P U T U S A N NOMOR 21/TIPIKOR/201 TIPIKOR/2014 /2014/PT /PT.BDG. .BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN
TINGGI
TINDAK
PIDANA
KORUPSI
PADA
PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ------------------------------------------------------ Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO, SAPUTRO, MM. -------------------------Lahir di Surakarta, umur/tanggal lahir 67 tahun (10 September 1947), jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mantan (Pensiunan) Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), bertempat tinggal di Jalan Lengkong Dalam Nomor 23 Bandung dan Jalan BUMI Nomor 26, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; --------------------------------------------------------------------------------------Terdakwa berada diluar tahanan/tidak ditahan ; -----------------------------------PENGADILAN TINGGI TIPIKOR TIPIKOR tersebut ; -------------------------Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; ------------------------------------------------------------------------Setelah membaca putusan (sela) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Nopember 2014, Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------1. Menerima keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ; -------------2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDSPDS06/Krwg/09/2014 tertanggal 24 September 2014 tidak dapat diterima; ---------------------------------------------------------------------------------
1
3. Menyatakan wewenang Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap Terdakwa Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO hapus/gugur karena lewat waktu (kadaluwarsa) ; ----------------------------4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ; ------------------------------Mengingat akan Akta Terlambat Mengajukan Permintaan Banding/Verzet Nomor 26/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor Bandung yang menerangkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 November 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang telah menyatakan mengajukan permintaan verzet/keberatan terhadap Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 17 November 2014 Nomor 95/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Bdg., tersebut, akan tetapi melampaui tenggang waktu yang ditetapkan pasal 233 ayat (2) KUHAP, sehingga permintaan tersebut terlambat, terlambat permintaan verzet/keberatan dari Penuntut Umum mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2014 ; --------Memperhatikan memori perlawanan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung pada tanggal 27 November 2014, 2014 memori perlawanan mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2014 ; -----------------------------------------------------------------------------------------Memperhatikan pula kontra memori perlawanan tertanggal 3 Desember 2014 yang diajukan oleh kuasa/Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 03 Desember 2014, kontra memori perlawanan mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2014 ; ----------------------------------------------------------------------------
2
Memperhatikan pula surat Kepala Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 27 November 2014 Nomor B.3102/0.2.18/Euh.2/11/2014, perihal Permohonan untuk menerima Perlawanan Penuntut Umum atas nama Terdakwa Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO, MM., dan RUSLI WAHYUDI yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang isinya antara lain memohon agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung menerima perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang terhadap putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 95/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Bdg., tanggal 17 November 2014 atas nama Terdakwa Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO, MM., yang diterima pada tanggal 24 November 2014, jadi masih dalam jangka waktu untuk mengajukan perlawanan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (3) KUHAP ; -------Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan keberatan sebagaimana tercantum dalam memori perlawanannya tersebut pada pokoknya ialah : -------------------------1. Bahwa Penuntut Umum berpendapat terjadinya tindak pidana yaitu pada saat terjadinya jual beli antara PT. Mitrasetia Ekaperwira, Rusli Wahyudi, dengan Soemino Eko Saputro, Direktur Utama Perum Kereta Api Indonesia pada tanggal 7 Oktober 1996 bertempat di kantor Notaris Erna Priyono, SH. ; --------------------------------------------2. Bahwa M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan
dan
Penerapan
KUHAP,
Pemeriksaan
Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali”, antara lain menyebutkan eksepsi kewenangan menuntut gugur (exception in tempores pasal 78 KUHP), bahwa penuntutan tindak pidana yang
3
diajukan kepada Terdakwa melampaui tenggang batas waktu yang ditentukan Undang-undanag. Pasal 78-82 KUHP telah mengatur sistem penerapan kadaluwarsa penuntutan pidana ; -----------------------3. Bahwa menurut H. Adami Chasawi dalam makalahnya berjudul “ Menembus Kebuntuan Dalam Upaya Mencari Keadilan Dalam Kasus Oknum Aparat Tabrak Mati Rifky Andhika” menulis, bahwa menurut pasal
80
KUHP,
tiap-tiap
tindakan
penuntutan
menghentikan
daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan umum. Sesudah dihentikan, dimulai tenggang daluwarsa baru. Dengan demikian dapat diketahui bahwa berjalannya daluwarsa dapat dihentikan. Bahwa rumusan pasal 80 KUHP dapat ditafsirkan dan mengandung tujuan yaitu untuk mencapai keadilan. Selain dari pada itu istilah penuntutan dalam KUHP adalah berbeda dengan tindakan dan istilah penuntutan dalam KUHAP ; -----------------------------------------4. Bahwa arti kata/unsur penuntutan menurut pasal 80 ayat (1) jo pasal 78 KUHP mengandung makna bahwa penuntutan itu sudah terjadi pada saat sebelum Jaksa menyerahkan perkara ke Pengadilan. Pada saat penyidikan dilakukan sudah merupakan tindakan penuntutan. Sebab pada fase tersebut Negara sudah melakukan tindakan pembatasan hak-hak seseorang secara paksa. Untuk itulah guna mencapai
dan
menegakkan
keadilan,
seharusnya
Hakim
menggunakan/menerapkan pengertian penuntutan dalam pasal 80 ayat (1) jo pasal 78 KUHP secara luas ; ----------------------------------------5. Bahwa oleh karena itu tindakan penyidikan oleh penyidik pada Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAMPIDSUS No Prin-92/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 18
4
September 2012 atas nama Tersangka RUSLI WAHYUDI, masih dalam tenggang waktu kewenangan untuk melakukan penuntutan, karena belum lewat waktu 18 tahun tahun seperti diatur dalam pasal 78 keke-4 KUHP. Bahwa karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung menerima
perlawanan
Penuntut
Umum
ini
dan
selanjutnya
membatalkan putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 November 2014 Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.,
dan
memerintahkan
Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung memeriksa kembali perkara Terdakwa Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO ; --------------Menimbang, Terdakwa
dalam
bahwa
kontra
sebaliknya memori
kuasa/Penasehat
perlawanannya
Hukum
antara
lain
mengemukakan : ---------------------------------------------------------------------------1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 November 2014, Nomor 94/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Bdg., yang diajukan dan dimohonkan perlawanan oleh Penuntut Umum, telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 25 November 2014 ; ---------------------------------------------------------------------Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut dibacakan/dijatuhkan dalam sidang hari Senin tanggal 17 November 2014 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ; ------------------Sedangkan permohonan perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baru dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 November 2014, sehingga dengan demikian telah melampaui tenggang waktu
5
yang ditentukan Undang-undanag khususnya pasal 149 Jo pasal 233 ayat (2) jo pasal 234 ayat (1) KUHAP ; -----------------------------------------2. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah tepat dan benar menurut hukum. Bahwa alasan Jaksa didalam memori perlawanannya hanyalah karena keliru memahami dan memaknai pengertian penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 KUHAP ; -----------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Tinggi untuk diputuskan yaitu apakah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat dikuatkan, atau sebaliknya harus dibatalkan, serta apakah keberatan dan perlawanan Penuntut Umum tersebut tepat dan beralasan menurut hukum, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/kuasanya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Tipikor Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Bdg., atas nama Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO masing-masing tanggal 4 Desember 2014 ; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO tersebut diajukan kemuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut atas dakwaan sebagai berikut : PRIMAIR : -----------------------------------------------------------------------------------Bahwa Terdakwa IR. SOEMINO EKO SAPUTRO, MM., MM.,.,- yang berdasarkan Keputusan Menteri
Perhubungan RI, Haryanto Danutirto,
Nomor 31/M Tahun 1995 tanggal 18 Januari 1995 diangkat sebagai Direktur Utama Perum Kereta Api pada waktu tanggal 7 Oktober tahun 1996 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 1996, bertempat di Kantor Notaris ERNA PRIYONO, S.H.,- di jalan Jenderal Ahmad Yani
6
Nomor 50 Cikampek Karawang, Jawa Barat dan di Kantor Pusat Perum Kereta Api (waktu itu) Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, Negara yaitu Terdakwa IR. SOEMINO EKO SAPUTRO, SAPUTRO, MM. MM bersamasama RUSLI WAHYUDI (Komisaris PT Mitrasetia Ekaperwira, dilakukan penuntutan
dalam berkas terpisah)
dalam rangka penghapusan dan
penjualan tanah Perusahaan Umum kereta Api (PERUMKA, sekarang bernama PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) di Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat seluas kurang lebih
71.580 m2 (tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh meter
persegi) telah menjual dan melepaskan tanah milik PERUMKA kepada PT. Mitra Setia Ekaperwira seluas 60. 985 m2 (enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) dan penduduk setempat seluas 10.595 m2 (sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan harga yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga perbuatan tersebut memperkaya diri RUSLI WAHYUDI (Komisaris PT Mitrasetia Ekaperwira) atau setidak-tidaknya memperkaya PT Mitra Setia Ekaperwira sebagai korporasi
dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.
296.915.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------- Bahwa pada bulan Mei tahun 1990 ada permohonan dari PT. Mitra Setia Ekaperwira yang ditandatangani oleh Jongkie Kusuma Lie (Direktur PT. Mitra Setia Ekaperwira) kepada kadaop I Jakarta agar dapat dijinkan mengunakan tanah PJKA (sekarang PT KAI) sepur simpang dari stasiun Klari menuju ke sungai Citarum di Desa Gintung kerta, Kec. Klari, Kab. Krawang kurang lebih sepanjang 5 (lima) kilo meter dengan cara menyewa, sepur simpang tersebut digunakan untuk angkutan pasir yang diambil dari sungai citarum untuk dibawa ke Jakarta dengan kereta api, lokasi sepur simpang itu sudah tidak dipakai lagi karena kebutuhan pasir 7
sudah
dipenuhi dari tempat lain dan sudah terpotong oleh jalan TOL antara Jakarta Cikampek; ----------------------------------------------------------------------------- Bahwa kemudian disusul lagi pada bulan Juli 1990 Ekaperwira
mengajukan
surat
kepada
(Kasubdit
PT.
Mitra Setia
Jalan
rel
dan
Bangunan)KD/ Direktur Teknik memohon agar tanah PJKA tersebut dapat dibeli atau tukar menukar tanah; ----------------------------------------------------------- Bahwa selanjutnya A. HARBANI / Kepala Perusahaan jawatan Kereta Api pada
bulan
januari
1991
memohon
persetujuan
kepada
Menteri
Perhubungan untuk tukar menukar tanah dengan PT. Mitra Setia Eka Perwira, kemudian surat Kepala Perusahaan jawatan Kereta Api dijawab oleh menteri perhubungan CQ Sekjen Departemen Perhubungan bulan Januari 1991 yang intinya tukar menukar asset milik BUMN dengan aset milik pihak Ketiga tidak dibenarkan agar diusulkan penghapusan/penjualan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; ----------------------------------------- Kemudian pada tanggal 12 Maret 1991 Kasubdit Jalan Rel dan Bangunan (almarhum PY. SUYATNO) membuat surat yang ditujukan kepada PT. Mitra Setia Ekaperwira yang menyatakan bahwa tanah PJKA tersebut tidak boleh dilakukan tukar menukar dengan pihak swasta; ------------------------------ Selanjutnya Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api (A. HARBANI) menyampaikan surat tertanggal 3 April 1991 kepada Sekjen Departemen Perhubungan minta persetujuan penjualan tanah sepur simpang dari stasiun Klari menuju ke sungai Citarum di Desa Gintung kerta, Kec. Klari, Kab. Krawang karena tanah tersebut tidak dipergunakan lagi untuk operasional dan sudah terpotong oleh Jalan Tol; ------------------------------------- Bahwa
atas permintaan persetujuan penjualan tanah tersebut
Perhubungan menyampaikan agar
Menteri
diajukan langsung oleh Direksi
Perumka kepada Menteri Keuangan dan Dewan Pengawas wajib memberikan penilaian dan pendapat; ---------------------------------------------------- Bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut,
Dirut Perumka ANWAR
SUPRIJADI membuat Surat No. KA.101/I/14/97 tanggal 15 Pebruari 1993 yang antara lain bahwa telah dilakukan penelitian dengan hasil sebagai berikut tanah aset Perumka seluas 71.580 senilai Rp. 286.320.000 artinya kalau di rata-rata Rp. 4.000 per meter persegi dan pada prinsipnya tidak keberatan atas rencana tukar menukar dan pelepasan tanah tersebut, dan mohon agar menteri keuangan dapat memberikan ijin penghapusan aset tanah tersebut, dan pada tanggal 8 Nopember 1993
8
Dirut Perumka
ANWAR SUPRIJADI menyampaikan surat kepada Dewan Pengawas yang melaporkan mengenai kondisi dan situasi tanah eks sepur simpang klari citarum dan juga melaporkan bahwa penghapusan ijin tanah tersebut belum ada perkembangan; --------------------------------------------------------------------------- Bahwa selanjutnya
Dewan Pengawas menyampaikan surat No.
63/DEWAS/II/94 tanggal 19 Pebruari 1994 kepada Direksi Perumka yang ditandatangani SOEJONO yang intinya setuju penghapusan aset tanah tersebut dijual kepada PT.
Mitra Setia Ekaperwira dan sisanya dijual
kepada penduduk yang menempati dan menduduki; ------------------------------- Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 1994 Dirut Perumka ANWAR SUPRIJADI menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan yang intinya melaporkan bahwa Ketua Dewan Pengawas pada prinsipnya tidak keberatan terhadap penghapusan tanah tersebut dan penghapusan tanah perumka seluas 71.580 m2 akan dijual ke PT. Mitra Setia Ekaperwira seluas 60. 985 m2 dan penduduk seluas 10.595 m2; --------------------------------------------------------- Bahwa selanjutnya terbit Surat Menteri keuangan Nomor : No. S367/MK.16/1994 tanggal 17 Nopember 1994
perihal Persetujuan
Penghapusan dan Penjualan tanah Perum Kereta Api di Klari, Karawang, Jawa
Barat
kepada
Direksi
Perumka
yang
ditandatangani
oleh
MARTIJONO HADIYANTO (Dirjen Pembinaan BUMN) yang intinya : -------
a) Menyetujui permohonan untuk penghapusan dan penjualan tanah perumka tersebut seluas 71.580 m2, dijual kepada PT ME seluas 60. 985 dan kepada penduduk 10.595 m2; --------------------------------------------b) Harga jual didasarkan pada harga pasar yang ditetapkan oleh panitia yang dibentuk oleh direksi yang keanggotaanya terdiri dari Departemen keuangan, Departemen perhubungan, Perumka, BPN Karawang, dan DPU Kerawang; ---------------------------------------------------------------------------c) Pelaksanaan persetujuan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan; ---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa prosedur Pelepasan tanah tersebut berdasarkan pada persetujuan Menteri keuangan yang mengacu pada keputusan Menteri keuangan Nomor
89/KMK.013/1991
tanggal
25
Januari
1991
tentang
Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN, antara lain mengatur harus membentuk Tim Penaksir Harga, yang mana sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal 25 januari 1991; ------------------ Bahwa selanjutnya terdakwa SOEMINO EKO SAPUTRO yang menjabat sebagai Direktur utama Perumka sejak Pebruari 1995 membentuk Tim 9
Penaksir harga tanah Perumka di Klari Citarum Karawang melalui surat Keputusan No. Kep.U/A.17/0T.001/KA-95 tanggal 09 Pebruari 1995; ----- Bahwa Tim Penaksir Harga diangkat melalui SK Direksi PERUMKA Nomor. Kep. U/A.17/OT.001/KA/95 tanggal 9 Pebruari 1995, tersebut terdiri dari : --------------------------------------------------------------------------------TIM PENGARAH : ----------------------------------------------------------------------1. Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO.................. (Dirut – Perumka); ----------2. Drs. EDIE HARYOTO .............................. (Dirku – Perumka); ---------3. Ir. SJAHEDI JUNARDIONO ..................... (Dirtek - Perumka); ---------4. Drs. SOEMIARSO SONNY...................... (Dirum – Perumka); ---------TIM PELAKSANA : ----------------------------------------------------------------------1. KETUT RIDANG, SH ....................... (DEPHUB); --------------------------2. Ir. P.Y. SUYATNO ...........................(PERUMKA telah meninggal dunia); ----------------------------------------------------------------------------------3. Dra. TINTIN WISNIWATI................. (PERUMKA, Pensiun); ------------4. K O M A R I......................................(PERUMKA, meninggal dunia); -ANGGOTA : ------------------------------------------------------------------------------1. KAREL SIMANJUNTAK ................... (DEPHUB); --------------------------2. Drs. GAZALI UMAR ......................... (DEPKEU); --------------------------3. AGUS HARIS, SH............................ (DEPKEU); --------------------------4. RUHANDA,
SH
................................
(Kantor
Pertanahan
Kab.
Karawang); ----------------------------------------------------------------------------5. M. ADE. S. HUSNI............................(Dinas PU Kab. Karawang); -----6. EDY SUNARYO, SH........................(1995 sebagai Kasubdit Hukum, pegawai diperbantukan dari DEPHUB kepada PERUMKA waktu itu); 7. Ir. DJOKO MARGONO.....................(PERUMKA, sekarang menjabat Direktur Personalia dan Umum PT. KAI Bandung); ------------------------8. Ir. IMAM SUDJONO .........................(PERUMKA, Pensiun); ------------9. Ir. EDY SASONGKO.........................(PERUMKA, Pensiun); ------------10. Ir. BUDI NOVIANTORO....................(PERUMKA, sekarang menjabat Staf Utama Direktur Utama di EF (Angkutan Barang); --------------------11. Ir. ATIK PALWANI..............................(PERUMKA, sekarang menjabat sebagai Staf Utama Direktur Utama ditempatkan pada ED (Pusat Perencanaan dan Strategis dan Pengembangan Bisnis) Kantor Pusat Bandung; ------------------------------------------------------------------------------12. SUDIRMAN ...................................... (PERUMKA, Pensiun); -----------13. SARMADI, SH..................................(PERUMKA, Pensiun); -------------
10
SEKRETARIAT : -------------------------------------------------------------------------1. Ir. SEPTA T. RAMADI.................... (PERUMKA) (masih aktif di PT. KAI); ------------------------------------------------------------------------------------2. T O T O N ......................................(PERUMKA) (pensiun); -------------3. SUKANDI.......................................(PERUMKA) (pensiun);--------------4. HENNI SUARNI..............................(PERUMKA) (Pensiun);-------------5. ISMANJONO...................................(PERUMKA) (Pensiun); ------------- Bahwa sesuai SK Direksi Perusahaan Umum Kereta api Nomor Kep.U/A.17/OT.001/KA-95 tanggal 5 Pebruari 1995 tersebut panitia /tim penaksir dan penjualan tanah bertugas :-------------------------------------------
a. Mengadakan penelitian baik fisik maupun administrative terhadap asset Perumka yang akan dijual di lokasi tersebut dan digambarkan dalam peta lokasi; -------------------------------------------------------------------b. Menetapkan harga jual minimum sesuai dengan harga pasar yang berlaku; --------------------------------------------------------------------------------c. Melaporkan hasil kerjanya kepada Direksi Perumka; ---------------------- Bahwa selanjutnya tim penaksir harga mengadakan rapat, yaitu Rapat pertama pada tanggal tanggal 23 Pebruari 1995 hari Kamis sekitar jam 10.00 - 12.00 WIB bertempat di Wisma Pena Jl. Juanda Jakarta, topik rapat adalah penaksiran harga yang didasarkan dengan data pendukung sebagai berikut, Dokumen dari kantor Pajak Setempat, Data mengenai harga tanah dari Camat dan atau Lurah terkait secara tertulis dan Data mengenai harga jual beli dari Notaris bila pernah terjadi harga jual beli dari Notaris, masalah luasan tanah yang diklarifikasi tanah yang akan dibeli penduduk dan tanah yang dibeli oleh PT. Mitrasetia Ekaperwira agar dibuatkan gambar situasinya, rencana peninjauan ke lokasi yang direncanakan tanggal 15 maret 1995, pejabat yang hadir yakni : KETUT RIDENG, KAREL SIMANJUNTAK, SARMADI, SEPTA T RAMADIN, KOMARI (almarhum), BUDI NOVIANTORO, SYAHRONI, ISMANYONO, IMAM SUYONO, SUKANDI, BUCHORI, TOTON (almarhum), ATIK PALWANI, SUDIRMAN, GAZALI UMAR dan sesuai notulen rapat hari Kamis tanggal 23 Pebruari 1995 pada kesimpulan rapat angka 1 disebutkan bahwa untuk melakukan penaksiran harga tanah Perumka kepada pemohon/PT Mitrasetia Ekaperwira (seluas 60.985 m2) dan penduduk yang telah lama menempati di atas lahan Perumka (seluas
10.595 m2)
diperlukan data-data pendukung secara tertulis : ------------------------------------a) Mengenai harga penentu PBB/NJOP dari Inspeksi Pajak setempat; -----11
b) Mengenai harga tanah dari Camat dan atau lurah terkait; -------------------c) Mengenai akta jual beli dari notaries (bila pernah terjadi transaksi harga jual beli lewat notaries); -----------------------------------------------------------------Untuk mengurus keperluan data tersebut di atas akan diselesaikan oleh Perumka Daop I Jakarta; --------------------------------------------------------------------- Bahwa selanjutnya oleh pihak Perumka Daop I Jakarta dibuat surat kepada kantor pelayanan PBB Bekasi, Camat Klari serta notaries ERNA PRIYONO meminta taksiran harga, namun tim penaksir harga tidak pernah secara riil mencari informasi harga kepada masyarakat setempat dalam rangka untuk mendapatkan harga pasar yang sebenarnya sesuai amanat Menteri keuangan menyampaikan surat Nomor : No. S-367/MK.16/1994 tanggal 17 Nopember 1994
perihal Persetujuan Penghapusan dan
Penjualan tanah Perum Kereta Api di Klari, Karawang, Jawa Barat; ------- Bahwa atas surat Perumka Daop I Jakarta tersebut diperoleh taksiran harga sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------a) surat Kepala Desa Gintung Kerta Karawang no. 590/298/138/Des. Tanggal 08 Maret 1995 yang menerangkan harga pasaran pada tanah tersebut sebesar Rp. 5.000,- /m2; ----------------------------------------------b) surat Camat Klari No. 593/147/KEC tanggal 14 Maret 1995 yang menerangkan bahwa harga pasar tanah yang pernah terjadi pada tahun 1995 harga terendah Rp. 4.000,-/m2 dan harga tertinggi Rp. 5.000,-/m2; ----------------------------------------------------------------------------c) berdasarkan surat keterangan Notaris ERNA PRIYONO, SH No. 09/1995 tanggal 20 Maret 1995 menerangkan harga tanah di Gintung Kerta Rp. 4.000,-/m2 didasarkan pada transaksi tanah pada tanggal 17 Maret 1995; -----------------------------------------------------------------------d) berdasarkan
surat
kantor
Pelayanan
PBB
Bekasi
No.
S.2407/WPJ.07/KB.08/95 tanggal 30 Maret 1995 yang menyatakan bahwa NJOP bumi tahun 1994 untuk lokasi tanah Perumka yang ada di Jl. Bobojong Desa Gintung Kerta, Kec. Klari masuk dalam zona nilai tanah berkisar antara Rp. 5.000,- s/d Rp. 6.000,-/m2; --------------- Bahwa harga taksiran yang disampaikan oleh Kepala Desa Gintungkerta, Camat Klari, serta Notaris ERNA PRIYONO tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran umum yang sebenarnya di wilayah sekitar Desa Gintungkerta
tersebut,
karena
sesuai
keterangan
Kepala
Desa
Gintungkerta H. WANTA RIDWAN FAUZI serta masyarakat yang tinggal
12
di Desa tersebut, harga pasaran umum tanah di sekitar lokasi Desa Gintung kerta harga tanah di lokasi tersebut sekitar Rp. 20.000,- /m2; ---- Bahwa disamping itu sesuai surat Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Karawang No. 536/04/BRPP tanggal 16 Januari 1990
perihal Advis
Planning yang menjawab surat Direktur PT Mitra Setia Eka Perwira No. 01/I/Dir/ME/90 tanggal 15 Januari 1990 perihal Permohonan Ijin Lokasi untuk industry di Desa Gintungkerta dan Desa Kiarapayung, Kec. Klari, Kabupaten Dati II Karawang dijelaskan bahwa lokasi tanah yang dimohon, dalam pola dasar Pembangunan Kabupaten Dati II Karawang telah ditetapkan sebagai daerah industry; ----------------------------------------- Bahwa sesuai Lampiran SK Kakanwil VII DJP Jawa Barat Wilayah Kabupaten Karawang Kec. Klari, Kel. Gintung Kerta untuk tanah industry sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------No
Nama RT/RW
jalan Kelas Nasional
Tanah Industri
36 37 38
Penggolongan Nilai Ketentuan Besarnya Jual bumi (Rp/M2) Nilai jual bumi pajak (Rp/m2) terhutang (Rp/m2) 12.000,- s/d 17.000,14.000,14,8.400,- s/d 12.000,10.000,10,5.900,- s/d 8.400,7.150,7,15,-
- Bahwa setelah diperoleh taksiran harga dari
Kantor Pelayanan PBB
Bekasi, Camat Klari, Kepala Desa Gintung Kerta, serta Notaris ERNA PRIYONO tersebut,
pada hari kamis tanggal 27 April 1995 pukul 10.00
WIB s/d 15.00 WIB dilakukan Rapat kedua bertempat di Ruang Rapat stasiun Kerawang dengan Acara Peninjauan lokasi dan rapat penaksiran harga tanah di Klari Citarum sebagai tindak lanjut rapat pertama tanggal 23 Pebruari 1995 di Wisma Pena Jakarta, dan yang hadir pada rapat tanggal 27 April 1995 tersebut adalah : KETUT RIDENG, PANJI HERI, SUBASTIAN, KAREL SIMANJUNTAK, H. RIDWAN FAUZI (kepala Desa Gintungkerta),
RUHANDA
(Kantor
Pertanahan
Karawang),
IMAM
SUYONO (pensiuan Wilu PT. KAI), SEPTA T RAMADIN, SARMADI, AGUS HARI, GAZALI UMAR, IR. PY SUYATNO (almarhum), KOMARI (almarhum),
JOKO
SUROJO,
SUDIRMAN,
SUKANDI,
TOTON
(almarhum), MISBACH, ISMANYONO dan ATIK PALWANI dengan hasil rapat sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------1) Dalam hal menaksir harga tanah Perumka di Klari-Citarum, Tim Sepakat dibedakan dalam dua harga : ------------------------------------------
13
a) Untuk lahan seluas 60.985 m2 yang dijual kepada PT , Mitraiase Ekaperwira dengan harga NJOP tertinggi yaitu Rp. 6000,- per M2 karena untuk keperluan bisnis /pabrik; --------------------------------------b) Untuk lahan seluas 10.595 M2 yang akan dijual kepada para penghuni dengan harga NJOP terendah yaitu Rp. 5000,- per M2, dengan pertimbangan untuk hunian dan jalan; ----------------------------2) Untuk pembelian tanah seluas 10.959 M2 oleh para penghuni, disarankan melalui PT Mitrasetia Ekaperwira yang sudah menyetujui dengan persyaratan: harga tanah yang disampaikan kepada para penghuni harus sama dengan harga yang telah diputuskan oeh tim yaitu sebesar Rp. 5000,- per M2 , dan dibuat perjanjian antara PT. Mitrasetia Ekaperwira dengan lurah setempat mengenai pembelian tanah perumka melaui PT. Mitrasetia Ekaperwira dan disampaikan ke Perumka; ----------------------------------------------------------------------------------3) Mengenai penjualan tanah perumka di Klari – Citarum kepada para penghuni, agar tidak timbul masalah dikemudian hari , maka lurah Gintung kerta bersama BPN Kerwang dan Perumka DAOP I Jakarta, di minta terlebih dahulu
meneliti sehubungan adanya surat kuasa
hukum dari 102 kepala keluarga yang menghuni dan menggarap tanah milik perumka di Klari – Citarum tanggal 19 Juli 1993 kepada Menhub dan Menkeu dan hasilnya disampaikan kepada Perumka; -----------------4) Perumka Karawang ( Kares 1.7 KW) bersama DPU Karawang akan membuat gambar dan perhitungan nilai jembatan yang berada dilokasi tanah perumka yang akan dijual kepada PT. Mitrasetia Ekaperwira, kemudian hasilnya disampaikan kepada Perumka Pusat Bandung tanggal 4 Mei 1995; --------------------------------------------------------------------5) Setelah maksud butir 3 dan 4 diatas diterima Perumka Pusat bandung , segera dibuat BA penaksiran harga kemudian disampaikan kepada Tim Dephub, Depkeu, BPN Kotip
Kerawang, dan DPU Kotip
Kerawang untuk dikoreksi; -----------------------------------------------------------6) Penandandatanganan BA pada tanggal 30 Mei 1995 (setelah koreksi
dimaksud butir 5 diatas diterima) dan tim segera membuat laporan ke Direksi Perumka untuk persetujuannya; ------------------------------------------ Hasil Taksiran harga tanah seluas 71.580 meter persergi dilakukan berdasarkan harga NJOP dengan perincian sesuai dengan Berita Acara Tim Penaksir Harga Tanah Perumka di Klari–Kerawang pada tanggal 26 Mei 1995 sebagai berikut : ------------------------------------------------------------
14
a) Harga tanah yang dijual kepada PT. MITRASETIA EKAPERWIRA seluas 60.985 m2 diambil dari nilai NJOP tertinggi yaitu Rp. 6000/m2 (enam ribu rupiah per meter persegi) sehingga diperoleh taksiran harga tanah sebesar : 60.985 m2 X Rp. 6000; = Rp. 365.910.000,(tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah); b) Harga tanah yang dijual kepada penduduk seluas 10.595 m2 diambil dari nilai NJOP terendah yaitu Rp. 5000/m2 sehingga diperoleh taksiran harga sebesar 10.595 m2 X Rp. 5.000,- = Rp. 52.975.000,(lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----c) Jembatan Beton dibangun tahun 1930, sehingga perhitungannya yaitu 20% X Rp. 246.330.000 = Rp. 49.666.000,- (empat puluh sebilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah); ------------------d) Beaya tim Penaksir (sesuai Surat Edaran menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 sebesar 3% X Rp. 468.551.000 = Rp. 14.056.530 (empat belas juta lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah); -----------------------------------------------Sehingga jumlah keseluruhan Rp. 365.910.000 + Rp. 52.975.000 + Rp. 49.666.000 + Rp. 14.056.530 = Rp. 482.607.530 ,- dibulatkan menjadi Rp. 483.000.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah); -------------- Bahwa terdakwa Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO yang juga menjadi tim penaksir harga dengan jabatan Tim Pengarah menyetujui penaksiran harga tersebut karena berpendapat bahwa harga dasar tanah PJKA di jalur sepur simpang Klari-Citarum sebesar Rp. 4.000,- /m2 dengan mendasarkan pada : --------------------------------------------------------------------a) Surat dari Kadaop I Jakarta yang ditandatangani oleh sdr. BILAL (Kasi Jalan
dan
Bangunan
Daop
I
Jakarta,
sesuaI
surat
No.
D.I/JBJ/11165/90 tanggal 22 Nopember 1990 yang diutujukan kepada Dirtek/KD (Saya sendiri) yang isinya antara lain menyatakan, “sedangkan harga dasar tanah PJKA di jalur sepur simpang KlariCitarum sebesar Rp 1.700/m2; --------------------------------------------------b) Surat dari Dirut Perumka yang ditandatangani oleh sdr. ANWAR SUPRIJADI No. KA.101/i/14/93 tanggal 15 Pebruari 1993 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI yang isinya antara lain pada butir 4.a menyatakan, “ tanah asset Perumka seluas 71.580 m2 senilai Rp. 286.320.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)”; ----------------------------------------------------- Bahwa dari kedua surat tersebut di atas terdakwa Ir. SOEMINO EKO
15
SAPUTRO berpendapat bahwa harga tanah di jalur sepur simpang Klari – Citarum pada tahun 1990 seharga Rp. 1.700,-/m2 dan pada tahun 1993 seharga Rp. 4.000,-/m2, walaupun taksiran harga tersebut tidak dibuat berdasarkan pengecekan harga di lapangan dan taksiran harga dibuat pada tahun 1990 dan tahun 1993 yang tentunya harga pada saat dilakukan penaksiran tahun 1995 sudah berbeda dengan harga pada tahun 1990 dan tahun 1993; ----------------------------------------------------------- Bahwa terdakwa Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO yang sejak tahun 1988 menjabat sebagai Direktur Teknik PJKA (sekarang PT KAI) mengetahui bahwa kedua surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan harga pasar yang dijadikan patokan minimum harga jual beli “ tanah asset Perumka di jalur sepur simpang Klari-Citarum sebagaimana maksud Surat Menteri keuangan Nomor : No. S-367/MK.16/1994 tanggal 17 Nopember 1994
perihal Persetujuan Penghapusan dan Penjualan
tanah Perum Kereta Api di Klari, Karawang, Jawa Barat, karena taksiran harga tersebut dibuat pada tahun 1990 dan tahun 1993 yang tentunya taksiran harga tersebut berbeda dengan penaksiran harga tanah tahun 1995; ----------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa tanah ex perumka di Desa Gintungkerta, Kec. Klari, Karawang, Kab. Karawang tersebut
masuk dalam zona industry dan sesuai
keterangan warga masyarakat harga pasaran umum tanah di lokasi tersebut sekitar Rp. 40.000,- s/d Rp. 50.000,-, /m2; ---------------------------- Bahwa atas hasil penaksiran
harga tanah yang dibuat tidak sesuai
dengan harga pasaran umum setempat tersebut terdakwa Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO selaku Direktur Utama Perumka membuat surat kepada Ketua Dewan Pengawas Perum Kereta Api melalui surat nomor : A.80/JB.3012/U-95 tanggal 23 agustus 1995 yang melaporkan hasil tim penaksir harga tanah Perumka di klari Citarum Kerawang yang pada pokoknya , “penaksiran harga tidak berdasarkan harga pasar karena hanya Rp. 4.000,-/m2, tetapi diambil berdasarkan NJOP tahun 1995 berkisar Rp. 5.000,-/m2 s/d Rp. 6.000,-/m2, dan atas laporan tersebut dijawab
oleh
Ketua
Dewan
Pengawas
dengan
surat
No.
70/DEWAS/IX/95 tanggal 25 September 1995 yang menyatakan “ menyetujui harga taksiran yang dibuat tim penaksir harga tanah Perumka di Klari-Citarum Karawang;------------------------------------------------------------- Bahwa selanjutnya terdakwa Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO selaku Direktur Utama Perumka membuat surat nomor : B.214/JB.3012/U.95 16
tanggal 19 Oktober 1995 yang ditujukan kepada Direktur PT Mitrasetia Ekaperwira yang pada pokoknya meminta kepada pihak PT Mitrasetia Ekaperwira untuk segera menyetor uang sebesar Rp. 483.000.000,- kepada kas Kantor Pusat Perumka Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117 ata melalui rekening No. 690.091.001 pada BNI 1946 Cabang Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Bandung; ------------------------------------------------------------- Bahwa pihak PT Mitrasetia Ekaperwira selanjutnya membayar kepada Perumka untuk pelunasan tanah eks Perumka Klari – Citarum, Jawa Barat pada tanggal 07 Nopember 1995 melalui Bank Central Dagang No. Rek. 690091.001 sebesar Rp. 483.000.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah); --------------------------------------------------------------------------------- Bahwa setelah uang pelunasan tanah eks Perumka Klari – Citarum, Jawa Barat dibayar oleh PT. MITRASETIA EKAPERWIRA pada tanggal 07 Nopember 1995, namun tidak segera ditindaklanjuti dengan pembuatan surat perjanjian jual beli antara pihak PT. MITRASETIA EKAPERWIRA dengan
terdakwa
SOEMINO EKO SAPUTRO selaku Direktur Utama
Perum Kereta api, sebagaimana Surat Menteri keuangan Nomor : No. S367/MK.16/1994 tanggal 17 Nopember 1994
perihal Persetujuan
Penghapusan dan Penjualan tanah Perum Kereta Api di Klari, Karawang, Jawa Barat yang intinya Pelaksanaan persetujuan berlaku selama 1 (satu)
tahun sejak tanggal dikeluarkan, sehingga proses jual beli tanah tersebut seharusnya telah diselesaikan pada tanggal 17 Nopember 1995; ------------ Bahwa persetujuan jual beli baru antara pihak PT. MITRASETIA EKAPERWIRA dengan terdakwa SOEMINO EKO SAPUTRO selaku Direktur Utama Perum Kereta api baru dibuat pada tanggal 7 Oktober 1996 sebagaimana Akta Notaris ERNA PRIYONO, SH
Nomor 1 tanggal 7
Oktober 1996 yang ditandatangani oleh JONGKIE KUSUMA LIE selaku Direktur PT. MITRASETIA EKAPERWIRA,
Rusli Wahyudi selaku
Komisaris PT. MITRASETIA EKAPERWIRA dan terdakwa SOEMINO EKO SAPUTRO selaku Direktur Utama Perum Kereta api tersebut tentang pelepasan hak atas tanah seluas 60.985 meter persegi yang terletak di Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang milik Perum Kereta api kepada PT MITRASETIA EKAPERWIRA, dan untuk keterlambatan tersebut tidak dimintakan persetujuan kepada Menteri Keuangan; ------------ Bahwa perbuatan terdakwa SOEMINO EKO SAPUTRO selaku Direktur Utama Perum Kereta api tersebut tersebut di atas telah melawan hukum, yakni bertentangan dengan ketentuan : ---------------------------------------------17
1) Surat Menteri keuangan Nomor : No. S-367/MK.16/1994 tanggal 17 Nopember 1994
perihal Persetujuan Penghapusan dan Penjualan
tanah Perum Kereta Api di Klari, Karawang, Jawa Barat kepada Direksi Perumka yang ditandatangani oleh MARTIJONO HADIYANTO (Dirjen Pembinaan BUMN) pada huruf b) dan c) yang berbunyi : -------
a) Menyetujui permohonan untuk penghapusan dan penjualan tanah perumka tersebut seluas 71.580 m2, dijual kepada PT ME seluas 60. 985 dan kepada penduduk 10.595 m2; ---------------------------------------b) Harga jual didasarkan pada harga pasar yang ditetapkan oleh panitia yang dibentuk oleh direksi yang keanggotaanya terdiri dari Departemen keuangan, Departemen perhubungan, Perumka, BPN Karawang, dan DPU Kerawang; ------------------------------------------------c) Pelaksanaan persetujuan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan; -----------------------------------------------------------------2) SK Direksi PERUMKA Nomor. Kep. U/A.17/OT.001/KA/95 tanggal 9 Pebruari 1995, tentang Pembentukan Tim Penaksir harga
yang
mana terdakwa duduk selaku Tim Pengarah dan panitia /tim penaksir dan penjualan tanah tersebut bertugas :---------------------------------------
a) Mengadakan penelitian baik fisik maupun administrative terhadap asset Perumka yang akan dijual di lokasi tersebut dan digambarkan dalam peta lokasi; ---------------------------------------------b) Menetapkan harga jual minimum sesuai dengan harga pasar yang berlaku; -----------------------------------------------------------------------------c) Melaporkan hasil kerjanya kepada Direksi Perumka; ------------------3) pola dasar Pembangunan Kabupaten Dati II Karawang yang telah menetapkan lokasi untuk industry di Desa Gintungkerta dan Desa Kiarapayung, Kec. Klari, Kabupaten Dati II Karawang sebagai daerah industry, yang mana sesuai Lampiran SK Kakanwil VII DJP Jawa Barat Wilayah Kabupaten Karawang Kec. Klari, Kel. Gintung Kerta untuk tanah industry sebagai berikut : -----------------------------------------No
Nama RT/RW
jalan Kelas Nasional
Tanah Industri
Penggolongan Nilai Ketentuan Besarnya Jual bumi (Rp/M2) Nilai jual bumi pajak (Rp/m2) terhutang (Rp/m2) 36 12.000,- s/d 17.000,14.000,14,37 8.400,- s/d 12.000,10.000,10,38 5.900,- s/d 8.400,7.150,7,15,-
- Hasil penghitungan kerugian keuangan Negara sesuai surat dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta,
18
Nomor SR-97/PW09/5/2014 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemanfaatan Tanah Non Produksi daerah Operasi I Jakarta pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Khusus, yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan, Bonny Anang Dwijanto, NIP. 19600825 198703 1 001, dalam lampirannya yakni diperoleh penghitungan sebagai berikut : Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta prosedur penugasan yang telah dilaksanakan, bukti – bukti yang diperoleh, dan metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang digunakan, maka jumlah kerugian keuangan Negara diatas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemanfaatan/penjualan tanah non produksi DAOP I Jakarta pada PT. Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) sebesar Rp. 296.915.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam juta semilan ratus lima belas ribu rupiah) dengan perhitungan sebaga berikut : ---------------------------------------------------------------------------------• Harga tanah yang dijual kepada PT. Mitrasetia Ekaperwira dan kepada penduduk melalui PT. Mitrasetia Ekaperwira berdasarkan harga yang dibayar oleh penduduk kepada PT. Mitrasetia Ekaperwira Rp. 715.000.000,00;------• Harga tanah yang dijual kepada PT. Mitrasetia Ekaperwira dan kepada penduduk melalui PT. Mitrasetia Ekaperwira berdasarkan harga jual yang ditetapkan oleh KAI Rp. 418.885.000,-; ------------------------------------------------• Total Kerugian Keuangan Negara Rp. 715.000.000,00 - Rp. 418.885.000,00 = Rp. 296.915.000,00; ---------------------------------------------------------------------Rincian perhitungan kerugian keuangan negara : -----------------------------------------Harga jual yang ditetapkan PT. KAI No
Uraian
Luas
Harg
Jumlah
a/m2 1.
Harga tanah 60.985 yang
Harga beli tanah yang dibayar oleh penduduk Harga/ Jumlah
Kerugian uang negara
m2
6.000
365.910.000 10.000
609.850.000 243.940.000
5.000
52.975.000
105.950.000 52.975.000
dijual
kepada
PT.
Mitrasetia Ekaperwira 2.
Harga tanah 10.595 yang
dijual
kepada penduduk melalui
PT.
Mitrasetia Ekaperwira
19
10.000
JUMLAH
71.580
418.885.000
715.800.000 296.915.000
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOEMINO EKO SAPUTRO bersamasama dengan
RUSLI WAHYUDI selaku Komisaris PT Mitrasetia
Ekaperwira (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dalam rangka penghapusan dan penjualan tanah perumka di Desa Gintung kerta, Kec. Klari, Kab. Karawang seluas 71.580 m2
dijual ke PT.
Mitra Setia
Ekaperwira seluas 60. 985 m2 dan penduduk seluas 10.595 m2 tersebut telah memperkaya diri saksi RUSLI WAHYUDI (Komisaris PT Mitrasetia Ekaperwira atau korporasi) sehingga terhitung sejak ditandatanganinya Akta
Pelepasan
Hak
tertanggal
7
Oktober
1996
di
hadapan
Notaris/PPAT Erna Priyono S.H.,- telah mengakibatkan lepasnya dan dikuasainya tanah milik PERUMKA oleh RUSLI WAHYUDI Komisaris PT Mitrasetia Ekaperwira (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengakibatkan menunguntungkan diri RUSLI WAHYUDI Komisaris PT Mitrasetia Ekaperwira (dilakukan penuntutan
dalam berkas terpisah)
sebesar Rp. 296.915.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) atau setidak tidaknya jumlah sekitar itu;-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a Jo. Pasal 28 Jo. Pasal 34 huruf a, b, c Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 43 A ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.--------------------------------------------------------------------------- SUBSIDAIR SUBSIDAIR : -------------------------------------------------------------------------------Bahwa Terdakwa IR. SOEMINO EKO SAPUTRO, MM., MM.,.,- yang berdasarkan Keputusan Menteri
Perhubungan RI, Haryanto Danutirto,
Nomor 31/M Tahun 1995 tanggal 18 Januari 1995 diangkat sebagai Direktur Utama Perum Kereta Api pada waktu tanggal 7 Oktober tahun 1996 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 1996, bertempat di Kantor Notaris ERNA PRIYONO, S.H.,- di jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 Cikampek Karawang, Jawa Barat dan di Kantor Pusat Perum Kereta Api (waktu itu) Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta
20
melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain
atau
suatu
korporasi,
menyalahgunakan
kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Negara yaitu Terdakwa IR. SOEMINO EKO SAPUTRO, MM. MM bersamasama RUSLI WAHYUDI (Komisaris PT Mitrasetia Ekaperwira (dilakukan penuntutan
dalam berkas terpisah)
dalam rangka penghapusan dan
penjualan tanah Perusahaan Umum kereta Api (PERUMKA, sekarang bernama PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO)) di Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat seluas kurang lebih
71.580 m2 (tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh meter
persegi) telah menjual dan melepaskan tanah milik PERUMKA kepada PT. Mitra Setia Ekaperwira seluas 60. 985 m2 (enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) dan penduduk setempat seluas 10.595 m2 (sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan harga yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga perbuatan tersebut memperkaya diri RUSLI WAHYUDI (Komisaris PT Mitrasetia Ekaperwira) atau setidak-tidaknya memperkaya PT Mitra Setia Ekaperwira sebagai korporasi
dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.
296.915.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------- Bahwa pada bulan mei tahun 1990 ada permohonan dari PT. Mitra Setia Ekaperwira yang ditandatangani oleh JONGKIE KUSUMA LIE (Direktur PT. Mitra Setia Ekaperwira) kepada kadaop I Jakarta agar dapat dijinkan mengunakan tanah PJKA (sekarang PT KAI) sepur simpang dari stasiun Klari menuju ke sungai Citarum di Desa Gintung kerta, Kec. Klari, Kab. Krawang kurang lebih sepanjang 5 (lima) kilo meter dengan cara menyewa, sepur simpang tersebut digunakan untuk angkutan pasir yang diambil dari sungai citarum untuk dibawa ke Jakarta dengan kereta api, lokasi sepur simpang itu sudah tidak dipakai lagi karena kebutuhan pasir
sudah
dipenuhi dari tempat lain dan sudah terpotong oleh jalan TOL antara Jakarta Cikampek; ----------------------------------------------------------------------------- Bahwa kemudian disusul lagi pada bulan Juli 1990 Ekaperwira
mengajukan
surat
kepada
(Kasubdit
PT. Jalan
Mitra Setia rel
dan
Bangunan)KD/ Direktur Teknik memohon agar tanah PJKA tersebut dapat dibeli atau tukar menukar tanah; -----------------------------------------------------------
21
- Bahwa selanjutnya A. HARBANI / Kepala Perusahaan jawatan Kereta Api pada
bulan
januari
1991
memohon
persetujuan
kepada
Menteri
Perhubungan untuk tukar menukar tanah dengan PT. Mitra Setia Eka Perwira, kemudian surat Kepala Perusahaan jawatan Kereta Api dijawab oleh menteri perhubungan CQ Sekjen Departemen Perhubungan bulan Januari 1991 yang intinya tukar menukar asset milik BUMN dengan aset milik pihak Ketiga tidak dibenarkan agar diusulkan penghapusan/penjualan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; ----------------------------------------- Kemudian pada tanggal 12 Maret 1991 Kasubdit Jalan rel dan Bangunan (almarhum PY. SUYATNO) membuat surat yang ditujukan kepada PT. Mitra Setia Ekaperwira yang menyatakan bahwa tanah PJKA tersebut tidak boleh dilakukan tukar menukar dengan pihak swasta; ------------------------------ Selanjutnya Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api (A. HARBANI) menyampaikan surat tertanggal 3 April 1991 kepada Sekjen Departemen Perhubungan minta persetujuan penjualan tanah sepur simpang dari stasiun Klari menuju ke sungai Citarum di Desa Gintung kerta, Kec. Klari, Kab. Krawang karena tanah tersebut tidak dipergunakan lagi untuk operasional dan sudah terpotong oleh Jalan Tol; ------------------------------------- Bahwa
atas permintaan persetujuan penjualan tanah tersebut
Perhubungan menyampaikan agar
Menteri
diajukan langsung oleh direksi
Perumka kepada Menteri Keuangan dan Dewan Pengawas wajib memberikan penilaian dan pendapat; ---------------------------------------------------- Bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut,
Dirut Perumka ANWAR
SUPRIJADI membuat Surat No. KA.101/I/14/97 tanggal 15 Pebruari 1993 yang antara lain bahwa telah dilakukan penelitian dengan hasil sebagai berikut tanah aset Perumka seluas 71.580 senilai Rp. 286.320.000 artinya kalau di rata-rata Rp. 4.000 per meter persegi dan pada prinsipnya tidak keberatan atas rencana tukar menukar dan pelepasan tanah tersebut, dan mohon agar menteri keuangan dapat memberikan ijin penghapusan aset tanah tersebut, dan pada tanggal 8 Nopember 1993
Dirut Perumka
ANWAR SUPRIJADI menyampaikan surat kepada Dewan Pengawas yang melaporkan mengenai kondisi dan situasi tanah eks sepur simpang klari citarum dan juga melaporkan bahwa penghapusan ijin tanah tersebut belum ada perkembangan; ---------------------------------------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya
Dewan Pengawas menyampaikan surat No.
63/DEWAS/II/94 tanggal 19 Pebruari 1994 kepada Direksi Perumka yang
22
ditandatangani SOEJONO yang intinya setuju penghapusan aset tanah tersebut dijual kepada PT.
Mitra Setia Ekaperwira dan sisanya dijual
kepada penduduk yang menempati dan menduduki; ------------------------------- Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 1994 Dirut Perumka ANWAR SUPRIJADI menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan yang intinya melaporkan bahwa Ketua Dewan Pengawas pada prinsipnya tidak keberatan terhadap penghapusan tanah tersebut dan penghapusan tanah perumka seluas 71.580 m2 akan dijual ke PT. Mitra Setia Ekaperwira seluas 60. 985 m2 dan penduduk seluas 10.595 m2; --------------------------------------------------------- Bahwa selanjutnya terbit Surat Menteri keuangan Nomor : No. S367/MK.16/1994 tanggal 17 Nopember 1994
perihal Persetujuan
Penghapusan dan Penjualan tanah Perum Kereta Api di Klari, Karawang, Jawa
Barat
kepada
Direksi
Perumka
yang
ditandatangani
oleh
MARTIJONO HADIYANTO (Dirjen Pembinaan BUMN) yang intinya : --------
a) Menyetujui permohonan untuk penghapusan dan penjualan tanah perumka tersebut seluas 71.580 m2, dijual kepada PT ME seluas 60. 985 dan kepada penduduk 10.595 m2;------------------------------------------b) Harga jual didasarkan pada harga pasar yang ditetapkan oleh panitia yang dibentuk oleh direksi yang keanggotaanya terdiri dari Departemen keuangan, Departemen perhubungan, Perumka, BPN Karawang, dan DPU Kerawang; ---------------------------------------------------c) Pelaksanaan persetujuan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan; ------------------------------------------------------------------------------- Bahwa prosedur Pelepasan tanah tersebut berdasarkan pada persetujuan Menteri keuangan yang mengacu pada keputusan Menteri keuangan Nomor
89/KMK.013/1991
tanggal
25
januari
1991
tentang
Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN, antara lain mengatur harus membentuk Tim Penaksir Harga, yang mana sesuai keputusan Menteri keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tersebut; ------ Bahwa selanjutnya sejak Pebruari 1995
terdakwa
SAPUTRO menjabat sebagai Direktur utama Direktur Utama PERUMKA
SOEMINO EKO
Perumka dan selaku
mempunyai tugas-tugas dan kewenangan
sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------1) Mengelola perusahaan untuk menyediakan jasa pelayanan angkutan Kereta api dalam rangka memperlancar angkutan penumpang dan barang secara massal untuk menunjang pembangunan; ----------------2) Menetapkan
kebijaksanaan
perusahaan 23
sesuai
dengan
kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Menteri; -----------------------
3) Menyiapkan rencana kerja tahunan perusahaan lengkap dengan anggaran keuangan; ---------------------------------------------------------------4) mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi perusahaan; -------------------------------5) menjalankan kewajiban lain berdasarkan petunjuk Menteri; ------------- Bahwa sehubungan dengan Surat Menteri keuangan Nomor : No. S367/MK.16/1994 tanggal 17 Nopember 1994
perihal Persetujuan
Penghapusan dan Penjualan tanah Perum Kereta Api di Klari, Karawang, terdakwa SOEMINO EKO SAPUTRO membentuk Tim Penaksir harga tanah Perumka di Klari Citarum Karawang melalui surat Keputusan No. Kep.U/A.17/0T.001/KA-95 tanggal 09 Pebruari 1995; -------------------------- Bahwa Tim Penaksir Harga diangkat melalui SK Direksi PERUMKA Nomor. Kep. U/A.17/OT.001/KA/95 tanggal 9 Pebruari 1995, tersebut terdiri dari : --------------------------------------------------------------------------------TIM PENGARAH : ----------------------------------------------------------------------1) Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO................. (Dirut – Perumka);----------2) Drs. EDIE HARYOTO .............................. (Dirku – Perumka); --------3) Ir. SJAHEDI JUNARDIONO .................... (Dirtek - Perumka); ---------4) Drs. SOEMIARSO SONNY ...................... (Dirum – Perumka); -------TIM PELAKSANA : ---------------------------------------------------------------------1) KETUT RIDANG, SH .............................. (DEPHUB); -------------------2) Ir.
P.Y.
SUYATNO
...................................
(PERUMKA
telah
meninggal dunia); --------------------------------------------------------3) Dra. TINTIN WISNIWATI...........................(PERUMKA, Pensiun); ---4) K O M A R I................................................(PERUMKA, meninggal dunia); ----------------------------------------------------------------------------ANGGOTA : -------------------------------------------------------------------------------1) KAREL SIMANJUNTAK ...................... (DEPHUB); ----------------------2) Drs. GAZALI UMAR ............................ (DEPKEU); ----------------------3) AGUS HARIS, SH. .............................. (DEPKEU); ----------------------4) RUHANDA, SH. .................................
(Kantor Pertanahan Kab.
Karawang);-----------------------------------------------------------------5) M. ADE. S. HUSNI. ............................. (Dinas PU Kab. Karawang); -6) EDY
SUNARYO,
SH...........................(1995
sebagai
Kasubdit
Hukum, pegawai diperbantukan dari DEPHUB kepada PERUMKA 24
waktu itu); ----------------------------------------------------------------------------7) Ir. DJOKO MARGONO......................(PERUMKA, sekarang menjabat Direktur Personalia dan Umum PT. KAI Bandung); ----------------------8) Ir. IMAM SUDJONO ..........................(PERUMKA, Pensiun); ----------9) Ir. EDY SASONGKO..........................(PERUMKA,Pensiun);-----------10) Ir.BUDI NOVIANTORO .................. (PERUMKA, sekarang menjabat Staf Utama Direktur Utama di EF (Angkutan Barang);-------------------11) Ir.
ATIK
PALWANI..............................(PERUMKA,
sekarang
menjabat sebagai Staf Utama Direktur Utama ditempatkan pada ED (Pusat Perencanaan dan Strategis dan Pengembangan Bisnis) Kantor Pusat Bandung; -----------------------------------------------------------12) SUDIRMAN......................................(PERUMKA, Pensiun); -----------13) SARMADI, SH..................................(PERUMKA, Pensiun); -----------SEKRETARIAT : -------------------------------------------------------------------------1) Ir. SEPTA T. RAMADI....................(PERUMKA) (masih aktif di PT. KAI); ------------------------------------------------------------------------------------2) TO T O N ......................................(PERUMKA) (pensiun); --------------3) SUKANDI.......................................(PERUMKA) (pensiun);--------------4) HENNI SUARNI..............................(PERUMKA) (Pensiun);-------------5) ISMANJONO...................................(PERUMKA) (Pensiun); ------------- Bahwa sesuai SK Direksi Perusahaan Umum Kereta api Nomor Kep.U/A.17/OT.001/KA-95 tanggal 5 Pebruari 1995 tersebut panitia /tim penaksir dan penjualan tanah bertugas :-------------------------------------------
a) Mengadakan penelitian baik fisik maupun administrative terhadap asset Perumka yang akan dijual di lokasi tersebut dan digambarkan dalam peta lokasi; -------------------------------------------------------------------b) Menetapkan harga jual minimum sesuai dengan harga pasar yang berlaku; --------------------------------------------------------------------------------c) Melaporkan hasil kerjanya kepada Direksi Perumka; ---------------------- Bahwa
tugas-tugas
dan
kewenangan
tim
pengarah
adalah
:
mengarahkan agar pelaksanaan tugas dari tim Penaksir Harga Tanah Perumka sesuai dengan surat keputusan tersebut, namun ternyata terdakwa Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO tidak pernah ikut rapat tim penaksir harga ataupun memberikan arahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas Tim Penaksir Harga Tanah; ------------------------------ Bahwa pada tanggal tanggal 23 Pebruari 1995 hari Kamis sekitar jam 10.00 - 12.00 WIB bertempat di Wisma Pena Jl. Juanda Jakarta tim 25
penaksir harga mengadakan rapat, yaitu Rapat pertama, topik rapat adalah penaksiran harga yang didasarkan dengan data pendukung sebagai berikut, Dokumen dari kantor Pajak Setempat, Data mengenai harga tanah dari Camat dan atau Lurah terkait secara tertulis dan Data mengenai harga jual beli dari Notaris bila pernah terjadi harga jual beli dari Notaris, masalah luasan tanah yang diklarifikasi tanah yang akan dibeli penduduk dan tanah yang dibeli oleh PT. Mitrasetia Ekaperwira agar dibuatkan gambar situasinya, rencana peninjauan ke lokasi yang direncanakan tanggal 15 maret 1995, pejabat yang hadir yakni : KETUT RIDENG, KAREL SIMANJUNTAK, SARMADI, SEPTA T RAMADIN, KOMARI (almarhum), BUDI NOVIANTORO, SYAHRONI, ISMANYONO, IMAM SUYONO, SUKANDI, BUCHORI, TOTON (almarhum), ATIK PALWANI, SUDIRMAN, GAZALI UMAR dan sesuai notulen rapat hari Kamis tanggal 23 Pebruari 1995 pada kesimpulan rapat angka 1 disebutkan bahwa untuk melakukan penaksiran harga tanah Perumka kepada pemohon/PT Mitrasetia Ekaperwira (seluas 60.985 m2) dan penduduk yang telah lama menempati di atas lahan Perumka (seluas 10.595 m2) diperlukan data-data pendukung secara tertulis : -----------------a) Mengenai harga penentu PBB/NJOP dari Inspeksi Pajak setempat; ----b) Mengenai harga tanah dari Camat dan atau lurah terkait; ------------------c) Mengenai akta jual beli dari notaries (bila pernah terjadi transaksi harga jual beli lewat notaries); ----------------------------------------------------------------Untuk mengurus keperluan data tersebut di atas akan diselesaikan oleh Perumka Daop I Jakarta;-------------------------------------------------------------------- Bahwa selanjutnya oleh pihak Perumka Daop I Jakarta dibuat surat kepada kantor pelayanan PBB Bekasi, Camat Klari serta notaries ERNA PRIYONO meminta taksiran harga, namun tim penaksir harga tidak pernah secara riil mencari informasi harga kepada masyarakat setempat dalam rangka untuk mendapatkan harga pasar yang sebenarnya sesuai amanat Menteri keuangan menyampaikan surat Nomor : No. S-367/MK.16/1994 tanggal 17 Nopember 1994
perihal Persetujuan Penghapusan dan
Penjualan tanah Perum Kereta Api di Klari, Karawang, Jawa Barat; ------ Bahwa atas surat Perumka Daop I Jakarta tersebut diperoleh taksiran harga sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------a) surat Kepala Desa Gintung Kerta Karawang no. 590/298/138/Des. Tanggal 08 Maret 1995 yang menerangkan harga pasaran pada tanah tersebut sebesar Rp. 5.000,- /m2; -----------------------------------26
b) surat Camat Klari No. 593/147/KEC tanggal 14 Maret 1995 yang menerangkan bahwa harga pasar tanah yang pernah terjadi pada tahun 1995 harga terendah Rp. 4.000,-/m2 dan harga tertinggi Rp. 5.000,-/m2;--------------------------------------------------------------------------c)
berdasarkan surat keterangan Notaris ERNA PRIYONO, SH No. 09/1995 tanggal 20 Maret 1995 menerangkan harga tanah di Gintung Kerta Rp. 4.000,-/m2 didasarkan pada transaksi tanah pada tanggal 17 Maret 1995; -----------------------------------------------------------
d) berdasarkan
surat
kantor
Pelayanan
PBB
Bekasi
No.
S.2407/WPJ.07/KB.08/ 95 tanggal 30 Maret 1995 yang menyatakan bahwa NJOP bumi tahun 1994 untuk lokasi tanah Perumka yang ada di Jl. Bobojong Desa Gintung Kerta, Kec. Klari masuk dalam zona nilai tanah berkisar antara Rp. 5.000,- s/d Rp. 6.000,-/m2; -----
- Bahwa
harga
taksiran
yang
disampaikan
oleh
Kepala
Desa
Gintungkerta, Camat Klari, serta Notaris ERNA PRIYONO tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran umum yang sebenarnya di wilayah sekitar Desa Gintungkerta tersebut, karena sesuai keterangan Kepala Desa Gintungkerta H. WANTA RIDWAN FAUZI serta masyarakat yang tinggal di Desa tersebut, harga pasaran umum tanah di sekitar lokasi Desa Gintung kerta harga tanah di lokasi tersebut sekitar Rp. 20.000,- /m2; --- Bahwa disamping itu sesuai surat Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Karawang No. 536/04/BRPP tanggal 16 Januari 1990
perihal Advis
Planning yang menjawab surat Direktur PT Mitra Setia Eka Perwira No. 01/I/Dir/ME/90 tanggal 15 Januari 1990 perihal Permohonan Ijin Lokasi untuk industry di Desa Gintungkerta dan Desa Kiarapayung, Kec. Klari, Kabupaten Dati II Karawang dijelaskan bahwa lokasi tanah yang dimohon, dalam pola dasar Pembangunan Kabupaten Dati II Karawang telah ditetapkan sebagai daerah industry; ---------------------------------------- Bahwa sesuai Lampiran SK Kakanwil VII DJP Jawa Barat Wilayah Kabupaten Karawang Kec. Klari, Kel. Gintung Kerta untuk tanah industry sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------No
Nama jalan RT/RW
Kelas Nasional
Tanah Industri
36
Penggolongan Nilai Jual bumi (Rp/M2)
12.000,-s/d 17.000,-
Ketentuan Nilai jual bumi (Rp/m2)
Besarnya pajak terhutang (Rp/m2)
14.000,14,-
37
8.400,- s/d 12.000,27
10.000,-
38
5.900,- s/d 8.400,-
- Bahwa setelah diperoleh taksiran harga dari
7.150,-
10,7,15,-
kantor pelayanan PBB
Bekasi, Camat Klari, Kepala Desa Gintung Kerta, serta Notaris ERNA PRIYONO tersebut, pada hari kamis tanggal 27 April 1995 pukul 10.00 WIB s/d 15.00 WIB dilakukan Rapat kedua bertempat di Ruang Rapat stasiun Kerawang
dengan Acara Peninjauan lokasi dan rapat
penaksiran harga tanah di Klari Citarum sebagai tindak lanjut rapat pertama tanggal 23 Pebruari 1995 di Wisma Pena Jakarta, dan yang hadir pada rapat tanggal 27 April 1995 tersebut adalah :
KETUT
RIDENG, PANJI HERI, SUBASTIAN, KAREL SIMANJUNTAK, H. RIDWAN FAUZI (kepala Desa Gintungkerta), RUHANDA (Kantor Pertanahan Karawang), IMAM SUYONO (pensiuan Wilu PT. KAI), SEPTA T RAMADIN, SARMADI, AGUS HARI, GAZALI UMAR, IR. PY SUYATNO
(almarhum),
KOMARI
(almarhum),
JOKO
SUROJO,
SUDIRMAN, SUKANDI, TOTON (almarhum), MISBACH, ISMANYONO dan ATIK PALWANI dengan hasil rapat sebagai berikut : --------------------1) Dalam hal menaksir harga tanah Perumka di Klari-Citarum, Tim Sepakat dibedakan dalam dua harga : --------------------------------------------------------------
a) Untuk lahan seluas 60.985 m2 yang dijual kepada PT. Mitraiase Ekaperwira dengan harga NJOP tertinggi yaitu Rp. 6000,- per M2 karena untuk keperluan bisnis /pabrik; -------------------------------------b) Untuk lahan seluas 10.595 M2 yang akan dijual kepada para penghuni dengan harga NJOP terendah yaitu Rp. 5000,; per M2, dengan pertimbangan untuk hunian dan jalan; --------------------------2) Untuk pembelian tanah seluas 10.959 M2 oleh para penghuni, disarankan melalui PT Mitrasetia Ekaperwira yang sudah menyetujui dengan persyaratan: harga tanah yang disampaikan kepada para penghuni harus sama dengan harga yang telah diputuskan oeh tim yaitu sebesar Rp. 5000,per M2 , dan dibuat perjanjian antara PT. Mitrasetia Ekaperwira dengan lurah setempat mengenai pembelian tanah perumka melaui PT. Mitrasetia Ekaperwira dan disampaikan ke Perumka; -------------------------------------------3) Mengenai penjualan tanah perumka di Klari – Citarum kepada para penghuni, agar tidak timbul masalah dikemudian hari , maka lurah Gintung kerta bersama BPN Kerwang dan Perumka DAOP I Jakarta, di minta terlebih dahulu
meneliti sehubungan adanya surat kuasa hukum dari 102 kepala
keluarga yang menghuni dan menggarap tanah milik perumka di Klari –
28
Citarum tanggal 19 Juli 1993 kepada Menhub dan Menkeu dan hasilnya disampaikan kepada Perumka; ----------------------------------------------------------4) Perumka Karawang ( Kares 1.7 KW) bersama DPU Karawang akan membuat gambar dan perhitungan nilai jembatan yang berada dilokasi tanah perumka yang akan dijual kepada PT. Mitrasetia Ekaperwira, kemudian hasilnya disampaikan kepada Perumka Pusat Bandung tanggal 4 Mei 1995; 5) Setelah maksud butir 3 dan 4 diatas diterima Perumka Pusat Bandung, segera dibuat BA penaksiran harga kemudian disampaikan kepada Tim Dephub, Depkeu , BPN Kotip Kerawang, dan DPU Kotip Kerawang untuk dikoreksi; ---------------------------------------------------------------------------------------6) Penandandatanganan BA pada tanggal 30 Mei 1995 (setelah koreksi
dimaksud butir 5 diatas diterima) dan tim segera membuat laporan ke Direksi Perumka untuk persetujuannya; ----------------------------------------------------------
- Hasil Taksiran harga tanah seluas 71.580 meter persergi dilakukan berdasarkan harga NJOP dengan perincian sesuai dengan Berita Acara Tim Penaksir Harga Tanah Perumka di Klari –Kerawang pada tanggal 26 Mei 1995 sebagai berikut : ------------------------------------------------------a) Harga tanah yang dijual kepada PT. MITRASETIA EKAPERWIRA seluas 60.985 m2 diambil dari nilai NJOP tertinggi yaitu Rp. 6000/m2 (enam ribu rupiah per meter persegi) sehingga diperoleh taksiran harga tanah sebesar : 60.985 m2 X Rp. 6000; = Rp. 365.910.000,(tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah); b) Harga tanah yang dijual kepada penduduk seluas 10.595 m2 diambil dari nilai NJOP terendah yaitu Rp. 5000/m2 sehingga diperoleh taksiran harga sebesar 10.595 m2 X Rp. 5.000,- = Rp. 52.975.000,(lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); ----c) Jembatan Beton dibangun tahun 1930, sehingga perhitungannya yaitu 20% X Rp. 246.330.000 = Rp. 49.666.000,- (empat puluh sebilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupia); ------------------d) Beaya tim Penaksir (sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 sebesar 3% X Rp. 468.551.000 = Rp. 14.056.530 (empat belas juta lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah); ----------------------------------------------Sehingga jumlah keseluruhan Rp. 365.910.000 + Rp. 52.975.000 + Rp. 49.666.000 + Rp. 14.056.530 = Rp. 482.607.530 ,- dibulatkan menjadi Rp. 483.000.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah); ---------------------------------------------------------------------------------
29
- Bahwa terdakwa Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO yang juga menjadi tim penaksir harga dengan jabatan Tim Pengarah menyetujui penaksiran harga tersebut karena berpendapat bahwa harga dasar tanah PJKA di jalur sepur simpang Klari-Citarum sebesar Rp. 4.000,- /m2 dengan mendasarkan pada : --------------------------------------------------------------------1) Surat dari Kadaop I Jakarta yang ditandatangani oleh sdr. BILAL (Kasi Jalan
dan
Bangunan
Daop
I
Jakarta,
sesuaI
surat
No.
D.I/JBJ/11165/90 tanggal 22 Nopember 1990 yang diutujukan kepada Dirtek/KD (Saya sendiri) yang isinya antara lain menyatakan, “ sedangkan harga dasar tanah PJKA di jalur sepur simpang KlariCitarum sebesar Rp 1.700/m2; --------------------------------------------------2) Surat dari Dirut Perumka yang ditandatangani oleh sdr. ANWAR SUPRIJADI No. KA.101/i/14/93 tanggal 15 Pebruari 1993 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI yang isinya antara lain pada butir 4.a menyatakan, “ tanah asset Perumka seluas 71.580 m2 senilai Rp. 286.320.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)”; ----------------------------------------------------- Bahwa dari kedua surat tersebut di atas terdakwa Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO berpendapat bahwa harga tanah di jalur sepur simpang Klari – Citarum pada tahun 1990 seharga Rp. 1.700,-/m2 dan pada tahun 1993 seharga Rp. 4.000,-/m2, walaupun taksiran harga tersebut tidak dibuat berdasarkan pengecekan harga di lapangan dan taksiran harga dibuat pada tahun 1990 dan tahun 1993 yang tentunya harga pada saat dilakukan penaksiran tahun 1995 sudah berbeda dengan harga pada tahun 1990 dan tahun 1993; ----------------------------------------------------------- Bahwa terdakwa Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO yang sejak tahun 1988 menjabat sebagai Direktur Teknik PJKA (sekarang PT KAI) mengetahui bahwa kedua surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan harga pasar yang dijadikan patokan minimum harga jual beli “ tanah asset Perumka di jalur sepur simpang Klari-Citarum sebagaimana maksud Surat Menteri keuangan Nomor : No. S-367/MK.16/1994 tanggal 17 Nopember 1994
perihal Persetujuan Penghapusan dan Penjualan
tanah Perum Kereta Api di Klari, Karawang, Jawa Barat, karena taksiran harga tersebut dibuat pada tahun 1990 dan tahun 1993 yang tentunya taksiran harga tersebut berbeda dengan penaksiran harga tanah tahun 1995; ----------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa tanah ex perumka di Desa Gintungkerta, Kec. Klari, Karawang, 30
Kab. Karawang tersebut
masuk dalam zona industry dan sesuai
keterangan warga masyarakat harga pasaran umum tanah di lokasi tersebut sekitar Rp. 40.000,- s/d Rp. 50.000,- /m2; ----------------------------- Bahwa atas hasil penaksiran
harga tanah yang dibuat tidak sesuai
dengan harga pasaran umum setempat tersebut terdakwa Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO selaku Direktur Utama Perumka membuat surat kepada ketua dewan pengawas Perum Kereta Api melalui surat nomor : A.80/JB.3012/U-95 tanggal 23 agustus 1995 yang melaporkan hasil tim penaksir harga tanah Perumka di klari Citarum Kerawang yang pada pokoknya , “ penaksiran harga tidak berdasarkan harga pasar karena hanya Rp. 4.000,-/m2, tetapi diambil berdasarkan NJOP tahun 1995 berkisar Rp. 5.000,-/m2 s/d Rp. 6.000,-/m2, dan atas laporan tersebut dijawab
oleh
Ketua
Dewan
Pengawas
dengan
surat
No.
70/DEWAS/IX/95 tanggal 25 September 1995 yang menyatakan “ menyetujui harga taksiran yang dibuat tim penaksir harga tanah Perumka di Klari-Citarum Karawang;------------------------------------------------------------- Bahwa selanjutnya terdakwa Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO selaku Direktur Utama Perumka membuat surat nomor : B.214/JB.3012/U.95 tanggal 19 Oktober 1995 yang ditujukan kepada Direktur PT Mitrasetia Ekaperwira yang pada pokoknya meminta kepada pihak PT Mitrasetia Ekaperwira untuk segera menyetor uang sebesar Rp. 483.000.000,- kepada kas Kantor Pusat Perumka Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117 ata melalui rekening No. 690.091.001 pada BNI 1946 Cabang Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Bandung; ------------------------------------------------------------- Bahwa pihak PT Mitrasetia Ekaperwira selanjutnya membayar kepada Perumka untuk pelunasan tanah eks Perumka Klari – Citarum, Jawa Barat pada tanggal 07 Nopember 1995 melalui Bank Central Dagang No. Rek. 690091.001 sebesar Rp. 483.000.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah); ---------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa setelah uang pelunasan tanah eks Perumka Klari – Citarum , Jawa Barat dibayar oleh PT. MITRASETIA EKAPERWIRA pada tanggal 07 Nopember 1995, namun tidak segera ditindaklanjuti dengan pembuatan surat perjanjian jual beli antara pihak PT. MITRASETIA EKAPERWIRA dengan
terdakwa
SOEMINO EKO SAPUTRO selaku Direktur Utama
Perum Kereta api, sebagaimana Surat Menteri keuangan Nomor : No. S31
367/MK.16/1994 tanggal 17 Nopember 1994
perihal Persetujuan
Penghapusan dan Penjualan tanah Perum Kereta Api di Klari, Karawang, Jawa Barat yang intinya Pelaksanaan persetujuan berlaku selama 1 (satu)
tahun sejak tanggal dikeluarkan, sehingga proses jual beli tanah tersebut seharusnya telah diselesaikan pada tanggal 17 Nopember 1995; ------------ Bahwa persetujuan jual beli baru antara pihak PT. MITRASETIA EKAPERWIRA dengan terdakwa SOEMINO EKO SAPUTRO selaku Direktur Utama Perum Kereta api baru dibuat pada tanggal 7 oktober 1996 sebagaimana Akta Notaris ERNA PRIYONO, SH oktober 1996
Nomor 1 tanggal 7
yang ditandatangani oleh Jongkie Kusuma Lie
Direktur PT. MITRASETIA EKAPERWIRA, Komisaris PT. MITRASETIA EKAPERWIRA
selaku
Rusli Wahyudi selaku dan tersangka SOEMINO
EKO SAPUTRO selaku Direktur Utama Perum Kereta Api tersebut tentang pelepasan hak atas tanah seluas 60.985 m2 (enam puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang milik Perum Kereta api kepada PT MITRASETIA EKAPERWIRA, dan Akta Notaris ERNA PRIYONO, SH Nomor 2 tanggal 7 oktober 1996 yang ditandatangani oleh JONGKIE KUSUMA LIE selaku Direktur PT. MITRASETIA EKAPERWIRA, Rusli Wahyudi selaku Komisaris PT. MITRASETIA EKAPERWIRA
dan
tersangka SOEMINO EKO SAPUTRO selaku Direktur Utama Perum Kereta api tersebut tentang pelepasan hak atas tanah seluas 10.595 m2 (sepuluh ribu lima ratus Sembilan puluh lima meter
persegi) yang
diperuntukkan bagi masyarakat penghuni setempat, terletak
di
Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang milik Perum Kereta api kepada PT MITRASETIA EKAPERWIRA,dan untuk keterlambatan tersebut tidak dimintakan persetujuan kepada Menteri Keuangan; ------------ Bahwa perbuatan terdakwa SOEMINO EKO SAPUTRO selaku Direktur Utama Perum Kereta api tersebut tersebut di atas telah melawan hukum, yakni bertentangan dengan ketentuan : ---------------------------------------------1) Surat Menteri keuangan Nomor : No. S-367/MK.16/1994 tanggal 17 Nopember 1994
perihal Persetujuan Penghapusan dan Penjualan
tanah Perum Kereta Api di Klari, Karawang, Jawa Barat kepada Direksi Perumka yang ditandatangani oleh MARTIJONO HADIYANTO (Dirjen Pembinaan BUMN) pada huruf b) dan c) yang berbunyi : --------
a) Menyetujui permohonan untuk penghapusan dan penjualan tanah perumka tersebut seluas 71.580 m2, dijual kepada PT ME seluas 60. 32
985 dan kepada penduduk 10.595 m2; ---------------------------------------b) Harga jual didasarkan pada harga pasar yang ditetapkan oleh panitia yang dibentuk oleh direksi yang keanggotaanya terdiri dari Departemen keuangan, Departemen perhubungan, Perumka, BPN Karawang, dan DPU Kerawang; ------------------------------------------------c) Pelaksanaan persetujuan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan; -----------------------------------------------------------------2) SK Direksi PERUMKA Nomor. Kep. U/A.17/OT.001/KA/95 tanggal 9 Pebruari 1995, tentang Pembentukan Tim Penaksir harga
yang
mana terdakwa duduk selaku Tim Pengarah dan panitia /tim penaksir dan penjualan tanah tersebut bertugas :---------------------------------------
a) Mengadakan penelitian baik fisik maupun administrative terhadap asset Perumka yang akan dijual di lokasi tersebut dan digambarkan dalam peta lokasi; --------------------------------------------b) Menetapkan harga jual minimum sesuai dengan harga pasar yang berlaku; ----------------------------------------------------------------------------c) Melaporkan hasil kerjanya kepada Direksi Perumka; -----------------3) pola dasar Pembangunan Kabupaten Dati II Karawang yang telah menetapkan lokasi untuk industry di Desa Gintungkerta dan Desa Kiarapayung, Kec. Klari, Kabupaten Dati II Karawang sebagai daerah industry, yang mana sesuai Lampiran SK Kakanwil VII DJP Jawa Barat Wilayah Kabupaten Karawang Kec. Klari, Kel. Gintung Kerta untuk tanah industry sebagai berikut : -----------------------------------------No
Nama jalan RT/RW
Kelas Nasional
Penggolongan Nilai Jual bumi (Rp/M2)
Tanah Industri
36 37 38
12.000,-s/d 17.000,8.400,- s/d 12.000,5.900,- s/d 8.400,-
Ketentuan Nilai jual bumi (Rp/m2) 14.000,10.000,7.150,-
Besarnya pajak terhutang (Rp/m2) 14,10,7,15,-
- Hasil penghitungan kerugian keuangan Negara sesuai surat dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Nomor SR-97/PW09/5/2014 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemanfaatan Tanah Non Produksi daerah Operasi I Jakarta pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Khusus, yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan, Bonny Anang Dwijanto, NIP. 19600825 198703 1 001, dalam lampirannya yakni diperoleh penghitungan sebagai berikut : Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta
33
prosedur penugasan yang telah dilaksanakan, bukti – bukti yang diperoleh, dan metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang digunakan, maka jumlah kerugian keuangan Negara diatas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemanfaatan/penjualan tanah non produksi DAOP I Jakarta pada PT. Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) sebesar Rp. 296.915.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam juta semilan ratus lima belas ribu rupiah) dengan perhitungan sebaga berikut : ---------------------------------------------------------------------------------• Harga tanah yang dijual kepada PT. Mitrasetia Ekaperwira dan kepada penduduk melalui PT. Mitrasetia Ekaperwira berdasarkan harga yang dibayar oleh penduduk kepada PT. Mitrasetia Ekaperwira Rp. 715.000.000,00;------• Harga tanah yang dijual kepada PT. Mitrasetia Ekaperwira dan kepada penduduk melalui PT. Mitrasetia Ekaperwira berdasarkan harga jual yang ditetapkan oleh KAI Rp. 418.885.000,-; ------------------------------------------------• Total Kerugian Keuangan Negara Rp. 715.000.000,00 - Rp. 418.885.000,00 = Rp. 296.915.000,00; ---------------------------------------------------------------------Rincian perhitungan kerugian keuangan negara : --------------------------------------Harga jual yang ditetapkan PT. KAI No
Uraian
Luas
Harga/
Jumlah
m2 1.
Harga
Harga beli tanah yang dibayar oleh penduduk Harga/ Jumlah
Kerugian uang negara
m2
60.985
6.000
365.910.000 10.000
609.850.000
243.940.000
10.595
5.000
52.975.000 10.000
105.950.000
52.975.000
715.800.000
296.915.000
tanah yang dijual kepada PT. Mitrasetia Ekaperwira 2.
Harga tanah yang dijual kepada penduduk melalui PT. Mitrasetia Ekaperwira JUMLAH
71.580
418.885.000
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOEMINO EKO SAPUTRO bersamasama dengan
RUSLI WAHYUDI selaku Komisaris PT Mitrasetia
34
Ekaperwira (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dalam rangka penghapusan dan penjualan tanah perumka di Desa Gintung kerta, Kec. Klari, Kab. Karawang seluas 71.580 m2
dijual ke PT.
Mitra Setia
Ekaperwira seluas 60. 985 m2 dan penduduk seluas 10.595 m2 tersebut telah memperkaya diri saksi RUSLI WAHYUDI (Komisaris PT Mitrasetia Ekaperwira atau korporasi) sehingga terhitung sejak ditandatanganinya Akta
Pelepasan
Hak
tertanggal
7
Oktober
1996
di
hadapan
Notaris/PPAT Erna Priyono S.H.,- telah mengakibatkan lepasnya dan dikuasainya tanah milik PERUMKA oleh RUSLI WAHYUDI Komisaris PT Mitrasetia Ekaperwira (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengakibatkan menunguntungkan diri RUSLI WAHYUDI Komisaris PT Mitrasetia Ekaperwira (dilakukan penuntutan
dalam berkas terpisah)
sebesar Rp. 296.915.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) atau setidak tidaknya jumlah sekitar itu ; --Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b Jo. Pasal 28 Jo. Pasal 34 huruf a, b, c Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 43 A ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, mempertimbangkan
bahwa
apakah
sebelum
materi
dan
Pengadilan
alasan-alasan
Tinggi
perlawanan
Penuntut Umum tersebut beralasan dan dibenarkan menurut hukum, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -------------Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan putusannya berpendapat dan berkesimpulan bahwa keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum ad 1 yaitu kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa telah hapus atau gugur karena kadaluwarsa beralasan hukum dan harus dikabulkan. Bahwa untuk itu Maje Majelis Hakim Tipikor Bandung berpendapat, wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap
35
Terdakwa Terdakwa Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO telah gugur/hapus karena daluwarsa. Bahwa sedangkan eksepsi selebihnya berupa kaburnya surat dakwaan, baik karena tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap merumuskan dan menguraikan delik materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair maupun Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tipikor Bandung yang menerima dan mengabulkan keberatan atau eksepsi eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, adalah berkenaan dengan alasan perkara telah daluwarsa, bukan eksepsi yang berkenaan dengan Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, ataupun eksepsi tentang dakwaan tidak dapat diterima, atau eksepsi tentang dakwaan harus harus dibatalkan/atau batal demi hukum, sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP ; -------------Menimbang, bahwa dalam hal Pengadilan Negeri/Pengadilan tingkat pertama menerima dan mengabulkan keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang berkenaan dengan : --------------------------------------------------------------------------------------a. Eksepsi tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau ; -------------------------------------------------------------------------------------b. Eksepsi tentang dakwaan tidak dapat diterima, atau ; ----------------------c.
Eksepsi tentang dakwaan harus dibatalkan/atau dinyatakan batal demi hukum ; ----------------------------------------------------------------------------------Maka apabila Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan tersebut, upaya yang dapat ditempuhnya adalah upaya hukum PERLAWANAN sebagaimana diatur dan ditentukan oleh pasal 156 ayat (3) dan (4) KUHAP (yang dahulu dikenal dengan dengan Requisitoir
36
Verzet sebagaimana diatur dalam pasal 251 HIR, yang kemudian diatur dalam pasal 7 UndangUndang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi) ; --------------------------------Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara ini eksepsi yang diajukan, diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Tipikor Bandung adalah tidak berkenaan dengan ketiga macam keberatan/eksepsi seperti diatur dalam pasal 156 KUHAP diatas, akan tetapi eksepsi tentang perkara telah daluwarsa ; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini, bahwa dalam hal Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri baik karena dianggapnya terlalu berat atau terlalu ringan/dibawah tuntutan Jaksa, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah bukan PERLAWANAN,, melainkan upaya hukum BANDING seperti diatur dalam PERLAWANAN pasal 67 jo pasal 233 sampai dengan pasal 24 243 KUHAP ; --------Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal Pengadilan Tipikor/Pengadilan Negeri memutuskan bahwa perkara tersebut telah nebis in idem sesuai dengan pasal 76 KUHP, ataupun Pengadilan memutuskan bahwa kewenangan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana terhadap Terdakwa hapus atau gugur karena daluwarsa sesuai dengan pasal 78 KUHP, KUHP, maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Penuntut Umum adalah upaya hukum BANDING sebagaimana diatur dalam pasal 67 KUHAP jo pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP, bukan upaya hukum PERLAWANAN PERLAWANAN yang diatur dalam pasal 156 KUHAP maupun pasal 147, 148 dan 149 KUHAP ; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena itu upaya hukum Perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang
37
terhadap putusan (sela) Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 17 November 2014 Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., ., adalah tidak tepat dan keliru keliru,, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; ----Menimbang, bahwa selain dari pada itu perlu dipertimbangkan apakah upaya hukum yang ditempuh dan diajukan oleh Penuntut Umum tersebut secara formal memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undangundang ataukah tidak ; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa putusan (sela) Pengadilan Tipikor Bandung tersebut dijatuhkan pada hari SENIN tanggal 17 NOVEMBER 2014 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, sedangkan Penuntut Umum mengajukan Verzet/Perlawanan pada tanggal 27 NOVEMBER 2014, sehingga kalaupun benar menurut hukumhukum-quol nonnon- bahwa upaya hukum yang tersedia adalah Verzet atau Perlawanan, maka tenggang waktunya adalah telah lampau/lewat sebagaimana ditentukan dalam pasal 149 ayat (1) huruf a dan b KUHAP. Bahwa dengan tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut, yaitu 7 (tujuh) hari, mengakibatkan batalnya perlawanan. Oleh karena itu apa hendak dikata maka haruslah dianggap putusan (sela) Pengadilan Tipikor Bandung
tanggal
17
November
2014
Nomor
95/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., telah berkekuatan hukum tetap, dan perlawanan Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima ; -------------------Menimbang, bahwa demikian pula jika upaya verzet/perlawanan Penuntut Umum tersebut dipandang sebagai upaya hukum banding, namun tenggang waktunya juga telah melampaui 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, sebagaimana dengan tegas diatur dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP ; ---------------------------------------------------------------------------
38
Bahwa oleh karena putusan (sela) Pengadilan Tipikor Bandung tersebut dijatuhkan pada tanggal 17 November 2014 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, maka batas waktu atau tenggang waktu pengajuan banding oleh Penuntut Umum paling lambat adalah hari SENIN tanggal 24 November 2014. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 234 ayat (1) KUHAP, yang secara tegas menentukan “apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan (dalam perkara ini = Penuntut Umum), maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan ; -----------------------------------------------------------------------------------Bahwa oleh karena itu kalaupun tokh perlawanan Penuntut Umum tersebut dipandang sebagai upaya hukum banding, tetap secara hukum harus dinyatakan permohonan banding tersebut tidak dapat diterima, karena telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang ; -----Menimbang, bahwa oleh karena itu pula surat Penuntut Umum/Kepala Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 27 November 2014 Nomor B.3102/0.2.18/Euh.2/11/2014 yang berisi permohonan kepada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung agar menerima perlawanan Penuntut Umum atas nama Terdakwa Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO, MM., dan RUSLI WAHYUDI terhadap putusan (sela) Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., tanggal 17 November 2014 dan putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., tanggal 17 November 214 atas nama Terdakwa Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO, MM., dengan alasan putusan tersebut diterima tanggal 24 November 2014, haruslah dianggap tidak beralasan dan karenanya patut dikesampingkan, oleh karena pada saat putusan dibacakan/dijatuhkan tanggal 17 November
39
2014,
Penuntut
Umum
pada
Kejaksaan
Negeri
Karawang
hadir
dipersidangan ; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena itu terlepas apakah alasanalasan yang dikemukakan Penuntut Umum didalam memorinya tersebut benar dan beralasan menurut hukum, serta apakah putusan (sela) Pengadilan Tipikor Bandung tersebut tepat dan benar menurut hukum dipandang dari substansinya, hal itu bukanlah kewenangan Pengadilan Tinggi Tipikor untuk menilai secara materi, oleh karena secara formal permohonan perlawanan ataupun jika dapat dipandang sebagai banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak dapat diterima ; ---------------------Menimbang, bahwa terlepas dari hal tersebut diatas kiranya perlu dikemukakan disini, bahwa
sesuai dengan jiwa dan makna
ketentuan pasal 156 ayat (2) KUHAP haruslah ditafsirkan dan dimaknai bahwa
dalam
hal
eksepsi/keberatan
dipersidangan
oleh
Terdakwa
Pengadilan atau
Negeri
Penasihat
diajukan
Hukum
yang
menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dinyatakan batal/batal demi
hukum,
dan
Hakim
tingkat
pertama
berpendapat
bahwa
keberatan/eksepsi tersebut beralasan dan dapat diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut. Hal itu berarti putusan Pengadilan Negeri yang membenarkan dan menerima eksepsi tersebut bersifat mengakhiri proses dan karenanya putusannya tersebut adalah PUTUSAN AKHIR, AKHIR bukan PUTUSAN SELA sebagaimana dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Bandung dalam perkara Terdakwa ini. Sebaliknya kalau eksepsi tersebut tidak beralasan dan tidak diterima atau ditolak, maka putusan yang menolak atau tidak menerima eksepsi tersebut berupa putusan Sela, dan memerintahkan pemeriksaan perkara/sidang berlanjut atau dilanjutkan sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir ; --------------------------------------
40
Menimbang, bahwa dengan demikian judul atau irah-irah putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Bandung dalam perkara Terdakwa ini yang berjudul “ PUTUSAN SELA “ haruslah dipandang dan dimaknai sebagai putusan akhir karena dimaksudkan untuk mengakhiri proses dan menerima eksepsi tersebut ; --------------------------------------------Menimbang, bahwa selain dari pada itu patut dikemukakan disini bahwa dalam hal Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor Bandung berpendapat bahwa keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang berkenaan dengan gugur atau hapusnya kewenangan menuntut pidana terhadap Terdakwa karena daluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP beralasan dan diterima, maka dalam amar putusannya tidak perlu mencantumkan amar yang menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima, seperti tersebut dalam amar ke-2 putusan Pengadilan Tipikor Bandung. Semestinya dalam amar cukup menyebutkan : “Menerima keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa”, yang diikuti amar : “Menyatakan kewenangan menuntut pidana terhadap Terdakwa Ir. SOEMINO EKO SAPUTRO, MM.,tersebut gugur/hapus karena daluwarsa”, dan selanjutnya amar tentang pembebanan biaya perkara kepada Negara Menimbang, bahwa diterima atau ditolaknya eksepsi tentang dakwaan tidak dapat diterima adalah sebagai akibat dari proses pemeriksaan di penyidikan yang bertentangan dengan hukum acara sehingga pemeriksaannya tidak sah, dengan akibat surat dakwaan Penuntut Umum yang didasarkan pada pemeriksaan yang tidak sah menjadi tidak sah pula dan karenanya dakwaan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima. Upaya hukum terhadap putusan semacam ini adalah berupa perlawanan seperti diatur dalam pasal 156 KUHAP ; -------------------
41
Menimbang,
bahwa
sebaliknya
apabila
Pengadilan
Negeri/Tipikor menerima eksepsi bahwa perkara telah daluwarsa atau perkara telah nebis in idem, maka amar putusannya adalah menyatakan : “
Kewenangan
menuntut
pidana
terhadap
Terdakwa
gugur/hapus karena daluwarsa “ (pasal 78 KUHP), atau “ Kewenangan
menuntut
pidana
terhadap
Terdakwa
gugur/hapus karena nebis in idem (pasal 76 KUHP) ; -----------disini tidak perlu ada amar yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan dalam hal Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan kewenangan menuntut pidana gugur/hapus karena daluwarsa atau karena telah nebis in idem, maka upaya yang dapat ditempuhnya adalah upaya hukum banding seperti diatur dalam pasal 1 butir 12 jo pasal 67 jo pasal 233 sampai dengan pasal 243 KHUAP ; --------------------------------------------Menimbang, bahwa demikianlah beberapa hal yang patut dikemukakan
sebagai
bahan
renungan
dan
pembelajaran
serta
pemahaman terhadap hukum acara, sekalipun tidak bisa merubah amar putusan Pengadilan Tipikor Bandung tersebut diatas, karena secara formal perlawanan Penuntut Umum tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; ------------------------------------------------------Mengingat pasal 1 butir 12 KUHAP, pasal 67 KUHAP, pasal 148 dan pasal 149 KUHAP, pasal 156 KUHAP jo BAB VIII KUHP, khususnya pasal 78 KUHP maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; ------------------------------------------------------------------------------
42
------------------------- M E N G A D I L I ------------------------
Menyatakan
perlawanan
pelawan
:
PENUNTUT
UMUM pada
KEJAKSAAN KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG tersebut tidak dapat diterima ; -
Menetapkan dan memerintahkan supaya tembusan/salinan putusan ini disampaikan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang ;
Demikianlah
diputuskan
dalam
rapat
permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : SENIN tanggal 5 JANUARI 2015, 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh : Moerino, SH., Wakil Ketua /Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor selaku Ketua Majelis, Arifin Rusli Hutagaol, SH. MH., dan DR. Ir. H. Fontian Munzil, SH., MH., ME., CFP., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc Tipikor, dihadiri oleh H. Nanang Priatna, SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya ; -------------------HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
ttd
ttd
ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH. MH.
M O E R I N O, O, SH.
ttd DR. Ir. H. FONTIAN MUNZIL, MUNZIL, SH.MH.,ME.,CFP SH.MH.,ME.,CFP. MH.,ME.,CFP.
PANITERA PENGGANTI, ttd H. NANANG PRIATNA, SH. SH.
43
44
