RENCANA KERJA TAHUN 2006 DJAPK A. Bidang Ekonomi Makro.
1. Melakukan pembentukan dan pengembangan sistem informasi dan analisa ekonomi makro;
2. Menyempurnakan analisa kebijakan fiskal (dana pendukung);
3. Melakukan pengembangan Model Ekonomi Makro Departemen Keuangan (MODFI);
4. Melakukan studi efektivitas kebijakan pemberian kompensasi kenaikan harga BBM.
5. Menyiapkan
laporan
perkembangan
rakor/sidang kabinet bidang ekonomi;
indikator
ekonomi
untuk
bahan
6. Menyiapkan bahan penetapan SK Menteri Keuangan tentang nilai kurs
mingguan sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan;
7. Melakukan monitoring dan analisisi perkembangan indikator ekonomi makro tahun 2006;
8. Menyusun Laporan Pelaksanaan APBN 2006 Semester I dan Prognosa Semester II di bidang ekonomi makro dan asumsi dasar;
9. Menyiapkan jawaban Pemerintah atas pertanyaan Panitia Anggaran DPR-RI berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2006 semester I dan prognosa semester II di bidang ekonomi makro dan asumsi dasar;
10. Menyusun APBN-P 2006 di bidang ekonomi makro dan asumsi dasar;
11. Menyiapkan jawaban Pemerintah atas pertanyaan Panitia Anggaran DPR-RI berkaitan dengan APBN-P 2006 di bidang ekonomi makro dan asumsi dasar;
12. Melakukan pembahasan dengan Panitia Anggaran DPR-RI berkaitan dengan APBN-P 2006;
13. Melakukan penyempurnaan APBN-P 2006 di bidang ekonomi makro dan asumsi dasar;
14. Menyusun bahan masukan RKP tahun 2007 di bidang ekonomi makro;
15. Melakukan pembahasan dengan Komisi XI DPR-RI dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2007;
16. Menyiapkan jawaban Pemerintah atas pertanyaan Panitia Anggaran DPR-RI dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan tahap awal RAPBN 2007;
17. Menyusun narasi Bab I dan Bab II Nota Keuangan dan RAPBN 2007;
18. Menyiapkan bahan Pidato Presiden Pengantar Nota Keuangan dan RAPBN 2007;
19. Menyiapkan jawaban Pemerintah atas pertanyaan fraksi-fraksi DPR-RI dalam rangka Pemandangan Umum RAPBN 2007;
20. Melakukan pembahasan dengan Komisi XI DPR-RI berkaitan dengan RAPBN 2007;
21. Menyiapkan jawaban Pemerintah atas pertanyaan Panitia Anggaran DPR-RI dalam pembahasan RAPBN 2007;
22. Melakukan pembahasan dengan Panitia Anggaran DPR-RI berkaitan dengan Pembicaraan Tingkat I (Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN beserta RUU APBN 2007);
23. Melakukan koordinasi realisasi dan perkiraan Neraca Pembayaran bersama instansi terkait;
24. Mengembangkan Model Ekonomi Makro Departemen Keuangan (MODFI);
25. Melakukan sosialisasi Model MODFI Regional di Propinsi Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara;
26. Melakukan pembentukan dan pengembangan sistem informasi dan analisa ekonomi makro;
27. Menyusun Review Ekonomi Makro bulanan dan triwulanan ; 28. Menyusun Buku Saku Indikator Ekonomi Makro, triwulanan.
29. Melakukan studi kebijakan perdagangan intra-industri Indonesia;
30. Melakukan studi efektifitas kebijakan pemberian kompensasi kenaikan harga BBM;
31. Menyiapkan
data/jawaban
internasional lainnya;
tertulis
atas
pertanyaan
IMF
dan
lembaga
32. Melakukan pembahasan dengan Komisi XI DPR-RI berkaitan dengan kinerja Departemen Keuangan;
33. Melakukan koordinasi penetapan sasaran, pemantauan, dan pengendalian inflasi;
34. Melakukan koordinasi penetapan asumsi dasar ekonomi makro. B. Bidang Penyusunan APBN
1. Menyempurnakan NK dan APBN 2005;
2. Menyempurnakan APBN-P Kedua Tahun 2005;
3. Melakukan monitoring pelaksanaan APBN 2006 (Januari – Desember 2006) :
a. Januari – Juni
: Laporan Semester I dan Prognosis Semester II
b. Januari – Desember
: Monitoring bulanan, triwulanan, dan pengendalian
Pelaksanaan APBN 2006, Perubahan APBN 2006, RAPBN 2007 defisit sampai akhir tahun
4. Menyusun narasi Laporan pelaksanaan APBN 2006 Semester I dan Prognosa Semester II;
5. Menyiapkan jawaban Pemerintah atas Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN 2006;
6. Melakukan pembahasan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN 2006 dengan PA DPR-RI;
7. Menyusun narasi untuk buku Nota Keuangan (NK) dan RUU Perubahan atas UU no. 13 Tahun 2005 tentang APBN TA. 2006;
8. Menyiapkan jawaban Pemerintah atas Nota Keuangan (NK) dan RUU Perubahan atas UU no. 13 Tahun 2005 tentang APBN TA. 2006;
9. Melakukan pembahasan RUU Perubahan atas UU no. 13 Tahun 2005 tentang APBN TA. 2006dengan PA DPR-RI;
10. Melakukan penyempurnaan APBN-P Tahun 2006
11. Menyusun bahan masukan RKP tahun 2007 di bidang ekonomi;
12. Melakukan pembahasan bahan masukan RKP tahun 2007 di bidang ekonomi dengan Bappenas;
13. Menyusun rancangan siklus dan mekanisme penyampaian, pembahasan dan
penetapan RAPBN 2007, Laporan Pelaksanaan Semester I dan Prognosis
Semester II APBN 2006, RUU Perubahan APBN 2006, RUU PAN 2003 dan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2004;
14. Melakukan pembahasan siklus dan mekanisme penyampaian, pembahasan dan penetapan RAPBN 2007, Laporan Pelaksanaan Semester I dan Prognosis
Semester II APBN 2006, RUU Perubahan APBN 2006, RUU PAN 2003 dan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2004;
15. Menyusun pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro 2007;
16. Menyiapkan jawaban pemerintah atas pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2007;
17. Melakukan pembahasan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2007 dengan Panitia Anggaran DPR-RI;
18. Melakukan pembahasan RKA-KL 2007 Departemen Keuangan dengan Komisi XI;
19. Menyusun NK dan RAPBN 2007, serta RUU APBN 2007
20. Menyiapkan bahan Pidato Presiden dalam rangka pengantar RUU tentang APBN TA. 2007 beserta Nota Keuangannya;
21. Menyiapkan jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN 2007 beserta Nota Keuangannya;
22. Melakukan pembahasan alokasi anggaran untuk program, proyek atau
kegiatan Departemen Keuangan dalam RKA-KL Departemen Keuangan dengan
Komisi XI;
23. Melakukan pembahasan tentang tentang penyelesaian akhir RUU APBN 2007 dengan Panitia Anggaran DPR-RI;
24. Melakukan penyempurnaan NK dan UU APBN 2007; 25. Menyiapkan
data/jawaban
internasional lainnya;
tertulis
atas
pertanyaan
IMF
dan
lembaga
26. Menyiapkan buku laporan perkembangan keuangan negara dan indikator ekonomi untuk bahan rakor/sidang kabinet bidang ekonomi;
27. Menyusun plafon pagu indikasi 2007 untuk Kementerian/ Lembaga;
C. Bidang Perencanaan Anggaran
1. Sinkronisasi data realisasi APP tahun 2005;
2. Menyusun pedoman penentuan besaran honorarium komisi dan tunjab fungsional;
3. Sinkronisasi data anggaran belanja negara Pemerintah Pusat dan penyusunan nomenklatur SKPD;
4. Menyusun standar biaya khusus anggaran kementerian/lembaga;
5. Melakukan
evaluasi
Kementerian/Lembaga;
pelaksanaan
kegiatan
penganggaran
6. Menyempurnakan format satuan anggaran dan lampiran keppres tentang rincian APBN tahun 2007;
7. Penyempurnaan UU No. 12 tahun 1980 tentang Remunerasi;
8. Melakukan persiapan penyusunan anggaran kementerian/lembaga/Pemerintah Pusat tahun 2007;
9. Menyempurnakan kebijakan alokasi dan penyusunan anggaran pembiayaan dan perhitungan;
10. Melakukan pengembangan aplikasi RKA KL. D. Bidang Dana Perimbangan
1. Menyusun kebijakan dan penghitungan DAU tahun 2007;
2. Verifikasi dan Validasi Data Dasar perhitungan DAU TA 2007;
3. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan DAU 2005 dan DP Ad-hoc;
4. Penyusunan kebijakan dan Penghitungan Alokasi DAK tahun 2007; 5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK 2005;
6. Penyusunan kebijakan dan penghitungan alokasi DBH Pajak dan SDA TA 2007; 7. Menerbitkan dokumen anggaran DAU, DAK dan DBH;
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DBH Pajak dan SDA TA 2005;
9. Memproses permintaan pemindahbukuan DBH Pajak dan SDA dari rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah;
10. Melakukan Sosialisasi Kebijakan Dana Perimbangan. E. Bidang Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah 1. Menyusun Profil Kemampuan Keuangan Daerah;
2. Melakukan pemantauan dan sosialisasi Permenkeu tentang Pengendalian Defisit APBD;
3. Melakukan sosialisasi Mekanisme pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan RKA-KL 2005;
5. Menyusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal; 6. Melakukan evaluasi implementasi Pilot Project SIKD pada 19 daerah;
7. Melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah;
8. Menyusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
9. Melakukan pengelolaan database Laporan Keuangan Daerah;
10. Melakukan updating data dan informasi keuangan dalam penyelenggaraan website penunjang SIKD;
11. Melakukan persiapan implementasi ekstensi Pilot Project – ADB sebagai lanjutan Pilot Project – DTF World Bank;
12. Melakukan sosialisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). F. Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum
1. Mengintensifikasikan pencapaian target penerimaan negara dari sektor minyak bumi (termasuk PPh Minyak Bumi);
2. Mengintensifkan pencapaian target penerimaan negara dari sektor gas alam (termasuk PPh gas alam);
3. Menyelesaikan kewajiban perpajakan (PPh) kontraktor migas; 4. Menyelesaikan kewajiban perpajakan (pengembalian PPN Migas kepada Kontraktor);
5. Menyelesaikan kewajiban perpajakan (PBB migas, air dan Pajak Penerangan Jalan Pemda);
6. Menyalurkan dana bagian daerah/DBH di sektor migas;
7. Menyelesaikan tagihan subsidi listrik TA 2005 dan Melakukan pembayaran subsidi listrik TA 2006;
8. Melaksanakan penghitungan dan Melaksanakan pembayaran subsidi pupuk TA 2006;
9. Melaksanakan penagihan setoran bagian Pemerintah dari pengusaha panas bumi;
10. Memproses pemindahbukuan kewajiban perpajakan Pemerintah yang berasal dari pengusaha panas bumi;
dari setoran bagian
11. Mengusulkan rumusan rangka penetapan kebijakan harga BBM;
12. Melakukan penghitungan dan verifikasi besaran subsidi BBM serta memproses permohonan pembayaran subsidi BBM tahun 2006;
13. Menyusun
perkiraan
penerimaan
dan
biaya
BBM
LBM/subsidi BBM dalam rangka penyusunan RAPBN 2007;
yang
menghasilkan
14. Mengevaluasi pelaksanaan PNBP pada Kementerian/Lembaga; 15. Menilai PNBP pada Kementerian/Lembaga;
16. Melakukan rekonsiliasi penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dan Monitoring Penyaluran Dana PUKK;
17. Memproses penetapan jatuh tempo pembayaran dividen; 18. Merumuskan dan menyusun peraturan pelaksanaan BLU;
19. Mengintensifkan dan menggali sumber-sumber PNBP baru di bidang SDA non migas;
20. Mengintensifkan dan menggali sumber-sumber PNBP baru di bidang PNBP lainnya;
21. Memproses permohonan ijin penggunaan PNBP pada Departemen;
22. Meningkatkan penagihan dan menggali sumber-sumber baru di bidang Pajak Ekspor;
23. Memproses Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Ekspor;
24. Memproses permohonan keringanan dan pembebasan kewajiban Pajak Ekspor;
25. Memproses permintaan Pemindahbukuan Landrent dan Royalty pertambangan
umum dari rekening Kas Negara/BUN ke Rekening Pemda dalam rangka bagi hasil Landrent dan Royalty dari perusahaan Kontrak Karya Non Migas;
26. Memproses permintaan Pemindahbukuan Landrent dan Royalty pertambangan
umum dari rekening Kas Negara/BUN ke Rekening Pemda dalam rangka bagi hasil landrent dan royalty dari perusahaan kuasa pertambangan non migas;
27. Memproses permintaan pemindahbukuan dari rek. Kas Negara/BUN ke rek Pemda dalam rangka bagi hasil royalty dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)
yang
berasal
dari
Perusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B);
Perjanjian
Karya
Pengusahaan
28. Memproses pemindahbukuan dana perikanan dari rekening Kas Negara/BUN ke rekening Pemda dalam rangka bagi hasil perikanan;
29. Menghitung dan menyalurkan bagian daerah di sektor SDA non migas;
30. Mengevaluasi, menyempurnakan dan menyusun peraturan PNBP di bidang SDA non migas;
31. Mengevaluasi, Departemen;
menyempurnakan
dan
menyusun
peraturan
PNBP
pada
32. Mengevaluasi, menyempurnakan dan menyusun peraturan PNBP di bidang Pajak Ekspor;
33. Menghitung penerimaan negara bukan pajak berupa Iuran dari kegiatan Usaha Hilir Migas;
34. Memproses ijin penggunaan Iuran dari kegiatan Usaha Hilir Migas;
35. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
36. Memproses pemindahbukuan pengembalian tunai pungutan ekspor kepada eksportir batubara yang kontraknya bersifat “lex specialis” atau “nailed down”;
37. Melakukan sosialisasi Peraturan Pungutan Ekspor;
38. Melakukan pemeriksaan (audit) atas beberapa eksportir kulit yang mengajukan
permohonan pengecualian (dispensasi) dengan pengenaan pungutan ekspor 0% atas ekspor kulit disamak (wet blue);
39. Memproses permohonan ijin penggunaan PNBP pada Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
40. Mengevaluasi, menyempurnakan dan menyusun peraturan PNBP pada LPND. G. Bidang Kesekretariatan
1. Mengajukan usul formasi pegawai dilingkungan DJAPK; 2. Mengajukan usul mutasi di bidang kepegawaian ; 3. Menyusun Daftar Urut Kepangakatan;
4. Melaksanakan penegakan disiplin bagi para pegawai di lingkungan DJAPK; 5. Meningkatkan kualitas pegawai;
6. Memberikan Tanda Penghargaan; 7. Memberikan Surat Izin (SI) Cuti;
8. Mengelola Database Kepegawaian DJAPK yang valid dan terkini (up to date) 9. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait;
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi biaya dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah;
11. Melakukan pengumpulan, evaluasi, penelaahan, dan penyusunan RKA DJAPK; 12. Melakukan sosialisasi pertanggungjawaban adm. Pengeluaran anggaran; 13. Melakukan penyesuaian berkas tagihan dari PPA (SPP);
14. Melakukan pengujian SPP dan pembukuan kartu pengawasan anggaran belanja;
15. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait;
16. Melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran belanja; 17. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait;
18. Melakukan konsinyering finalisasi laporan anggaran belanja;
19. Melakukan pembukuan dan pengelolaan kas Direktorat Jenderal;
20. Mengadakan diskusi intern dalam rangka pemahaman tupoksi DJAPK; 21. Menerbitkan website DJAPK;
22. Menyusun prosedur kerja lingkungan DJAPK; 23. Menyusun tatanaskah dinas DJAPK;
24. Membangun dan mengembangkan Modul SIM Persuratan;
25. Membangun dan mengembangkan Modul SIM Kepegawaian; 26. Membangun dan mengembangkan Modul SIM Keuangan;
27. Membangun dan mengembangkan Modul SIM Perpustakaan; 28. Menyusun laporan tahunan DJAPK tahun 2006;
29. Melakukan penyusunan Renstra dan LAKIP DJAPK; 30. Melakukan penyusunan uraian jabatan DJAPK; 31. Melakukan pengembangan Perpustakaan ;
32. Melakukan penatausahaan surat masuk/keluar DJAPK; 33. Melakukan penataan arsip/dokumen;
34. Melakukan pengiriman surat/dokumen negara;
35. Melakukan pencetakan/penggandaan dokumen negara;
36. Menyediakan ruang kerja ruang rapat dan fasilitas pendukung lainnya; 37. Penyediaan konsumsi untuk keperluan rapat;
38. Penyediaan dan pemeliharaan kendaraan dinas ;
39. Melaksanakan pembayaran gaji dan TKPKN pegawai;
40. Melaksanakan urusan perjalanan dinas dan keprotokoleran;
41. Melaksanakan perencanaan dan pengadaan barang inventaris dan peralatan kantor;
42. Melaksanakan penatausahaan barang inventaris dan peralatan kantor; 43. Melaksanakan rencana penghapusan barang inventaris.
