Rencana Alesi. lmplementaal Deldarui Beraama Mengenal Kemftraan Strategis Antara Pemerlntah Republlk Indonesia Dan Pemerintah Republlk Rakyat China

Rencana Alesi lmplementaal Deldarui Beraama Mengenal Kemftraan Strategis Antara Pemerlntah Republlk Indonesia Dan Pemerintah Republlk Rakyat China

Pada tanggal 25 April 2005 di Jakarta, Prasiden Rapublik Indonesia, Yang Mulia Dr. Suailo Bambang Yudhoyono dan Preaidan Republik Rakyat China, Yang Mulia Hu Jintao, tetah menandatangani Oeklaraai Bersama mengenai l<emitraan strategia antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China. Pembentukan Kemftraan Stratagis antiu'a hidonesia dan China ditujukan untuk mempromosikan perdamaian, . . atabllitas dan kesejahteraan .bagl kedua nagara dan rakyatnya malalui peningkatafl dan parluaaan keljasama dalam bidang politik keamanan. ekonomi dan aosial budaya, tennasuk Juga per1uaaan pertukaran pada aemua tingkatan lapisan masyarakat. \

Kemitraan Strategis antara Indonesia dan China pertu ~lcembangkan melalui interaksi yang berkesinambungAh dan pem~ngur)an yan~ ·nyata serta langkah dan tindakan bersama. upaya demikian me'!'erlukan koordinasi dan ke~a sama yang erat, dengan mempematikan· bahwa pengembangan llubungan • blateral kedua negara memiliki landasan ·yang kokoh dan berorientasi ke depan guna merealiaasikan potensi kedua negara sebagai mitra strategia di kawaaan..

Se~al •cetak blnt realiaasi konkrit· Qeklarasi Bereama Kemltraan Strategis antara Republik Indonesia dan Republl< RartYat China, Rencana Aksi ini merupakan panduan upaya dan cara yang komprehensif bagl para pemangku kepentingan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yakni periode 2010-2015, untuk melaksanakan kerangka kelja sama yang tertuang.dalam Oeklarasi Beraama. r' . Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dan rnarujuk pada hukum dan paraturan perundang-undangan yang berfaku di rriasing-maalng negara, Republlk lncklneela dan Republik Rakyat China akan menindak-lanjuti berbagai upaya dan langkah benlama aebagai berikut:

1. Memperku•t Kemitrun Slr!t!al• 1.1. Pertukaran dan lnterabi Bil.taral 1.1.1. Meningkatkan hubungan, kunjungan dan lnteraksi bilateral tingkat tinggi regular yang sudah ada untuk memajukan dialog tentang kerja sama 1

bilateral dan konauttasi intemaa.onal seputar toplk-topik yang merupakan kepentingan dan minat bersama; 1.1.2. Membangun hubungan komunikasi langsung pada tingkat unit ke~a balk melalui telepon atau Internet (di bawah koordinasi pejabat tinggi terbit) aebagai sarana untuk bertukar pandangan dan menyebarkan lnfonnasi aerta korespondenai; 1.1.3. Menyelenggarakan pertemuan informal pada tlngkat unit ke~a antara aektor tartcalt di masing-masing negara untuk bertukar pandangan dan mengkoordinaaikan upaya-upaya untuk melaksanakan Kemlb'aan Strategis di bidang maaing-maalng. 1.1.4. Memajukan pertukaran, dialog, dan pertemuan antara lembaga psraahabatan, think-tanks dan semua sektor masyarakat untuk mengembangkan ide dan rencana demi memperdalam hubungan antara Indonesia dan China.

1.2. Mekanlame Dialog Bilateral 1.2.1. Mempertahankan dan memper1uas secara tapat mekanisme dialog bilateral yang sudah ada antara lembaga pemerintah kedua negara setiap dua tahun sekali atau ketika dianggap perlu oleh kedua pihak, di antaranya: 1.2.1.1. Menyelenggarakan Dialog Bilateral antara Menterl Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dan State Councilor Republik Rakyat China setiap dua tahun sekall. 1.2.1.2. Menyelenggarakan Komisi Bersama untuk Ke~asama Bilateral (KBKB). diketuai dan dipimpin bersama oleh Menteri Luar Negeri kedua negara atas kesepakatan kedua belah pihak atau atas permlntaan aalah satu pihak dengan persetufuan pihak lainnya, aecara berganuan antara dua negara sesual kebutuhan pada saat ilu atau dilakukan pada aaat pertukaran kunju11Jan antara kedua Menteri Luar Negeri. 1.2.1.3. Menyelenggarakan Komisi Bersama untuk Kerjasama Ekonoml, Perdagangan dan Teknia, diketuai bersama oleh Menteri Perdagangan kedua negara pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pertemulil"l diadakan secara bergantian1 di Indonesia dan di China. 1.2.1.4. Menyelenggarakan Komisi Bilateral pada tingkat Pejabat linggi, diketuai oleh Pelabat Tinggi dari Kementerian Luar Negeri kedua negara satiap dua tahun aekali, kecuali bila diaepakatl dengan cara lain, dalam rangka menlndaklanjuti semua perjanjian atau saling pengertian yang dicapal pada KBKB. 1.2.1.5. Dialog Pnrtahanan dan Keamanan Indonesia-China, diketuaj Pejabat Tinggi d.; Kementerian Pertahanan Republik 2

lndoneslo dan

Kementerlan Pertahanan Naslonal Republik

Rakyat China akan df&elenggarakan setahun sekaU secara bergantian di rnasing..maaing negara. Kornlte Penyelenggara Beraama dl bawah kerangka ketja ini, Direktorat Jenderal stratagi Pertahanan dari Kamenterlan Pertahanan Republik Indonesia dan Kantor Uruaan Luar Nageri dari Kernenterlan Pertahanan Nasional Republik Rakyat China adalah yang bertanggungjawab untuk perencanaan dan implementasi.

1.2.1.8. Menyelenggarakan Komisi Bersama dl Bldang Ke~a Sarna PariwiBata, dikatuai oleh Pejabat Tinggi dart Kernenterlan Budaya dan Pariwisata Republik Indonesia dan Adrninistraal Pariwisata Naeional Republik Rakyat China aecara bert
1.2.1.9. Menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi di Bidang Pendidikan, dikatual olah Pejabat Tinggi dari Kementerian Pendidikan dari kE'dua negara yang dilakBanakan secara berkala.

1.2.1.1 0. Menyelenggarakan Partemuan Kelornpok Kerja Bersama mengenai Kerja Sarna Kelautan. dketuai oleh Pejabat Tinggi dart Kernenterlan Kalautan dan Perikanan Rapublik Indonesia dan .Admlnlatraal Kelautan Negara Republik Rakyat China.

1.2.2. Menggali potensi pembentukan mekanisme dialog berkala dan b!rstruktur lalnnya pada tingkat pemerintah yang seauai dan dl berbagai wilayah ke~a sama. 1.2.3.

Melanjutkan kerja sama melalui konsultasi dan dialog lgngsung mangenai kekonsuleran dan keimigraaian pada tingkat Pejabat Tinggi Kedua negara.

1.2.4.

Memajukan pertukaran dan kontak langsung antara dua badan legislatif dari kedua negara melalul kunjungan dan studi lapangan dengan sacara terus menerus meningkatk.an peran aktif Otganisasi Persahabatan Bilateral datam upaya memperkuat kamitraan kedua nagara.

1.2.5. Mendorong koordinasi dan kerja aama badan legislatif kedua negara dalam organisaai par1emen tlngkat intra kawaaan, antar kawasan, dan intemaaional. 3

2. Pol!tlk. Hykum dan Knmanan

2.1. Kedaulatan dan lntegritas Wilayah 2.1.1. China mendukung Pemerintah Republik lndoneela dalam upayanya untuk mempertahankan persatuan nasional dan intugritas wilayah.

2.1 .2. Indonesia menyatakan kembafi keletapannya untuk terus berp!!tgang pada kebijakan satu China dan pengakuannya batrNa Pemerintah Republik Rakyat China adalah pemertntah resmi aatu-satunya yang mewakili seluruh China dan bahwa Taiwan adalah bagian tak terpiaahkan dari China, serta rnendukung proses reunifikaai damal China. 2 1.3. Meningkatkan konaultasi dan koordinasi serta menyampaikan pemyataan publik pada kesempatan bilateral dan multilateral, untuk memberlkan dukungan kepada satu sama lain demi melindLingi kedaulatan naaional dan integritas wilayah. 2.2. Kerja Sama dalam Membangun Demokraal dan Memajuun Hak .Asuf Manuela

2.2.1. Memajulain ikatan hubungan pada semua tingkatan masyarakat ke.iua negara untuk bertukar pandangan dan pengalaman dalam upaya memajukan hek asaai manus1a dan lata kelola kepemerintahan yang balk. 2 2.2. Mendorong pertukaran kunjurvm pejabat pemerintah pada aemua tingkat sebagai cara untuk 1'erbagi dan belajar dari pangalaman masingmaaing dalam memajukan hak-hak araai manusia.

2.2.3. Meningkatkan konaultasi dan koordinasi dalam rangka untuk memajukan lebih jauh ke~a sama di fora multilateral sepertl Dewan Hak As!lli Manuals PBB. 2.3. K8rja Sama Pertahanan

2.3.1. Menyepakati langkeh konkrit untuk secara aktif mengimplementasi Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Ke~a Sama Aktivltaa dalam Bidgr.g Perlahanan yang dHandatangani 7 November :!007. 2.3.2. Meningkatkan peran Dialog Pertahanan dan Keamanan antara Kementerian Pertahanan kedua negara dan aecara terua mene-NB meningkatkan jalur dialog untuk bertukar piklran, pandangan dan pengalaman seputar masalah yang menjadi keopemingan beraama di bidang pertahanan dan militer demi meningkatkan raa aaling penyertlan dan memba~un rasa sating percaya.

•

2.3.3. Meningkatkan penukaran bensifat praktis pada semua tingkat, nara lain melalui kunjungan delegui, program petatihan, pertukaran antar akademi militer, port caRs, dan latihan pertahanan gabungan termaslJt latihan militer gabungan antara angkatan beraenfata kedua negara. ke~a sama dalam bidang ilmu pqetahuan dan teknologi industri bagi pertahanan nasional pada keaempatan pertama, sehingga dapat memper1uas kerja sama di bldang ilmu pengetahuan dan teknologllndustri untuk per1ahanan naaional.

2.3.4. Membangun mekanisma

2.3.5. Meningkatkan implamentasi Memorandum Saling Pengertian Tentang Riset dan Pengembangan di Bidang Ke~a Sarna Teknologi Pertahanan antara Kementerian Rlaet dan Teknologi Republlk Indonesia dan Komisi llmu Pengetahuan, Teknologl dan lndustri untuk Pertahanan Naalonal Republik Rakyat China, ditandatangani 28 Juli 2005. 2.4. Keamanan Non Tradlaional

2.4.1. Memperpanjang mua berlaku Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Negara-Negara Anggota ASEAN dan Pemertntah Republik Rakyat China Oalam Ke~a Sarna di Bidang lsu Non Tradisional yang berakhir masa bertakunya pada 10 Januari 2010 serta melakukan tindakan konkrit ataa hal-hal yang tercantum di datamnya. ke~a diantara pejabat kedua negara untuk mendorong implementaal pengaturan regional mengenai berbagallau ancaman keamanan non tradisional.

2.4.2. Menlngkatkan dialog dan koordinasi pada tingkat unit

2.4.3. Meningkatkan dialog dan koordinaai lintas sektoral diantara badanbadan pemerlntah dalam ruang lingkup domestik datam ~ka membangun Jejaring yang terpadu dengan badan-badan pemerin1ah yang relevan.

2.4.4. Membangun mekanisrne untuk menlngkatkan pembagian informal dan pengalaman di antara inatitUsi keamanan dalam berbagai isu tart
2.4.5.1. Menyusun rencana akal untuk implementasi Memorandum Saling Pengertian antara Pemer1ntah Republik Indonesia dan Pemerintah Republlk Rakyat China mengenai Kerja Sarna Dalam Melawan Perdaga~an Liar ProdU< Hutan yang ditandatangani pada 18 Oesember 2002. 2.4.5.2. Meningkatkan konsultaai dan koordinasi diantara badan-badan pemerintah terkait dalam meriset dan memperkenalkan metode untuk mengidentifikasi kayu yang ditebang secara llagal dan 5

hasil hutan lainnya yang dldapatkan secara ilegal, misalnya kedua pihak menjajaki kemungkinan untuk membangun sistem identifikasi legalltaa kayu terpadu yang diuaulkan oleh Adminiatrasi Kehutanan Negara China, dan malakukan kerJaaama berdaaarkan alstem ini. 2.4.5.3.

Memperkuat legislasi dan penegakan hulwm untuk memberantas kegiatan pembalakan liar di wilayah rnuingmaslng negara.

2.4.5.4. Memajukan publisitaa dalam nageri mengenai dampak nagatlf praktek pembalakan liar dan melawan pembalian kayu yang ditebang sec:ara ilegal dan hasil hutan lain yang diperoleh aecara llegal. 2.4.1. Perdagangan Obat Tarlarang

2.4.6.1 . Meningkatkan konsultasi dan koordinasi diantara badan-badan penegak hukum dan badan pemerintah terkalt lolnnya dlilllam menghentikan proc:tuksi dan peredaran ilegal obat terlarang dan pembuat bahan-bahan klmia di kawasan. 2.4.6.2. Secara aJdif melaksanakan kerja sama anti obat tarlarang, sehingga dapat membataai permlntaan obat~atan ter1arang. 2A.7. Perdagangan Orang, terutlma Pentmpuan dan Anak-anak Menlngkatkan konsultasi dan koordinasi dalam menangani isu perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, dalam fora muttilateralseperti PBB dan fora regional termasuk Bali Process tentang Penyelundupan Orang, Perdagangan Orang, dan Kejahatan Transnasional Terkait.

2.4.8. Korupel dan Pencuclan Uang 2.4.8.1. Meningkatkan dialog dan konsultasi entara badan-badan terttalt di Indonesia dan Kementer1an PongcrNaSan dan Kejaklaan Agung Republik Rakyat China sebagai aarana untuk berbagi pengetahuan, pertukaran informasi dan menyedlakan bantuan teknis dalam memberantas korupsi di masing-maslng negara. 2.4.8.2. Mengembangkan rencana konkrtt untll< implementasi Memorandum Saling Pengertian antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pengawasan dan Kejaksaan Agung Republik Rakyat China yang ditandatangani 23 Mei 2007. 2.4.8.3. Meningkatkan dialog dan konsu:tasl antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksl Keuangan dan Bank Rakyat China yang

berfungsi sebagai unit intelijen ftnansial di China pada tlngkat bilateral dan multilateral dalam rangka penoegahan dan pemberantaean pencucian uang llntas batas dan keglatan yang tertcait hasil-hasil tindak kejahatan lalnnya. ZA.9. Penangkapan lkan Sacara llegal

2.4.9.1. Meningkatkan konsultasi dan koordinasl diantara badan-badan pemerintah teri
2.4.10. Tenaga KarJa Mlgran 2.4.10.1. Mamajukan kerja sama dalan pengawasan dan pengaturan pergerakan para tenaga kerja migran legal, terrnaauk perlindungannya 2.4.10.2. Meningkatkan konsultasi dan koordlnasl dlllntara badan-badan pemerintah terkait dalam menangani berbagal lau tenaga kerja migran ilegal.

2.4.1 t. Kejahatan Llntu Batas Lalnnya Menjajaki potensi kerja sama dalam memberantas bentuk kejahatan lintas batas negara lainnya dalam kerangka bilateral dan multilateral.

15. Anti Teroliune 2.5.1. Meningkatkan konsuHasi dan koordinasi bilateral ~ebagai aarana untuk memajukan lablh jauh upaya-upaya multilateral dalam melawan terortsme melaluf berbagai fora dan karangka karja sama seperti ARF, ASEAN Plus China, APEC dan PBB. 2.5.2. Mendorong partlslpesi pejabat dali Indonesia dan China dalam program pelatlhan yang dilakaanakan oleh Jakarta Center for Law Enforcement Coopsration di Indonesia dan badan-badan keamanan publik dl China. 2.5.3. Mengembangkan mekanisme untuk meningkatkan karjasama dalam befbagi informasi dlantara pejabat intelijen dan kaamanan dan juga pengalaman dalam memberantaa tarortama, terutama memperhatikan sifat khas terorieme yang tidak mangenal batas negara.

2.5..4.

Menjajaki kemungkinan melakukan kajian ma~enai upaya yang dftakukan cleh Shanghai Cooperation Organization (SCO) dalam memberantas tarorisme, separatieme dan ekstrimisme eerta menjajaki kemungkinan untuk melakukan kajian mengenai akar permasalahan tercrisme termasuk cara penyelesaian masalahnya.

2.1. KINja Sama Hukum 2.6.1. Mendorong kontak dan dialog pada tingkat unit kerja antara pejabat hukum terkait dari kedua negara de~an tujuan untuk menl~katkan implamentasi kerja sama hukum yang sudah ada 2.8.2. Memperkuat ka~a sama hukum melalui kcnsuttasi dan koordinasl berkala dl antara badan-badan yang relevan di kadua nagara dan lmplernentaal beraama yang efektif tertladap Persen.tuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang ditandatangani 24 Juli 2000. 2.8.3. Member1akukan segera Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Tentang Ekstradisl.

2.6 .4. Mempercepat pembertakuan Peraetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong SAR Republik Rakyat China me~enai Bantuan Hulwm Timbal Balik dalam Masalah Pidana, ditandatangani pada 3 April 2008.

2.7. Kert• S.ma Kelautan 2.7.1. Mendorong implementasi Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Chi'la me~enai Ke~a Sama Kefautan yang ditandatangani 25 April 2005 melalui peningkatan konsultasi dan koordinasl dalam Rapat Tahunan Komile Teknla Kerja Sama Kelautan untuk mengembangkan program yang lconkrH, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan. 2.7.2. Mendcrong implementasi Memorandum Saling Pengertian antara Badan Rilet Kelautan dan Parikanan, Kementsrian Kelautan dan Perikanan Republlk Indonesia dan Administraei Kelautan Negara Republik Rakyat China mengenai Kerja Sarna Riset Kelautan yang ditandatanganl 10 November 2007, dan memajukan kerja sama bilateral di area dengan tlngkat sensltlvltas rendah, termasuk rteet llmu kelautan, pertindungan lingkungan, pencegahan bencana dan mitigaai, dan lain-lain. 2.7.3. Meningkatkan peran second track diplomasi dalam upaya mencari cara untuk menjamin stabilitas Laut Chfna Selatan termasuk juga mengembangkan mekaniame unt!J< ekaplorasi bersama yano saling menguntungkan di kawa!an tersebut. I

S. Ekonomi d•n Pemblngun•n 3.1. Karja Sarna Keu.ngan 3.1.1. Memajukan kestabilan keuangan malalui bantuan teknis dalam memajukan pasar keuangan yang sehat dengan meningkatkan pertukaran pengalaman dalam sistem peringatan dini alas resiko keuangan, memperkuat kerja sama dan koordlnasl dalam pengawasan keuangan dan merungkatkan sistem pasar modal. 3.1.2. Mempetkuat kefja aama mengenal pasar modal dan puaat pelatihan. 3.1.3. Mandptakan pengaturan yang efektif untuk menghilangkan dampak dari perubahan mendadak dalam aliran modal jangka pendek. 3.1.4. Memperkuat dan memperluas kerja aama dlantara lembag•lembaga keuangan di kedua negara mefalui, antara lain, penlngkatan interaksl dan konaultaai, peningkatan kapasitas dan promosi bersama pasar keuangan masing·masing. 3.1.5. Memperkuat pertukaran teknis dan pem~ian aumber da~ dal.n pengawasan dan mengatur informaai keuangan dan ekonomi, dan, berdaaarkan kondlaJ aktual masing-masing negara, mengimplementaslkan standar dan praktek yang dlterima aecara intemaaional mengenai pengungkapan dan penyebaran informsai keuangan dan ekonomi.

3.1 .6. Meminimatkan hambatan proaedural dalam pembiayaan berbagat proyek keljasama. 3.1.7. Memajukan jalingan kelja antar lembaga keuangan, termasuk bank, untuk pembiayaan proyek kerja santa. 3.1.8. Memfaailitasi aliran dana dan inveatasi dua arah. 3.1.9. Meningkatkan konsuttasi dan koordinasi di fora multilateral setlagal aarana untuk mempertahankan lingkungan keuangan regional dan intemaalonal yang kuat. 3.1.10.Memperkuat koordinasi dan konsultasi bilateral berialla untuk memperc:epat penggunaan dan lmplementasi PnlfllfNitial EKJXNt Buyem' Credit Facilities, pinjaman konsesional dan skema keuang11n dukungan pembangunan lainnya.

9

3.2. KarJ• Sama Perdagangan 3.2.1. Memajukan peningkatan perdagangan bilateral yang stabll dan melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan volume perdagangan dua arah yang aecara umum berinbang. 3.2.2.

Menjngkatkan konsultasi dan koordinasi dlantara badan-bedan pemerintah dan perusahaan-peruaahaan di kedua negara dalam mengidentifikasi keunggulan kcmparatif masing-masing negara dan menghapus hambatan perdagafGan untuk meningkatkan hubUngan dagang bilateral yang sallng menguntungkan dan juga untuk mencegah perdagangan ilegal.

3.2.3. Memajukan partisipasi yang lebih besar dari semua pemangku kepentingan untuk terua meningkatkan efektifita& dari mekaniame dialog yang telah ada 1erkait dengan perdagangan.

3.2.4. Terus memanfaatkan mekanisme kerja sama yang audah ada, aeparti Sidang KomiSi Bersama dan memulai pembentukan Kafcmpok Kerja Bersama mengenal Resclusi Perdagangan Bilateral dengan tujuan ul"lbJ( menyelesaikan masalah atau sengketa perdagangan yang mungldn tlmbul. 3.2.5. Meningkatkan fasilitasl peraagangan dengan cara, antara lain, rnemajukan penegakan hukiMI"' dan prosedur persetujuan bea cukai yang transparan dan efiaien. 3.2.6. Mempertwat kerja sama dan pertukaran lnformaai dan jejaring mengenai atandar, stalistik dan peraturan industri dan perdagangan. 3.2.7. Menyederhanakan persyaratan dan prosedur dalam memanfaatkan bantuan teknis dan keuangan, baik dalam kerangka bilateral maupun pengaturan tiga pihak, unbJ( tujuan peningkatan kapasitas. 3.2.8. Mendcrong terbentuknya lembaga perwakilan tetap dari lembega ekonomi nol'l-p8I'U88haan dl negara lainnya. 3.2.9. Memajukan ke~a sama perdagangan bilateral antara kotalprovinsi dengan melakukan revitalisasi mekanisme ke~aaama kota/prcvinsl kembar yang sudah ada. 3.2.10.Melakukan promosi ~rna dan rtset pasar bersama yang bertujuan menclptakan dan mampertuas akaes pasar bagi komoditas kedua negara di paaar regional dan intemaaional. 3.2.11.Menyepakati dan merGimplementasikan yang ada antara ASEAN + China.

pe~anjian

terkait pardagangan

10

3.2.12.Mendukung teMu]udnya Komunitas Ekonomi ASEAN. 3.2.13.Memperkuat ke~a sama dan koordinaai dalam menyuarakan hak pembangunan perdagangan untuk negar&-negara berkembang dalam fora regional dan internasionaf. 3.2.14.Menandatangani seaegera mungkln Persetujuan tentang Per1uasan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral Ekonomi dan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republlk Rakyat China dan memfonnulasikan sarta mengimplementasikan rencana lima tahun untuk kerja sama perdagangan dan ekonomi Indonesia dan China.

3.3. Kelja sama lnduatll 3.3.1 . Untuk meningkatkan dan mendilkusikan labih jauh implementa&i Memorandum Saling Pengertian te:ottang lndustrl Pertc:apalan antara Dirjen Per1engkapan Transportasi dan lndustrl ICT, Kemel'terian Perinduatrian Republik Indonesia dengan China State Shipbuilding COfPOfBtlon (CSSC) yang ditandatangani 15 Juni 2006. 3.3.2. Untuk memajukan implementasi Mern:)randum Saling Pengertian antara Badan Pengembangan dan Riset lnduslri, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan China National Light Industry (Group) Corp., Republik Rakyat China guna meningkatkan kerfa sama industri aepatu dan kulit, indusbi kertaa dan bubur kertaa, industri makanan dan lnclustri kimia, yang telah dltandatangani 16 Juni 2006. 3.3.3. Untuk mengembangkan komunikaal dan kerja aama datam standarisaai industri dan penilaian ke18larasan antara Badan Pengembangan dan Risat lndu~ri. Kementerian Per1ndustrian Republik lndonnia dengan badan-badan terkait dari General Administration of Quality Supervision Inspection and Quatantine (AQSIQ) Republik Rakyat China, terutama untuk pertukaran informasi mengenai standar, peraturan teknis dan penftaian keselarasan. 3.3.4. Untuk memajukan pertukaran dan kerja sama di berbagal bidang antara provinsi dan k.ota dt Republik Indonesia dan Republlk Rakyat China.

3.4. Kerja Sama lnvesta•l 3.4.1. Memajukan kondisi politik, keamanan, hukum dan sosial yang kondutif unti.A< peningkatan dan pendalaman ke~a aama lnveatasi. 3.4.2. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi antara semua badan-badan pemerintah dan swasta yang terkait di bida~ investasi sehingga dapat mengidentifikasi dan menghllangkan hambatan lr.vestasi.

11

3.4.3. Mendorong parti&lpa&i pelaku swasta, antara lain, melalul pengembangan hubungan yang erat antara Kamar Oagang dan lnduatri kedua negara dan juga hubungan baik antara aaosiasl biania di Indonesia dan aaosiasi blsnls China di luar negeri dalam mengembangkan ke~a sama yang lebih kuat dalam bidang lnvestasi. 3.-4.4. Menyederhanakan prosedur administrasi dan juga memfasilitasi bantuan keuangan dan teknis untuk inveatasi di bidang petayanan publik. 3.4.5. Melakukan program promosi bersgma yang bertujuan untuk manartk lebih banyak lagllnvestor asing ke kedua negara. 3.4.6. Menglntenaifkan sating kunjungan dan pertukaran lnformasi aiantara pejabat dan wirausahawan sehfngga mereka menjadi lebih memahami hukum dan peraturan investasi di masing..maslng negara. 3.4.7. Memajukan hubungan di antara pelaku di tlngkat rokal, seperti provinsi dan ko1amadya, dalam menari< tnvestasi dari satu sama lain atau dari negara aslng latnnya. 3.4.8. Mendorong investasi China dalam t:idang industri berbasis sumber daya di Indonesia. seperti dalam bidang pertanian, kehutanan, pel1kanan, pertambangan dan energi, serta memajukan pengembangan sumbar daya manusia dan alih teknologt, deml pembangunan berkelanjutan dalam bldang ke~a aama inl. 3.4.9. Mendorong perusahaan penanaman modal dl kedua belah pihak menlngkatkan tanggung jawab aoBial perusahaan, termasuk memajukan investasi yang ramah lingkungan. 3.4.10. Mendorong pertukaran data dan informasl lnvestasl dlantara kedua negara khususnya investasi Indonesia di China dan investasi China di Indonesia. 3.1. Kerja Sarna Energl 3.5.1. Meningkatkan dialog dan konsultasi di antara aeluruh instansi pemerintah terkait serta badan usaha melglui Forum Energi lndonesia.China dan aktivttas-aktlvitas lainnya seperti meningkatkan pertukaran informasl mengenai kebijakan dan mempertuas pertukaran serta ke~a sa1na di bidang energi seperti batubara, minyak bumi, panaa bumi, gas alam serta listrik. 3.5.2.

Mendorong paltisipasi badan usaha di kedua negara dalam eklplorasi energi dan pembangunan infrastruktur.

bl~ang

3.5.3. Mempercepat reatisaai proyek yang dibutuhkan segara, sapertJ pembangkit listrik barbahan baku batubara yang barkapasHu 10.000

mw.

3.5.4. Mandorong gagasan pambentukan jaringan transportaai anergi regional sebagai aarana mengembangkan ke~a sama di bidang enargi yang bertcelanjutan. 3.5.5. Mengembangkan secara barsama induatri anergl altamatif dan malakukan kelja aama dalam bidang afisiensi enargi dan proyak-proyek konservasi. 3.5.6. Meningkatkan karja sama peningkatan kapaaHaa tennasuk kelja sama yang lebih erat antara puaat pendidikan dan penelitian kedua nagara sarta melakukan lebih banyak kunjungan dan studi bersama serta penentian. 3.6. Kerja lama lnfnatruktur

3.6.1. Mendukung dan memfasilitasi partlslpasi investor China dalam pem.bangunan fnfrastnJktur di Indonesia. 3.6.2. Mendukung badan usaha kedua negara untuk mengeksplorasi berbagal kemungkinan ke~a aama lnfrastruktur yang saling menguntungkan. 3.6.3. Mengintensitkan kunjungan dan pertukaran infonnasl diantara pejabat

Badan Usaha Milik Negara, fembaga keuangan dan lnstansl terkalt lainnya untuk meningkatkan rasa aaling percaya, pemahaman aerta kerja sama di bidang pambangunan infrastruktur. 3.6.4. Mandukung lembaga keuangan kedua negara untuk menyediakan proyek ke~a sama bilateral pembangunan infraatruktur dengan layanan keuangan yang lebih efektif dan efisien dalam berbegai benllJc. berdasarkan penilaian ilmiah atas operasi pasar, dimana proees pengajuan tender proyek infrastruldur yang dilak&anakan dengan pinfaman komarslal dart lembaga kauangan China. harus dDakukan sasuai dengan peraturan intemasional.

3.6.5. Mamajukan kelja sama yang ealing menguntu~kan antara kontraktor, konsultan dan pemasok Indonesia dan China dalam pelaksanaan pembangunan infraatruldur di kedua negara. 3.6.8. Mamaksimalkan peran Sino-Indonesian Joint Working Group on Ptaferential Exporl Buyers Credit untuk mempercepat kelancaran proses pteferential export buyers credit dan proyek-proyek terkait lainnya, serta untuk mengawasi dan mengevaluasi pengembangan proyek-proyek.

3.6.7. Memperkuat kelja sama dalam peningkatan kapasitas, termasuk kelja aama yang labih erat antara pusat penalitian dan pelatlhan kedua nagara, menirgkatkan kunjungan kerja antar pejabat, lerla studi dan penelitian bersama di bidang pembangunan infrastn1ktur. 3.6.8.

Mengembangkan kegiatan konkrit untuk meingimplementaalkan Memorandum Saling Pef9M'tian antara Pemerintah Republlk Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenal Kerfa Sarna lnfrastruktur dan Sumber Daya Alam yang ditandatangani 25 April2005.

3.7. Kelja Sarna Pembangunan Uaahll Kacil dan Menengah 3. 7.1. Mamperkuat kar:ia sama dalam usaha pengembangan usaha kecil dan menengah di kedua negara melalui pendanaan, pengamba~an sumber daya manusia, pembangunan pasar serta penyelenggaraan pameran.

3.7.2. Meningkatkan konaultasi serta koordinasi antara instal"lli pemerintah aerta badan uaaha tarkalt dalam mangidentifikasi wilayah keunggulan di maaing-masing negara serta menjajaki wilayah lcerja sama di masa yang akan datang. 3.8. Karja Sarna Pertlinian 3.8.1.

Mengembangkan kegiatan konkrit untuk mengimplemantasikan MamorandiJm Saling Pangerttan antara Kamenterian Pertanian Republlk Indonesia dan Departemen Pertanian Republik Rakyat China me~enal Kerja Sama Pertanian yang ditandatangani 7 November

2001 . 3.8.2.

Mengembangkan kegiatan konkrit untuk mengimpfementaslkan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertanian Republlk Indonesia dan General Administration of Quality Supervision Inspection IJI1d Quarantine (AQSIQ) Republik Rakyat China mengenlli Kerja Sama dan Konsultasi Sanitasi dan Fitosanitari )'8'13 dltandatanganl dl Beijing 11 December 2008.

3.8.3. Mendorong lnvestasi China dalam peningkatan kapasitas dan programprogram untuk menjamin pembangunan pertanlan barkalanjutan. 3.8.4. Memperkuat kerja sama mengenai alih teknologi China dan praldek terbaik (best praclioes) dalam usaha pembangunan aektor pertanian Indonesia. 3.9. Kerta Sarna Kehutanan 3.9.1. Mengembangkan program nyata untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertlan anlara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

14

-

dan Kementerian Kehutanan Repubrik Rakyat China mengenai Kel]a Sarna di Bidang Kehutanan yang ditandatangani 29 Juni 1992. 3.9.2. Memperkuat konsultaai dan kerja sama antara seluruh instansl pemerintah terkait di bidang kshutanan.

3.9.3. Mendorong kerja sama dafam peningkatan kapasitas, alih teknik (technical transfer), praktek terbaik (beat practices) serta lnvestasi perusahaan untuk meningkatkan pengelolaan kahutanan yang berkelanjutan. 3.10. Kelja Sarna Perikanan

3.10.1

Menyusun Memorandum Saling Pengertian yang baru untuk menggantfkan Mamcnndum Saling Pengertian antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Republik Rakyat China yang berakhir April 2009.

3. 10.2. Menegoelaaikan dan melakBanaJ
3.10.3. Memperkuat kerja sama di antara lnatansi pemerintah yang barwenang dalam menghentikan praktek illegal unrpported and unmgulatecl (IUU) fishing di wilayah kelautan masing-masing negara. 3.10.4. Menlngkatkan kesadaran masyarakat mengenai IUU fishing dan informasi mengenai praktek-praktek penangkapan ikan yang legal. 3.11. Karja Sarna Tr•n•portasi 3.11.1. Meningkatkan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian antata Kementerian Negara Komunikasi dan lnformasi Republik Indonesia dan Ksmenterian Komunikasi Republlk Rakyat China mengenai Kerja Sarna Teknlk dl Bldang Transportaai yang ditandatan~ani 5 Junl 2005.

3.11.2.

Mengen~bangkan

kegiatan konkrit untuk melaksanakan Paraetujuan antara Republik lndo1"1811a dan Republik Rakyat China mengenai Transportael Kelautan yang ditandatangani 5 Juni 2005.

3.11.3. Melaksanakan konsuJtasi dan koordinasi me~enai Peraetujuan antar3 Pemerintah Republik Indonesia dan Pamerintah Rapublik Rakyat China tantang Jadwal Transpor1asi Udara yang dltandatangani 25 Junl 2002 secara berkala. 3.11 .4. Mengembangkan mekanisme konsultasi dan koordinasi diantara seluruh pelaku terkait dl bida~ transportasl dongan pelaku yang terlibat dl bidang perdagangan dan pariwisata di kedua negara

15

I

sehlngga tercipta sinergi dalam menctptakan kebljakan yang aallng menguntungkan. 3.11 .5. Meningkatkan kerja sama regional di bidang transportasl dengan menyusun program konkrtt untuk melakaanakan Memorandum Saling Pangertlan antara Pemerintah Negara-Nagara IM'Iggota ASEAN dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai l<elja Sama Perhubungan yang ditandatangani 27 November 2004. 3.11.6. Dalam karangka Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Negara Pemukiman dan Prasarana Wllayah Republlk Indonesia dan Kementerian Komunlkasi RepubJik Rakyat China menganai Kerja Sarna Teknik dan Ekonomi untuk Proyak Pembangunan Jembatan, Jalan Raya dan Proyek lnfrastruklur lainnya, kadua pihak akan terus memperkuat karja sama antara Indonesia diM'I China di bidang pembangunan infrastruktur.

3.12. Kerja Sama Teknla Melalui saJuran diplomatik dan Komisi Beraama Ke~a Sarna di Bidang Ekonomi, Perdagar-Qan serta Teknis, mempercepat pelaksanaan kerja sama teknlk di bawah kerangka Memorandum Saling Pengertian mengenai Bantuan Hibah dalam hubungan dengan Kerjasama Ekonomi dan Teknis antara Pemertntah Republik Indonesia dan Pemerintah Rapublik Rakyat China.

4. SoelaW!udava. PariWiuta. Umu Panll!tllhu•n. dan Teknolpql 4.1. Kelfa Sama Budaya 4.1.1. Mempercepat proses ratifilcasi Pa1'18bJjuan antara Pemertntah Republik Indonesia dan Pamarintah Republik Rakyat China mqenai Karja Sarna Budaya yang dltandatangani 7 November 2001 , serta menyusun suatu program karja sama yang konkrtt. 4.1.2. Memajukan pertukaran kunjungan delegasi budaya termasuk pertunjukan seni. 4.1 .3. Memajukan konaultasi dan koordinasi Jlntaa seldor sebagai sarana untuk memparluas wawaaan budaya mengenai China dan Indonesia meialul berbagai media promosi. 4.1.4. Meningkatkan studi mengenai budaya China dan Indonesia di lembagalembaga dlmana Bahasa Indonesia dan Mandarin diajarkan.

16

4.1.5. Mendorong pengaJ&ran budeya dan sejarah masi~masing negara pada tingkat pend!dikan sedinl mungkin sebagal sarana untuk meningkatkWI pemahaman dan toferansi diantara maayarakat kedua negara. 4.1.6. Memajukan people-to-peop/ contact sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai budaya dan 1radisi maalng-masing negara. 4.1.7. Memtasilitasi pendirian Pusa1 Budaya Indonesia di China. 4.1.6. Memfasilitasi pendirian Pusat Budaya China di lndonelia. 4.1.9. Memperkuat kerja sama antara kota'provlnsi kembar Indonesia dan China sebagal sarana untuk meningkatkan kontak dan sallng pengertian dlantara masyarakat kedua negara.

4.2. Kelja lama Partwisata 4.2.1. Memfaallltasl kegiatan promoal pariwisata Indonesia di China dan sebaliknya. 4.2.2. Meningkatkan kerja sama media dalam peliputan tujuan wiaata dan sumber daya pariwisata. 4.2.3. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi antara inatansl pamerintah dan kalangan swasta di bidang partwlsata untuk mengatasi faktor-taktor yang menghambat pertukaran wisatawan dari Indonesia dan China. 4.2.4. Meningkatkan partukaran informasi terkalt pariwisata ke luar negeri dan ke dalam negeri (outbound and inbound tourism). 4.2.5. Memperkuat kerja sama untuk maningkatkan jumlah kalompok wisa1awan dan penilalan kuallfikasi profesi. 4.2.6. Meningkatkan publikasi menganai pemberian fasllltaa Visa Kunjungan Saat Kedatangan untuk wisatawan China ke Indonesia. 4.2.7. MeningkaU
17

·teknis dan alih pengetahuan dalam rangka menjaga pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan untuk mengurangi kemlskinan. 4.3. KeJja Sarna Pendidiklln

4.3.1. Mendorong lebih Jauh implementasi Memorandum Saling Pengertlan antara Kementerlan Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republlk Rakyat China mengenai Kerja Sama Pelatihan yang Saling Menguntungkan, ditandatanganl17 Febn.~ar12004. 4.3.2. Mempertcuat ke~a aama pengembangan aumber days manusia di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui pemanraatan bantuan Republik Rakyat China untuk Republlk Indonesia yang belum digunakan. 4.3.3. Menlndaklanjuti Pengaturan antara Direktorat Jenderal Penlngkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidlkan Kementerfan Pendidikan Nasionar Republlk Indonesia dan Kantor Dewan lntemaaional Bahasa Mandarin Republik Rakyat China mengenai Pengajaran Bahasa Mandarin, yang ditandatangani 19 November 2008. 4.3.4. Mendorong institusi pendidikan unt.uk menawarkan program kuraus bahasa dan budaya dan menyediakan bantuan bagi negara beraangkutan. Seauai dengan kebutuhan ald'Jal, mendorong institusi pendidikan UnbJk mengundang dan mempeke~akan glW bahasa dari negara asal.

4.3.5. Mendorong kerja sama dan Mandarin.

pelatih:~n

untuk para pengajar Bahasa Indonesia

4.3.6. Mendorong ke~a aama penyusunan materi pemberajaran untuk pengajaran Bahasa Indonesia di China dan Bahasa Mandar·in di Indonesia.

4.3.7. Mempromoaikan jalur langaung kerja aama den pertukaran antar universitas di Indonesia dan China. 4.3.8. Mengembangkan program pembertan beasiawa kepada mahaaiswa lnoonesia untuk atudi program Magister dan Doktoral di universitas di China dan mengembangkan program beasiawa Pamerintah rndonasia kepada mahaslswa China untuk atudi program Mag:ster dan Daktoral di universitas di Indonesia. Jumlah dan nilai beaalswa dan rinclan lainnya akan dinegoaiasikan lebih lanjut oleh sektor pandidlkan kedua belah pltaak.

4.3.9. Mengembangkan lebih lanjut program pemberian beaaiawa bagi pelajar China untuk mempela)ari bahasa aerta budaya Indonesia dan mengembangkan program pemberian beasiswa bagi pelajar lndcnesia untuk mempelajari bahasa dan budaya China di universitas-universitas di China oJeh Chinese KongZi Institute Headquarter.s. Jumlah beasiswa aerta lB

rincian lalnnya akan dibahas lebih lanjut oleh sektor pendidikan kedua belah pihak. 4.3.1 0. Memajukan saling mengakUi atas ijazah kelulusan pandidikan tinggi melalul kerja sama antar institusi pendktikan. 4.3.11. Mendorong pelaksanaan program panalitian bersama di berbagai bldang kerja aama diantara para akademiai dan ilmuwan di universitas dan pusat penelitfan. 4.3.12.Mandorong partamuan, dlakusi. dan seminar barkala aabagal aarana untuk mengambangkan kerja sama yang telah ada di bidang pendidikan serta menjajaki kemungkinan kelja sama di bidang ini untuk masa yang akan datang. 4.3.13. Memparkuat konsultasi dan koordinasi dalam mendukung posisl kec:tua belah pihak dalam fora multilateral seperti UNESCO. 4.4. Kelja Sarna Keaehatan Ma•yarakat 4.4.1. L1endorong implamantasi Rencana Aksi Kalja Sama Keaahatan antara Kamenterian Kesahatan Republik Indonesia dan Kement&rian Keaehatan Publ!k Republik Rakyat China, ditandatangani 23 Februari 2000. 4.4.2. Mendorong lmplamantasi Memorandum Saling Pengertian antara Pemenntah Republik lndonaaia dan Pemarintah Republlk Rakyat China mengenai Karja Sarna di Bidang Kapendudukan dan Kesehatan Repraduksi Kaluarga Berencana. ditandatanganl11 Juli 2007. 4.4.3. Mengidantifikasi area unggulan dalam bidang kesehatan masing-masing negara sebagai sarana untuk membangun kemungklnan ke~a sama yang saling menguntungkan.

4.4.4. Mendorong pertukaran infonnasi dan memperkuat kerja sama bilateral dl bidang-bidang yang terkalt dar"Gan penularan ftu burung, flu pandemik. serta barjangkitnya penyakit manular tainnya temadap manusia. 4.4.5. Mempert
merU&min pengawatsan dan respon yang efektif dan eflsien terhad&ep penyakit.

4.6. Kelja Sama llmu Pengetahuan dan Teknofogl 4.5.1. Meningkatkan kontak dan konsultasi di antara pejabat Kementer1an Riset dan Teknologl (Indonesia), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Indonesia) dan Kementerian llmu Pengetahuan dan Teknologi (China) dalam percJembangan program kerja sama konkrit. 4.5.2. Mengembangkan program pertukaran kuf1ungan dan penelitian bersama oleh penellti dari kedua negara. 4.5.3. Memper1wat kerja sama di bidang teknologi luar angkasa melalui kerja sama multl'lateral seperti Asia PacifiC Space Cooperation (APSCO). 4.5.4. Meningka1kan alih teknologi dan know-how serta pertukaran informal. 4.8. KeJta Sama Media 4.6.1. Mengembangkan program konlcrtt untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian antara Pemertntah Republik Indonesia dan Pemerintah Republfk Rakyat China di Bidang lnfonnasl yang ditandatanganl 24 Februari 1992. 4.6.2. Mengin1ensiflc:an kunjungan organlsasl media, termaauk melalul program pertiJ<aran yang dlaponsori pemerlntah.

-4.6.3. Memper1wat kerja sama media melalui penyuaunan program bersama dan peningkatan kapasitas. 4.7. KeJta Sama OJahraaa 4.7.1 . Mengembangkan program konkrit untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertfan antara. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Adminiatraal Umum untt.K Olah Raga Republik Rakyat China di bidang Ke~a Sarna Olahraga yang ditandatangani 22 Desember 2008 di Jakarta. 4.7.2. Meningkatkan kerja sama antar organiaaai olahraga \islam upaya pengembangan bersarna program pelatihan dan pertukaran atlet, atii, serta pelatih.

4.1. Kelja Sama Pamucfa 4.8.1. Mengembangt..an program konkrit untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengerti~Jn antara Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan 1111 China Youth Federation di Bldang Ke~a Same Kepemudaan yang ditandatangani 22 Oesember 2008 di Jakarta.

I

4.8.2. Memfasititasi pertukaran kunjungan organisasl dan kelompok pamuda. 4.8.3. Mendorong partisipasl kelompok dan organisasi pemuda dalam pertemuan, seminar, dan konferenai regionat dan in1Bmasional. 4.1. Kerja Sama Antar Kelompok AgMia

4.9.1. Menlngkatkan konsultasi dan koordinaal dfantara instansi pemerintah terkalt isu-tsu latagamaan aebaga1 sarana untuk menelaah dan menindaklanjuti ke~a aama yang sudah ada aerta menjajaki wilayah kerja sama untuk masa yang akan datang. 4.9.2. Mendukung saling kunjung dan pertukaran organisasi dan kelompok keagamaan berdasarkan prinsip kesetaraan, persahabatan, dan saling menghormatl. 4.9.3. Mendorong partisipasi latlompok latagamaan dalam perternuan, seminar dan konferensi lntamasional lintas agama sebagai sarana untuk membangun hidup berdampingan secara damal dan harmonia. 4.10. Kelja Sama Arar Organlsal Non Pemerfntah

Mendorong pertukaran kunjungan di semua tingkat dan luaa dl antara organiaasl non pemerintah.

ke~a

&ama yang lebih

4.11. Kalja Sama Llngkungan Hldup 4.11.1 . Memajukan dan memt'aailitasl partuk.-an kunjungan instansi pemerintah terkait aebagal sarana untuk berbagi pengetahuan dan praktek terbak (best practtc.s) dalam upaya per1indungan lingkungan. 4.11 .2. Menlngkalkan konsultasl dan koordlnasi sebagai sarana untuk mendukung posiai masing-masing dalam fora intsmasional di bidang lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. 4.11 .3. Menlngkatkan konsultaai dan koordinasi diantara instansl terkalt dl kedua negara mengenai upaya mengatasi permasalahan perubahan ikllm melalui jalur dan prosea bilateral, regional, dan intemasional. 4.11.4. Memperkuat ke~a sama antara otoritas satwa liar yang berwenang di kedua negara dl bidang kon&ervasi flora dan fauna dan pemberantasan perdagangan ilegal aatwa langka lt'elalui saluran dan proses bilateral, regional, dan intemasional. 4.11 .5. Saling membantu upaya masing-masing negara dalam mendidik masyarakat mengenai nllai-nllai pembangunan berkelanjutan dan per1indungan lingkungan hldup serta meningkatkan ke&adaran masyarakat terhadap isu-isu tersebut. 21

4.11.8. Memparkuat kerja aama dalam peningkatan kapasitas pamerfntah daarah mengenai pengalolaan lingkungan hidup. 4.11.7.Mawujudkan ke~a sama di bidang limbah rurnah tangga sarta pengalolaan dan teknologi pemrosesan limbah.

4.12. Kerja Sam. lllitigul Bencana Alam dan Rekonatrukai 4.12.1 . MenindaklanJuti Pangaturan antara Badan Meteororogf dan Geofiaika RepUbllk Indonesia dan lnslitut Salns Indonesia dengan Admlnlatrwsl Gempa China Republik Rakyat China Tentang Kelja Sarna di Bldang Gempa dan Tsunami, yang ditandatangani 25 April 2005. 4.12.2. Memperkuat konaultasi dan koordlnaai pada tingkat regional dan lntemasional dalam upaya pembengunan sistem peringatan dini tsunami yang tert
6. Kerta Sarna lntarnaalonal dan Realonal

5.1 . Mendukung reformasi menyeluruh PBB, tennasuk memprioritaskan peningkatan keterwakilan negara berkembang dl Dewan Kaamanan PBB, mempertahank'ln wewenang dan peran PBB, aerta memperi(uat kapaaitaa PBB dalam mengefola perubaha~perubahan baru situasi intemaaional. 5.2. Bekerja sama untuk mempert
22

I.Pandanaan 6.1. Pengaturan pendanaan bagl setiap kegiatan dalam kerangka Rencana Aksl untuk lmplementaei Dektarasi Bersama Kemitraan Strategis antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China akan ditentukan dan dlsepakati oleh para plhak dalam keglatan terkalt. 7. Mekanlame Penagllan

7.1. Komisi Be111ama untuk Kerja Sarna Bilateral, diketual oleh Menteri Luar Negeri kedua negara, akan diaelenggarakan setiap dua tahun &ekali, kecuali disepakati lain, untuk mengkaji kemajuan program kelja eama yang sedang berjalan di segala bidang. serta menjajakl dan juga merekomendasikan potensl progr&m kerja aama untuk masa yang akan datang.

Dibuat dalam duplikat c1 Jakarta, pada tanggal 21 Januarl 201 o dalam Bahasa Indonesia, Bahasa China dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yw~g BEKna. Oalam hal perbedaan lnterpratasi, naskah dalam Bahasa lnggris yang bertaku.

Untuk dan Atas nama Pemeri~h

Republik Indonesia

/1\1\

.

Pemerintah Republlk Rakyat China

"

SIGNED -

Untuk dan Atas Nama

I

SIGNED

I

~~Am~-m~m~~amN~~~~aB*T

•~•••w~~••·~~ff~~~

2oo5 ._4 i.l25

a , if~A~~illlllit~ltM@•~EPll

~ft~~il~A-~~-~EP~S~~ae
~m~~JeRSl:litlll~~*-·MeBM~-~ma~-~

a~~*'~~~~·~~·~•~.r*~•*~~2tt,~ ~~~~~•Am~~•~•~~••o

~m~$JemBM~~~~**•A•,~~~••$u~ ~-lit·~~:X:~o~~--~~~~~-~~*m&~L,g

~~--~~~~~~.#W~**·~-~~~~*-~~­ fJ!~t$JI.o

*rr~~~~~<~~Am~~-~~-~6~~~~*r 8Sl:lit·~~*~~~~-W>A~~SEE,&~7~-~~ ~jj~MJ·'f**flilo 'X~iiJf£'4".Jfi

5 ~ ( 2010-2015) }.JJI-a-11

WBR.lLMJ-a--ft=.Jfl1f,~~@o

·L~~~-·~m•n~-~-~~$A&~~~~M~ ~amfii~~m••~~-~r~~rr~~••:

-,m••••.w~• (-) X1Ulli~.ii~· 1, ~-~~-~-~~mMmM,a~~~•~•~~~

~~•••~~~*•~m•~~~~-~*w~•~~•m• tlillX'tl!; 2, e~~••~'

£tBM-•r . ll.lL&fi"& DHiJifl:I!Ekii

d~*~~-~~~~~--~,~~--~tt*ia~;

a,

fi1filim~lt*tBnii1=~9~iE~~il.

, •~*ettii1t

~--~**~~-~--~~~fii-ft=; 4, Jt74Ja:~iH*, ll~~:M:4:&-W-zliJMJ~)j{£ .. ~1!1i. iS(

1

~R{t~~JB*J{•i+lUio

2

<=>'ll~JtiiiLt!l

1~ e~~~~m~~~~-~~~as•n••~~~­

ttJ. 4ii'li ~!l~'l~i.k:'-l ~IIIN$fi~ ii : <1>•~~-ff~~m••A~~~-~~-~~••• ~zoo~~ii;

<2>&~n~••~-n-~#G~~-~~•.•~n

••~~••••~~~~~~~~~•aff~~m~~-~• ~#~~tB'll1J.~fl:ll.ftft\t:

( 3) fiii)OCnJllEMJII'flil , ~i1Hiifti~B-t£:~1tB1f&}1f~

• 8 ~~71ttrfl:lll!ft, ft\\'l.~il~ QJ Je~ Jtlll*fi; <4>~~nx~~.•~~-~~~m~~-·~·~~

~m•••Aee\\'l..•~~~*~•••~•~m~~~dw

Al; <s>•~m~~m~••••~~Jt~~~~*~~••· ••~m•~-~.tt••~~~n~~~•a•.~Jt~~~~•

~-~~-~~~~~s~*••~~m~~-•~; 3

-

( s > m~~~~~••••~EPJExi~••$•*•~

,llJI

·Jfj.··~fl=llll!4t4t\\l.:

(7)~~m~~-~~~~*~~$•~•~~~••~

-~····iS(.; (B)m~S~~-·--~.-~~-~~*····~: (9)m~s••··~-~.~--~···~~: ( 10) EbcpiiiJIU.j¥Jiii~I=IJJB.~SA*B•i"·~ , *IJ. ·j¥~fl=·* :r: fl=fA ~~0

2.. ••exitk-a-ff!tttaR.liiiRJI~~~~~m~M~iifl.*l ~RJilii;

3,

~~~~--·~·&·~-ff~---~---~~

if; 4, jijiiJD:~fl.~Xl~~~'J'Il ~ :ilfil'i IIi*i*~~J:·· ~•fl=mom~~-~~-fl=m,BMg~~~~~•.ftm~

ll.li>1411.~1~ ~ ~-~il:t•••

s.

;

••~mn~fi~~-~,-~oo~•~~•m~~~

4

-

=. ir:rt.. Sl•tafi!t (-)~·-·±·· 1.. Jfl1.J1i~etJJEjiRf~-~~~~Uit-ilti±~·jiJfft(6JJ

:b; 2..

eoJE•*•••rr-1'~~~~JliJ

. jjiiAJfl$.A.aHt~~~

aB•~a~Jfl~~--~~aB.a~~~~~~~~~-• ~~l'i~~EI*'lfZIIf-;

3 .. ~~~~m~~•••~•••~•.~-~~~~. ~~~Jj~-~M·~~iJ·±~·jiJf·~·:JJo

<=>••m~•a•A«*it: 1.. 1JD~i'il!lfi.fiAA*~ I 3l!.Ji!.Q*'~It I J!:b~A ~.liJS.il;

2..

ttliJJ»Hf@-tli' Dlatti

It; 5

I

~-*'~a•~~l!.A.et~&

-

3, ~•••®~•.•-~~~~••mA«••••311.i~ii ~ tl9et'F.

(::::)l&§*it: 1, }J{JlAi**li .~lUi~ 2007 ~ 11 ,ij 7 B~WBS

(r:p

~A~~~~·~~~•~n~~®~aB*r~~••*t'F ~11}\t(.);

2, 117tilillriiiJjBII!§i:~il•mt~J~fl=m , =flfi~•~

·--·-~*~~---~~~~0~~-~--~,·~· iflt.J:Atlli7M.,Jili!i~;

3,

ll~jlf;bilf~IIM~~'

A.!i!iJII,

,

lllfl~il, ~lUi

tti .. Jll~iJIIfl, ···~·t.SfJJ ii.l!~J!/X·~~f±; ~

~r*~~mii!~~I*BS*~··~•liMmmi'Jj~

~.I~-a-fl=fl.$.1;

5, jtiiiJJI~ 2005 ~ 7 ~ 28 B~W~ (a:fl~.A.&~®EIII ~M·~~I~·~·®~-~~~~~~~~~~$~r~ Itl~if~JiJtii.UZI'€ifl=iMIJ-I-J&~).

6

(R!I)#*··~

1,

•a 2010 ~ 1 J:11o aBMtB <~~A&:Jt~lllaKf~

*IIIlA rliU(t~F*IC~~---a-~~Ui1W3 5~) lf&titJllll -w~n~;

2, 1Jn.jllfll'i' .ft(BJifl:J!X'J;!~1DUI , ~74111~-fi~m~

#*·~~-~*~~-~~-~~; ~

•~~~•fi*~n~~em~~••n~~~~~

w.n~~~maw~osn~~~~~;

4, ~1J:tc~Bnit~~rti:~liUJw*llil••n11:t~~fif

-~·fl.*'Jo ~ B~a-~M#••&8a~··

< 1 > flitJlErritbittu•~ 2002 ~ 12 1.1 1a a~wMJ <~~ A~:Jt~mam•~•~fi~~~~•B*~n~••~~~ ~--~l*M-.~il:)

;

(2)~-~~•*•Kf•n~••~~•.•~~~•• ~~~#~~*~•~#~a•••~~~1J~.~~~~•w 1

-

~-~~~~•#~~•w~•-~*~~~ft~~~~I~, lf-~Jit&IIIJ:.;tlil-a-fl=:

(3>~-~~~~~•~.nma~~-±~~#•ft*

fffl; <4>~•~mm~*~#~~*~••~~·•.n$M ~#~-ft~*#~~~#~R•~-~~~-fi~o

6, • • < 1 > miiXtli~••n~~flk~~*aBsnrilWilil~fl=.

-~~~~•~as••~•a~~P~•~; ( 2) 4RQ:JfJiiJlX31J.··~~

, !l.fli!J·~~~sJo

7, • •A. c ,4tii:I:••M3 i:fGJL. ~•a•-a-~,-~&§~~~.~~&~A.o~•&•* Jf~!BIJBR11R~~--~f#i- ,SZ~AX.A.I=l .~IU:I:IiJUa ~~JlaraJ•o

a.. aa11att <1>~•••Am~~m~••a••A&~•~•~~ 8

IJ~fl.~lll~i!~•*·~~~&a4•t$u. TA~

1• ,

~•••

~Hiftti~1Dib;

( 2) $1JmAi*itliJ11~ 2007 ~ 5 J:l 23 B~¥1'19 ('P~A. m~~ 11 SIG:IJ:S~ EP lrUe ii ~;Nita ~t• .at *
( 3)

1JDii;Jil'P Ei*ll11~1L~~-t$'PIIA.&11fi~EP

~:&:lt~:l jl ~~~'P ~~~)lJllt~ --~ti-&~ Mll'ti!~Hiiffi.~

~~~nm••~~~•~mu~~o

a..

#"a~t

( 1 ) ;bo§II~JlfiBfllliHiifti~tDiiiJ,.~&~~~iiM41 rAJ

II; ( 2) ft~UIJl~iiMC.t$~AtiH,JIS!JitilliiiliiiJ.iil~~)!

MA.tn.t!Jo 10,

~·J:A.

(1)~-~)lJln*~~·IA~~-ff~~,·-~-~ MJ~fl=;

9

( 2) :bnBII*J{JfffJHllilWi'l~1DlJI.IIl~-&~~~~·I

A.I6J.o

11~ ••••~a••m• ~Xlln--.i1!:1i-a-,1!ilfE·fttl~;tWfl.fRRII~BJJti.3! trft-fti~,. :b 0

(li)

1'

Jill JI1JIXJ.31l.iliffi~1#J.iJII,)l-~1JJ--11!J§ :t.J ··~*·

jtkiX~~~ ~ 11~*11~ lm*:tUf-a-~tQ., lll-a-ll•i~iiJi-a-fl:

••nta1!1fJ3::.st; 2,

&II~ llil EPJB i' Dl • .~Jiil qa ll~:tc$n&EPJEft111

~~~-a--fti~o*j}($tfiJII:grt ~; 3~

!1-T~i'IJi=EJl.~ll~~itJI

. ~iJjll1ftl~:tc~'& A

~•n~•••~~m~~=E~~-~•m~;

4, .i;f~ l:JI-a-fl=lliR(SCO)fJ mfi1fli3::J(, ~~t~St.~

••~)(•:JJ~~:JJ~&~~~~)(••~•~~·~n~~ 10

...--

-

.

('fr.)

~-1Ht=

1, :aDJiJHI~~~-1" D5.1'£Ifl=Jillfi'ilM~JI~~

ii -1$~-·~~-*fl=; I

2,

JIM:ii'UI~~-~MllEMflitfi~i#}UII

:~t:FaJ~-11~

2ooo •

1~

I

1JD§~•-a-t1=,

24 a~w£B<~$.A.m~~~~~allff

JB5I~~~~~'TJfiJ.iil3l1»1bti~H\~)

:

3, il (~~.A.Iri~~lliiEPJIJEJi~~~~~slilfi\:~) Ji.tlt~s&;

4,

* 2ooa • 4

11

3 a~wcm

<~~.A.m~~~~••*

~ff~~-B~~-~B~~~~-fi~r~aiil~~~tm~

jE) ~1*~-0

(.C)

.,.~oft=

1' liMil'ill•at•.titfl=ft~·A ·~iSl. :bDWiliiJil I

1Dil 11"AlEAi*i5Jff~RJ~IHI~-a-it=lJi 1§1 ·~$·~ I

I

ll

2005 • 4

~2sa~•~<~$Am~~~»B~~•m~w~~~•m *ri.JL~fl=~ilM-1-~~>

;

2, Mitb.~r 2007 ~ 11 ~ 20 a•w~ <~~Am~

~----~--~-~~~~~5·~·*··~-~~R ~~r•~••~~~~-·~~>.~~~n~•~•~,~

•,~~•~•a•••~••~~~; 3,

m•=~~~fl=m.~*•~iii.UmiXJili!~n~

I

•

li. il itk IX :Jt riU a *17f lt ~ fl.tlJo

=~t!•li.ta

(-) ••-a--ft! 1,

BitUJJt*IUI.M¥MifiWniii MJ&I*~Dil,

:lift~

•~w-a-fl=~tb,., m••***~•~•i.i~!lg *•*~••.a:• &iJUt,ft3t~ iiE~*••lE; I

2, iili.W*miilll~if~tiiJll~~,; 3, ¥Ja.l(t11JiJIQ.J01:1*~M$t8iff*~»ili

12

;

4,

lm~*'RilliVHI*It~~~fl:, ilim:S:idJ~··

I

ft

••m*•~~~-~-~~~~•j;

5,

111~ {l!j1f~ tlti& .1.1Ki:IJ tli.IJJiiHI~ :it 7ft~-~ ••

~·.tlt1*11~~11l2.*JfJII~BMti.J.l§:5JI,~$tfj1fttJ*

ae.a; 6, •*···~~~-fl:JJ!~·-~·#1tlllle; 1.. ft~t:cn•*•m~im tSJDt~ , "'-A-fl::gJ£ !I tttHt:t :

a. ~~~•*•~*'~~-~~~; 9, :bD§.ll!i~ii'Pt$ilili-9~ft

I

J;I.~~Wfl":bt'S~IX

~IJ~tlt!:l'i:l;

10,

m~tlEJUJ~~~~-.~1Dill

, ~&f;b«:•w IJ~nra

2,~•••~-~··~~--~~~t'S~mta•~o

( =)

ll8-&fti

1, M:itbililltl81a~.l:!l ' :B.:b~!Ji!Xllllfisl•*••

li; 13

=

-

89 .li1D\II

mwl'l! • a.w ~~lift .ill! fm a •

2,

Jt•-tt•

I

•••••• I

IIJjJQ~~~-·

I

I

"~•Jtt

~BJOlit!li~Jft&~

~;

3, Jt~Plf.fi~Jiii&~n:f:~#-9 , l!-~a1tJJ*•• ~iifLfMB9.iJ;

4, •-~*Jm•~~li\ ~~\ti.W11~-B-fl=fl.t~J , il-ttJI

n~~---~·~I~M~-~~-~~~--~-~$M;

~ -~-~---~89·~~-~~~·-··~·· &11'H~;

6,

:lll§~rfiAI~I.ill!~ll, flett~JI~!B~fl=,

il.l.

~•fOPilt&aii;

1,

-~~~~•••=n~-~~*·~~m*•-~

~-~89-~f(J-~.~-1+·~·-:

a, ;ur114e ff.J~~9:Jtfllgs.mttt~l'tnrl••iii.tnM& feftfl,~;

9, *:bllii*l~Jm~~~~~•m-a-tt=mttJ MiJJP'ill• I

14

if;00Jf8*i1=; 10..

1flii~FaJJti4~falmiiif~ ,J;lJI~JHt*PifrJJ«

il~tmiXfGEiil~iPJi~ii.A;

11,.

ltil1f:~li~ll1i*II~·MJ~~--~\t;

12..

:lt:I*Jili*E&~~fa.l-i*;

13,

:IJD§fEitkiXJ:JEI~~ii.t~*fl=q:1Dw .~Jf-1:11~

Ill lUI~ filM .I:JiifX ; 14..

~tlt~W (q:.~A&~iJIIB:HfilEPJIJBlilii!~~Eil

RRI~Tr-*llR·n~~l11.&)1ftt&*fl=~~lE>. "'*'J~~•q:. QlJB~J!*flili!F.I:JiJ!~Jo

(:::.) I**-f1= 1, jlf;bl!-~i.'.ti.~Ji~ 2oo6 ~ 6 J:J 1s a~Wf.J <~~~ m~R~I*•m~~-WJIJB~~~~mi~•~•••a

Fa..... • iR~t!*I~ iil *TIG.a I .ill!*ii=MJ•••:;5;Jt) ; 2.. •iib•~ 2ooe • 61116 a~wrB <E:Pm&Iam~ iij 1i w~rtJE ii j ! ~~ 11 I

.ill! BIJ£ if~1f ~fJfrB 15

w••

~il>

.

11lli~Sllfi ..

3,

ttJa .. tlEJl .. ll.a; ..

·~~i~·SF!I!MJ-a--11=;

~ lllllaJJt All.~lt-llla.Jii~~tll.~~ EP IE.J:lll!

SI~m~~~-•~••I~~*~~-a--w~••~~•

.

~~~.*~&•m•~•~ ~~~-~~•w~~·~~• ~-;

fl:o

ttut-a-fl!

< 181 >

1.. tfUibi!l·~~J=fV"J\!li~:Ji:l~fl=MliiJe .. it~ .. ~

ff;

)t~fl:• •

2.. :IJDB ~~t:ltUBUitll*itKi ~&Wl6 n liJ iJjljJ:i1D iJJ , ~ i.RBiJHJI.~I:I'lil

:

3.. BMti'Wililiiff~li~~§~~~-~~Aii~~ED ~~~~Ml&~~-.-~&W~~-~~-~~;

4.. 11H~~:Jt!li*tiJalt!JftB'iF.'-I,I;; *~t!~~-· I

16

•JJ'mU11Jtx~

s..

;

*1.7-I~t*Mtirdii#J

, '-'iJillllisiJ!-~riN•=t ;

e.. tEll I" Dt1i~.illi.~ai1i~ia.a~• , ii9J)«1il'f~JJ' ~Bat~•~•~•~7•; 1..

a..

m••. iflflttkn•• .

litsllla~•••=mNW

ltliJ~JI~I:ll~l:-mtF.t!B9:11W

;

, j[J~jk .. #.!Ill ..

•.!lk . r•~••••.ne~~-•~*~~~~A~••~ .l:-t:t:ilt-1.1:

I

J.;A.~- iiJ~Ii.I:JI

;

9., BmbXV.ts!t:!ft~lld§~jtg~liJ! ~~-ir(CSR), ~-741 tl'JA~~~~Nff;

10..

(1i)

ltllfbJJill~itNii-!IJ•~:a~•rBidl~~-.

••*it=

1.. BM~II-EilJB~I{~Jifl1!i~ , :IJDiiPJT~~~-fiB

. .

n~&•~~oo~~~~••.•~a•~•.~*•• ~~ ~~

.

~~~~~~•••••~~m1i*~;

17

-~~~~*·-···-~--~--~; 3, &itbB"W: 1ooo n=fN:1liiE@,~t'IAelJim ;

2,

4,

M:itbB.liitkiXMIU~·IIJil ,

.I:IiiAJff• •JJ~fl= ;

s, :JtFaJ1f.l:ttithl' , 1fJI•~~1t•:gJ{~ afl=;

a,

-filli'lillif~.l:i~iJJirfl 1~*i1=

. :bn•-g ~atli . ~•

-~~ft.M:~M~&&nm~afl=o

<*> 1,

••••-a--tt: r!JBIJJt:!EititJfiff •

.iiEPJB•ill~a:Jf~, tf:~X-~

I!*'J ; 2,

•a rfl

li:Jt*~ f:llJE~iijfE lflSattJ89aiiiJ:rRM•

"mlt~ &~tiUfi*fl= ;

3,

ftl!ll~~iij, :&:lifl.~&~t{tk~~$ni' &l'al

MJ:a

tli~~-~~.m•~•~~·~·~~:ara~, 7•~afl=;

4, JliJ~ II *lifL~fEM• i1¥f.Srti*i ~ fl=~&ib.t. ~ Xl

~--~•*~~~•m~~~-,~~~-~m~~••• II

~o*m~~·-~~-~~-~-~-~~5•&~~~~~ ••••~•rr•.Pl~l!fT

s..

;

Bl!~llfG~JBjJc§iffi .. &tt~ifiJ~iij.&~sziftizlil

~a~*~~~~~~e~~~-~ii••~~~;

a..

:1t~.t~E:P EP~ettaw cJ;iie1!11lt-Ifl=to.fl=m

mi*tt~m•~~~lJI ~ JI~J•~

I

.

1Ki• ~t,t.!ilJ! ~ m& ;

7.. Jll! iJ1i ljjgiJ -~ti-~11=

I

·~Ui&: P1i II if~~tiiJII

JP'~Ztil:Jflil£~@1#i~o 1.Jn!iililli"Mliin&~Jllbi.ialli4 ··~~fajif~;

a..

:JfRA-f*ffi4Jfl~il9mlitRi 2005 ~ 4

J.l

25 a~W

~<~~e••••~~M•••••fl=~~••s~~

( ..t:; ) 1..

IP 11'11t~~~~·it=

m•tt•• .. .A..DftllJf~.fOmii7fJt .. • • • • •

ttilt19•i1=,

~iltililii~'J'mie.!l~ltlaJ£Jii;

2.. ~~~*alli•nq:&•~*tBiiimli~iJ.I

19

, t!i:iEI-

-

(/\)

*liiL-Q-fl!

1 ~ ffiiA.f*lJIEIJI~ 2001

tf 11 ~ 7

a~WtB (lfi~A

&~~~a*•~~-~fi~~~~~*•*Tff&a*~~

tB-w••~~>; 2~

1fIIAf*lJI El11~ 2008 !f 12 ~ 11 B a:ltjj{~Wt¥.1

(lfi~.A.~~~~~---~~~~-~B~~~~a~~~ T-:P.~~••J!~ilifl1¥*fl=M1w•11$jk)

;

3~

Itlib If' Jj~ t:lJ IE tgi.J Jli.t~~.illL AJ~Ii.I:Bl:g( ~lifT

4~

m•"iJ:&:P~~~~·ii~llil!ut~*fl=

iltff;

, ~.aaEP

JB~o

(:IL) 1~

~llk-a-fl:

7fliiA-f*JJJi Elfl~ 1992.61:1 29

a~•atJ (q:.~A

20

-

M~~R#*·~~-~~~~~m#*B~T»B#~*~

'*··

MJ

iijl) ;

2.. :IJDBW~ilHISn~#iktJUa~ii1Jj1§:t1}_, ~ 3.. Jtlb'-lir~i2l1Jl#RJ~·ff·1Jil~fti.J11ii ..

tt

.

*•~ Aft~-~~*a••••ff•*~o

(+)

il:11.1r+F

1.. itl~flifBiJMI-J&• ,

•-tt

2009 • 4 ~ JJJJUJMJ <~•

A&~~-~~$~W=~ft~~~~-~~-~-~T~B 5a.ill!~fl=tBitM:fi5~)

;

2.. iflj~JI::JR ffiJj ~~-~IJdJlS!*fl=~ Jll1l~~~ ; 3..

...

jmlliiHI~WSn~tD;JJ

1C1t$1J~~~~-8Jft"~

4 ..

, Fll.LJ:t£J'tnrtJilllff*ll

;

m~~.tt:i't*•• .. ~1t$1JMJ~~~•mn:~~1Ai.R

• •7fJI-a-~~~8)g~o

2J

•

<+-)~·-··~ 1~

7fMA-1*lJiiifi~ 2001 ~

s 1:1 s a~eMJ<~~.A.m

~~-~--~~-~ft~~~~~••*r*•~•~•~ ~-a-fl=tB,.Il11J5jf()

2~

;

7fiiA-f*:;t~M~ 2001 ~ 6

JJ 5

B~WMJ<~~A.&

~•••fi~~-~fin~••~n•~~~>fi~~•; 3, ~JUJ-ffili'l.li~iJJ J;A~f6.1-~ 2002 ~ 61.1 25 B I

~•~<~~A.~~~m~m~~-~fi~~~m&B~••~ ji.i#}\t() ;

4, an~~~•z•~••,•~·-~~~n••~

tDiJIIUiiiJ , f#J16JIM~1i*J••; 5~

*MA.l.l8Ji~ 2004 ~ 11

R 27 B~WMJ (JP~

A.~~~mafi~*•~m•a~~-~~~••&~>.~m ~~~llm.Gii&~Jtkl&~fl=;

s.. e 2002 ~ 3 P.I~Wt$~~~~~~-~1HPJe~~I ~<~T~~•,~•&x~•~~~~mmn&m,~*~~

22

<+=>ti:**fl= wn~~~•~•m~••~a**~••~.«~m•M &~~~*~w••~~--~~~~-~~~~~~~0

ll!l, tt:•x•t~ ••~ ••~tt*

( -) :tit1J'fl= 1~

:IIJ~Itlt£2001 •11

Jl 7 B~W~ (q:r~A.~~"UI

jiJ(Hfi] fJJliJBl!m!:Jt~B!UifiJti~~+F~lE) :gJ{ Iii

I

#-7fJiiA-f*~~

; 2.. •fdJx"£mi*:atl1 ; 3, ~~~t!H1illli~1DUI , IIMI-..,_114*~-~Jlj:fj

1t11111~~ II~ EPIEX~~rBiA~

4~

;

lin Iii it IEtt•uCB~ilil etJm •••~•~ ~~~Ell

~Jti~iJf~:

s~

Jtll»t1:f~f1llt*•rtfi~aw~~:nxit-m£ag

-~.~~-~mA&~£~--~~W; 6~

ftlft&IBJ~>i, 1JDW~~JJJtit*H~~MlU.\R;

7~

"R~IIJIILEllJEJti~s:p,t,ll~i!"J;

a..

'-!~flJJBllnr:p EIJtit~~,-~{f"J

:

9.. 3C~~ EllJBiiJDrArftm-a-fl= , J;t:IJD-~ILA.~~-~

*!:§JIIJla

c=>

••*t=

1.. '-l:;tJtJJ~~Jlll·~·-il'>ii;IJ!I1Jt{!~lj ; 2~ ii~•f**fl= , aiUiii~JJ"»tUtt !I Ml~~-·

;

3~ ~•»w$n~~·~••~••~••~~-.~ Jllll.,Jt1;1fWtl*tB~~Jfi•

;

4..

1JDfiPifll«tf:LA!.lil1JiJili~il·~-

5..

eilm~tJ~tE»mmR~JJ~JAjk.A.li •~i.lflm1:Jili

24

;

1KJW-€tfl=; 6~ r-*'*'llff.jifl]~----~iE~·7~

•••• 8~

iil!pijll.ff:H:ZI~JIJtlt~lflil,

;

1ftfil&.sl;bi6

; ~fEj~:i(JI!l*II~JitEl!~JI9t11*J

. J;(e'PI1.A

&'PJl:1l"~jlffit*Dii;

e..

m•••~f1lilll

, •7t'ltJeliil~rt&.BtB.,l1l~

ii~~itl!it;

1o~

1JnB J1i lltEatlilll! iiJ~·JtJitlitfB~fl=o

RM~*

Si:~.i.~iR~iJ:iJE)lti:IX·it~:ili.~~~~iJ~;JMtftl§lll!

MJ.I:IIH-Ji~-~~o

<=> 1~

··~'ft= 1fRA-f*lJi~M~2004~2~ 17

s•wrB <~~A

~:Jt.tu ~~~~ g~ EPJlJE l§i!ljt~ ~~~~~aJ~ =t aai!iJIJftft=

~UUJI-~->;

2..

'JJr:l .:P$A&;It-'011 ial ftlliJBiilii!~-~~~~1Jt~IJJ*

-~.M~M-~T$~~~8AnW·~~~~~~;

3~

•••~ 2ooa ~ 111.1 19 a~•rB <~~A&~~

•••m~~~~~fi~~~~••ti••••~~•••~ fi:I~T-Nilfl~f$1Die.

4..

.:ts> ;

'1:1lllllr*EIIt$ • •1f.~JJII·~··Jti~-~

I

#~a-~M~o••*~••.~~••*•••m~••~

nillUI~ \1:tt!,IIi; s~

e~iJ~t~x~mmt~ttDi1.iilf:bD~~ft:

;

6~ ~-*~~~-·~~~~-#®~~~~·~-#:

*.Iii il•-afl=

7~

11Jiji q:.11 f(l EP 1B

1§: ~- ;

B~

~EiitHf~*~ll**li•li±~tl±rREP~~~il:

n~••.$~-M~~~m**~••±~•±~~-~~~

~~••o~••~•&•~a••~•n~~•••n~u•

JE;

26

nJt•*; ~1.J?t,-T¥J~~•'-'*~•*•~~-=Px•xi~~ep ~•~&n~**o~•*~•~•~•••~•M~m•••

n!in.-li!; 10, BMiiiiil••m~rdJMJ*fl=. jli4J-=P~.re•••••

fJj¥ft1iiA; 11, Blbl-**~if~IJI~'tfi*«"-et~tEfS.*fFflfa~ ~--~if~:;(~

;

12, t!IJJ-BfflEJI·~\ iti~~~ifi~~ ~1JUWP~illti I

····fi~~.#~•***~•h:

.

13, m•••~th• !11tXlntflll~m•f4xmARt~f, 31J.~:li~~*i1zo

(ll!l)

~~Jl~1ti1=

1, jlf;bJI~2ooo tF 2 JJ 23 a~•~ <'P~.Am~•• ~~-q~•~E~~am~~-~r~~*~~n~tt~>:

2, jftiitJJI~ 2001 ~ 1 ~ 11 a~:•MJ <~$Am~~~~

27

am~~•m~~~~~AfieAo~~~~•••*~~•

••••>; 3~

.-iA45- e

J!~tt~tu•

4.. ltJIJ'lt;il·~·

I

.J:lla**fl=-•:JJ Mltli• ;

DDil~liJ.QIJt A.....

••*

~u~a•~-~~-Mnm~*~; 5~

BM&It~-~ :ff.illl.A.m~• .. 11:D:.ffflf15~Slm.li

~-~~-GMenA~m•~~~~-,~-~-M-~~· mM1.rili~-a-fl=;

a.. m•••iltbil

I

a7f-iJHI-1£'!t.J.J!~t~jR•~l11~

JiJ!~~i1=··~~itki1l;

1..

e~ s•-*•J!~-a-fl:a-.r"F m-~1Ja•ftffll•

.

I

-~~~~M~~-~R~-~ -~~~--~~&mo

(n)

M••~~fl=

1, ;/JDII~III"'tll611$JB~~tt~e, EP~a*tEllll

~M~~--~--.~--~~~~~: ll

-

ii; 3, D~lll!;t~Jil*fl=·~~ ~t1=1JDB~Illltt~-a-t1= ; 4~

("ft.) 1~

Ut!JitJl1ffitlJit$tiJ:~Fa·~·*f1=o

• • •oft; 7FIIA-f*lJ[DJI~

1992.21.1 24 a~W£6 (Jf1 • .A.

~~iiiiiDlKf.lit:PrtJBftl!~fallitHf~.l.tiJIU\... 5~);

2,

111511f!WJ IH*li to , ~~~ ililRi:ft Nl~B:inl.l Iii ;

3, lllsi:~IJii~~lJi ~ ~-.tJ·ii DJ!IIilf*~fl:o 1

(-b) 1~

••*-fl= 7f8Ai*:9l~JI~

2008 iF 12 ~ 22 a~W(B ('P$

.A.~~~•••••~=~$•&~~~•m•~~-•~* --·~f1=UtM1iJ&M)

;

2,. :IJI51i*Wfi1Rii1~i1= ~fal7fliliif9J~~ I

29

1r*ilti"IA

(/\) ••-a-ft! 1..

~RA4*J.18JI~ 2008 ~ 12 .F.1 22 a~Wr$ (r;t~~

Am~~~~$~-·~-~~~$~~fiW~~~··~~ Jfii~Bat•~·*~fl=~i:i(·l-~iA) 2~

;

~flim•~~~-~tlltai1.itltHf*'J;

~ •••~~~•~m~•~~~~~~••~•w•~

(1L)

~--··fl:

1~ m•~•-Bm~~*••~••~••~~w.~ •fi~~•rrw~~-~.n~M**~~••; 2~ ••••~e-\ 11.ae•tBJJ:Jld , Sii*XJtn~ftlili* iJtl.iR!it&iJ~ii;

3.. Jt:lb~ ~ttlili*.iJn 1!1 lij =f FaJiliQJ raJ ~iSC. ifi\f*8 30

*

<

+ >•iulc&R-a-41= J!JIJXX.n~~iiHflltR tt 41-~ ~if JIB:~

, :bn§-a-fl:o

<+->~•*i1= 1.. ~li~1JDtMBnl'alli11itf-8tti!*J , ~-~~~lR ••tt~ll<

2, :IJDiiilif(*'f'bi.l , ti:;T~JJ"~»&~jJiJiiJ~Itl:li JRJ·Ei~~ii~tBitkit;

3..

BM~l1! .. Jd!IX&IIl~IUI~)fUI, m•Jil11t~!B

nllilfljlj~~•

, AY:~~-~i~ ;

4.. Bn)lJlli. .. JtkiXillllij•milm:G , 1Jil~P'HIIJ~i#J

••n~•~~--~~*fl=.tr~#~~~•~•~~~; 5..

1Ui3i~~:t: lllfi!lfilf~~-- iiJilfflJtli~~J.I

-~~····~~~iiJ*•Jtliil~~~~-~;

31

a~ ~-~m~s•m~«••~•b•~•~; 1~

*it:it.31;J~Jijt~'*fl=o

7f JliJirfi ~ji~

<+=>•~~···it= 1~

···~2005.4'-1258~·~ (~$A.&;t~~~~

••~~~•mB~~~~~-~~¥••~~ ~~~•m~n ~T~·~~Siileiiii~~f1=~\t) 2~

:

1MJBitBIX~II~iliffiJ:J1Ditl

, e~x~IXJixjlj!IJDi

.i#}+fJ\f!o

:n~EIIij.iiiiiiiX•aat=

<->

~~~•~m~rr~H~~a•.~~*~~•~m

•e~••~~-~.•~~*m~«•~+Fm.••~~~m ~~~~~~·~1~~-;b

;

32

Mm~m•~77~•m~~.ftmm~*~···~~~~m

~~.•~•~*•~••~•\••.~•~s~~-.~~

llj!-.1:11 ~ IJattilo

<

=> Dll~~~~~~~, il~~~mtR. wat~~l> ~~~-*•\

*~•a•,*~••I>*•~~~&•~~-•~~~--E ~.~~m~~~~~~2~•~•**•~~·.•~•n~ ~~·l>~iaJ • • tl9~iltit.JP.;

(~) ~~~~~~··*••,*·~~~&~X~-~ ~~-~~~~-~-~ti9X~nm•~~-~*~o

*.... ~*<•$A&~~~a~~~-~~~~~--M~rM

~~-~~~-···~~ff~~~>~.~~~~~-*~· d3~fJJ--:1J~~~j{(JJtlEo

3l

-t~Wfill.M

~~n*~~-~.m~~~~-~-~~~~~~-·~ --~~~~-~•~.~~-m~--~~~m~ma•rrw

~·*·~~-·*·~-~~*~~~0

* r= o - o

•-JJ:.t-a~~iJ.-lt~

~.•~•m~x~ ~~xa•x~~.=~x*~•~•o~ ~-~L~~~~~~•xx*~*o

EUBlJBiilli~illiiaRf

~~A.&~~rlii.@

-rea

tta

/)

SIGNED

SIGNED

-I

I 34

..

PLAN OF ACTION FOR THE IMPLEMENTAnON OF THE JOINT DECLARATION ON STRATEGIC PARTNERSHIP BElWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC Of INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF lHE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

·-- ------On 25 April 2005 in Jakarta, Indonesia, the President of the Republic of Indonesia, H.E. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, and the President of the People's Republic of China, H.E. Hu Jintao, signed the Joint Declaration on Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China. The establishment of the Strategic Partnership between Indonesia and China was aimed at promoting peace, stability and prosperity for the two countries and their peoples through broadening and deepening cooperation in the po6tie»security, economic, and socio-cultural fields as well as expanding exchanges at all levels of society. The Strategic Partnership between Indonesia and China needs to be cultivated through continuous interactions and the development of concrete, joint measures and actions. Such an effort requires great coordination and cooperation, taking into account the strong basis upon which the bilateral relations are built and looking ahead towards realizing the potentials of both countries as strategic partners in the region. As a •'blueprint" for the concrete realization of the Joint Declaration on Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China, this Plan of Action provides a comprehensive outline of the ways and means through which stakeholders could for the next five years 201 02015 substantiate the framework of cooperation already established by the Joint Declaration.

In light of the above, and pursuant to the prevailing laws and regulations in each country, the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China will pursue the following joint actions and measures:

1

1. Strenathenina the Strataalc Partnership 1.1.

Bilateral Exchanges and Interactions

1.1.1. Increase the existing regular high-level bilateral contacts, visits and interactions to promote dialogue on bilateral cooperation and international consultation on topics of common interests and concems. 1.1.2. Establish hottine for communications at working levels via telephone or the in1Brnet (under the coordination of the relevant senior officials) as a means to exchange views and disseminate information and correspondence. 1.1.3. Conduct informal meetings at the working level between relevant sectors in each country to exchange views and coordinate efforts to substantiate the Strategic Partnership in their respective fields. 1.1.4. Promote exchanges, dialogues, and meetings between friendship groups, think-tanks, and all sectors of the society, to develop ideas and proposal on deepening the relations between Indonesia and China. 1.2.

Bilateral Dialogue Mechanisms

1.2.1. Appropriately maintain and enhance the existing bilateral dialogue mechanisms between the two countries• Government agencies subsequently every two years or when it is deemed necessary by both sides, by among others: 1.2.1.1. Organizing Bilatetal Dialogue between the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs of the Republic of Indonesia and the State Councilor of the People's Republic of China every twt'l years. 1.2.1.2. Organizing Joint Commission lor Bilateral Cooperation {JCBC), headed and co-chaired by the Foreign Minister of the two countries at the time agreed by the two sides or at the request of either side with the agreement of the other, alternately in the two countries according to ac.1ual needs, or in combination with exchange of visits between the Foreign Ministers. 1.2.1.3. Organizing Joint Commission on Economic, Trade and 1'echnical Coopetation, co-chaired by the two

2

countries' Ministers of Commeroe at a date agreed by both sides. The sessions shall take place alternately in Indonesia and in China. 1.2.1.4.

Organizing Senior Offlcisls' Bilateral Commission, headed by Senior Officials' from the t.wo countries• Ministries of Foreign Affairs subsequently every two years, unless otherwise agreed, to follow up aU the agreements or understanding reached at the JCBC.

1.2.1.5.

A Sincrlndonesia Defense and Security Dialogue headed by senior offteials from the Department of Defense of 1he Republic of Indonesia and the Ministry of National Defense of the People's Republic of China shall be held once a year altemately in each country. Organizing Joint Committee under this framework, the Directorate General of Defense Strategy of the Department of Defense of the Republic of Indonesia and the Foreign Affairs Office of the Ministry of National Defense of the People's Republic of China are in charge of planning and implementation.

1.2.1.6.

Organizing Joint Commission on Tourism Cooperation. headed by senior officials from the MinJstry of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia and China National Tourism Administration on regular basis.

1.2.1.7 .

Organizing

Joint Commission on Science and Technology, headed by senior officials from the Ministry of Research and Technology of Indonesia and the Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China on regular basis.

1.2.1.8.

Organizing Joint Commission on Agriculture, headed by senior officials from the two countries' Ministries of Agriculture subsequently every two years.

1.2.1 .9.

Organizing Senior Officials' Meeting on Education, headed by senior officials from the two countries' Ministries of Education on a regular basis.

1.2.1.1 0. Organizing Joint Worlcing Group Meenng on MaritHJ Cooperation, headed by senior officials from the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the State Oceanic Administration of the People's Republic of China.

3

•

1.2.2. Explore the potential for establishi'lg other regua, structLnd dialogue mechanisms at appropriate levels of gowmment and In various areas d cooperation.

1.2.3. Continue cooperation through direct consultations n dialogue on consular and inmigration mattara at senior offtcials level in both countries.

1.2.-4. Promote excha1ges and direct contacts between the two legislative bodies of both countries through visits and field studies by conti'tuous!y enhancing the active roles of Bilateral Friendship Groups in strengthening the two countries partnership. 1.2.5. Encourage the coordination and cooperation of the two countries' legislative bodies within regional, Inter-regional and International parliamentary organizations.

2. Po!IUcal. LIAIIIDd Security 2.1.

2.2.

Sovereignty and Territorial Integrity

2.1.1.

China supports the Government of the Republic of Indonesia in Its efforts to mairtain national ooity terrbtal lntegrlty.

2.1.2.

Indonesia reiterates its conti1uing a
2.1.3.

Enhance consuHations and coordination and, make public statements on bilateral and multilateral occasions, supporting each other's efforts to safeguard national sovereignty and territorial integrity.

n

Cooperation In Building Democracy and Promoting Human Right. 2.2. 1.

Promote ties at various levels among the peoples of the two countries to exchange views and uperienoes in an effort to enhance the promotion of human rights and good governance.

4

2.3.

2.2.2.

Encourage exchangEHS of visits by government officials at various levels as a means to share and learn from each other's experiences in promoting human rights.

2.2.3.

Increase consultation and coordination in further promoting cooperation in multilateral fora such as UN Human Rights Council.

Defense Cooperation 2.3.1.

Adopt

concrete

measures to actively implement the

Agreement between the Government of the Republic of lndonesiB and the Govemment of the People's Republic of China on Cooperation Activities in the Field of Defense, signed on 7 November 2007. 2.3.2.

Enhance the role of the Defense and Security Dialogue between the two countries' Ministries of Defense and continuously Improve channels for dialogue to exchange ideas, views and experience on matters of common interest in the defense and military fields in order to enhance mutual understanding and establish mutual trust.

2.3.3.

Enhance practical exchanges at all levels through, among others, delegations visits, training programs, exchanges between military academies, port calls, and joint defense exercises including joint military training exercises betwaen the armed forces of the two countries.

2.3.4.

Establish a cooperation mechanism in science and technology industries for national defense at an ear1y date, so as to expand coaperation in the field of science and technology industries for national defense.

2.3.5.

Enhance the implementation of

tile MoU on Research and

Development in Defense Technological Cooperation between the Ministry of Researoh and Technology of the Republic of Indonesia and the Commission of Scienoe, Technology and Industry for National Defense of the People's RepubUc of China, signed on 28 July, 2005.

2.4.

Non-traditional Securtty 2.4.1.

Extend the validity of the MoU between the Governments of

the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations {ASEAN) and the Government of the People's

5

Republic of China on Cooperation in the Field of Non-traditional Security Issues which Is to expire on 10• January 2010 and carry out concrete actions that contain therein.

2.4.2.

Enhance dialogue and coordination at the wot1dng level among officials of both countries to enhance the lmpfementaticn of regional arrangements addressing various issues of nontraditional security threa1s.

2.4.3.

Enhance croswedoral dialog1..1e and coordination among Government agencies in the domestic sphere with a view to engaging the other country's network d interconnected relevant Government agencies.

2.4.4.

Develop mechanisms for enhancing the sharing of information and experience among security institutions on issues relating to non-traditional security threats.

2.4.5.

Combating Illegal Logging of Forut Product& and Aasociatad Trade 2.4.5.1. Develop action plan to implement the MoU between the Government of the Republic of Indonesia and the Govemment of the People's Republic of China concerning Cooperation In Combat;ng Illegal Trade of Forest Products signed on 18 December 2002.

2.4.5.2. Enhance consultations and

coordination among related government agencies In researching and introducing the methods of Identifying illegally logged timber and other illegally obtained forest products, for instance both sides may explore the possibility of developing a unified timber legality Identification system proposed by the State Forestry Administration of China, and conduct cooperation on this basis.

2.4.5.3. strengthen legislation and law enforcement to combat IUegallogging activities in respective territories.

2.4.5.4. Promote domestic publicity on the negative impact of illegal logging practices and fight against the purchase of illegally logged timber and other illegally obtained forest products.

6

2.4.6.

Drug Traftlcklna 2.4.6.1. Enhance consultations and coordination among law enforcement agencies and other related government agencies in halting 1he illegal manufacture and flow of drugs and precursor chemicals in 1he region. 2.4.6.2. Actively carry out bilateral anti-drug cooperation, so as to curb the demand for illegal drugs;

2.4.7.

Trafficking In Parsons, particularly Woman and Children Enhance consultations and coordination in addressing the issue of trafficking in persons, particularly women and children, in multilateral fora such as the UN and regional fora including the Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and related Transnational Crime.

2.4.8.

Corruption and Money Laundering 2.4.8.1. Enhance dialogue and consuHations between Indonesia's relevant agencies with the Ministry of Supervision and Supreme People's Procuratorate of the People's Republic of China as a means to share knowledge, exchange infonnation and provtde technical assistance in the flght against corruption in each country. 2.4.8.2. Develop concrete plans to implement the MoU between the Indonesian CoiTUption Emdication Commission (KPK) and the Ministry of Supervision of the People's Republic of China, signed on 23 May

2007. 2.4.8.3. Enhance dialogue and consultations between the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRACIPPATK) and the People's Bank of China (PBC) which acts as the financial intelligence unit of China at the bilateral and multilateral levels on preventing and combating crossborder money laundering and other proceed crime

activities.

7

2.4.9.

I

Illegal Fishing 2.4.9.1. Enhance consultations and coordination among related Government agencies in addressing various issues of illegal fishing. 2.4.9.2. Promote public awareness of conducting legal fishing and develop mechanisms for preventing further illttgal fishing practices in each other's maritime territofy.

2.4.10. Migrant Workers

2.4.1 0.1. Promote cooperation in controlling and managing the movement of legal migrant workers as well as their protection. 2.4.10.2. Enhance consultations and coordination among related Government agencies in addressing vanous issues of illegal migrant workers. 2.4.11. Other Transnational Organized Crime Explore the potential for cooperation in combating other forms of transnational organized crimes at bilateral and multilateral settings. 2.6.

Anti-terrorism 2.6.1. Increase bilateral consultations and coordination as a means to further promote multilateral efforts to combat terrorism through various fora and cooperation frameworks such as ARF, ASEAN Plus China, APEC and the UN. 2.6.2. Encourage the participation of Indonesian and Chinese officials in training programs developed by the Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation of Indonesia and public security agencies of China. 2.5.3. Develop mechanisms for enhancing the sharing of information among intelligence and security officials as well as experiences on combating terrorism, particularly considering 1he borderless nature of terrorism. 2.6.4. Explore the possibility of conducting studies on effort8 made by the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in combating terrorism, separatism and extremism as well as explOre the

8

possibility of conducting studies on root causes of terrorism including the way to overcome the problems.

2.6.

Legal Cooperation

2.6.1. Encourage contacts and dialogues at the working levels between relevant legal officials in both countries with the view to enhancing the Implementation

ot the existing legal cooperation.

2.6.2 . Strengthen legal cooperation through regular consultations and ccordination among relevant agencies in both counbies and effective joint implementation of the Treaty between the Republic of Indonesia and the Ptlople's RepubUc of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matter, signed on 24 July 2000. 2.6.3. Bring the T.maty on Extraditions between the Republic of Indonesia and the People' Republic of China Into force at the ear1iest date.

2.6.4. Expedite the effectuation of the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hong Kong SAR of the Peop/'J's Republic of China conceming Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, signed on 3 April

2008. 2.7.

Maritime Cooperation 2.7.1. Enhance the implementation of the MoU between the Government of the Republic of Indonesia the and Government of the People's Republic of China concerning Maritime Cooperation, signed on 25 April 2005, through enhancing consultations and coordination through the Annual Technical Committee Afeetfng on Maritime Cooperation in developing concrete, viable and sustainable cooperation programs.

2.7.2. Enhanoe

implementation of the Memorendum of Understanding between the Agency for Marine and Fishery the

Research, Ministry of Marine and Fisheries, th6 Republic of Indonesia and the state Oceanic Administration of the People's Republic of China on Marine ReSNn:h Cooperation signed on 10 Nowmber 2007, and promote bRateral cooperation in the areas of low sensitivity, including marine scientific research. environmental protection, disaster prevention and mitigation, etc.

9

2.7.3. Enhance the role of second track diplomacy in finding means to ensure the stability of the South China Sea as well as develop mechanisms for mutually beneficial joint explorations of the area.

3. Economics and Development 3.1.

Financial Cooperation 3.1.1. Promote financial stabiHty through technical assistance In promoting healthy financial mariarts by increasing exchanges of experience in earty warning system of financial risk. strengthening cooperation and coordination in financial supervision and improving capital market systems. 3.1.2. Foster collaborative capital market research and training centers. 3.1.3. Set-up effective measures to alleviate the impads of sudden shifts in short-term capital flows. 3.1.4. Strengthen and broaden cooperation among financial institutions in both countries through, among others, increased Interactions and consultations, capacity building and joint promotions of each other's financial markets. 3.1.5. Strengthen technical exchanges and resources sharing in supervision and management of economic and financial information, and, based on tile actual condition of each country, implement the internationally accepted practices and standards of disclosure and dissemination of economic and financial information. 3.1.6. Minimize procedural barriers in financing of cooperative projects. 3.1.7. Promote networking among financial instituticns, induding banks, for financing of cooperative projects. 3.1.8. Facilitate two-way capital flows and investments. 3.1.9. Enhance consultations and coordination In multilateral fora as a means to maintain strong regional and international financial environments. 3.1 .10. Strengthen regular bilateral consultations and coordination to expedite the utilization and implementation of the Preferential

10

Exports Buyer's Credit Facility, Concessional Loan and other development support financial schemes.

3.2.

Trade Cooperation 3.2.1. Promote steady development of bilateral trade and make efforts to realize a generally balanced two-way trade volume. 3.2.2. Increase consultations and coordination among Government agencies and enterprises in both countries in identifying each country's comparative advantage and eliminating trade barriers so as to develop a mutually beneficial bilateral trade relations as well as to prevent illegal trading. 3.2.3. Promote greater participation from all stakeholders in further Improving the effectiveness of the existing trade-related dialogue mechanisms. 3.2.4. Further make use of the existing cooperative mechanisms such as the Joint Commission Meeting and initiate the establishment of the Joint Worldng Group on Bilateral Trade Resolution with the view to resolving trade problems/disputes that may arise. 3.2.5. Enhance trade facilitation by, among others, promoting efficient and transparent customs clearance procedures and law enforcement. 3.2.6. strengthen cooperation and information exchanges and networking on trade and industry standards, statistics and regulations. 3.2.7. Simplify requirements and procedures for utilizing financial and technical assistance&, both within bilateral frameworks and tripartite arrangements, for capacity building purposes. 3.2.8. Encourage setting-up pennaner.t representative institutions of non-enterprise economic organizations in the other country. 3.2.9. Promote bilateral trade cooperation between cities/provinces by revitalizing the existing sister citieslprovinces cooperative mechanisms. 3.2.1 0. Conduct joint promotion and joint market research aiming at establishing and expanding market access for both countries' commodities in the regional and international markets.

11

3.2.11. Adopt and implement trade related agreements established between ASEAN Plus China. 3.2.12. Support the realization of ASEAN's economic community. 3.2.13. Strengthen cooperation and coordination in voicing the trade development rights for developing countries in the regional and international fora. 3.2.14. Sign at an earty date the Agf88ment on Expanding and Deepening Bilateral Economic and Trade Cooperation between the Government of the RepubHc of Indonesia and the Government of the People's Republic of China, and formulate and implement the fwe-year plan for China-Indonesia economic and trade cooperation.

3.3.

Industry Cooperation 3.3.1.

To enhance and to further discuss the implementation of the MoU on Shipbuilding lndustty between Dir8Ctorate General of Tmnsporlation Equipment and fCT Industry, Ministty of Industry of the Republic of Indonesia and China State Shipbuilding Corporation (CSSC), signed on 15 June 2006.

3.3.2.

To promote the implemen1ation of the MoU between the Agency for Industrial Research end Development, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia, and China NatkKral Ught Industry (Group) Corp., the People's Republic of China, for enhancing cooperation in leather and shoes industry, pulp and paper industry, food industry and chemical industry, signed on 16 June 2006.

3.3.3.

To develop communication and cooperation on industrial standardization and conformity assessment between the Agency for Industrial Research and Development, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia and the relevant bodies of the General Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine (AQSIQ) of the People's Republic of China, especially for exchanging information on standard, technical regulation and conformity assessment.

3.3.4 To promote exchange and cooperation in various fields between the Republic of Indonesia and the provinces and cities of the People's Republic of China.

12

3.4.

lnvHtmant Cooperation 3.4.1. Promote political. security, legal and social conditions 1hat are conducive for increasing and deepening investment cooperation. 3.4.2. Enhance consultations and coordination between all related Government and private agencies in the field of investment so as to identify and eliminate investment barriers. 3.4.3. Encourage the participation of private actors, through, among others, close ties between Chambers of Commerce In both countries, as well as good relations between overseas chinese business associations in China and Indonesian busines& in developing stronger cooperation in the fJeld of investment. 3.4.4. Simplify administration procedures as v.oell as facilitate technical and financial a88i&tances for investment projects in 1he field d public services. 3.4.5. Conduct joint promotion programs aiming at attracting greater foreign investor& to both countries. 3.4.6. Intensify mutual visits and exchange of information among officials and entrepreneurs so as to enhance their familiarization with each count,Ys investment laws and regulations. 3.4.7. Promote contacts among actors at the local level, such as provinces and municipalities, in attracting investment from one another or from other foreign countries. 3.4.8. Encourage Chinese invesbnent in resource-based industries in Indonesia, such as in the felds of agriculture, forestry, fishery, mining and energy as v.oell as promote human resource development, and technological transfer, for sustainable development in these fields' cooperation. 3.4.9. Encourage investment-making enterprises of both sides to take Corporate Social Responslbl6ty (CSR), including in promoting environmentally-friendly investment. 3.4.1 o. Encourage investment data and information exchange between two countries, especially Indonesian investment in China and Chinese investment in lndoneria.

13

3.6.

Energy Cooperation

3.5.1. Enhance dialogue and consultations among all relevant government agencies and enterprises through 1he IndonesiaChina Energy Forum and other activities so as to Increase policy sharing, and expand exchanges and cooperation in energy sectors such as coal, oil, geothermal, gas sector and electricity.

3.5.2. Encourage the participation of enterprises of both countries in energy exploration and infrastructural developm~nt.

3.5.3. Expedite the realization of urgently needed projects such as tne 10,000 WIN coal-fired power plants. 3.5.4. To promote the idea of establishing a regional energy transportation network as a means to develop a sustainable energy cooperation. 3.5.5. Jointly develop alternative energy and carry out cooperation on energy efficiency and conservation projects. 3.5.6. Enhance cooperation on cepacity building including cl06er cnllaboratlon between research and training centers of the two countries, more visits among officials and joint studies and research. 3.8.

Infrastructure Cooperation

3.6.1. Encourage and facilitate the participation of Chinese investors in the development of infrastructures in Indonesia. 3.6.2. Encourage Chinese and Indonesian enterprise& to explore various forms of infrastructure cooperation in equally and mutually beneficial manner. 3.6.3. Intensify mutual visits and information exchange between officials of state-owned companies, financial institutions and other relevant agencies so as to deepen mutual trust, understanding and cooperation on infrastructure development. 3.6.4. Encourage financing institutions of the two countries to provide bilateral infrastrucb.1re cooperation projects with more efficient and effective financial service of various forms on the basis of scientific assessment of market operation, where the tendering process of the infrastructure project implemented with

14

commercial loans provided by Chinese financial institutions is carried out through common intemetional rules. 3.6.5. Promote mutually beneficial cooperation among Indonesian and Chinese contractors. consultants and suppliers in the realization of infrastrudure construction projects in both coun1ries. 3.6.6. Give full play to the Sino-Indonesian Joint Working Group on Preferential Export Buyer's Credit to expedite smooth implementation of preferential export buyer's credit and related projects and to supervise and review the development of projects. 3.8.7. Enhance cooperation on capacity building including closer collaboration between research and training centers of two countries, more visits among officials and joint studies and research in the area of infrastructure development

3.8.8. Develop concrete activities to implement 1he MoU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on lnfrastructum and Natural Resources Cooperation, signed on 25 April 2005. 3.7.

Cooperation in Small and Medium Enterpriae Development

3.7 .1. Enhance cooperation in efforts to jointly develop small and medium enterprises in both countries through financing, human resource development, market development and exhibitions.

3.7.2. Promote consultations and coordination among ail rerated government agencies and enterprises in identifying areas of excellence in each country and in exploring future areas of cooperation. 3.8.

Agricultural Cooperation 3.8.1 . Develop concrete programs to implement the MoU between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia snd the Ministry of Agriculture ol the People's Republic of Clrina concerning CooperaUon in the Field of Agriculture, signed on 7 November 2001.

3.8.2. Develop concrete programs to implement the MoU between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the General AdministratkJn of QuaNty Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China on Sanitary and

15

Phytosanitsry Consultation and Cooperation, signed in Beijing on 11 December 2008. 3.8.3. Encourage Chinese investment in capacity building and programs to ensure sustainable agricultural development of Indonesia. 3.8.4. Enhance cooperation in the transfer of Chinese technotogy and best practices in effor18 to develop the agriculture sector in Indonesia.

3.8.

Forwetry Cooperation 3.9.1. Further develop concrete programs to implement the MoU between the Ministry of Forestry of the RepubfiC of Indonesia and the Ministry of Forestry of the People's Republic of Ch;na Regarding Cooperat;on in the Field of Forestry, signed on 29 June 1992. 3.9.2. Enhance consultations and coordination among all related government agencies in the field of forestry. 3.9.3. Encourage cooperation on capacity building, technical transfer, best practices and enterprise investment to promote sustainable forest management.

3.1 0. Flahery Cooperation 3.10.1. Establish an MoU to replace the MoU between the Ministry of

Marine Affairs and Fisheries of t,'le Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture of the People's Republic of China on Fisheries Cooperation in which has expired in April 2009. 3.1 0.2. Negotiate and implement a bilateral arrangement on fishing cooperation. 3.10.3. Enhance coordination among competent authorities of both countries in halting the practice of illegal unreported and unregulated (IUU) fishing in each other's maritime territory. 3.1 0.4. Promote public awareness on the practice of IUU fiShing and information regarding legal fishing practices.

3.11. Tranaportatlon Cooperation 3.11 .1. To enhance the implementation of the MoU between the Department of Communications of the Republic of Indonesia

and the Ministry of Communications of the People's Republic of 16

China Concerning Technical Coopetation in the Field of Transportation, s4gned on 5 June 2001 . 3.11.2. Develop concrete programs to implement the Agreement between the Govemment of the RepubHc of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Maritime Transport signed on 5 June 2001.

3.11.3. Conduct regular consultations and coordination on the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the PeopleJs RepubHc of China Relating to Scheduled Air Transport, signed on 25 June

2002. 3.11.4. Develop mechanisms for consultations and coordination among all related actors in the field of transportation with those involved in the ftelds of trade and tourism in both countries so as to create a synergy in creating mutually beneficial policies.

3.11.5. Enhance regional cooperation in the field of transportation by developing concrete programs to implement the MoU between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeest Asian Nations and the Government of the People's Republic of China on Transport Cooperat;on, signed on 27 November 2004.

3.11.6. Under the framework of the MoU between the Ministry of Settlements and Regional Infrastructure of the Republic of Indonesia and the Minisfty of Communication of the People's Republic of China Concerning Economic and Technical Cooperation on Bridge, Highway and Other Infrastructure Projects, signed in March 2002, the two sides will continue strengthening cooperation between China and Indonesia in infrastrudure construction.

3.12. Technical Cooptration Through the diplomatic channel and Joint Commission on Economic, Trade and Technical Cooperation expedite the implementation of activities on technical cooperation projects under the Memorandum of Understsnding on Gmnt Assistance Jn Relation to Economic snd Technical Cooper8tion between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of lh8 People's Republic of China.

17

4. Soclo..culturt. Tourfam. Science. •nd Technoloay 4..1.

Cultu111l Cooperation 4.1.1 . To expedite the process of ratification of the Agreement beftlleen the Government of the Republic of Indonesia and the Government t:Jf the People's Republic of China concerning Cunural Cooperation, signed on 7 November 2001, and develop concrete cooperation programs. 4.1.2. Promote exchanges of visits by cultural troupes indudlng performing arts. 4.1.3. Promote cross-sectoral consultation and coordination as a means to enhance knowledge of Chinese and Indonesian cultures through various media and other promotional means. 4. 1.4. Promote the study of Chinese and Indonesian cultures in courses where Bahasa Indonesia and Mandarin language are being taught. 4.1.5. Encourage the teaching of one another's culture and history at the ear1iest level of education possible as a means to promote greater understanding and tolerance among the two peoples. 4.1.6. Promote people-to-people contacm as a means to enhance understanding of one another's culture and traditions. 4.1.7. Facilitate the establishment of an Indonesian Culture Center in China. 4.1.8. Facilitate the establishment of a Chinese Culture Center in Indonesia. 4.1.9. Substantiate cooperation between Chinese and Indonesian sister cities/provinces as a means to enhance contacts and mutual understanding among the peoples of the two countries.

4.2.

Tourism Cooperation 4.2.1. Facilitate promotional activities for Indonesian tourism in China, and vice versa. 4.2.2. Promote media cooperation on coverage on each other country's tourism destinations and resouroes.

18

4.2.3. Enhance consultations and coordination among government agencies and business in the field of tourism to overcome unfavorable factors impeding tourist exchanges between Indonesia and China. 4.2.4. Increase infonnation sharing concerning outbound and inbound tourism. 4.2.5. Strengthen cooperation in increasing the number of tourist groups and the assessment of professional qualification. 4.2.6. Increase publicity of the Visa on Arrival facility for Chinese visitors to Indonesia. 4.2.7. Enhance the networking among travel agencies in both countries as a means to develop attractive tour packages. 4.2.8. Facilitate the establishment of an ASEAN Promotional Chapter of Tourism (APCl) In Betjing as a means to promote and 1narket ASEAN tourism among the Chll'lfl&e people. 4.2.9. Enhance consurtations and coordination in promoting each other's position in multilateral fora covering issues related to tourism. 4.2.10. Enhance cooperation on sustainable tourism development and to empower community based tourism through technical assistance and transfer of knowledge In order to preserve environmental friendly tourism and to alleviate poverty.

4.3.

Education Cooperation 4.3.1. Enhance further implementation of the MoU between the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China concerning Mutually..IJeneficial Training Cooperation, signed on 17 February 2004. 4.3.2. Substantiate the cooperation on human resources development of the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia through utilizing the unused grant of the Government of the People's Republic of China for the Government of Indonesia. 4.3.3. Follow up on the

Arrangement between the Directorate

Geners/

of Quality Improvement for Teachers snd Education PefSOIJnel, Ministry of NationRI Ed,ICatkln nf too Republic of Indonesia and the Office of Chinese Language CouncU International of the

19

People's Republic of China concerning Chinese Language Teaching signed on 19 November 2008. 4.3.4. Encourage educational institutions to offer language and culture courses of the other country and provide assistance to the other side. According to the actual needs, encourage educational institutions to invite and employ language teachers from 1he other side. 4.3.5. Enhance cooperation In the training of Bahasa Indonesia and Mandarin language instructors. 4.3.6. Enhance cooperation in developing teaching materials for the teaching of Bahasa Indonesia in China and Mandarin language In Indonesia. 4.3.7. Promote direct links for cooperation and exchanges between universities in Indonesia and China. 4.3.8. Develop a Chinese government scholarship program for Indonesian university students to study in Masters and Doctoral programs in Chinese universities and develop an Indonesian government scholarship program for Chinese university studen1B to study in Masters and Doctoral programs In Indonesia's universities. The number of scholarship and other details will be further negotiated by both educational sectors. 4.3.9. Further develop a scholarship program for Chinese students to study Indonesian language and culture in Indonesian universities by Indonesian side and develop a scholarship program for Indonesian students to study Chinese languange and culture in Chinese universities by Chinese KongZi Institute Headquarters. The number of scholarships and other details will be further negotiated by both educational sectors. 4.3.10. Promote mutual recognition of higher education diplomas through cooperation between educational institutions. 4.3.11. Encourage joint research programs in various flelds of cooperation among scholars and academics at unfversitiae and research centers. 4.3.12. Encourage regular meetings, discussions and seminars as a means to enhance current cooperation in the fle1d of education and explore potential areas for future cooperation in this field.

20

4.3.13. Enhance consultations and coordination in promoting each other's position in multilateral fora such as UNESCO. 4.4.

Public Health Cooperation 4.4.1. Enhance the Implementation of the Plan of Action for Health Cooperation between the Department of HNith of the Republic of Indonesia end the Ministry of Public Health of the People's Republic of China, signed on 23 February 2000. 4.4.2. Enhance the implementation of the MoU between the Government of the Republic of Indonesia and the Gowmment of the People's Republic of China concerning Cooperation in

the Field of Population and Family Planning Reproductive Health, signed on 11 July 2007. 4.4.3. Identify areas of excellence In the field of health in each country as a means to develop potential mutuaUy-benaficial areas of cooperation. 4.4.4. Encourage information sharing and strengthen bilateral cooperation in areas of human infection with Avian Influenza, pandemic inftuenza as well as other emerging communicable diseases. 4.4.5. Enhance cooperation in developing, promoting, and exploring the use of traditional medicine through sharing experience, exchange of professionals, developing legal framewor1cs on utilization and practice of traditional medicine. 4.4.6. Enhance consultations and ooordinstion in enhancing each other's position In the field of health cooperation in multilateral fora such as the World Health Organization (WHO). 4.4.7. Under the framework of health cooperation of ASEAN + China, Japan, Korea, further strengthen epidemiological and laboratory networks for disease monitoring to ensure effective and efficient disease surveillance and response.

4.5.

Science and Technology Coopardon 4.5.1. Increase contacts and consultations among officials from Ute Ministry for Research and Technology (Indonesia), Agency for Advancement of Technology (Indonesia) and the Minis1ry of Science and Technology (Chlna) in developing concrete cooperation programs.

21

4.5.2. Develop a sustainable program for exchange& of visits and joint research by researchers of both countries. 4.5.3. Enhance cooperation in the field of space technology through multilateral cooperation such as the Asia Pacific Space Cooperation (APSCO).

4.5.4. Promote transfer of technology and know-how exchange of information. 4.8.

as well as

Media Cooperation

4.6.1. Develop concrete programs to implement the MoU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China in the Field of /nfonnat;on, signed on 24 February 1992. 4.6.2. Intensify exchange of visits by media organization, induding through government-sponsored exchange programs.

4.6.3. Enhance media cooperation through developing joint programs and capacity building. 4.7.

Sports Cooperation 4.7.1. Develop concrete program to implement the MoU between the state Ministry of Youth and Sports Affairs of the Republic of Indonesia and the General Administration of Sport of the People's Republic of China on Sports Coopemtion, sfgned in Jakarta on 22 December 2008. 4.7.2. Increase cooperation among spo1ts organization in efforts to jointly develop training programs and exchanges of a1hletea, experts and trainers.

4.8.

Youtll Cooperation 4.8.1. Develop concrete programs to implement the MoU between the State Ministry of Youth and Sports Affairs of the Republic of Indonesia and the All-China Youth Federation of on Youth Affairs Cooperation, signed in Jakarta on 22 December 2008. 4.8.2. Facilitate exchanges organizations.

of visits

by

youth

groups and

22

4.8.3. Encourage participation of youth groups and organizations in regional and international meetings, seminars, and conferences.

4.8.

Cooperation among Religious Groupa 4.9.1. Enhance consuttations and coordination between Govemment agencies in the field of religious affairs as a means to review and follow-up on currant areas of cooperation as well as explore future areas of cooperation. 4.9.2. Support mutual visits and exchanges by religious groupe and organizations based on the principle of equa6ty, friendship, and mutual reaped. 4.9.3. Encourage participation of religious groups in international interfaith meetings, seminars, and conferences as a means to build harmony and peaceful co-existence.

4.10. Cooperation among Non-Governmental Organizations Encourage exchange of visits at all levels and greater cooperation between non-governmental organizations.

4.11. Environmental Cooperation 4.11.1. Promote and facilitate exchange of visits by government agencies as a means to share knowledge and best prad:ices in efforts to protect the environment. 4.11.2. Increase consultations and coordination as a means to enhance each other's position in international fora on the environment and sustainable development. 4.11.3. Increase consultations and coordination among relevant agencies in both countries in tackling the issue of climate changE' through bilateral, regional and international channels and processes. 4.11.-4. Enhance cooperation between wildlife authorities of both countries in wild flora and fauna conservation and combating the Illegal trade of endangered species through bilateral, regional and international channels and processes.

23

4.11.5. Assist one another in national efforts to educate the people on the values of sustainable development and environmental protection and raise ttleir awareness on these issues. 4.11 .6. Enhance cooperation 1n capacity building on environmental management for local government. 4.11.7. Establish cooperation in urban domestic sewage and management and processing technology.

waste

4.12. Natul'lll Disaster Mitigation and Reconstruction Cooperation 4.12.1. FoHow up on the Arrangement among Meteorological and Geophysical Agency of the Republic of Indonesia and Indonesian Institute of Sciences and China Earthqualce Administration of the People's Republic of China Concerning Cooperation in the Field of Earthquake and Tsunami, signed on 25 April 2005. 4.12.2. Enhance consultations and coordination in regional and international efforts to develop a coordinated tsunami earty warning system in the Asia-Pacific region.

5. Cooperation In International and Regional Affairs 5.1.

Support the comprehensive reform of the United Nations, including giving priority to increasing the representation of developing counbies in the UN Security Council, maintaining the authority and role of ttle UN and strengthening its capacity in man&ging new changes in the international situation.

5.2.

Work together to substantiate the New Strategic Partnership, strengthen cooperation with countries of the Non-Aligned Movement and the Group of 77, enhance South-South c:ooperation, promote democracy in international relations, advance economic globalization in the direction of balanced development shared benefits and win-win progress, and firmly safeguard rights and interests of developing countries.

5.3.

Strengthen coordination and cooperation in such multilateral fora, as the United Nations, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), AsiaEurope Meeting (ASEM), China-ASEAN, ASEAN plus China, Japan and Korea, East Asia Summit {EAS), and ASEAN Regional Forum (ARF), with a view to jointly addressing international and regional hotspot issues and major globul issues, and working towards a hannonious world of enduring peace and common prosperity.

24

5.4.

Dewlap coordination and cooperation in the international fora on establishing the international legally binding lnstrument(s) on the Protection of Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore.

8. Funding 6.1 .

Funding arrangement for any activity under this Plan of Action for 1he Implementation of the Joint Declaration on Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China will be defined and agreed upon by parties of the eald activity.

7. Review Mechanism 7.1.

The Joint Commission for Bilateral Cooperation, headed by the two countries' Ministers of Foreign Affairs will be organized every two years, unless otherwise agreed, to review the progrees of current cooperation programs in all field& and explore as well ae recommend potential future cooperation programs. Done at Jakarta on thie twenty-first day of January in the year 2010, in duplicate, each In the Indonesian, Chineee and English language&, all texts being equally authentic. In CBBe of difference in interpretation, the English text shall prevail.

For and on behalf of the Government of For and on behalf of the Government of the Republic of Indonesia the People's Republic of China

,_

SIGNED ....____,.)

SIGNED

I 25