BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. Penyusunan Alur Tupoksi Untuk susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Sukabumi sebagaimana deskripsi di bawah ini : SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI KELAS I.B (Keadaan per 31 Desember 2011)

Ketua

: Yusuf Effendi, SH.

Wakil Ketua

: Drs.H. Kaharuddin, SH.MH

Hakim

: 1.Drs. H. Suryana, SH. 2.Drs. H.A. Jazuli, M.Ag. 3.Sugiri Permana, S.Ag., MH

Panitera/sekretaris

: B. Subendi, S.Ag.

Wakil Panitera

: Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Wakil Sekretaris

: Sayuti, S.Ag.

Panitera Muda Gugatan

: Umi Kulsum, S.HI.

Panitera Muda Permohonan

: Pupu Saripuddin, S.Ag.

Panitera Muda Hukum

:-

Kepala Urusan Kepegawaian dan Ortala

: Ike Wachyu Handayani, S.HI.

Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan

: Unang Sanusi

Kepala Urusan Umum

: Mohamad Gugud, S.HI.

Pejabat Fungsional Panitera Pengganti

:-

Pejabat Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti : 1. M. Sadili Sibromalisi 2. Tuti Irianti, S.Sy. 3. Alfath Ibrahim, S.Sy. Pelaksana/PNS

: 1. Dra. Hj. Siti Mutmainnah 2. Rani Ariyanthi E. S.Kom. 3. Hadiansyah, S.Kom.

CPNS

:-

Laporan Tahunan 2011 - PA Sukabumi

8

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI KELAS I.B Pejabat Fungsional Hakim

KETUA

1. Drs. Suryana, SH. 2. Drs. H.A.Jazuli, M.Ag. 3. Sugiri Permana, S,Ag., MH.

Yusuf Effendi, SH. WAKIL KETUA Drs. H. Kaharuddin, SH., MH. M.Ag. PANITERA/SEKRETARIS B.Subendi, S.Ag.

WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Sayuti, S.Ag.

Panmud Gugatan

Panmud Permohonan

Panmud Hukum

Kaur Kepeg. & Ortala

Kaur Perencana & Keu.

Kaur Umum

Umi Kulsum, SHI.

Pupu Saripuddin,S.Ag.

--

Ike Wachyu Handayani, SHI.

Unang Sanusi

Mohamad Gugud, SHI.

Pejabat Fungsional Jurusita Pengganti

Pejabat Fungsional Panitera Pengganti

1. M. Sadili Sibromalisi 2. Alfath Ibrahim 3. Tuti Irianti Keterangan : : Garis Struktural : Garis Koordinasi


9

Dalam diperbaharui

Undang-undang dengan

Nomor

Undang-undang

7

tahun

Nomor

1989

50

terakhir

tahun

2009

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda, Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Pengadilan Agama Sukabumi terdiri dari unsur Pimpinan, Pejabat Fungsional Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua yang bertugas merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama tingkat pertama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan

teknis

Mahkamah

Agung

RI.

dan

Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Fungsional Hakim di bawah koordinator Ketua bertugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara yang diberikan kepadanya dan membantu pimpinan melakukan tugas pengawasan. Kepaniteraan dipimpin

oleh

dan

seorang

Kesekretariatan

Pengadilan

Panitera/Sekretaris

yang

Agama bertugas

merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkara, administrasi peradilan lainnya dan administrasi umum

di

lingkungan

Pengadilan

Agama

serta

mengawasi,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis

Ketua Pengadilan Agama dan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam

memimpin

Kepaniteraan

Pengadilan

Agama

Panitera/Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Panitera yang bertugas mewakili Panitera dalam hal merencanakan, menyusun dan melaksanakan

kegiatan

pelayanan

administrasi

perkara

dan

administrasi peradilan di lingkungan Pengadilan Agama serta


10

mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kepaniteraan

Pengadilan

Agama

Sukabumi

sebagai

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I.B terdiri dari Urusan Kepaniteraan Permohonan, Urusan Kepaniteraan Gugatan, Urusan Kepaniteraan Hukum dan Kelompok Tenaga Fungsional Kepaniteraan yang masing-masing urusan kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda yang terdiri dari : 1. Panitera Muda Permohonan Panitera Muda Permohonan bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata permohonan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua

Pengadilan Agama

dan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku. 2. Panitera Muda Gugatan Panitera Muda Gugatan bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah

perkara

perdata

gugatan

serta

mengawasi,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Panitera Muda Hukum Panitera Muda Hukum bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan melakukan pengurusan

administrasi

pembinaan


hukum

agama

serta

11

melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Fungsional Kepaniteraan terdiri dari Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang dalam melaksanakan tugasnya

dikoordinasikan

oleh

Panitera

yang

masing-masing

bertugas: 1. Panitera Pengganti bertugas : - Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat

Berita

Acara

Persidangan dan mengetik putusan; - Melaporkan

kepada Panitera Muda Permohonan/Gugatan

untuk dicatat dalam register perkara tentang penundaan harihari sidang dan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya; - Menyerahkan

berkas

perkara

kepada

Panitera

Muda

Permohonan/Gugatan bila telah selesai diminutasi; 2. Jurusita Pengganti bertugas : - Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis Sidang dan Panitera; - Menyampaikan Relas panggilan sidang dan memberitahukan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, proses-proses dan

pemberitahuan

putusan

Pengadilan

menurut

cara

berdasarkan ketentuan undang-undang; - Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan/Majelis dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah; - Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan;


12

- Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya; - Melaksanakan tugasnya di Wilayah Pengadilan Agama yang bersangkutan; Dalam

memimpin

Kesekretariatan

Pengadilan

Agama

Panitera/Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris yang bertugas

mewakili

Sekretaris

dalam

merencanakan

dan

melaksanakan pemberian pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Pengadilan Agama Sukabumi terdiri dari Urusan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Urusan Perencanaan dan Keuangan dan Urusan Umum yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dengan tugas sebagai berikut : 1. Kepala Urusan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana bertugas merencanakan dan melakukan urusan kepegawaian dan organisasi tata laksana dilingkungan Pengadilan Agama, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Kepala

Urusan

merencanakan keuangan

Perencanaan dan

kecuali

melakukan mengenai

dan

Keuangan

urusan

bertugas

perencanaan

pengelolaan

biaya

dan

perkara

dilingkungan Pengadilan Agama, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Kepala Urusan Umum bertugas merencanakan dan melakukan urusan surat

menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan


13

perpustakaan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur berperkara di Pengadilan Agama Sukabumi Hal-hal yang perlu diketahui sebelum berperkara ke Pengadilan Agama Sukabumi. Bagi orang yang akan berperkara di Pengadilan Agama Sukabumi dan belum mengetahui tata cara tentang membuat surat gugatan/permohonan (tentang posita dan petitum) dan jumlah panjar uang perkara yang harus dibayar, dianjurkan lebih dahulu minta petunjuk ke bagian informasi Pengadilan Agama Sukabumi dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Nikah atau surat lainnya yang terkait yang telah difotokopi. Besar Panjar pada Pengadilan Agama Sukabumi telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi. Permohonan ataupun gugatan akan dibayarkan setelah pihak membayar panjar uang perkara ke Bank yang ditunjuk, untuk Pengadilan Agama Sukabumi bekerja sama dengan Bank Muamallat Cabang Kota Sukabumi. Bagi Pemohon atau Penggugat yang tidak mampu harus membawa keterangan tidak mampu dari Kelurahan yang dilegalisir oleh Camat dan akan dibebaskan dari membayar biaya perkara. Bagi yang buta huruf bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi. 1. Uraian singkat Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Sukabumi. a) Cerai Talak, Prosedurnya sebagai berikut :  Mengajukan Permohonan tertulis kepada Pengadilan ;  Permohonan harus memuat : identitas para pihak, Posita (alasan-alasan

yang


mendasari

diajukannya

14

permohonan), petitum ( hal yang dimohonkan putusan dari Pengadilan);  Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal

istri

(termohon)

kecuali

apabila

istri

telah

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami maka permohoanan diajukan di pengadilan di tempat kediaman bersama. Bila isteri berada di luar negeri atau isteri pergi tidak diketahui tempat kediamannya, maka permohonan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal suami. b) Cerai gugat  Mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan; (bagi yang buta huruf bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan);  Gugatan harus memuat: identitas para pihak (isteri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat), posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya gugatan), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).  Gugatan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal isteri, kecuali apabila isteri telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka gugatan diajukan di pengadilan di tempat kediaman bersama/suami;  Bila suami berada di luar negeri atau suami pergi tidak diketahui tempat kediamannya, maka gugatan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal isteri. c) Pembatalan Nikah  Suami yang telah beristeri seorang atau tiga orang yang menghendaki

kawin

lagi

(Pemohon),

mengajukan

permohonan tertulis ke pengadilan;  Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon;


15

 Permohonan (Pemohon

harus dan

memuat:

Termohon);

identitas posita

para

(yaitu:

pihak alasan-

alasan/dalil yang mendasari diajukannya, rincian harta kekayaan dan/atau jumlah penghasilan, identitas calon isteri), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan); d) Pengesahan Nikah (Isbat Nikah)  Suami dan/atau isteri, janda atau duda, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sebagai Pemohon, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;  Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon; Permohonan harus memuat: identitas pihak (Pemohon/para Pemohon), posita (yaitu: alasanalasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan), petitum

(yaitu

hal

yang

dimohon

putusannya

dari

pengadilan). e) Izin Kawin (Untuk perkawinan yang calon suami atau calon isteri belum berumur 21 tahun dan tidak mendapat Izin dari orangtuanya.  Calon mempelai laki-laki/perempuan yang umurnya belum 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orangtuanya, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;  Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon;  Permohonan harus suami/isteri

yang

memuat: belum

identitas pihak

umur

21

tahun

(calon sebagai

Pemohon),posita (yaitu: alasan/dalil yang mendasari diajukannya

permohonan,

serta

identitas

orangtua

Pemohon dan calon suami/isteri), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).


16

f)

Wali Adhol (untuk perkawinan yang wali nasab dari calon isteri menolak/enggan menjadi wali nikah).  Calon mempelai perempuan yang wali nasabnya menolak menjadi wali nikah (Pemohon), mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;  Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon atau diajukan ke pengadilan di tempat Pemohon;  Permohonan harus memuat: identitas pihak (Pemohon), posita

(yaitu:

alasan-alasan/dalil

yang

mendasari

diajukannya permohonan, serta identitas wali nasab dan calon suami), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan). g) Izin Poligami (permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang yang diajukan oleh suami.)  Suami yang telah beristeri seorang atau tiga orang yang menghendaki

kawin

lagi

(Pemohon),

mengajukan

permohonan tertulis ke pengadilan  Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon;  Permohonan

harus

memuat:

identitas

para

pihak

(Pemohon dan Termohon = isteri); posita (yaitu: alasanalasan/dalil yang mendasari diajukannya, rincian harta kekayaan dan/atau jumlah penghasilan, identitas calon isteri), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan); Prosedur perkara gugatan dan permohonan lainnya, baik di bidang perkawinan maupun di luar bidang perkawinan (waris, hibah, wakaf, zakat, shodaqoh dan ekonomi syariah) pada prinsipnya sama dengan prosedur pendaftaran perkaraperkara tersebut di atas.


17

2. Prosedur Pembayaran Via Bank  Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.  Pihak

berperkara

menghadap

petugas

Meja

I

dan

menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 5 (lima) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.  Petugas

Meja I (dapat)

memberikan penjelasan

yang

dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara

diperkirakan

harus

telah

mencukupi

untuk

menyelesaikan perkara tersebut,.  Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah setempat yang

dilegalisasi

oleh

Camat.

Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM),

didasarkan

pasal

281

RBG.

Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat

gugatan atau permohonan bersama-sama

(menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.  Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).


18

 Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).  Pemegang kas menyerahkan asli

Surat

Kuasa Untuk

Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.  Pihak berperkara datang ke bank dan mengisi slip penyetoran panjar

biaya

perkara.

Kemudian

pihak

berperkara

menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut kepada Petugas Bank.  Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.  Pemegang kas menerima dan meneliti slip bank. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.  Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja II surat gugatan

atau

permohonan

sebanyak

jumlah

tergugat

ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).  Petugas Meja II mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.


19

 Petugas Meja II menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.  Pihak/pihak-pihak

berperkara

akan

dipanggil

oleh

jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS). 3. PROSEDUR PENGEMBALIAN SISA PANJAR  Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis membuat perincian biaya yang telah diputus dan diberikan kepada Pemegang Kas untuk dicatat dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dan Buku Induk KeuanganPerkara.  Pemohon / Penggugat selanjutnya menghadap kepada Pemegang Kas untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan informasi nomor perkaranya ;  Pemegang Kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon/Penggugat. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada Pemohon / Penggugat untuk ditandatangani. Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 (tiga) lembar : - Lembar pertama untuk pemegang kas; - Lembar kedua untuk Pemohon / Penggugat; - Lembar ketiga untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara ;  Pemohon

/

Penggugat

setelah

menerima

kwitansi

pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menanda


20

tanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada Pemegang Kas. ;  Pemegang Kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada pihak Pemohon/Penggugat. Apabila Pemohon / Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh Panitera melalui surat akan diberitahukan adanya sisa panjar biaya perkara yang belum ia ambil. Dalam

pemberitahuan

tersebut

diterangkan

bahwa

bilamana Pemohon / Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara ;

4. PROSEDUR UPAYA HUKUM a. Banding  Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan

putusan

kepada

yang

berkepentingan;  Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989);


21

 Panitera memberitahukan adanya permohonan banding kepada pihak Terbanding ;  Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan

Termohon

banding

dapat mengajukan

kontra

memori banding ;  Selambat-lambatnya 14 (empat

belas) hari setelah

permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor Pengadilan Agama Sukabumi ;  Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung oleh Pengadilan Agama Sukabumi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.  Salinan putusan banding dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama Provinsi ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.  Pengadilan Agama Sukabumi menyampaikan salinan putusan kepada para pihak. setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera:  Untuk perkara cerai talak : 1) Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon. 2) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat- lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.  Untuk perkara cerai gugat : Memberikan

Akta

Cerai

sebagai

surat

bukti

cerai

selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.


22

b. Kasasi  Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama Sukabumi yang memutus perkara

dalam

tenggang

waktu

14

hari

sesudah

Putusan/Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi diberitahukan kepada Pemohon ;  Membayar biaya perkara kasasi ;  Panitera

Pengadilan

Agama

Tingkat

Pertama

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar ;  Pemohon Kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonannya didaftar ;  Panitera Tingkat Pertama wajib memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya memori kasasi ;  Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambatlambatnya dalam tenggang awaktu 14 hari sejak tanggal di terimanya memori kasasi ;  Panitera Pengadilan Tk. Pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi ;  Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan Agama ;  Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka : 

Untuk Cerai Talak : Panitera memberitahukan tentang Penetapan hari sidang ikrar talak dengan memanggil


23

para pihak dan setelah ikrar maka Akta cerai dapat diserahkan kepada para pihak ; 

Untuk Cerai Gugat : Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

c. Peninjauan Kembali  Mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama Sukabumi;  Pengajuan Peninjauan Kembali dalam tenggang waktu 180

hari

sesudah

mempunyai

kekuatan

penetapan/putusan hukum

tetap

pengadilan atau

sejak

diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan dibawah sumpah dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009)  Membayar biaya perkara Peninjauan Kembali  Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan

menyampaikan

Kembali

salinan

memori

Peninjauan

kepada pihak lawan dalam tenggang waktu

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.  Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori Peninjauan Kembali dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan Peninjauan Kembali  Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung selambatlambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.


24

 Panitera Mahkamah Agung menyampaikan salinan putusan

Peninjauan

Kembali

kepada

Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar’iah.  Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah menyampaikan salina putusan Peninjauan Kembali kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.  Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera : 1. Untuk perkara Cerai Talak : 

Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian

ikrar

talak

dengan

memanggil

Pemohon dan Termohon; 

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;

2. Untuk perkara Cerai Gugat : 

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

STANDARD OPERA TION PR OCEDUR E BIDANG NON TEKNIS YUSTISIA L DI PENGADILAN AG AMA SUKABUMI K ELAS I B

No.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Unit/Pejabat Terkait

Waktu Penyelesaian

DESKRIPSI : Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dibagian Kepegawain & Ortala

A.

URUSAN KEPEGAWAIAN & ORTALA 1. Mengusulkan program Kaur Kepegawaian Kerja dan pembagian Tugas Urusan Kepegawaian


20 Menit

25

Ket.

2. Menghimpun peraturan perundangundangan dibidang kepegawaian

Kaur Kepegawaian

30 Menit

3. Melakukan pendataan Pegawai dalam bentuk buku dan papan Statistik Pegawai

Kaur Kepegawaian

3 Hari

4. Melengkapi dan menyempurnakan File Kepegawaian

Kaur Kepegawaian

1 Hari

5. Membuat/menyusun Bezzeting Formasi

Kaur Kepegawaian

2 Hari

6. Membuat pernyataan melaksanakan (capeg)

Kaur Kepegawaian

10 Menit

7. Mengadakan Presensi setiap bulan

Kaur Kepegawaian

20 Menit

8. Membuat permohonan pemeriksaan kesehatan (Askes)

Kaur Kepegawaian

10 Menit

9. Mengusulkan pengangkatan PNS dan menyelenggarakan penyumpahan

Kaur Kepegawaian

3 Jam

10. Menerbitkan surat izin / tugas luar

Kaur Kepegawaian

10 Menit

11. Mengusulkan permintaan Karpeg, karis dan karsu

Kaur Kepegawaian

10 Menit

12. Mengurus hal-hal yg Kaur Kepegawaian berkaitan dengan Taspen

20 Menit

13. Mengurus pensiun dan Kaur Kepegawaian mengundurkan diri

10 Menit

surat tugas


26

14. Mengurus hak-hak Kaur Kepegawaian pegawai yang meninggal dan duka cita

30 Menit

15. Menyelenggarakan laporan bulanan (daftar hadir pegawai), dan tahunan

Kaur Kepegawaian

10 Menit

16. Menerbitkan pemberitahun Kenaikan Gaji Berkala

Kaur Kepegawaian

10 Menit

17. Mengusulkan mutasi Kaur Kepegawaian kenaikan pangkat bagi pegawai yang telah memenuhi syarat

10 Menit

18. Mengusulkan promosi Kaur Kepegawaian jabatan fungsional dan struktural bagi pegawai yang memenuhi syarat berdasarkan DUK

1 Hari

19. Menyelenggarakan pelantikan pejabat struktural dan fungsional

3 jam

Kaur Kepegawaian

20. Melengkapi pelantikan Kaur Kepegawaian dengan surat pernyataan pelantikan, melaksanakan tugas dan menduduki jabatan 21. Membuat DUS pejabat f u ngs io n al ( H a ki m,

30 Menit

Kaur Kepegawaian

1 Hari

22. Membuat / menyusun DUK dan KP.4.

Kaur Kepegawaian

1 Hari

23. Mengusulkan dan mengurus pembagian tugas

Kaur Kepegawaian

2 Hari

Panitera, dan Jurusita Pengganti)


27

B.

24. Menerbitkan SK impassing

Kaur Kepegawaian

1 Hari

25. Mempersiapkan dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan DP.3

Kaur Kepegawaian

2 Hari

26. Mengusulkan mutasi penyusuain masa kerja

Kaur Kepegawaian

45 Menit

27. Membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Masih Melaksanakan tugas seluruh Pejabat

Kaur Kepegawaian

1 hari

1. Mengikuti sidangsidang Baperjakat

Kaur Kepegawaian

2 Jam

2. Memberikan pertimbangan usul dan saran kepada Pejabat yang berwenag dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural dan Fungsional serta pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan-alasan

Kaur Kepegawaian

1 Hari

3. Menerima surat-surat berkode KP baik atas dasar disposisi maupun yang langsung diserahkan oleh TUUP I

Kaur Kepegawaian

10 menit

ANGGOTA BAPERJAKAT


28

C

4. Menyelesaikan suratsurat tersebut sesuai dengan disposisi atau maksud surat sampai mendapatkan tanda tangan

Kaur Kepegawaian

10 Menit

5. Menyerahkan kembali berkas surat setelah selesai dikerjakan kepada TUUP.I selambatnya pada tanggal penyelesaian atau 6 hari setelah tanggal penerimaan dalam hal tanggal penyelesaian tidak disebutkan

Kaur Kepegawaian

5 Menit

1. Petugas Keprotokolan melakukan koordinasi dengan sub bagian keprotokolan pemerintah daerah setempat

Protokoler

60 menit

2. Petugas Keprotokolan melakukan koordinasi dengan sub bagian keprotokolan pemerintah daerah setempat

Protokoler

30 menit

3. Petugas Keprotokolan menyusun kegiatankegiatan resmi dan kenegaraan baik di dalam maupun diluar

Protokoler

30 menit

4. Petugas Keprotokolan mengatur tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan baik di dalam maupun diluar

Protokoler

30 menit

PENATAUSAHAAN KEHUMASAN dan KEPROTOKOLAN


29

5. Petugas Keprotokolan menyiapkan susunan acara, petugas acara, tempat acara dan peralatan acara baik di dalam maupun diluar penghormatan baik di dalam maupun diluar

Protokoler

120 menit

6. P e l a k s a n a a n a c a r a

Protokoler

30 menit

7. Petugas Keprotokolan melaporkan kegiatan keprotokolan baik di dalam maupun diluar baik rutin maupun berkala

Petugas kehumasan

60 menit

8. Petugas menyiapkan kegiatan kehumasan baik yang dilaksanakan oleh Pimpinan maupun Hakim Humas yang ditunjuk

Petugas kehumasan

30 menit

9. Petugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait di bidang kehumasan

Petugas kehumasan

60 menit

10. Petugas meliput kegiatan kehumasan baik di dalam maupun di luar

Petugas kehumasan

30 menit

11. Petugas melaporkan kegiatan kehumasan di dalam maupun di luarmelalui cetakan maupun elektronik

Kepala Urusan

30 menit

resmi dan kenegaraan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan


30

D

ADMINISTRASI TATA PERSURATAN a. Pembuatan Surat Keluar 1. Membuat konsep surat untuk ditik rapi oleh unit pengolah

Kepala Urusan

60 menit

2. Menyampaikan konsep surat tik rapi kepada pimpinan secara berjenjang untuk diparaf

Unit Pengolah

15 menit

3. Setelah mendapat paraf persetujuan p i m p i n a n selanjutnya konsep tik rapi diberi nomor dan tanggal surat keluar oleh petugas pencatat

Pimpinan

10 menit

4. Petugas pencatat nomor dan tanggal surat keluar di dalam buku agenda surat keluar

Petugas pencatat

15 menit

5. Pengetikan surat keluar yang telah diberi nomor dan tanggal disampaikan kepada pimpinan untuk ditandatangani

Unit pengolah

15 menit

6. Setelah ditandatangani oleh pimpinan pengolah menyampaikan kepada petugas

Pimpinan


10 menit

31

pengiriman untuk digandakan sesuai dengan kebutuhan 7. Petugas pengiriman mencatat surat yang akan dikirim dalam buku ekspedisi surat keluar untuk selanjutnya disampaikan sesuai dengan alamat yang dituju

Petugas Pengiriman

15 menit

8. Selanjutnya surat diarsipkan di sentral arsip untuk disimpan ditempatnya sesuai sesuai dengan kodefikasi

Petugas Asip

15 menit

1. M e n e r i m a d a n meneliti kebenaran alamat yang tertera pada amplop surat dan mengembalikan surat yang salah alamat

Petugas penerima surat

15 menit

2. Mencatat dan mebubuhkan paraf jam dan tanggal surat yang diterima pada lembar pengantar atau tanda terima dan membubuhkan paraf sebagai penerimaaan


5 menit

b. Penerimaan Masuk

Surat


32

3. Mensortir dan memisahkan kelompok surat dinas, pribadi


15 menit

4. Mengklasifikasikan surat-surat terdiri dari surat penting, biasa, rahasia dan pengaduan


15 menit

5. Menyampaikan semua surat yang telah disortir dan diteliti kepada pengarah


15 menit

seluruh masuk buku surat


10 menit

2. Meneruskan seluruh surat masuk kepada pengarah surat dilengkapi lembar disposisi

Petugas pencatat surat

15 menit

3. Pengarah surat menerima, membaca dan meneliti kelengkapan surat masuk yang diterimanya


10 menit

4. P e n g a r a h memberikan disposisi kemana surat itu akan diarahkan dan membubuhikan paraf pada lembar disposisi


10 menit

c. Pencatat Surat Masuk 1. Mencatat surat kedalam agenda masuk


33

d. Pengolah surat

E

1. Pengolah menerima surat dari pengarah selanjutnyua disampaikan kepada unit-unit pengolah melalui petugas pencatat surat masuk yang dilengkapi kartu kendali

Petugas Pengolah Surat

10 Menit

2. Unit pengolah menerima, meneliti kelengkapan surat dan membubuhkan paraf pada kartu kendali.


15 Menit

3. Unit pengolah Melaksanakan pengolahan surat masuk berdasarkan isi disposisi


60 Menit

4. Menyimpan (mengarsipkan) surat masuk yang telah selesai diproses disentral arsip


15 Menit

1. Petugas menilai kondisi fisik barang-barang yang memerlukan perbaikan

Kaur Umum

10 Menit

2. Petugas merinci k o m p o n e n komponen fisik barang-barang

Kaur Umum

30 Menit

ADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA a. Pemeliharaan Barang


34

yang memerlukan perbaikan 3. Petugas mengusulkan rincian komponen fisik barang-barang yang memerlukan perbaikan kepada Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan

Kaur Umum

15 Menit

4. Petugas menghubungi jasa perbaikan fisik untuk melakukan perbaikan barangbarang

Kaur Umum

30 Menit

5. Pelaksanaan perbaikan barangbarang oleh jasa perbaikan

Kaur Umum

5 hari

6. Petugas melaporkan hasil perbaikan dan perawatan barangbarang kepada Pimpinan

Kaur Umum

30 Menit

1. Petugas menilai kondisi fisik gedung dan taman yang memerlukan perbaikan

Kaur Umum

10 Menit

2. Petugas merinci komponenkomponen fisik gedung dan taman yang memerlukan perbaikan

Kaur Umum

30 Menit

b. Pemeliharaan Gedung dan Taman


35

3. P e t u g a s mengusulkan rincian komponen fisik gedung dan taman yang memerlukan perbaikan kepada P e j a b a t Penanggung Jawab Kegiatan

Kaur Umum

15 Menit

4. Petugas menghubungi jasa pemeliharaan gedung dan taman untuk melakukan

Kaur Umum

30 Menit

5. Pelaksanaan pemeliharaan gedung dan taman baik secara rutin maupun berkala

Kaur Umum

7 hari

6. Petugas melaporkan hasil pemeliharaan dan perawatan gedung dan taman kepada Pimpinan

Kaur Umum

30 menit

1. Pengemudi/ Pemakai kendaraan meneliti kondisi kendaraan untuk pencucian, penambahan premium, penggantian pelumas dan perpanjangan pajak kendaraan

Pemakai

10 Menit

2. Pengemudi/Pemak ai kendaraan merinci kondisi kendaraan untuk perbaikan,

Pemakai

30 Menit

c. Pemeliharaan Kendaraan


36

pencucian, penambahan premium, penggantian pelumas dan perpanjangan pajak kendaraan 3. Pengemudi/Pemak ai kendaraan mengusulkan rincian kondisi pemeliharan kendaraan untuk p e rb ai ka n , penambahan premium, penggantian pelumas dan perpanjangan pajak kendaraan

Pemakai

15 Menit

4. Petugas menghubungi jasa perbaikan/instansi terkait dan SPBU untuk pemeliharan perbaikan, penambahan premium, penggantian pelumas dan perpanjangan pajak kendaraan

Kaur Umum

30 Menit

5. Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharan, penambahan premium, penggantian pelumas dan perpanjangan pajak kendaraan

Kaur Umum

1 hari

6. Petugas melaporkan hasil perbaikan, pemeliharaan dan perawatan

Kaur Umum

30 menit


37

kendaraan kepada Pimpinan d. Penghapusan barang 1. Mengusulkan panitia penghapusan barang milik negara kepada pimpinan dengan surat keputusan

Kaur Umum

30 menit

2. Panitia mengumpulkan dokumen barangbarang yang diusulkan untuk dihapus

Panitia

1 hari

3. Panitia meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang-barang yang diusulkan untuk dihapus

Panitia

7 hari

4. Panitia mengusulkan rekomendasi non kendaraan ke KPKNL dan rekomendasi kendaraan ke Dinas Perhubungan barang yang akan dihapus

Panitia

1 hari

5. Panitia mengirimkan berkas usulan penghapusan kepada Kordinator Wilayah untuk diterbitkan surat keputusan barangbarang yang akan dihapus

Panitia

1 hari


38

6. Setelah terbit surat keputusan Panitia memohon ke KPKNL untuk diterbitkan jadwal pelelangan barangbarang yang akan dihapus

Panitia

1 hari

7. Pelaksanaan pelelangan barangbarang yang dihapus oleh Pejabat Lelang KPKNL

Panitia

1 hari

8. Apabila barangbarang tidak laku dijual maka barang-barang tersebut dimusnahkan oleh panitia dengan disaksikan dari Pemerintah Daerah setempat

Panitia

1 hari

9. Setelah terbit Risalah lelang dari KPKNL Panitia melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Pimpinan

Panitia

1 hari

Kaur Umum

15 menit

Pengelola Perpustakaan

30 menit

e. Penyelenggaraan Perpustakaan 1. Menunjuk pengelola perpustakaan 2. Petugas pengelola perpustakaan melaksanakan administrasi perpustakaan


39

F

PERENCANAAN, PENGAJUAN REVISI DIPA DAN PENARIKAN DANA

3. Petugas pengelola perpustakaan menata buku-buku perpustakaan


1 hari

4. Petugas pengelola perpustakaan menyiapkan alat dan bahan penunjang tertib perpustakaan


30 menit

5. Petugas pengelola perpustakaan mendata koleksi buku perpustakaan sesuai dengan katalog


30 menit

6. Petugas pengelola perpustakaan melayani pemimjaman buku perpustakaan dengan tertib


15 menit

1. Melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKAKL dengan unsur pimpinan satker

KPA, PPK dan Kaur Keuangan

3 hari

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA-KL)

Kaur Keuangan dan Operator

1 hari

a. Perencaan Anggaran


40

3. Melakukan pembahasan dan penela’ahan konsep DIPA dengan kantor Wilayah Perbendaharaan Prov.Jawa Barat. Dan Penandatanganan DIPA

DJPB Bandung

b. Pengajuan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 1. Konsep Revisi DIPA dan Arsip Data Komputer(ADK)

KPA

2. Persetujuan Revisi DIPA

DJPB Bandung

3. Pengesahan Revisi DIPA

DJPB Bandung

4. Penyampaian Revisi DIPA (Hard Copy dan ADK)

KPA

5. Tembusan

1 hari

1 hari

KPPN Sukabumi

c. Penarikan Dana dari KPPN ke Satker/ Lembaga 1. Bukti-bukti pengeluaran disampaikan oleh Penerima Hak kepada Bendahara Pengeluaran 2. Dokumen Pendukung SPPGUP berupa bukti bukti pengeluaran disampaikan oleh Bendahara Laporan Tahunan 2011 - PA Sukabumi

Bendahara Pengeluaran

1 jam

41

Pengeluaran kepada PPK 3. PPK menguji buktibukti pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran, apa bila tidak lengkap dan tidak benar maka PPK mengembalikannya kepada Bendahara Pengeluaran secara tertulis paling lambat 2(hari) kerja setelah diterimanya bukti bukti pengeluaran tersebut

PPK

1 hari

4. PPK menerbitkan SPP-GUP dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 5(hari) kerja setelah dokumen pendukung / bukti bukti pengeluaran diterima lengkap dan benar dari Penerima Hak dan/atau Bendahara Pengeluaran

PPK

1 hari

5. PPK menyampaikan SPP-GUP beserta dokumen pendukungnya kepada PP-SPM

PPK

1 jam

6. Apabila SPP-GUP dan dokumen pendukung tidak lengkap dan benar, maka SPP-SPM mengembalikannya kepada PPK secara

PPK

1 hari


42

tertulis paling lambat 2(hari) kerja setelah diterimanya SPPGUP tersebut 7. PP-SPM melakukan pengujian SPP-GUP s.d. menerbitkan SPM-GUP paling lambat 4(hari) kerja setelah SPPGUP beserta dokumen pendukung diterima lengkap dan benar dari PPK

PPK

1 hari

8. KPA atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM-GUP beserta dokumen pendukung dan ADK SPM kepada KPPN paling lambat 2(hari) kerja setelah SPM diterbitkan

KPA

1 hari

d. Pertangungjawaban 1. Pertanggungjawab an dari Bendaharan Pengeluaran ke KPPN sesuai Kepmen 66/PB/2005 paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak SP2D diterbitkan. Untuk SPM UP


2. Pertanggung jawaban uang penggantian Persedian (SPM GU) sesuai dengan kebutuhan satker



1 bulan

43

3. Pertanggungjawab an untuk pembayaran langsung diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku


STANDARD OPERA TION PR OCED URE PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN AG AMA SUKABUMI K ELAS I B

No.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Unit/Pejabat Terkait

Waktu Penyelesaian

DESKRIPSI : Prosedur Operasi Tata Cara Penerimaan dan Pelayanan Pemohon Informasi Peradilan

A.

Pemohon Informasi menghadap kepada petugas informasi untuk hal-hal yang terkait dengan proses perkaranya 1. Petugas menanyakan Petugas Meja apa yang bisa dibantu. Informasi 2. Apabila yang ditanyakan tentang hal-hal yang sederhana oleh pihak yang berperkara, misalnya mengenai tata cara mengajukan gugatan/permohonan, biaya perkara, No. Perkara,tertentu, tanggal sidang terselesainya putusan, pengambilan akta cerai dan salinan putusan dan lain sebagainya yang bisa diketahui dengan cepat dari data base komputer, maka


secukupnya

44

Ket.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

informasi langsung diberikan. Apabila informasi yang diminta tidak tersedia di data base komputer maka petuga menghubungi unit kerja yang terkait dengan masalahnya dan pemohon dimohon menunggu. Apabila Petugas yang dihubungi sedang tidak ada ditempat (sedang dinas luar) maka segera disampaikan kepada Pemohon bahwa informasi yang diperlukan tidak bisa disampaikan hari ini dan mohon waktu lain. Apabila informasi yang diminta berupa dokumen (akta cerai atau salinan putusam/penetapan) maka petugas informasi menghubungi petugas yang bertanggung jawab tentang hal tersebut. Dokumen yang sudah selesai langsung diberikan pada saat itu juga setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku (membayar PNBP). Apabila dokumen yang diperlukan belum selesai atas informasi dari petugas yang terkait disampaikan kepada pemohon kapan harus datang lagi. Apabila pemohon meminta informasi yang lebih teknis


45

misalnya pengajuan perkara tertentu , maka Petugas meneruskan kepada Panitera Muda yang bersangkutan dan pejabat yang tekait memberikan penjelasan langsung kepada Pemohon.


46

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Recommend Documents