BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. Penyusunan Alur Tupoksi Organisasi Pengadilan Agama Sukabumi sebagai berikut :
Laporan Tahunan PA Sukabumi 2010
9
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI KELAS I.B Pejabat Fungsional Hakim
KETUA
1. Dra. Euis Nurjanah 2. Drs. Munip, MH. 3. Drs. Wawan Nawawi, SH. 4. H.Safruddin, S.Ag.
Yusuf Effendi, SH. WAKIL KETUA Drs. H. Kaharuddin, SH., MH. M.Ag. PANITERA/SEKRETARIS B.Subendi, S.Ag.
WAKIL PANITERA
WAKIL SEKRETARIS
Drs. Uju Badrudin
Sayuti, S.Ag.
Panmud Gugatan
Panmud Permohonan
Panmud Hukum
Kaur Kepeg. & Ortala
Kaur Perencana & Keu.
Kaur Umum
Umi Kulsum, SHI.
Pupu Saripuddin,S.Ag.
A.Chotib Asmita, S.Ag.
Ike Wachyu Handayani, SHI.
Unang Sanusi
Mohamad Gugud, SHI.
Pejabat Fungsional Jurusita Pengganti
Pejabat Fungsional Panitera Pengganti
1. M. Sadili Sibromalisi 2. Alfath Ibrahim 3. Tuti Irianti Keterangan : : Garis Struktural : Garis Koordinasi
Laporan Tahunan PA Sukabumi 2010
10
Pengadilan Agama Sukabumi terdiri dari unsur Pimpinan, Pejabat Fungsional Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua yang bertugas merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama tingkat pertama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan
teknis
Mahkamah
Agung
RI.
dan
Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Fungsional Hakim di bawah koordinator Ketua bertugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara yang diberikan kepadanya dan membantu pimpinan melakukan tugas pengawasan. Kepaniteraan dipimpin
oleh
dan
seorang
Kesekretariatan
Pengadilan
Panitera/Sekretaris
yang
Agama bertugas
merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkara, administrasi peradilan lainnya dan administrasi umum
di
lingkungan
Pengadilan
Agama
serta
mengawasi,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis
Ketua Pengadilan Agama dan
Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Dalam
memimpin
Kepaniteraan
Pengadilan
Agama
Panitera/Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Panitera yang bertugas mewakili Panitera dalam hal merencanakan, menyusun dan melaksanakan
kegiatan
pelayanan
administrasi
perkara
dan
administrasi peradilan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kepaniteraan
Pengadilan
Agama
Sukabumi
sebagai
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I.B terdiri dari Urusan Kepaniteraan Permohonan, Urusan Kepaniteraan Gugatan, Urusan Kepaniteraan Hukum dan Kelompok Tenaga Fungsional Kepaniteraan yang masing-masing urusan kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda yang terdiri dari : 1. Panitera Muda Permohonan Panitera Muda Permohonan bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan
Laporan Tahunan PA Sukabumi 2010
11
dengan masalah perkara perdata permohonan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan Agama
dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. 2. Panitera Muda Gugatan Panitera Muda Gugatan bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah
perkara
perdata
gugatan
serta
mengawasi,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Panitera Muda Hukum Panitera Muda Hukum bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan melakukan pengurusan
administrasi
pembinaan
hukum
agama
serta
melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Fungsional Kepaniteraan terdiri dari Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang dalam melaksanakan tugasnya
dikoordinasikan
oleh
Panitera
yang
masing-masing
bertugas: 1. Panitera Pengganti bertugas : - Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat
Berita
Acara
Persidangan dan mengetik putusan; - Melaporkan
kepada Panitera Muda Permohonan/Gugatan
untuk dicatat dalam register perkara tentang penundaan harihari sidang dan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya;
Laporan Tahunan PA Sukabumi 2010
12
- Menyerahkan
berkas
perkara
kepada
Panitera
Muda
Permohonan/Gugatan bila telah selesai diminutasi; 2. Jurusita Pengganti bertugas : - Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis Sidang dan Panitera; - Menyampaikan Relas panggilan sidang dan memberitahukan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, proses-proses dan
pemberitahuan
putusan
Pengadilan
menurut
cara
berdasarkan ketentuan undang-undang; - Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan/Majelis dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah; - Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan; - Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya; - Melaksanakan tugasnya di Wilayah Pengadilan Agama yang bersangkutan; Dalam
memimpin
Kesekretariatan
Pengadilan
Agama
Panitera/Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris yang bertugas
mewakili
Sekretaris
dalam
merencanakan
dan
melaksanakan pemberian pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Pengadilan Agama Sukabumi terdiri dari Urusan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Urusan Perencanaan dan Keuangan dan Urusan Umum yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dengan tugas sebagai berikut : 1. Kepala Urusan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana bertugas merencanakan dan melakukan urusan kepegawaian dan organisasi tata laksana dilingkungan Pengadilan Agama, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Laporan Tahunan PA Sukabumi 2010
13
2. Kepala
Urusan
merencanakan keuangan
Perencanaan dan
kecuali
dan
melakukan mengenai
Keuangan
urusan
bertugas
perencanaan
pengelolaan
biaya
dan
perkara
dilingkungan Pengadilan Agama, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Kepala Urusan Umum bertugas merencanakan dan melakukan urusan surat
menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan
perpustakaan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. B. Standar Operasional Prosedur Prosedur berperkara di Pengadilan Agama Sukabumi Hal-hal yang perlu diketahui sebelum berperkara ke Pengadilan Agama Sukabumi. Bagi orang yang akan berperkara di Pengadilan Agama Sukabumi dan belum mengetahui tata cara tentang membuat surat gugatan/permohonan (tentang posita dan petitum) dan jumlah panjar uang perkara yang harus dibayar, dianjurkan lebih dahulu minta petunjuk ke bagian informasi Pengadilan Agama Sukabumi dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Nikah atau surat lainnya yang terkait yang telah difotokopi. Besar Panjar pada Pengadilan Agama Sukabumi telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi. Permohonan ataupun gugatan akan dibayarkan setelah pihak membayar panjar uang perkara ke Bank yang ditunjuk, untuk Pengadilan Agama Sukabumi bekerja sama dengan Bank Muamallat Cabang Kota Sukabumi. Bagi Pemohon atau Penggugat yang tidak mampu harus membawa keterangan tidak mampu dari Kelurahan yang dilegalisir oleh Camat dan akan dibebaskan dari membayar biaya perkara. Bagi yang buta huruf bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi.
Laporan Tahunan PA Sukabumi 2010
14
1. Uraian singkat Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Sukabumi. a) Cerai Thalak, Prosedurnya sebagai berikut : Mengajukan Permohonan tertulis kepada Pengadilan ; Permohonan harus memuat : identitas para pihak, Posita (alasan-alasan
yang
mendasari
diajukannya
permohonan), petitum ( hal yang dimohonkan putusan dari Pengadilan); Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal
istri
(termohon)
kecuali
apabila
istri
telah
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami maka permohoanan diajukan di pengadilan di tempat kediaman bersama. Bila isteri berada di luar negeri atau isteri pergi tidak diketahui tempat kediamannya, maka permohonan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal suami. b) Cerai gugat Mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan; (bagi yang buta huruf bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan); Gugatan harus memuat: identitas para pihak (isteri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat), posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya gugatan), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan). Gugatan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal isteri, kecuali apabila isteri telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka gugatan diajukan di pengadilan di tempat kediaman bersama/suami; Bila suami berada di luar negeri atau suami pergi tidak diketahui tempat kediamannya, maka gugatan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal isteri. c) Pembatalan Nikah permohonan yang diajukan oleh pihak isteri, suami, keluarga dalam garis lurus ke atas suami atau isteri, dan pejabat
yang
berwenang/pejabat
Laporan Tahunan PA Sukabumi 2010
tertentu
untuk
15
membatalkan suatu pernikahan yang telah tercatat dengan resmi. Pihak yang menghendaki pembatalan nikah, mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan; Permohonan (Pemohon
harus dan
memuat:
Termohon),
identitas posita
para
(yaitu:
pihak alasan-
alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan), petitum (yaitu hal-hal yang dimohon putusannya dari pengadilan). d) Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) Suami dan/atau isteri, janda atau duda, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sebagai Pemohon, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan; Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon; Permohonan harus memuat: identitas pihak (Pemohon/para Pemohon), posita (yaitu: alasanalasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan), petitum
(yaitu
hal
yang
dimohon
putusannya
dari
pengadilan). e) Izin Kawin (Untuk perkawinan yang calon suami atau calon isteri belum berumur 21 tahun dan tidak mendapat Izin dari orangtuanya. Calon mempelai laki-laki/perempuan yang umurnya belum 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orangtuanya, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan; Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon; Permohonan harus suami/isteri
yang
memuat: belum
identitas pihak
umur
21
tahun
(calon sebagai
Pemohon),posita (yaitu: alasan/dalil yang mendasari diajukannya
permohonan,
serta
identitas
orangtua
Pemohon dan calon suami/isteri), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan). f)
Wali Adhol (untuk perkawinan yang wali nasab dari calon isteri menolak/enggan menjadi wali nikah).
Laporan Tahunan PA Sukabumi 2010
16
Calon mempelai perempuan yang wali nasabnya menolak menjadi wali nikah (Pemohon), mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan; Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon atau diajukan ke pengadilan di tempat Pemohon; Permohonan harus memuat: identitas pihak (Pemohon), posita
(yaitu:
alasan-alasan/dalil
yang
mendasari
diajukannya permohonan, serta identitas wali nasab dan calon suami), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan). g) Izin Poligami (permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang yang diajukan oleh suami.) Suami yang telah beristeri seorang atau tiga orang yang menghendaki
kawin
lagi
(Pemohon),
mengajukan
permohonan tertulis ke pengadilan Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon; Permohonan
harus
memuat:
identitas
para
pihak
(Pemohon dan Termohon = isteri); posita (yaitu: alasanalasan/dalil yang mendasari diajukannya, rincian harta kekayaan dan/atau jumlah penghasilan, identitas calon isteri), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan); Prosedur perkara gugatan dan permohonan lainnya, baik di bidang perkawinan maupun di luar bidang perkawinan (waris, hibah, wakaf, zakat, shodaqoh dan ekonomi syariah) pada prinsipnya sama dengan prosedur pendaftaran perkaraperkara tersebut di atas.
2. Prosedur Pembayaran Via Bank Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Pihak
berperkara
menghadap
petugas
Meja
I
dan
menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 5 (lima) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.
Laporan Tahunan PA Sukabumi 2010
17
Petugas
Meja I (dapat)
memberikan penjelasan
yang
dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara
diperkirakan
harus
telah
mencukupi
untuk
menyelesaikan perkara tersebut,. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah setempat yang
dilegalisasi
oleh
Camat.
Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM),
didasarkan
pasal
281
RBG.
Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat
gugatan atau permohonan bersama-sama
(menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga). Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pemegang kas menyerahkan asli
Surat
Kuasa Untuk
Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Pihak berperkara datang ke bank dan mengisi slip penyetoran panjar
biaya
perkara.
Kemudian
pihak
berperkara
menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut kepada Petugas Bank. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas bank, pihak berperkara menunjukkan
Laporan Tahunan PA Sukabumi 2010
18
slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas. Pemegang kas menerima dan meneliti slip bank. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja II surat gugatan
atau
permohonan
sebanyak
jumlah
tergugat
ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Petugas Meja II mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Petugas Meja II menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Pihak/pihak-pihak
berperkara
akan
dipanggil
oleh
jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).
3. PROSEDUR PENGEMBALIAN SISA PANJAR Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis membuat perincian biaya yang telah diputus dan diberikan kepada Pemegang Kas untuk dicatat dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dan Buku Induk KeuanganPerkara. Pemohon / Penggugat selanjutnya menghadap kepada Pemegang Kas untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan informasi nomor perkaranya ; Pemegang Kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya
Laporan Tahunan PA Sukabumi 2010
19
perkara kepada Pemohon/Penggugat. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada Pemohon / Penggugat untuk ditandatangani. Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 (tiga) lembar : - Lembar pertama untuk pemegang kas; - Lembar kedua untuk Pemohon / Penggugat; - Lembar ketiga untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara ; Pemohon
/
Penggugat
setelah
menerima
kwitansi
pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menanda tanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada Pemegang Kas. ; Pemegang Kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada pihak Pemohon/Penggugat. Apabila Pemohon / Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh Panitera melalui surat akan diberitahukan adanya sisa panjar biaya perkara yang belum ia ambil. Dalam
pemberitahuan
tersebut
diterangkan
bahwa
bilamana Pemohon / Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdata), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara ;
4. PROSEDUR UPAYA HUKUM a. Banding Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah dalam tenggang waktu : a. 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari
hari
Laporan Tahunan PA Sukabumi 2010
pengucapan
putusan,
20
pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan; b. 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah yang memutus perkara tingkat pertama. (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947) Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989); Panitera memberitahukan adanya permohonan banding kepada pihak Terbanding ; Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan
Termohon
banding
dapat mengajukan
kontra
memori banding ; Selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari setelah
permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor Pengadilan Agama Sukabumi ; Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung oleh Pengadilan Agama Sukabumi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding. Salinan putusan banding dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama Provinsi ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak. Pengadilan Agama Sukabumi menyampaikan salinan putusan kepada para pihak. setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera: Untuk perkara cerai talak : 1) Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon. 2) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat- lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
Laporan Tahunan PA Sukabumi 2010
21
Untuk perkara cerai gugat : Memberikan
Akta
Cerai
sebagai
surat
bukti
cerai
selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. b. Kasasi Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama Sukabumi yang memutus perkara
dalam
tenggang
waktu
14
hari
sesudah
Putusan/Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi diberitahukan kepada Pemohon ; Membayar biaya perkara kasasi ; Panitera
Pengadilan
Agama
Tingkat
Pertama
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar ; Pemohon Kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonannya didaftar ; Panitera Tingkat Pertama wajib memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya memori kasasi ; Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambatlambatnya dalam tenggang awaktu 14 hari sejak tanggal di terimanya memori kasasi ; Panitera Pengadilan Tk. Pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi ; Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan Agama ; Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka :
Untuk Cerai Talak : Panitera memberitahukan tentang Penetapan hari sidang ikrar talak dengan memanggil
Laporan Tahunan PA Sukabumi 2010
22
para pihak dan setelah ikrar maka Akta cerai dapat diserahkan kepada para pihak ;
Untuk Cerai Gugat : Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
c. Peninjauan Kembali Mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama Sukabumi; Pengajuan Peninjauan Kembali dalam tenggang waktu 180
hari
sesudah
mempunyai
kekuatan
penetapan/putusan hukum
tetap
pengadilan atau
sejak
diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan dibawah sumpah dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004) Membayar biaya perkara Peninjauan Kembali Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan
menyampaikan
Kembali
salinan
memori
Peninjauan
kepada pihak lawan dalam tenggang waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori Peninjauan Kembali dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan Peninjauan Kembali Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung selambatlambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. Panitera Mahkamah Agung menyampaikan salinan putusan
Peninjauan
Kembali
kepada
Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iah. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah menyampaikan salina putusan Peninjauan Kembali kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. Laporan Tahunan PA Sukabumi 2010
23
Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera : 1. Untuk perkara Cerai Talak :
Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian
ikrar
talak
dengan
memanggil
Pemohon dan Termohon;
Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;
2. Untuk perkara Cerai Gugat :
Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
Laporan Tahunan PA Sukabumi 2010
24
