebutuhan fasilitas kesehatan, sekolah, perumahan, dan lain-lain.

5) Meningkatnya krisis lingkungan.

6) Menyempitnya areal pertanian dan pendapatan rata-rata penduduk relatif rendah.

7) Meningkatnya angka kriminalitas.

Buku Bacaan :

Azhar, “Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, palembang, Universitas Sriwijaya, September, 2003.

Eggi Sudjana Riyanto, “Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektig Etika Bisnis di Indonesia”. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999.

Kementrian Lingkungan Hidup RI, “HImpunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup”. Jakarta, 2002.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Waryono., T. “Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Ekosistem Mangrove”. Diskusi Panel Program Studi Biologi Konservasi FMIPA-UI, Depok 4 Mei, 2000.

__________. “Aplikasi Teknologi Sumur Resapan Ramah Lingkungan” Dalam Kancah Revitalisasi Air Tanah. Lokakarya Regional Revitalisasi Air Tanah melalui Peresapan Buatan,.

11 / 12


Kemitraan Air Indonesia, Departemen Kimpraswil Jakarta, 2004.

Amsyari, Dr. Fuad, “Dasar-dasar dan Metode Perencanaan Lingkungan Dalam Pembangunan Nasional”, WIDYA MEDIKA, Jakarta, 1995.

Kementerian Lingskungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2004.

Nabil Makarim, “Sambutan Dalam Seminar Pemikiran Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jakarta, 2003.

Agriefishery, 2003, “FAKTOR EKOLOGIS YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM BUDIDAYA RUMPUT LAUT” Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

[1] Dua puluh delapan (28) negara di dunia mengalami kelangkaan air bahkan angka ini diperkirakan akan naik menjadi 56 negara pada tahun 2025.

[2] Parameter ekologis yang perlu diperhatikan antara lain : arus, kondisi dasar perairan, kedalaman, salinitas, kecerahan, pencemaran, dan ketersediaan bibit dan tenaga kerja yang terampil. Ditulis oleh Agriefishery, 2003, “FAKTOR EKOLOGIS YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM BUDIDAYA RUMPUT LAUT” Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

12 / 12

A. Privatisasi Sumber Daya Air

Recommend Documents