PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 518/P/SK/HT/2008 TENTANG SEKOLAH VOKASI REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA, Menimbang
: a. bahwa untuk meningkatkan dan memajukan program pendidikan diploma sebagai suatu pendidikan vokasi perlu dilakukan penataan kelembagaan yang memungkinkan pengembangan Program Diploma yang ada di lingkungan Universitas Gadjah Mada berlangsung sesuai dengan tuntutan perubahan dunia kerja dan visi ilmu pengetahuan; b. bahwa pengelolaan Program Diploma di lingkungan Universitas yang saat ini masih terintegrasi dengan program S-1, telah menyebabkan pengelolaannya cenderung tidak efektif, efisien dan profesional sebagai program pendidikan yang berorientasi kerja sehingga perlu dipisahkan pengelolaannya dengan Fakultas; c. bahwa dalam rangka mengukuhkan identitas Universitas Gadjah Mada sebagai Universitas Riset perlu dilakukan penataan program diploma secara khusus agar terjadi kesinambungan yang sinergis antara jenis pendidikan akademik dan terapan sehingga ke depan dihasilkan lulusan yang lebih berhasil guna dan berdaya guna yang dilakukan oleh suatu institusi Sekolah Vokasi; d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); 7. Peraturan Mendiknas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Untuk Membuka Dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
8.
Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/SK/MWA/2008 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada; 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2005 tentang Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada; 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 16/SK/MWA/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada; Memperhatikan : 1. 2.
Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 25 Oktober 2008; Rapat Pleno Senat Universitas Gadjah Mada tanggal 18 Januari 2008;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN REKTOR TENTANG SEKOLAH VOKASI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada. 2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada. 3. Fakultas adalah fakultas yang terdapat di lingkungan Universitas. 4. Sekolah Vokasi, selanjutnya disebut SV, adalah Lembaga Pendidikan Diploma sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada yang merupakan unsur pelaksana akademik sederajat dengan Politeknik yang menyelenggarakan program pendidikan Vokasi dan/atau pendidikan Profesi mencakup program diploma pada jenjang D1, D2, D3 dan D4 yang bersifat terminal. 5. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia terdidik dan terampil, serta profesional khususnya pada penguasaan bekal teknis. 6. Senat Sekolah Vokasi selanjutnya disebut SSV adalah organ SV di lingkungan SV yang berfungsi sebagai badan normatif di bidang akademik. 7. Departemen adalah unit pelaksana akademik dan administrasi yang mengkoordinasikan penyelenggaraan program pendidikan Vokasi dan/atau profesi terkait yang diselenggarakan oleh Program Studi di bawah Sekolah Vokasi berdasarkan pengelompokan sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu. 8. Program Studi adalah unit akademik dasar pelaksana SV yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi terkait dan penelitian terapan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. 9. Pendidik SV terdiri atas dosen, instruktur, dan asisten/tutor yang memenuhi kualifikasi dalam penyelenggaraan pendidikan SV.
10. Dosen tetap SV adalah dosen Universitas yang tugas pokoknya mengajar di Program Diploma yang diangkat sebagai dosen tetap SV. 11. Dosen Tidak Tetap SV adalah Dosen Fakultas di lingkungan Universitas yang diperbantukan sebagai dosen tidak tetap di SV Universitas dan Praktisi yang mempunyai keahlian di bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan Program Studi. 12. Dosen Tamu SV adalah dosen/Tenaga Ahli dari luar Universitas yang diundang oleh SV untuk memberikan kuliah atau pelatihan. 13. Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disebut ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Universitas. BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2 SV berkedudukan di bawah Universitas dan bertanggung jawab kepada Rektor. Pasal 3 SV berfungsi menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan program pendidikan Vokasi dan/atau Profesi terkait yang mencakup program pendidikan diploma dengan jenjang D1, D2, D3 dan D4 yang bersifat terminal, termasuk kegiatan pendidikan, pelatihan keterampilan, penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlaku di Universitas. Pasal 4 SV bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan keahlian terapan tertentu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta menghasilkan penelitian terapan dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. BAB III ORGANISASI Pasal 5 (1) Organisasi SV terdiri atas: a. SSV; b. Pimpinan SV; c. Departemen; d. Program Studi; e. Unit pelaksana administrasi; f. Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja/Sanggar; serta Unit lain yang dianggap perlu. (2) Pembentukan unit lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Rektor atas usulan Pimpinan SV setelah disetujui oleh SSV. Bagian Pertama Senat Sekolah Vokasi Pasal 6 (1) SSV dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota SSV untuk 2 (dua) tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) kali masa jabatan.
(2) Anggota SSV yang diangkat karena jabatannya, tidak dapat dipilih sebagai Ketua atau Sekretaris SSV. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, SSV dapat membentuk komisi-komisi dan/atau kepanitiaan yang beranggotakan anggota SSV, untuk selanjutnya diatur dalam Tata Tertib SSV. Pasal 7 (1) Tugas SSV adalah: a. merumuskan kebijakan strategis akademik SV; b. menjabarkan kebijakan dan peraturan akademik Universitas untuk lingkungan SV; c. melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen pengajar di lingkungan SV sesuai dengan aturan Universitas; d. menyusun tata-tertib SSV yang mengatur tata cara rapat dan pengambilan keputusan oleh SSV (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, SSV memperhatikan kebutuhan pemerintah, dunia usaha dan industri, serta profesi. (3) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas SSV dibebankan pada anggaran SV. Pasal 8 Keanggotaan (1) Anggota SSV terdiri atas: a. Anggota yang karena jabatannya menjadi anggota SSV; b. Guru Besar Tetap, Guru Besar Emeritus dan Guru Besar Luar Biasa; dan c. Wakil-wakil Departemen yang dipilih. (2) Anggota SSV karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: a. Pimpinan SV yaitu Direktur dan Wakil-wakil Direktur; dan b. Ketua Departemen. (3) Jumlah anggota SSV karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah apabila terjadi perubahan jabatan atau perubahan struktur organisasi. Pasal 9 (1) Direktur SV karena jabatannya adalah anggota Senat Akademik Universitas. (2) Ketua SSV karena jabatannya adalah anggota Senat Akademik Universitas. Pasal 10 Wakil-Wakil Departemen Persyaratan anggota SSV Wakil-wakil Departemen yang dipilih sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah: a. Dosen Tetap SV yang berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila; b. sehat fisik dan mental; c. mempunyai dedikasi, integrasi yang tinggi baik moral maupun intelektual; d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. memiliki gelar minimal sederajat Strata 2 dari Perguruan Tinggi yang diakui oleh Universitas; f. memiliki masa kerja minimal 4 tahun; g. menyatakan kesediaan untuk menjadi wakil departemen.
Pasal 11 Jumlah wakil dosen tetap masing-masing Departemen di SSV, selain Ketua Departemen, adalah sebagai berikut: a. Departemen dengan jumlah dosen tetap kurang dari 10 orang diwakili oleh 1 (satu) orang; b. Departemen dengan jumlah dosen tetap 11 sampai dengan 20 orang diwakili oleh 2 (dua) orang; c. Departemen dengan jumlah dosen tetap lebih dari 21 orang diwakili oleh 3 (tiga) orang.
Pasal 12 Tata Cara Pemilihan (1) Dosen Tetap Wakil Departemen dipilih dalam rapat Departemen yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Departemen. (2) Rapat Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah jika dihadiri oleh minimal 2/3 jumlah dosen tetap Departemen yang tidak sedang menjalankan tugas belajar di Luar Negeri. (3) Apabila jumlah minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya rapat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan. (4) Wakil Departemen ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Pasal 13 Penetapan dan Pengesahan (1) Nama para Anggota SSV diumumkan dan disahkan dalam Rapat SSV yang khusus diadakan untuk itu. (2) Nama para Anggota SSV diusulkan oleh Direktur kepada Rektor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penetapan anggota SSV dilaksanakan dengan Keputusan Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 14 Berakhirnya Status Keanggotaan (1) Masa bakti keanggotaan SSV yang diangkat karena jabatannya (ex-officio), berakhir bersamaan dengan selesainya masa jabatan yang bersangkutan. (2) Masa bakti anggota SSV Wakil-wakil Departemen adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti. (3) Selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), keanggotaan SSV berakhir karena salah satu sebab berikut: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. pensiun; d. tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter; e. melanggar kode etik dosen berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen; f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(4) Pemberhentian status keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan Direktur atas pertimbangan rapat SSV. Pasal 15 Pergantian Antar Waktu (1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Wakil-wakil Departemen dilakukan pergantian antar waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal kekosongannya dan pemilihannya dilakukan sesuai dengan Pasal 12. (2) Masa bakti anggota SSV pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa bakti anggota yang digantikannya. (3) Penetapan anggota SSV pengganti antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Pasal 16 Wakil Dosen SV di Senat Akademik Universitas (1) Dosen Tetap SV yang dipilih untuk mewakili unsur SV di Senat Akademik Universitas adalah 2 (dua) orang. (2) Persyaratan Dosen Tetap SV yang menjadi wakil di Senat Akademik Universitas adalah: a. yang bersangkutan anggota SSV minimal menduduki jabatan Lektor; b. belum memasuki masa pensiun; c. Warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila; d. sehat fisik dan mental; e. berwawasan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas; f. mempunyai dedikasi, integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual; g. menyatakan kesediaan untuk menjadi wakil di Senat Akademik; dan h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (3) Anggota Senat Akademik Universitas wakil dari SV dipilih dari dan oleh SSV dalam rapat SSV yang khusus diadakan untuk itu. (4) Ketentuan lebih lanjut proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh SSV. (5) Anggota Senat Akademik Universitas wakil dari SV terpilih disampaikan oleh Ketua SSV kepada Rektor melalui Direktur SV, untuk ditetapkan.
Bagian Kedua Pimpinan SV Pasal 17 (1) Pimpinan SV terdiri atas seorang Direktur dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Wakil Direktur, yang membidangi: Bidang Akademik dan Pengabdian kepada Masyakat, Bidang Administrasi Keuangan dan SDM, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, serta Bidang Kerjasama dan Pengembangan Usaha. (2) Direktur dipilih dari dan oleh dosen tetap SV yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Rektor. (3) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Tata cara pemilihan Direktur SV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor.
(5) Untuk pertama kalinya, Direktur SV dipilih oleh Tim Khusus Persiapan Pemilihan Pimpinan SV yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor. Pasal 18 (1) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usul Direktur. (2) Masa jabatan Wakil Direktur adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 19 Persyaratan Pimpinan SV Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan SV adalah sebagai berikut: a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila; b. sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter; c. memiliki gelar hasil pendidikan minimal setara dengan Strata 2 dari Perguruan Tinggi yang diakui oleh Universitas; d. memiliki moral, integritas, dan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan vokasi; e. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang profesional; f. memiliki wawasan yang luas dan visioner mengenai dunia pendidikan tinggi dan dunia industri; g. memiliki pengalaman dalam memimpin salah satu unsur Pelaksana Akademik yang ada di lingkungan Universitas; dan h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 20 Tugas dan wewenang Pimpinan SV: a. melaksanakan Rencana Strategis SV berdasarkan Rencana Strategis Universitas; b. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan SV yang terintegrasi dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas; c. memimpin pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas; d. mengelola seluruh SDM dan kekayaan SV, serta secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan SV; e. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembinaan SDM di SV; f. membina hubungan dengan alumni, lingkungan SV dan masyarakat umum; g. menyelenggarakan pembukuan keuangan SV secara akuntabel; h. melaporkan secara berkala kepada SSV mengenai kemajuan SV; i. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang berisi kemajuan akademik, aset dan keuangan kepada Rektor setelah mendapat persetujuan SSV; j. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai kepada Rektor; k. mengusulkan pengangkatan, penggantian dan pemberhentian pimpinan Departemen dan pimpinan unit lain di lingkungan SV kepada Rektor; l. mendelegasikan pelaksanaan tugas Pimpinan SV kepada Pimpinan Unit yang berada di bawahnya; m. mengusulkan pendirian dan pembubaran dan/atau penggabungan Departemen dan unit pelaksana akademik lainnya berdasarkan persetujuan SSV kepada Rektor; n. menyampaikan Laporan Tahunan dalam rapat SSV; o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor.
Pasal 21 (1) Direktur dan Wakil Direktur berhenti dari jabatannya karena salah satu sebab berikut: a. telah berakhir masa jabatannya; b. berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir; c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh Rektor; atau d. diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direktur atau Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (2) Wakil Direktur dapat diberhentikan oleh Direktur atas persetujuan SSV karena dinilai tidak mampu membantu tugas Direktur. Pasal 22 (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur kurang dari 2 (dua) tahun, jabatan Direktur dilaksanakan oleh Wakil Direktur bidang Akademik. (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur lebih dari 2 (dua) tahun, diadakan pemilihan direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2). (3) Masa jabatan Direktur adalah sampai akhir masa jabatan Direktur yang digantikannya. Pasal 23 (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Direktur kurang dari 2 (dua) tahun, jabatan Wakil Direktur dirangkap oleh Direktur. (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Direktur lebih dari 2 (dua) tahun, Direktur mengusulkan 2 calon Wakil Direktur pengganti kepada Rektor. (3) Masa jabatan Wakil Direktur pengganti adalah sampai akhir masa jabatan Wakil Direktur yang digantikannya. Bagian Ketiga Departemen Pasal 24 (1) Departemen bertugas untuk mendukung, dan mengkoordinasikan program pendidikan Vokasi dan/atau profesi yang diselenggarakan oleh Program Studi berdasarkan kurikulum yang disusun sesuai dengan kompetensi dan spesifikasi keilmuan tertentu. (2) Departemen melaksanakan pelayanan bidang Administrasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan bidang akademik lebih dari satu Program Studi. (3) Departemen dapat mengelola kerjasama dengan lembaga pemerintahan, industri, dan/atau pihak ketiga lainnya. (4) Pengembangan Departemen bertumpu pada perkembangan SV yang disesuaikan dengan kondisi Universitas dan perkembangan lingkungan. (5) Pembentukan dan pembubaran Departemen ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usulan direktur setelah mendapat persetujuan SSV. (6) Tata cara pembentukan atau penutupan Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Direktur atas persetujuan Rektor. Pasal 25 (1) Pimpinan Departemen terdiri atas Ketua dan Sekretaris. (2) Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh Dosen Tetap SV di lingkungan Program Studi di bawah Departemen terkait, serta diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan Direktur.
(3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. (4) Tata cara pengisian jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur atas persetujuan Rektor. (5) Untuk pertama kalinya, Ketua dan Sekretaris Departemen dipilih oleh Tim Khusus Persiapan Pemilihan Pimpinan SV yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor. Bagian Keempat Program Studi Pasal 26 (1) Program Studi adalah unit dasar pelaksana akademik di bawah Departemen di lingkungan Sekolah Vokasi. (2) Program Studi bertugas untuk mengampu dan menyelenggarakan suatu program pendidikan Vokasi dan/atau profesi terkait berdasarkan kurikulum yang disusun sesuai dengan kompetensi dan spesifikasi keilmuan tertentu, serta melaksanakan pelayanan administrasi akademik. (3) Program Studi dapat menginisiasi kerjasama dengan lembaga pemerintahan, industri, dan/atau pihak ketiga lainnya di bawah koordinasi Departemen yang membidangi Program Studi bersangkutan. (4) Pengembangan Program Studi bertumpu pada kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan disesuaikan dengan kepentingan pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan, serta didasarkan pada upaya peningkatan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja secara dinamis (5) Pembentukan dan/atau penutupan Program Studi diusulkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan SSV kepada Rektor, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (6) Rektor menugaskan Wakil Rektor bidang Akademik dan Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan (P3) untuk mengkaji kelayakan usulan pembentukan atau penutupan Program Studi. (7) Rektor dapat menolak dan/atau menetapkan Program Studi setelah mendapat persetujuan SA. Pasal 27 (1) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh Dosen Tetap SV di lingkungan Program Studi. (2) Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Direktur. (3) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Tata cara pengisian jabatan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direktur atas persetujuan Rektor. (5) Untuk pertama kalinya, Ketua Program Studi dipilih oleh Tim Khusus Persiapan Pemilihan Pimpinan SV yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor. Bagian Kelima Unit Pelaksana Administrasi Pasal 28 (1) Unit Pelaksana Administrasi terdiri atas: a. Unit Pelaksana Administrasi SV; b. Unit Pelaksana Administrasi Departemen; dan
c. Unit Pelaksana Administrasi Akademik Program Studi. (2) Unit Pelaksana Administrasi SV sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan Direktur. (3) Unit Pelaksana Administrasi Departemen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan usulan Ketua Departemen. (4) Unit Pelaksana Administrasi Akademik Program Studi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan usulan Ketua Program Studi. (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unit Pelaksana Administrasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur. Pasal 29 (1) Unit Pelaksana Administrasi bertugas: a. melaksanakan layanan akademik dan administrasi; b. mengembangkan sistem informasi akademik dan administrasi; dan c. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan SV atau Departemen. (2) Organisasi dan rincian tugas Unit Pelaksana Administrasi diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur. BAB IV DOSEN PENGAJAR Pasal 30 (1) Dosen Pengajar SV terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap yang mempunyai kualifikasi keahlian profesi di bidangnya. (2) Dosen Fakultas yang pada saat ditetapkannya Peraturan ini tugas pokoknya mengajar pada program diploma statusnya dapat diusulkan sebagai dosen tetap SV dengan keputusan Rektor atas persetujuan dosen yang bersangkutan dan Dekan. (3) Usulan Dosen Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan peraturan yang berlaku Universitas. (4) Dosen tidak tetap terdiri atas: a. Dosen Fakultas di lingkungan Universitas yang diperbantukan sebagai dosen tidak tetap SV yang diangkat atas persetujuan Dekan dengan keputusan Direktur; b. Praktisi yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang diusulkan Program Studi dan diangkat dengan keputusan Ketua Departemen; dan c. Instruktur dan Asisten yang direkrut oleh Program Studi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Departemen. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 31 (1) Pegawai Unit Pelaksana Administrasi SV terdiri atas: a. pegawai tetap; dan b. pegawai tidak tetap. (2) Pegawai Unit Pelaksana Administrasi yang pada saat ditetapkan Peraturan ini tugas pokoknya pada program pendidikan Diploma beralih statusnya menjadi pegawai SV yang diangkat dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Dekan. (3) Peraturan Kepegawaian SV, termasuk tata cara rekrutmen, sistem karier, hak dan kewajiban diatur tersendiri oleh pimpinan SV yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
BAB VI KEMAHASISWAAN Pasal 32 (1) Mahasiswa SV terdiri atas: a. Mahasiswa yang terdaftar pada Program Diploma yang ada pada Fakultas di lingkungan Universitas; dan b. Mahasiswa Baru yang diterima setelah ditetapkannya Peraturan SV. (2) Mahasiswa yang terdaftar pada Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada saat ditetapkan Peraturan ini status pengelolaan pendidikan dialihkan kepada SV. (3) Ijazah bagi lulusan mahasiswa yang terdaftar pada Program Diploma dan Mahasiwa Baru SV ditandatangani oleh Direktur SV dan Rektor. BAB VII PENGELOLAAN KEUANGAN Pasal 33 (1) SV memiliki wewenang mengelola keuangan sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan Universitas yang berlaku. (2) SV dapat memiliki rekening bank tersendiri atas nama Rektor. (3) Sumber pendanaan SV berasal dari Universitas, pemerintah, masyarakat, usaha, tabungan SV, dan bantuan pihak lain. (4) Sistem renumerasi mengacu pada ketentuan Universitas yang berbasis pada kinerja dan sistem yang berlaku sebelumnya pada program studi Diploma, dengan mendasarkan pada kemampuan masing-masing program studi. (5) Pada awal pembentukan SV, Universitas mengusahakan dana awal (initial fund) berupa grant untuk membiayai operasional dan pengembangan selama masa transisi.
BAB VIII PENGELOLAAN ASET Pasal 34 (1) Untuk penyelenggaraan kegiatan akademik dan administrasi SV baik ditingkat SV maupun Departemen dibutuhkan gedung dan aset berupa: a. Gedung untuk ruang pimpinan SV, kantor administrasi, dan ruang lain sesuai dengan kebutuhan SV; b. Gedung untuk ruang pimpinan Departemen dan Program Studi, ruang perkuliahan, fasilitas pendukung perkuliahan, laboratorium, serta perpustakaan. (2) Gedung, ruang, dan sarana lainnya yang selama ini dipergunakan oleh Program Diploma dapat dipergunakan oleh SV dengan status pengelolaan sebagai berikut: a. Dikelola bersama (resources sharing) antara Fakultas dan SV; b. Dipinjamkan dari Fakultas ke SV atas persetujuan Dekan; c. Dialihkan status pengelolaannya dari Fakultas ke SV atas persetujuan Dekan, dengan keputusan Rektor setelah dilakukan audit khusus oleh Satuan Audit Internal. (3) Pengaturan penggunaan gedung dan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyelesaian kewajiban keuangan diatur dalam ketentuan tersendiri dengan keputusan Rektor atas persetujuan Direktur SV dan Dekan. (4) Semua aktiva/aset yang digunakan dan/atau dimanfaatkan penggunaannya oleh SV adalah milik Universitas.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan ini, Pimpinan SV sudah harus ditetapkan. (2) Semua Program Studi Diploma yang ada di Fakultas dialihkan pengelolaannya ke SV dalam Program Studi dari Departemen terkait. (3) Kontrak-kontrak kerjasama yang telah dilakukan oleh Program Diploma yang masih berlangsung dialihkan pelaksanaannya kepada SV. (4) Pimpinan SV dan Pimpinan Fakultas yang terkait bertanggung jawab untuk terselenggaranya proses pengalihan status mahasiswa, dosen, aktiva dan pasiva tanpa mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan tidak merugikan mahasiswa. (5) Penyelesaian pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Direktur SV dan Dekan terkait, selambat-lambatnya selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini. (6) Selama masa peralihan, Universitas akan menyediakan/merekrut minimal 6 (enam) orang dosen tetap bagi masing-masing program studi yang belum memiliki dosen tetap. (7) Semua hutang-piutang dan kewajiban keuangan lainnya dari Program Diploma kepada Fakultas dan/atau pihak ketiga diselesaikan oleh Program Diploma (Departemen SV) terkait. Pasal 36 (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, semua Fakultas di lingkungan Universitas dilarang menyelenggarakan Program Diploma. (2) Dalam hal SV menyelenggarakan Program D4, maka semua Fakultas di lingkungan Universitas yang menyelenggarakan Program S-1 Swadaya akan diatur kembali berdasarkan Keputusan Rektor. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor tersendiri. (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 27 Oktober 2008 Rektor, ttd Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.
