RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) BAB. I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Proses demokrasi di era reformasi menempatkan Publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekwensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, pendidikan, kontrol dan perekat sosial. Dasar dari Fungsi pelayanan informasi yang sehat diatur dalam undangundang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan meletakan 2 (dua) prinsip utama yaitu prinsip keberagaman isi (diversity of Content) dan prinsip keberagaman kepemilikan (diversity of ownership) Dalam pengelolaan pelayanan informasi melalui penyiaran yang sehat berdasarkan prinsip keberagaman isi dimaksud bahwa tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program siaran. Sedangkan prinsip keberagaman kepemilikan dimaksudkan bahwa jaminan kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip keberagaman kepemilikan juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan dasar pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, dengan semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik, dikelola oleh sebuah Lembaga Independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Semangat utama dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah : a. Pengelola sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan, karena penyiran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. b. Semangat untuk menguatkan muatan lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terjadi perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, yaitu adanya Limited Transfer Of Authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur Independen (Independen Regulatory Body) yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPID Bali, pertama kali di bentuk pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No.29/04-B/Hk/2004 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, perioda 2004-2007, yang didasari dengan Uji Kepatutan dan Kelayakan ( Fit and profertes), oleh DPRD Provinsi Bali. Kemudian 1
tahun 2007 telah dilakukan Pergantian Keanggotaan KPID Bali Periode 2008-2010 dan tahun 2010 telah dilakukan pergantian untuk periode 2011-2013 dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1346/05-G/HK/2010, tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali Masa Jabatan Periode 2011-2013 dan Periode 20142016 sedang dalam proses seleksi sampai bulan Nopember 2013 sedang dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and propertest) oleh DPRD Provinsi Bali. Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas administrasi dari KPID Bali dibentuk Sekretariat KPID Bali sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Oragnisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali. Sekretariat KPID Bali dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Bali. Sekretariat KPID Bali merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai unsur pendukung tugas Gubernur yang dipimpin Kepala Sekretariat, secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KPID dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Tugas pokok Sekretaris KPID Bali adalah : a. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan KPID. b. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPID. 2. Fungsi Sekretariat KPI Daerah Bali adalah : a. Penyusunan program Sekretarias KPID Bali. b. Fasilitasi penyiapan program Sekretaris KPID. Bali. c. Fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPID. Bali. d. Pengelola Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan rumah tangga dan Ketatausahaan di lingkungan KPID. Bali. 3. Penyusunan program Sekretariat KPID.Bali. a. Fasilitasi penyiapan program Sekretaris KPID. Bali. b. Fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPID. Bali. c. Pengelola Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan rumah tangga dan ketatausahan dilingkungan KPID. Bali. Sekretariat KPID Bali berupaya melaksanakan tugas dan fungsi tersebut untuk mewujudkan tercapainya Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera melalui penjabaran Visi, Misi Tujuan dan sasaran ke dalam program kegiatan yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan (2013-2018). Rencana Strategik (Renstra) Sekretariat KPID Bali tahun 2013-2018 merupakan acuan pelaksanaan fungsi pelayanan dalam meningkatkan informasi melalui media penyiaran 2
dalam rangka memperkokoh watak dan jati diri masyarakat Bali yang merupakan satu kesatuan Budaya Nasional. Renstra KPID Bali merupakan Rencana Setrategis Lima Tahun kedepan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Daerah serta sebagai tolok ukur penilaian Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah Daerah. Renstra juga merupakan tolok ukur penilaian dalam pertanggung jawaban Kepala SKPD sebagai bahan pertanggung jawaban Kepala Daerah pada setiap akhir masa jabatannya kepada DPRD atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. B. Maksud dan tujuan 1. Maksud Renstra Sekretariat KPID dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberasilan dalam menentukan strategi yang tepat, guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Berdasarkan UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa KPI/KPID sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. KPI/ KPID mempunyai wewenang sebagai berikut ; a. Menetapkan Standar Program Siaran (SPS). b. Menyusun Peraturan dan Menetapkan Pedoman Prilaku Penyiaran (P3). c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) serta Standar Program Siaran (SPS). d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan dan pedoman prilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran. e. Melakukan koordinasi dan / atau kerjasama dengan Pemerintah Lembaga Penyiaran, dan Masyarakat. Berdasarkan wewenang tersebut di atas, maka KPI mempunyai tugas dan kewajiban : a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia. b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. d. Memelihara tatanan informasi nasional adil, merata dan seimbang. e. Menampung, meniliti, dan menidak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggraan penyiaran. f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionlitas dibidang penyiaran.
3
2. Tujuan Sedangkan tujuan Renstra adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan penilaian akuntabilitas kinerja intansi pemerintah dan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). C. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Inddonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 7. Peraturan Pemerintah Nomot 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas ( Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2005 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45698); 9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran; 10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, dan telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat KPID Provinsi Bali. D. Hubungan Renstra KPID Bali dengan Dokumen Perencanan. Rencana Strategik (Renstra) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018. 4
RPJMD Provinsi Bali Merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Provinsi Bali, yang setiap anggaran dijabarkan lagi dalam Rencana Kerja (Renja ) KPID Bali. E. Sistimatika Penulisan Renstra Sekretariat KPID Provinsi Bali dibagi dalam 5 (lima) Bab sebagai berikut : Bab I
Merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan hubungan Resntra Sekretariat KPID Provinsi Bali dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistimatika penulisan Renstra.
Bab II Merupakan Bab tentang gambaran pelayanan KPID yang berisikan Struktur Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi, capain kinerja dan Permasalahan. Bab III Merupakan Bab tentang isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang mengemukakan hal-hal isu strategis itu sendiri dan Analisis Swot. Bab IV Merupakan Bab tentang Visi, misi, tujuan sasaran, strategi dan Kebijakan. Bab V Merupakan Bab tentang Rencana program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif. serta indikator kinerja berdarkan tujuan dan Sasaran RPJMD. Bab VI Merupakan Bab penutup yang berisikan kaidah pelaksanaan dan Lampiran – lampiran.
5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KPID BALI A. Struktur Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat KPID Bali baru di bentuk pada bulan Juli 2008 berdasarkan Peraturan Dearah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008, dan telah diubah dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 4 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, dengan tugas dan fungsi membantu tugas Komisioner KPID Bali dibidang administrasi dan keuangan serta koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No. 67 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, dan telah diubah dengan Peraturan Gubernur No 50 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan uraian tugas sebagai berikut : 1. Kepala Sekretariat Mempunyai Tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan. b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja KPID. c. Mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian. d. Menilai prestasi kerja bawahan. e. Membina dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional. f. Melaksanakan pengawasan urusan keungan. g. Melaksanakan urusan hukum dan kehumasan berdasarkan peraturan perundangundang. h. Merangkum laporan Sub Bagian sebagian bahan laporan unit kerja KPID. Bali i. Melaksanakan pengawasan terhadap kebersihan dan keamanan kantor. j. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program, dan keungan KPID.Bali. k. Menyusun langkah penyempurnaan kegiatan. l. Melaksanakan sistem pengendalian intern. m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;dan n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 2. Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program karja Sub Bagian. b. Memberikan petunjuk kepada bawahan. c. Menilai prestasi kerja bawahan. d. Menyelenggarakan penatausahaan, mengagendakan dan mendistribusikan surat dinas serta menyelenggarakan kearsipan KPID Bali. e. Menyelenggarakan, menginventarisasi, memelihara dan melayani kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. f. Mempersiapkan dan mengatur rapat-rapat, pertemuan yang diselenggarakan oleh KPID Bali. g. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan keuangan KPID Bali. h. Melaksanakan sistem pengendalian intern. i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di tugaskan oleh atasan, dan j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekretariat. 6
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Hukum mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian. b. Memberikan petunjuk kepada bawahan c. Menilai prestasi kerja bawahan d. Menghimpun dan menyusun rencana kerja e. Menyelenggarakan dukungan administrasif, riset serta aplikasi Profesional dibidang Hukum. f. Melaksanakan monitoring pelaksanaan anggaran g. Menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan rencana strategik (RENSTRA) h. Melaksanakan monitoring, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan, meliputi laporan tahunan dan LAKIP. i. Melaksanakan sistem pengendalian intern. j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di tugaskan oleh atasan; dan k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekretariat. 4. Kepala Sub Bagian Administrasi Perizinan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian b. Memberikan petunjuk kepada bawahan c. Menilai prestasi karja bawahan d. Membina dan memberikan petunjuk kepada bawahan e. Melaksanakan pengolahan admnistratif Perizinan f. Menyelenggarakan dukungan administratif dalam proses perizinan lembaga penyiaran. g. Membuat perencanaan alokasi frekuensi serta menyiapkan aplikasi teknologi penyiaran yang menjadi kewenangan KPID Bali. h. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka admnistrasi Perizinan. i. Membuat laporan administrasi dan tugas-tugas Perizinan j. Melaksanakan sistem pengendalian intern. k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di tugaskan oleh atasan, dan l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Seretariat 5. Kepala Sub Bagian Komunikasi mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian b. Memberikan petunjuk kepada bawahan c. Menilai prestasi kerja bawahan d. Mengumpulkan dan mengolah data, menyelenggarakan dukungan administratif, aplikasi sarana dan prasarana komunikasi. e. Menyiapkan media hubungan masyarakat f. Melaksanakan sistem pengendalian intern g. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan; dan h. Melaporkan pelaksanakan tugas kepada Kepala Sekretariat. B. Capaian Kinerja Mengacu pada tugas dan fungsi KPID Bali maka pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat KPID Bali adalah : 1. Sosialisasi Kelembagaan KPI / KPID Bali dan lembaga penyiaran karena Kelembagaan KPI/KPID belum di ketahui eksistensinya : 7
2. Proses pemberian rekomendasi kelayakan (RK) kepada pemohon yang mendirikan lembaga penyiaran jasa penyiaran radio dan televisi dan kepada pemohon yang memperpanjang ijin penyelenggaran penyiaran baik radio maupun televisi meliputi : a. Pengajuan surat permohonan oleh pemohon kepada KPID Bali, untuk memperoleh RK dan akan diteruskan ke Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memproleh IPP, dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah di tentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dibidang Penyiaran dan Peraturan KPI. b. Verifikasi Administrasi, dilakukan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi berkas permohonan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku. c. Verifikasi Faktual dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan Kesesuaian seluruh dokumen administrasi atau berkas permohonan pemohon dengan kondisi yang ada dilapangan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan datang langsung ke alamat pemohon dengan cara mencocokan dokumen foto copy dengan dokumen aslinya serta kenyataan obyektif yang dimiliki oleh pemohon di lapangan. d. Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) adalah tahapan dimana pemohon mempresentasikan study kelayakan di hadapan publik antara lain unsur masyarakat, anggota KPID, unsur pemerintah baik daerah maupun pusat yang diwakili Balmon, dan undangan masyarakat lainnya. Hal-hal yang harus disampaikan dalam paparannya adalah visi, misi, program siaran, legal formal, tehnik siaran dan lain sebagainya. e. Tahap selanjutnya KPID Bali melakukan penilaian dan pemberian skor nilai oleh masing-masing anggota KPID Bali serta dilakukan evaluasi pasca EDP apakah pemohon ijin penyelenggaraan penyiaran layak atau tidak diberikan Rekomendasi Kelayakan (RK) dan diputuskan dalam rapat pleno yang dilaksanakan untuk acara tersebut. f. Rekomendasi Kelayakan diberikan apabila dianggap telah layak dan memenuhi persyaratan, apabila dinyatakan tidak layak permohonannya pemohon ditolak untuk diberikan rekomendasi. Selanjutnya RK. disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo RI dan tembusannya disampaikan kepada KPI Pusat dan pemohon ijin. g. Tahap berikutnya adalah dilaksanakan Pra Forum Rapat Bersama (FRB) dan FRB yang merupakan kelanjutan proses permohonan IPP setelah dikeluarkannya Rekomendasi Kelayakan (RK) oleh KPID Bali. Sebagai penyelenggara dari proses ini adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Adapun yang hadir dalam acara ini adalah KPI Pusat, KPI Daerah, Pemerintah Daerah, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Denpasar. Forum Rapat Bersama ini diadakan khusus antara KPI dan pemerintah, terutama untuk menentukan izin alokasi dan penggunaan spekterum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI/KPID. h. Apabila tahapan-tahapan sebagaimana tersebut diatas telah dilalui dan permohonan pemohon dipandang sudah lengkap dan layak untuk diberikan ijin penyiaran maka selanjutnya pemerintah menerbit Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip artinya bahwa lembaga penyiaran sudah dapat melakukan penyiaran akan tetapi masih dalam batas Uji Coba Siaran (UCS). Dalam masa uji coba akan dipantau dibawah pengawasan Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Kementerian Kominfo yang melibatkan 8
lintas Sektor dan salah satu anggotanya dalah dari KPI Pusat. Untuk lembaga penyiaran jasa penyiaran radio masa uji coba siaran selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan berikutnya. Sedangkan untuk jasa penyiaran televisi masa UCS selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun kedepan apabila pemohon belum siap untuk penyelenggaraan penyiaran karena alasan tertentu. i. Apabila masa uji coba siaran telah berkahir dan/atau lembaga penyiaran telah lulus dalam masa uji coba maka berikutnya Pemerintah mengeluarkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap. Dalam penyerahan IPP baik prisip maupun IPP tetap dilakukan oleh KPI melalui KPI Daerah masing-masing dimana lembaga penyiaran tersebut di mohonkan/didirikan. 3. Program Pemantauan dan Pelaksanaan P3SPS. Dalam bidang pengawasan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran ( SPS) kegiatan yang telah dilakukan oleh KPID Bali adalah : a. Mensosialisasikan P3 SPS ke seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi P3SPS masih perlu terus dilaksanakan di masyarakat luas melalui pemberdayaan masyarakat. Adapun kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan melalui seminar, lokakarya, forum komunikasi dan forum grup diskusi (FGD) baik yang berskala lokal maupun nasional yang membahas tentang dampak siaran televisi bagi masyarakat, dan siaran televisi yang mendidik dengan menghadirkan para pakar. Juga termasuk melakukan Literasi Media, Fokus Group Diskusi, seminar dan lokakarya di sekolah–sekolah baik di tingkat SMA/SMK maupun Perguruan Tinggi di Bali. b. Penyebarluasan informasi yang berisi imbauan kepada masyarakat untuk memilih dan memilah tontonan televisi yang sehat patut ditonton masyarakat, melalui berbagai media yang ada. c. Membuat iklan layanan masyarakat agar masyarakat cerdas memilih tontonan televisi. d. Meneruskan pengaduan masyarakat pada siaran TV maupun Radio yang menyimpang dari ketentuan P3SPS.
C.
e.
Merekam siaran TV. Lokal dengan peralatan monitor yang sudah ada dalam bentuk CD / DVD dan hardisse external terhadap isi siaran lembaga penyiaran, serta melakukan pengkajian terhadap isi siaran lembaga penyiaran.
f.
Memberikan teguran atau sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melanggar siaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan P3SPS.
Permasalahan Sebagaimana fungsi dan wewenang KPID Bali dalam menjalankan tugas sehari-hari melalaui program dan kegiatan ada beberapa permasalahan yang dihadapi KPID Bali antara lain sebagai berikut : a. Kepedulian dunia penyiaran yang bebas bertanggung jawab relatif masih rendah dan disisi lain keterbatasan kewenangan KPID Bali dalam menegakkan peraturan dan pemberian sanksi juga terbatas. Hal ini mengandung konskuensi apabila lembaga penyiaran melakukan pelanggaran peraturan di bidang penyiaran, bahwa KPID Bali tidak secara serta merta dapat menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran.
9
Demikian juga dalam hal menindaklanjuti aduan masyarakat terhadap isi siaran yang di tayangkan atau disiarkan oleh lembaga penyiaran yang di pandang tidak sesuai dengan budaya masyarakat. b. Sikap apatis dan kekurang pahaman warga masyarakat terhadap manfaat penyiaran yang sehat relatif rendah dan di sisi lain keinginan masyarakat untuk mengikuti siaran dari lembaga penyiaran relatif tinggi. Hal ini berimplikasi dan dapat mempengaruhi pembentukan sikap, watak pandangan, pendapat dan prilaku atau jati diri masyarakat terutama anak-anak dan remaja. Sedangkan dipihak lain untuk memenuhi keberagaman keinginan masyarakat tentunya tidak mungkin semuanya dapat dipenuhi baik oleh lembaga penyiaran maupun KPI / KPID. c. Dukungan terhadap pelaksanaan sosialisasi kebijakan publik dan peraturan perundangundangan di bidang penyiaran belum memadai sehingga belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya lembaga penyiaran yang sudah bersiaran dan bagaimana membuat program siaran yang sehat dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Demikian juga untuk menanamkan manfaat program siaran dan bagaimana menikmati siaran yang sehat/baik dan bermanfaat bagi masyarakat masih terbatas. Sedangkan disisi lain kecerdasan masyarakat dalam mengelola diri dan keluarga dalam menikmati program siaran masih relaif rendah. d. Keterbatasan jumlah kanal / frekuensi dan penyebarannya tidak merata di seluruh Kabupaten / Kota di Bali, sedangkan disisi lain peminat / keinginan masyarakat untuk mendirikan lembaga penyiaran relatif tinggi termasuk masih ada kecenderungan pemilik modal untuk memonopoli dan mendominasi pengelolaan penyiaran untuk kepentingan pemilik modal tersebut. Hal ini sulit bagi KPID Bali untuk menegakkan keinginan untuk mewujudkan pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik yang dapat dikelola secara transparan dan bebas dari campur tangan pemodal. e. KPID Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berdasarkan perintah Undang-Undang di bidang Penyiaran namun ada sebagian masyarakat, lembaga penyiaran dan bahkan kalangan pelaksana pemerintahan belum memahami tentang keberadaan lambaga KPI/KPID, sebagai lembaga independen. Hal ini terlihat pada pertemuan-pertemuan yang dihadiri maupun yang diselenggarakan sendiri oleh KPID Bali, dimana sering timbul pertanyaan apa itu KPI/KPID, apa tugasnya dan bahkan memandang tugas dan fungsi KPI/KPID tidak penting. f. Mengingat lembaga KPID dan Sekretariatnya selaku SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali baru dibentuk tentunya berbagai kekurangan dan keterbatasan baik sarana, prasarana, peralatan, anggaran dan tenaga untuk mendukung pelaksanaan tugastugas KPID Bali. Sedangkan disisi lain tuntutan terhadap pelaksanaan tugas-tugas baik teknis maupun administrasi cukup banyak dan tidak jauh berbeda dengan SKPD lainnya.
10
BAB III ISU-ISU STRATEGIS A. Isu-isu Strategis terkait Pelayanan KPID.Bali. a. Kualitas program siaran lembaga penyiaran (radio dan televisi) belum memenuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) b. Adanya Lembaga Penyiaran yang bersiaran secara ilegal c. Pengembangan kelembagaan KPID Bali belum optimal B. Analisis SWOT 1. Kondisi umum Sebelumnya perlu diketahui kondisi umum lembaga KPID Bali, yang dibentuk pertama kali pada tahun 2004 dan selanjutnya pada tahun 2008 dibentuk kesekretariatan yang tugas dan fungsinya dibidang adimistrasi dan pengelolaan keuangan KPID Bali. Struktur kelembagaan KPID Bali dapat disampaikan sebagai berikut : a. Bidang tugas KPID Bali adalah sebagai berikut : 1). Bidang Perizinan /pengelolaan struktur sistem penyiaran. a) Melaksanakan proses Perizinan lembaga penyiaran. b) Melaksanakan kegiatan KPID.Bali yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak azasi manusia melalui penyiaran. c) Melaksanakan program dan kegiatan KPID Bali yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran. d) Pelaksanaan pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. 2). Bidang Pengawasan Isi Siaran. a) Melaksanakan penyusunan peraturan dan keputusan KPID.Bali yang menyangkut isi siaran. b). Melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan KPI/KPID yang menyangkut isi siaran yang tertuang dalam P3SPS. c). Melaksanakan pemeliharaan tatanan informasi yang adil, merata, dan seimbang. d). Melaksanakan kegiatan KPID.Bali yang menampung, meneliti dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. 3). Bidang Kelembagaan a). Melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pengembangan organisasi KPID Bali. b). Melaksanakan penyusunan peraturan dan Keputusan KPID.Bali yang berkaitan dengan organisasi . c). Melaksanakan kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak internasional. d). Melaksanakan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.
11
b . Faktor lingkungan internal dan eksternal 1. Lingkungan internal 1.1 Kekuatan (strength) a. Adanya lembaga yang mengelola secara khusus tentang penyiaran baik di bidang teknis yang dilaksanakan oleh komisioner KPID Bali, maupun pengelola administrasi dengan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas lembaga KPID.Bali dan Sekertariat KPID Bali. b. Adanya perangkat lunak kerja berupa peraturan perundang- undangan di bidang penyiaran sebagai pedoman teknis dan pengelolaan administrasi serta keuangan sesuai kewenangan dan tanggungjawab lembaga KPID Bali. c. Semua jabatan struktural sesuai dengan Struktur Organisasi telah terisi. d. Sumber daya manusia (SDM) sudah di isi terdiri dari : 1. Komisioner KPID Bali. 2. Seorang Pejabat Struktural Eselon III A. 3. 4 (empat) orang pejabat struktural eselon IV A. 4. 1 (satu) orang pejabat fungsional arsiparis 5. 17 (tujuh belas) orang berfungsi sebagai tenaga staf. 6. 18 (delapan belas) orang tenaga kontrak yang terdiri dari ; a). 12 (dua belas) orang tenaga monitor isi siaran. b). 3 (tiga) orang tenaga sopir. c). 3 (tiga) orang tenaga penjaga malam. 1.2 Kelemahan (weakneses) a. Kompetensi SDM masih sangat rendah dan jumlahnya masih terbatas. b. Disiplin dan kinerja SDM masih rendah dan belum mampu tampil profesional. c. Honorarium dan sistem penggajian anggota komisioner KPID Bali belum baik dan relatif masih rendah dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya dengan jabatan yang setara dalam jabatan di birokrasi. d. Sarana dan prasarana kantor masih terbatas. e. Dukungan biaya operasional masih terbatas. 2. Lingkungan eksternal 2.1 Peluang (opportunities) a. Keinginan masyarakat untuk mendirikan lembaga penyiaran publik dan swasta relatif tinggi. b. Keinginan masyarakat untuk mengikuti siaran lembaga penyiaran relatif tinggi. c. Keinginan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sistem penyiraan yang merupakan ranah publik harus di kelola secara transparan oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal dan penguasa. d. Nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat sangat kuat, sebagai sarana dan tolok ukur penerapan P3SPS. 2.2. Tantangan (threats) a. Kepedulian dunia penyiaran yang bebas dan bertanggung jawab masih relatif rendah. b. Sikap apatis dan kekurang fahaman masyarakat terhadap penyiaran yang sehat relatif rendah. c. Sosilasisai kebijakan publik dan peraturan perudang-undangan belum memadai. d. Keterbatasan kewenangan KPID Bali dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi. e. Keterbatasan kanal / frekwensi dan penyebarannya tidak merata di seluruh wilayah Kabupaten / Kota di Bali.
12
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. VISI Dengan mereview terhadap Visi, Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali. KPID Bali merupakan lembaga independen yang relatif baru, yaitu sejak berlaku undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, untuk pertama kali dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 29/04-B/HK/2004. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas KPID Bali dibentuk Sekretariat KPID Bali dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, serta uraian tugas di atur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bali. Selanjutnya telah diganti dengan Perda No.4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dan uraian tugas diatur dengan Pergub No. 50 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat KPID Bali. Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali dalam jangka menengah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2014-2018 dengan Visi “ TERWUJUDNYA BALI YANG MAJU, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA”. Visi tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) Misi, yaitu : 1. Mewujudkan Bali yang berbudaya, metaksu, dinamis, maju dan modern 2. Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis, serta bebas dari berbagai ancaman 3. Mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir batin Dalam kaitannya dengan kebudayaan, KPID Bali adalah merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan untuk melaksanakan Misi pertama di bidang komunikasi dan informatika yaitu meningkatkan informasi melalui media penyiaran dalam rangka memperkokoh watak dan jati diri masyarakat Bali yang merupakan satu kesatuan budaya nasional. B . Rumusan Visi dan Misi KPID Bali 1. Visi KPID Bali sebagai badan/lembaga independen yang dalam pelaksanaan tugas di bantu oleh Sekretariat merumuskan Visi sebagai berikut : “Terwujudnya sistim penyiaran yang berkeadilan, bermartabat, dan bermanfaat menuju Bali Mandara”. 2. Misi a. Mengapresiasi terwujudnya Bali Mandara. b. Membangun dan memelihara tatanan informasi yang adil, merata, dan seimbang. c. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib, dan teratur serta arus informasi yang harmonis antara Pusat dan Daerah, antar wilayah Indonesia dan dunia internasional. d. Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat. e. Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia. f. Menetapkan perencanaan pengaturan serta pengembangan SDM yang menjamin professionalitas penyiaran.
13
C. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan di capai atau dihasilkan dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai yang luhur dan kemajuan yang berarti untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, yang menjadi pelayanan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria, akseptibilitas, dan kewenangan yang mudah dipahami. Sedangkan sasaran adalah pernyataan dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. 1 . Tujuan Sejalan dengan tugas dan fungsi KPID Bali, maka tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang. b. Terwujudnya infra struktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis. c. Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dan bermartabat di bidang penyiaran. d. Terwujudnya program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia. 2 . Sasaran Prestasi kerja merupakan indikator kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah sebagai fokus pelayanan yang dilakukan oleh KPID Bali. Dalam rangka penjabaran berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran prioritas KPID Bali, adalah : a. Tertibnya perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi KPID Bali yang ekonomis, efektif dan efisien yang didukung dengan peningkatan kwalitas disiplin dan kinerja sumber daya manusia (SDM) b. Tertibnya perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah. c. Tertibnya pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah daerah. D. Strategi dan Arah Kebijakan KPID Bali 1. Strategi KPID Bali, adalah : a. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Pemerintah lainnya yang berkompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPID Bali. b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap lembaga penyiaran. c. Meningkatkan pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pemantauan lembaga penyiaran. 2. Arah kebijakan KPID Bali. a. Memantapkan kelembagaan KPID Bali. b. Memperlancar proses perizinan lembaga penyiaran. c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting lembaga penyiaran pengenalan dampak negatifnya.
termasuk
14
BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif KPID Bali 1. Rencana Program Untuk dapat mewujudkan tugas dan fungsi KPID Bali, disusun program sebagai berikut: a. Program pelayanan administrasi perkantoran b. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur. c. Program penguatan dan peningkatan fungsi kelembagaan KPID Bali d. Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa. e. Program kerjasama informasi dengan mass media Program seperti tersebut dijabarkan dalam kegitan – kegiatan sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut 1) Penyediaan jasa surat menyurat 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinasi 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor. 5) Penyediaan jasa alat-alat tulis kantor 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 7) Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor. 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 9) Penyediaan makanan, minuman 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah. 11) Upacara Keagamaan. b.
Program peningkatan sarana dan prasanan aparatur dengan kegiatan : 1). Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2). Pengadaan peralatan gedung kantor 3). Pemeriharaan jaringan / instalasi air, listrik, telpon dan barang elektronik lainnya. 4). Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 5). Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 6). Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor. 7). Rahabilitasi berat / ringan gedung kantor. 8). Pembangunan Gedung Kantor.
c.
Program Penguatan dan Peningkatan Fungsi kelembagaan KPID Bali. 1). Melaksanakan penelitian dan pengkajian bidang penyiaran. 2). Melaksanakan litersi media, fokus group diskusi, seminar dan loka karya dalam bidang penyiaran. 3). Melaksanakan dan membangun pilar pemerhati penyiaran di masyarakat.
d.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan : 1). Monitoring, pengawasan dan pengendalian lembaga penyiaran. 2). Melaksanakan tahapan proses perijinan terhadap Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Televisi. 3). Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia bidang penyiaran.
15
e.
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa terdiri dari kegiatan- kegiatan: 1). Penyebarluasan informasi penyelenggaraan lembaga penyiaran 2). Melaksanakan seleksi calon Anggota KPID Bali Peride 2017-2019. 3). KPI Bali Awards.
B . Indikator Kinerja Indikator kinerja KPID Bali hanya meliputi sasaran Input , out put, dan out came. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai program, kegiatan indikator kinerja dan pagu indikatif KPID Bali, akan disajikan dalam bentuk matrik seperti terlampir. C . Program Transisi Berkenaan dengan keberadaan KPI/KPID.Bali sebagai lembaga yang baru termasuk dibentuknya Sekretariat KPID Bali, maka program transisi yang diprioritaskan adalah : 1. Sosialisasi keberadaan KPID Bali, baik sosilisasi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun sosalisasi pada lembaga pendidikan, dari pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Hal ini dilaksanakan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas KPID Bali, dan penguatan kelembagaan KPID Bali karena hal ini sangat tergantung dari dukungan dari Pemerintah atau instansi terkait dan partisipasi serta peranserta dari seluruh lapisan masyarakat. 2. Tahapan proses perijinan Penyiaran lembaga penyiaran, hal ini dilaksanakan karena masih ada lembaga penyiaran yang belum memiliki ijin penyiaran dan perpanjangan ijin sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 3. Penyelenggaraan pengawasan, pemantauan, dan monitoring isi siran dari lembaga penyiran di daerah, hal ini di laksanakan karena salah satu tugas KPID Bali adalah memantau program dan isi siaran lembaga penyiaran baik radio maupun televisi, disamping itu pengaruh dari penyiaran sangat besar bagi pembentukan watak, sikap, pandangan, dan pendapat masyarakat. D. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 1. Kelompok Sasaran Untuk mencapai tujuan sebagai mana telah di uraikan pada Bab didepan maka perlu menetapkan kelompok sasaran program dan kegiatan yang akan di laksanakan sesuai dengan arah kebijakan yang telah di tetapkan. Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan KPID Bali adalah sebagi berikut : 1. Lembaga Penyiaran 2. Instansi Pemerintah. 3. Lembaga Kemasyarakatan. 4. Lembaga Pendidikan. 5. Masyarakat umum lainnya. 2. Pendanaan Indikatif Sebagai unsur terpenting dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah pendanaan atau anggaran yang pasti dan sumbernya jelas maka dari itu perlu menetapkan alokasi pendanaan berdasarkan program dan kegitan yang di susun untuk mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap pagu indikatif akan di tuangkan dalam matrik selama periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2014 s/d 2018, seperti terlampir. E. Indikator Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Sebagai tolak ukur keberhasilan sebagaimana sasaran tujuan yang telah ditetapkan dan selanjutnya di tuangkan dalam penjabaran program dan kegiatan KPID Bali. Indikator kinerja KPID Bali hanya meliputi sasaran Input,Out Put, dan Out Come. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai program, kegitan indikator kinerja dan pagu indikatif KPID Bali, akan disajikan dalam bentuk matrik seperti terlampir.
16
BAB VI P E N U TU P Keberadaan Lembaga Penyiaran pada era reformasi memang sangat diperlukan sebagai sarana informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol serta perekat sosial, akan tetapi dalam pelaksanaannya, pihak pengelola belum mengikuti sepenuhnya ketentuan peraturan perundangudangan yang berlaku mulai dari pengurusan perizinan, sampai pada program atau materi siaran. Untuk itu perlu diawasi dan dimonitor oleh lembaga indenpenden yang dalam hal ini adalah KPI/KPID Bali, untuk menghindari campur tangan pihak-pihak penguasa dan pemilik modal. Hal ini juga dimaksudkan guna terbangun dan terwujudnya penyiaran yang sehat, adil, bermartabat dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian dipandang perlu menyusun Rencana Strategik (Renstra) KPID Bali sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sesuai fungsi dan wewenang, yang dituangkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) KPID Bali, tahun 2013-2018.
Denpasar, 17 Maret 2014 Mengetahui : KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH BALI KETUA,m
SEKRETARIS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BALI
Dra LUH INIATI,M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19600222.198503.2.006.
17
