PT.BDG. Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili

PUTUSAN

Nomor 175/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:-----------------------------

ACAH HAFSAH, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, beralamat di Jalan K.H. Idris Nomor 149 RT. 20 RW. 05 Dusun Wage, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan

Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: 1. Dan Bildansyah, S.H., 2. Supardi, S.E., S.H., 3. A. FAozan TZ., S.H., Advokat-advokat yang

beralamat kantor di Perumahan Bumi Linggahara, Jl.

Brigjen Dharsono No. 2 A Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2016 yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber

Nomor 30/P/S.KH/2016/PN.Sbr. tertanggal 10 Pebruari 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;-----------------------------------------1.

L a w a n:

STEFANUS A. BUDITAMA, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Akasia Raya

Blok b 10/27 Rt. 008/004 Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasa Hukumnya: Harmono, S.H., M.H., Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H., Advokat dari Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) Fakultas Hukum Universitas

Swadaya Gunung Jati Cirebon, yang beralamat di Jl. Terusan Pemuda No. 01 By Pass Cirebon-Jawa Barat,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sumber

Nomor

80/P/S.KH/2016/PN.Sbr.

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor 175/PDT/2016/PT.BDG.

tertanggal 18 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai 2.

SOLEH,

TERBANDING I semula TERGUGAT I;----------------pekerjaan

swasta,

bertempat

tinggal

di

Desa

Ragawacana, Kecamatan Kramat Mulya - Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut

3.

JAJULI,

sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;------pekerjaan swasta,

bertempat

tinggal

terakhir di

Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan - Kabupaten

Kuningan, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut 4.

sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;-

JADHI HIMAWAN BUDITAMA, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan karyawan, alamat Jl. Akasia Raya Blok b 10/27

Rt.

008/004

Kedoya

Selatan,

Kecamatan

Kebonjeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasa Hukumnya: Harmono, S.H., M.H., Elya Kusuma

Dewi, S.H., M.H., Advokat dari Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) Fakultas Hukum Universitas

Swadaya Gunung Jati Cirebon, yang beralamat di Jl. Terusan Pemuda No. 01 By Pass Cirebon-Jawa Barat,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sumber

Nomor

80/P/S.KH/2016/PN.Sbr.

tertanggal 18 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai TURUT 5.

BADAN

TERBANDING

I

semula

TURUT

TERGUGAT I;-----------------------------------------------------

WILAYAH

PERTANAHAN

PERTANAHAN

NASIONAL

PROPINSI

Cq.

JAWA

KANTOR

BARAT

Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON,

beralamat di Jalan Sunan Drajat Nomor 2 Sumber Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: 1. Muktiharta, S.H.,

2. Rahmat, A. Ptnh., M.M., 3. Suparjo Yusuf, 4. Hadi Rusmana

Sofyan,

S.H.,

M.Si.,

masing-masing


merupakan Kepala Seksi dan Kepala Subseksi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Sunan Drajat Nomor 2 Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/SK-32.09/V/2015 tertanggal 6 Mei 2015

yang

Pengadilan

telah

Negeri

didaftarkan

pada

Sumber

Nomor:

Kepaniteraan

80/Pdt/KH-

K/2015/PN.SBR tertanggal 2 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula 6

TURUT TERGUGAT II;---------------------------------------

PEMERINTAH

PEMERINTAH PEMERINTAH

REPUBLIK

PROPINSI

INDONESIA

Cq.

CIREBON

Cq.

JAWA

KABUPATEN

BARAT

Cq.

PEMERINTAH DESA KEDAWUNG, beralamat di Jalan

Sriwijaya Nomor 18 RT. 04 RW. 03 Blok Cantilan, Desa

Kedawung, Kecamatan

Cirebon Barat, Kabupaten

Cirebon, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

Ana

Hermanto,

jabatan

Kaur

Umum

bertindak berdasarkan surat tugas bertanggal 24 Juli 2015 dan surat kuasa bertanggal 27 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING 7.

III semula TURUT TERGUGAT III;-----------------------

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq

DIRJEN PAJAK Cq KANTOR WILAYAH DJP JABAR II Cq KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIREBON,

beralamat di Jalan Evakuasi Nomor 9, Kota Cirebon -

Propinsi Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

Sigit Danang Joyo, S.H., DESS. AF.,

Lestari, S.H., Ukar Sukarno,

S.E., S.H.,

M.H.,

Mohammad Yusuf Shuaidi, S.H., Suryanto, S.H., Eddy Sukarno, S.E., M.T., Herman Butar Butar, S.H., Elfrieda

Anggi

Abdurahman, S.H.,

Basamarito,

S.H.,

Herman

Fajar Triyanto, S.H., Lilis

Nurfaizah, S.H., Natalya Manna Theresia, S.H., Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor 175/PDT/2016/PT.BDG.

Erlangga Kusuma, S.H., Nanang

Kusnawan,

Nisa Sholihah, S.H.,

S.E.,

masing-masing

menggunakan alamat Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Evakuasi Nomor 9 Kota Cirebon, berdasarkan

surat

kuasa

khusus

Nomor

SKU-

002/WPJ.22/KP.06/2015 tertanggal 11 Mei 2015 yang

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 93/Pdt/KH-K/2015/PN.SBR tertanggal 08 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai

TURUT

TERBANDING IV semuLa TURUT TERGUGAT 8.

IV;----------------------------------------------------------------------

IDA NUR’AIDA, S.H., M.K.N.,

Notaris

Pengganti Nelly

Amali, S.H., Notaris/PPAT yang beralamat di Jalan Widarasari II

Gang Merak Nomor 15, Kota Cirebon - Propinsi Jawa Barat,

9.

selanjutnya

disebut

sebagai

TURUT

TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT V;

C A M A T, Kepala Wilayah Kecamatan Kedawung (dahulu Kecamatan Cirebon Barat) selaku PPAT., yang

beralamat di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Desa Kedungjaya,

Kecamatan

Kedawung,

Kabupaten

Cirebon - Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili

oleh Kuasanya: Rochani, Petugas Protokol PPATS., bertindak berdasarkan surat tugas bertanggal 23 Mei 2015 dan surat kuasa bertanggal 15 Juni 2015, yang

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 106/Pdt/KH-K/2015/PN.SBR tertanggal 18 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai

TURUT

TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT 10.

VI;----------------------------------------------------------------------

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROPINSI

JAWA

BARAT

Cq

PEMERINTAH


KABUPATEN KUNINGAN Cq KECAMATAN KUNINGAN Cq.

KELURAHAN

KUNINGAN, yang beralamat di Jalan

Veteran Nomor 15 Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VII semula

11.

TURUT TERGUGAT VII;-------------------------------------

PEMERINTAH

REPUBLIK

PEMERINTAH

PROPINSI

PEMERINTAH

KABUPATEN

INDONESIA

JAWA

KUNINGAN

PEMERINTAH DESA RAGAWACANA, di

Desa

BARAT

yang

Cq. Cq

Cq

beralamat

Ragawacana, Kecamatan Kuningan,

Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai TURUT

TERBANDING VIII semula TURUT

TERGUGAT VIII;------------------------------------------------

PENGADILAN TINGGI tersebut;---------------------------------------------------

Telah membaca turunan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 12

Januari 2016 Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Sbr. dan berkas perkara yang berhubungan dengan perkara bersangkutan;-----------------------------------------------

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan

perkara yang dimohonkan banding ini;-------------------------------------------------------Tentang Duduk Perkaranya:

Mengutip serta memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 12 Januari 2016

Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Sbr. dalam perkara Para Pihak tersebut diatas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:------------------------------------------------------------

Dalam Eksepsi:--------------------------------------------------------------------------------------

Menolak eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I , Turut Tergugat III, Turut

Tergugat IV dan Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;------------------------------

Dalam Pokok Perkara:----------------------------------------------------------------------------1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;--------------------------------------

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6.057.000,- (Enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah);-----------


Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat digugat

oleh Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 24 April 2015, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 24 April 2015 dibawah register perkara Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Sbr. sebagai berikut:----------------------

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah pemilik hak atas tanah milik adat PERSIL 163 d II BLOK SINEMBIK C No. 1172 seluas 600 m2 dengan batas-batas:-------Sebelah Utara

: Milik adat DEDE SUARSI;----------------------------------

Sebelah Selatan

: Milik adat SUHARJADI;-------------------------------------

Sebelah Timur Sebelah Barat

: Milik adat MUNASRI;-----------------------------------------

: PAGAR PERTAMINA;---------------------------------------

Selanjutnya akan disebut OBYEK SENGKETA;--------------------------------------

2. Bahwa, tanah milik adat a quo dibeli PENGGUGAT dari Drs. H. M.

SULAEMAN IDRIS berdasarkan Akta Jual-Beli No. 581/KEC-BR/1993

tanggal 9 Desember 1993 yang di buat oleh dan di hadapan Turut TERGUGAT VI;--------------------------------------------------------------------------------

3. Bahwa, Drs. H. M. SULAEMAN IDRIS sendiri mendapatkan tanah obyek sengketa

melalui

proses

hibah

dari

pemilik

asalnya,

DJADJULI

sebagaimana Akta Hibah No. 594.4/151/HB/III-10/89 tertanggal 5 Agustus 1989 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut TERGUGAT VI;---------------------

4. Bahwa, pada saat akan dilakukan proses pensertifikatan tanah Penggugat, diketahui ternyata atas tanah milik adat PENGGUGAT tersebut, PERSIL

163 d II BLOK SINEMBIK C No. 1172 telah terbit Sertifikat SHM No. 5.

6.

937/Desa Kedawung atas nama TERGUGAT I;--------------------------------------

Bahwa, PENGGUGAT tentu saja merasa terkejut, karena belum pernah

menjual atau mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa dengan cara apa pun kepada TERGUGAT I;-----------------------------------------------------------------

Bahwa, dengan difasilitasi Turut TERGUGAT II maka PENGGUGAT dan

TERGUGAT

I

melakukan

pertemuan

untuk

penyelesaian

masalah, namun tidak tercapai kesepakatan, karena luas dan harga yang ditawarkan sebagai penggantian oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT belum sesuai dengan yang diharapkan PENGGUGAT;----------------------------


7.

8.

Bahwa dari data yang ada pada Turut TERGUGAT II, diketahui ternyata, peralihan hak tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT I bukan berasal dari PEMEGANG HAK-nya yang sah;---------------------------------------------------

Bahwa, berdasarkan Akta Jual-Beli No.

282/79/CB/1995 tanggal 1 Maret

1995 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut TERGUGAT VI, TERGUGAT I memperoleh hak atas tanah sengketa melalui jual-beli dengan TERGUGAT

9.

II SOLEH;---------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, sedangkan TERGUGAT II sesuai bukti Akta Jual-Beli Nomor

334/JB/III-10/1984 tanggal 27 Desember 1984 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut TERGUGAT VI, memperoleh hak atas tanah obyek

sengketa dari TERGUGAT III, JAJULI sebagai PEMILIK ASAL bukan DJAJULI;----------------------------------------------------------------------------------------

10. Bahwa, bukti salinan KIKITIR/KOHIR/LETER C atas nama Tergugat III,

yang merupakan bukti awal kepemilikan hak atas tanah adat yang

digunakan dalam peralihan hak atas tanah sengketa kepada TERGUGAT ternyata tidak ada pada Turut TERGUGAT III maupun Turut Tergugat IV;----

11. Bahwa data yang ada di Turut TERGUGAT III dan IV, tanah leter C Nomor 1172 Ps.163 d II bukan atas nama JAJULI tapi DJAJULI yang digunakan dalam peralihan hak tanah sengketa kepada PENGGUGAT;---------------------

12. Bahwa kemudian orang yang bernama JAJULI, TERGUGAT III, yang dalam

Akta Jual-Beli No. 374/jb/III-10/1984 tanggal 27 Desember 1984 disebutkan sebagai penjual dan bertempat tinggal di Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ternyata tidak ada dalam Catatan Kependudukan pada Turut TERGUGAT VII;-------------------------------------------

13. Bahwa, demikian pun orang yang bernama SOLEH, TERGUGAT II pihak yang membeli tanah obyek sengketa dari JAJULI dan kemudian menjualnya kepada TERGUGAT I, tidak tercatat dalam Catatan Kependudukan pada Turut TERGUGAT VIII;----------------------------------------------------------------------

14. Bahwa, mengingat peralihan hak atas tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT I dilakukan bukan dari pemilik haknya yang sah maka peralihan hak dari JAJULI kepada SOLEH merupakan perlihan hak yang tidak sah menurut hukum;------------------------------------------------------------------

15. Bahwa, karena peralihan haknya tidak sah menurut hukum, maka Akta

Jual-Beli No. 374/JB/III-10/1984 tanggal 27 Desember 1984 yang dibuat


oleh dan di hadapan Turut TERGUGAT V harus dinyatakan batal atau batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;------------------------------

16. Bahwa, karena peralihan hak dari JAJULI kepada SOLEH merupakan peralihan yang tidak sah menurut hukum, maka demikian peralihan hak

atas tanah sengketa dari SOLEH kepada Turut TERGUGAT I selaku kuasa dari TERGUGAT I, merupakan peralihan hak yang tidak sah menurut hukum;-------------------------------------------------------------------------------------------

17. Bahwa, oleh karena peralihan hak atas tanah sengketa dari SOLEH kepada TERGUGAT I tidak sah maka Akta Jual-beli No.282/79/CB/1995 tanggal 1

Maret 1995 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut TERGUGAT VI harus dinyatakan batal atau batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;-------------------------------------------------------------------------------------------

18. Bahwa, mengingat Akta Jual-Beli No. 282/79/CB/1995 tanggal 1 Maret 1995

yang dibuat oleh dan dihadapan Turut TERGUGAT VI batal atau batal demi

hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum maka Sertifikat Hak Milik No. 937/Desa Kedawung yang diterbitkan oleh Turut TERGUGAT II atas nama TERGUGAT I menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-------------------------------------------------------------------------------------------

19. Bahwa, karena SHM No. 937/Desa Kedawung atas nama TERGUGAT I telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka TERGUGAT I atau siapa pun yang memperolah hak daripadanya harus dihukum untuk mengosongkan

serta

menyerahkan

tanah

obyek

sengketa

kepada

PENGGUGAT sebagai pemilik haknya yang sah tanpa syarat dan beban apapun;------------------------------------------------------------------------------------------

20. Bahwa, untuk menjamin gugatan PENGGUGAT agar tidak sia-sia (illusoir) maka mohon diletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa yang

terletak di Blok Sinembik, Desa Kedawung, Kecamatan Cirebon Barat,

Kabupaten Cirebon seluas 600 m2 yang batas-batasnya terurai dalam SHM No. 937/Desa Kedawung;-------------------------------------------------------------------

21. Bahwa, untuk supaya TERGUGAT I mentaati isi putusan Pengadilan, kiranya beralasan apabila Pengadilan menetapkan uang paksa sebesar

Rp 100.000.(seratus ribu) per hari setiap kali TERGUGAT I tidak mentaati isi putusan ini;----------------------------------------------------------------------------------


Berdasarkan uraian hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon ke hadapan

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat dijatuhkan putusan sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------A. DALAM PROVISI:-----------------------------------------------------------------------------

- Mengabulkan Permohonan sita jaminan dari PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam posita gugatan butir 16 di atas;------------------------------------

B. DALAM POKOK PERKARA:--------------------------------------------------------------1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;--------

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sumber;-------------------------------------------------------------

3. Menyatakan menurut hukum PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah

atas tanah SHM No. 937/Desa Kedawung ex. PERSIL 163 d II Blok SINEMBIK C No. 1172 seluas 600 m2;----------------------------------------------

4. Menyatakan tanah

obyek

sengketa

dari

TERGUGAT

III

ke

TERGUGAT II tidak sah dan batal atau batal demi hukum;--------------------

5. Menyatakan Akta Jual-Beli No. 334/JB/III-10/1984 tanggal 27 Desember 1984 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT V, batal atau batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;----------------

6. Menyatakan Jual-Beli tanah obyek sengketa dari TERGUGAT II ke TERGUGAT I adalah tidak sah dan batal atau batal demi hukum;-----------

7. Menyatakan Akta Jual-beli No. sebagaimana Akta Jual-Beli No. 282/79/CB/1995 tanggal 1 Maret 1995 yang dibuat oleh dan dihadapan

TURUT TERGUGAT V batal atau batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;---------------------------------------------

8. Menyatakan SHM No. 937/Desa Kedawung yang diterbitkan TURUT

TERGUGAT II atas nama TERGUGAT I, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;---------------------------------------------------------------------------

9. Menghukum TERGUGAT I atau siapa pun yang memperoleh hak daripadanya untuk rnengosongkan dan menyerahkan tanah SHM No.

937/Desa Kedawung ex PERSIL 163 d II Blok Sinembik C No. 1172 kepada PENGGUGAT sebagai pemiliknya yang sah tanpa syarat dan beban apa pun;-----------------------------------------------------------------------------


10. Menghukum

TERGUGAT

untuk membayar

uang paksa

sebesar

Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap kali TERGUGAT tidak menaati isi putusan;-----------------------------------------------------------------------

11. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;------------------------------------------------------------------

12. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;--------------------------------------------------------------------------

ATAU:---------------------------------------------------------------------------------------------Mohon

putusan

yang

seadil-adilnya

sebagaimana

Majelis

Hakim

menganggap patut dan adil;------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Kuasa:

Tergugat I dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut

Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat VI mengajukan jawaban tertulis di

persidangan pada tanggal 27 Juli 2015, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat I:---------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI:----------------------------------------------------------------------------------

1. PENGADILAN NEGERI SUMBER TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (Kompetensi Absolut);----------------------------------------------

Bahwa berdasarkan dalil penggugat pada angka 18 pada pokoknya

menyatakan bahwa SHM No.937/Desa Kedawung demi hukum harus dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya di dalam tuntutannya meminta Pengadilan Negeri Sumber untuk "menyatakan SHM No.937 /Desa Kedawung...dst tercatat atas nama STEFANUS A. BUDITAMA tidak sah....dst.;----------------------------------------------------------------

Bahwa kemudian berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan

Penggugat

sebagaimana

dikemukakan

di

atas,

maka

Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;--------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Sertifikat merupakan surat bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Negara, sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "

orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor 175/PDT/2016/PT.BDG.

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";-----------------------------------------------------------------------------------

Oleh karena gugatan tentang pembatalan atau tidak sahnya sertifikat tanah

harusnya digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri Sumber;--------------------------------------------------------------------------------

2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR);---------------------------------------------------------

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan,

sebagaimana menurut ayat (1) Pasal 142 RBg/Pasal 118 HIR, gugatan dibuat

dalam bentuk surat permohonan

yang ditandatangani oleh

pengggugat atau kuasanya. Dalam hal gugatan ini, Marhendi S.H., M.H

sebagai salah satu Kuasa Penggugat atas nama Acah Nafsah hanya ada

namanya yang tercantum dalam surat gugatan, namun tidak membubuhkan tanda tangan dalam gugatan maka gugatan ini tidak memenuhi syarat formil

suatu gugatan. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam surat

gugatan maka gugatan harus dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak dapat diterima;---------------------------------------------------------------------------------

3. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING);----------

Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri

Sumber, dibawah Register perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2015 PN.SBR pada tanggal 24 April 2015, dengan objek gugatan tanah milik adat PERSIL

163 d II Blok sinembik C No. 1172 seluas 600 m2 yang saat ini dikuasai secara sah oleh TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT 1 adalah tidak

tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Sumber telah berjalan kurang Iebih 30 (tiga puluh) tahun

terhitung tanggal diterbitkannya sebagaimana akta jual beli No. 3340/11110/1984 objek sengketa telah menjadi milik Soleh dan sebagaimana akta jual beli No. 282/79/CB/1995 tanggal 1-3-1995 objek sengketa berpindah milik menjadi milik TERGUGAT I berdasarkan:---------------------------------------

1. Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas

tanah itu tidak dapat lagi menutut pelaksaaan hak tersebut apabila Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor 175/PDT/2016/PT.BDG.

dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak

mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";-----------------------------------------------------------------------------------

2. Pasal 1963 KUH Perdata "Siapa dengan itikad baik dan berdasarkan

alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga

atau piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama

20 tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30

tahun memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya" ;----------------------------------------------------

Beberapa Yurisprudensi yang menguatkan hal tersebut dapat kami kemukakan, di antaranya sebagai berikut:----------------------------------------------

1. "Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat

pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik". Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 499K/Sip/1970 (4 Februari 1970);------------

2. "Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gugatan, sedang pihak lawan

selama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) adalah berdasarkan hukum". Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939,T,241;------------------------------------------------------

3. "Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang

menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan

perlindungan hukum". Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940,T 154 hlm. 269);-----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap sertifikat hak milik TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 1 dilakukan telah lampau waktu

(verjaring) maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;--------------------------------------------------------------------------

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL;------------

Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel)

sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------------------


a. Bahwa objek yang disengketakan oleh PENGGUGAT adalah tanah milik adat persil 163 d II Blok Sinembik C No. 1172 seluas 600m dengan batas-batas:-------------------------------------------------------------------------------

Sebelah utara

Sebelah Timur

Sebelah Selatan Sebelah Barat

: milik adat Dede Suarsi;-----------------------------

: milik adat Munasri;-----------------------------------

: milik adat Suharjadi;---------------------------------

: pagar Pertamina;-------------------------------------

Sedangkan tanah milik TERGUGAT I adalah tanah bekas milik adat persil 163 d II C 1172 yang kemudian menjadi Sertipikat Hak Milik No.937 seluas 680m;--------------------------------------------------------------------

b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian

atau peristiwa yang mendasari gugatan Para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;------------------------------------

c. Terdapat inkonsistensi gugatan dimana dalam posita nomor 12 dan 13

dikatakan bahwa nama Jajuli dan Soleh tidak pernah ada dalam catatan kependudukan, lalu mengapa dijadikan sebagai orang yang digugat

(TERGUGAT II dan TERGUGAT III) hal ini menunjukkan bahwa gugatan dibuat secara asal-asalan;-------------------------------------------------

Beberapa Yurisprudensi yang menguatkan hal tersebut dapat kami kemukakan, diantaranya sebagai berikut:---------------------------------------------1.

2.

3.

"Bahwa Letter C Desa bukan bukti Hak Milik namun hanya merupakan

kewajiban seseorang untuk membayar pajak tanah yang dikuasainya.". Putusan No. 0234K/PDT/1992;-------------------------------------------------------

Dalam hukum pembuktian bahwa LEGENBEWIJZ yang merupakan

AANWIZINGEN tidak mematahkan bukti sempurna SHM atas tanah yang sudah menurut prosedur". Putusan No. 2064K/PDT/1991;------------

Sertifikat merupakan bukti otentik dan mutlak tentang kepemilikan,

sedangkan Surat Girik hanya sebagai tanda untuk membayar pajak". Putusan No. 317K/PDT/1988;--------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Dengan


demikian gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard);----

DALAM POKOK PERKARA:---------------------------------------------------------------------

1. Bahwa semua yang TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I kemukakan

pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;-----------------------------------------

2. TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I;-----------------------------------------------

3. Bahwa TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara;------------

4. Bahwa TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I membantah dan menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin 1 yang menyatakan Penggugat

merupakan pemilik hak atas tanah milik adat Persil 163 d II Blok Sinembik C Nomor 1172 seluas 600m dengan batas-batas:--------------------------------------Sebelah Utara

Sebelah Timur

Sebelah Selatan Sebelah Barat

: milik adat Dede Suarsi;--------------------------------------

: milik adat Munasri;--------------------------------------------

: milik adat Suharjadi;-----------------------------------------: pagar Pertamina;----------------------------------------------

Karena tanah milik adat persil Nomor : 163 d II Blok Sinembik C No. 1172

seluas 680 m adalah hak milik TERGUGAT I sebagaimana dalam sertipikat Hak Milik No. 937;------------------------------------------------------------------------------

5. Bahwa TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I membantah dan menolak secara tegas dalil penggugat pada poin 2 s.d 5 yang benar adalah Tanah

Hak Milik No. 937 semula adalah Tanah Milik Adat Persil No. 163 d II, kohir No. 117 yang tercatat atas nama Jajuli yang kemudian dibeli oleh Soleh (TERGUGAT II) sebagaimana akta jual beli No. 334/jb/III-10/1984, tanggal 27-12-1984 di hadapan Moh. Amin Cahyani, Camat selaku PPAT untuk

Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, dan selanjutnya dibeli TERGUGAT I sebagaimana Akta Jual Beli tertanggal 1 Maret 1995 No.

282/79/CB/1995 yang dibuat di Notaris Nelly Amali, SH Notaris PPAT Wilayah Kabupaten Cirebon;----------------------------------------------------------------


6. Bahwa sebagaimana point 6 memang benar PENGGUGAT dengan TERGUGAT

I

pernah

terjadi

mediasi namun TERGUGAT

I

tidak

menyepakati permintaan PENGGUGAT karena TERGUGAT I telah membeli objek yang disengketakan secara sah sehingga TERGUGAT I tidak bersedia membayar

tanah

yang

disengketakan

sebagaimana

permintaan

PENGGUGAT;----------------------------------------------------------------------------------

7. Bahwa TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I membantah dan menolak

secara tegas dalil penggugat pada poin 8 s.d 11 karena berdasarkan

Sertifikat Hak Milik No. 937 nama pemilik asal adalah Jajuli, antara djajuli dan jajuli adalah orang yang sama hanya ejaan jaman dahulu dan ejaan jaman sekarang yang kemudian diubah;-------------------------------------------------

8. Bahwa sebagaimana dalil gugatan pada point 12 s.d. 14 untuk membuktikan sah atau tidaknya KTP bukan kewenangan TERGUGAT I maupun TURUT

TERGUGAT I. Untuk membuktikan ada tidaknya di catatan kependudukan merupakan ranah administrasi dan apabila dianggap memalsukan dokumen yang kemudian memberi dampak sah atau tidaknya perbuatan hukum yang

dilakukan maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu secara pidana hingga ada putusan hukum tetap;-------------------------------------------------------------------

9. Bahwa TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I membantah dan menolak

secara tegas dalil penggugat pada poin 15 s.d. 19 karena untuk membuktikan sah atau tidaknya akta dilakukan terlebih dahulu pembatalan

Akta Jual Beli No. 3740/111-10/1984 tanggal 27 Desember 1984 dan Akta Jual Beli No. 282/79/CB/1995 tanggal 1 Maret 1995 hingga ada putusan tetap;-----------------------------------------------------------------------------------------------

10. Bahwa TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I membantah dan menolak secara tegas dalil penggugat pada poin 20 s.d. 21 karena objek yang

disengketakan oleh PENGGUGAT tidak jelas, oleh karenanya tidak sepatutnya diletakkan sita jaminan;-------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT I dan TURUT

TERGUGAT I jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-------------------------------------

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;---------------------------------------------------------------------------------------


2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli No. 374/jb/III-10/1998 tanggal 27 Desember 1984 dan Akta Jual Beli No. 282/79/CB/1995 tanggal 1 Maret 1995 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;------------

3. Menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT 1 sebagai pemilik sah atas Tanah Hak Milik setipikat No. 937 yang semula adalah Tanah Milik Adat Persil No. 163 d II, Kohir No. 1172;--------------------------------------------------------

4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek yang disengketakan oleh PENGGUGAT tidak jelas sehingga tidak dapat dilakukan sita jaminan maupun tidak dapat dilakukannya pembayaran uang paksa;-----------------------

5. Menghukum PENGGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan ini;

6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;------------------------------------------------------------------------------

Atau:----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);---------------------------------------------------------------------------------

Jawaban Turut Tergugat II:----------------------------------------------------------------------I.

Berdasarkan catatan dalam Buku Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, bahwa riwayat Sertifikat Hak Milik No. 937/Desa Kedawung adalah sebagai berikut:-------------------------------------------------------

1. Pada tanggal 27 Pebruari 1995, telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 937IDesa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Gambar Situasi tanggal 28 Desember 1994 No. 5998/1994 luas tanah

680 M2, tercatat atas nama JAJULI yang didasarkan pada konversi bekas milik adat C. 1172 Persil 163 D. II;-----------------------------------------

2. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 334/JB/III-10/1984 tanggal 27-121984 yang dibuat oleh dan dihadapan MOH. AMIN CAHYANI Camat Cirebon Barat pada tanggal 27 Pebruari 1995 secara administrasi telah dicatat peralihan haknya atas nama SOLEH;------------------------------------

3. Selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli No. 282/79/CB/1995 tanggal 1

Maret 1995 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT NELLI AMALI, SH.

telah dilakukan pencatatan Peralihan Hak dari SOLEH kepada STEFANUS ANDRE BUDITAMA;---------------------------------------------------


II. Bahwa proses penerbitan sertifikat dan peralihan hak tersebut sudah melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu-----------------------------------------------------------------------------------------------

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok

-

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran

-

Pokok Agraria;----------------------------------------------------------------------------

Tanah;--------------------------------------------------------------------------------------Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 tahun 1962;-------------

Berdasarkan fakta yang dikemukakan tersebut maka Turut Tergugat II

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:-----------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA:--------------------------------------------------------------------1.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menerima jawaban

2.

Menyatakan sah dan berlakunya pencatatan Peralihak Hak dalam Sertifikat

Turut Tergugat II untuk seluruhnya;------------------------------------------------------

Hak Milik No. 937 Desa Kedawung yang semula atas nama JAJULI kepada

SOLEH kemudian beralih lagi kepada STEFANUS ANDRE BUDITAMA

beserta semua turunan administrasinya karena prosesnya sudah memenuhi 3.

syarat melalui prosedur sesuai peraturan perundangan yang berlaku;---------

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;--------------------------------------------------------------------------------------

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);--------

Jawaban Turut Tergugat III:---------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI:----------------------------------------------------------------------------------

1. PENGADILAN NEGERI SUMBER TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (Kompetensi Absolut);-------------------------------------------

Bahwa berdasarkan dalil penggugat pada angka 18 pada pokoknya

menyatakan bahwa SHM No.937/Desa Kedawung demi hukum harus dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya di dalam tuntutannya meminta Pengadilan Negeri Sumber untuk "menyatakan SHM No.937 /Desa Kedawung...dst tercatat atas nama STEFANUS A. BUDITAMA tidak sah....dst.;----------------------------------------------------------------



Penggugat

sebagaimana

dikemukakan

di

atas,

maka


Bahwa Sertifikat merupakan surat bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Negara, sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "

orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";-----------------------------------------------------------------------------------

Oleh karena gugatan tentang pembatalan atau tidak sahnya sertifikat tanah

harusnya digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri Sumber;--------------------------------------------------------------------------------

2. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING);----------




tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Sumber telah berjalan kurang Iebih 30 (tiga puluh) tahun


1. Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas

tanah itu tidak dapat lagi menutut pelaksaaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak

mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor 175/PDT/2016/PT.BDG.

ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";-----------------------------------------------------------------------------------

2. Pasal 1963 KUH Perdata "Siapa dengan itikad baik dan berdasarkan alas

hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama 20

tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun memperoleh

hak

milik

dengan

tidak

dapat

dipaksa

untuk

mempertunjukkan alas haknya";-------------------------------------------------------

Beberapa Yurisprudensi yang menguatkan hal tersebut dapat kami kemukakan, di antaranya sebagai berikut:------------------------------------------------

1. "Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik". Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 499K/Sip/1970 (4 Februari 1970);--------------

2. "Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gugatan, sedang pihak lawan

selama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) adalah berdasarkan hukum". Putusan RvJ

3.

Jakarta 13 Januari 1939,T,241;--------------------------------------------------------

"Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan

perlindungan hukum". Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940,T 154 hlm. 269);-------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap sertifikat hak milik

TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 1 dilakukan telah lampau waktu

(verjaring) maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;----------------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Dengan

demikian gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA:-----------------------------------------------------------------


1. Bahwa semua yang TURUT TERGUGAT III kemukakan pada bagian

eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;---------------------------------------------------------

2. TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan

PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT III;------------------------------------------------------------------

3. TURUT TERGUGAT III tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang berkaitan dengan turut sertanya TURUT TERGUGAT III;---------------

4. TURUT TERGUGAT III membantah dan menolak secara tegas dalil penggugat pada poin 10 s.d. 11 karena yang benar adalah salinan Kikitir/Kohir/Leter C atas nama tergugat III yang merupakan bukti awal

kepemilikan hak atas tanah milik adat, TURUT TERGUGAT III mempunyai berkas salinannya tersebut. PENGGUGAT menyatakan TURUT TERGUGAT III pada point 10 tidak memiliki salinannya bukti

awal kepemilikan tersebut di atas merupakan asumsi atau hasil buah

pemikiran PENGGUGAT sendiri tanpa didukung dengan bukti dan faktafakta;------------------------------------------------------------------------------------------

5. TURUT TERGUGAT III membantah dan menolak secara tegas dalil penggugat pada poin 11, yang menyatakan data yang ada di TURUT

TERGUGAT III tanah leter c No.1172...dst bukan atas nama Jajuli tapi

Djajuli hal ini bukanlah kewenangan pihak PENGGUGAT untuk menetapkan Djajuli dan jajuli itu merupakan orang berbeda ataupun

sama sebagai pemilik awal tanah objek sengketa tersebut . Leter c bukti kepemilikan awal tanah adat tersebut yang ada di Desa Kedawung sama nomomya sehingga tidak ada perbedaan hanya beberda terkait ejaan nama saja;-----------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TURUT TERGUGAT III jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan:--------------------------------------------------------------------------------

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya;-----------

2. Menyatakan menurut hukum bahwa bukti kepemilikan awal tanah

adat Kikitir/Kohir/Leter C No. 1172 atas nama Djajuli maupun Jajuli adalah bukti kepemilikan yang sama;-------------------------------------------


3. Menghukum PENGGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan ini;-----------------------------------------------------------------------------

Atau:-------------------------------------------------------------------------------------------

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);-------------------------------------------------------------

Jawaban Turut Tergugat IV:---------------------------------------------------------------------

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo menurut Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berupa

penguasaan atas sebidang tanah milik adat Persil 163 d II Blok Sinembik C Nomor 1172 seluas 600 M² ;---------------------------------------------------------------

2. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat IV selanjutnya terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut maka Turut Tergugat IV berikan tanggapan sebagai berikut:----------

I. DALAM EKSEPSI;------------------------------------------------------------------------A. Eksepsi Error in Persona;----------------------------------------------------------

Bahwa Penggugat telah keliru mengikutsertakan Turut Tergugat IV dalam perkara a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut:---------------------------

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo menurut Penggugat

adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berupa penguasaan atas sebidang tanah milik adat Persil 163 d II Blok Sinembik C Nomor 1172 seluas 600 M²;----------------------

2. Bahwa sengketa yang terjadi adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat IV;-------------------------------------------

3. Bahwa Turut Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dan perselisihan hukum dengan Penggugat dalam sengketa a quo sehingga tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini;-------------------

4. Bahwa kedudukan dan fungsi Turut Tergugat IV adalah sebagai

aparat penyelenggara pemungutan pajak atas bumi dan atau bangunan (fiscaal kadaster) yang semata-mata untuk kepentingan

pemungutan Pajak Bumi dan atau Bangunan (objek pajak) dan bukan sebagai pemberi hak atas tanah (recth kadaster);---------------------------


5. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, tidak ada satupun dalil yang menyatakan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat

IV yang oleh karenanya diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan ini;-----------------------------------------------------------------------------------------

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat IV sama sekali tidak mempunyai

hubungan hukum dan atau perselisihan hukum sedangkan menurut

Hukum Acara Perdata yang juga merupakan syarat mutlak dari suatu gugatan dimana antara Turut Tergugat IV dan Penggugat harus

memiliki hubungan, peristiwa hukum atau perselisihan hukum. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia: a.

b.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294

K/SIP/1971 tertanggal 07 Juli 1971 menyatakan “Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;-----------


K/SIP/1971 tertanggal 09 Juni 1971 menyatakan “Syarat mutlak

untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya c.

perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;-------------------------


K/RUP/1958 tertanggal 13 Desember 1959 menyatakan “Untuk

dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara”;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa gugatan Penggugat

yang ditujukan kepada Turut Tergugat IV adalah gugatan error in persona karena sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat

adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah yang tidak ada kaitannya

dengan Turut Tergugat IV. Oleh karena itu, Turut Tergugat IV memohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima eksepsi Turut Tergugat

IV dan mengeluarkan Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);---------------------------------------------

B. Eksepsi Obscuur Libel:-------------------------------------------------------------


Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut

Tergugat IV adalah tidak jelas dan tidak berdasar, dengan alasanalasan sebagai berikut:-------------------------------------------------------------

1. Bahwa tidak jelas dan tidak berdasar petitum Penggugat dalam

gugatannya yang menuntut Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan karena pada dasarnya dalam posita gugatannya tidak ada satupun dalil Penggugat yang

menyatakan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Turut 2.

Tergugat IV;----------------------------------------------------------------------

Bahwa sebagaimana telah Turut Tergugat IV jelaskan di atas

maka Turut Tergugat IV tidak ada kaitannya dengan sengketa kepemilikan hak atas tanah yang terjadi antara Penggugat

3.

dengan Para Tergugat;-------------------------------------------------------

Bahwa kedudukan dan fungsi Turut Tergugat IV adalah sebagai

aparat penyelenggara pemungutan pajak atas bumi dan atau bangunan

(fiscaal

kadaster)

yang

semata-mata

untuk

kepentingan pemungutan Pajak Bumi dan atau Bangunan (objek pajak) dan bukan sebagai pemberi hak atas tanah (recth kadaster);-------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat IV adalah tidak jelas (kabur) dan tidak berdasar karena Turut Tergugat IV tidak ada kaitannya dengan sengketa yang timbul dalam perkara a quo. Oleh karena itu,

Turut Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah obscuur libel dan mengeluarkan Turut Tergugat IV sebagai pihak

dalam perkara ini atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);---------

II. DALAM POKOK PERKARA;-----------------------------------------------------------1.

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini dan selanjutnya

Turut Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang terkait dengan Turut Tergugat IV kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat IV;----------------------------------


2.

Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo menurut Penggugat

adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para

Tergugat berupa penguasaan atas sebidang tanah milik adat Persil 3.

163 d II Blok Sinembik C Nomor 1172 seluas 600 M²;---------------------

Bahwa keliru dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 4 angka 10 yang menyatakan:-------------------------------------------------------------------

“Bahwa, bukti salinan KIKITIR/KOHIR/LETER C atas nama Tergugat III, yang merupakan bukti awal kepemilikan hak atas tanah adat yang digunakan dalam peralihan hak atas tanah sengketa kepada

TERGUGAT ternyata tidak ada pada Turut TERGUGAT III maupun Turut Tergugat IV”;-------------------------------------------------------------------

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas maka Turut Tergugat IV menanggapi sebagai berikut:-----------------------------------------------------

a. Bahwa kedudukan dan fungsi Turut Tergugat IV adalah sebagai aparat penyelenggara pemungutan pajak atas bumi dan atau bangunan

(fiscaal

kadaster)

yang

semata-mata

untuk

kepentingan pemungutan Pajak Bumi dan atau Bangunan (objek pajak) dan bukan sebagai pemberi hak atas tanah (recth kadaster);--------------------------------------------------------------------------

b. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai

kedudukan surat ketetapan pajak atau girik telah diatur ketentuan sebagai berikut:------------------------------------------------------------------

1. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/Dda/1970;------

“Menegaskan yang dianggap sebagai bukti hak adalah Surat

Ketetapan Pajak Hasil Bumi yang diterbitkan sebelum 24 September 1960”;-----------------------------------------------------------

2. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-------------------------------------

“Bukti tertulis yang dapat digunakan sebagai salah satu bukti

kepemilikan pada waktu permohonan atau pembukuan hak

adalah Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Ketitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP Nomor 10 Tahun 1961”;-----------------------------------------------------------------


3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 18/PJ.7/1989 perihal Status Girik/Ketitir/Petuk D sebagai salinan kohir Pajak Bumi;-

“......bahwa Girik/Ketitir/Petuk D dan riwayat tanah bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah”;----------------------

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal

10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sipil/1960 yang menyatakan bahwa:-------------------------------------------------------------------------

“Surat Petuk Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak

bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, namun petuk itu

hanya merupakan tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”;--------------------------------

5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

(SPPT) adalah

surat

yang

digunakan

oleh

Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya

pajak terhutang kepada wajib pajak. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa:-------------

“Tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak”;----------------------------------------------------

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa sarana

administrasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk kepentingan perpajakan dalam hal ini pajak bumi dan bangunan

adalah SPPT dan bukan Ketitir/Kohir/Letter C ataupun surat lain sejenisnya dan tanda pembayaran atau pelunasan pajak juga bukan merupakan bukti kepemilikan hak;---------------------------------

c. Bahwa hal tersebut dipertegas kembali dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-533/PJ/2000 tanggal 10 Desember 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran,

Pendataan

dan

Penilaian

Dalam

Rangka

Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen

dan Informasi Objek Pajak (SISMIOP) maka Girik/Petuk D/Ketitir tidak diadministrasikan lagi di KPPBB (saat ini KPP Pratama) dan Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor 175/PDT/2016/PT.BDG.

telah menggunakan Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak (SISMIOP);----------------------------------------------------------------

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka telah jelas dan

terang bahwa Turut Tergugat IV tidak ada kaitannya sama sekali dengan sengketa Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara a quo;-------------------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI;------------------------------------------------------------------------1. 2.

Menerima seluruh eksepsi Turut Tergugat IV;--------------------------------

Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat IV adalah error in persona dan mengeluarkan Turut Tergugat IV serta

menyatakan Turut Tergugat IV bukan sebagai pihak dalam perkara a quo;------------------------------------------------------------------------------------

3.

Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat IV obscuur

4.

Menyatakan

libel (tidak jelas dan tidak berdasar);-------------------------------------------gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

Ontvankelijke Verklaard);----------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA;-----------------------------------------------------------1. 2.

Menolak gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat IV;----------------

Mengeluarkan Turut Tergugat IV serta menyatakan Turut Tergugat IV bukan sebagai pihak dalam perkara a quo;-------------------------------

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);----------------------------------------------------

Jawaban Turut Tergugat VI:---------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI;---------------------------------------------------------------------------------1.

PENGADILAN NEGERI SUMBER TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (Kompetensi Absolut);----------------------------------------------

Bahwa berdasarkan dalil penggugat pada angka 18 pada pokoknya menyatakan bahwa SHM No.937/Desa Kedawung demi hukum harus

dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya di Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor 175/PDT/2016/PT.BDG.

dalam tuntutannya meminta Pengadilan Negeri Sumber untuk "menyatakan SHM No.937 /Desa Kedawung...dst tercatat atas nama STEFANUS A. BUDITAMA tidak sah....dst.;----------------------------------------------------------------


Penggugat

sebagaimana

dikemukakan

di

atas,

maka


Bahwa Sertifikat merupakan surat bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan

oleh Pejabat Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Negara, sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara " orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan

tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";----------------------------------------------------------------------------------

Oleh karena gugatan tentang pembatalan atau tidak sahnya sertifikat tanah harusnya digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan 2.

Negeri Sumber;--------------------------------------------------------------------------------

GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING);----------




tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumber telah berjalan kurang Iebih 30 (tiga puluh) tahun


1. Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu

tidak dapat lagi menutut pelaksaaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor 175/PDT/2016/PT.BDG.

(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang

bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";------------------------

2. Pasal 1963 KUH Perdata "Siapa dengan itikad baik dan berdasarkan

alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga

atau piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama

20 tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun memperoleh

hak

milik

dengan

tidak

dapat

dipaksa

untuk

mempertunjukkan alas haknya";------------------------------------------------------

Beberapa Yurisprudensi yang menguatkan hal tersebut dapat kami kemukakan, di antaranya sebagai berikut:----------------------------------------1.

"Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik". Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 499K/Sip/1970 (4 2.

Februari 1970);----------------------------------------------------------------------

"Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gugatan, sedang pihak lawan

selama

itu

membiarkan

keadaan

demikian

adalah

persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) adalah berdasarkan 3.

hukum". Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939,T,241;--------------------

"Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur

mendapatkan perlindungan hukum". Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940,T 154 hlm. 269);---------------------------------------------------

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap sertifikat hak milik TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 1 dilakukan telah lampau waktu (verjaring) maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;--------------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan

formil dan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard);--------------------------------------------------------------------------------------


DALAM POKOK PERKARA;---------------------------------------------------------------------

1. Bahwa semua yang TURUT TERGUGAT VI kemukakan pada bagian

eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;---------------------------------------------------------

2. Bahwa sebagaimana pada dalil gugatan point 17 untuk membuktikan sah

atau tidaknya Akta maka haruslah di lakukan terlebih dahulu pembatalan Akta Jual Beli No. 3740/111-10/1984 tanggal 27 Desember 1984 dan Akta

Jual Beli No. 282/79/CB/1995 tanggal 1 Maret 1995 hingga ada putusan tetap sebelum diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum;--------------

3. Bahwa dalam buku agenda yang dimiliki oleh Kecamatan Kedawung

memang dibenarkan bahwa telah adanya akta jual beli No. 334/Jb/III10/1984, tanggal 27-12-1984;--------------------------------------------------------------

4. Bahwa dalam buku agenda yang dimiliki oleh Kecamatan Kedawung

memang dibenarkan pula telah adanya Hibah dari Djajuli kepada Drs. M. Sulaeman idris, seluas 600m, alamat di kedawung tanpa adanya tulisan no percil (identitas tanah) pada tanggal 5-8-1989;----------------------------------------

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TURUT TERGUGAT VI

jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:-----------------------------------------------------1. 2.

3.

Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT VI untuk seluruhnya;-------------------

Menyatakan sah menurut hukum apa yang tertulis dalam buku agenda yang dimiliki oleh Kecarnatan Kedawung bahwa telah adanya akta jual bell No. 334/Jb/111-10/1984, tanggal 27-121984;-----------------------------------------------

Menyatakan menurut hukum objek yang disengketakan oleh PENGGUGAT

dibeli dari Drs. Sulaeman idris yang sebelumnya didapatkan melalui hibah dari Djajuli pada tahun 1989 sebagaimana dalam buku agenda yang dimiliki

4. 5.

Kecamatan Kedawung;----------------------------------------------------------------------

Menghukum PENGGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan;-

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----------------------------------------------------------------------------

Atau:----------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);---------------------------------------------------------------------------------

Membaca akta/surat pemberitahuan Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Sbr.,

tanggal 27 Januari 2016, tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber kepada Pihak: Penggugat dan Pihak Turut Tergugat V, dan akta/surat pemberitahuan Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Sbr. masing-masing

tanggal 2 Pebruari 2016 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan kepada Pihak:

Tergugat II, Tergugat III, Turut

Tergugat VII, Turut Tergugat VIII;--------------------------------------------------------------

Membaca akta permohonan pernyataan banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menyatakan bahwa pada tanggal 10

Pebruari 2016 Pihak Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan

permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri tersebut

diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak: Terbanding I /Tergugat I, Turut

Terbanding I /Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II , Turut Terbanding III /Turut Tergugat III, Turut Terbanding V/Turut Tergugat V, Turut

Terbanding VI /Turut Tergugat VI masing-masing pada tanggal 15 Pebruari

2016, kepada Pihak: Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Turut Terbanding VII/Turut Tergugat VII, Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 16 Pebruari 2016 dan kepada Pihak Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV pada tanggal 17 Pebruari 2016;--------------------

Membaca, memori banding Pembanding/Penggugat tertanggal 29

Februari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan:

pada tanggal 3 Maret 2016 kepada Pihak Turut Terbanding II /Turut Tergugat II, pada tanggal 7 Maret 2016 kepada Pihak: Terbanding II /Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Turut Terbanding VII /Turut Tergugat VII, Turut

Terbanding VIII/Turut Tergugat VIII, pada tanggal 8 Maret 2016 kepada Pihak: Terbanding I/Tergugat I, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Terbanding

III/Turut Tergugat III. Turut Terbanding V/Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI, pada tanggal 11 Maret 2016 kepada Pihak Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV;--------------------------------------------------------------

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh KuasaTerbanding

I/Tergugat I, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan kontra memori banding tersebut pada tanggal 22 Maret

2016

telah pula diberitahukan/diserahkan

kepada pihak Pembanding/Penggugat;-------------------------------------------------------


Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage)

Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Sbr.. yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sumber dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan, yang telah

memberi kesempatan kepada Pihak Turut Terbanding II/Turut Tergugat II pada

tanggal 3 Maret 2016, kepada Pihak Terbanding II/Tergugat II, Terbanding

III/Tergugat III, Turut Terbanding VII/Turut Tergugat VII, Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 7 Maret 2016 dan kepada Pihak Pembanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat I, Turut Terbanding

I/Turut Tergugat I, Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, Turut Terbanding V/Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI masing-masing pada tanggal 8 Maret 2016, kepada Pihak Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV pada tanggal 11 Maret 2016;-------------------------------------------------------------------Tentang Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;--------------------------------------------

Menimbang bahwa, memori banding dari Penggugat/Pembanding

menyampaikan hal-hal sebagai berikut:------------------------------------------------------ Bahwa,

sebelum

Pembanding

mengajukan

keberatan-keberatan

atau

bantahan-bantahan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber a quo

sebagaimana tersebut di atas, perkenankanlah Pembanding sampaikan dan tegaskan kembali, bahwa Pembanding bertetap pada dalil-dalil

Gugatan,

Replik serta Pembuktian maupun Kesimpulan yang pernah disampaikan dalam sidang tingkat pertama dalam perkara ini;---------------------------------------

Karena itu pula, harus dianggap merupakan bantahan atau keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber dalam putusannya, disamping keberatan-keberatan yang akan dimuat dalam Memori Banding ini;--------------------------------------------------

- Bahwa, Pembanding semula Penggugat menyatakan keberatan khususnya

terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, tanggal 12 Januari 2016 No. 23/Pdt G/2015/PN.Sbr yang:-------------------------“memandang DJAJULI dengan JAJULI sebagai orang yang sama”;-------------

sehingga membawa akibat hukum:--------------------------------------------------------Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor 175/PDT/2016/PT.BDG.

“Peralihan tanah obyek sengketa dari SULAEMAN kepada PENGGUGAT

dinyatakan tidak sah”;-------------------------------------------------------------------------Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber

tersebut

tertuang pada halaman 51 putusannya, sebagai berikut:----------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis berpendapat

bahwa awalnya TERGUGAT III (JAJULI) adalah pemilik awal tanah obyek sengketa dan pada tanggal 27 Desember 1984 TERGUGAT III

menjual

tanah obyek sengketa tersebut kepada TERGUGAT II (vide bukti T.I - I dan TT.I – I) akan tetapi setelah TERGUGAT III menjual tanah obyek sengketa

tersebut kepada TERGUGAT II, kemudian pada tanggal 5 Agustus 1989 TERGUGAT III menghibahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada SULAEMAN (Vide bukti P-2);----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa HIBAH antara TERGUGAT III dengan SULAEMAN yang dilakukan pada 5 Agustus 1989 dengan alas hak AKTA HIBAH No. 594 tahun

1989 adalah tidak sah menurut hukum, oleh karena sebelumnya yakni pada

tanggal 27 Desember 1984 TERGUGAT III telah menjual tanah obyek sengketa

tersebut kepada TERGUGAT II secara sah dengan alas hak

berupa AKTA JUAL BELI No. 334 tahun 1984 yang merupakan Akta Otentik;

Menimbang bahwa oleh karena HIBAH terhadap tanah obyek sengketa

antara TERGUGAT III dengan SULAEMAN yang dilakukan pada 5 Agustus 1989 dengan alas hak AKTA HIBAH No. 594 tahun 1989 adalah tidak sah menurut Hukum, maka peralihan tanah obyek sengketa dari SULAEMAN

kepada PENGGUGAT (Vide bukti P-3) menurut hemat Majelis Hakim juga harus dinyatakan TIDAK SAH MENURUT HUKUM;-----------------------------------

Pertimbangan hukum Judex Factie yang demikian, tidak mempertimbangkan

secara utuh keseluruhan fakta yang seharusnya dapat dipandang sebagai

terbukti di Persidangan. Tindakan Judex factie, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber tersebut, yang dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan

secara

utuh,

fakta-fakta

yang

pemeriksaan perkaranya di persidangan, merupakan

lahir

dari

hasil

pertimbangan hukum

yang kurang lengkap (onvoeldoende gemotiveerd);-----------------------------------

Ketentuan pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, menyebutkan:------


Hakim dalam mempertimbangkan

putusannya wajib karena jabatannya

mendasarkan kepada alasan-alasan hukum yang didasarkan atas fakta yang ditemukan;----------------------------------------------------------------------------------------

Majelis Hakim dalam hal ini, hanya mempertimbangkan dalil Penggugat dan

Turut Tergugat I yang menyatakan “DJAJULI” dengan “JAJULI” sebagai “ORANG YANG SAMA”, walaupun tidak didukung dengan satu alat bukti pun, sementara

dalil sebaliknya dari Penggugat, walaupun didukung dengan

bukti tentang adanya “PERBEDAAN” tersebut, tidak dipertimbangkan. Pertimbangan hukum yang demikian juga merupakan pertimbangan yang melanggar asas “Audio Et Alterampartem” sebagaimana diatur pasal 5 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004;---------------------------------------------------------------------Padahal apabila dicermati secara seksama, berdasarkan bukti surat:-----------

P-2 berupa AKTA HIBAH No. 594.4/151/HB/III-10/89 tanggal 5 Agustus

1989 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Bambang Wasito, yang

merupakan bukti peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari “DJAJULI” -

ke Drs. H. M. SULAEMAN IDRIS dan;------------------------------------------------

bukti T.I-1 dan TT.I-1 berupa AKTA JUAL-BELI No. 334/jb/III-10/1984

tanggal 27 Desember 1984, yang merupakan bukti peralihan hak tanah sengketa dari “JAJULI” (Tergugat III) kepada SOLEH (Tergugat II);----------

secara jelas bisa terbukti antara “DJAJULI” dengan “JAJULI”, bukan hanya berbeda ”ejaan namanya” akan tetapi:----------------------------------------------------

- umur , alamat serta tandatangannya pun berbeda satu sama lain;-------------

“DJAJULI”, berdasarkan bukti P-2 tersebut, didukung bukti P-22 berupa

SURAT KETERANGAN No. 480/291/XI/Desa 2015 tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani oleh Kuwu Karangwareng, bertempat tinggal di Desa Karangwareng, Kec. Karang Sembung, Kab. Cirebon;------------------------

Sedangkan “JAJULI” berdasarkan bukti T.I-1 dan TT.I-1, bertempat tinggal di Kel. Kuningan Kec. Kuningan Kab. Kuningan.

Nama “JAJULI” didalilkan

Penggugat dalam gugatannya, “tidak ada dalam catatan kependudukan” di

Kecamatan Kuningan dan menurut hukum “fakta demikian” harus dipandang sebagai

“terbukti” mengingat

“JAJULI” (Tergugat

III)

maupun

pihak

“Pemerintah Kabupaten Kuningan Cq. Kecamatan Kuningan Cq. Kel. Kuningan” (Turut Tergugat VII) tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil


secara patut, serta tidak memberikan sanggahannya atas dalil Penggugat tersebut;-------------------------------------------------------------------------------------------

“DJAJULI” sebagai pemilik awal tanah obyek sengketa, didukung dengan bukti P-1, Leter C No. 1172 Persil 163 Kelas d II atas nama “DJAJULI”, yang aslinya ada di “Pemerintah Desa Kedawung” (Turut Tergugat III). “DJAJULI”

kemudian menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Drs. H. M. Sulaeman Idris, sebagaimana bukti P-2,

setelah itu sesuai bukti P-3, Drs. H. M.

Sulaeman Idris menjualnya kepada PENGGUGAT, ACAH HAFSAH;------------

Sedangkan “JAJULI”, sebagai pemilik awal obyek sengketa didasarkan pada bukti P-16 yakni “Salinan kikitir/Kohir/Leter C” atas nama “JAJULI” yang tidak

ada aslinya. Walaupun Turut Tergugat III menyatakan ada aslinya, akan tetapi sampai dengan putusan atas perkaranya dijatuhkan, bukti asli salinan kikitir atas nama “JAJULI”

tersebut tidak pernah dapat dihadirkan ke

persidangan;--------------------------------------------------------------------------------------

“JAJULI” (Tergugat III) berdasarkan bukti T.I-1 dan TT.I-1 kemudian menjualnya

kepada SOLEH (Tergugat II), setelah itu SOLEH mejualnya

kepada TERGUGAT I;-------------------------------------------------------------------------

Atas apa yang telah terurai di atas, menjadi jelas “DJAJULI” dengan “JAJULI” merupakan “ORANG YANG BERBEDA”. Karena demikian pula tidak dapat

dicampuradukkan antara transaksi tanah obyek sengketa, tanah Persil 163 d II Blok Sinembik C No. 1172 dari:----------------------------------------------------------1. DJAJULI



Drs.

H.M.

SOLEH

HIDAYAT



ACAH

HAFSAH

(PENGGUGAT);-----------------------------------------------------------------------------

2. JAJULI (TERGUGAT III) 

SOLEH (TERGUGAT II) 

STEFANUS

(TERGUGAT I);-----------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian alasan sebagimana tersebut diatas, maka Pembanding dahulu Penggugat, mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung, berkenan untuk memberikan putusan dalam Tingkat Banding ini, yaitu sebagai berikut:-------

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PEMBANDING, semula Penggugat;-------------------------------------------------------------------------

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 12 Januari 2016 dalam Perkara Perdata No. 23/Pdt G/2015/PN.Sbr dan kemudian mengadili sendiri:---------------------------------------------------------------------------

3. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding seluruhnya;-----------------Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor 175/PDT/2016/PT.BDG.

4. Menghukum Para Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding;--------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa

Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber

sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam

mempelajari

teori

atau

dokma

hukumnya,

sehingga

dalam

mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work

dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo, Sehingga

didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup -

matang dengan sangat jelas;---------------------------------------------------------------

Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis

Hukum Pengadilan Negeri Sumber didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga

pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini;--------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 12 Januari 2016 Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.

Sbr., memori banding dari Pihak Pembanding/Penggugat dan kontra memori

banding dari Pihak Terbanding I/Tergugat I, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I berpendapat:-----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa putusan Yudex Factie Tingkat Pertama Dalam Eksepsi yang pada

pokoknya menyatakan Menolak eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I,

Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI untuk seluruhnya sudah tepat dan benar dan begitu pula Dalam Pokok Perkara yang pada

pokoknya menyatakan: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.6.057.000,- (enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah sudah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;----------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 12

Januari 2016 Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Sbr. sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan untuk dikuatkan dalam Tingkat Banding maka seluruh pertimbangan hukumnya diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan di Tingkat Banding ini;-----------------------------------------------------------------------------

Menimbang , bahwa Pembanding/Penggugat tetap berada dipihak yang

kalah maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;---------------------------------------------------------------------------------------------

Mengingat:-----------------------------------------------------------------------------------

1. Undang Undang nomor 4 tahun 2004 Jo. Undang undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;----------------------------------

2. Undang Undang nomor

49 tahun 2009 jo Undang Undang nomor 8

tahun 2004, tentang perubahan atas Undang undang nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum;--------------------------------------------------

3. Undang undang nomor 20 tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan;---------------------------------

4. Peraturan perundang undangan lain yang terkait:--------------------------M e n g a d i l i:

-

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

-

Menguatkan

-

tersebut;--------------------------------------------------------------------------------putusan

Pengadilan

Negeri

Sumber

Nomor

23/PDT.G/2015/PN.Sbr. tanggal 12 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;---------------------------------------------------------------------

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari; Kamis, tanggal 19 Mei 2016, oleh kami: A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Bandung selaku Hakim Ketua Majelis dengan H. Edwarman, S.H. dan A.A. Anom Hartanindita, S.H., M.H.,

masing masing sebagai Hakim

Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15


April 2016 Nomor: 175/PEN/PDT/2016/PT.BDG., untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari: Kamis, tanggal 26 Mei 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nenden Khaerani, S.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Tinggi tersebut, akan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.------------------------------------------------------------------------------------------Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

H. Edwarman, S.H.

A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum.

Ttd A. A. Anom Hartanindita, S.H., M.H. Panitera-pengganti,

Ttd Hj. Nenden Khaerani, S.H. Perincian Biaya Perkara:

- Redaksi Putusan …………. Rp. - Materai Putusan……………Rp.

3.000,-

6.000,-

- Pemberkasan….……………Rp.139.000,-

Jumlah ...………………..….Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).


PT.BDG. Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili

Recommend Documents