relative untuk mengadili perkara berdasarkan undang-undang yang

Laporan Tahunan T.A 2016

BAB I Pendahuluan A. Kebijakan Umum Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus adalah salah satu pelaksana tugas pokok kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, diantaranya : 1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya. Sebagai Peradilan Umum yang menangani perkara pidana dan perdata, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus memiliki Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan Peradilan Umum berdasarkan Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009 yang sampai saat ini terdapat 4 (empat) Pengadilan Khusus, yaitu Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, dan Hubungan Industrial. Setiap Pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan

relative

untuk

mengadili

perkara

berdasarkan

undang-undang

yang

membentuknya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. Memiliki Daerah hukum yang meliputi wilayah kotamadya Jakarta Pusat dengan luas wilayah kurang lebih 48.17 Km2, terdiri dari 8 kecamatan sebagai berikut ; 1. Kecamatan Gambir. 2. Kecamatan Sawah Besar. 3. Kecamatan Kemayoran. 4. Kecamatan Senen. 5. Kecamatan Cempaka putih. 6. Kecamatan Menteng. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus

1


7. Kecamatan Tanah Abang 8. Kecamatan Johar Baru. Sedangkan wilayah hukum 4 (empat) Lingkungan Pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus adalah sebagai berikut ; 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. o DKI Jakarta o Jawa barat o Sumatera selatan o Kepulauan Bangka Belitung o Lampung o Kalimantan barat o Banten



Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meliputi wilayah: o DKI Jakarta o Jawa Barat o Banten o Sumatera Selatan o Kepulauan Bangka Belitung o Lampung o Bengkulu o Kalimantan Barat o Kalimantan Tengah



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus memiliki yurisdiksi DKI Jakarta. Namun, jika terdapat perkara korupsi penting yang menarik perhatian masyarakat luas, maka dengan pertimbangan dapat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus daerah hukumnya meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus

2


BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Bagan struktur organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Keseretariatan Peradilan bulan September 2015 : STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS 1A KHUSUS KETUA

WAKIL KETUA

MAJELIS HAKIM

--------------------------------------------------------------------------------PANITERA

SEKRETARIS

KEPALA BAGIAN UMUM

PANITERA MUDA PERDATA

PANITERA MUDA PIDANA

PANITERA MUDA KHUSUS

PANITERA MUDA HUKUM

k KEPALA SUB BAGIAN

KEPALA SUB BAGIAN

KEPALA SUB BAGIAN

PERENCANAAN,

KEPEGAWAIAN,

TATA USAHA DAN

- NIAGA

TEKNOLOGI INFORMASI

- TPKOR

DAN PELAPORAN

ORGANISASI DAN TATA

KEUANGAN

LAKSANA

- PHI

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN :

KELOMPOK FUNGSIONAL

- PANITERA PENGGANTI

KESEKRETARIATAN

- JURU SITA

1. Tugas Pokok dan Fungsi a. Ketua Pengadilan Negeri Ketua Pengadilan Negeri mempunyai tugas lain disamping tugas pokok selaku pimpinan juga melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti mengikuti rapat-rapat dengan instansi internal Mahkamah Agung, maupun dengan instansi atau lembaga pemerintah lainnya.


3


Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Berdasarkan Undang-undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tugas pokok Ketua Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi keuangan perkara dan keuangan rutin/pembangunan 2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan 3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas : o

Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Pejabat kesekretariatan,

Jurusita

dan segenap unsur pengadilan di daerah hukumnya o

Masalah-masalah yang timbul

o

Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan maupun kesekretariatan, dan Jurusita di daerah hukumnya

o

Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung

4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara 5. Menetapkan panjar biaya perkara ; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).


4


b. Wakil Ketua Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah selaku unsur pimpinan Pengadilan Negeri. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 Tentang

Pedoman

Pembagian

Tugas

Antara

Ketua

Pengadilan

Tinggi/Negeri Dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri menerima pendelegasian tugas pengawasan (selaku koordinator). c. Hakim Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.

Pada

tiap-tiap

Pengadilan

Tingkat

Pertama

dapat

dipekerjakan pada Mahkamah Agung RI. d. Panitera Panitera

merupakan

aparatur

tata

usaha

negara

yang

dalam

menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dari segi administrasi perkara, Panitera dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Niaga, Panitera Muda TIPIKOR, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Hukum dan Panitera Pengganti, serta Juru Sita. Adapun tugas pokok dan fungsi Panitera Pengadilan adalah sebagai berikut: 

Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.



Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara perdata.



Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara pidana.



Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara Niaga.


5




Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara TIPIKOR.



Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara PHI.



Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan trasnparansi perkara.



Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,

minutasi,

evaluasi

dan

administrasi

kepaniteraan. 

Melaksanakan pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.



Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

e. Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Adapun tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Perdata adalah sebagai berikut : 

Melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan.



Melaksanakan registrasi perkara gugatan dan permohonan.



Melaksakan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri.



Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.



Melaksanakan pengiriman salinan putusan Pengadilan Negeri kepada para Pihak.



Melaksanakan

penyimpanan

berkas

perkara

yang

belum

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.



Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan.



Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.


6


f. Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Adapun tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Pidana adalah sebagai berikut : 

Melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.



Melaksanakan registrasi perkara pidana.



Melaksakan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri.



Melaksanakan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,

perpanjangan

penahanan

dan

penangguhan

penahanan. 




Melaksanakan pengiriman salinan putusan Pengadilan Negeri kepada Terpidana.



Melaksanakan

penyimpanan

berkas

perkara

yang

belum









g. Panitera Muda Khusus (Niaga, TPKOR dan PHI), mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Niaga, Tindak Pidana Korupsi, PHI, dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Khusus (NIaga, TPKOR dan PHI), adalah sebagai berikut : 

Melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus.


7




Melaksanakan registrasi perkara khusus.



Melaksakan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri.



Melaksanakan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,

perpanjangan

penahanan

dan

penangguhan

penahanan bagi perkara bidang pidana khusus. 




Melaksanakan pengiriman salinan putusan Pengadilan Negeri kepada para Pihak atau Terpidana.



Melaksanakan

penyimpanan

berkas

perkara

yang

belum









h. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan. Adapun tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Hukum adalah sebagai berikut : 

Pelaksanaan

pengumpulan,

pengelolaan

dan

penyajian

data

perkara. 

Pelaksanaan penyajian statistik perkara.



Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.



Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.



Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan trasnparansi perkara.



Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat.


8




Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

i. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekreteris Pengadilan Negeri dibantu oleh satu orang Kepala Bagian yaitu kepala bagian umum. Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretaris Pengadilan adalah sebagai berikut : 

pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;



pelaksanaan urusan kepegawaian;



pelaksanaan urusan keuangan;



pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;



pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;



pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;



pelaksanaan

pemantauan,

evaluasi

dan

dokumentasi

serta

pelaporan di lingkungan Keseretariatan Pengadilan Negeri. j. Kepala Bagian

Umum

mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Umum Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut : 

penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;



pelaksanaan urusan kepegawaian;



pelaksanaan urusan keuangan;


9




penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;



pengelolaan teknologi informasi dan statistik;



pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;



pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga;



pelaksanaan keamanan dan keprotokolan;



pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan;



penyiapan

bahan

pelaksanaan

pemantauan,

evaluasi

dan

dokumentasi serta pelaporan. k. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan

bahan

pelaksanaan

rencana, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. l. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta reformasi birokrasi. m. Kepala

Sub

Bagian

Umum

dan

Keuangan

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. n. Jabatan fungsional Panitera Pengganti mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan pada pengadilan tingkat pertama. Adapun tugas pokok dan fungsi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut : 

Melaksanakan persiapan penyelenggaraan persidangan.



Melaksanakan pencataan proses persidangan.



Melaksanakan penyusunan berita acara persidangan.



Melaksanakan

penyatuan

berkas

perkara

secara

kronologis/

berurutan.


10




Melaksanakan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi.



Melaksanakan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

o. Jabatan fungsional Juru Sita, mempunyai tugas sebagai berikut : 

Juru Sita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis



Juru Sita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran,

protes-protes

dan

pemberitahuan

putusan

pengadilan 

Juru Sita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri



Juru Sita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

p. Jabatan fungsional di lingkungan keseretariatan peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Dalam

melaksanakan

tugasnya

kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Sekretaris, kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya, masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus telah menyusun Standard Operating Procedures (SOP) berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 tahun 2012 dan telah dilakukan revisi yang


11


mengacu kepada standar ISO 9001:2008 untuk menyempurnakan standar mutu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. SOP ini terdiri dari : Eselon II

:

4

Eselon III

:

2

Eselon IV

:

3

Fungsional -

Hakim

: 37

-

Jurusita Pengganti

: 43

Staf

: 18

Panitera Muda

:

Panitera Pengganti

: 49

Jurusita

:

6

8

uraian lebih lanjut SOP terlampir (lampiran1). B. KINERJA / SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) Berdasarkan PP No.46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan Tinggi Jakarta telah membuat Sasaran Kerja Pegawai

(SKP) pada awal tahun dan diberi penilaian di akhir tahun, SKP

merupakan rencana kerja dan terget yang akan dicapai oleh seorang PNS yang disusun dan disepakati bersama antara Pejabat penilai dengan Pegawai yang diberi nilai. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah kami siapkan terdiri dari SKP :


12




ESELON II

: 4



ESELON III

: 2



ESELON IV

: 3



FUNGSIONAL -

Hakim

: 37

-

Jurusita Pengganti

: 43



STAF

: 18



PANITERA MUDA

: 6



PANITERA PENGGANTI : 49



JURUSITA

: 8

Uraian lebih lanjut mengenai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terlampir (lampiran 2).


13


BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN Dalam rangka Pembinaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.5 Tahun 1996 mengenai Struktur dan Tata Organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus maka dalam rangka pembinaan personil dan sumber daya manusia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk dan arahan untuk meningkatkan profesionalisme kerja. A. SUMBER DAYA MANUSIA Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan professional, maka akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (result

oriented) dan berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja hanya akan menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mensinergikan program pengembangan SDM yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus dengan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan suatu Pengadilan yang Unggul (Court Excelence) dan suatu Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus mencoba menuangkan misi dan agenda perubahan dalam bentuk peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus telah senantiasa meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, maupun seluruh Pegawai. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus

14


HAKIM No

Nama/NIP

Pangkat/ Golongan

Jabatan

1

PONTAS EFENDI, SH.MH 196003101985121001

Hakim Utama Muda IV/d

Ketua IA Khusus

2

SUMPENO, SH, MH 195909081986121001


Wakil Ketua IA Khusus

3

H.SOESILO ATMOKO, SH 195802171987011001


Hakim

4

KISWORO, SH.MH 195804241985121001


Hakim

5

DR.H. SYAHRUL MACHMUD, SH.,MH. 195805031983031001


Hakim

6

MAS'UD, SH, MH 195902011986031003


Hakim

7

DIAH SITI BASARIAH, SH.,M.Hum 195905271986122001


Hakim

8

TAFSIR SEMBIRING M, SH MHum 195906101988031003


Hakim

9

CASMAYA, SH.MH 196008301986121001


Hakim

10

EMILIA DJAJASUBAGIA, S.H., M.H 196010071988032002


Hakim

11

J.H. BUTAR BUTAR,SH.,MH.,M.Si. 196011211986121001


Hakim

12

PARTAHI TULUS HUTAPEA, SH. MH 196012051986121002


Hakim

13

BASLIN SINAGA, SH.,MH 196012201986121002


Hakim

14

SIGIT SUTANTO,SH.MH 196102111986031004


Hakim


15


15

WIWIK SUHARTONO, SH. 196106191986121001


Hakim

16

EKO SUGIANTO, SH.MH. 196111061986121001


Hakim

17

ENDAH DETTY PERTIWI, SH., MH. 196112191988032003


Hakim

18

IBNU BASUKI WIDODO, SH. MH 196206041985121001


Hakim

19

MARULAK PURBA, SH.MH. 196208131986121001


Hakim

20

H. BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H. 196302061986121001


Hakim

21

Dr. BINSAR GULTOM, SH., SE., MH 195806071984031001

Hakim Madya Utama IV/c

Hakim

22

FRANGKI TAMBUWUN,SH.MH 195907311988031004


Hakim

23

HASTOPO, SH.,MH 195908131988031001


Hakim

24

ABDUL KOHAR,SH.,MH. 195910061988031002


Hakim

25

HARIONO, SH 196007101988031004


Hakim

26

JOHN TONY HUTAURUK,SH.MH 196008101988031002


Hakim

27

AGUSTINUS SETYA WAHYU T, SH. 196101251988031005


Hakim

28

JAMALUDDIN SAMOSIR, SH.,MH 196106151988031004


Hakim

29

DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H. 196112051988031002


Hakim

30

SYAMSUL EDY, SH., M Hum

Hakim Madya Utama

Hakim


16


196112311988031028

IV/c

31

VIKTOR PAKPAHAN, SH.MH.M.Si 196202251988031003


Hakim

32

ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H. 196210281986121001


Hakim

33

I WAYAN MERTA , S.H.,M.H. 196212311988031035


Hakim

34

YOHANES PRIYANA, SH.,MH. 196303081988031007


Hakim

35

BAMBANG EDHY S, SH, MH. 196312051988031004


Hakim

36

Dr. TITIK TEJANINGSIH, S.H., M.Hum 196312231988032004


Hakim

37

TARYAN SETIAWAN, SH. 196412041992121001

Hakim Madya Muda IV/b

Hakim

HAKIM ADHOC PHI : 1.

IDA AYU MUSTIKAWATI, SH.

2.

SUPONO, SH., SE., MM.

3.

SWEDEN SIMARMATA, SH.

4.

HERI HARTANTO, SH.

5.

MURSITO, SH.

6.

PURWANTO, SH.

7.

LITA SARI SERUNI, SE, MH.

8.

Ir. MAS MUANAM, MH.


17


HAKIM ADHOC TPKOR : 1.

ANWAR, SH., MH.

2.

UGO, SH., MH.

3.

SOFIALDI, SH.

4.

JOKO SUBAGYO, SH., MT.

5.

Dr. H. SIGIT HERMAN BINAJI, SH., Mhum.

6.

TITI SANSIWI, SH.

7.

FAUZI, SH.

8.

ANSYORI SYAIFUDIN, SH.

9.

M. IDRIS M. AMIN, SH.

10.

SUKARTONO, SH.

Pejabat Struktural Kepaniteraan dan Kesekretariatan : No

Nama/NIP

Pangkat/ Golongan

Jabatan

1

BUKAERI, SH.MM 196210061983031005

Pembina Utama Muda IV/c

Panitera

2

ROSNI, S.Sos, M. Pd 196410081986032001

Pembina Tingkat I IV/b

Sekretaris

3

WATTY WIARTI, SH, MH 196303271985032002

Pembina IV/a

Wakil Panitera

4

DENRY PURNAMA, SH.MH 196812031988031001

Pembina IV/a

Kepala Bagian Hukum

5

ROMA SIALLAGAN,SH., MH 196202081988032001

Pembina IV/a

Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi

6

MARYATI,SH.,MH 196503011992032006

Pembina IV/a

Panitera Muda Khusus PPHI

7

RAVITALINA, SH., MH 196811061989032002

Pembina IV/a

Panitera Muda Hukum

8

DJOKO SANTOSO, SH., MH

Penata Tingkat I

Panitera Muda Khusus


18


197110091993031001

III/d

Niaga

9

EDDY WIYONO, SH.MH 196509291990031001

Pembina IV/a

Panitera Muda Pidana

10

ROKHAENI,BC.IP,SH., MH 196109181986032001

Pembina IV/a

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

11 SETIA RACHMA SULIATY,SE.

Penata III/c

197402222001122001

12 WAHYUNINGSIH SOFYAN, SH., MH 197807142011012005

Penata Muda Tingkat I / III/b

Kasubbag Tata Usaha dan Keuangan

Panitera Pengganti 1

IDRUS ALHADAR,SH.,MH 195910161982111001

Pembina IV/a

Panitera Pengganti

2

HERRI ASTUTI,SH.,MH 195912061981032001

Pembina IV/a

Panitera Pengganti

3

MARDIANA, SH., MH 196104171983032002

Pembina IV/a

Panitera Pengganti

4

MULYATININGSIH,SH.,MH 196204171982032004

Pembina IV/a

Panitera Pengganti

5

LISNUR FAUZIAH,SH.,MH 196207221981032001

Pembina IV/a

Panitera Pengganti

6

OBERTUS KENNEDI PS, SH., MH 196210131994031002

Pembina IV/a

Panitera Pengganti

7

TEUKU UMAR, SH.MH 196307311983031001

Pembina IV/a

Panitera Pengganti

8

PIPIH RESTIVIANI, SH., MH 196405221985032003

Pembina IV/a

Panitera Pengganti

9

YETTI, SH., MH 196701231992062001

Pembina IV/a

Panitera Pengganti


19


10

ZULFIKRI,SH.,MH 196803271999031001

Pembina IV/a

Panitera Pengganti

11

RUSTIANI,SH., MH 196806231989032001

Pembina IV/a

Panitera Pengganti

12

SUSWANTI, SH., MH 196809221989032001

Pembina IV/a

Panitera Pengganti

13

ENDANG PURWANINGSIH, SH.,MH 196811061988032002

Pembina IV/a

Panitera Pengganti

14

SUAEB,SH. 195712311982031062

Penata Tingkat I III/d

Panitera Pengganti

15

ABAS BASARI, SH. 195808091984031001


Panitera Pengganti

16

GANDA HENDRAWAN,SH. 195812191983031003


Panitera Pengganti

17

SUTISNA, SH. 195911301981031005


Panitera Pengganti

18

SURYONO, SH. 196007051983031008


Panitera Pengganti

19

ASNAWATI,SH 196008151988032001


Panitera Pengganti

20

AGUS WAWAN, SH 196108311983011001


Panitera Pengganti

21

ACHMAD DINDIN JUNAEDI, SH. 196112101986051001


Panitera Pengganti

22

SITI AGUSTIATI J.,SH. 196208191983032003


Panitera Pengganti

23

SARJONO, SH 196301251994031002


Panitera Pengganti

24

SUTARWO,SH. 196303061985031008


Panitera Pengganti

25

WIDI ASTUTI,SH.

Penata Tingkat I

Panitera Pengganti


20


196305051987022001

III/d

26

ZUHERNA, SH 196307131987032001


Panitera Pengganti

27

LUKMAN HAKIM,SH. 196502111986031002


Panitera Pengganti

28

TATI DORESLY SIMAMORA, SH. 196510102000032001


Panitera Pengganti

29

R.IDA ISKANDIASTUTI, SH 196601301992032002


Panitera Pengganti

30

M. SANTOSO,SH. 196605261993061001


Panitera Pengganti

31

WIJI ASTUTI, SH.,MH 196708041986102001


Panitera Pengganti

32

MAMI SULATMI,SH. 196710231988032002


Panitera Pengganti

33

HJ. BAIK MUSTIKAWATI,SH. 196712311992032014


Panitera Pengganti

34

FATONI,SH. 196805161993031002


Panitera Pengganti

35

SRI TASLIHIYAH,SH. 196806151989032002


Panitera Pengganti

36

NINI RUKMINI, SH 196810171989032001


Panitera Pengganti

37

ADELINA HUTABARAT,SH. 196812311996032007


Panitera Pengganti

38

MATIUS BUNTU SITURU,SH. 196905261992031001


Panitera Pengganti

39

CANDRASAH, SH. 197201091993031003


Panitera Pengganti

40

TAMBAT AKBAR, SH., MH 197202061994031001


Panitera Pengganti


21


41

EKO BUDIARNO, SH. 197206251993031003


Panitera Pengganti

42

AGUS SADIKIN, SH 197208191993031005


Panitera Pengganti

43

ABDUL SHOMAD, S.H., M.H. 197509181999031005


Panitera Pengganti

44

KOMAR,SH. 196706071989031005

Penata III/c

Panitera Pengganti

45

SUNARYO,SH. 197005121991031003

Penata III/c

Panitera Pengganti

46

TRI INDROYONO, S.E., S.H. 197207202005021002

Penata III/c

Panitera Pengganti

47

SUBARDI,SH. 197311262001121001

Penata III/c

Panitera Pengganti

48

FAKHRI BANI HAMID, SH.,MH. 197712292000121002

Penata III/c

Panitera Pengganti

49

MUFID TALIB,SE.,SH. 197405102006041001

Penata Muda Tingkat I III/b

Panitera Pengganti

Jurusita 1.

2.

3.

TRI WAHYONO,SH., MH 196512161987021001 040052353 SUHARTO, SH 196308071982031002 040041596 WILLY ANDREAS WALOJO,SH. 197602252002121001 040076691


Jurusita

Penata III/c

Jurusita

Penata III/c

Jurusita

4.

BUDI RAHARDJO 196103231982031008


Jurusita

5.

HERRY TAKARIONO 196511261991031004


Jurusita


22


6.

BILALUDIN,SH., MH 197305122001121001


Jurusita

7.

DIMAS ARIYANTO,SH. 198008202003121006


Jurusita

8.

ASMAWAN,SH. 198405142006041001


Jurusita

Jurusita Pengganti 1.

BUDI TAMBUNAN,SH. 195905211981031007


Jurusita Pengganti

2.

TUTI YULIA,SH. 196007161988032001


Jurusita Pengganti

3.

NASRUN,SH. 196205121983031005


Jurusita Pengganti

4.

SARWO EDY,SH. 196311101986031004


Jurusita Pengganti

5.

RISWANI DAMANIK,SH. 196507281994032003


Jurusita Pengganti

6.

RIANA SAFITRI J.,SH., MH 196601061988032001


Jurusita Pengganti

7.

IMAM YUWONO,SH. 197209012002121002


Jurusita Pengganti

8.

ERWIN SETIAWAN,SH. 197609112002121005


Jurusita Pengganti

9.

HARIYADI SURYO, Amd 196210111992031004

Penata III/c

Jurusita Pengganti

10.

HAMIM,SH. 196610121988031006

Penata III/c

Jurusita Pengganti

11.

YOYOH SADIAH 196109271985032007


Jurusita Pengganti


23


12.

BAMBANG BUDI SOFYANTO 196211041991031004


Jurusita Pengganti

13.

AGUS SYARIFUDIN, SH 196908202006041001


Jurusita Pengganti

14.

AGUS SURYAWAN,SH. 197007231992031003


Jurusita Pengganti

15.

ESRON MULATUA,AMD. 197110081998031003


Jurusita Pengganti

16.

MAULIDIAH HARAHAP,SH. 197404072001122001


Jurusita Pengganti

17.

DIAN ARIA ACHYANI,SH. 197812162001122001


Jurusita Pengganti

18.

SARDULO ENDRO BASKORO, SH 197901112002121005


Jurusita Pengganti

19.

AHMAD AZWAR ANAS HAIQAL, S.Sos. 198007072009041003


Jurusita Pengganti

AMBAR ARUM DAHLIANI,SH. 198012022009042003


Jurusita Pengganti

21.

CAHYONO WIBOWO,AMD. 198103272002121002


Jurusita Pengganti

22.

ROMANSYAH,SH. 198204132009041004


Jurusita Pengganti

23.

INDAH PUSPITANINGDIAH,SH. 198205302001122001


Jurusita Pengganti

24.

EVAWANI SYABRINA,SH.,MH 198307022009042004


Jurusita Pengganti

25.

MUHAMMAD RICKY ROMADHONA, SE 198307042006041003


Jurusita Pengganti

26.

SRI ULI BUNGA HUTABARAT, SH.,MH 198310312009122002


Jurusita Pengganti

27.

EKA KUSUMA, SH.

Penata Muda

Jurusita Pengganti

20.


24


198402102008052001

Tingkat I / III/b

28.

VERA DAMAYANTI,SH. 198405092009042009


Jurusita Pengganti

29.

RADEN MUHAMAD YOGA WIRAWAN, SH. 198410292009121002


Jurusita Pengganti

30.

FRANS MASTER PAULUS, SH.,MH 198711012011011007


Jurusita Pengganti

31.

AGUS PURWOKO 197608182001121001

Penata Muda III/a

Jurusita Pengganti

32.

IRDIANSYAH 198201212000031001

Penata Muda III/a

Jurusita Pengganti

33.

DIAN KUSUMA WARDHANI, SE 198505202009122004

Penata Muda III/a

Jurusita Pengganti

34.

NANANG YUDIANTO,SH 198507152009041003

Penata Muda III/a

Jurusita Pengganti

35.

MIRA MUTIARANI KUSUMASTUTI,SSos 198608032009042002

Penata Muda III/a

Jurusita Pengganti

36.

URIP SARJIANTO, SH 198709112009121003

Penata Muda III/a

Jurusita Pengganti

37.

MAHRAN 196605161991031005

Pengatur Tingkat I II/d

Jurusita Pengganti

38.

EKA NURDIN 196907181993031003


Jurusita Pengganti

39.

DWI ANDARU KRISTIYANTO 198012022001121002


Jurusita Pengganti

40.

WAHYUNDA NOVITA MUSTIKA,A.Md. 198311032009042009


Jurusita Pengganti

41.

RINJANI, A.Md. 198601112009042005


Jurusita Pengganti

42.

LUTFI SUKOWATI ILYASA, Amd. 198704212009121004


Jurusita Pengganti


25


43.

RIZONA NAINGGOLAN 198604252006041001

Pengatur II/c

Jurusita Pengganti

Kepaniteraan Perdata Adapun untuk membantu tugas-tugas pada kepaniteraan perdata adalah sebagai berikut : NO 1.

NAMA / NIP / GOL HAMIM, SH. NIP.19661012 198803 1 006 Penata / (III/c)

2.

AMBAR ARUM DAHLIANI, SH. NIP. 19801202 200904 2 003 Penata Muda TK.I / (III/b)

3.

VERA DAMAYANTI, SH. NIP.19840509 200904 2 009 Penata Muda TK.I / (III/b)

4.

EKA KUSUMA, SH. NIP. 19840210 200805 2 001 Penata Muda TK.I / (III/b)

5.

RADEN MUHAMAD YOGA WIRAWAN, SH. NIP. 19841029 200912 1 002


26


Penata Muda TK.I / (III/b) 6.

AGUS SYARIFUDDIN, SH. NIP. 19690820 200604 1 001 Penata Muda Tk. I / (III/b)

7.

MUHAMAD RICKY ROMADHONA, SE. NIP. 19830704 200604 1 003 Penata Muda Tk. I / (III/b)

8.

ZULAIKHA AYU FEBRIANI, SH. NIP. 19880224 201101 2 012 Penata Muda TK.I / (III/b)

9.

ASRI PURBASARI, SE. NIP. 19810813 201101 2 006 Penata Muda TK.I / (III/b)

10.

URIP SARJIANTO, SH. NIP. 19870911200912 1 003 Penata Muda / (III/a)

11.

NANANG YUDIANTO, SH. NIP. 19850715 200904 1 003 Penata Muda / (III/a)

12.

IRENE RAHMI ERDIAN ADI HAPSARI, SH. NIP. 19780309201212 20 01


27


Penata Muda / (III/a) 13.

HERLINA, Amd. NIP. 19840403 201101 2 022 Pengatur TK.I / (II/d)

14.

RIZONA NAINGGOLAN NIP. 19860425200604 1 001 Pengatur / (II/c)

Kepaniteraan Pidana NO 1.

NAMA / NIP/ GOL IMAM YUWONO, SH. NIP. 19720901200212 1 002 Penata Tk. I / (III/d)

2.

BAMBANG BUDI SOFYANTO NIP. 19621104199103 1 004 Penata TK.I/ (III/d)

3.

IMAM YUWONO, SH. NIP. 19720901 200212 1 002 Penata TK.I/ (III/d)

4.

YOYOH SADIAH


28


NIP. 19610927198503 2 007 Penata Muda TK.I/ (III/b) 5.

CAHYONO WIBOWO, Amd. NIP. 19810327 200212 1 002 Penata Muda Tk. I / (III/b)

6.

SARDULO ENDRO BASKORO, SH. NIP. 19790111 200212 1 005 Penata Muda Tk. I / (III/b)

7.

ESRON MULATUA, Amd. NIP. 19711008199803 1 003 Penata Muda Tk. I / (III/b)

8.

AGUS PURWOKO, Amd. NIP. 19760818 200112 1 001 Penata Muda / (III/a)

9.

RINJANI, Amd. NIP. 19860111 200904 2 005 Pengatur TK.I/ (II/d)

10.

DWI ANDARU KRISTIYANTO NIP. 19801202 200112 1 002 Pengatur Tk. I / (II/d)


29


11.

KUAT NIP. 19640903 201408 1 001 Pengatur Muda / (II/a)

12.

WAHIDIN NIP. 19681213 201408 1 001 Pengatur Muda / (II/a)

Kepaniteraan Hukum NO 1.

NAMA / NIP/ GOL RISWANI DAMANIK, SH. NIP.19650728 199403 2 003 Penata TK.I / ( III/d)

2.

INDAH PUSPITANINGDIAH, SH. NIP.19820530 200112 2 001 Penata Muda TK.I / (III/b)

3.

ROMANSYAH, SH. NIP. 19820413200904 1 004 Penata Muda Tk. I/ (III/b)

4.

ROHMAN NIP. 19700609 201408 1 001


30


Pengatur Muda / (II/a)

Kepaniteraan PHI NO 1.

NAMA / NIP/ GOL BUDI TAMBUNAN, SH. NIP. 19590521 198103 1 007 Penata Tk. I / (III/d)

2.

TUTI YULIA, SH. NIP. 19600716198803 2 001 Penata Tk. I / (III/d)

3.

AGUS SURIYAWAN, SH. NIP. 19700723 199203 1 003 Penata Muda TK. I / (III/b)

4.

HARY DWI IWANDARU, Amd. NIP. 19840306 201101 1 007 Pengatur TK.I / (II/d)

5.

MAHRAN NIP.19660516 199103 1 005 Pengatur TK. I/ (II/d)


31


KEPANITERAAN NIAGA NO 1.

NAMA / NIP/ GOL DIAN ARIA ACHYANI, SH. NIP. 19781216200112 2 001 Penata Muda Tk. I / (III/b)

2.

FRANS MASTER PAULUS, SH, MH. NIP. 19871101201101 1 007 Penata Tk. I / (III/b)

3.

EVAWANI SYABRINA, SH, MH. NIP. 19830702200904 2 004 Penata Muda TK. I / (III/b)

4.

MAULIDIAH HARAHAP, SH. NIP. 19740407200112 20 01 Penata Muda TK.I / (III/b)

KEPANITERAAN TIPIKOR NO 1.

NAMA / NIP/ GOL ERWIN SETIAWAN, SH. NIP. 19760911200212 1 005 Penata Tk. I / (III/d)


32


2.

SRI ULI BUNGA HUTABARAT, SH, MH. NIP. 19831031200912 2 002 Penata Muda Tk. I / (III/b)

3.

MUSTHAFA FAHMI, SH, MH. NIP. 19890309201212 1 001 Penata Muda / (III/a)

Sub Bagian Umum dan Keuangan NO 1.

NAMA / NIP/ GOL RIANA SAFITRI YANUARTI, SH., MH. NIP. 19660106 198803 2 001 Penata Tk. I / (III/d)

2.

HARIYADI SURYO, Amd. NIP. 19621011 199203 1 004 Penata Muda TK.I / (III/b)

3.

AHMAD AZWAR ANAS H., S.Sos NIP. 19800707 200904 1 003 Penata Muda TK.I / (III/b)

4.

HARYONDO H. SARAGIH, SH.


33


NIP. 19751003 200112 1 001 Penata Muda Tk. I / (III/b) 5.

DWI HASTUTI WULANDARI, SH. NIP. 19830623 201212 2 001 Penata Muda / (III/a)

6.

LUTFI SUKOWATI ILYASA, Amd. NIP. 19870421 200912 1 004 Pengatur TK.I/ (II/d)

7.

EKA NURDIN NIP. 19690718 199303 1 003 Pengatur TK.I / (II/d)

8.

WAHYUNDA NOVITA MUSTIKA, Amd. NIP.19831103 200904 2 009 Pengatur TK.I/ (II/d)

9.

SUWANDI 19650428 201408 1 001 Pengatur Muda / (II/a)


34


Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana NO 1.

NAMA / NIP/ GOL MOHAMAD SAYUTI BEROEH, S.Kom. NIP. 19801228 201101 1 004 Penata Muda TK. I/ (III/b)

2.

MIRA MUTIARANI K., S.Sos. NIP. 19860803 200904 2 002 Penata Muda / (III/a)

3.

EVELYN A. R, SH. NIP. 19860524 201212 1 001 Penata Muda / (III/a)

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan NO 1.

NAMA / NIP/ GOL NASRUN, SH. NIP. 19620512198303 1 005 Penata TK. I/ (III/d)

2.

DIAN KUSUMA WARDHANI, SE. NIP. 19850520200912 2 004 Penata Muda / (III/a)


35


3.

SETIA BOEDI SANTOSO, S.Kom. NIP. 19700903201408 1 001 Penata Muda / (III/a)

1. MUTASI Dalam pelaksanaan fungsi pembinaan karier / mutasi / promosi bagi hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus telah dilakukan Mutasi yang berguna selain untuk penyegaran juga diharapkan menambah produktifitas kerja pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus.  No

Mutasi masuk : Nama/NIP

Jabatan Lama

Jabatan Baru

SK

KETUA PN JEPARA

HAKIM TMT. 18/03/2016

SK DIRJEN BADILUM MA RI No. 66/DJU/SK/KP04.5/2/2016 tgl. 04/02/2016

1.

HASTOPO, SH.,MH 195908131988031001

2.

PONTAS EFENDI, SH.MH 196003101985121001

KETUA PN Bandung Klas IA Khusus

3.

EMILIA DJAJASUBAGIA, S.H., M.H 196010071988032002

Hakim Yustisial Klas IA

HAKIM TMT. 17/10/2016

SK KETUA MA RI No. 1070/DJU/SK/KP.04.5/7/20 16 tgl. 01/07/2016

4.

DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H. 196112051988031002

HAKIM TMT. 18/04/2016

5.

ENDAH DETTY PERTIWI, SH., MH. 196112191988032003

Ketua IB pada Pengadilan Negeri Tegal Klas IB Hakim Yustisial Klas IA Khusus

SK DIRJEN BADILUM MA RI No. 66/DJU/SK/KP04.5/2/2016 tgl. 04/02/2016 SK DIRJEN BADILUM MA RI No. 864/DJU/SK/KP04.5/5/201 6 tgl. 02/05/2016

KETUA SK DIRJEN BADILUM MA RI TMT. 27/05/2016 No. 782/DJU/SK/KP04.5/4/201 6 tgl. 22/04/2016

HAKIM TMT. 11/07/2016


36


6.

ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H. 196210281986121001

Ketua IB pada Pengadilan Negeri Kudus Klas IB

HAKIM TMT. 20/06/2016

SK DIRJEN BADILUM MA RI No. 864/DJU/SK/KP.04.5/5/201 6 tgl. 02/05/2016

7.

EDDY SOEPRAYITNO S. PUTRA, SH. MH. 196305031992121001

Ketua pada Pengadilan Negeri Bangil Klas II

HAKIM TMT. 21/03/2016

SK DIRJEN BADILUM MA RI No. 66/DJU/SK/KP04.5/2/2016 tgl. 04/02/2016

8.

LILIN HERLINA,SH.MH. 196402211992122001

Ketua PN Pasir Pangaraian Klas II

HAKIM TMT. 20/04/2016

SK DIRJEN BADILUM MA RI No. 66/DJU/SK/KP.04.5/2/2016 tgl. 04/02/2016

9.

ROSNI, S.Sos, M.Pd 196410081986032001

Kabag Mutasi I BUA pada Badan Urusan Administrasi

SEKRETARIS TMT. 01/08/2016

SK SEKMA RI No. 36/SEK/KP.1/SK/7/2016 tgl. 27/07/2016

Ketua PN Subang Klas II

HAKIM TMT. 13/09/2016


Panitera Pengganti TMT. 13/06/2016

12. FRANGKI TAMBUWUN,SH.MH 195907311988031004

Panitera Pengganti PN Cibinong Klas IB Ketua PN Bitung Klas II Sulawesi Utara

SK DIRJEN BADILUM MA RI No. 876/DJU/SK/KP04.5/5/201 6 tgl. 02/05/2016 SK KETUA MA RI No. 1988/DJU/SK/KP04.5/11/2 015 tgl. 30/11/2015

13. JOHN TONY HUTAURUK,SH.MH 196008101988031002

KETUA PN Bogor Klas IB

HAKIM TMT. 11/01/2016

SK BADILUM MA RI No. 1885/DJU/SK/KP04.5/10/2 015 Tgl. 28/10/2015

14. SIGIT SUTANTO,SH.MH 196102111986031004

HAKIM PN SURABAYA

HAKIM TMT. 16/12/2016

15. ERMA SUHARTI,SH. 196601021992122001

HAKIM PN Yogyakarta Klas IA

HAKIM TMT. 25/04/2016

SK DIRJEN BADILUM MA RI No. 1572/DJU/SK/KP.04.5/9/20 16 tgl. 30/09/2016 SK DIRJEN BADILUM MA RI No. 66/DJU/SK/KP04.5/2/2016 tgl. 04/02/2016

10. TARYAN SETIAWAN, SH. 196412041992121001

11. TRI INDROYONO, S.E., S.H. 197207202005021002

HAKIM TMT. 05/02/2016


37


 No 1.

2.

Mutasi keluar : Nama/NIP DR. H. GUSRIZAL, SH., M.HUM 195805221985111001 Drs. ARIFIN, SH., M.Hum 196003051988031001

Jabatan Lama

Jabatan Baru

KETUA

HT DENPASAR

HAKIM

3.

DIDIEK RIYONO PUTRO, SH. M.Hum 196006241985121001

HAKIM

4.

SUTIO JUMAGI A, SH.M.Hum 196112011981031001

HAKIM

5.

KASWANTO, SH.,MH 196009211988031002

HAKIM

6.

Hj. MIEN TRISNAWATY, SH.,MH 196209291988032002

HAKIM

7.

PASKATU HARDINATA, SH, MH. 196304141992121001

HAKIM

8.

Dr.DJANIKO M.H GIRSANG,SH, MHum. 196307121988031003

HAKIM

9.

TITO SUHUD, S.H., M.H. 196407211992121001

HAKIM

SK

SK KMA RI No. 68/KMA/SK/IV/2016 tgl. 28/04/2016 Wakil Ketua SK DIRJEN BADILUM PN Palembang No. Klas IA Khusus 782/DJU/SK/KP04.5/4/201 6 tgl. 22/04/2016 HAKIM TINGGI SK KETUA MAHKAMAH PT BENGKULU AGUNG RI No. 110/KMA/SK/VII/2016 tgl. 11/07/2016 Wakil Ketua IB SK KETUA MA-RI PN Karawang Klas No. IB 1885/DJU/SK/KP04.5/10/2 015 tgl. 28/10/2015 WAKIL KETUA DIRJEN BADILUM MA RI PN Palangkaraya No. Klas IA 782/DJU/SK/KP04.5/4/201 6 tgl. 22/04/2016 Wakil Ketua IA SK Ketua MA-RI pada Pengadilan No. Negeri Jambi Klas 782/Dju/SK/Kp.04.5/4/201 IA 6 tgl. 22/04/2016 Wakil Ketua IB SK Ketua MA RI pada Pengadilan No. Negeri Cibadak 864/DJU/SK/KP04.5/5/201 Klas IB 6 tgl. 02/05/2016 Wakil Ketua IA SK MAHKAMAH AGUNG RI Khusus pada No. Pengadilan Negeri 782/DJU/SK/KP04.5/4/201 Medan Klas IA 6 tgl. 22/04/2016 Khusus Wakil Ketua IB SK Ketua MA RI pada Pengadilan No. Negeri Cibinong 864/DJU/SK/KP04.5/5/201 Klas IB 6 tgl. 02/05/2016

10. SURADI, SH. S.Sos.MH 196710111992121001

HAKIM

Ketua IB pada Pengadilan Negeri Pamekasan Klas IB

11. SUTARJO,SH 196711271992121001

HAKIM

Wakil Ketua IB pada Pengadilan

SK MAHKAMAH AGUNG RI No. 864/DJU/SK/KP04.5/5/201 6 tgl. 02/05/2016 SK KETUA MA RI No.


38


12. HARTANTO, SH.,MH 197210201993031001

13. SUKO PRIYOWIDODO,SH 196011021986121001

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

14. ASWIJON, SH. MH.

SK Ketua MA RI No. 110/KMA/SK/VIII/2016 tgl. 11/07/2016

HAKIM TINGGI PT SULTENG

KETUA MA RI No. 110/KMA/SK/VIII/2016 tgl. 11/07/2016

HAKIM

HAKIM PN SURABAYA

DIRJEN BADILUM MA RI No. 1572/DJU/SK/KP04.5/9/20 16 tgl. 30/09/2016

HAKIM

HAKIM TINGGI PT PALANGKARAYA

SK DIRJEN BADILUM MA RI No. 17/KMA/SK/II/2016 tgl. 10/02/2016

HAKIM

HAKIM TINGGI PT SULTENG

SK KETUA MA RI No. 157/KMA/SK/IX/2016 tgl. 26/09/2016

HAKIM

WAKIL KETUA PN Sukoharjo Klas IB

SK KETUA MA RI No. 1572/DJU/SK/KP04.5/9/20 16 tgl. 30/09/2016

196005251985121001 19. ERMA SUHARTI,SH. 196601021992122001

HAKIM TINGGI PT KUPANG

HAKIM

SH., MH 195906181986121001 18. SINUNG HERMAWAN, SH

DIRJEN BADILUM No. 55/DJU/SK/KP04.5/I/2016 tgl. 29/01/2016

KETUA MA RI No. 157/KMA/SK/IX/2016 tgl. 26/09/2016

195905031986121001

17. BAMBANG KUSTOPO,

Panitera Muda Perdata PN Karawang Klas IB

HAKIM TINGGI PT BANDA ACEH

MHum 195812281986121001 16. JAN MANOPO, SH

864/DJU/SK/KP04.5/5/201 6 tgl. 02/05/2016

HAKIM

195805201987021001 15. SUKO TRIYONO, SH.,

Negeri Sleman Klas IB

2. PROMOSI Dalam pelaksanaan fungsi pembinaan karier / mutasi / promosi bagi Pegawai pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus telah dilakukan Promosi yang berguna selain untuk penyegaran juga diharapkan menambah produktifitas kerja bagi Pegawai yang bersangkutan.


39


Adapun Pegawai yang mendapatkan Promosi pada Tahun 2016,adalah sebagai berikut : No 1.

Nama/NIP DJOKO SANTOSO, SH., MH 197110091993031001

Jabatan Lama Panitera Pengganti

Jabatan Baru

SK

Panitera Muda Khusus Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus


TMT. 13/01/2016 2.

ROMA SIALLAGAN,SH., MH 196202081988032001

Panitera Pengganti

Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus


TMT. 13/01/2016 3.

MARYATI,SH.,MH 196503011992032006

Panitera Pengganti

Panitera Muda Khusus PPHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus


TMT. 13/01/2016 4.

HARTANTO, SH.,MH 197210201993031001

Panitera Pengganti

Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Karawang Klas IB

SK DIRJEN BADILUM No. 55/DJU/SK/KP04.5/I/2016 tgl. 29/01/2016

TMT. 01/04/2016


40


3. PENSIUN Adapun Hakim dan Pegawai yang memasuki masa purna bakti (pensiun) pada Tahun 2016,adalah sebagai berikut : No

Nama/NIP

Jabatan Lama

SK

TMT

1.

SETYANINGSIH,SH 195512301984012001

PANITERA PENGGANTI

BKN RI No. 00009/KEP/FT/13001/15 tgl. 08/06/2015

PENSIUN TMT. 01/01/2016

2.

F. X. DIDIT AGUS IRIANTO, SH 195601011978031001

PANITERA PENGGANTI

BKN RI No. 00008/KEP/FT/13001/15 tgl. 08/06/2015


3.

ALL HAFIF OEMAR,SH.,MH 195609111985031002

PANITERA PENGGANTI

KEPALA KANTOR REG.V BKN RI No. 0014/KEP/FT/13001/2016 tgl. 24/03/2016


4.

LASMIATI, SH. 195611051979032002

PANITERA PENGGANTI

SK KEPALA KANTOR REGIONAL V BKN No. 00015/KEP/FT/13001/16 tgl. 24/03/2016


5.

BUDIYANTO 195809271979021001

JURUSITA PENGGANTI

SK KEPALA KANTOR REG. V BKN RI No. 00021/KEP/FT/13001/16 tgl. 31/03/2016


6.

PUJI SUGESTI,SH. 196608051988032003

PANITERA PENGGANTI

SK BKN

Meninggal dunia TMT. 04/05/2016

-

Cuti Diluar Tanggungan Negara

Pegawai yang Mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara sehingga Status Pegawai yang bersangkutan menjadi Tidak Aktif selama menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti PNS Bagian Ketujuh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus selama Tahun 2016.


41


No 1.

-

Nama/NIP WAHYUNINGSIH SOFYAN, SH., MH 197807142011012005

Jabatan Lama

SK

Kasubbag Tata Usaha dan Keuangan

KABUA MA RI No. 01/BUA/C.05.1/11/2016 Tgl. 21/11/2016

TMT

01/11/2016 s/d 31/10/2019

Hukuman Disiplin

Pegawai yang Terkena Hukuman Disiplin selama Tahun 2016.

No

Nama/NIP

1.

H. EDY NASUTION, SH., MH. 195902061983021001

2.

Jabatan Lama

SK HUKDIS

KETERANGAN HUKUMAN

PANITERA/ SEKRETARIS

KEP.SEKMA RI No. 03/SEK/Pemb.06.1/5/2016 Tgl. 16/05/2016

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENCOPOTAN JABATAN

M. SANTOSO,SH. 196605261993061001

PANITERA PENGGANTI

DIRJEN BADILUM No. 1069/DJU/SK/KP02.2/7/20 16 Tgl. 01/07/2016

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENCOPOTAN JABATAN

3.

SARWO EDY,SH. 196311101986031004

JURUSITA PENGGANTI

KEP.SEKMA RI No. 25/SEK/HD.03.1/6/2016 Tgl. 17/06/2016

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TANPA PERMINTAAN SENDIRI (*)

4.

IRDIANSYAH 198201212000031001

JURUSITA PENGGANTI

KEP.SEKMA RI No. 26/SEK/HD.03.1/6/2016 Tgl. 17/06/2016

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TANPA PERMINTAAN SENDIRI (*)

5.

RANGGA WIDYARACHMAN 198508092005021001

JURUSITA PENGGANTI

IDRUS ALHADAR,SH.,MH 195910161982111001

PANITERA PENGGANTI

6.

PENCOPOTAN JABATAN -

SEDANG PROSES PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT

KET : (*) SEDANG MENJALANI BANDING KEPEGAWAIAN


42


B. KEADAAN PERKARA 1. REKAPITULASI PERKARA Rekapitulasi jumlah perkara Tahun 2016 : PERKARA PIDANA JUMLAH

NO.

PERKARA PIDANA

URUT

KET BIASA

1

SISA TAHUN 2015

2

MASUK TAHUN 2016

1.819

3

PUTUS

1.797

4

SISA TAHUN 2016

NO.

PIDANA CEPAT

URUT

SINGKAT

376

398

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

2

MASUK TAHUN 2016

1.017

3

PUTUS

1.017

4

SISA TAHUN 2016

-

5

KASASI

-

6

GRASI

-

KETERANGAN

-


43


NO.

PIDANA RINGAN

URUT

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

2

MASUK TAHUN 2016

29

3

PUTUS

29

4

SISA TAHUN 2016

-

5

KASASI

-

6

GRASI

-

NO. URUT

PIDANA LALU LINTAS

KETERANGAN

-

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

2

MASUK TAHUN 2016

203.723

3

PUTUS

89.112

4

VERSTEK

114.611

5

SISA TAHUN 2016

-

6

KASASI

-

7

GRASI

-

KETERANGAN

-


44


NO. URUT

PERKARA PIDANA BANDING

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

11

2

MASUK TAHUN 2016

104

3

DICABUT

21

4

DIKIRIM

85

5

SISA/BELUM DIKIRIM

9

NO. URUT

PERKARA PIDANA KASASI

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

8

2

MASUK TAHUN 2016

58

3

DICABUT

-

4

TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

1

5

DIKIRIM

50

6

SISA/BELUM DIKIRIM

15

KETERANGAN

KETERANGAN


45


NO. URUT

PERKARA PIDANA PENINJAUAN KEMBALI

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

2

2

MASUK TAHUN 2016

8

3

TIDAK DITERIMA

-

4

DIKIRIM

8

5

SISA/BELUM DIKIRIM

2

NO. URUT

PERKARA PIDANA GRASI

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

-

2

MASUK TAHUN 2016

1

3

DIKIRIM

1

4

SISA TAHUN 2016

-

NO. URUT

PRAPERADILAN

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

1

2

MASUK TAHUN 2016

21

3

PUTUS

21

KETERANGAN

KETERANGAN

KETERANGAN


46


4

SISA TAHUN 2016

1

PIDANA ANAK

NO. URUT

PERKARA PIDANA ANAK

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

2

MASUK TAHUN 2016

36

3

PUTUS

36

4

SISA TAHUN 2016

NO. URUT

PERKARA PIDANA BANDING ANAK

KETERANGAN

-

-

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

-

2

MASUK TAHUN 2016

-

3

PUTUS

-

4

SISA TAHUN 2016

-

KETERANGAN


47


NO. URUT

PERKARA PIDANA KASASI ANAK

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

-

2

MASUK TAHUN 2016

-

3

PUTUS

-

4

SISA TAHUN 2016

-

KETERANGAN

PERKARA PIDANA NO. URUT

PENINJAUAN KEMBALI

JUMLAH

KETERANGAN

ANAK 1

SISA TAHUN 2015

-

2

MASUK TAHUN 2016

-

3

PUTUS

-

4

SISA TAHUN 2016

-

NO. URUT

PERKARA PIDANA GRASI ANAK

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

-

2

MASUK TAHUN 2016

-

3

PUTUS

-

4

SISA TAHUN 2016

-

KETERANGAN


48


PIDANA HAM

NO. URUT

PERKARA PIDANA HAM

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

-

2

MASUK TAHUN 2016

-

3

PUTUS

-

4

SISA TAHUN 2016

-

NO. URUT

PERKARA PIDANA HAM

JUMLAH

KETERANGAN

KETERANGAN

BANDING 1

SISA TAHUN 2015

-

2

MASUK TAHUN 2016

-

3

DICABUT

-

4

DIKIRIM

-

5

SISA/BELUM DIKIRIM

-


49


PERKARA PIDANA HAM

NO. URUT

KASASI

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

-

2

MASUK TAHUN 2016

-

3

DICABUT

-

4

DIKIRIM

-

5

SISA/BELUM DIKIRIM

-

PERKARA PIDANA HAM

NO. URUT

PENINJAUAN KEMBALI

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

-

2

MASUK TAHUN 2016

-

3

DICABUT

-

4

DIKIRIM

-

5

SISA/BELUM DIKIRIM

-

KETERANGAN

KETERANGAN

PIDANA TPKOR

NO. URUT

1

PERKARA PIDANA TPKOR

SISA TAHUN 2015

JUMLAH

KETERANGAN

96


50


2

MASUK TAHUN 2016

131

3

PUTUS

173

4

SISA TAHUN 2016

54

NO. URUT

PERKARA PIDANA TPKOR

JUMLAH

KETERANGAN

BANDING 1

SISA TAHUN 2015

26

2

MASUK TAHUN 2016

52

3

DICABUT

2

4

DIKIRIM

67

5

SISA/BELUM DIKIRIM

9

NO. URUT

PERKARA PIDANA TPKOR KASASI

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

3

2

MASUK TAHUN 2016

43

3

DICABUT

6

KETERANGAN

TIDAK MEMENUHI SYARAT 4

FORMIL

5

DIKIRIM

38


51


6

NO. URUT

SISA/BELUM DIKIRIM

PERKARA PIDANA TPKOR PENINJAUAN KEMBALI

2

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

4

2

MASUK TAHUN 2016

17

3

DICABUT

0

4

DIKIRIM

15

5

SISA/BELUM DIKIRIM

6

KETERANGAN

PERKARA PERDATA GUGATAN

NO. URUT

PERKARA PERDATA GUGATAN

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

440

2

MASUK TAHUN 2016

728

3

PUTUS

824

4

CABUT

68

5

SISA TAHUN 2016

276

KETERANGAN


52


NO. URUT

PERKARA PERDATA GUGATAN BANDING

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

147

2

MASUK TAHUN 2016

215

3

DICABUT

11

4

DIKIRIM

219

5

SISA/BELUM DIKIRIM

132

NO. URUT

PERKARA PERDATA GUGATAN KASASI

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

76

2

MASUK TAHUN 2016

150

KETERANGAN

KETERANGAN

DICABUT / tanpa memori 3

kasasi

4

4

DIKIRIM

152

5

SISA/BELUM DIKIRIM

71


53


PERKARA PERDATA NO. URUT

GUGATAN PENINJAUAN

JUMLAH

KETERANGAN

KEMBALI 1

SISA TAHUN 2015

55

2

MASUK TAHUN 2016

33

3

DICABUT

2

4

DIKIRIM

40

5

SISA/BELUM DIKIRIM

46

PERDATA PERMOHONAN

NO. URUT

PERKARA PERDATA PERMOHONAN

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

26

2

MASUK TAHUN 2016

445

3

PUTUS

414

4

DICABUT

19

5

DIGUGURKAN

2

6

SISA TAHUN 2016

36

KETERANGAN


54


PERKARA NIAGA

NO. URUT

PERKARA KEPAILITAN (PAILIT)

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

15

2

MASUK TAHUN 2016

67

3

PUTUS

50

4

DICABUT

12

5

SISA TAHUN 2016

20

NO. URUT

PERKARA KASASI KEPAILITAN (PAILIT)

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

2

2

MASUK TAHUN 2016

46

3

CABUT

KETERANGAN

KETERANGAN

-


FORMIL

11

5

KIRIM

29

6

SISA TAHUN 2016

8


55


PERKARA PENINJAUAN NO. URUT

KEMBALI KEPAILITAN

JUMLAH

KETERANGAN

(PAILIT) 1

SISA TAHUN 2015

2

2

MASUK TAHUN 2016

14

3

CABUT

-


FORMIL

4

5

KIRIM

9

6

SISA TAHUN 2016

3

NO. URUT

PERKARA HaKI

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

26

2

MASUK TAHUN 2016

73

3

PUTUS

63

4

CABUT

6

5

SISA TAHUN 2016

30

KETERANGAN


56


NO. URUT

PERKARA KASASI HaKI

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

5

2

MASUK TAHUN 2016

32

3

CABUT

1

KETERANGAN


FORMIL

5

KIRIM

32

6

SISA TAHUN 2016

6

NO. URUT

PERKARA PENINJAUAN KEMBALI HaKI

-

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

2

2

MASUK TAHUN 2016

12

3

CABUT

KETERANGAN

-


FORMIL

-

5

KIRIM

9

6

SISA TAHUN 2016

5


57


EKSEKUSI

NO. URUT

EKSEKUSI PUTUSAN

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

162

2

MASUK TAHUN 2016

31

3

PROSES

-

4

SELESAI

1

5

CABUT

-

6

SISA TAHUN 2016

EKSEKUSI HAK

NO. URUT

TANGGUNGAN

KETERANGAN

192

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

46

2

MASUK TAHUN 2016

7

3

PROSES

-

4

SELESAI

-

5

CABUT

-

6

SISA TAHUN 2016

KETERANGAN

53


58


NO. URUT

EKSEKUSI FIDUSIA

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

3

2

MASUK TAHUN 2016

-

3

PROSES

-

4

SELESAI

-

5

CABUT

-

6

SISA TAHUN 2016

3

NO. URUT

EKSEKUSI RISALAH LELANG

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

11

2

MASUK TAHUN 2016

7

3

PROSES

-

4

SELESAI

-

5

CABUT

-

6

SISA TAHUN 2016

KETERANGAN

KETERANGAN

18


59


NO. URUT

EKSEKUSI ARBITRASE

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

58

2

MASUK TAHUN 2016

7

3

PROSES

-

4

SELESAI

-

5

CABUT

-

6

SISA TAHUN 2016

NO. URUT

EKSEKUSI P4D/P4-P

KETERANGAN

65

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

-

2

MASUK TAHUN 2016

-

3

PROSES

-

4

SELESAI

-

5

CABUT

-

6

SISA TAHUN 2016

-

KETERANGAN


60


EKSEKUSI PUTUSAN NO. URUT

HUBUNGAN INDUSTRIAL

JUMLAH

KETERANGAN

(Perburuhan) 1

SISA TAHUN 2015

296

2

MASUK TAHUN 2016

83

3

PROSES

-

4

SELESAI

14

5

CABUT

2

6

SISA TAHUN 2016

363

PERKARA PHI NO.

PERKARA GUGATAN HUBUNGAN

URUT

INDUSTRIAL (Perburuhan)

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

301

2

MASUK TAHUN 2016

365

3

PUTUS

292

4

CABUT

37

5

GUGUR

6

SISA TAHUN 2016

KET

337


61


NO.

PERKARA KASASI HUBUNGAN

URUT

INDUSTRIAL (Perburuhan)

JUMLAH

1

SISA TAHUN 2015

83

2

MASUK TAHUN 2016

196

3

CABUT

10

4

TIDAK MENGAJUKAN MEMORI

10

5

KIRIM

190

6

SISA TAHUN 2016

69

NO.

KET

PERKARA PENINJAUAN KEMBALI HUBUNGAN INDUSTRIAL

URUT

JUMLAH

KET

(Perburuhan)

1

SISA TAHUN 2015

17

2

MASUK TAHUN 2016

27

3

CABUT

1

4

KIRIM

30

5

SISA TAHUN 2016

13


62


2. Rasio Perkara Terhadap Majelis LAPORAN RASIO HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS 1A KHUSUS Tahun: 2016 No.

Nama Hakim

PIDANA

PERDATA

NIAGA

HAM

PHI

TPKOR

1

ABDUL KOHAR

50

47

6

-

-

-

Jumlah Perkara 103

2

ANDY SUBIYANTADI

2

61

-

-

-

-

63

3

ASWIJON BAMBANG EDHY SUPRIYANTO

-

30

-

-

-

-

30

57

60

6

-

-

-

123

4 5

BASLIN SINAGA

33

43

6

-

-

11

93

6

BINSAR GULTOM

48

55

-

-

37

-

140

65

47

7

-

48

-

167

38

54

-

-

-

15

107

32

82

1

-

-

-

115

56

70

-

-

-

-

126

49

56

3

-

48

-

156

13

44

-

-

-

-

57

20

57

-

-

-

-

77

ERMA SUHARTI FRANGKI TAMBUWUN

18

29

-

-

-

42

52

-

-

-

6

100

HARIONO

48

39

5

-

-

6

98

HASTOPO

37

89

3

-

27

41

-

-

-

4

72

53

48

4

-

-

-

105

40

55

1

-

36

14

146

49

57

4

-

-

-

110

32

41

-

-

-

-

73

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

BUDHY HERTANTIYO CASMAYA DESBENNERI SINAGA DIAH SITI BASATIAH EKO SUGIANTO EMILIA DJAJASUBAGIA ENDAH DETTY PERTIWI

47

129

22

IBNU BASUKI WIDODO JAMALUDDIN SAMOSIR JOHN HALASON BUTAR BUTAR JOHN TONY HUTAURUK KISWORO

23

MARULAK PURBA

46

65

5

-

-

-

116

24

MAS'UD PARTAHI TULUS HUTAPEA PONTAS EFENDI

53

40

7

-

-

9

109

45

50

3

-

41

-

139

-

2

-

-

-

-

2

18 19 20 21

25 26


63


27

4

4

-

-

-

-

8

20

24

2

-

-

4

50

29

SIGIT SUTANTO SINUNG HERMAWAN SOESILO ATMOKO

45

42

5

-

-

-

92

30

SUMPENO

8

12

3

-

-

9

32

31

SUTIO JUMAGI AKHIRNO

-

1

-

-

-

-

1

32

SYAHRUL MAHMUD

56

53

-

-

52

-

161

33

SYAMSUL EDY TAFSIR SEMBIRING MELIALA TARYAN SETIAWAN

61

49

3

-

-

-

113

50

50

7

-

-

-

107

12

38

-

-

13

-

63

TITIK TEJANINGSIH VICTOR PAKPAHAN,SH.MH. WIWIK SUHARTONO

47

48

7

-

-

-

102

61

66

-

-

-

-

127

60

57

8

-

53

-

178

YOHANES PRIYANA

34

51

-

-

11

96

JUMLAH

1411

1809

96

28

34 35 36 37 38 39

328

89

Ratio majelis hakim terhadap perkara adalah perbandingan antara jumlah Majelis Hakim dengan perkara yang masuk selama tahun 2016. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan upaya hukum banding. Seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, di imbangi juga dengan semakin bertambahnya jumlah Hakim yang ada. Jumlah Total perkara yang masuk ditahun 2016, (diluar Pidana Tilang) adalah 3.325 perkara. Sedangkan jumlah hakim tahun 2016 adalah 39 orang. Sehingga Ratio majelis Hakim terhadap perkara adalah 1 : 89. Ukuran

realisasi

ratio

Majelis

Hakim

terhadap

perkara

merupakan

perbandingan antara ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk. Sedangkan ukuran capaiannya merupakan perbandingan antara ratio Majelis Hakim terhadap perkara yang telah ditetapkan.


64


3. Putusan yang diajukan Banding A. PERDATA REKAPITULASI PERKARA PUTUS BANDING PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TAHUN 2016 BERKAS PUTUS DARI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA SEBANYAK : 151 PERKARA Yang terdiri atas : 1. Putus Menguatkan

: 125 Perkara

2. Putus Membatalkan

: 25 Perkara

3. Penetapan Pencabutan

:

1 Perkara

4. Perkara dibuka Kembali

:

Perkara

1. PERKARA YANG DIPUTUS MENGUATKAN No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Nomor Perkara

Amar Putusan

Keterangan

357/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 539/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 99/PDT.G/2012/PN.JKT.PST 66/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 300/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 02/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 587/PDT.G/2012/PN.JKT.PST 438/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 431/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 468/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 28/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 306/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 157/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 72/PDT.BTH/2014/PN.JKT.PST 162/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 275/PDT.G/2012/PN.JKT.PST 495/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 122/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 445/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 547/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 589/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 371/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 432/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 199/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 271/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 50/PDT.G/2012/PN.JKT.PST 246/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 533/PDT.G/2012/PN.JKT.PST 48/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 138/PDT.G/2012/PN.JKT.PST


65


31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

512/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 123/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 431/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 483/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 376/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 547/PDT.G/2012/PN.JKT.PST 165/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 268/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 59/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 558/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 84/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 385/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 214/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 77/PDT.BTH/2015/PN.JKT.PST 145/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 91/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 510/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 305/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 121/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 22/PDT.BTH/2015/PN.JKT.PST 350/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 359/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 557/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 557/PDT.G/2010/PN.JKT.PST 420/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 413/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 535/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 391/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 59/PDT.PLW/2015/PN.JKT.PST 153/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 178/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 74/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 136/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 162/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 289/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 529/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 491/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 489/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 524/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 132/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 274/PDT.G/2012/PN.JKT.PST 174/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 45/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 372/PDT.G/2010/PN.JKT.PST 30/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 343/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 590/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 125/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 149/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 04/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 183/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 42/PDT.G/2015/PN.JKT.PST


66


85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125.

86/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 460/PDT.G/2012/PN.JKT.PST 255/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 241/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 74/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 360/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 453/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 596/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 294/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 301/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 329/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 192/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 137/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 529/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 563/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 411/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 257/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 178/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 53/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 375/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 349/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 333/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 282/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 438/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 350/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST 315/PDT.G/2012/PN.JKT.PST 93/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 186/PDT.G/2009/PN.JKT.PST 329/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 84/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 546/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 482/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 574/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 562/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 361/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 227/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 05/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 168/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 31/PDT.BTH/2015/PN.JKT.PST

2. PERKARA YANG DIPUTUS MEMBATALKAN No

Nomor Perkara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Amar Putusan

Keterangan

540/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST 538/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 423/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 133/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 363/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 612/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 513/PDT.G/2014/PN.JKT.PST


67


9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

361/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 369/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 302/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 52/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 157/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 98/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 286/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 227/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 280/PDT.BTH/2014/PN.JKT.PST 401/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 416/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 520/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 413/PDT.G/2013/PN.JKT.PST 537/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 611/PDT.G/2015/PN.JKT.PST 336/PDT.G/2014/PN.JKT.PST 529/PDT.G/2014/PN.JKT.PST

3. PERKARA YANG PENETAPAN PENCABUTAN No

Nomor Perkara 1. 2. 3.

Amar Putusan

Keterangan

300/PDT.G/2015/PN.JKT.PST

B. PIDANA a. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Banding berjumlah 41 (Empat puluh satu) Perkara Pidana

NO

No. Akta Permohonan Banding

Nama Terdakwa

Nomor dan Tanggal Putusan Perkara Tingkat Pertama

Nomor dan tanggal Putusan Perkara Tingkat Banding

1419/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst

24-03-2016 53/PID/2016 /PT.DKI

1. ISMAIL alias MAIL bin MUJIMAN 01

01/Akta.Pid/2016/PN.J 2. RUSTAM bin kt.Pst. SAMSUDIN 3. SALEHUDIN bin MOCH.YUSUF

12 Januari 2016


68


939/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst 02

02/Akta.Pid/2016/PN.J kt.Pst.

03


RITA

04


ARIEF SAKSONO WIBOWO

05


IRWANSYAH SAPUTRA alias ABDI

06


ERWAN NAINGGOLAN, Dkk

07


BAKHTIAR alias AGUS MARTAMALA bin AZIZ

08


RUSNANDAR alias ERIK


MULJADI LESMANA alias DIDI, Dkk

No. 1635/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst

10


WISAM SAMI MOHSEN


11


12


09

YONGKY SALIM

12 Januari 2016

21-05-2016 60/PID/2016 /PT.DKI

1048/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst 24-03-2016 59/PID/2016/ 18 Januari 2016 PT.DKI 961/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst 21-03-2016 54/PID/2016/ 26 Januari 2016 PT.DKI 1679/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst 27-03-2016 26 Januari 2016 61/PID/2016/ PT.DKI 1233/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst 26 Januari 2016

19-04-2016 62/PID/2016/ PT.DKI

1536/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst 30-03-2016 74/PID/2016/ 25 Januari 2016 PT.DKI 1418/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst 2 Februari 2016

9 Februari 2016

2 Maret 2016

19-04-2016 59/PID/2016 /PT.DKI 27-04-2016 94/PID/2016 /PT.DKI 19-04-2016 100/PID/201 6/PT.DKI

JAHANGIRZADEH 1476/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst 26-05-2016 MAJID bin 131/PID/201 23 Maret 2016 AHMAD 6/PT.DKI MARUSAHA LUMBAN GAOL

1349/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst 22 Maret 2016

22-07-2016 198/PID/201 5/PT.DKI


69


1582/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst

13


LIANAH

14


M. FAUZEN alias JAN


15



16


DANNI DWI PUTRA ARFIANTO ROPIN MEYER RANALD SIANTURI

17


SITI LATIFATUL KHOIRIAH


18


ERWIN SUTAN MUDA


19


HERNRY WIDIANTORO, SE

20


SUPRIYADI alias EMPI

21


AGUS CAHYANA

22


SURNAJA alias RACHMAT


23


SARI DEWI DAMRITAYI, SH


29 Maret 2016

5 April 2016

5 April 2016 1584/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst 6 April 2016

26 April 2016

10 Mei 2016

13-06-2016 129/PID/201 6/PT.DKI 13-06-2016 151/PID/201 6/PT.DKI 13-06-2016 151/PID/201 6/PT.DKI 09-06-2016 159/PID/201 6/PT.DKI 18-07-2016 179/PID/201 6/PT.DKI 29-06-2016 180/PID/201 6/PT.DKI

1457/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst 18 Mei 2016

542/Pid.Sud/2016/PN.Jkt.Pst 31 Mei 2016 332/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst 31 Mei 2016

7 Juni 2016

16 Juni 2016

12-10-2016 265/PID/201 6/PT.DKI 11-08-2016 221/PID/201 6/PT.DKI 14-09-2016 220/PID/201 6/PT.DKI 01-09-2016 241/PID/201 6/PT.DKI 06-09-2016 251/PID/201 6/PT.DKI



KOKO POERNOMO SANTOSO

21 Juni 2016

09-08-2016 222/PID/201 6/PT.DKI


70


25


NUR IWAN bin alm WARKUM


26


HERRY BENG KOESTANTO


27


DEDE KURSANI

847/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.

28


HERMANSAH

29


MARTONO alias BAGIO


30


YUDI ANGGORO alias PEJOT


31


NOR AHMAD BANDAN UJI alias NUR AHMAD BANDAN UJI

32


ALVIN

33


RENY ASMARANI


34


M. HAMIRI alias ACONG

990/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst.

35


DR. MUHAMMAD NASIF


36

71/Akta.Pid/2016/PN.J

NG YAOQIANG MATHEW alias


29 Juni 2016

30 Juni 2016

26 Juli 2016 353/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst. 3 Agustus 2016

2 Agustus 2016

21 Juni 2016 406/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. 9 Agustus 2016 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst. 16 Agustus 2016

30 Agustus 2016

6 September 2016

6 September 2016

27-10-2016 295/PID/201 6/PT.DKI 13-10-2016 263/PID/201 6/PT.DKI 27-09-2016 272/PID/201 6/PT.DKI 07-11-2016 311/PID/SU S/2016/PT.D KI 07-11-2016 312/PID.SUS /2016/PT.DK I 14-10-2016 280/PID/201 6/PT.DKI 10-11-2016 308/PID.SUS /2016/PT.DK I 26-10-2016 294/PID/201 6/PT.DKI 15-11-2016 309/PID/201 6/PT.DKI 17-11-2016 310/PID.SUS /2016/PT.DK I 5-12-2016 347/PID.SUS /2016/PT.DK I 23-11-2016 324/PID.SUS


71


kt.Pst.

MAT

13 September 2016

/2016/PT.DK I


01-12-2016 327/PID/201 6/PT.DKI

37


AHMAD NAZARUDIN KAUSAR bin TOHA, Dkk

38


T II. ANDIKA PURNAMA bin AJI PURNAMA


39


RONALD ROMAGIT alias ONAT


40


FERRY OKVIANSYAH alias FERRY


41


MASRIP

b.

22 September 2016

5 Oktober 2016

10 Oktober 2016 887/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst 5 Oktober 2016

Jo.

Tanggal Putusan Perkara Tingkat Pertama Nama Terdakwa

No. Perkara Tingkat Pertama

01

16-11-2016 325/PID/201 6/PT.DKI 16-11-2016 329/PID/201 6/PT.DKI 13-12-2016 367/PID.SUS /2016/PT.DK I 7-12-2016 336/PID.SUS /2016/PT.DK I

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diperbaiki/dibatalkan Banding berjumlah 24 (dua puluh empat) Perkara Pidana

No. Akta Permohonan Banding NO

22 September 2016

1. ZHELDY RINADI alias ZUL 05/Akta.Pid/2016/PN.J 2. STEFANUS kt.Pst. ENRICO PARAPAT alias RICO 3. DWI CAHYO


1195/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst 14 Januari 2016

17-03-2016 53/PID/2016 /PT.DKI


72


02


NUGROHO alias WISNU R. REZA HARDIKA PRAKARA

1649/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst 2 Februari 2016

19-04-2016 93/PID/2016 /PT.DKI



MUHAMAD LEVI alias LEVI

04


WISAM SAMI HONSEN


ROBBY DWI NURYANTO alias ROBBY, Dkk

05

9 Februari 2016

1731/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst 2 Maret 2016 1661/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst 29 Februari 2016

13-05-2016 126/PID/201 6/PT.DKI 13-05-2016 126/PID/2016 /PT.DKI 19-04-2016 99/PID/2016/P T.DKI



ZULKARAEN MARADJO

07


OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS

08


IKECHUKWU VITUS EKPERECHUKW U

09


KARYATI alias EKA


10


Drs. MELIARD SAMAD


11


TEDY LIM

12

37/Akta.Pid/2016/PN.J

LEVITA THJIN

1 Maret 2016

1733/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst 10 Maret 2016 1583/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst 29 Maret 2016

31 Maret 2016

7 April 2016 171/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst 25 April 2016 44/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

16-05-2016 102/PID/201 6/PT.DKI 16-05-2016 103/PID/201 6/PT.DKI 08-06-2016 130/PID/201 6/PT.DKI 13-05-2016 127/PID/201 6/PT.DKI 13-05-2016 128/PID/201 6/PT.DKI 30-06-2016 150/PID/201 6/PT.DKI 04-10-2016 219/PID/201


73


kt.Pst.

2 Mei 2016

6/PT.DKI 18-08-2016 218/PID/201 6/PT.DKI

13


SANUSI WIRADINATA


14


EBUBE SUNDAY MAMA alias BABY


15


YEUNG MAN FUNG


16


JESSICHA

17


ALIMIN GUNTORO

18


ZAINUDDIN

19


JAMAL M. F. UBAIDI


20


STEVEN WIDJAYA


21


DRS. AZHARI JALIN


22


RUSTANDI bin TALIB DUDU alias DIDI


23


HARDIANTO alias GOMBONG, Dkk


24


WICKY IRHAMSYAH bin KHALID


10 Mei 2016

17 Mei 2016

8 Juni 2016 327/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst 29 Juni 2016 326/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst 29 Juni 2016 404/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst 28 Juni 2016

20 Juli 2016

19 Juli 2016

20 Juli 2016

26 Juli 2016

25 Agustus 2016

1 September 2016

14-07-2016 178/PID/201 6/PT.DKI 11-08-2016 217/PID/201 6/PT.DKI 06-10-2016 266/PID/201 6/PT.DKI 24-10-2016 267/PID.SUS /2016/PT.DK I 31-08-2016 240/PID/201 6/PT.DKI 12-10-2016 264/PID/201 6/PT.DKI 26-10-2016 269/PID/201 6/PT.DKI 06-10-2016 264/PID/201 6/PT.DKI 12-10-2016 268/PID/201 6/PT.DKI 05-12-2016 328/PID/201 6/PT.DKI 10-11-2016 307/PID/201 6/PT.DKI


74


SHABAB, Dkk

c. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak dapat diterima Tingkat Banding NIHIL ; 4. Putusan yang diajukan Kasasi A. PERDATA REKAPITULASI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI 2015 BERKAS PUTUS DARI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 : 154 Perkara Terdiri Atas Putus Tolak : 143 Perkara Putus Kabul : 11 Perkara Nomor perkara

Isi Putusan

1.

177/pdt.g/2009/pn.jkt.pst Jo. 1329k/pdt/2012

Tolak

2.

191/pdt.g/2009/pn.jkt.pst Jo. 3409k/pdt/.susArbt.2012

Tolak

3.


Tolak

4.


Tolak

5.


Tolak

6.


Tolak

7.


Tolak

8.

531/pdt.g/2010/pn.jkt.pst Jo.

Tolak

No

Ket


75


1289k/pdt/2014 9.


Tolak

10.


Tolak

11.


Tolak

12.


Tolak

13.


Tolak

14.

61/pdt.bth/2010/pn.jkt.pst Jo. 1700k/pdt/2013

Tolak

15.


Tolak

16.


Tolak

17.


Tolak

18.


Tolak

19.


Tolak

20.


Tolak

21.


Tolak

22.


Tolak

23.

499/pdt.g/kkpu/2011/pn.jkt.pst Jo. 1980k/pdt/2014

Tolak

24.


Kabul


76


25k/pdt/2015 25.


Kabul

26.


Tolak

27.


Tolak

28.

453/pdt.g/2012/pn.jkt.pst Jo. 2382k/pdt /2014

Tolak

29.


Tolak

30.


Tolak

31.


Tolak

32.


Kabul

33.


Tolak

34.


Kabul

35.


Tolak

36.


Tolak

37.


Tolak

38.


Kabul

39.


Tolak

40.


Tolak


77


1135k/pdt/2015 41.


Tolak

42.


Tolak

43.


Tolak

44.


Tolak

45.


Tolak

46.


Tolak

47.


Kabul

48.


Tolak

49.

179/pdt.g.kppu/2015/pn.jkt.pst Jo. 728k/pdt.sus/2015

Tolak

50.


Tolak

51.


Tolak

52.


Tolak

53.


Tolak

54.


Tolak

55.


Tolak

56.


Tolak


78


2319k/pdt/2014 57.


Kabul

58.


Tolak

59.

03/pdt.kppu/2008/pn.jkt.pst Jo. 09k/pdt-sus-kppu/2014

Kabul

60.

290/pdt.sus.KIP/2014/pn.jkt.pst Jo. 606k/pdt.sus.KIP/2015

Tolak

61.


Tolak

62.


Tolak

63.

202/pdt.g /2012/pn.jkt.pst Jo. 348k/pdt.sus.kkpu/2015

Tolak

64.


Tolak

65.


Tolak

66.


Tolak

67.


Tolak

68.


Tolak

69.

615/pdt.kppu/2014/pn.jkt.pst Jo. 703k/pdt.sus-kppu/2014

Tolak

70.


Tolak

71.


Tolak

72.


Tolak


79


2649k/pdt/2014 73.

24/pdt.arb/2015/pn.jkt.pst Jo. 97B/pdt.sus.Arb/2016

Tolak

74.


Kabul

75.


Tolak

76.


Tolak

77.


Tolak

78.

66/pdt.p/2014/pn.jkt.pst Jo. 3074k/pdt/2014

Tolak

79.

408/pdt.p/2015/pn.jkt.pst Jo. 315k/pdt.sus.parpol/2015

Tolak

80.


Tolak

81.

423/pdt.g /2012/pn.jkt.pst Jo. 1773k/pdt.sus-bpsk/2015

Tolak

82.


Kabul

83.


Tolak

84.


Tolak

85.


Tolak

86.


Tolak

87.


Tolak

88.


Tolak


80


1815k/pdt/2015 89.


Tolak

90.


Tolak

91.

534/pdt.g.arb/2013/pn.jkt.pst Jo. 49b/pdt.sus-arb/2016

Tolak

92.


Tolak

93.


Tolak

94.


Tolak

95.


Tolak

96.


Tolak

97.


Tolak

98.


Tolak

99.


Tolak

100.


Tolak

101.


Tolak

102.


Tolak

103.


Tolak

104.


Tolak


81


852k/pdt/2015 105.


Tolak

106.


Tolak

107.


Tolak

108.


Tolak

109.


Tolak

110.


Tolak

111.


Tolak

112.


Tolak

113.


Tolak

114.


Tolak

115.


Tolak

116.


Tolak

117.


Tolak

118.


Tolak

119.

01/Plw.Pen.Eks merek/2011/pn.jkt.pst Jo. 2382k/pdt/2015

Tolak


82


120.


Tolak

121.


Tolak

122.


Tolak

123.


Tolak

124.


Tolak

125.


Tolak

126.


Tolak

127.


Tolak

128.


Tolak

129.


Tolak

130.


Tolak

131.


Tolak

132.


Tolak

133.

194/pdt.g/2014/pn.jkt.pst Jo. 219B/pdt-Sus-Arb/2016

Tolak

134.


Tolak

135.


Tolak


83


136.


Tolak

137.


Tolak

138.


Tolak

139.


Tolak

140.


Tolak

141.


Tolak

142.


Tolak

143.


Tolak

144.


Tolak

145.


Tolak

146.


Tolak

147.


Tolak

148.


Tolak

149.


Tolak

150.


Tolak

151.


Tolak


84


152.


Kabul

153.


Tolak

154.


Tolak

B. PIDANA Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Kasasi berjumlah 5 (lima) Perkara Pidana Tanggal Nomor dan Nomor Putusan tanggal dan Perkara Putusan tanggal No. Akta Nama Tingkat Perkara Putusan NO Permohonan Terdakwa Tingkat Perkara Pertama Kasasi Tingkat Banding Kasasi a.

26 Agustus 2015 01

02

01/Akta.Pid/201 6/PN.Jkt.Pst


MOHAMMAD SYAFII, DKK

RIYADI alias ANDI alias JIDAT

520/Pid.Sus/201 5/PN.Jkt.Pst

3 Nopember 2015 708/Pid.Sus/201 5/PN.Jkt.Pst

21 Desember 2015 03


KIKI YOVITA alias DEWI

1056/Pid.Sus/20 15/PN.Jkt.Pst

19 Nopember 2015 232/PID/2015 /PT.DKI

18 Januari 2016 310/PID/2015 /PT.DKI

24 Pebruari 2016 19/PID/2016/ PT.DKI

04 Mei 30 Mei 2016 608K/PID. SUS/2016

21 Juni 2016 897 K/PID.SUS /2016

18 Agustus 2016 1141K/PID /2016


85


04

05


ARIEF SAKSONO WIBOWO


BAKHTIAR ST alias ACEH alias AGUS MARTAMALA bin AZIZ

26 Januari 2016 961/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Pst 25 Januari 2016 1536/Pid.B/201 5/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Kasasi berjumlah 2 (dua) Perkara Pidana NO . No. Akta Nama Permohonan Terdakwa Kasasi b.


ISMAIL alias MAIL bin MUJIMAN, Dkk

54/PID/2016/ PT.DKI 30 Maret 2016 74/PID/2016/ PT.DKI

Tanggal Putusan Perkara Tingkat Pertama

1419/Pid.B/201 5/PN.Jkt.Pst


24 Maret 2016 56/PID/2016/ PT.DKI

26 Januari 2016 02

c.


ERWAN NAINGGOLAN, Dkk

14 Juli 2016 777K/PID/ 2016 20 Juli 2016 722K/PID/ 2016

dikuatkan Banding dan dibatalkan

12 Januari 2016 01

21 Maret 2016

1233/Pid.B/201 5/PN.Jkt.Pst

19 April 2016 62/PID/2016/ PT.DKI

Nomor dan tanggal Putusan Perkara Tingkat Kasasi 14 Juli 2016 724 K/PID/201 6 14 September 2016 1389K/PID. SUS/2016

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan tingkat Banding dan tidak diterima tingkat Kasasi berjumlah NIHIL Perkara Pidana


86


d.

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan tingkat Banding dan dikuatkan tingkat Kasasi berjumlah 3 (tiga) Perkara Pidana

NO .

01

02

03

e.

No. Akta Permohonan Kasasi

Nama Terdakwa


H. MOHAMMA D HASAN BASRI


MUHAMMAD LEVI alias LEVI


Drs. MELIARD SAMAD


29 September 2015 1030/Pid.Sus/2015/ PN.Jkt.Pst

4 Desember 2015

Nomor dan tanggal Putusan Perkara Tingkat Kasasi 27 April 2016

252/PID/201 5/PT.DKI

354 K/PID.SUS/ 2016

9 Pebruari 2016

13 Mei 2016

19 Agustus 2016

1332/Pid.B/2015/PN .Jkt.Pst


7 April 2016

13 Mei 2016

48/Pid.B/2016/PN.Jk t.Pst


899K/PID/2 016 19 Agustus 2016 896K/PID/2 016

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan tingkat Banding dan tidak diterima tingkat Kasasi berjumlah 1 (satu) Perkara Pidana No. Akta Permohonan Banding

NO .

Jo.



Nomor dan tanggal Putusan Perkara Tingkat Kasasi

2 Pebruari 2016

19 April 2016

17 Oktober 2016

Nama Terdakwa

No. Perkara Tingkat Pertama 01


20/Akta.Pid/201

R. REZA HARDIKA


87


6/PN.Jkt.Pst

f.

PRAKASA

1694/Pid.Sus/2015/ PN.Jkt.Pst

93/PID/2016/ PT.DKI

1385 K/PID.SUS/ 2016

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan tingkat Banding dan dibatalkan tingkat Kasasi berjumlah 2 (dua) Perkara Pidana No. Akta Permohonan Banding

NO .

Jo.

Tanggal Putusan Perkara Tingkat Pertama Nama Terdakwa

No. Perkara Tingkat Pertama 18 Mei 2016 01

02


12/Akta.Pid/201 6/Pn.Jkt.Pst

ROBERT TANTULA R,MBA

BUDI SUSANTO, Dkk

210/Pid.B/2013/PN. Jkt.Pst

10 Nopember 2015 720/Pid.B/2015/PN. Jkt.Pst


9 Nopember 2015 83/PID/2015/ PT.DKI 14 Maret 2016 28/PID/2016/ PT.DKI

Nomor dan tanggal Putusan Perkara Tingkat Kasasi

13 Juni 2016 631K/PID.S US/2016

29 Nopember 2016 775K/PID/2 016


88


C. NIAGA PERKARA HaKI YANG DIMOHONKAN UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2016 DAN PUTUS 2016 a. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan di kasasi :

NO.

NO. PERMOHONAN PK

NAMA PEMOHON PK

NOMOR DAN TANGGAL PUTUSAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

NOMOR DAN TANGGAL PUTUSAN PERKARA TINGKAT PK

54/PDT.SUSMerek/2015/PN.NIAG A.JKT.PST

450 PK/PDT.SUSHKI/2016

09 FEBRUARI 2016

26 JULI 2016

ALEXANDER

1.

05 PK/Pdt.SusHKI/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

LAWAN JOANES KURNIAWAN DIREKTORAT MEREK

b. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan di kasasi NIHIL ; c. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak diterima di kasasi NIHIL ; d. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dicabut di kasasi

NO.

1.

NO. PERMOHONAN PK

25 PK/Pdt.SusHKI/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

NAMA PEMOHON PK

Tn. EDBERT BAMBANG PURWANTO LAWAN


NOMOR DAN TANGGAL PUTUSAN PERKARA TINGKAT PK

40/PDT.SUSMerek/2015/PN.NIAG A.JKT.PST 20 September 2016

KOMISI BANDING Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus

89


MEREK

PERKARA PAILIT YANG DIMOHONKAN UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2016 DAN PUTUS 2016 a. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan di kasasi

NO.

NO. PERMOHONAN KASASI

NAMA PEMOHON KASASI

SUDIYARTO 1.

2.

3.

13 K/Pdt.SusPailit/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



LAWAN PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES PT. ABB SAKTI INDUSTRI LAWAN PT. BDR INDONESIA PT. ABB SAKTI INDUSTRI LAWAN PT. BDR INDONESIA


NOMOR DAN TANGGAL PUTUSAN PERKARA TINGKAT KASASI

04/PDT.SUSPAILIT/2016/PN.NIA GA.JKT.PST

447 K/PDT.SUSPAILIT/2016

7 APRIL 2016

25 JULI 2016



8 MARET 2016

25 JULI 2016

03/PDT.SUSPAILIT/2016/PN.NIA GA.JKT.PST 19 MEI 2016

749 K/PDT.SUSPAILIT/2016 20 SEPTEMBER 2016


90


4.

5.

PT. RAJA JANAMORA LUBIS


LAWAN



9 FEBRUARI 2016

14 JUNI 2016

PT. KASADASA PERKASA PT. SUHARLI MALAYA LESTARI, CS



LAWAN

10 AGUSTUS 2016

6 APRIL 2016

PT. BANK JTRUST INDONESIA, Tbk


b. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan di kasasi NIHIL ; c. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak diterima di kasasi NIHIL ; d. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dicabut di kasasi NIHIL ; 4. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) A. PERDATA Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI Diterima Pengadilan

Status Putusan No

Nomor Perkara Tk. Pertama

Tk. Banding

Tk. Kasasi

Tk. PK

1

418/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst

Kabul

dikuatkan

ditolak

dibatalkan

2


Kabul

dikuatkan

dibatalkan

dibatalkan

3


Kabul

dibatalkan

dibatalkan

ditolak

4


Kabul

dibatalkan

ditolak

ditolak

5

36/Pdt.Bth/2007/PN.Jkt.Pst

Kabul

-

-

dibatalkan

6


Kabul

dibatalkan

dibatalkan

ditolak

7 8

178/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst 445/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst

ditolak ditolak

dikuatkan -

ditolak -

ditolak dicabut

Keterangan

Negeri 05 Januari 2016 05 Januari 2016 05 Januari 2016 05 Januari 2016 13 Januari 2016 29 Januari 2016 29 Januari 2016 Penetapan


91


kembali ke MA perbaikan 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29 30

271/Pdt.Arb/2014/PN.Jkt.Pst

ditolak

-

ditolak

ditolak


Kabul

dibatalkan

dibatalkan

ditolak


dikabulkan

dikuatkan

dibatalkan

ditolak


dikabulkan

dikuatkan

-

ditolak

240/Pdt.Bth/2008/PN.Jkt.Pst

Kabul

dikuatkan

ditolak

ditolak


dikabulkan tidak diterima (NO)

dikuatkan

-

ditolak

dibatalkan

tolak perbaikan

tolak

03 Februari 2016 12 Februari 2016 16 Februari 2016 22 Februari 2016 22 Februari 2016 02 Maret 2016


Kabul

-

dibatalkan

ditolak

02 Maret 2016 16 Maret 2016

536/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst 297/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst 130/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst

dikabulkan ditolak dikabulkan tidak berwenang dikabulkan

dikuatkan dikuatkan dibatalkan

dikuatkan ditolak dibatalkan

dibatalkan ditolak ditolak

20 April 2016 20 April 2016 11 Mei 2016

dikuatkan

dikuatkan ditolak

ditolak ditolak

10 Mei 2016 26 Mei 2016

ditolak

ditolak

26 Mei 2016

ditolak

ditolak dibatalkan ditolak dibatalkan

26 Mei 2016 26 Mei 2016 31 Mei 2016 06 Juni 2016 08 Juni 2016 08 Juni 2016 16 Juni 2016


188/Pdt.Arb/2012/PN.Jkt.Pst 382/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst 135/Pdt.Arb/2011/PN.Jkt.Pst 253/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst 92/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst 332/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst 134/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst 14/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst 245/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst 274/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst

ditolak tidak diterima (NO) dikabulkan dikabulkan dikabulkan tidak diterima (NO) ditolak dikabulkan Kabul Rekonvensi dikabulkan tidak diterima (NO)

31


32


33


ditolak

34


ditolak

35 36


dikabulkan ditolak

dikuatkan dikuatkan dikuatkan

ditolak dibatalkan

-

-

dikuatkan

ditolak

ditolak ditolak dibatalkan

dikuatkan dikuatkan dibatalkan (kabul gugatan) perbaikan dibatalkan (kabul gugatan) dikuatkan dikuatkan

ditolak ditolak

ditolak ditolak

16 Juni 2016 16 Juni 2016

ditolak

ditolak

20 Juni 2016

ditolak

ditolak

28 Juni 2016

ditolak

ditolak

01 Juli 2016

ditolak ditolak

ditolak ditolak

13 Juli 2016 13 Juli 2016

Eks-II


92


37


dikuatkan

-

ditolak

13 Juli 2016



-

-

ditolak


dikabulkan

dikuatkan

ditolak


dikabulkan

-

-

ditolak tidak diterima (NO)

29 Juli 2016 08 Agustus 2016


dikuatkan

ditolak

ditolak



perbaikan

ditolak

ditolak


dikabulkan

dibatalkan

ditolak

ditolak


dikabulkan

dikuatkan

ditolak

dibatalkan


ditolak

dikuatkan

ditolak

ditolak


dikabulkan

dikuatkan

ditolak

ditolak


dikabulkan

dikuatkan

ditolak

ditolak


ditolak

dibatalkan

dibatalkan

ditolak


dikabulkan

dibatalkan

dibatalkan

ditolak


dikabulkan

-

-

ditolak

51


dikabulkan

dikuatkan

-

ditolak

52


dikabulkan

dikuatkan

ditolak

ditolak

53


ditolak

dikuatkan

ditolak

ditolak

54


dikuatkan

ditolak

ditolak

55


dikuatkan

-

ditolak

56

12/Arb.Int/2011/PN.Jkt.Pst

dikabulkan tidak diterima (NO) Non Eksekuatur

-

ditolak

ditolak

57


dikabulkan

dikuatkan

ditolak

ditolak

58


dikabulkan

dibatalkan

dibatalkan

ditolak

59


dikabulkan

dibatalkan

dibatalkan

dibatalkan

60


dikabulkan

dibatalkan

dibatalkan

dibatalkan

61


dikabulkan

dibatalkan

dibatalkan

dibatalkan

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

08 Agustus 2016 23 Agustus 2016 02 September 2016 02 September 2016 02 September 2016 02 September 2016 28 September 2016 21 September 2016 28 September 2016 04 Oktober 2016 04 Oktober 2016 05 Oktober 2016 04 Oktober 2016 04 Oktober 2016 05 Oktober 2016 07 Oktober 2016 07 Oktober 2016 28 Oktober 2016 28 Oktober 2016 03 Nopember 2016 03 Nopember 2016 11 Nopember 2016

PK 2x, (tolak)


93


62


dikabulkan

dibatalkan

dibatalkan

ditolak

63


dikabulkan

dibatalkan

ditolak

ditolak

64


dikabulkan

dibatalkan

dibatalkan

ditolak

65


ditolak

dibatalkan

dibatalkan

ditolak

66


ditolak

dibatalkan

ditolak

67


dikabulkan

dibatalkan

ditolak tolak perbaikan

68


dikabulkan

dibatalkan

dibatalkan

69


dikabulkan

dibatalkan

dibatalkan

ditolak tolak perbaikan

ditolak

21 Nopember 2016 15 Nopember 2016 29 Nopember 2016 29 Nopember 2016 06 Desember 2016 06 Desember 2016 22 Desember 2016 27 Desember 2016

B. PIDANA a. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding dan dikuatkan tingkat Kasasi yang dikuatkan Tingkat PK berjumlah NIHIL ; b. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding dan dibatalkan tingkat Kasasi yang dikuatkan Tingkat PK berjumlah NIHIL ; c. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding dan tidak dapat diterima tingkat Kasasi yang dikuatkan Tingkat PK berjumlah NIHIL ; d. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan Tingkat Banding dan dikuatkan tingkat Kasasi yang dikuatkan Tingkat PK berjumlah NIHIL ; e. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan Tingkat Banding dan dibatalkan tingkat Kasasi yang dikuatkan Tingkat PK berjumlah NIHIL ; f. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding dan dikuatkan tingkat Kasasi yang dibatalkan Tingkat PK berjumlah NIHIL ; g. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding dan dibatalkan tingkat Kasasi yang dibatalkan Tingkat PK berjumlah NIHIL ; h. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding dan tidak diterima tingkat Kasasi yang dibatalkan Tingkat PK berjumlah NIHIL ; i. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan Tingkat Banding dan dikuatkan tingkat Kasasi yang dibatalkan Tingkat PK berjumlah NIHIL ; Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus

94


j. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan Tingkat Banding dan dibatalkan tingkat Kasasi yang dibatalkan Tingkat PK berjumlah NIHIL ; k. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tingkat PK berjumlah NIHIL ; l. Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang berkekuatan Hukum Teta p yang dikuatkan Tingkat PK berjumlah NIHIL ; m. Putusan Pengadilan tingkat Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tingkat PK berjumlah NIHIL ; n. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tingkat PK berjumlah NIHIL ; o. Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tingkat PK berjumlah NIHIL ; p. Tingkat Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap yang dibatakan Tingkat PK berjumlah NIHIL ; q. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tingkat PK berjumlah NIHIL ; r. Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat diterima Tingkat PK berjumlah NIHIL ; C. NIAGA PERKARA HaKI YANG DIMOHONKAN UPAYA HUKUM PK TAHUN 2016 DAN PUTUS 2016 a. Putusan Kasasi yang dikuatkan di PK NIHIL ; b. Putusan Kasasi yang dibatalkan di PK NIHIL ; c. Putusan Kasasi yang tidak diterima di PK NIHIL ; d. Putusan Kasasi yang dicabut di PK NIHIL ;


95


PERKARA PAILIT YANG DIMOHONKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2016 DAN PUTUS 2016 a. Putusan Kasasi yang dikuatkan di PK NIHIL ; b. Putusan Kasasi yang dibatalkan di PK NIHIL ; c. Putusan Kasasi yang tidak diterima di PK NIHIL ; d. Putusan Kasasi yang dicabut di PK NIHIL ; C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus terletak di Jalan Bungur Besar Raya, No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Gedung kantor Pengadilan terdiri dari 1 (Satu) Basement + 8 Lantai + 1 dak atap + top roof (elv. Top roof + 37.600) yang berdiri diatas lahan seluas 7.419 M2 dengan total bangunan 24.484 M2. Adapun kondisi umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus dapat kami jelaskan sebagai berikut : BASEMENT NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KODE RUANGAN B.01 B.02 B.02.1 B.03 B.04 B.05 B.06 B.07 B.08 B.09 B.10 B.10.1 B.11 B.12

NAMA RUANGAN R. STP R. GWT R. POMPA R. FOTOCOPY R. FOTOCOPY R. GUDANG R. GUDANG R. MUSHOLLA R. POLISI R. JAKSA TOILET PRIA R. JANITOR TOILET WANITA R. TAHANAN WANITA


96


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

B.12.1 B.13 B. 13.1 B.14 B.14.1 B.15 B.16 B.17 B.18 B.19 B.20

NO

KODE RUANGAN

1 2 3 4 5

101 102 103 104 105

6

106

TOILET WANITA R. TAHANAN PRIA TOILET PRIA R. TAHANAN TPKOR TOILET R.PERS R. POSBAKUM R. KPK R. TEKNISI R. KANTIN R. KANTIN LANTAI 1 NAMA RUANGAN Loby merupakan pintu masuk ke dalam gedung utama Pengadilan, dimana terdapat ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. Fasilitas yang terdapat di loby dilengkapi dengan perlengkapan keamanan (metal detector) dan X-Ray yang terletak di pintu masuk dengan disertai CCTV. Meja informasi dan Pengaduan yang terletak di loby ini berfungsi sebagai sarana informasi bagi para Hakim, Panitera/Pengganti, Jurusita, Karyawan/Karyawati Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus maupun masyarakat yang berkepentingan di Pengadilan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan tempat penyelenggaraan jasa pelayanan yang diperuntukan kepada para pencari keadilan atau para pengunjung pengadilan lainnya untuk melakukan administrasi peradilan yang proses pengelolaanya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen dengan dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. R. CCTV/KAMDAL R. MENYUSUI BANK BTN R. CONTROL R. KPK R. SIDANG MR. KUSUMA ATMADJA IV merupakan ruang sidang besar dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus


97


7

107

8

108

9 10 11

109 110 111

12

112

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

113 113.1 113.2 113.3 114 114.1 114.2 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE RUANGAN 201 202 203 204 205 206 207 208 209

R. SIDANG MR. KUSUMA ATMADJA II merupakan ruang sidang utama dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus R. SIDANG MR. KUSUMA ATMADJA I merupakan ruang sidang utama dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus R. PANTRY TOILET WANITA TOILET PRIA R. SIDANG MR. ATMADJA III merupakan ruang sidang besar dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus R. TUNGGU PELAYANAN UMUM R. PETUGAS PELAYANAN UMUM R. BENDAHARA PENGELUARAN R. GUDANG ATK R. TAMU R. KASUB.BAG. TU DAN KEUANGAN TOILET TOILET WANITA TOILET DIFABEL R. JANITOR TOILET PRIA R. GUDANG CHEMICAL R. PANEL P2 R. PANEL P2 TOILET R. TRAFO R. GENSET LANTAI 2 NAMA RUANGAN R. TUNGGU R. MEDIASI TOILET PRIA R. VERIFIKASI TOILET WANITA R. SIDANG WIRJONO PROJODIKORO III R. GUDANG R. PANTRY TOILET WANITA


98


10 11 12 13 14 15 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 NO 1 2 3 4 5

210 211 212 213 213.1 214 KODE RUANGAN 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 KODE RUANGAN 401 401.1 401.2 402 403

TOILET PRIA R. SIDANG WIRJONO PROJODIKORO I R. SIDANG WIRJONO PROJODIKORO II R. TUNGGU R. KPK R. KAUKUS LANTAI 3 NAMA RUANGAN R. TUNGGU R. MEDIASI TOILET PRIA R. SIDANG R. SOEBAKTI I TOILET WANITA R. SIDANG R. SOEBAKTI II R. SIDANG HARIFIN ANDI TUMPA R. SIDANG BAGIR MANAN R. SIDANG SOEJADI R. SIDANG MUDJONO R. PANTRY R. SIDANG ALI SAID TOILET WANITA TOILET PRIA R. SIDANG PURWOTO GANDA SUBRATA R. SIDANG SARWATA R. SIDANG SUDJONO R. JAKSA R. TUNGGU TOILET PRIA R. SIDANG OEMAR SENO ADJI II TOILET WANITA R. SIDANG OEMAR SENO ADJI I LANTAI 4 NAMA RUANGAN R. KPN R. ISTIRAHAT KPN TOILET KPN R. RAPAT KPN STAF KPN


99


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

403.1 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 429.1 429.2 429.3 429.4 430 431 432 433 434 435 436 437 438

R. TUNGGU TAMU KPN R. HAKIM ( KISWORO DKK ) R. HAKIM ( SAMSUL DKK ) R. HAKIM R. HAKIM R. HAKIM ( JHON HALASAN DKK ) R. JANITOR TOILET WANITA R. PANEL R. HAKIM ( YOHANES DKK ) R. HAKIM ( BINSAR GULTOM DKK ) R. HAKIM ( SAHRUL DKK ) R. HAKIM ( WIWIK DKK ) R. HAKIM ( SINUNG DKK ) R. HAKIM ( JAN MANOPO DKK ) R. PANEL TOILET PRIA R. JANITOR R. HAKIM (MAS'UD DKK ) R. HAKIM ( UGO DKK ) R. HAKIM ( SOFIALDI DKK ) R. HAKIM ( CASMAYA DKK ) R. HAKIM ( SOESILO ATMOKO DKK ) R. HAKIM R. HAKIM R. HAKIM ( DIAH SITI BASARIAH DKK ) R. WKPN R. TAMU R. STAF WKPN R. ISTIRAHAT WKPN TOILET WKPN R. KAUKUS TOILET PRIA R. KAUKUS TOILET WANITA R. JANITOR R. AANMANING R. MEDIASI R. MEDIASI R. PANITERA PENGGANTI


100


46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

439 440 440.1 440.2 440.3 440.4 441 441.1 442 442.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

KODE RUANGAN 501 501.1 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 515.1 515.2 515.3 515.4 516 516.1 517 518 519

NO

KODE

NO

R. RAPAT PANITERA R. PANSEK R. STAF PANSEK R. TUNGGU TAMU PANITERA R. ISTIRAHAT PANSEK TOILET PANSEK R. WAPAN TOILET WAPAN R. KA. BAG UMUM TOILET KA. BAG UMUM LANTAI 5 NAMA RUANGAN R. KEPANITERAAN PERDATA R. KASIR PERDATA R. PANMUD PERDATA R. EKSEKUSI R. ARSIP PERDATA AKTIF R. ARSIP PERDATA R. ARSIP EKSEKUSI R. ARSIP PMH I R. ARSIP PMH II R. HAKIM ADHOC PHI ( LITA SARI SERUNI DKK ) R. PANTRY R. ADHOC PHI (IDA AYU MUSTIKAWATI DKK ) TOILET WANITA TOILET PRIA R. ADHOC ADHOC TPKOR R. SEKRETARIS R. TUNGGU TAMU SEKRETARIS R. ISTIRAHAT SEKRETARIS R. STAF SEKRETARIS R. RAPAT SEKRETARIS R. KEPEGAWAIAN R. KA. BAG KEPEGAWAIAN R. ARSIP KEUANGAN R. ARSIP KEPEGAWAIAN R. PERPUSTAKAAN LANTAI 6 NAMA RUANGAN


101


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RUANGAN 601 601.1 601.2 602 602.1 602.2 603 604 605 606 606.1 606.2 607 608 609 610 610.1 610.2 611 611.1 611.2 KODE RUANGAN 701 702 703 704 705 705.1 706 707 708 709 710 710.1 710.2 711 712

R. KEPANITERAAN NIAGA R. ARSIP NIAGA R. PANMUD NIAGA R. KEPANITERAAN HUKUM R. PANMUD HUKUM R. ARSIP HUKUM AKTIF MUSHOLLA TOILET PRIA TOILET WANITA R. KEPANITERAAN PHI R. PANMUD PHI R. ARSIP PHI AKTIF R. PANTRY TOILET WANITA TOILET PRIA R. KEPANITERAAN TPKOR R. PANMUD TPKOR R. ARSIP TPKOR R. KEPANITERAAN PIDANA R. PANMUD PIDANA R. ARSIP PIDANA LANTAI 7 NAMA RUANGAN R. ARSIP NIAGA R. TUNGGU ANAK R. TUNGGU SAKSI R. SIDANG ANAK R. IT R. SERVER R. AUDITORIUM R. PANTRY TOILET WANITA TOILET PRIA R. DHARMAYUKTI TOILET WANITA TOILET PRIA R. GUDANG INVENTARIS R. POLIKLINIK


102


16 17 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

713 714 KODE RUANGAN 801 802 803 804 805 806 807 808 809

R. ARSIP PHI R. ARSIP PERDATA LANTAI 8 NAMA RUANGAN R. ARSIP PMH III R. 802 R. PANTRY TOILET WANITA TOILET PRIA R. ARSIP R. CONTROL LIFT R. TEKNISI GONDOLA R. TEKNISI

Adapun yang telah kami lakukan untuk menunjang kinerja pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Tahun Anggaran 2016 ialah: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan

Industrial

Jakarta

Pusat

Tahun

Anggaran

2016

yang

dilaksanakan oleh penyedia CV. SHR COSTUME TAILOR & TEXTILE dengan nilai pekerjaan Rp. 155.870.000,2. Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh penyedia PT. AIR MAS PERKASA dengan nilai pekerjaan Rp. 295.734.100,3. Pengadaan Alat Tulis Kantor Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh penyedia PT. MAKARYA SEJATI UTAMA dengan nilai pekerjaan Rp. 104.726.215,4. Pengadaan Pengecatan Dinding, Ram, Cansteen, Petunjuk Parkir pada PEngadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat oleh penyedia PT. NOA JAYA dengan nilai pekerjaan Rp. 155.506.000,-


103


Penghapusan Pada Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus tidak ada kegiatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) untuk sarana dan prasarana gedung. 1. Fasilitas dan Utilitas Daya Listrik PLN

: 1.750 KVA

Generator Set

: 2 x 1.250 KVA

Roof water tank

: 40 M3

Ground water tank

: 300 M3

Raw water tank

: 30 M3

Deep Well

: Kedalaman 150 M, Kapasitas 150 lt/menit

Telpon PABX

: 20 line, 160 extention

STP

: 150 M3

Kapasitas Parkir

: 236 Mobil

Pompa Sumpit

: 18 Unit

Pompa Boster

: 3 Unit

Pompa Deepweel

: 1 Unit

Pompa Tranfer

: 2 Unit

Pompa Fire Sistem

: 2 Unit

Pompa Enggine Diesel

: 2 Unit

Pompa STP dan WTP

: 6 Unit

AC

: 28 Sistem VRF dengan 149 indoor serta 73 outdor, 15 Single Unit

D. Pengelolaan Keuangan Laporan keuangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Tahun 2016 ini

disajikan

sebagai

salah

satu

wujud

transparansi

dan

akuntabilitas,

sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good


104


governance). Sedangkan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai rincian pertanggungjawaban keuangan yang memadai. Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus mengelola DIPA 2 (dua), yaitu; 1) DIPA

Badan

Peradilan

Umum

(BADILUM),

Nomor

:

DIPA

–

005.03.2.099063/2016, tanggal 07 Desember 2015 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 1.157.241.000,2) DIPA

Badan

Urusan

Administrasi

(BUA),

Nomor

:

DIPA

–

005.01.02.097471/2016, tanggal 07 Desember 2015 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 39.923.400.000 ,1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya a. Belanja Pegawai a. Pagu Anggaran : Rp 32.531.652.000,b. Realisasi

: Rp 32.206.045.526,-

c. Sisa

: Rp

Terserap

325.606.474,-

: 99,00 %

b. Belanja Barang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus

105


a. Pagu Anggaran

: Rp 7.052.248.000,-

b. Realisasi

: Rp 6.409.794.324,-

c. Sisa

: Rp

Terserap

642.453.676,-

: 90,89 %

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung a. Belanja Modal a. Pagu Anggaran

: Rp 339.500.000,-

b. Realisasi

: Rp 295.734.100,-

c. Sisa

: Rp 43.765.900,-

Terserap

: 87.11 %


106


3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Laporan keuangan pagu anggaran BADILUM, sebagai berikut : 1. Belanja Barang a. Pagu Anggaran

: Rp 1.157.241.000,-

b. Realisasi

: Rp 887.718.600,-

c. Sisa

: Rp 269.522.400,-

Terserap

: 76,71 %


107

[LAPORAN TAHUNAN]

REKAP PENYERAPAN ANGGARAN DIPA BUA TAHUN 2016 PER SATUAN BELANJA DIPA Nomor : 005-01.2.097471/2016 Jenis Belanja 1 Pegawai 2 Barang 3 Modal Jumlah

No

Pagu Rp Rp Rp Rp

32,531,652,000 7,052,248,000 339,500,000 39,923,400,000

Realisasi Rp Rp Rp Rp

32,206,045,526 6,409,794,324 295,734,100 38,911,573,950

Sisa Rp 325,606,474 Rp 642,453,676 Rp 43,765,900 Rp 1,011,826,050

% Realisasi 99.00% 90.89% 87.11% 97.47%

Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat

108

2016

[LAPORAN TAHUNAN]

REKAP PENYERAPAN ANGGARAN DIPA BADILUM TAHUN 2016 PER SATUAN BELANJA DIPA Nomor : 005-03.2.01.099063/2016 No 1 2 3

Jenis Belanja Pegawai Barang Modal Jumlah

Pagu

Realisasi 0

Rp

1,157,241,000

0 Rp

887,718,600

0 Rp

1,157,241,000

Sisa 0 Rp

269,522,400

0 Rp

887,718,600

0 Rp

269,522,400

% Realisasi 0.00% 76.71% 0.00% 76.71%


109

2016

[LAPORAN TAHUNAN]

2016

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Seiring dengan aplikasi Standar Pelayanan Peradilan dan penerapan Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A khusus, maka perlu mendalami Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

(SE

Dirjen

Badilum)

tanggal

20

Juni

2014

Nomor:

3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum. Sebagaimana ditegaskan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung RI, Bapak H. Herry Swantoro, S.H., M.H. melalui SE Dirjen Badilum'tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM02.3/6/2014 dimaksud didasarkan pada pertimbangan latar belakang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan administrasi pengadilan yang tertib, moderen dan akuntabel, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual ke administrasi yang berbasis Teknologi Informasi (TI); Yaitu dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking

System (CTS). Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat

110

[LAPORAN TAHUNAN]

2016

Dalam Surat Edaran itu juga diuraikan, bahwa peningkatan administrasi, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh pengadilan di Indonesia membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap, dan mutakhir. Hal tersebut dikarenakan data yang dimasukkan oleh setiap pengadilan dan dikelola dalam suatu sistem standar yang terotomatisasi memungkinkan Mahkamah Agung untuk secara efektif dan efisien mengelola sumber daya manusia dan anggarannya; mengawasi kinerja hakim dan staf pengadilan lain; memonitor kinerja dan riwayat perkara; meningkatkan manajemen alur perkara dan alokasi sumber daya; mengurangi penundaan dan tunggakan perkara; memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan, publik, dan media; dan mendukung transisi menuju e-

learning melalui Teknologi Informasi. Untuk Memenuhi standart pelayanan diatas bagian Peloporan Teknologi Informasi dan Pelaporan Khususnya Teknologi Informasi menyiapkan peralatan peralan dan infrastruktur jaringan dan mengembangkan beberapa inovasi yang penjabarannya sebagai berikut 1. Data Dukung Infrastruktur A. Server Server Apliksi . dengan spek Merk HP Gen 8 Intel Xeon 2.00 Ghz Memory 32 Gb Sistem Operasi Linux, Hardisk 4 Tera B. Server data base, dengan spek Merk HP Gen 9 Intel Xeon 2.00 Memory 32 GB Sistem Operasi Linux Hardisk 2 tera C. Internet 50 Mbps Fiber optic D. Infrastruktur Jaringan Fiber Optic big born


111

[LAPORAN TAHUNAN]

2016

E. Pengadaan perangkat keras berupa Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat senilai 339.500.000 yang terdiri dari 20 unti laptop, 15 unit printer dan 15 unit scaner. 2. Perangkat Lunak berupa CTS (Case Tracking System) versi 3.14 Aplikasi penunjang berupa a.

aplikasi e-persuratan elektronik,

b.

aplikasi ATR (atoumatic translate record), voice to teks

F. REGULASI TAHUN 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan satuan kerja dibawah instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab besar, sehingga kebijakan yang ditempuh haruslah mencerminkan Peradilan yang efektif, efisien, modern dan mampu mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat selama tahun 2016 ini telah membuat kebijakan-kebijakan mutu antara lain ialah; 

Memberikan pelayan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas



Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan



Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu



Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khususw



Meningkatkan profesionalisme aparat pengadilan



Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan



Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat



Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap system Manajemen Mutu dan pelaksanaannya


112

[LAPORAN TAHUNAN]

2016

Dimana kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu lembaga peradilan yang efektif, efisien, modern dan

mampu mewujudkan rasa keadilan

masyarakat, diantaranya ialah; 1. Manajemen Perubahan Dilakukan penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Mutu STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM-ICPE untuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus. 2. Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Keseretariatan Peradilan bulan September 2015, organisasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus menjadi lebih terbagi-bagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, karena pemisahan struktur organisasi antara kepaniteraan dan kesekretariatan. Kepaniteraan yang dikepalai oleh satu orang Panitera dan dibantu oleh beberapa Panitera

Muda

bertugas

menangani

administrasi

perkara,

sedangkan

Kesekretariatan yang dikepalai oleh satu orang Sekretaris, dibantu oleh satu orang Kepala Bagian Umum dan tiga orang Kepala Sub Bagian, bertugas menangani administrasi non teknis. 4. Penataan Tata Laksana Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR Dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Mendukung penuh Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia salah satunya melalui ‘Pembangunan Gedung Baru Kantor Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR Dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, yang saat ini sudah ditempati berlamat di jalan bungur besar raya nomor 24, 26, 28, Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat

113

[LAPORAN TAHUNAN]

2016

Agar terlaksananya tata laksana organisasi pada Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR Dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan : A. Visi dan Misi Visi : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus yang Agung” Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus. B. Rencana Strategis Rencana Strategis merupakan langkah-langkah mendasar yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat untuk mencapai visi dan misi sebagai berikut; 1. Penyederhanaan Proses Berperkara  Membentuk Pengadilan Acara Cepat untuk memutus perkara dengan nilai gugatan tertentu atau bisa juga untuk menangani perkara pidana dengan ancaman

hukuman

denda,

ancaman

hukuman

badan

ringan

pelanggaran;  Mengefektifkan Mediasi dan Perdamaian. 2. Penguatan Akses Pada Keadilan  Mengefektifkan Penyaluran Bantuan Hukum a) Memperjelas kriteria pihak yang berhak menerima bantuan Pro Bono; Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat

114

atau

[LAPORAN TAHUNAN]

2016

b) Memperjelas mekanisme dan pengawasan penggunaan anggaran Pro Bono; c) Penyediaan anggaran untuk operasional Pengadilan dalam perkara Pro Bono. 3. Penguatan sumber daya manusia (SDM)  Pelatihan dan Pengembangan Berbasis Kompetensi Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;  Pola karir berbasis kompetensi;  Penilaian kinerja dan remunerasi berbasis kompetensi. 4. Pengelolaan Anggaran  Penataan sistem dan perencanaan;  Penataan sistem dan pelaksanaan sesuai dengan SOP;  Memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelola anggaran;  Mendorong transparansi pengelolaan anggaran. 5. Pengelolaan Aset  Mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;  Mengubah pendekatan dalam pengelolaan aset dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas publik dan kepastian nilai;  Penertiban aset melalui keharusan kepemilikan identitas dan informasi yang jelas melalui dokumen kepemilikan. 6. Penguatan Sistem Informasi Teknologi (IT)  Melaksanakan informasi terintegrasi antara publik, pengguna jasa peradilan dan penegak hukum lainya;  Melaksanakan informasi terintegrasi antara Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali. 7. Akuntabilitas  Penguatan sistem pengawasan a) Restrukturisasi organisasi pelaksana fungsi pengawasan; Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat

115

[LAPORAN TAHUNAN]

b) Pelaksana

sumber

daya

manusia

(SDM)

melaksanakan

2016

fungsi

pengawasan; c) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; d) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat.  Meningkatkan keterbukaan informasi a) Membangun kultur keterbukaan di Pengadilan; b) Mengembangkan

mekanisme

untuk

mengakses

informasi

yang

sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya rendah. 8. Modernisasi Manajemen Perkara  Keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan a) Transparansi putusan; b) Tranparansi informasi perkara; c) Integrasi informasi perkara; d) Pelaporan perkara berbasis elektronik.  Modernisasi bentuk pelayanan publik a) Manajemen perkara berbasis elektronik; b) Pelayanan publik berbasis elektronik; c) Simplifikasi administrasi perkara cepat.  Pelayanan hukum terintegrasi 9. Penyempurnaan Organisasi Manajemen Perkara  Tahap I Identifikasi permasalahan pada sistem yang sedang berjalan pada Pengadilan melalui analisis beban kerja, analisis kompetensi dan inventarisasi masalah.  Tahap II Secara bertahap menerapkan reformasi birokrasi sehingga terwujud efisiensi dan keefektifan kinerja.


116

[LAPORAN TAHUNAN]

2016

10. Penguatan Pelayanan  Membuat pelayanan One Get System (Pelayanan Satu Pintu) Dengan adanya pelayanan satu pintu, maka semua pelayanan muali dari penataan persuratan dan pelayanan kepaniteraan diselenggarakan dalam satu pintu dengan penyelesaian sesuai dengan limit waktu yang telah ditentukan. 

Membuat pelayanan berbasis elektronik berupa e-persuratan Merupakan

system

elektronik

persuratan

yang

bertujuan

untuk

mempermudah pendisposisian dan pendistribusian surat dari atasan kepada bawahan. 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara terus menerus mengirimkan Hakim-Hakim maupun Pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan sosialisasi berbagai macam peraturan baru agar terbinanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional guna mendukung terciptanya sistem peradilan yang efisien, efektif dan bermartabat; 6. Penguatan Akuntabilitas Akuntabilitas pada Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tahun 2016 dituangkan dalam suatu laporan kinerja, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang mana pada Tahun Anggaran 2015, Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat mendapat nilai B+. Capaian ini menjadi tolak ukur bagi seluruh warga Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat untuk lebih meningkatkan kinerja pada waktu yang akan datang.


117

[LAPORAN TAHUNAN]

2016

7. Penguatan Pengawasan Membentuk sistem pengawasan secara internal dan fungsional, dalam upayanya menjaga integritas segenap komponen pada Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat serta untuk mempermudah mekanisme pengaduan masyarakat terhadap institusi Peradilan melalui website, surat maupun secara langsung serta adanya aplikasi pengaduan berbasis elektronik berupa SIWAS SIMARI. 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yaitu berupa : 1. Mengaplikasikan

Progam

CTS

(Case

Tracking

System)

untuk

lebih

mengefektifkan pengelolaan perkara; 2. Meningkatkan kapasitas internet sehingga akan lebih mendukung kinerja IT yang selanjutnya akan mengefisienkan pengelolaan data, penyediaan informasi perkara bagi masyarakat, serta lebih mendukung fasilitas kerja bagi segenap komponen Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat; 3. Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat khususnya yang tidak mampu dan kepuasan publik terhadap layanan Pengadilan; 4. Meningkatkan pelayanan dengan adanya Komputer Pelayanan Publik yang bertujuan untuk melayani para pencari keadilan untuk mencari informasi perkara baik yang dalam proses maupun yang sudah memiliki kekuatan hukum total; 5. Adanya Pelayanan Satu Pintu (One Get System) yang memudahkan pelayanan karena dapat diselenggarakan dalam satu pintu; 6. Adanya Smooking Area yang merupakan ruangan khusus bagi pengguna rokok sehingga para pengguna rokok tetap dapat merokok di dalam lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus. Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat

118

[LAPORAN TAHUNAN]

2016

BAB IV PENGAWASAN A. INTERNAL  PENGERTIAN. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara prefentif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang diperuntukan untuk itu, dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pada tahun anggaran 2011, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan pengawasan Internal dalam Bentuk Pengawasan Fungsional sekaligus melekat, yaitu dengan pengawasan yang bersifat rutin/reguler baik dari Pengadilan Tinggi Jakarta maupun Pengawasan dari Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri maupun audit keuangan oleh BPK RI.  MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN. Pengawasan internal yang bersifat reguler/rutin pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilakukan dengan maksud untuk : 

Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi

peradilan

dan

pelaksanaan

tugas

umum

peradilan

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan ; Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat

119

telah

[LAPORAN TAHUNAN]



2016

Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan ;



mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan ketidakefisiensian penyelenggaraan peradilan ;



Menilai kinerja aparat peradilan ;



Identifikasi dan inventarisasi kendala dan permasalahan sehingga memudahkan evaluasi dan pemecahan masalah (solusi) ;

 BENTUK DAN METODE PENGAWASAN. Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawap kegiatan) baik dibidang kepaniteraan maupun kesektariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut : 

Memeriksa program kerja;



Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja ;



Memberikan saran-saran untuk perbaikan ;



Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;



Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut ;

 PELAKSANAAN PENGAWASAN. Pengawasan rutin / reguler

bertujuan untuk mengetahui rencana-rencana kegiatan

apa saja yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi sejauh mana program kerja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat dilaksanakan serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja.


120

[LAPORAN TAHUNAN]

2016

Pengawasan rutin/regular pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah dengan melakukan pemeriksaan secara konprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi : 1. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencangkup : 

Administrasi perkara ;



Administrasi persidangan ;

2. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesektariatan yang mencakup : 

Administrasi kepegawaian ;



Administrasi keuangan ;



Administrasi umum dan inventaris ;

3. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik . 4. Kedisiplinan waktu Jam kerja Pengadilan adalah seperti berikut : Senin – Kamis

Jumat

08.00 – 16.30 Istirahat 12.00 – 13.00 08.00 – 17.00 Istirahat 11.30 – 13.00


121

[LAPORAN TAHUNAN]

2016

B. EVALUASI  PELAPORAN, PENGADUAN REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT. Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau para pejabat yang berkopenten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.


122

[LAPORAN TAHUNAN]

2016

Alur penerimaan Pengaduan Di Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut : Pengaduan di terima di meja pengaduan (Secara langsung/ surat/ website)

Pengaduan dicatat

Tanda terima untuk Pelapor

Pengaduan di teruskan kepada Panmud Hukum

Panmud Hukum Menelaah Pengaduan

Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan melakukan tindak lanjut ke Pengadilan Tinggi

Ketua Pengadilan melakukan tindak lanjut ke Badan Pengawas MARI


123

[LAPORAN TAHUNAN]

2016

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan Dari Laporan Tahunan 2016 yang kami susun ini kami simpulkan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja kami dalam pengelolaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, diantaranya ialah : a) Kebijakan umum yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan sistem yang berjalan telah kami lakukan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari instansi yang ada di atas kami dengan menyesuaikan kondisi yang ada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus walaupun dalam realisasinya belum optimal. b) Struktur Organisasi dan pembagian kewenangan telah kami sesuaikan dengan SOP dan telah dijalankan dengan baik oleh segenap unsur pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. c) Manajemen dan pengelolaan perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus pada tahun 2016 ini banyak menyisakan pekerjaan rumah bagi kami di tahun 2017 nanti mengingat kami mengalami peningkatan jumlah perkara yang masih dalam proses hingga tutup tahun 2016. d) Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus telah dijalankan dengan baik dan terus menerus dikembangkan agar lebih efektif dan obyektif. e) Pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus pada tahun 2016 ini telah kami lakukan dengan sebaik-baiknya dengan banyaknya Hakim, Pejabat Struktural maupun Pegawai yang kami kirimkan untuk mengikuti berbagai macam Diklat dan seminar untuk meningkatkan profesionalisme kerja.


124

[LAPORAN TAHUNAN]

2016

f) Pengelolaan Aset pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus telah dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang ada dan telah berjalan dengan cukup baik. g) Pengelolaan Keuangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus telah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, dan telah diperoleh hasil maksimal dengan penyerapan mencapai 97,94 % dengan catatan telah dilakukan efisiensi perolehan dengan sisa belanja sebesar Rp. 821.335.350,- (delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau 2,06 % dari total anggaran. h) Pengeloalan administrasi perkara dan administrasi umum Pengadilan Jakarta Pusat Kelas IA Khusus telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundangundangan dan standard operating prosedur (SOP). i) Dalam rangka mendukung kinerja Mahkamah Agung RI memberikan dukungan melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA dengan output Gedung Baru Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. 2. Rekomendasi a) Diperlukan sosialisasi yang lebih aktif dari Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi mengenai Blue Print Pembaruan Pengadilan 2010-2035. b) Perlu disegerakannya informasi terintegrasi antara pengadilan tingkat pertama, banding maupun Mahkamah Agung. c) Penguatan fungsi litbang dan diklat mengingat masih lemahnya SDM pengelola keuangan, asset maupun perencanaan kinerja. d) Penguatan pengawasan melalui penempatan inspektorat yang berkompeten dari MA yang sifatnya tidak terikat dengan Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding dan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan. e) Program Reformasi Birokrasi yang telah diratifikasi oleh Mahkamah Agung telah tersosialisasi ke tingkat satker akan tetapi sebagian besar dari pegawai masih belum memahami progam tersebut, untuk itu diharapkan program tersebut dapat terkonversi


125

[LAPORAN TAHUNAN]

2016

ke dalam SOP sehingga para pegawai pengadilan lebih mudah untuk mencerna maksud dari program tersebut. f) Dengan adanya pemisahan struktur kepaniteraan dan kesekretariatan, maka dalam penerimaan pegawai negeri sipil khususnya untuk unit di Pengadilan Negeri formasi untuk kepaniteraan (khususnya Sarjana Hukum) dan kesekretariatan (diluar Sarjana Hukum) jelas agar dapat lebih mempermudah dalam pembinaan dan pengembangan kariernya sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.


126

[LAPORAN TAHUNAN]

LAMPIRAN -LAMPIRAN


127

2016

relative untuk mengadili perkara berdasarkan undang-undang yang

Recommend Documents