RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Lamongan
RENCANA
5.1.
Struktur Organisasi Pemerintahan
P
embagian daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), dibagi dalam Daerah Propinsi, daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom. Daerah Propinsi berkedudukan juga sebagai wilayah administrasi disamping masing-
masing daerah berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Bahwa Daerah Propinsi tidak membawahi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kerjasama, dan/atau kemitraan dengan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam kedudukan masing-masing sebagai daerah otonomi. Sementara itu, dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi, Gubernur selaku wakil pemerintah melakukan hubungan pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Kecamatan tidak lagi sebagai perangkat dekonsentrasi dan wilayah administrasi, tetapi menjadi perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Kota, yang merupakan daerah otonom Kabupaten/Kota. Sedangkan Kelurahan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Kota di bawah Kecamatan. Disamping itu desa meiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, serta tidak ada hubungan hierarki dengan camat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak ada jabatan kepala wilayah. Bahwa setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah (Undang -Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
Sebutan dari Kepala Daerah adalah sebagai berikut ; a. Kepala Daerah Propinsi disebut Gubernur, yang karena jabatannya adalah juga sebagai wakil pemerintah. b. Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati
BAB V ASPEK PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
c. Kepala Daerah Kota disebut Walikota Sedangkan Kota Administrasi dapat diubah statusnya menjadi Daerah Kabupaten atau Kota jika memenuhi ketentuan Undang-undang; atau dapat dihapus jika tidak memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom (UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
RENCANA
V-1
RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Lamongan
Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif atau pimpinan pemerintahan daerah berdasarkan
kebijaksanaan
yang
ditetapkan
bersama
DPRD.
Sementara
itu
Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan bahwa Organisasi Pemerintah
pemerintah daerah terdiri atas Kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. Dalam
Kecamatan terdiri dari :
Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri dari Bupati beserta
a. Pola minimal
Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya,
b. Pola maksimal q Camat
sesuai dengan kebutuhan daerah.
Kedudukan dari Camat adalah sebagai Kepala Kecamatan yang menerima 1. Bupati
pelimpahan
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah
dan
kebijaksanaan
Pimpinan umum
Pemerintah bersama
dalam kedudukannya sebagai Pimpinan
mempunyai
Dewan
tugas
Perwakilan
menetapkan Rakyat
serta
menyelenggarakan segala urusan pemerintahan Daerah. Untuk menyelenggarakan
kewenangan
pemerintahan
dari
Bupati/Walikota
dan
bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.
landasan
Daerah,
sebagian
Dalam Pasal
129 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa
Pembantu Bupati dan Pembantu Walikotamadya dihapus. q Sekretariat Kecamatan
tugas tersebut Bupati Kepala Daerah, mempunyai fungsi:
Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan
a.
Memimpin daerah serta membina seluruh perangkat daerah.
memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi
b.
Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan dan pengamanan teknis bidang
pemerintah
pemerintahan daerah yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai
mempunyai fungsi :
c.
kecamatan.
Untuk
melaksanakan
tugas
tersebut,
sekretariat
dengan kebijaksanaan umum sebagai ditetapkan oleh pemerintahan.
a.
Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
Menjalin dan melaksanakan kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
b.
Urusan administrasi keuangan;
dan Badan Pertimbangan Kabupaten yang bersangkutan.
c.
Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah
d.
Membina pelaksanaan kerjasama antar Perangkat Kabupaten yang dipimpinnya.
e.
Menjalin dan melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten lainnya.
tangga. 4. Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 bahwa Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten maupun Daerah Kota mempunyai
Menurut UU No. 32 tahun 2004 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah.
tugas pokok menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis dan unit pelaksana lainnya.
5. Instansi Otonom dan Instansi Vertikal Instansi Otonom dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan merupakan satuan
3. Kecamatan
kerja yang melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional di wilayah Kecamatan tersebut
Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kecamatan
yang secara fungsional mendapat pembinaan, bimbingan dan pengarahan dari Instansi
merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala
Otonom dan Instansi Vertikal tingkat Kabupaten/Kotamadya atau kota. Namun dalam
Kecamatan.
RENCANA
V-2
RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Lamongan
•
kegiatannya di wilayah Kecamatan ini secara operasional di bawah Koordinasi Camat
Para Kepala Desa / Kepala Kantor Kelurahan yang tercakup dalam batasan
sebagai Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan.
wilayah IKK Lamongan. KTLP
5.2
ini
merupakan
kelompok
pendukung
berhasil
tidaknya
pelaksanaan
Keadaan Organisasi Pembangunan Kota
pembangunan. Disamping itu, KTLP lainnya adalah instansi-instansi vertikal tingkat
Aparat daerah selaku penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di
kabupaten
/Kecamatan,
bahwa
sehubungan
dengan
otonomi
daerah,
Kabupaten Lamongan dapat dibagi atas tiga kelompok sebagai berikut:
penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur
a.
Kelompok yang menangani langsung pembangunan di tingkat KLP.
selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, dilaksanakan oleh Dinas
b.
Kelompok yang tidak menangani langsung (pendukung) pembangunan, disingkat
Propinsi (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
KTLP.
3. Kelompok Partisipasi (pelibatan) masyarakat, selanjutnya disebut KPM, yang terdiri
c. Kelompok partisipasi (pelibatan) masyarakat, disingkat KPM.
atas :
Diantara ketiga kelompok ini saling mendukung satu sama lain. Ketiga kelompok
a) Tokoh-tokoh agama.
tersebut, dapat dirinci sebagai berikut :
b) Tokoh-tokoh Pendidikan/cerdik pandai.
1. Kelompok yang menangani langsung pembangunan, selanjutnya disebut KLP yang
c) Tokoh-tokoh Pemuda.
terdiri dari unit-unit kerja :
d) Tokoh-tokoh Wanita.
a)
Bappeda Kabupaten Lamongan.
e) Tokoh-tokoh Pemuda Masyarakat.
b)
Bagian pembangunan setda Pemerintah Daerah dan kasi ekonomi dan
f) Organisasi sosial politik, sosial budaya dan sosial ekonomi, serta,
Pembangunan Kecamatan.
g) Organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya.
c)
Sekretariat Kecamatan.
d)
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.
e)
Dinas Pendapatan Daerah.
f)
LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
5.3
Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kota Berpijak pada beberapa rumusan kebijaksanaan Kabupaten Lamongan, yaitu : •
2. Kelompok yang tidak menangani langsung (pendukung) pembangunan, selanjutnya
Bagian Pemerintah setda Daerah dan Kasi Pemerintahan Kecamatan.
•
Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.
•
Bagian
Daerah
•
harus
dirumuskan
dengan
Dalam
Pelaksanaan
pembangunan
daerah,
pendekatan
sistem
pengembangan wilayah akan lebih dimanfaatkan dan diintegrasikan dan
kasi
ekonomi
dan
Pembangunan Kecamatan. •
pembangunan
keadaan sosial.
•
Pemerintah
wilayah
mempertimbangkan potensi, kondisi, ciri utama daerah, geografis maupun
disebut KTLP, terdiri dari unit-unit kerja :
perekonomian
Penetapan
dengan kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat. •
Dengan adanya pusat-pusat pengembangan regional, perlu mendapatkan
Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah dan kasi pemerintahan
perhatian untuk terus didorong pertumbuhan agar dapat melaksanakan
Kecamatan.
fungsinya sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan bagi kawasan
•
Camat Kecamatan.
yang dilayaninya.
•
Danramil Kecamatan.
•
Kapolsek Kecamatan.
RENCANA
•
Orientasi pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan kepada daerahdaerah pedalaman yang belum sempat berkembang, termasuk daerah
V-3
RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Lamongan
perbatasan dalam rangka perluasan jangkauan tingkat perkembangan dan pertumbuhan daerah.
Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam masalah pertanahan tersebut, adalah sebagai berikut :
Memperhatikan beberapa rumusan kebijaksanaan daerah tersebut, maka
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
penyusunan rencana tata ruang wilayah IKK Lamongan merupakan salah satu bagian
Agraria, lembaran negara tahun 1960 No. 104 yang disingkat UUPA, UUPA
dari strategi pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan.
disahkan oleh DPR pada Tahun 1960 untuk mengganti undang-undang pertanahan
Kota merupakan tempat konstelasi manusia dengan segala kegiatannya di
yang ada yang bersifat kolonial, agar manfaat tanah benar-benar dirasakan oleh
berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lainnya.
rakyat Indonesia, sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945.
Kegiatan yang terpola biasanya relatif komplek sehingga sering menimbulkan masalah.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam UUPA tersebut adalah:
Dengan
a) UUPA bertujuan mele takan dasar-dasar bagi penyusunan hukum Agraria
demikian
aspek
perencanaan
menjadi
cukup
penting
dalam
upaya
menciptakan keadaan dan kondisi kehidupan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan lingkungan hidup yang layak. Mengingat aspek perencanaan merupakan unsur penting dalam pembinaan kota, maka pada bagian ini akan ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan usaha tersebut, yaitu :
Nasional yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. b) UUPA meletakan dasar-dasar bagi kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan. c) UUPA meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai Hak-hak Atas Tanah bagi rakyat seluruhnya.
1. Ketentuan hukum yang berkenaan dengan perencanaan kota.
Salah satu pasal dari UUPA adalah yang berkenaan dengan pencabutan hak-hak
2. Ketentuan hukum yang kerkenaan dengan tanah perkotaan.
atas tanah untuk kepentingan umum dan rangka pelaksanaan pasal ini diciptakan
3. Ketentuan hukum yang berhubungan dengan penghasilan atau pendapatan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961.
pemerintah kota, hal ini erat kaitannya dengan kemampuan pembangunan. Ada beberapa Ketentuan hukum yang menjadi landasan dalam perencanaan
2. Undang-undang No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya, Lembaran Negara Tahun 1960 No. 158. Undang-
kota antara lain :
undang ini merupakan Dasar Hukum yang kuat dalam masalah tanah terutama
•
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Penyusunan
untuk mencegah pemakaian tanah tanpa izin. Dengan Undang-undang tersebut
Rencana Kota.
terbuka jalan bagi penguasa daerah untuk mengambil tindakan terhadap para
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1987 Tentang Petunjuk
pemakai tanah tanpa izin, khususnya dalam kaitannya dengan rencana kota, sudah
Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987.
jelas peruntukkannya dan penggunaannya, maka tindakan-tindakan pengosongan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-858 Tahun 1985 Tentang
dapat lebih ditingkatkan.
•
•
Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum. •
3. Undang-undang No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang
benda-benda yang ada di atasnya, Lembaran Negara Tahun 1961 No. 288.
Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.
Undang-undang ini menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk
Perencanaan kota pada dasarnya merupakan usaha pengaturan penggunaan ruang atau tanah/lahan, dengan demikian erat kaitannya dengan masalah tanah.
kepentingan bangsa dan negara serta rakyat banyak, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang -undang ini memberikan kemungkinan yang besar untuk mengatasi hambatan-hambatan pembangunan yang berkenaan dengan masalah pertanahan.
RENCANA
V-4
RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Lamongan
Dengan demikian rencana kota yang telah mendapat pengesahan dapat
dan gangguan, kecuali apabila pihak yang bersangkutan telah mendapat izin
dilaksanakan dan tidak terhambat oleh sikap-sikap tertentu dari penduduk yang
dari para penguasa yang berwenang. Undang-undang gangguan merupakan
terkena dari rencana tersebut.
suatu pembatasan atas hak milik perorangan dan kebebasan seseorang untuk
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan
menghindarkan baahaya, kerugian dan gangguan bagi Pihak pihak ketiga.
hukum ini merupakan salah satu pelaksanaan UUPA, yaitu untuk menjamin
Pembatasan atas hak milik perorangan memang perlu, mengingat bahwa hak
kepastian hukum dari hak-hak atas tanah. Pendaftaran tanah ini meliputi :
milik juga memeliki fungsi sosial sedangkan pembatasan terhadap kebebasan
a)
Pengukuran dan Pembukuan Tanah.
seorang dimaksudkan agar tercipta ketertiban dan kebahagiaan umum, lebih-
b)
Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
lebih untuk kehidupan kota mengingat ketentuan hukum tersebut berasal dari
c)
Pemberian Surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian
penjajah
yang kuat.
penyesuaian dalam penafsiran bunyi-bunyi pasal tersebut dengan berpedoman
Dengan pendaftaran tanah, maka akan tercipta tertib administrasi pertanahan,
kolonial,
maka
dalam
melaksanakannya
perlu
penyesuaian-
pada UUN 1945.
sehingga hak-hak atas tanah dapat diketahui dengan pasti dan pemerintah kota
b) KUHP, terutama Pasal 510 yang berkenaan dengan keamanan umum
menjadi dipermudah dalam melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan
sehubungan dengan keramaian umum yang diselenggarakan oleh perusahaan
dengan masalah tanah, antara lain dalam hubungannya dengan masalah tanah,
bioskop,
antara lain dalam penyediaan tanah, pembebasan tanah dan sebagainya dalam
kewenangan kepada Kepala Pemerintahan setempat atau pejabat yang
rangka melaksanakan rencana kota.
ditunjuk untuk memberi izin berkenaan dengan pesta atau keramaian umum,
5. Peraturan Pemerintah Tahun 1973 No. 39 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi, sehubungan dengan pencabutan Hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya. Penentuan Hukum ini diarahkan untuk
sandiwara
dan
sebagainya.
Pasal
510
KUHP
memberikan
pawai di jalan umum dan sebagainya. Pasal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan ketertiban hukum. 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
memperlancar pelaksanaan pencabutan batas tanah disatu pihak dan memberikan
Untuk terciptanya pembinaan kota, maka setiap bangunan yang berlaku, yang
jaminan bagi para pemilik hak/pemegang hak atas tanah terhadap tindakan-
memuat tentang bentuk bangunan, luas bangunan, keindahan bangunan dan
tindakan pencabutan hak dipihak lain. Selain itu diharapkan agar tindakan-tindakan
lainnya, disamping itu juga terdapat beberapa ketentuan hukum yang perlu
pencabutan itu, bekas pemilik/pemegang hak atas tanah tidak mengalami
diperhatikan, misalnya yang termuat didalam undang -undang kerja kecelakaan dan
kemunduran, baik dalam sosial maupun pada tingkat ekonominya. Ketentuan
sebagainya.
hukum yang berkaitan dengan pencegahan bahwa, kerugian, dan gangguan bagi
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, di daerah atau kota dalam usah
kehidupan bersama diantaranya adalah :
menggali sumber-sumber keuangannya, tidak dapat melepaskan diri dari potensi-
a) Undang-undang Gangguan Lembaran Negara No. 226 Tahun 1926 atau
potensi yang ada dalam daerah/kota masing-masing. Oleh sebab itu pembinaan dan
disebut "Hinderordonantie", yang disebut H.O. yang kemudian di ubah dan
pengembangan daerah/kota ditentukan pula oleh kondisi potensi daerah/kota yang
ditambah berturut-turut dengan Lembaran Negara Tahun 1927 No. 494, Tahun
bersangkutan.
1932 No. 80 dan No. 341, dan Tahun 1940 No.14 dan Nomor 450. Undangundang Gangguan ini mengenakan
larangan
kepada
siapapun
untuk
mendirikan tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian
RENCANA
V-5
RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Lamongan
5.4.
Metoda Manajemen Kota
Perbedaan kedua metode ini terletak pada 3 lembaga yang secara proporsi dan
Terdapat beberapa macam metoda manajemen pembanguna n kota yang menjadi acuan mekanisme proses pelaksanaan pembangunan kota . Secara garis
karakter pekerjaan yang dipegangnya berbeda pada tiap metode . Hal ini akan dijelaskan dalam diagram berikut ini
besar dapat diambil 2 aliran besar yang menjadi pakem utama dalam mekanisme pembangunan kota . Hal ini dapat disebutkan sebagai berikut : a. Top-Down Development ( Umumnya dengan mengunakan strategi trickle down
Pemerintah
Rakyat
effect ) b. Bottom –
Up
Development
(
Populer
dengan
nama
Community
Based
LSM( Lembaga Swadaya Masyarakat )
Development) Di Indonesia hingga saat ini metoda yang digunakan umumnya masih menggunakan metode pertama dimana peran Government ( Pemerintah ) dalam
Program Pembangunan
mengelola kota begitu dominan dengan program – program yang terjadwal secara rapi dan teoritis . Sementara metode yang kedua yaitu Community Based Development ( CBD ) hingga saat ini masih belum diterapkan dalam program riil. Sebagai bahan
Gambar 5.1. Diagram Mekanisme Pelaksanaan Self-Help Participatory Planning
pembanding dari metoda pengelolaan pembangunan yang telah ada maka konsep CBD ini akan dijelaskan dalam materi ini . Manajemen kota tersusun dari 4 tahapan besar
yang
menentukan
yaitu
Peencanaan,
Pembiayaan,
Pelaksanaan
Keterangan :
dan
Pada metode ini yang berperan secara langsung adalah dewan masyarakat
Pengawasan dan pemeliharaan. Sesuai dengan tahapannya maka uraian mengenai
yang langsung berkomunikasi dengan pemerintah mengenai program pembagunan
CBD ini akan difokuskan pada tahapan perencanaan .
yang terdapat di lingkungannya sementara LSM yang umumnya berasal dari
Community Based Development (CBD) / Pembangunan yang bertumpu pada
masyarakat ilmiah yang berasal dari luar komunitas masyarakat itu sendiri berperan sebagai kosultan teknis .
masyarakat Konsep CBD dalam tataran nyata di Indonesia sebenarnya telah dilakukan meskipun dalam tahapan riset . Sampel Project yang dilakukan oleh DR. Rahman
Rakyat
Pemerintah
Surbakti pada Kawasan kampung KembangJepun – Surabaya ( 1983 ) dan Kawasan Husni Thamrin – Jakarta ( 1979 ) telah membuktikan bahwa konsep ini memiliki kelebihan
yang
memberikan
mamfaat
yang
besar
LSM
bagi masyarakat dengan
konsekuensi – konsekuensi tertentu .Secara garis besar dalam tahapan perencanaan terdapat 2 metode yang dipakai dalam pelaksanaan CBD. Metode tersebut ialah : a.
Self-Help Participatory planning
b.
Advocacy Planning
PROGRAM PEMBANGUNAN
Gambar 5.2 Diagram Advocacy Planning
RENCANA
V-6
RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Lamongan
KETERANGAN: Peran LSM dalam metode ini sangat besar. lembaga ini berfungsi tidak hanya sebagai konsultan teknis untuk masyarakat, tetapi juga berperan sebgai mediator antara masyarakat dan pemerintah sekaligus perumus program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah dengan dukungan masyarakat .Peran LSM disini adalah sebagai organisasi katalis fasilitator Berdasarkan atas materi diatas maka metode pengelolaan pembangunan di wilayah Kota Lamongan sebenarnya dapat dilaksankan dengan melalui salah satu dari 2 metode diatas . Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi atas gap antara kepentingan masyarakat dan program pemerintah yang telah dijadwalkan . 5.5
Dana Pembangunan Dan Sumber-Sumber Pendapatan Kota Untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam usaha-usaha pembangunan yang
dilaksanakan di Kabupaten Lamongan pada umumnya dan untuk wilayah Ibukota Kecamatan Lamongan pada khususnya, maka diperlukan dana-dana dan sumber dana. Pergerakan dana dan sumber dana memerlukan peran serta masyarakat dan swasta yang sebesar-besarnya. Atas dasar inilah, maka pembiayaan tidak hanya dari keuangan Pemerintah tetapi juga dari masyarakat dan swasta. Untuk jelasnya dapat dikemukakan bahwa sumber-sumber pendapatan yang diharapkan dapat membiayai investasi terdiri dari : 1. Biaya investasi Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN serta bersumber di luar anggaran, dalam bentuk kredit melalui bank -bank pemerintah serta penanaman langsung oleh perusahaan-perusahaan pemerintah. 2. APBD Kabupaten di samping itu juga APBD Propinsi 3. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing). 4. Investor Swasta, dan 5. Biaya Investasi Masyarakat Desa.
RENCANA
V-7
RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Lamongan
5.1.
Struktur Organisasi Pemerintahan ................................................................................1
5.2
Keadaan Organisasi Pembangunan Kota ................................................................3
5.3
Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kota ...............................3
5.4.
Metoda Manajemen Kota ............................................................................................6
Keterangan :..............................................................................................................................6 5.5
RENCANA
Dana Pembangunan Dan Sumber-Sumber Pendapatan Kota .............................7
V-8
