LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015 – 2019 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015 – 2019
KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................ DAFTAR ISI ...........................................................................................................................................................
i
BAB I
:
PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1.1. Kondisi Umum ........................................................................................................ 1.2. Potensi dan Permasalahan .................................................................................
1 1 35
BAB II
:
VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ...................................................................................................... 2.1. Faktor Strategis Kementerian Hukum dan HAM ....................................... 2.2. Strategi Kementerian Hukum dan HAM ........................................................ 2.3. Visi Kementerian Hukum dan HAM ................................................................. 2.4. Misi Kementerian Hukum dan HAM ............................................................... 2.5. Nilai dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM ..................................... 2.6 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM ..................................
45 45 46 48 48 48 50
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .............................................................................. 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ........................................................... 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM .............. 3.3. Kerangka Regulasi ................................................................................................. 3.4. Kerangka Kelembagaan ........................................................................................
51 51 54 56 60
BAB III
:
BAB IV
:
TARGET KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN ........................................ 4.1. Target Kinerja ............................................................................................................ 4.2. Kerangka Pendanaan .............................................................................................
63 63 66
BAB V
:
PENUTUP .................................................................................................................
68
LAMPIRAN Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Hukum dan HAM .......................... Penjelasan Makna Tata Nilai (Core Value) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ..
69 110
i|Rencana
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum Renstra Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019 ini adalah penjabaran RPJMN ke-3 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.Dalam mendukung prioritas Presiden program dan kegiatan Kementerian/Lembaga ditujukan untuk menciptakan supremasi hukum; memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia; memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah salah satu Kementerian yang mempunyai peran sangat strategis antara lain sebagai: 1. Satu-satunya Kementerian yang memegang fungsi utama penyusunan dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah dan melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang; 2. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan serta standarisasi teknis di bidang Peraturan Perundang-undangan; 3. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pemasyarakatan; 4. Penjaga pintu gerbang terdepan negara melalui fungsi keimigrasian terkait penegakan hukum terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara; 5. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang administrasi hukum umum; 6. Penanggungjawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan intelektual; 7. Penanggungjawab dalam merumuskan pemajuan HAM agar aparatur pemerintah dapat menerapkan norma dan standar HAM dengan melibatkan peran dan partisipasi masyarakat; 8. Penanggungjawab pelaksanaan bantuan hukum kepada orang atau kelompok masyarakat miskin. Sebelum menguraikan perencanaan strategis tahun 2015-2019, terlebih dahulu diuraikan capaian Kementerian Hukum dan HAM dalam kurun waktu 2010-2014. Capaian ini sekaligus menjadi prespektif bagi penyusunan renstra tahun 2015-2019, banyak hal yang telah dilakukan oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam usaha mengartikulasikan dan menterjemahkan seluruh amanat ke dalam sasaran program dan kegiatan pada masing-masing bidang yang dapat dilihat dalam uraian berikut; 1|Rencana
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
a. Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan tugas dimaksud, capaian kinerja Sekretariat Jenderal antara lain : 1) Diterimanya 470 CPNS dari 1000 formasi (sedang mengajukan afirmasi khusus Papua dan Papua Barat. AWAL
TERISI
800
SISA 740
700 600 501 500 400 300
260
239
231
200 100
29
0 PUSAT
KANWIL
2) Pembayaran tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia. 3) Dokumen ORTA Kantor Wilayah (Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 28 tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang ORTA Kanwil) 4) Terbentuknya 9 (Sembilan) Lembaga Pemasyarakatan (Telah terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pembentukan 9 Lapas Klas III) 5) Terbentuknya 4 (empat) Rumah Tahanan Negara (Telah terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.01.02, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pembentukan Rutan Klas IIB) 6) Perubahan Nomenklatur Kanim Kotabaru menjadi Kanim Batulicin (Telah terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 tanggal 3 Juli 2014 tentang Perubahan Nomenklatur Kanim Kotabaru menjadi Kanim Batulicin) 7) Pelayanan ketatausahaan Kementerian yang memenuhi standar pelayanan prima dalam ketatausahaan antara lain terlaksananya sistem persuratan elektronik SiMaya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang tujuannya untuk mempermudah pelaksanaan penyampaian surat atau dokumen secara elektronik, penyempurnaan tata naskah dinas Kemenkumham. 8) Pembinaan mental kesehatan dan kesejahteran pegawai yang memenuhi standar pelayanan prima antara lain Peningkatan Pemahaman Pegawai terhadap nilai-nilai agama, terbentuknya karakter keteladanan pegawai, terlaksananya pelayanan kesehatan pegawai untuk meningkatkan kesehatan jasmani dalam mendukung produktifitas kinerja pegawai.
2|Rencana
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
b. Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam setiap proses penyusunan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangannya. Peran strategis tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan PerundangUndangan yang tertuang dalam program pembentukan hukum, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah (fasilitasi pembentukan produk hukum di daerah). Secara garis besar capaian prioritas program pembentukan hukum yang sudah dihasilkan pada kurun waktu 2011-2014, antara lain: 1. Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Program dan kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan berdasarkan target capaian yang telah ditetapkan. Selain melakukan Penyusunan dan Pembahasan Rancangan atas prakarsa sendiri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga terlibat dalam penyusunan dan pembahasan RUU yang di prakarsai oleh Kementerian/Lembaga lain. Dalam periode 2010-2014 Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah disusun sebanyak 42 (empat puluh dua) RUU, yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) RUU Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun, 6 (enam) RUU Kumulatif Terbuka, dan 3 (tiga) RUU di luar prolegnas. Dari 42 RUU tersebut 11 RUU telah menjadi UndangUndang, 2 RUU sedang dibahas di DPR, 5 RUU telah disampaikan kepada Presiden, 20 (dua puluh) RUU telah selesai disusun dan 4 (empat) RUU belum disusun. Grafik Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tahun 2010-2014:
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
42
telah menjadi UU di Presiden 11 2 RUU PRAKARSA KEMKUMHAM
3|Rencana
Pembahasan DPR
20
Strategis
5
selesai disusun 4
belum disusun
PENYELESAIAN RUU KEMKUMHAM
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
2. Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Pada tahap penyusunan dan pembahasan, Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi Panitia Antar Kementerian (PAK), pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, dan pembahasannya. Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dari instansi terkait selama tahun 2010-2014 sebagai berikut: Tabel Pengharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2010 s/d 31Desember 2014 TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
BARU
140
84
171
225
224
SISA TH SEBELUMNYA
0
84
49
55
33
140 56
168 119
220 165
280 247
257 207
84
49
55
33
50
Harmonisasi PUU 2010-2014
PERMOHONAN MASUK
JUMLAH PERMOHONAN SELESAI BELUM SELESAI
3. Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Pada tingkat daerah, Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi yang salah satu tugas dan fungsinya memfasilitasi secara substansial proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah dengan memperkuat kelembagaan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM di daerah (kantor-kantor wilayah). Bentuk kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah yaitu pemetaan peraturan daerah, mediasi, konsultasi dan kajian peraturan daerah. Dalam periode 2010-2014 capaian yang telah dihasilkan Direktorat Fasilitasi Peraturan daerah diantaranya melakukan: - 1.017 (seribu tujuh belas) kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; - publikasi peraturan daerah dalam sistem informasi peraturan daerah sebanyak 7.159 (tujuh ribu seratus lima puluh sembilan) Peraturan Daerah; - pembinaan teknis perancangan Peraturan Daerah kepada Kantor Wilayah sebanyak 68 kegiatan. - Penerbitan Buku Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah sebagai penjabaran teknis dalam penyusunan peraturan-peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4|Rencana
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
Grafik Capaian Kegiatan Fasilitasi Peraturan Daerah Tahun 2010-2014: 3500 2994 3000 2500 2000 1500
2011 2012
1137
2013
1000 500
2010
1972
541
525
2014
136183212229257
8 17 21 18 4 0 Kegiatan fasilitasi perancangan Publikasi perda peraturan daerah Pembinaan Kantor Wilayah
c. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum, maka pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) peran strategis yang meliputi beberapa kegiatan, antara lain: 1. Kegiatan Bidang Pelayanan Jasa Hukum, antara lain meliputi: a. Pemberian Persetujuan Mempekerjakan Advokat Asing oleh Kantor Advokat Indonesia; b. Pemberian Legalisasi; c. Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas; d. Pengesahan Badan Hukum Yayasan; e. Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan; f. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia; g. Pemberian Surat Keterangan Wasiat; h. Rekomendasi ijin pelaksanaan penjualan boedel (pelaksanaan penjualan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir) dan harta peninggalan yang tak terurus (onbeheerde nalatenschap); i. Pemberian Surat Tanda Terdaftar Kurator; j. Pengangkatan Notaris; k. Permohonan Pelayanan Administrasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); l. Penyusunan Pertimbangan Menteri Tentang Permohonan Grasi; m. Penyusunan Pertimbangan Pendapat Hukum Pidana dan Keterangan Ahli Hukum Pidana; n. Penelaahan dan Pembahasan terhadap Penerapan Hukum Pidana; o. Pendaftaran Partai Politik; p. Pemberian Analisa dan Pertimbangan Hukum Tata Negara; q. Penentuan Status Kewarganegaraan; r. Permohonan Pewarganegaraan, Perolehan, Pembatalan, dan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia; s. Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari (Daktiloskopi).
5|Rencana
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
2. Kegiatan Bidang Hukum Internasional, antara lain meliputi: a. Melakukan Kerjasama Hukum melalui Otoritas Pusat sebagai tindak lanjut permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi dari dan kepada Negara lain; b. Penyusunan Draft Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi dengan Negara lain; c. Penyusunan Kajian/Telaahan/Pendapat Hukum dan Kerjasama di bidang Hukum Ekonomi Internasional, Hukum Perdata Internasional, Lembaga Internasional, Hukum Laut, Hukum Udara, Hukum Lingkungan dan Hukum Humaniter serta Pemindahan Narapidana Internasional; 3. Kegiatan Pelaksanaan Teknis Operasional Pelayanan Hukum, antara lain meliputi: a. Pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan di seluruh Indonesia; b. Pemberian pertimbangan/tanggapan atas permasalahan di bidang hukum perdata umum; c. Penyiapan bahan atas pemberian pendapat hukum (legal opinion); d. Pemberian bimbingan dan pertimbangan mengenai masalah di bidang hukum tata negara. 4. Pelayanan Teknis dan Administrasi (Bidang Kesekretariatan), antara lain meliputi: a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. Pengelolaan urusan kepegawaian; c. Pengelolaan urusan keuangan; d. Pengelolaan urusan tata usaha dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan Pengelolaan urusan umum Beberapa capaian Kinerja bidang Administrasi Hukum Umum sepanjang tahun 2010-2014 sebagai berikut: 1. Pelayanan Fidusia Penyelesaian pelayanan Fidusia yaitu Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia pada tahun 2013 sebesar 5.862.747 permohonan dan tahun 2014 sebesar 8.177.692 sangat jauh meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2010-2012. Hal ini disebabkan karena penyelesaian pelayanan Fidusia sudah secara online, sejak tanggal 15 Maret 2013.
6|Rencana
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
Penyelesaian Pelayanan Fidusia Tahun 2010-2014
Tahun
Pendaftaran Sertifkat Jaminan Fidusia
2010 2011 2012 2013 2014
0 0 0 5.862.747 8.177.692
Perubahan Sertifkat Jaminan Fidusia 70 64 51 5.732 10.459
Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia (Roya)
67 57 32 281 77.670
Grafik Penyelesaian Pelayanan Fidusia Tahun 2010-2014
2010
2011
2012
Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia Online
2013
2014
0
0
0
Perubahan Sertifkat Jaminan Fidusia
70
64
51
5732
10459
Penghapusan Sertifkat Jaminan Fidusia (Roya)
67
57
32
281
77670
58627478177692
2. Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum Pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan dan layanan kenotariatan Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum SK Pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan dan layanan Kenotariatan Tahun 2010-2014 Tahun
SK Pendirian PT
SK Yayasan
SK Perkumpulan
Kenotariatan
2010 2011 2012 2013 2014
88.432 94.513 111.280 113.579 223.685
7.155 8.560 6.421 10.780 24.077
199 297 243 341 1.840
2.305 2.241 1.329 3.659 750
7|Rencana
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
Grafik Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum SK Pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan dan layanan Kenotariatan Tahun 2010-2014
SK PT
2010 88432
2011 94513
2012 111280
2013 113579
2014 223685
SK Yayasan
7155
8560
6421
10780
24077
SK Perkumpulan
199
297
243
341
1840
Kenotariatan
2305
2241
1329
3659
750
3. Pelayanan Pemberian Status Kewarganegaraan RI Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Penyelesaian Pemberian Status Kewarganegaraan RI Tahun 2010-2014 Tahun
Dalam Negeri
2010 2011 2012 2013 2014
Luar Negeri
533 49 42 210 253
0 13.728 8.571 87.584 102
Grafik Masyarakat yang Memiliki Status Kewarganegaraan Tahun 2010-2014
Dalam Negeri Luar Negeri
2010 533
2011 49
2012 42
2013 210
2014 253
0
13728
8571
87584
102
Pada tahun 2013 untuk capaian penyelesaian pemberian status kewarganegaraan terkait dengan pelaksanaan pemberian legalisasi status kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 87.584 Warga Negara Indonesia di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Kegiatan legalisasi ini sebagai tindak lanjut dari Program Amnesty yang diberikan oleh Kerajaaan Saudi Arabia kepada pekerja atau warga asing di Saudi Arabia yang overstayer maupun tidak memiliki dokumen kewarganegaraan (undocumented).
8|Rencana
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
Sedangkan tahun 2014 diselesaikan pemberian status kewarganegaraan RI di dalam negeri sebanyak 253 permohonan dan luar negeri sebanyak 102 permohonan melalui kegiatan detasering terkait Permasalahan Kewarganegaraan Republik Indonesia di KBRI Kuala Lumpur (66 permohonan) dan KRI Tawao (36 permohonan). 4. Pelayanan Badan Hukum Partai Politik dan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Partai Politik. Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga bertugas sebagai verifikator partai politik baru dan menerima perubahan AD/ART dan Susunan kepengurusan. Penyelesaian Pelayanan Badan Hukum Partai Politik dan Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Tahun 2010-2014 Pelayanan Badan Hukum Partai Politik 19 15 32 10 9
Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
Grafik Penyelesaian Pelayanan Badan Hukum Partai Politik Tahun 2010-2014
Penyelesaian Pelayanan Badan Hukum Partai Politik
2010
2011
2012
2013
2014
19
15
32
10
9
Adanya hambatan dalam pelayanan yaitu masih belum adanya regulasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang verifikasi Partai Politik yang dilakukan secara administratif dan periodik untuk pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada angka 4 pasal 4 ayat (1) bunyinya Penelitian dan/atau verifikasi Partai Politik dilakukan secara administratif dan periodik oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan instansi terkait. 9|Rencana
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
5. Pelayanan Pemberian Pendapat Hukum di Bidang Grasi Pelayanan Pemberian Pendapat Hukum dibidang Grasi berupa pertimbangan Menteri tentang Permohonan Grasi yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Penyelesaian Pendapat Hukum di Bidang Grasi Tahun 2010-2014 Pendapat Hukum Bidang Grasi 0 0 14 26 9
Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
Grafik Penyelesaian Pendapat Hukum di Bidang Grasi Tahun 2010-2014
Penyelesaian Pendapat Hukum di Bidang Grasi
2010
2011
2012
2013
2014
0
0
14
26
9
Informasi penting terkait hal tersebut diatas yaitu sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 bahwa Grasi adalah Hak Prerogatif Presiden, dan dalam pelaksanaan hak tersebut yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, antara lain diatur tentang kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi dari Terpidana. Penyelesaian Grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi sebagai berikut terhadap proses permohonan grasi yang diajukan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1950, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengirimkan salinan dan petikan Keppres Grasi Nomor 41/G Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 ke Pengadilan Negeri dan salinan ke Kejaksaan Negeri sebanyak 489 Salinan dan petikan Keppres grasi.
10 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
6. Permohonan Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menangani permintaan Mutual Legal Assistance (MLA) dan ekstradisi dari negara peminta bekerjasama dengan beberapa kementerian, lembaga dan instansi antara lain Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penyelesaian Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi Yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait Tahun 2010-2014
Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
Bantuan Hukum Timbal Balik 61 26 39 39 57
Ekstradisi 33 37 4 70 12
Grafik Penyelesaian Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait Tahun 2010-2014
2010
2011
2012
2013
2014
Penyelesaian Bantuan Hukum Timbal Balik yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait
61
26
39
39
57
Penyelesaian Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait
33
37
4
70
12
Capaian kinerja tersebut terkait dengan pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mewakili negara dengan fungsi kelembagaan sebagai Otoritas Pusat.
11 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
7. Pelayanan Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari Penyelesaian Pelayanan Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal Kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) Tahun 2010-2014
Tahun
Permohonan Selesai
2010 2011 2012 2013 2014
1.149.365 121.435 61.072 52.923 18.215
Grafik Perumusan Sidik Jari Tahun 2010-2014 1149365 121435 2010
12 | R e n c a n a
Strategis
2011
Kementerian
61072 2012
Hukum
52923 2013
dan
18215 2014
HAM
2015-2019
d. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Selama periode 2010-2014, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diamanatkan melalui tugas fungsi bidang Kekayaan Intelektual. Beberapa capaian yang telah dihasilkan yaitu : 1. Pelayanan permohonan Kekayaan Intelektual sebagaimana terlihat dalam tabel dan grafik berikut: Tabel Realisasi Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual dan Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual 2010-2014 JENIS PERMOHON AN Hak Cipta Paten Merek Desain Industri
2010 Permo Penyele honan saian 4.882 3.793 5.830 4.671 47.794 63.018 4047
JENIS PERMOHONAN Hak Cipta Paten Merek Desain Industri
2011 Permoh Penyele onan saian 5.542 6.308 6.130 7.712
2012 Permoh Penyele onan saian 4.782 2.401 6.274 2.310
53.196
62.813
31.876
46.672
4.196
4.256
5.300
1.566
8.221
2013 Permohon Penyelesaia an n 3.052 4.117 1.092 4.904 17.084 1.253
2014 (per 30 Desember) Permohona Penyelesai n an 6.382 7.302 7.032 5.667
59.913 5.987
62.455 4.612
39.103 7.981
Grafik Permohonan dan Penyelesaian Permohonan Hak Cipta
2014
6362
2013
3052
4117
2401
2012
7302
4782
Penyelesaian Hak…
6308 5542
2011 3793
2010 0
2000
13 | R e n c a n a
Strategis
4000
4882 6000
Kementerian
Hukum
8000
dan
HAM
2015-2019
Grafik Permohonan dan Penyelesaian Permohonan Merek
39103
2014 2013
62455 59913
17084
2012
46672
31876
2011
Penyelesaian… Permohonan…
53196
2010
63018
47794 0
20000
40000
62813
60000
80000
Grafik Permohonan dan Penyelesaian Permohonan Paten
5667
2014 2013
4904
1092 2310
2012
7032
2011
6130 4671
2010 0
2000
Penyelesaian Paten Permohonan Paten
6274
4000
7712
5830
6000
8000
10000
Grafik Permohonan dan Penyelesaian Permohonan Desain Industri
2014 2013
5987
1253 1566
2012
Penyelesaian Desain Industri Permohonan Desain Industri
5300 4256 4196
2011 2010
8221
4047 0
14 | R e n c a n a
7961
4612
2000 Strategis
4000
6000
Kementerian
8000 Hukum
10000 dan
HAM
2015-2019
2.
Penegakan hukum atas tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual antara lain berupa pemusnahan barang barang bajakan dan barang barang yang dihasilkan dari pelanggaran kekayaan intelektual. Dengan upaya penegakan hukum ini diharapkan akan tercipta iklim berusaha dan berinvestasi yang kondusif; Tabel Perkembangan Penyidikan 2011 – 2014
No
Jenis Kekayaan Intelektual
Penerimaan Laporan Pengaduan
Laporan Pengaduan Dalam Proses
Penyelesaian Laporan Pengaduan
1
Hak Cipta
14
8
6
2
Paten
3
2
1
3
Merek
71
36
35
4
Desain Industri
11
4
7
Tabel Perkembangan Penyidikan 2011 – 2014
80 60 Penerimaan Laporan Pengaduan
40
Laporan Pengaduan Dalam Proses Penyelesaian Laporan Pengaduan
20 0
Hak Cipta
Paten
Merek
Desain Industri
1. Penyebaran informasi di bidang Kekayaan Intelektual dalam bentuk pemberian sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di antaranya kalangan perguruan tinggi, para pelaku Usaha Kecil dan menengah, serta masyarakat secara umum. Selain itu, telah ditetapkan Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual kepada kawasan, wilayah dan institusi dengan kriteria tertentu serta yang dianggap mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap kemajuan sistem Kekayaan Intelektual. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum akan arti pentingnya Kekayaan Intelektual. Kementerian Hukum dan HAM telah memiliki laman www.dgip.go.id sebagai salah satu sarana memperoleh informasi terkait Kekayaan Intelektual. Adapun jumlah masyarakat yang mengakses melalui laman tersebut yakni tahun 2012 sebanyak 334.524 kunjungan, Tahun 2013 sebanyak 1.097.547 kunjungan dan 2014 sebanyak 2.701.693 kunjungan.
15 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
2. Penerapan sistem Industrial Property Automation System (IPAS) untuk penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual hingga penyelesaiannya. Hal ini bertujuan agar kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan serta percepatan penyelesaian permohonan Kekayaan Intelektual secara efektif dan efisien. 3. Kerja sama, baik secara internasional, regional dan bilateral di antaranya penandatanganan Beijing Treaty dan Marrakesh Treaty. Selain itu juga dilakukan berbagai kerja sama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan sistem Kekayaan Intelektual. 4. Pengundangan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan, Penerbitan Izin Operasional dan Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Hal ini dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan jaman dan untuk lebih memberi perlindungan hukum yang memadai bagi para pemangku kepentingan. 5. Penyelesaian pendaftaran Indikasi Grografis (IG) sebanyak 30 IG terdaftar sebagai wujud perlindungan terhadap potensi kekayaan alam di seluruh wilayah Indonesia. e. Direktorat Jenderal Imigrasi Menjaga pintu gerbang negara Republik Indonesia serta pengawasan Keimigrasian, merupakan salah satu tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang Keimigrasian. Penegakan hokum dan pelayanan bidang keimigrasian menjadi “core bussiness” dari tugas fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bidang keimigrasian. Beberapa capaian selama periode 2010-2014 sebagai berikut : 1. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah disesuaikan dengan perkembangan Keimigrasian secara nasional dan internasional dan menggantikan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. 2. Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang telah mencabut Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, yang tersebar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia; 3. Pelaksanaan penyampaian pernyataan memilih bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang membuka ruang dilaksanakannya di Kantor Imigrasi sebagai wujud pelayanan prima dalam memfasilitasi secara administratif yang mendekatkan jangkauan geografis, efektif dan efisien secara fungsional dengan terintegrasinya data secara kesisteman, melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
4.
5. 6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. 14. 15. 16. 17.
Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda. Penghapusan Arrival/Departure Card terhadap WNI dilakukan mulai tanggal 23 Maret 2012 sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.GR.01.06 tahun 2012. Kemudahan ini diberikan kepada WNI yang keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui TPI yang menggunakan SIMKIM atau pos lintas batas yang menggunakan Sistem Manajemen Pengawasan Wilayah Perbatasan (Border Control Management). Penggunaan autogate untuk WNI pemegang paspor elektronik dan non elektronik di Bandara Soekarno Hatta di Jakarta dan Bandara Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing di pusat dan daerah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kantor yang melaksanakan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan sebagai perwujudan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai leading sector dalam pelaksanaan pengawasan Orang Asing di Indonesia. Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) untuk mewujudkan pelayanan prima dalam penerbitan paspor guna pendekatan pelayanan dan peningkatan kepuasan publik. Penerapan e-passport untuk meningkatkan pelayanan dan pengamanan paspor yang disesuaikan dengan rekomendasi oleh International Civil Aviation Organization (ICAO). Meningkatkan pelayanan dan pengamanan dalam pemberian dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing berupa implementasi Penerbitan E-Kitas dan EKitap. Penerapan pelayanan sistem penerbitan paspor one stop service / Sistem Penerbitan Paspor Terpadu (SPPT) 120 (seratus dua puluh) Kantor Imigrasi pada tahun 2014. Menyederhanakan persyaratan penggantian paspor dengan tidak mewajibkan melampirkan bukti identitas diri melalui terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2012 tentang perubahan keenam atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing. Penyediaan “MAP gratis” kepada Pemohon Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal mulai tanggal 04 Februari 2013 dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-144.UM.01.01 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013. Proses penyidikan keimigrasian yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. Pemulangan WNI tersangka tindak pidana korupsi yang bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing di tingkat Pusat dan Daerah baik di Divisi Keimigrasian maupun Kantor Imigrasi. Pelaksanaan fungsi Intelijen Keimigrasian sebagai tugas dan fungsi, dan juga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; Penerapan SIMKIM di Perwakilan RI sebanyak 14 lokasi.
17 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
f.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkewajiban untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Pemasyarakatan memiliki Core Business dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Core Business tersebut dilaksanakan oleh 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pembinaan berdasarkan putusan hakim dalam rangka mewujudkan reintegrasi sosial terhadap narapidana. Reintegrasi sosial merupakan upaya pengembalian hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana guna mengembalikan ikatan narapidana dengan masyarakat. Bagi seseorang yang dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara. Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP). Bagi seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan atau disebut Klien Pemasyarakatan ditempatkan di Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan (UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Pada proses peradilan, benda sitaan dan barang rampasan Negara sebagai aset tindak pidana ditempatkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan). Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan (UU. No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Berlakunya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat fungsi Pemasyarakatan lebih strategis mengingat proses peradilan pidana anak dimulai sejak penyidikan melalui upaya diversi dan restorative justice hingga pendampingan pada sidang anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Undang-Undang ini menuntut adanya pelaksanaan penelitian kemasyarakatan pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dijadikan pertimbangan dan rekomendasi putusan hakim sehingga peran pemasyarakatan sangat terlihat dalam penyusunan litmas. Selain itu, peran aktif Pembimbing Kemasyarakatan juga diperlukan khususnya pada pelaksanaan sidang peradilan anak. Undang-undang tersebut juga menuntut adanya pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di tiap provinsi. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Sedangkan LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung, sehingga Pemasyarakatan perlu melakukan upaya-upaya terhadap pengimplementasian UU tersebut. 18 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
Selain UU SPPA, isu over crowded juga menjadi salah satu permasalahan yang belum dapat diselesaikan oleh pemasyarakatan. Sehingga perlu adanya kebijakan guna upaya untuk mengurangi tingkat over crowded yang terjadi di Lapas dan Rutan. Berikut data yang menjelaskan tentang jumlah penghuni : Tabel Data Penghuni Tahun 2010-2014 Tahun
URAIAN 2010 Penghuni Tahanan Dewasa dan Pemuda Tahanan Anak Narapidana Dewasa Anak Didik Jumlah
2011
2012
2013
2014
47.617
48,785
46.301
49.398
51.271
1.932
2,201
2.081
2.049
1.936
79.953
86,905
99.072
106.531
107.767
3.750
3,317
3.315
3.130
3.182
133.252
141,208
150.769
161.108
164.156
Data diatas menyebutkan bahwa adanya peningkatan jumlah penghuni baik tahanan dewasa dan pemuda, tahanan anak, narapidana dewasa, dan anak didik mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Jumlah penghuni pada tahun 2010 sebanyak 133.252, tahun 2011 sebanyak 141.208, tahun 2012 sebanyak 149.151, tahun 2013 sebanyak 161.108, dan pada tahun 2014 adalah sebanyak 164.156 orang. Mulai dari tahun 20102014 semuanya telah memperoleh registrasi dan klasifikasi secara tepat waktu dan sesuai standar. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat over crowded antara lain : 1.
2.
Optimalisasi pemindahan narapidana Pelaksanaan pemindahan narapidana pada dasarnya tidak mengurangi tingkat over kapasitas secara keseluruhan. Namun pelaksanaan pemindahan narapidana tersebut diharapkan agar terjadi pemerataan penghuni antara Lapas/Rutan yang mengalami over kapasitas dengan yang tidak. Optimalisasi pelaksanaan program reintegrasi Sebagai salah satu upaya mengurangi tingkat over crowded, pemasyarakatan mempunyai program reintegrasi yang dilaksanakan melalui kegiatan asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), dan Pembebasaan Bersyarat (PB). Untuk mengetahui capaian dari indikator ini dapat diukur dari jumlah narapidana yang telah mendapat PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK sampai dengan April tahun 2014 telah dilaksanakan Program Reintegrasi kepada narapidana berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Asimilasi, dan Cuti Mengunjungi Keluarga dengan perincian sebagai berikut :
19 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
GRAFIK DATA PB, CMB, CB, ASSIMILASI DAN CMK Tahun 2010 – 2014 NO
3.
4.
5.
URAIAN
1.
Pembebasan Bersyarat
2.
Cuti Menjelang Bebas
3. 4.
Cuti Bersyarat Assimilasi
5.
Cuti Mengunjungi Keluarga Jumlah
2010 25.737
2011 20.262
TAHUN 2012 24.802
2013 34.533
2014 38.710
310
1.024
622
600
305
4971 2.011
11.017 2.282
7.527 4.397
14.225 2.738
7.376 1.949
68 33.097
109 34.694
38 37.386
13 52.109
30 48.370
Rehabilitasi narapidana pengguna narkoba ke Panti Rehabilitasi Melakukan rehabilitasi terhadap narapidana pengguna narkoba merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh negara. Pada sisi lain, rehabilitasi pengguna narkoba di panti rehabilitasi berdampak langsung pada menurunnya tingkat hunian Lapas/Rutan. Terapi rehabilitasi narapidana pengguna narkoba di Panti Rehabilitasi juga merupakan salah satu kegiatan dalam kerangka untuk assimilasi. Penambahan kapasitas hunian dengan melakukan pembangunan infrastruktur (rehabilitasi dan pembangunan Lapas/Rutan) Penanganan masalah over crowded dapat dilakukan dengan pemenuhan sarana dan prasarana pada lapas/rutan dengan melakukan rehabilitasi dan pembangunan UPT Pemasyarakatan. Langkah ini diperkirakan secara signifikan akan mengurangi permasalahan over crowded. Penguatan koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal Restoratif Justice. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pengadilan Anak sangat penting yaitu dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan pendampingan semenjak diduga melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan di kepolisian sampai dengan putusan hakim sidang pengadilan. Karena sarandan rekomendasi PK sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memutus perkara anak jika putusan hakim tanpa Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) maka putusan tersebut batal demi hukum. Untuk melengkapi deskripsi kinerja PK Bapas dibawah ini disajikan tabel/grafik anak yang mendapatkan pendampingan dalam sidang anak adalah sebagai berikut: Tabel Data Jumlah Anak yang Mendapatkan Pendampingan dalam Sidang Anak Diversi Tahun 2011 2012 2013 2014
20 | R e n c a n a
Akot 98 392 132 139
Strategis
Sosial 11 20 31 14
Putusan Panti Akot Sosial 41 420 104 138 37 191 108
Kementerian
Hukum
Pidana Bersyarat 384 666 275 255
dan
HAM
Penjara 2217 3.712 1.520 2069
Jumlah 2.751 5.314 2.133 2.776
2015-2019
Capaian strategis lainnya di bidang pemasyarakatan yang juga sangat bersinergi dengan percepatan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat disebutkan berupa : 1. Program Getting to zero HALINAR di LAPAS/ RUTAN. 2. Pengendalian Isi Hunian Lapas/Rutan. 3. Pelaksanaan Layanan Pemasyarakatan berbasis Informasi dan Teknologi (IT). 4. Program Penguatan Pengawasan Internal Pemasyarakatan dan Penegakan Kode Etik. 5. Implementasi Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 6. Program Getting to zero HIV/AIDS di Lapas, Rutan dan Bapas. 7. Program Bengkel Kerja Produktif. g. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 1. Pelayanan Komunikasi Masyarakat, yaitu pelayanan penanganan dugaan pelanggaran baik yang diadukan ataupun yang belum diadukan oleh masyarakat. Pelayanan Komunikasi Masyarakat ini memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang merasa terlanggar HAM-nya melalui telaahan permasalahan yang dihadapi baik secara langsung maupun melalui focus group discussion (FGD). Hasil telaahan permasalahan tersebut ada yang di file (bukan merupakan pelanggaran HAM) dan ada yang ditindaklanjuti. Hasil telaahan dan/atau FGD tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait yang diduga melanggar HAM untuk dilakukan klarifikasi dan mendorong penyelesaiannya. Capaian pelayanan komunikasi masyarakat tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dapat digambarkan pada grafik di bawah ini. Grafik Pelayanan Komunikasi Masyarakat 1200
1100
1075
1000 819
800
636
625 558
600
450
411 335
400
265
245
235
130
200
130
165
48
53
12
0
0
12
TAHUN 2010 SURAT PENGADUAN
21 | R e n c a n a
Strategis
TAHUN 2011 TELAAHAN
FILE
Kementerian
TAHUN 2012
TAHUN 2013
KOORDINASI/REKOMENDASI
Hukum
dan
HAM
TINDAK LANJUT
2015-2019
2.
Pelayanan dibidang Informasi HAM Pelayanan dibidang Informasi HAM dimulai dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan data implementasi HAM dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta kondisi perkembangan HAM yang terjadi di Indonesia. Informasi HAM ini memberikan pelayanan kepada masyarakat/pemangku kepentingan terkait dengan informasi HAM. Informasi HAM ini dipublikasikan baik melalui media cetak, media elektronik dan web site Direktorat Jenderal HAM dengan alamat www.ham.go.id. Pada tahun 2015 pelayanan informasi HAM akan menyusun Indikator pembangunan HAM di Indonesia sehingga memudahkan dalam menyusun profil pembangunan HAM di Indonesia sebagaimana Indikator yang akan disusun. Dengan demikian, diharapkan informasi HAM yang dipublikasikan oleh Ditjen HAM ini akan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan baik di dalam dan luar negeri.
3.
Pelayanan kepada Apatur Pemerintah dan masyarakat dengan memberikan/ meningkatkan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai HAM melalui kegiatan Diseminasi HAM dan Penguatan HAM. Diharapkan dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman HAM akan memberikan dampak bagi keseimbangan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah dan Masyarakat. Aparatur Pemerintah dapat menyusun kebijakan dan regulasi bernuansa HAM dan masyarakat mengerti hak dan kewajiban dalam bermasyarakat dan bernegara. Capaian pelaksanaan Diseminasi HAM dan Penguatan HAM sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Grafik Capaian Kegiatan Diseminasi HAM Tahun 2010-2013 1700
1470
2000 1020
1500
1020
1000 500 0 JML PESERTA TAHUN 2010
22 | R e n c a n a
Strategis
TAHUN 2011
Kementerian
TAHUN 2012
Hukum
dan
HAM
TAHUN 2013
2015-2019
Grafik Capaian Kegiatan Penguatan HAM Tahun 2010-2013 400 330
363
300 400 300 200 100 0 JML PESERTA TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
4. Memberikan pedoman atau acuan bagi penyusunan dan perancangan produk hukum. Saat ini telah dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 20 Tahun 2012/77 Tahun 2012 tentang Paramater HAM dalam penyusunan Produk Hukum Daerah. 5.
Memberikan acuan dalam mempercepat pelaksanaan HAM di Indonesia kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Saat ini RANHAM di Indonesia telah memasuki periode ke tiga. a. RANHAM generasi pertama periode 1998-2003; program aksi lebih pada pengesahan sejumlah instrumen HAM Internasional b. RANHAM generasi kedua periode 2004-2009, disusun dengan 6 (enam) pilar utama dan RANHAM ini didukung dengan adanya Kelembagaan HAM di Daerah, sehingga RANHAM dapat tersosialisasikan lebih baik dibandingkan pada periode sebelumnya. c. RANHAM generasi ketiga periode 2011-2014, disusun dengan mengidentifikasi permasalahan pada 10 kelompok hak dasar manusia yang mengacu pada UU39/tahun1999, serta menyelaraskan pada: RPJMN 2010-2014, MDG’s, dan Strategis Nasional terhadap Akses Keadilan dan Kebijakan Nasional tentang Pro Growth, Pro Poor and Pro Job. Adapun RANHAM generasi ketiga terdiri dari program: 1) pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; 2) persiapan pengesahan instrumen HAM internasional; 3) harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan; 4) pendidikan HAM; 5) Penerapan norma dan standar HAM; 6) Pelayanan komunikasi masyarakat; dan 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
23 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
Sampai dengan Tahun 2013 telah terbentuk Panitia RANHAM Nasional, Kelompok Kerja Panitia RANHAM Kementerian/Lembaga sebanyak 40 K/L dari 48 K/L (83%), 33 Panitia RANHAM Provinsi (100%), dan 339 Panitia RANHAM Kabupaten dan 94 Panitia RANHAM Kota (90%). 6.
Memberikan motivasi kepada Pemerintah Kabupaten/kota dengan memberikan penghargaan Kabupten/Kota peduli HAM yang dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.
h. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM memiliki fungsi strategis dalam tahapan legislasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki kewenangan yang cukup besar dalam dua lingkup yakni tahap pra legislasi dan pasca legislasi. Pembinaan Hukum Nasional memiliki fungsi pembentukan hukum sekaligus juga fungsi pelayanan hukum. Fungsi-fungsi tersebut dilakukan melalui serangkaian tugas yang saling berkaitan. Fungsi pembentukan hukum dilakukan melalui perencanaan hukum serta analisa dan evaluasi hukum, sedangkan fungsi pelayanan hukum dilakukan melalui dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan dan bantuan hukum. 1. Perencanaan Hukum Perencanaan hukum merupakan kegiatan pembenahan/pembaruan hukum agar arah pembangunan hukum selaras dengan arah pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.Pelaksanaan perencanaan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif berupa peraturan perundang-undangan namun juga sistem hukum dalam arti luas yang mencakup pembenahan pada aspek substansi hukum, kelembagaan hukum, budaya hukum dan pelayanan hukum. Perencanaan hukum dilakukan melalui kegiatan: a. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan masukan mengenai konsep dan strategi pembangunan hukum nasional untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.Penyusunan perencanaan pembangunan hukum nasional memperhatikan/mengakomodasi perkembangan hukum nasional, perkembangan hukum internasional danperkembangan kebutuhan hukum didaerah. b. Penyusunan Program Legislasi Nasional usulan Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari perencanaan hukum pada aspek substansi hukum. Kegiatan ini adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemenkumham memiliki kedudukan sebagai koordinator penyusunan perencanaan pembentukan UU (Prolegnas) usulan Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Program Pembentukan Peraturan Presiden . 24 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
c.
Monitoring dan Evaluasi penyusunan Program Legislasi Nasional usul Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
Data Prolegnas 2010 – 2014
REALISASI PROLEGNAS JANGKA MENENGAH 2010 - 2014
2010 73 RUU (70 RUU+3 RUU pengalihan)
Disahkan 22 UU : 11 UU Prakarsa DPR 11 UU PrakarsaPemerintah
2014 69 RUU (66 RUU + 3 RUU Tambahan)
7 UU Prakarsa DPR 5 UU PrakarsaPemerintah
2011 91 RUU (70 RUU + 21 RUU yang Pembahasannya diluncurkan)
2010-2014 (247 RUU + 11 RUU NON PROLEGNAS)
2013 75 RUU (70 RUU + 5 RUU Tambahan)
Disahkan 12 UU:
Disahkan 8UU : 4 UU Prakarsa DPR 4 UU Prakarsa Pemerintah
2012 69 RUU (64 RUU+ 5 RUU Tambahan)
Disahkan 19 UU : 13 UU Prakarsa DPR 6 UU Prakarsa Pemerintah
Disahkan 10 UU : 6 UU Prakarsa DPR 4 UU PrakarsaPemerintah
RINCIAN RUU YANG TELAH DISAHKAN DARI PROLEGNAS JANGKA MENENGAH TAHUN 2010-2014
71 RUU yang telah disahkan
Capaian hanya : 27,2%
41 RUU Prakarsa DPR
30 RUU Prakarsa Pemerintah
25 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
REALISASI PROGRAM PENYUSUNAN PP PRIORITAS TAHUN 2014 : REALISASI RPP PRIORITAS TAHUN 2014 80 RPP RPP yang sudah ditetapkan menjadi PP 18 RPP Sisa RPP Prioritas Tahun 2014 Diluncurkan pada program penyusunan PP Tahun 39 RPP 2015 Tidak dilanjutkan 23 RPP* Keterangan : *) Dari 23 RPP tersebut, terdapat 5 RPP yang dihentikan pembahasannya karena UndangUndang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menjadi dasar penyusunan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. REALISASI PROGRAM PENYUSUNAN PERPRES PRIORITAS TAHUN 2014 : REALISASI RPERPRES PRIORITAS TAHUN 2014 22 RPerpres RPERPRES yang sudah ditetapkan menjadi Perpres 10 RPepres Sisa RPerpres Prioritas Tahun 2014 Diluncurkan pada program penyusunan Perpres 7 RPerpres Tahun 2015 Tidak dilanjutkan 5 RPepres d.
Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan daerah (Perencanaan Pembangunan Hukum di Daerah) Dalam rangka pembinaan sistem hukum di daerah, Kemenkumham melakukan fasilitasi berupa penyediaan pedoman penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah serta asistensi dan evaluasi dalam rangka konsultasi permasalahan hukum dan perencanaan pembentukan hukum di daerah yang selaras dengan pembangunan hukum di Pusat.
e.
Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan UndangUndang. Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik merupakan bagian dari perencanaan peraturan perundang-undangan agar menghasilkan UndangUndang yang berkualitas. Tugas ini adalah pelaksanaan dari UU No. 12 Tahun 2011 dan Perpres No. 87 Tahun 2014. Penyusunan Naskah Akademik dilaksanakan oleh BPHN terutama Naskah Akademik yang berasal dari RUU prakarsa Kementerian Hukum dan HAM sedangkan tugas penyelarasan Naskah Akademik dilaksanakan oleh BPHN untuk seluruh Naskah Akademik yang disusun oleh Kementerian/LPNK yang RUU-nya akan dimasukan ke dalam prolegnas prioritas.
26 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
I.
Penyusunan Naskah Akademik yang Disusun Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010 – 2014
JUDUL KEGIATAN TAHUN 2010
JUDUL KEGIATAN TAHUN 2011
JUDUL KEGIATAN TAHUN 2012
JUDUL KEGIATAN TAHUN 2013
1. RUU tentang Orga-nisasi Administrasi Penegakan Hukum 2. RUU tentang Publikasi Luar Ruang 3. RUU tentang KUHP 4. RUU tentang Hu-kum Acara Pidana 5. RUU tentang Per-ubahan UU No. 39 Tahun 2004 ten-tang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
1. RUU tentang Pegadaian 2. RUU tentang Per-ubahan atas UU No. 14 tahun 2001 tentang Pengadil-an Pajak. 3. RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tun 2003 tentang Pemberan tasan Tindak Pida-na Terorisme 4. RUU tentang Perkumpulan 5. RUU tentang Lan-das Kontinen 6. RUU tentang KUH Acara Perdata 7. RUU tentang Hu-bungan Kewenang an Pemerintah Pu-sat dan Daerah 8. RUU tentang Per-ubahan atas UU No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. 9. RUU tentang Penilaian 10. RUU tentang Hak Kekayaan Industri (integrasi UU Pa-ten, UU Merk, UU Desain Industri)
1. RUU tentang landas Kontinen (Lanjutan) 2. RUU tentang Paten 3. RUU tentang Hukum Kontrak 4. RUU tentang pemasyarakatan 5. RUU tentang Hukum acara Perdata (Small Claims Court) 6. RUU tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme 7. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik di Bidang Pidana (MLA) 8. RUU tentang Merk 9. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 10. RUU tentang Perampasan Aset
1. RUU tentang Pembatasan Transaksi Tunai 2. RUU tentang Pemasyarakatan 3. RUU tentang Hukum Kontrak 4. RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak 5. RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer 6. RUU tentang Hukum Dagang 7. RUU tentang Konvensi Jual Beli Barang Internasional PBB (United Nations Convention on Contracts for the International sale of Goods) 8. RUU tentang Desain Industri 9. RUU tentang Perubahan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 10. RUU tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. 11. RUU tentang Peru-bahan atas UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
5 Naskah
10 Naskah
10 Naskah
11 Naskah
27 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
JUDUL KEGIATAN TAHUN 2014 1. RUU tentang Zona Tambahan 2. RUU tentang Hukum Perdata Internasional 3. RUU tentang Pemindahan Narapidana
3 Naskah
HAM
2015-2019
KETERANGAN
1. NA RUU Inisiatif Kemenkumham 21 Naskah 2. Tahun 2014 hanya 3 Naskah karena ada pemotongan anggaran.
39 NA
II. Naskah Akademik yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Instansi lain yang berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM : a. Naskah Akademik RUU Pengesahan Perjanjian Ekstradisi R.I. Vietnam; b. Naskah Akademik RUU Pengesahan Perjanjian Ekstradisi R.I. Papua Nuginie; c. Naskah Akademik RUU Pengesahan Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara R.I. dan Vietnam; d. Naskah Akademik RUU Perubahan UU Perseroan Terbatas; e. Naskah Akademik RUU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian; f. Naskah Akademik RUU Wabah Penyakit Menular; g. Naskah Akademik RUU Pengumpulan Uang dan Barang; h. Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek; i. Naskah Akademik RUU Karantina Kesehatan; j. Naskah Akademik RUU Keantariksaan; k. Naskah Akademik RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan; dan l. Naskah Akademik RUU tentang Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan. III. Kementerian Hukum dan HAM Ikut Serta Mereview Naskah Akademik RUU dan Perda : a. Naskah Akademik RUU Perubahan UU Perairan; b. Naskah Akademik RUU Koperasi; c. Naskah Akademik RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara; d. Naskah Akademik Ranperda tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Kabupaten Banten; e. Naskah Akademik Ranperda tentang Dana Cadangan Kabupaten Meranti; f. Naskah Akademik Ranperda tentang Energi dan Listrik Kabupaten Meranti; g. Naskah Akademik Ranperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Kabupaten Meranti; h. Naskah Akademik Ranperda tentang Retribusi Pemeriksaan Pemadam Kebakaran Kabupaten Meranti; dan i. Naskah Akademik Ranperda tentang Sampah Kabupaten Meranti. 2. Analisa dan Evaluasi Hukum : Bentuk kegiatan analisa dan evaluasi hukum mencakup dua kegiatan yaitu kegiatan 1) analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan kolonial dan 2) analisa dan evaluasi hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku (peraturan perundang-undangan yang dibuat sejak Indonesia merdeka sampai sekarang). Kegiatan analisa dan evaluasi peraturan kolonial ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui berapa jumlah peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial yang masih berlaku dan berapa peraturan perundang-undangan kolonial yang sudah diganti dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum nasional. Kegiatan ini untuk menentukan status dari peraturan perundang-undangan kolonial yang belum dicabut hingga kini untuk disesuaikan dengan cita hukum nasional. Analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, berdasarkan data inventarisasi Undang-Undang tahun 1945 – 2012, terdapat 1245 UU yang secara de jure masih berlaku tetapi secara de 28 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
facto daya laku UU tersebut banyak yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Maka diperlukan pembenahan peraturan perundang-undangan melalui analisa dan evaluasi secara berkala, untuk menilai daya guna dan daya laku peraturan perundangundangan tersebut. ANALISA DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JUDUL KEGIATAN
JUDUL KEGIATAN
JUDUL KEGIATAN
JUDUL KEGIATAN
JUDUL KEGIATAN
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
1. AE Rahasia Dagang 2. AE Aset Negara (UU No. 51 Tahun 1960) 3. AE Pemberantasan Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003) 4. AE Penyiaran (UU No. 33 Tahun 2002) 5. AE Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008) 6. AE Pemekaran Wilayah (UU No. 32 Tahun 2004).
1. AE BUMN (UU No. 19 Tahun 2003) 2. AE Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. AE Penanggulangan Bencana (UU No. 24 Tahun 2007) 4. AE Jaminan Fidusia (UU No. 42 tahun 19990 5. AE Penetapan Luas Tanah Pertanian (UU No. 56/Prp 1960) 6. AE Perkebunan (UU No. 18 Tahun 2004). 7. AE Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU No. 40 Tahun 2004) 8. AE Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009) 9. AE Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU No. 1/PNPS tahun 1965) 10. AE Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004).
1. AE Perumahan Rakyat 2. AE Investasi Daerah 3. AE Minerba di Kawasan Hutan Lindung ( UU No. 4 Tahun 2009) 4. AE Pajak dan Restribusi Daerah 5. AE Yayasan 6. AE Ketenaganukl iran 7. AE Kekarantinaa n
1. AE Peraturan Perundangundangan Kolonial
6 ANALISA EVALUASI
10 ANALISA EVALUASI
7 ANALISA EVALUASI
1 ANALISA EVALUASI
29 | R e n c a n a
Strategis
TIDAK ADA PENYUSUNAN
-
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
KETERANGAN
- Karena tahun 2014 hanya ada 1 kegiatan AE maka digunakan untuk menganalisis evaluasi PerUU-an Kolonial. Menginventaris asi Peraturan Kolonial berdasarkan pembagian: 1. Hukum Tata Usaha Negara dan Administras i negara 2. Hukum Ekonomi dan Dagang 3. Hukum Perdata (Hukum keluarga, anak, perkawinan dan perceraian) 4. Hukum Hukum Pidana dan Acara Pidana 5. Hukum Internasion al 6. Hukum Acara Perdata
3.
Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan melalui kegiatan : Penyediaan pelayanan perpustakaan Pelayanan otomasi dan dokumentasi hukum
30 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
i.
Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Capaian hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM pada tahun berjalan dan beberapa tahun terakhir yaitu pada tahun pelaksanaan rencana strategis tahun 2010-2014, dapat terlihat sebagaimana tabel berikut : Capaian Hasil Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
31 | R e n c a n a
Sebagai Bahan Rumusan Kebijakan.
N/A N/A 15 Rumusan 23 rumusan 6 rumusan
Strategis
Jumlah hasilpenelitian,pengembangan dan evaluasi yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.
Sebagai Bahan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
N/A N/A 3 hasil penelitian 3 hasil penelitian 2 hasil penelitian
Kementerian
Hukum
dan
N/A N/A 29 penelitian 29 penilitian 5 penelitian
HAM
2015-2019
Untuk menjelaskan target dan capaian pada indikator Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat, pada tahun berjalan dan beberapa tahun terakhir yaitu pada tahun pelaksanaan rencana strategis tahun 2010-2014. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja 2010-2014.
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi 2010-2014 120% 120% 100% 100%
100% 100%
2013
2014
100% 80% 60% 30%
40% 20% 0%
0%
0%
0%
0% 2010
2011
2012 Target
Realisasi
Hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi Hak-Hak Sipil dan Politik yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat dilakukan melalui pengiriman buku ke instansi ditingkat provinsi. Upaya lain yang dilakukanuntuk mempublikasikan dan mensosialisasikan hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi tersebut adalah melalui publikasi e-book secara online (www.balitbangham.go.id). j.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1. Tahun 2010 Bidang Pengembangan Hukum dan HAM menghasilkan output sebanyak 1.302 orang, dengan rincian sebagai berikut : a) Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen menghasilkan output sebanyak 459 orang pegawai; b) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 1.377 orang, maka capaian output diklat Kepemimpinan dan Manajemen sampai dengan Tahun 2010 sebesar 33,33% atau sebanyak atau sebanyak 459 orang; c) Pusat Pengembangan Teknis menghasilkan output sebanyak 465 orang pegawai; d) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 5.400 orang, maka capaian output diklat Teknis sampai dengan Tahun 2010 sebesar 8,61% atau sebanyak 465 orang; e) Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM menghasilkan output sebanyak 378 orang pegawai;
32 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
f) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar.2.400 orang, maka capaian output diklat Fungsional dan HAM sampai dengan Tahun 2010 sebesar 15,75% atau sebanyak 378 orang; g) Adapun untuk pendidikan kedinasan berdasarkan laporan evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi, didapatkan hasil sebagai berikut : 1) Dari 60 orang Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), 100% atau 60 orang menguasai Ilmu dan Keahlian di bidang Teknis Pemasyarakatan. 2) Dari 65 orang Taruna Akademi Imigrasi (AIM), 92,30% atau 60 orang menguasai Ilmu dan Keahlian di bidang Teknis Keimigrasian. 2. Pada Tahun 2011 Bidang Pengembangan Hukum dan HAM menghasilkan output sebanyak 1.380 orang, dengan rincian sebagai berikut : a) Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen menghasilkan output sebanyak 375 orang pegawai; b) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 1.377 orang, maka capaian output diklat Kepemimpinan dan Manajemen sampai dengan Tahun 2011 sebesar 60,56% atau sebanyak atau sebanyak 834 orang; c) Pusat Pengembangan Teknis menghasilkan output sebanyak 460 orang pegawai; d) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 5.400 orang, maka capaian output diklat Teknis sampai dengan Tahun 2011 sebesar 19,72% atau sebanyak 1.065 orang; e) Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM menghasilkan output sebanyak 545 orang pegawai; f) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 2.400 orang, maka capaian output diklat Fungsional dan HAM sampai dengan Tahun 2011 sebesar 38,45% atau sebanyak 923 orang; g) Adapun untuk pendidikan kedinasan berdasarkan laporan evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi, didapatkan hasil sebagai berikut : 1) Dari 65 orang Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), 97% atau 63 orang menguasai Ilmu dan Keahlian di bidang Teknis Pemasyarakatan. 2) Dari 65 orang Taruna Akademi Imigrasi (AIM), 95% atau 62 orang menguasai Ilmu dan Keahlian di bidang Teknis Keimigrasian. 3. Tahun 2012 Bidang Pengembangan Hukum dan HAM menghasilkan output sebanyak 2.757 orang, dengan rincian sebagai berikut : a) Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen menghasilkan output sebanyak 646 orang pegawai; b) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 1.377 orang, maka capaian output diklat Kepemimpinan dan Manajemen sampai dengan Tahun 2012 sebesar 107,48% atau sebanyak atau sebanyak 1.480 orang; c) Pusat Pengembangan Teknis menghasilkan output sebanyak 1.453 orang pegawai; 33 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
d) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 5.400 orang, maka capaian output diklat Teknis sampai dengan Tahun 2012 sebesar 46,63% atau sebanyak 2.518 orang; e) Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM menghasilkan output sebanyak 658 orang pegawai; f) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 2.400 orang, maka capaian output diklat Fungsional dan HAM sampai dengan Tahun 2012 sebesar 65,87% atau sebanyak 1.581 orang; g) Adapun untuk pendidikan kedinasan berdasarkan laporan evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi, didapatkan hasil sebagai berikut : 1) Dari 65 orang Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), 93,85% atau 61 orang menguasai Ilmu dan Keahlian di bidang Teknis Pemasyarakatan. 2) Dari 65 orang Taruna Akademi Imigrasi (AIM), 95,38% atau 63 orang menguasai Ilmu dan Keahlian di bidang Teknis Keimigrasian. 4. Pada Tahun 2013 Bidang Pengembangan Hukum dan HAM menghasilkan output sebanyak 3.136 orang, dengan rincian sebagai berikut : a) Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen menghasilkan output sebanyak 1.212 orang pegawai; b) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 1.377 orang, maka capaian output diklat Kepemimpinan dan Manajemen sampai dengan Tahun 2013 sebesar 195,49% atau sebanyak atau sebanyak 2.692 orang; c) Pusat Pengembangan Teknis menghasilkan output sebanyak 1.036 orang pegawai; d) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 5.400 orang, maka capaian output diklat Teknis sampai dengan Tahun 2013 sebesar 65,81% atau sebanyak 3.554 orang; e) Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM menghasilkan output sebanyak 888 orang pegawai; f) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 2.400 orang, maka capaian output diklat Fungsional dan HAM sampai dengan Tahun 2013 sebesar 102,87% atau sebanyak 2.469 orang; g) Adapun untuk pendidikan kedinasan berdasarkan laporan evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi, didapatkan hasil sebagai berikut : 1) Dari 65 orang Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), 96,92% atau 63 orang menguasai Ilmu dan Keahlian di bidang Teknis Pemasyarakatan. 2) Dari 65 orang Taruna Akademi Imigrasi (AIM), 95,38% atau 62 orang menguasai Ilmu dan Keahlian di bidang Teknis Keimigrasian.
34 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
k. Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi selain mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, juga mengikuti dan mengadopsi perkembangan terkini dan best practice mengenai peran dan fungi lembaga pengawasan internal lainnya. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mengimplementasikan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal menyusun Kebijakan Pengawasan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan system pengendalian internal yang kuat melalui : a. Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian internal yang berkelanjutan (sustainable); b. Pelaksana audit kinerja, audit kepatuhan (compliance) dan audit investigasi yang berfokus pada program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi; c. Pemberian konsultasi untuk mmperbaiki dan meningkatkan efektifitas operasi, pemerintahan yang baik dan manajemen risiko; d. Pelaksana pendampingan/rekonsiliasi penyusunan Laporan Keuangan dan reviu Laporan Keuangan dalam rangka menjamin kualitas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM; e. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengawasan. Beberapa keberhasilan pencapaian program pembangunan hukum dalam 5 (lima) tahun tersebut menunjukan kemampuan dan konsistensi seluruh aparatur kementerian serta dapat dijadikan acuan rencana strategis kementerian 5 (lima) tahun berikutnya (2015-2019) yang disusun sejalan dengan perkembangan isu-isu strategis terkini. Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2015-2019 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Kementerian, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis 5 (lima) tahun berikutnya dan merupakan kelanjutan pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Untuk itu, dalam 5 tahun kedepan Kementerian Hukum dan HAM melakukan penataaan kembali berbagai langkah-langkah antara lain perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangperaturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, hak kekayaan intelektual, hak asasi manusia, pengawasan intern, pembinaan hukum nasional, penelitian dan pengembangan bidang hak asasi manusia, pengembangan sumber daya manusia serta dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. 1.2
Potensi dan Permasalahan
1.2.1 Potensi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Tugas fungsi dan kedudukan yang diamanatkan dalam ragam Peraturan Perundang-undangan, maka baik secara strategis maupun teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki potensi-potensi yang dapat mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Nasional, potensi tersebut diantaranya mencakup:
35 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
a. Perencanaan dan Pembentukan Hukum Pembentukan Hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan berfungsi secara efektif di masyarakat, melalui: 1. Penguatan proses pra legalisasi dan pasca legalisasi dengan mengoptimalkan kegiatan perencanaan pembangunan hukum nasional, melalui penyusunan naskah akademis dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan; 2. Pembangunan substansi hukum, struktur hukum, aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; 3. Pembaruan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, demokratis, aspiratif, partisipatif, dan transparan; 4. Perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; 5. Penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis; dan 6. Peningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur. b. Penyelenggaraan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku penyelenggara pelayanan publik di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dijadikan sebagai pedoman pelayanan publik Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal. Dalam lingkup strategis penyelenggaraan pelayanan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diantaranya mencakup : 1. Bidang Administrasi Hukum Umum a) Pelayanan Jasa Hukum, meliputi: - Permohonan Persetujuan Mempekerjakan Advokat Asing oleh Kantor Advokat Indonesia; - Permohonan Legalisasi; - Permohonan Pengesahan Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH); - Permohonan Pengesahan Yayasan dan Perkumpulan; - Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, Penghapusan/Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Pengajuan Permohonan Sertifikat Pengganti Jaminan Fidusia; - Permohonan Surat Keterangan Wasiat; - Permohonan Pengangkatan, Perpindahan, Perpanjangan, dan Pemberhentian Notaris; 36 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
-
Permohonan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); Pendaftaran Partai Politik; Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia; Permohonan Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari (Daktiloskopi).
b) Pelayanan Hukum Nasional dan Internasional , meliputi: - Pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan di seluruh Indonesia; - Pemberian pertimbangan/tanggapan atas permasalahan di bidang hukum perdata umum; - Penyiapan bahan atas pemberian pendapat hukum (legal opinion); - Pemberian tanggapan/pertimbangan mengenai masalah di bidang hukum pidana; - Pemberian bimbingan dan pertimbangan mengenai masalah di bidang hukum tata negara. - Penyiapan rancangan kebijaksanaan teknis di bidang hukum internasional; - Pembinaan, pemberian bimbingan, pemberian petunjuk pelaksanaan Hukum Internasional Umum, Hukum Ekonomi dan Kelembagaan Internasional, serta Hukum Laut dan Hukum Udara; - Pemberian pertimbangan, pendapat hukum, tanggapan dan penyelesaian masalah di bidang hukum internasional, inventarisasi, sosialisasi perjanjian dan masalah internasional; - Pengembangan di bidang hukum internasional; Pelayanan yang meliputi pemberian informasi di bidang hukum internasional 2. Bidang Keimigrasian Melalui layanan keimigrasian terkait penegakan dan ketertiban hukumIndonesia, yang meliputi : - Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian; - Pendeteksian Pelanggaran atau Kejahatan Keimigrasian; - Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian; - Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Wilayah Perbatasan Dengan Negara Lain, perwakilan RI dan Tempat Lainnya Di Luar Negeri Serta Kerja sama Luar Negeri; - Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian; - Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian; - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah. 3. Bidang Pemasyarakatan Melalui layanan Pemasyarakatan ini adalah memberikan pembinaan dan pengembalian pelanggar hukum menjadi anggota masyarakat sesuai tujuan pemidanaan dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu mencakup : - Pembinaan dan penjagaan keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan danRumah Tahanan; - Pemberian layanan Kesehatan dan Perawatan bagi Narapidana dan Tahanan; 37 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
-
Pembinaan dan pelayanan Anak di LPAS dan LPKA Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara; Pemberian layanan Informasi dan Komunikasi dibidang pemasyarakatan secara transparan dan akuntabel; Pemberian Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak; dan Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan melalui program bengkel kerja.
4. Bidang Perencanaan dan Peraturan Perundang-undangan Sebagai pemegang fungsi fasilitator bagi pembentukan peraturan perundang undangan, pelayanan di bidang peraturan perundang-undangan mencakup : - Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari Pemerintah; - Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditingkat daerah; - Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dan Publikasi; - Pendampingan Beracara di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung; dan - Sistem Informasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 5. Bidang Kekayaan Intelektual Layanan Hukum bidang kekayaan intelektual dilaksanakan melalui: - Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Promosi KI; - Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis; - Penyelenggaraan Sistem Paten; - Penyelenggaraan Penyidikan di Bidang KI; - Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi KI; - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen KI; - Penyelenggaraan KI di Daerah (2015). 6. Bidang Hak Asasi Manusia Sebagai penanggungjawab dalam merumuskan pemajuan HAM. Pelayanan di bidang HAM mencakup : - Pelayanan Komunikasi Masyarakat, menangani dugaan pelanggaran HAM yang di komunikasikan atau yang belum/tidak dikomunikasikan oleh masyarakat termasuk dari luar negeri dengan mendorong intansi pemerintah terkait menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. - Pelayanan Informasi HAM (indikator pembangunan HAM dan profil pembangunan HAM di Indonesia serta hasil penelitian dan pengembangan HAM melalui e-book). 7. Bidang Pembinaan Hukum Nasional Sebagai bidang yang menjadi yang menjalankan program prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional berdasarkan lingkup legislasi mempunyai dua peran strategis yakni ditahap pra legislasi dan pasca legislasi. Pada tahap pra legislasi Badan memiliki kewenangan sebagai penanggungjawab utama dalam merumuskan perencanaan pembangunan hukum 38 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
nasional, sedangkan pada tahap pasca legislasi badan memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi keberlakuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pelayanan pengelolaan serta pengendalian pemberian bantuan Hukum, Badan juga memiliki fungsi yang masih harus terus dikembangkan yakni fungsi layanan Jaringan Dokumentasi Hukum dan pelayanan publik yang berhubungan dengan dukungan pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum yang bekerja untuk masyarakat pada saat yang bersamaan penguatan pada fungsi penyuluhan hukum juga masih sangat diperlukan. c. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam mendukung penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berperan merumuskan kebijakan di bidang HAM serta mendorong aparatur pemerintah untuk menerapkan norma dan standar HAM dengan mengikut sertakan peran dan partisipasi masyarakat. Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan diarahkan pada: A. Penguatan koordinasi kelembagaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) serta koordinasi dalam penanganan perkara pidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen terpenting dalam melaksanakan sistem ini terutama yang berhubungan pencapaian tujuan pemidanaan. B. Menjalankan fungsi sebagai fasilitator dalam rangka mewujudkan keterpaduan dalam SPPT terutama dalam hal persepsi dan sikap tindak penanganan kejahatan, penjahat dan akibat kejahatan antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan institusi Pemasyarakatan (Rumah Tahanan, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Benda sitaan dan Barang Rampasan Negara). Keterpaduan ini perlu dibangun juga dengan institusi lain yang menjalankan fungsi fungsi penegakan hukum seperti KPK, BNN, BNPT, dan lain lain. C. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM dilaksanakan dalam kerangka pembaharuan materi hukum sebagai bagian dari pembangunan hukum untuk mendukung pelaksanaan penegakan dan kepastian Hukum. D. Optimalisasi fungsi pembinaan peraturan perundang-undangan dimana peran sentral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (di lingkungan lembaga eksekutif) dapat mewujudkan kualitas peraturan perundang-undangan nasional yang baik, antara lain dengan memaksimalkan peran evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan serta optimalisasi hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpijak pada nilai-nilai HAM; E. Memprioritaskan peningkatan pemberian bantuan hukum bagi kelompok masyarakat tidak mampu, optimalisasi pemberdayaan dan pembinaan organisasi bantuan hukum (OBH) dalam rangka menyediakan akses keadilan bagi masyarakat miskin. d. Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 817 satuan kerja yang meliputi 11 Unit Eselon I, 33 Kantor Wilayah, 5 Balai Harta Peninggalan, 121 Kantor Imigrasi, 13 Rumah Detensi Imigrasi, 18 Perwakilan RI di Luar Negeri, 263 Lembaga 39 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
Pemasyarakatan, 215 Rumah Tahanan Negara, 71 Balai Pemasyarakatan, 63 Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara dan 1 Rumah Sakit. Jumlah Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 44.178 orang (per juni 2014). e. Pengawasan 1. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Inspektorat Jenderal agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal demi mewujudkan penerapan prinsip good governance dan clean government (WTP, WBK, AKIP, SPIP dan Pelayananan Publik) dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/ Pimpinan Lembaga wajib melakukan pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. 3. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang bersih sejalan dengan amanat The Institute of Internal Auditors yang menyatakan perlunya mendorong peningkatan efektifitas manajeman risiko (risk manajement), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi. 4. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Inspektorat Jenderal agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal demi mewujudkan penerapan prinsip good governance dan clean government (WTP, WBK, AKIP dan SPIP) dilingkungan Kementerian 1.2.2 Permasalahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meski memiliki potensi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Berdasarkan pendekatan fungsi,secara faktual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih memiliki hambatan dan permasalahan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki diantaranya : 1. Perencanaan dan Pembentukan Hukum. a. Proses perencanaan perundang-undangan pada kementerian belum mengoptimalkan penyusunan naskah akademis b. Masih adanya ego sektoral dan tarik ulur kewenangan dari kementerian/lembaga membuat penyelesaian penyusunan RUU/RPP/RPerpres terhambat; c. Proses Pembahasan di DPR masih tergantung jadwal di DPR sehingga penyelesaian RUU menjadi UU tidak dapat secara pasti dapat ditentukan; d. Belum maksimalnya peran perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; e. Belum maksimalnya pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan; f. Belum optimalnya proses penyusunan dan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan; g. Belum adanya evaluasi terkait peraturan perundang-undangan yang disharmonis; h. Belum sepenuhnya menerapkan teknologi informasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan; 40 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
i.
Munculnya daerah pemekaran (daerah otonomi baru) yang belum sinergi dengan politik legislasi dan aspek geografis antar provinsi, kabupaten/kota yang berjauhan menjadi kendala dalam akses transportasi; j. Masih kurangnya sumber daya fasilitator baik secara kualitas dan kuantitas dalam memfasilitasi pembentukan peraturan daerah sehingga diperlukan penguatan secara komprehensif tidak hanya dari aspek kompetensi internal SDM termasuk pula dukungan kelembagaan secara menyeluruh; k. Masih kurangnya pemahaman Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal di daerah; l. Masih terdapat Peraturan Daerah yang belum mempedomani regulasi yang lebih tinggi baik dari segi substantif maupun teknik penyusunan peraturan perundangundangan; m. Masih kurangnya informasi yang diperoleh terkait perkembangan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat terbaru (up to date) yang berdampak bagi daerah, salah satunya dengan belum dioptimalkannya sistem jaringan data dan informasi Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional n. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga perlu diberikan penyuluhan hukum agar masyarakat cerdas hukum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia a. Belum optimalnya kemampuan dari unit unit pelayanan hukum pada masingmasing bidang AHU, Perundang-undangan, Pemasyarakatan, Imigrasi, HKI dan HAM, BPHN dalam membangun dan menyelenggarakan pelayanan publik yang sesuai dengan standar dalam peraturan perundang-undangan mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. b. Akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan hukum pada seluruh unit kerja dan mekanisme penegakan disiplin petugas juga perlu diperbaiki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek penegakan disiplin penting dalam rangka penguatan fungsi-fungsi pengendalian internal dan pengawasan internal dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan pelayanan hukum di Kementerian Hukum dan HAM yang bermuara pada upaya pencegahan serta penindakan terhadap aktifitas yang bertendensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. c. Pelayanan di bidang HKI dan AHU belum mendukung pembangunan produktifitas rakyat dan daya saing internasional. Peningkatan pelayanan HKI dan AHU belum menyentuh masyarakat di Kabupaten dan Kota sehingga belum bisa diakses masyarakat secara online dengan sistem aplikasi berbasis data yang belum akurat sehingga mempersulit masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan. d. Masih memiliki kekurangan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian terkait pencegahan terjadinya tindak pidana nasional dan internasional serta antisipasi mobilitas orang antar Negara. terdapat beberapa lokasi perlintasan ilegal pada daerah perbatasan antar negara baik darat maupun laut yang sulit dipantau oleh petugas Imigrasi. Mobilitas orang antar negara menjadi semakin intens dalam rangka mengembangkan pangsa pasar dan investasi bagi pelaku ekonomi di negara-negara maju disisi lain Lembaga penerbangan sipil internasional (ICAO) merekomendasikan kepada negara-negara anggota untuk 41 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
menerapkan e-passport dengan standar kualitas pelayanan, keamanan dan memenuhi tuntutan keakurasian serta kecepatan proses pemeriksaan keimigrasian bagi pemegangnya. e. Belum berhasil mendorong kejelasan politik legislasi yang terarah dan tidak tumpang tindih dengan Konstitusi, UU atau prinsip-prinsip Internasional. Problem sinkronisasi dan di masing-masing lembaga pembentuk undang-undang dengan kualitas perancangan belum dilakukan secara maksimal. 3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia a. Belum optimalnya peran fasilitasi dan mendorong pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM. b. Belum optimalnya peran fasilitasi dan pelaksanaan koordinasi dalam rangka perumusan politik hukum pidana yang kemudian berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. c. Aspek Pembentukan Hukum pidana yang belum terselesaikan adalah kepastian Hukum bagi pelaku tindak pidana yang tergolong ekstra ordinary seperti Korupsi, Teroris, Narkotika, dan tindak pidana khusus lainnya. Kepastian hukum yang dimaksud adalah belum adanya peraturan hukum yang pasti dalam pemberian dan pembatasan hak-hak pelaku tindak pidana ekstra ordinary tersebut. d. Belum terwujudnya apa yang disebut dengan “single criminal management administration” yang melihat data penyelidikan dan penyidikan, data penuntutan, data pemeriksaan pengadilan dan data pelaksanaan putusan Hakim sebagai suatu kesatuan data administrasi peradilan sebagai upaya mewujudkan sistem administrasi peradilan pidana yang terpadu. Keterbatasan sistem ini tidak lepas dari belum adanya arah yang jelas mengenai pengaturan administrasi pidana nasional yang dikelola secara terpadu. e. Pemerintah masih kurang fokus dalam pembenahan fungsi dan wewenang pada lembaga-lembaga tertentu dalam sistem peradilan pidana. Hal yang saat ini bergeser adalah perpindahan kewenangan pengelolaan Rumah Tahanan dan Lapas yang seharusnya berada dibawah kendali dan pelaksanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kedalam institusi-instusi khusus yang menyelenggarakan fungsi peradilan (misalnya Rutan Kejaksaan, Lapas Kepolisian Kelapa Dua, Rumah Tahanan Teroris di lokasi BNPT, dan Rumah Tahanan KPK). hal ini mengakibatkan penerapan fungsi check and balancies dalam prespektif administrasi Negara tidak berjalan. f. Terkait Pelaksanaan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum optimal untuk memberikan penguatan organisasi dan Tata Kerja Bapas, LPAS dan LPKA sebagai suatu penambahan fungsi dan kewenangan institusi pemasyarakatan. g. Aspek Penyelenggaraan Bantuan Hukum juga belum optimal sehingga harapan meluaskan akses masyarakat miskin terhadap keadilan masih belum terpenuhi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Bantuan Hukum, fokus penyelenggaraan Bantuan Hukum masih pada pengorganisasian saja padahal aspek perencanaan kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum juga perlu diprioritaskan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disisi lain program penyuluhan hukum masih perlu mendapatkan dukungan dan penguatan 42 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
4. Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a. Berdasarkan hasil pemetaan kondisi organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di pusat dan di wilayah sudah tidak efektif untuk mendukung pencapaian tujuan. b. Dalam kerangka tata kelola reformasi birokrasi harus diakui bahwa mekanisme pengelolaan sumber daya manusia, belum optimal. Pengelolaan sumber daya manusia mencakup penyelenggaraan rekrutmen yang professional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, serta peningkatan kesejahteraan melalui upaya meningkatkan persentasi penerimaan tunjangan kinerja belum maksimal. Disisi lain penyelenggaraan sistem kepegawaian Kementerian belum secara penuh disesuaikan dengan UndangUndang Aparatur Sipil Negara. c. Dalam bidang sarana prasarana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum secara optimal merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana yang fokus untuk menunjang program dan kegiatan-kegiatan prioritas kementerian berdasarkan arah kebijakan dalam rencana strategis. Kendala lain adalah belum dimilikinya standar kebutuhan sarana prasarana di masing-masing layanan Kementerian. Kebutuhan sarana prasarana ini bisa diidentifikasi apabila setiap tugas dan fungsi kerja telah memiliki standar. d. Dalam bidang anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memaksimalkan kemandirian pengelolaan anggaran dengan lebih meningkatkan kemampuan perencanaan anggaran pada masing-masing bidang yang memiliki kewenangan pengelolaan perencanaan anggaran. e. Selain itu kemampuan pendistribusian anggaran dan pengawasan pengelolaannya menjadi prioritas pembenahan pengelolaan anggaran kementerian karena pada aspek tersebut masih menjadi masalah. 5. Pengawasan a. Masih terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme atau irregularities di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM karena kurang memadai khususnya pelayanan publik, kurangnya penegakkan aturan, lemahnya pengawasan secara berjenjangan dari atasan dan kurangnya upaya-upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. b. Belum optimalnya kualitas Laporan Keuangan kementerian Hukum dan HAM dalam hal : 1) Perlu adanya perubahan reviu dari hanya menunggu laporan Keuangan di akhir tahun menjadi pengawalan dan pendampingan proses Laporan Keuangan dari Tahap penyusunan sampai dengan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2) Belum memadai jumlah dan kualitas sumber daya pemberi asistensi, belum memadai pedoman asisensi dan reviu Laporan Kauangan serta belum terbangunnya komunikasi yang efektif 3) Perlunya peningkatan koordinasi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian. c. Belum optimalnya cara atau bentuk komunikaasi pengawasan yang belum berdasarkan kebutuhan stakeholders (pengguna hasil) dan belum mengacu pada kapabilitas APIP (Evaluasi BPKP); 43 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
d. Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya pada substansi permasalahan; e. Belum optimalnya komunikasi yang efektif dengan audit dalam melaksanakan pengawasan; f. Belum optimalnya alokasi sumber daya untuk menanganinya (terbatasnya anggaran dan sarana prasarana), SDM dan Aplikasi IT.
44 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
BAB II VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2.1. Faktor Strategis Kementerian Hukum dan HAM Berdasarkan kondisi umum potensi dan permasalahan sebagaimana diuraikan sebelumnya disusunlah suatu kerangka identifikasi terhadap peluang dan ancaman yang memetakan perubahan perubahan yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disamping itu dilakukan juga pemetaan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna menghadapi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian. Keempat facktor diatas dikombinasikan baik dalam Faktor strategis eksternal maupun kedalam faktor strategis internal yang akan menjadi sebuah ringkasan analisis faktor strategis. 2.1.1
Faktor Strategis Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kekuatan : a. Merupakan salah satu Kementerian strategis yang bersifat vertikal b. Memiliki jenis pelayanan publik yang bervariatif c. Sebagai Kementerian yang memiliki peran koordinasi dan fasilitasi dalam aspek perencanaan danpembentukan Hukum, Penyelenggaraan Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. d. Adanya dukungan pemerintah Kelemahan : a. Organisasi dan tata kelola birokrasi yang masih belum optimal b. Penyelenggaraan layanan publik kementerian yang belum optimal c. Belum memaksimalkan peran koordinasi dan fasilitasi d. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai
2.1.2
Faktor Strategis Eksternal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peluang : a. Tuntutan publik untuk lebih meningkatkan peran koordinasi dan fasilitasi b. Tuntutan publik untuk lebih akuntabel dan professional dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan meningkatkan peran kementerian dalam aksi Pemberantasan korupsi c. Tuntutan publik agar memperbaiki tata kelola untuk lebih meningkatkan kinerja Kementerian d. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung peningkatan kinerja e. Meningkatnya kontrol publik terhadap proses dan hasil kinerja Kementerian Ancaman: a. Penyelenggaraan kinerja kementerian/lembaga lain yang tidak berkesinambungan meskipun dalam program atau kegiatan yang beririsan dengan program kegiatan kerja Kementerian b. Pola dan sistem kerja yang berbeda dari Kementerian/lembaga lain atau pihak ketiga dengan pola dan sistem kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian,
45 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
2.2. Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Perpaduan antara faktor strategis internal dengan faktor strategis eksternal melahirkan pilihan alternatif strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menitik beratkan pada : a. Peningkatkan peran kementerian sebagai koordinator dan fasilitator dibidang hukum nasional b. Peningkatan pelaksanaan pemberantasan korupsi dengan meningkatkan peran pengendalian internal dan pengawasan internal c. Peningkatan dan pengembangan tata kelola organisasi melalui reformasi birokrasi a. Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi d. Pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian e. Pengembangan dan peningkatan model komunikasi dan model kerja yang disesuaikan dengan kepentingan dan kemampuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membangun pola kerja berbasis kemitraan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja berbasis teknologi informasi Perpaduan yang melahirkan alternatif strategi sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : TABEL 1. STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEKUATAN KELEMAHAN INTERNAL FAKTOR a. Merupakan salah satu a. Tata kelola organisasi Kementerian strategis yang yang masih belum bersifat vertikal optimal b. Memiliki jenis pelayanan b. Penyelenggaraan publik yang bervariatif layanan publik c. Sebagai Kementerian yang kementerian yang belum memiliki peran koordinasi sesuai standar dan fasilitasi dalam aspek c. Belum memaksimalkan pembentukan Hukum, peran koordinasi dan Penyelenggaraan Pelayanan fasilitasi secara Hukum, Penegakan Hukum berkesinambungan dan Pemajuan Hak Asasi d. Kualitas dan kuantitas Manusia. sumber daya manusia EKSTERNAL FAKTOR d. Dukungan Pemerintah yang belum memadai e. Belum memaksimalkan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian PELUANG a. Meningkatkan peran a. Peningkatan pelayanan kementerian sebagai publik berbasis teknologi a. Tuntutan publik untuk koordinator dan fasilitator dan informasi lebih meningkatkan dibidang hukum nasional b. Pengembangan kualitas peran koordinasi dan b. Mendukung pelaksanaan dan kuantitas sumber fasilitasi pemberantasan korupsi daya manusia b. Tuntutan publik untuk c. Peningkatan dan Kementerian
46 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
lebih akuntabel dan professional dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan meningkatkan peran kementerian dalam aksi Pemberantasan korupsi c. Tuntutan publik agar memperbaiki tata kelola untuk lebih meningkatkan kinerja Kementerian d. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung peningkatan kinerja e. Meningkatnya kontrol publik terhadap proses dan hasil kinerja Kementerian
pengembangan tata kelola organisasi melalui reformasi birokrasi
ANCAMAN
Pengembangan dan peningkatan model komunikasi dan model kerja yang disesuaikan dengan kepentingan dan kemampuan Kementerian Hukum dan HAM dengan membangun pola kerja berbasis kemitraan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja
a. Penyelenggaraan kinerja kementerian/lembaga lain yang tidak berkesinambungan meskipun dalam program atau kegiatan yang beririsan dengan program kegiatan kerja Kementerian b. Pola dan sistem kerja yang berbeda dari Kementerian/lembaga lain atau pihak ketiga dengan pola dan sistem kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian
47 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
Pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih efisien dengan mitra kerja dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi
HAM
2015-2019
2.3. Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk: - Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi - Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas - Menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi - Memiliki orientasi kepada masa depan - Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi - Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi Berdasarkan identifikasi dan analisa lingkungan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah : “Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum” Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu kepada kompetensi inti (core bussines) Kementerian Hukum dan HAM yakni fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. 2.4. Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi. Oleh sebab itu berdasarkan analisa strategis dikaitkan dengan visi operasional organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah: a. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas; b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas; c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas; d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM; e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas. 2.5. Nilai dan Tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2.5.1. Nilai Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah :
48 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
1. Profesional Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. 2. Akuntabel. Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. 3. Sinergi Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi
terbaik, bermanfaat dan
berkualitas. 4. Transparan. Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. 5.
Inovatif Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
2.5.2. Tujuan Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks Visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian adalah; a. Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundangan yang terencana; b. Terwujudnya Layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; c. Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Hak Kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan Negara lain, Pembinaan Pemasyarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hokum; d. Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia; e. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional; 49 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
f.
Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.
2.6. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran merupakan serangkaian proses dan hasil yang akan dicapai oleh masing-masing unit kerja dalam rumusan yang lebih terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Agar sasaran dapat tercapai maka fokus pengerahan seluruh sumber daya kementerian yang mendukung pencapaian sasaran harus dilaksanakan sesuai skala prioritas perencanaan. a. Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi; b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Efektifitas penyelenggaraan forum mahkumjakpol baik ditingkat nasional, propinsi maupun di kabupaten kota; d. Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI; e. Efektifitas peran central authority dalam mendukung kerjasama hukum timbal balik; f. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan; g. Terwujudnya masyarakat yang sadar dan cerdas hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin h. Terimplimentasikannya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai rencana aksi nasional hak asasi manusia (RAN HAM); i. Manajemen organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang transparan dan akuntabel berdasarkan semangat reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia j. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
50 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 3.1.1. Prioritas Dalam rangka memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, Pemerintah telah menetapkan dua program prioritas yakni; a. Peningkatan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3.1.2. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Berdasarkan kedua program prioritas nasional di bidang hukum tersebut maka ditentukan sasaran, arah kebijakan dan strategi sebagai berikut; a. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan Sasaran 1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien dan efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas Arah kebijakan 1.1 Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana. Strategi 1.1 1) Penguatan perundang-undangan yang mendukung penegakan hukum di berbagai bidang 2) Peningkatan koordinasi antara instansi penegak hukum 3) Reformasi lembaga peradilan 4) Pemberantasan mafia peradilan (penegak hukum sebagai pelaku) Arah kebijakan 1.2 Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana Strategi 1.2 1) Penyelarasan substansi KUHAP dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 2) Penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi antara instansi penegak hukum 3) Pendidikan bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi disparitas pemahaman dalam pemberlakuan dan penegakan hukum 4) Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi termasuk sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan dan akuntabel. 5) Penerapan sistem pengawasan internal dan eksternal sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
51 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
6) Penguatan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Arah Kebijakan 1.3 Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak Strategi 1.3 1) Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga 2) Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders 3) Penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan restoratif justice; Arah Kebijakan 1.4 Melaksanakan Reformasi Sistem Hukum Perdata yang mudah dan cepat Strategi 1.4 1) Revisi peraturan perundang-undangan dibidang keperdataan; 2) Perlindungan HKI 3) Pembentukan penyelesaian sengketa secara cepat (small claim court), dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi. Arah Kebijakan 5.1 Meningkatkan kualitas Aparat Penegak Hukum Strategi 5.1 1) Peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum 2) Penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi 3) Rekruitmen aparat penegak hukum Sasaran 2 Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara. Arah Kebijakan 2.1 Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM Strategi 2.1 Harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip HAM dan kesetaraan gender Arah Kebijakan 2.2 Penanganan pengaduan HAM Strategi 2.2 1) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan HAM 2) Optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM Arah Kebijakan 2.3 Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu Strategi 2.3 1) Konsensus bersama dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM 2) Memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu
52 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
3) Penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan dilakukan melalui pembentukan suatu komisi yang bersifat ad-hoc/temporer Arah Kebijakan 2.4 Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat Strategi 2.4 1) Sosialisasi, penyelenggaran bantuan hukum 2) Penguatan institusi penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum, dan pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum 3) Optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pemanfaatan dan prodeo bagi masyarakat miskin 4) Peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan Arah Kebijakan 2.5 Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Srategi 2.5 1) Penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasusnya 2) Perlakuan khusus dari aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan dimana anak sebagai saksi maupun korban 3) Penyediaan fasilitas prasarana penunjang sehingga dapat mengurangi pra dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak. 4) Upaya peningkatan kemampuan dan pemahaman dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak sebagai korban atau saksi Arah Kebijakan 2.6 Meningkatkan pendidikan HAM Strategi 2.6 1) Pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum 2) Sinkronisasi dan Sinergi fungsi penelitian dan pengkajian Arah Kebijakan 2.7 Membangun Budaya Hukum Strategi 2.7 Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang diharapkan akan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi terjadinya pelanggaran hukum serta berperan dalam proses pengawasan penegakan hukum. b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sasaran 3 Menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi Arah Kebijakan 3.1 Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang tindak pidanakorupsi 53 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
Strategi 3.1 Evaluasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dibidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan UNCAC Arah Kebijakan 3.2 Penguatan Kelembagaan dalam rangka Pemberantasan Korupsi Strategi 3.2 Penguatan peran KPK dalam rangka melakukan fungsi koordinasi dan supervisi Arah Kebijakan 3.3 Meningkatkan Efektifitas Implementasi Kebijakan Anti Korupsi Strategi 3.3 1) Optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi 2) Pelaksanaan kerjasama luar negeri (mutual legal assistance) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi 3) Penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Arah Kebijakan 3.4 Meningkatkan Pencegahan Korupsi Strategi 3.4 1) Pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. 2) Pendidikan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggaran negara. 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3.2.1.
Penyelarasan Kebijakan Politik legislasi dengan arah pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan. Strategi a. Menyelaraskan prolegnas undang-undang, prolegnas peraturan pemerintah, dan prolegnas peraturan presiden dengan arah pembangunan nasional melalui penguatan pada aspek pembinaan hukum nasional dalam fungsi perencanaan hukum dan evaluasi keberlakuan perundang-undangan. b. proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lebih menerapkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam penyusunan. c. Mendorong diselesaikannya proses, pembahasan RUU KUHP, KUHAP dan RUU yang berkaitan dengan penegakan hukum. d. Melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara tepat waktu. e. Meningkatkan peran kantor wilayah Kemenkumham dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah. f. meningkatkan kompetensi sumber daya perancang peraturan perundangundangan. g. Meningkatkan kualitas fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.
54 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
h. Melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan secara tepat waktu dengan peningkatan sumber daya manusia dan tekhnologi informasi. 3.2.2. Peningkatan kualitas pelayanan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Strategi a. Peningkatan kualitas SDM dalam rangka pelayanan hukum b. Pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan layanan hukum termasuk penggunaan teknologi informasi (e-government) c. Mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat melalui program unggulan (quick wins) d. Mendorong implementasi UU SPPA e. Peningkatan dan efektifitas pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin serta penyuluhan hukum untuk masyarakat f. Peningkatan kesadaran hukum dan HAM bagi masyarakat 3.2.3
Peningkatan Peran Kementerian dalam rangka Penegakan Hukum Strategi a. Merevitalisasi forum Mahkumjakpol sebagai wadah koordinasi antar instansi penegak hukum baik di tingkat nasional maupun daerah b. Membangun sistem teknologi informasi yang menempatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai central authority administrasi peradilan pidana dengan membangun single case management yang terpadu, dan central authority dibidang administrasi hukum umum c. Memperkuat Rupbasan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu melalui peningkatan kualitas SDM dan dukungan sarana d. Melakukan pencegahan dan peningkatan pengawasan terhadap terjadinya pelanggaraan keimigrasian dan HKI e. Penguatan Kapasitas Bapas, LPKA dan LPAS sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu melalui peningkatan kualitas SDM dan dukungan sarana f. Memperkuat Sistem Jaringan Data Dan Informasi Hukum
3.2.4
Terimplementasikannya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia Strategi a. Penguatan kelembagaan sekretariat RAN HAM b. Peningkatan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia antar instansi c. Sinergisitas kegiatan pendidikan dan penyuluhan hukum dan HAM dalam rangka mendorong budaya hukum baik dilingkungan instansi pemerintah maupun swasta
3.2.5. Peningkatan peran manajemen pengendalian dan pengawasan Strategi 55 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
organisasi
Hukum
dan
mulai
HAM
tahap
perencanaan
2015-2019
a. Penguatan struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia b. Penguatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c. Penguatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana d. Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3.3. Kerangka Regulasi Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilakumasyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara.Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Kerangka regulasi berdasarkan kajian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: No
Arah Kerangka Regulasi dan Atau/Kebutuhan Regulasi
1
Revisi KUHP
2
Revisi KUHAP
3
Revisi HIR/ Acara Perdata
4
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian Evaluasi dan NA KUHP
Ditjen PP
Evaluasi dan NA Hukum Acara Perdata
Ditjen PP
Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan
Evaluasi dan Pemasyarakatan
Ditjen PP
5
Penyusunan UU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
NA Perampasan Aset Tindak Pidana
Ditjen PP
6
Revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Revisi UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Evaluasi dan NA Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Evaluasi dan NA Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Ditjen PP
56 | R e n c a n a
Hukum
Strategis
Kementerian
dan
Ditjen PP
NA
7
Evaluasi KUHAP
Unit Penanggun g Jawab
NA
Hukum
Ditjen PP
dan
HAM
Unit Terkait/ Institusi BPHN, Polri, Kejaksaan, MA, Setneg, FHUI BPHN, Polri, Kejaksaan, MA, Setneg, FHUI Ditjen AHU, BPHN, MA, Asosiasi Kurator, Setneg Ditjen Pas, BPHN, Ditjen HAM, Polri, Kejaksaan, Setneg, Keuangan, YLBHI PPATK, Kejaksaan, Keuangan, Polri, Menpan, MA, KPK KPK, Polri, Kejaksaan, PPATK, BPHN BPHN, Polri, Kejaksaan, BNPT, Kemenhan, Kemenkopolhu kam, Setneg, Kemenlu, BIN, Densus 88 2015-2019
Target Penyelesa ian 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun
2Tahun
2 Tahun
2 Tahun 2 Tahun
No
Arah Kerangka Regulasi dan Atau/Kebutuhan Regulasi
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian Evaluasi dan NA Paten
Ditjen PP
Unit Penanggun g Jawab
8
Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
9
Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
Evaluasi dan NA Merek
Ditjen PP
10
Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
Evaluasi dan NA Desain Industri
Ditjen PP
11
Revisi Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Evaluasi dan NA Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Ditjen PP
12
Penyusunan UndangUndang tentang Perkumpulan
NA Perkumpulan
Ditjen PP
13
Revisi Undang-Undang No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
Evaluasi dan NA Ekstradisi
Ditjen PP
14
Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Penyusunan UndangUndang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara
Evaluasi dan NA Perseroan Terbatas
Ditjen PP
NA Pemindahan Narapidana Antarnegara
Ditjen PP
15
57 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
Unit Terkait/ Institusi Ditjen HKI, BPHN, Kemenristek, Kemenperin, LIPI, Setneg, Kemendag, BPOM Ditjen HKI, Kemendag, Kemenperin, Mabes Polri, BPOM, BPHN, Setkab Ditjen HKI, Setneg, Kemenperin, Mabes Polri, Kejaksaan, Asosiasi Desain Produk Indonesia, Dewan Kerajinan Nasional Ditjen HAM, Kejaksaan, Kepolisian, Komnas HAM, Kemenkopolhu kam, LPSK, Kemenhan, Setneg Ditjen AHU, BPHN, Kemendagri, Kemenag, Keuangan, PP INI, Setneg Ditjen AHU, BPHN, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Kemenlu, Ikahi, Setneg Ditjen AHU, BPHN, BKPM, BKF, PP INI, Setneg Ditjen PAS, Ditjen HAM, BPHN, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Kemenlu, Ikahi,
2015-2019
Target Penyelesa ian 2 Tahun
2 Tahun
2 Tahun
2 Tahun
2 Tahun
2 Tahun
2 Tahun
2 Tahun
No
Arah Kerangka Regulasi dan Atau/Kebutuhan Regulasi
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian
Unit Penanggun g Jawab
16
Penyusunan UndangUndang tentang Balai Harta Peninggalan
NA Balai Harta Peninggalan
Ditjen PP
17
Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
Evaluasi dan NA Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
Ditjen PP
18
Revisi Undang-Undang tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer Revisi Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Evaluasi dan NA Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer Evaluasi dan NA Pengadilan Hak Asasi Manusia
Ditjen PP
Penyusunan UndangUndang tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
NA Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal
Ditjen PP
Evaluasi dan NA Pembentukan Peraturan Perundangundangan
Ditjen PP
Evaluasi dan NA Kejaksaan
Ditjen PP
23
Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Evaluasi dan NAKepolisian Negara Republik Indonesia
Ditjen PP
24
Rancangan undang terbuka
Tindak lanjut ratifikasi konvensi; putusan MK; APBN; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah
Ditjen PP
19
20
21
22
58 | R e n c a n a
undangkumulatif
Strategis
Kementerian
Hukum
Ditjen PP
dan
HAM
Unit Terkait/ Institusi FHUI, Setneg Ditjen AHU, BI, BPHN, Keuangan, FHUI, BHP JKT, Setneg Ditjen AHU, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, KPK, Kemenlu, Setneg Ditjen AHU, BPHN, Kemendag, BI, Setneg
Target Penyelesa ian 2 Tahun
2 Tahun
2 Tahun
Ditjen HAM, Balitbangham, LPSK, Kemenkopolhu kam, Kejaksaan, Kepolisian, Komnas HAM, MA PPATK, BPHN, BI, Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, OJK, KPK, Setneg BPHN, Setneg, Setkab, Kemendagri,
2 Tahun
BPHN, Kejaksaan, Kepolisian, Kemenkopolhu kam, Kompolnas, Komnas HAM BPHN, Kejaksaan, Kepolisian, Kemenkopolhu kam, Kompolnas, Komnas HAM Unit eselon I dan K/L terkait
2 Tahun
2015-2019
2 Tahun
2 Tahun
2 Tahun
No
Arah Kerangka Regulasi dan Atau/Kebutuhan Regulasi
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian Provinsi/Kab/Kota; penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang.
Unit Penanggun g Jawab
Unit Terkait/ Institusi
25
Peraturan pelaksanaan undang-undang yang telah diundangkan
Tindak lanjut perintah pelaksanaan Undangundang
Ditjen PP
Unit eselon I dan K/L terkait
26
Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Tindak lanjut dari perintah peraturan undang-undang di atasnya atau kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian hukum dan HAM
Ditjen PP
Unit eselon I terkait
27
Penyusunan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM
Optimalisasi fungsifungsi Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh unit kerja Kementerian Hukum dan HAM
Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Eselon I di Pusat dalam mencapai sasaran strategis Nasional
Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Hukum dan HAM
Pelaksanaan tugas teknis yang berhubungan dengan penyesuaian tugas dan fungsi Kantor Wilayah dengan Eselon I di Pusat
28
29
30
Penyusunan Instruksi Pencapaian tujuan Presiden tentang dan sasaran Pengelolaan pengelolaan dan
59 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
Sekjen
Ditjen PP dan seluruh unit eselon I, Menpan
Sekjen
Ditjen PP dan seluruh unit eselon I
Sekjen
Ditjen PP dan seluruh unit Eselon I, Menpan
Ditjen PAS dan
HAM
Ditjen PP,Sekjen unsur 2015-2019
Target Penyelesa ian
2015
2015
2015
No
Arah Kerangka Regulasi dan Atau/Kebutuhan Regulasi
Nusakambangan
31
32
33
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian
Unit Penanggun g Jawab
pengamanan pulau NK sebagai pulau terdepan
RUU dan RPP Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Tentang Penempatan Auditor di Wilayah
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Standar Pelayanan Hukum dan HAM
Penguatan posisi pemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan optimalisasi pelayanan pemasyarakatan Efektifitas dan efisiensi kinerja pengawasan Kementerian Hukum dan HAM Efektifitas dan efisiensi pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Unit Terkait/ Institusi
Kementerian/ Badan Nasional Lain, Menkopolhuk an, Pemerintah Daerah Cilacap, Menpan
Target Penyelesa ian
2015
Ditjen PAS
Ditjen PP, Sekjen
2017
Itjen
Ditjen PP, Sekjen
2019
Seluruh Unit Eselon I terkait
2015
Sekjen
3.4. Kerangka Kelembagaan Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan aparatur sipil Negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Tujuan dari Kerangka kelembagaan adalah meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan antar bidang, mempertajam arah kebijakan dan strategi sesuai kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur, membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran, memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan professionalitas sumber daya aparatur. 60 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
Kementerian Hukum dan HAM memiliki empat fungsi utama dan dua fungsi pendukung. Empat fungsi utama tersebut adalah : a. Fungsi Pembentukan Hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum; b. Fungsi Pelayanan Hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia; c. Fungsi Penegakan Hukum dan Pemajuan HAM diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal AHU, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal KI, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM; d. Fungsi Dukungan Sumber Daya diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; e. Fungsi Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Mekanisme penataan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk memperbaiki terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, oleh sebab itu dilakukan restrukturisasi kelembagaan yang fokus kepada penguatan unit kerja melalui restrukturisasi organisasi, tata laksana internal termasuk dukungan penguatan untuk penyelenggaraan bidang pengembangan kepegawaian. Berdasarkan hasil analisa kelembagaan dan hasil audit kelembagan Kementerian Hukum dan HAM maka ada beberapa arah perubahan kerangka kelembagaan : a. Penataan tugas dan fungsi kesekretariatan serta proses bisnis termasuk keseragaman nomenklatur untuk eselon III dan IV pada setiap unit kerja eselon I; b. Dilakukan pengintegrasian biro-biro yang tugas dan fungsinya berada dibawah Sekretariat Jenderal agar tidak terdapat duplikasi pekerjaan; c. Dibentuk fungsi baru yang menangani teknologi informasi secara terpusat setingkat eselon II yang khusus menangani teknologi informasi yang berada dibawah Sekretariat Jenderal; d. Penataan kembali dan pengintegrasian secara terpadu fungsi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM kedalam satu unit kerja eselon I agar tidak terdapat tumpang tindih dan duplikasi pekerjaan sehingga diusulkan menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM; e. Efektifitas Pengelolaan tugas Bantuan Hukum yang berada di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional sesuai UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum f. Penguatan peran dan pembinaan perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Kantor Wilayah; g. Terkait pengembangan Sumber Daya Manusia ditegaskan posisi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana pendidikan, pelatihan dan penguatan kapasitas seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak terjadi duplikasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan pegawai pada unit eselon I lain; h. Pembentukan Divisi Khusus setara eselon II untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengelolaan Nusakambangan yang berada dibawah Direktur Jenderal Pemasyarakatan; 61 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
i. j.
Penempatan Auditor di Kantor wilayah Hukum dan HAM dalam rangka mengefektifkan fungsi pengawasan Inspektorat; Penataan kembali dan pengintegrasian efektifitas dan efisiensi organisasi sesuai dengan beban kerja ke dalam satu unit eselon II yaitu Pusat Pengembangan Teknis dan Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen menjadi Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan dan dibentuknya nomenklatur Pusat Assessmen dan Perencanaan Pengembangan SDM yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Assessmen,Perencanaan dan Analisa Pengembangan SDM serta Pengelolaan Teknologi Informasi Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi.
62 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1
Target Kinerja Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias. 4.1.1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya ; Outcome : Terwujudnya dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Indikator Kinerja 4.1.1.1. Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran yang tepat waktu 4.1.1.2. Persentase penyerapan anggaran Kementerian Hukum dan HAM 4.1.1.3. Persentase perbandingan jumlah SDM dan beban kerja di Kementerian Hukum dan HAM 4.1.1.4. Jumlah rekomendasi peningkatan kinerja dan pelayanan Kementerian Hukum dan HAM yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan 4.1.1.5. Kepuasan unit-unit eselon I di Kementerian Hukum dan HAM terhadap fungsi-fungsi Sekretariat Jenderal. 4.1.2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Outcome : Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Indikator Kinerja : 4.1.2.1. persentase satuan kerja yang kualitas laporan keuangannya mendukung opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4.1.2.2. indeks integritas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
63 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
4.1.3. Program Administrasi Hukum Umum Outcome : Terciptanya kepastian Layanan Jasa Administrasi Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia
Hukum
Umum
dan
Indikator Kinerja : 4.1.3.1. Indeks kepuasan layanan jasa hukum di masyarakat 4.1.3.2. Persentase permohonan kerjasama hukum timbal balik yang diselesaikan baik di Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon. 4.1.4. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Outcome : Meningkatnya kualitas peyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan Indikator Kinerja : 4.1.4.1. persentase layanan pemasyarakatan sesuai standar guna meningkatkan kepuasan publik dalam mendorong pelaksanaan sistem pemasyarakatan 4.1.4.2. persentase WBP dan tahanan yang taat hukum guna meningkatkan partisipasi pembinaan dan pembimbingan untuk mewujudkan reintegrasi sosial 4.1.4.3. Jumlah WBP yang bekerja dan atau mengikuti pelatihan keterampilan selama proses pembinaan dan pembimbingan dalam rangka mewujudkan manusia mandiri 4.1.5. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Outcome : Meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan keimigrasian, pengawasan dan penindakan keimigrasian yang berkepastian hukum Indikator Kinerja : 4.1.5.1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian 4.1.5.2. Persentase penyelesaian pelanggaran keimigrasian sesuai ketentuan 4.1.6. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Outcome : Terciptanya sistem Kekayaan Intelektual yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa Indikator Kinerja : 4.1.6.1. Persentase permohonan Kekayaan Intelektual yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 4.1.6.2. Persentase masyarakat yang mengaksesinformasi Kekayaan Intelektual 4.1.6.3. Persentase penyelesaian tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual 4.1.6.4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual
4.1.7. Program Pembentukan Hukum Outcome : 64 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
Terwujdnya perturan perundang undangan yang baik dan berfungsi secara efektif di masyarakat dalam rangka sistem hukum nasional Indikator Kinerja : 4.1.7.1. Persentase pembentukan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 4.1.7.2. Jumlah perancangan produk hukum daerah yang difasilitasi 4.1.7.3. Persentase penanganan litigasi peraturan peundang-undangan secara tepat waktu 4.1.7.4. Persentase peningkatan kompetensi pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan 4.1.8. Program Pemajuan HAM Outcome : Meningkatnya pembangunan HAM di Indonesia Indikator Kinerja : 4.1.8.1. Meningkatnya jumlah institusi pusat dan daerah melaksanakan rencana tindak lanjut penguatan HAM 4.1.8.2. Meningkatnya rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait 4.1.8.3. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota peduli HAM 4.1.9. Program Pembinaan Hukum Nasional Outcome : Terlaksananya pembinaan dan pembangunan hukum nasional Indikator Kinerja 4.1.9.1. Persentase kesesuain Program Legislasi Nasional dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional 4.1.9.2. Persentase Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan Dasar penyusunan RUU Prioritas Prolegnas 4.1.9.3. Terintegrasinya anggota JDIH dalam mewujudkan database hukum nasional 4.1.9.4. persentase dan jumlah desa sadar hukum 4.1.9.5. persentase masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum. 4.1.10. Progam Penelitiandan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Outcome : Terwujudnya pemanfaatan hasil penelitiandan pengembangan dibidang hakasasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan dan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan. Indikator Kinerja : 4.1.10.1. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dibidang hakasasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan 4.1.10.2. Persentase pemanfatan hasil penelitian dan pengembangan dibidang hak asasi manusia sebagai bahan pembentukan peraturan perundangundangan 4.1.11. Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. 65 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
Outcome : Peningkatan kualitas pengembangan kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan peningkatan kompetensi aparatur penegak hukum dan petugas instansi terkait melalui diklat secara terpadu Indikator Kinerja : 4.1.11.1. Persentase jumlah Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan 4.1.11.2. Persentase jumlah Aparatur Penegak Hukum dan Instansi terkait lainnya yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi secara terpadu
4.2. Kerangka Pendanaan Rencana kebutuhan anggaran kedepan berdasarkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebesar : NO 1
KPJM
UNIT
2015
1.796.489.666
1.856.350.811
1.904.090.097
39.487.000
20.179.895
21.168.711
22.205.978
35.425.493
37.883.878
40.935.778
43.760.104
462.528.411
506.052.334
553.671.858
605.772.379
3.830.841.483
4.081.404.580
4.329.827.790
4.563.703.890
2.967.992.855
2.436.161.143
2.529.616.227
2.628.314.447
146.343.103
175.369.291
177.210.306
178.944.076
60.594.384
58.161.018
61.385.121
62.668.506
42.886.037
44.354.536
46.002.018
47.722.395
114.585.347
98.963.103
99.180.427
101.734.052
ITJEN
DITJEN AHU Program Administrasi Hukum Umum
4
DITJEN PAS Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
5
DITJEN IMIGRASI Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian
6
DITJEN HKI Program Pembinaan dan Penyelenggaran HKI
7
DITJEN PP Program Pembentukan Hukum
8
DITJEN HAM Program Pemajuan HAM
9
BPHN Program Pembinaan Hukum Nasional
10
2018
1.839.125.627
Program Peningkatan dan Pengawasan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
3.
2017
SETJEN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2
2016
BALITBANGHAM
66 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
Program Penelitian dan Pengembangan Kemenkumham
11
26.701.832
27.624.711
28.586.896
29.590.085
122.161.197
92.378.781
92.783.731
96.347.899
9.688.672.769
8.934.644.397
9.199.476.790
9.515.091.546
BPSDM Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenkumham
JUMLAH
BAB V 67 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
PENUTUP Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan agar Pimpinan Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman pada rancangan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sebagai implementasi peraturan perundang-undangan dimaksud Kementerian Hukum dan HAM telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai arahan dari Kementerian PPN/ BAPPENAS. Penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan HAM juga telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga. Renstra ini juga disusun dengan pendekatan berbasis fungsi sehingga Kementerian Hukum dan HAM kemudian dapat memilah fungsi core bussines unit dan supporting unit. Fungsi core bussines terbagi menjadi fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemajuan HAM, sedangkan Fungsi supporting terdapat pada fungsi Organisasi dan Sumber Daya serta Fungsi Pengawasan. Keenam fungsi tersebut direfleksikan ke dalam sebelas unit eselon I yakni Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM. Diharapkan Renstra yang disusun ini dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RPJMN nasional dan dapat dipedomani oleh sebelas unit eselon satu sebagaimana diuraikan diatas dan dilaksanakan sesuai Komitmen, Berintegritas, Responsif, Akuntabel dan Professional. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
YASONNA H. LAOLY
68 | R e n c a n a
Strategis
Kementerian
Hukum
dan
HAM
2015-2019
